PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) TAHUN 2014 STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
TAHUN 2014
STRATEGI SANITASI
KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | i
Kata Pengantar
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur senantiasa terpanjat kehadirat Allah SWT atas berkat karunia-Nya sehingga Buku
Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang telah dapat
tersusun. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang ini dimaksudkan
untuk menyusun dokumen rencana strategis percepatan pembangunan sektor sanitasi jangka
menengah di Kota Tangerang yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Pemerintah Kota
Tangerang dan pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif pada
tingkat kota.
Buku Laporan Akhir ini merupakan dokumen yang menggambarkan kerangka pengembangan
sanitasi Kota Tangerang untuk jangka menengah lima tahun ke depan. Buku Laporan Akhir ini juga
merupakan dokumen yang memuat: visi dan misi sanitasi, tujuan, sasaran, dan strategi percepatan
pembangunan sanitasi, serta program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan
Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang ini. Semoga Buku
Laporan Akhir ini dapat memberikan manfaat dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tangerang, Desember 2014
Kelompok Kerja (Pokja ) Sanitasi Kota Tangerang
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | ii
Ringkasan Eksekutif
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang dimaksudkan untuk menyusun
dokumen rencana strategis percepatan pembangunan sektor sanitasi jangka menengah di Kota
Tangerang yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dan pihak
terkait dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif pada tingkat kota. Buku
Laporan Akhir ini merupakan dokumen yang menggambarkan kerangka pengembangan sanitasi
Kota Tangerang untuk jangka menengah lima tahun ke depan. Buku Laporan Akhir ini juga
merupakan dokumen yang memuat: visi dan misi sanitasi, tujuan, sasaran, dan strategi percepatan
pembangunan sanitasi, serta program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi. Ruang
lingkup sanitasi dalam Buku Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota
Tangerang ini meliputi: (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik; (2) Pengelolaan Persampahan; (3)
Pengelolaan Drainase Perkotaan; dan (4) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terkait
Sanitasi.
Berdasarkan keterkaitan visi dan misi Kota Tangerang tahun 2014-2018 dengan pembangunan
sanitasi, maka dapat dirumuskan Visi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019 adalah sebagai
berikut:
“Terwujudnya Kota Tangerang dengan Sanitasi yang Memadai dan Berkualitas.”
Kalimat terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas mengandung
harapan kondisi di masa depan di mana Kota Tangerang memiliki pengelolaan sanitasi, yang
meliputi pengelolaan air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan, serta penerapan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yang memadai dan berkualitas untuk menjamin
kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat. Kata “memadai” mengandung makna memiliki
cakupan pelayanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sedangkan kata
“berkualitas” mengandung makna memenuhi syarat kelayakan teknis dan kesehatan.
Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sanitasi Kota Tangerang tersebut, maka dirumuskan Misi
Sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019, yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan persampahan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan drainase perkotaan.
4. Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi.
Tujuan pengembangan air limbah domestik merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan air limbah domestik
dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan air limbah domestik. Sasaran
pengembangan air limbah domestik merupakan pernyataan hasil yang diharapkan dari tujuan
pengembangan air limbah domestik, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Strategi
RINGKASAN EKSEKUTIF
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | iii
pengembangan air limbah domestik merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran
pengembangan air limbah domestik. Rumusan strategi pengembangan air limbah domestik berupa
pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pengembangan air limbah domestik
akan dicapai. Perumusan strategi pengembangan air limbah domestik tersebut dilakukan dengan
menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Tujuan,
sasaran, dan strategi pengembangan air limbah domestik Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat
diuraikan sebagai berikut:
Tujuan Sasaran
Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan cakupan
pelayanan sarana prasarana dan
pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimum (SPM)
serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis
dan kesehatan pada tahun 2019
Menguatnya kelembagaan pengelola
air limbah domestik
Penguatan lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik
Memperkuat kelembagaan pengelola air limbah
domestik Terbentuknya lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui
pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2019
Terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat
Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah
domestik
Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan
air limbah domestik
Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah
domestik
Penyusunan, penetapan,
penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau
pihak lain dalam pengelolaan air limbah domestik
Berkurangnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) yang tidak memiliki akses terhadap jamban pribadi atau MCK
umum
Tidak ada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki jamban pribadi ataupun tidak memiliki
akses terhadap MCK umum pada tahun 2019
Meningkatkan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Meningkatnya cakupan
pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem
setempat (onsite)
Tingkat pelayanan IPLT Bawang
meningkat dari 18,24% menjadi 60% pada tahun 2019
Meningkatkan pelayanan
sarana prasarana air limbah domestik sistem setempat (onsite) Tingkat pelayanan truk tinja meningkat
dari 20,32% menjadi 60% pada tahun 2019
Optimalnya cakupan pelayanan sarana
prasarana air limbah domestik sistem terpusat (off site)
Tingkat pelayanan IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci
I menjadi 100% dari total kapasitasnya tahun 2019
Mengoptimalkan pelayanan sarana prasarana air limbah
domestik sistem terpusat (offsite)
Meningkatnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi
60% pada tahun 2019
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan air limbah domestik Praktik pengurasan tangki septik secara
berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60% pada tahun 2019
Termanfaatkannya media komunikasi sebagai sarana
advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah
domestik
Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air
limbah domestik meningkat dari tahun ke tahun
Mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana
advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah
domestik
Meningkatnya partisipasi
swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah
domestik melalui CSR
CSR untuk penyediaan sarana prasarana
air limbah domestik bagi MBR meningkat dari tahun ke tahun
Meningkatkan partisipasi
swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah
domestik
Meningkatnya
pendanaan pengembangan air limbah domestik
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
investasi pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan
air limbah domestik di luar APBD Kota
Meningkatkan pendanaan
pengembangan air limbah domestik
RINGKASAN EKSEKUTIF
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | iv
Tujuan pengembangan persampahan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan persampahan dengan menjawab
isu strategis dan permasalahan pembangunan persampahan. Sasaran pengembangan
persampahan merupakan pernyataan hasil yang diharapkan dari tujuan pengembangan
persampahan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Strategi pengembangan persampahan
merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan persampahan. Rumusan
strategi pengembangan persampahan berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan
dan sasaran pengembangan persampahan akan dicapai. Perumusan strategi pengembangan
persampahan tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Tujuan, sasaran, dan
strategi pengembangan persampahan Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat diuraikan sebagai
berikut:
Tujuan Sasaran
Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan
cakupan pelayanan pengelolaan
persampahan sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimum (SPM) pada tahun 2019
Menguatnya kelembagaan
pengelola persampahan
Penguatan lembaga regulator
pengelolaan persampahan
Memperkuat kelembagaan
pengelola persampahan
Terbentuknya lembaga operator pengelolaan persampahan melalui pola
Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2019
Optimalnya lembaga pengelola
persampahan tingkat masyarakat
Optimalnya penerapan dan penegakan peraturan
daerah yang mengatur pengelolaan persampahan
Penerapan dan penegakan peraturan daerah mengenai pengelolaan
persampahan
Mengoptimalkan penerapan peraturan daerah yang
mengatur pengelolaan persampahan Penerapan peraturan daerah mengenai
kerjasama Pemerintah Kota dengan
swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan
Meningkatnya cakupan layanan pengurangan
volume timbulan sampah melalui konsep 3R menjadi 20% pada tahun 2019
Volume timbulan sampah yang tereduksi melalui konsep 3R meningkat dari 1,91%
menjadi 20% pada tahun 2019
Meningkatkan reduksi volume timbulan sampah
melalui konsep 3R
Optimalnya cakupan layanan pengangkutan sampah
Volume timbulan sampah yang terangkut ke TPA sebesar 80% pada tahun 2019
Mengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampah
Meningkatnya cakupan layanan pemrosesan akhir sampah
Sistem operasional TPA Rawa Kucing menjadi sanitary landfill pada tahun 2019
Meningkatkan pelayanan sarana prasarana pemrosesan akhir
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Tidak ada masyarakat yang melakukan praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2019
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
persampahan Persentase masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada
tahun 2019
Optimalnya pemanfaatan media komunikasi sebagai
sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan
persampahan
Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun
Mengoptimalkan penggunaan media
komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi
pengelolaan persampahan
Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan persampahan melalui CSR
CSR untuk pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun
Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan persampahan
Meningkatnya pendanaan
pengembangan persampahan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
investasi pengelolaan persampahan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan
persampahan di luar APBD Kota
Meningkatkan pendanaan
pengembangan persampahan
RINGKASAN EKSEKUTIF
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | v
Tujuan pengembangan drainase perkotaan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan drainase perkotaan
dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan drainase perkotaan. Sasaran
pengembangan drainase perkotaan merupakan pernyataan hasil yang diharapkan dari tujuan
pengembangan drainase perkotaan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Strategi
pengembangan drainase perkotaan merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran
pengembangan drainase perkotaan. Rumusan strategi pengembangan drainase perkotaan berupa
pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pengembangan drainase perkotaan
akan dicapai. Perumusan strategi pengembangan drainase perkotaan tersebut dilakukan dengan
menggunakan analisis SWOT. Tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan drainase perkotaan
Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat diuraikan sebagai berikut:
Tujuan Sasaran
Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Mengurangi luas genangan banjir
hingga 0 ha pada tahun 2019
Menguatnya kelembagaan
pengendalian banjir
Terbentuknya koordinasi pengendalian banjir antara Pemerintah Kota Tangerang
dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota
Memperkuat kelembagaan pengendalian banjir
Terbentuknya lembaga pengendalian
banjir tingkat masyarakat
Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase
perkotaan
Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan
drainase perkotaan
Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase
perkotaan
Berkurangnya luas wilayah genangan menjadi 0 ha tahun 2019
Tidak ada genangan banjir pada tahun 2019
Mengembangkan sistem pengendalian banjir terpadu
Meningkatnya pelayanan sistem drainase perkotaan menjadi 50%
tahun 2019
Cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan meningkat menjadi 50% pada tahun 2019
Mengembangkan sistem drainase perkotaan
Meningkatnya pengelolaan dan konservasi sungai dan
situ
Cakupan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ meningkat menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan drainase perkotaan
Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi 100%
pada tahun 2019
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase
perkotaan
Masyarakat yang melakukan praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah
tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2019
Termanfaatkannya
media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan
Tingkat penggunaan media komunikasi
sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun
ke tahun
Mengembangkan
penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan
Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan drainase perkotaan melalui CSR
CSR untuk pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun ke tahun
Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan drainase perkotaan
Meningkatnya pendanaan
pengembangan drainase perkotaan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan drainase
perkotaan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan drainase perkotaan di luar APBD Kota
Meningkatkan pendanaan pengembangan drainase
perkotaan
RINGKASAN EKSEKUTIF
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | vi
Tujuan pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan PHBS terkait sanitasi
dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan PHBS terkait sanitasi. Sasaran
pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan pernyataan hasil yang diharapkan dari tujuan
pengembangan PHBS terkait sanitasi, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Strategi
pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran
pengembangan PHBS terkait sanitasi. Rumusan strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi
berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pengembangan PHBS
terkait sanitasi akan dicapai. Perumusan strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi tersebut
dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan
drainase perkotaan Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat diuraikan sebagai berikut:
Tujuan Sasaran
Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan
penerapan PHBS terkait sanitasi
Meningkatnya praktik Cuci
Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting menjadi 100% tahun 2019
Penduduk yang melakukan praktik
CTPS di lima waktu penting dari 3,90% menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatkan penerapan
CTPS di lima waktu penting
Berkurangnya praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menjadi 0% tahun
2019
Tidak ada penduduk yang melakukan praktik BABS pada tahun 2019
Meningkatkan penerapan PHBS terkait air limbah domestik
Meningkatnya penggunaan tangki septik suspek aman menjadi 60% tahun 2019
Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 60% pada tahun 2019
Menikngkatnya praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun
sekali menjadi 60% tahun 2019
Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60%
pada tahun 2019
Berkurangnya praktik buang
sampah sembarangan menjadi 0% tahun 2019
Tidak ada masyarakat yang
melakukan praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2019
Meningkatkan penerapan
PHBS terkait persampahan
Meningkatnya praktik
pemilahan sampah di sumber menjadi 50% tahun 2019
Praktik pemilahan sampah di sumber
meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada tahun 2019
Meningkatnya penggunaan
SPAL tingkat rumah tangga menjadi 100% tahun 2019
Rumah tangga yang memiliki Saluran
Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatkan penerapan
PHBS terkait drainase perkotaan
Meningkatnya praktik pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah
menjadi 100% tahun 2019
Praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90%
menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatnya praktik pengelolaan air minum yang
aman di tingkat rumah tangga
Rumah tangga dengan pengelolaan air minum yang aman meningkat dari
82,30% menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatkan pengelolaan air minum yang aman di
tingkat rumah tangga
Optimalnya pemanfaatan media komunikasi sebagai
sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait
sanitasi
Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi,
sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi meningkat dari tahun ke tahun
Mengoptimalkan penggunaan media
komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi
penerapan PHBS terkait sanitasi
Meningkatnya partisipasi
swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi melalui CSR
CSR untuk penerapan PHBS terkait
sanitasi meningkat dari tahun ke tahun
Meningkatkan partisipasi
swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | vii
Daftar Isi
Kata Pengantar .................................................................................................................................... i
Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................................ ii
Daftar Isi ........................................................................................................................................... vii
Daftar Tabel ....................................................................................................................................... ix
Daftar Gambar ................................................................................................................................... xi
Daftar Peta ....................................................................................................................................... xii
Bab 1 Pendahuluan ..................................................................................................................1-1
1.1 Latar Belakang........................................................................................................1-1
1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................................1-2
1.3 Ruang Lingkup Sanitasi ..........................................................................................1-2
1.4 Ruang Lingkup Wilayah Kajian Sanitasi ..................................................................1-3
1.5 Metodologi ..............................................................................................................1-3
1.5.1 Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi ...........................................1-5
1.5.2 Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi .............................1-5
1.5.3 Penyusunan Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan
Sanitasi ......................................................................................................1-6
1.5.4 Finalisasi SSK ............................................................................................1-7
1.6 Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain .............................1-7
Bab 2 Kerangka Pengembangan Sanitasi ...............................................................................2-1
2.1 Visi Misi Sanitasi .....................................................................................................2-1
2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi ..........................................................................2-3
2.2.1 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik ..........................................2-3
2.2.2 Tahapan Pengembangan Persampahan.....................................................2-9
2.2.3 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan ......................................... 2-11
2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi .................................................... 2-13
Bab 3 Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi.................................................................3-1
3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik ......................3-1
3.1.1 Tujuan Pengembangan Air Limbah Domestik .............................................3-1
3.1.2 Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik ...........................................3-2
3.1.3 Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik ............................................3-4
3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan ............................... 3-10
3.2.1 Tujuan Pengembangan Persampahan ...................................................... 3-10
3.2.2 Sasaran Pengembangan Persampahan ................................................... 3-11
3.2.3 Strategi Pengembangan Persampahan .................................................... 3-12
3.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan ...................... 3-18
3.3.1 Tujuan Pengembangan Drainase Perkotaan............................................. 3-18
DAFTAR ISI
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | viii
3.3.2 Sasaran Pengembangan Drainase Perkotaan .......................................... 3-19
3.3.3 Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan ........................................... 3-20
3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi .................. 3-26
3.4.1 Tujuan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi ......................................... 3-26
3.4.2 Sasaran Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi....................................... 3-27
3.4.3 Strategi Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi........................................ 3-28
Bab 4 Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi ........................................4-1
4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi .............................................................4-1
4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik ..................................4-9
4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan ............................................4-9
4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan ...................................4-9
4.5 Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi ...............................4-9
Bab 5 Strategi Monitoring dan Evaluasi ..................................................................................5-1
5.1 Kerangka Monitoring dan Evaluasi Implementasi SSK ............................................5-1
5.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi SSK ..........................................5-1
Lampiran 1: Perhitungan Tahapan Pengembangan Sanitasi............................................................. xiii
Lampiran 2: Hasil Analisis SWOT ..................................................................................................... xiv
Lampiran 3: Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) ................................................................................. xv
Lampiran 4: Program dan Kegiatan Pengembangan......................................................................... xvi
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | ix
Daftar Tabel
Tabel 2-1 Visi dan Misi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2013-2019 .................................... 2-1
Tabel 2-2 Penjelasan Visi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019 ................................ 2-2
Tabel 2-3 Penjelasan Misi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019 ............................... 2-3
Tabel 2-4 Opsi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang.......................... 2-5
Tabel 2-5 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2013-
2019 .................................................................................................................... 2-7
Tabel 2-6 Tahapan Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2013-2019 ....... 2-9
Tabel 2-7 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2013-
2019 .................................................................................................................. 2-11
Tabel 2-8 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Tangerang untuk Sanitasi
Tahun 2009-2013 .............................................................................................. 2-15
Tabel 2-9 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019 ...... 2-15
Tabel 2-10 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Tangerang untuk
Operasional/Pemeliharaan Sanitasi Tahun 2009-2013....................................... 2-16
Tabel 2-11 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota Tangerang untuk Kebutuhan
Operasional/Pemeliharaan Sanitasi Tahun 2015-2019....................................... 2-17
Tabel 2-12 Perkiraan Kemampuan APBD Kota Tangerang dalam Mendanai
Program/Kegiatan SSK Tahun 2015-2019 ......................................................... 2-17
Tabel 3-1 Tujuan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2015-
2019 .................................................................................................................... 3-2
Tabel 3-2 Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2015-
2019 .................................................................................................................... 3-3
Tabel 3-3 Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang .... 3-4
Tabel 3-4 Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota
Tangerang........................................................................................................... 3-5
Tabel 3-5 Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik
Kota Tangerang .................................................................................................. 3-7
Tabel 3-6 Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2015-
2019 .................................................................................................................... 3-9
Tabel 3-7 Tujuan Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2015-2019 ........ 3-11
Tabel 3-8 Sasaran Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2015-2019 ...... 3-11
DAFTAR TABEL
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | x
Tabel 3-9 Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Persampahan Kota Tangerang ............. 3-12
Tabel 3-10 Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Persampahan Kota Tangerang .......... 3-13
Tabel 3-11 Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Persampahan Kota
Tangerang......................................................................................................... 3-15
Tabel 3-12 Strategi Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2015-2019 ....... 3-17
Tabel 3-13 Tujuan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2015-
2019 .................................................................................................................. 3-19
Tabel 3-14 Sasaran Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2015-
2019 .................................................................................................................. 3-19
Tabel 3-15 Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota Tangerang .... 3-20
Tabel 3-16 Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota
Tangerang......................................................................................................... 3-21
Tabel 3-17 Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan
Kota Tangerang ................................................................................................ 3-23
Tabel 3-18 Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2015-
2019 .................................................................................................................. 3-25
Tabel 3-19 Tujuan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-
2019 .................................................................................................................. 3-27
Tabel 3-20 Sasaran Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi Kota Tangerang Tahun
2015-2019 ......................................................................................................... 3-27
Tabel 3-21 Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota
Tangerang......................................................................................................... 3-28
Tabel 3-22 Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota
Tangerang......................................................................................................... 3-29
Tabel 3-23 Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi
Kota Tangerang ................................................................................................ 3-31
Tabel 3-24 Strategi Pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-
2019 .................................................................................................................. 3-32
Tabel 4-1 Ringkasan Indikasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Kota
Tangerang Tahun 2015-2019 .............................................................................. 4-2
Tabel 5-1 Matriks Monitoring dan Evaluasi Implementasi Strategi Sanitasi Kota
Tangerang Tahun 2015-2019 .............................................................................. 5-2
Tabel 5-2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi Strategi Sanitasi Kota
Tangerang Tahun 2015-2019 .............................................................................. 5-5
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | xi
Daftar Gambar
Gambar 1-1 Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Tangerang ........................................ 1-3
Gambar 1-2 Keterkaitan Strategi Sanitasi Kota dengan Dokumen Perencanaan Lain .............. 1-8
Gambar 2-1 Prosedur Pemilihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ............................ 2-4
Gambar 3-1 Posisi Awal Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang .......................... 3-6
Gambar 3-2 Posisi Awal Pengelolaan Persampahan Kota Tangerang ................................... 3-14
Gambar 3-3 Posisi Awal Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota Tangerang .......................... 3-22
Gambar 3-4 Posisi Awal Pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang ........................ 3-30
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | xii
Daftar Peta
Peta 1-1 Peta Wilayah Kajian Sanitasi Kota Tangerang ..................................................... 1-4
Peta 2-1 Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang ................. 2-8
Peta 2-2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan Kota Tangerang .......................... 2-10
Peta 2-3 Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang ................. 2-12
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-1
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Kota Tangerang sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah metropolitan
Jabodetabek, yang berada di wilayah barat DKI Jakarta, telah mengalami pertumbuhan dan
perkembangan yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk dengan berbagai aktivitasnya
yang terus meningkat dengan pesat belum dapat diimbangi dengan pemenuhan akan sarana
dan prasarana dasar serta menimbulkan dampak yang belum terantisipasi dengan baik. Hal
tersebut dapat dirasakan dari kualitas kesehatan masyarakat yang masih banyak
memerlukan perhatian terutama yang dipengaruhi oleh penurunan kondisi kesehatan
lingkungan. Penurunan kesehatan lingkungan ini banyak terkait dengan belum terpenuhinya
sarana dan prasarana sanitasi yang layak dan memadai baik dari segi kuantitas maupun
kualitas. Permasalahan tersebut umum terjadi pada berbagai kota di Indonesia yang
diindikasikan dengan keberadaan kawasan-kawasan kumuh, sehingga di tingkat Nasional
pun pelayanan sanitasi menjadi salah satu isu penting dan isu strategis. Dari sisi
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang, penanganan sanitasi
umumnya masih bersifat sektoral sehingga dibutuhkan pengintegrasian. Untuk mengejar
ketertinggalan dalam penyediaan pengembangan pembangunan sektor sanitasi tersebut,
maka diperlukan suatu strategi percepatan pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif,
terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak. Strategi ini juga harus diikuti oleh
komitmen dan kerja keras semua pihak, baik di bidang pendanaan, penguatan kelembagaan
dan sumberdaya manusia, penegakan peraturan, pemilihan opsi teknologi sanitasi yang
tepat, serta peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat.
Dalam rangka memperbaiki kualitas sanitasi sekaligus mengejar ketertinggalan
pembangunan di sektor sanitasi, Pemerintah telah menyusun Road Map Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2010-2014. Program PPSP 2010-
2014 ini mencakup 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:
1. Tahap Pertama, yang dilaksanakan pada tahun 2009, merupakan penyiapan program
PPSP secara keseluruhan dan sekaligus untuk meraih dukungan dari berbagai pihak,
seperti dukungan politis dan administratif, serta persiapan pendanaan dari berbagai
sumber.
2. Tahap Kedua, merupakan tahap pelaksanaan program PPSP, yang meliputi kegiatan
persiapan dan pelaksanaan selama periode tahun 2010-2014, yaitu:
a. Persiapan, yang meliputi penyelenggaraan Lokakarya Nasional dalam rangka
penjaringan Kabupaten/Kota peserta Program PPSP, Road Show di beberapa
wilayah, penyiapan fasilitator, Lokakarya Pembentukan Pokja (Kelompok Kerja),
serta pengembangan kelembagaan dan peraturan.
PENDAHULUAN | BAB 1
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-2
b. Pelaksanaan, yang meliputi penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), penyusunan
Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK), penyusunan Memorandum Program
Sanitasi (MPS), implementasi, pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan
pembinaan.
Sebagai bagian dari Program PPSP 2010-2014, Pemerintah Kota Tangerang telah mengikuti
rangkaian kegiatan persiapan hingga terbentuknya Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi)
Kota Tangerang pada tanggal 3 Februari 2014, melalui Surat Keputusan Walikota Tangerang
Nomor 800/Kep.99-Bag.PSPKP/2014 tentang Kelompok Kerja Sanitasi. Sedangkan dalam
rangkaian kegiatan pelaksanaan, Pemerintah Kota Tangerang melalui Pokja Sanitasi Kota
Tangerang telah menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS). Sebagai tindak lanjut dari
penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) tersebut, maka perlu disusun Strategi Sanitasi Kota
(SSK).
Strategi Sanitasi Kota Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang memuat kerangka
pengembangan sanitasi, strategi percepatan pembangunan sanitasi, serta program dan
kegiatan pembangunan sanitasi di Kota Tangerang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan (2015-2019). Strategi Sanitasi Kota Tangerang ini disusun berdasarkan kondisi
sanitasi Kota Tangerang saat ini dan isu-isu strategis yang tertuang dalam Buku Putih
Sanitasi (BPS) Kota Tangerang.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang adalah tersusunnya
dokumen rencana strategis percepatan pembangunan sektor sanitasi jangka menengah
(2015-2019) di Kota Tangerang yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Pemerintah Kota
Tangerang dan pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif
pada tingkat kota.
Sedangkan tujuan dari Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang ini adalah:
1. Menyusun kerangka pengembangan sanitasi Kota Tangerang.
2. Menyusun tujuan, sasaran, dan strategi percepatan pembangunan sanitasi Kota
Tangerang untuk jangka waktu lima tahun (2015-2019).
3. Menyusun program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi Kota Tangerang
untuk jangka waktu lima tahun (2015-2019).
1.3 Ruang Lingkup Sanitasi
Ruang lingkup sanitasi dalam Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang
meliputi:
1. Pengelolaan Air Limbah Domestik
Air limbah domestik adalah air sisa proses dari kegiatan rumah tangga. Berkaitan dengan
pengelolaan air limbah domestik, maka limbah yang muncul dari rumah tangga
dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu: black water adalah limbah yang berasal dari
metabolisme tubuh manusia (excreta) berupa air kencing (urine) dan tinja, serta grey
PENDAHULUAN | BAB 1
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-3
water adalah air limbah yang berasal selain dari metabolisme tubuh manusia, antara lain
berasal dari sisa pencucian pakaian, dapur, dan sisa air mandi.
2. Pengelolaan Persampahan
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk
padat, baik sampah basah maupun sampah kering. Pengelolaan sampah adalah
kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah. Sampah yang termasuk dalam sanitasi adalah
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
3. Pengelolaan Drainase Perkotaan
Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengendalikan
air permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat
bagi kehidupan manusia. Pengelolaan drainase perkotaan adalah suatu sistem
penanganan atau pengendalian air permukaan di wilayah perkotaan, dan terkait dengan
sistem konservasi air.
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi
Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil
pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong
dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan
kesehatan.
1.4 Ruang Lingkup Wilayah Kajian Sanitasi
Ruang lingkup wilayah kajian dalam Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota
Tangerang mencakup seluruh wilayah administratif Kota Tangerang, yang meliputi 13 (tiga
belas) kecamatan dan 104 (seratus empat) kelurahan. Luas wilayah kajian adalah ±16.455
ha, yaitu meliputi seluruh luas wilayah Kota Tangerang dan tidak termasuk Bandar Udara
Internasional Soekarno Hatta seluas ±1.969 ha. Ruang lingkup wilayah kajian sanitasi Kota
Tangerang ini dapat dilihat pada Peta 1-1.
1.5 Metodologi
Proses Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang mengacu pada Pedoman
Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Tahun 2014 yang diterbitkan oleh
Direktorat Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan
Umum, yaitu dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1-1
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Tangerang
Penyiapan Kerangka
Pengembangan Sanitasi
Penyusunan Program dan Kegiatan
Percepatan Pembangunan Sanitasi
Penetapan Strategi Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Finalisasi
SSK
1 2 3 4
PENDAHULUAN | BAB 1
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-4
Peta 1-1
Peta Wilayah Kajian Sanitasi Kota Tangerang
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 2014.
PENDAHULUAN | BAB 1
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-5
1.5.1 Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi
Kerangka pengembangan sanitasi yang dimaksud meliputi: visi dan misi sanitasi,
tahapan pengembangan sanitasi, dan kebijakan pendanaan sanitasi. Dengan
demikian, penyiapan kerangka pengembangan sanitasi dilakukan melalui serangkaian
kegiatan sebagai berikut:
1. Penetapan Visi dan Misi Sanitasi
Sebagai koridor pembangunan sanitasi jangka menengah, maka penetapan visi
dan misi sanitasi Kota Tangerang mengacu pada visi dan misi Kota Tangerang
yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Visi merupakan rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan
misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
2. Penetapan Tahapan Pengembangan Sanitasi
Pentahapan pengembangan sanitasi diawali dengan penetapan sistem sanitasi
yang akan dikembangkan di Kota Tangerang serta cakupan layanan dari sistem
sanitasi tersebut yang dinyatakan dengan persentase penduduk terlayani hingga
akhir periode perencanaan SSK. Kemudian ditetapkan tahapan pengembangan
sistem sanitasi berikut target pencapaian cakupan layanannya untuk setiap
tahunnya.
3. Penetapan Kebijakan Pendanaan Sanitasi
Kebijakan pendanaan sanitasi ditetapkan berdasarkan analisis perkiraan
kemampuan keuangan daerah Kota Tangerang untuk pendanaan sanitasi.
Analisis ini dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai
kemampuan Kota Tangerang dalam mendanai pembangunan sanitasi. Untuk
mendapatkan gambaran ini, analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD
Kota Tangerang. Dari analisis belanja APBD Kota Tangerang akan terlihat trend
pertumbuhan belanja sanitasi di Kota Tangerang dalam jangka waktu lima (5)
tahun terakhir. Trend ini yang akan digunakan untuk memperkirakan besaran
belanja sanitasi di Kota Tangerang setiap tahun hingga akhir periode
perencanaan SSK.
1.5.2 Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi
Penetapan strategi percepatan pembangunan sanitasi Kota Tangerang dilakukan
melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
1. Penetapan Tujuan Sanitasi
Strategi didefinisikan sebagai upaya mencapai tujuan yang terdiri dari berbagai
cara atau pendekatan. Mengingat strategi didefinisikan sebagai upaya untuk
mencapai tujuan, sebagai langkah awal dalam penetapan strategi percepatan
pembangunan sanitasi Kota Tangerang perlu ditetapkan tujuan yang jelas yang
hendak dicapai tentang pengelolaan sanitasi. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan
hasil dari penetapan Tahapan Pengembangan Sanitasi. Terdapat beberapa
pengertian dari Tujuan, satu diantaranya adalah “.. sesuatu yang ingin dicapai
PENDAHULUAN | BAB 1
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-6
atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengacu kepada pernyataan visi
dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis…”.
2. Penetapan Sasaran Sanitasi
Selanjutnya, perlu disusun sasaran atas tujuan yang hendak dicapai untuk dapat
memberikan arahan yang lebih operasional. Sasaran diartikan sebagai “…hasil
yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan…”. Sasaran
dirumuskan dengan memperhatikan kriteria SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Realistic and Timebound) atau spesifik, dapat diukur, dapat dicapai,
realistis, dan berjangka waktu jelas. Setelah pernyataan sasaran dirumuskan,
ditetapkan juga indikator pencapaian sasarannya.
3. Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi
Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan tersebut dianalisis menggunakan SWOT (Strength,
Weakness, Opportunity, Threat). Proses analisis ini dimulai dari pembobotan atas
isu untuk menetapkan isu strategis serta analisis kuadran pengelolaan sanitasi.
Dari hasil kuadran pengelolaan tersebut, grand strategy arah pengembangan
sanitasi Kota Tangerang dapat disusun.
1.5.3 Penyusunan Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi
Penyusunan program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi Kota
Tangerang dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
1. Perumusan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Program dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah
kepada sebuah perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun. Dengan
demikian, program percepatan pembangunan sanitasi Kota Tangerang
dirumuskan berdasarkan strategi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya
rumusan program tersebut ditetapkan urutan prioritasnya. Proses penentuan
prioritas dilakukan berdasarkan tipologi area berisiko sanitasi yang sudah
ditetapkan dalam Buku Putih Sanitasi (BPS).
2. Perumusan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi
Kegiatan yang dimaksud merupakan rangkaian tahapan kegiatan untuk masing-
masing program percepatan pembangunan sanitasi yang dirumuskan. Dalam
merumuskan kegiatan perlu juga dirumuskan indikator capaian untuk masing-
masing kegiatan tersebut. Perumusan berbagai tahapan kegiatan di dalam suatu
program pembangunan infrastruktur mengacu kepada akronim SIDLACOM
(Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and
Maintenance).
3. Perumusan Jadwal Pelaksanaan, Indikasi Kebutuhan Biaya, dan Indikasi Sumber
Pendanaan
Jadwal pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan urutan
tahapan SIDLACOM. Sedangkan indikasi kebutuhan biaya suatu kegiatan
dihitung berdasarkan volume dari kegiatan untuk mencapai indikator capaian
tersebut. Selanjutnya diidentifikasi indikasi sumber pendanaan untuk masing-
masing kegiatan tersebut.
PENDAHULUAN | BAB 1
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-7
4. Perumusan Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SSK
Perumusan strategi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota
Tangerang meliputi:
a. Siapa yang akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan
SSK.
b. Proses dan mekanisme pendokumentasian atas kegiatan monitoring tersebut.
c. Proses, mekanisme, serta jadwal pelaksanaan Evaluasi atas hasil Monitoring
yang dilakukan.
d. Pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi.
e. Pencapaian target dan sasaran sebagai indikator.
1.5.4 Finalisasi SSK
Finalisasi SSK merupakan proses terakhir dari serangkaian proses penyusunan SSK.
Hasil akhir dari proses ini adalah disahkannya dokumen SSK oleh Walikota. Bagian
terpenting proses ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di
lingkungan internal SKPD-SKPD tentang dokumen SSK yang telah disusun, terutama
terkait dengan program dan kegiatan yang dirumuskan. Hal ini akan menjamin hasil
dari SSK masuk di dalam proses penganggaran formal di masing-masing SKPD untuk
memastikan implementasi dari strategi yang telah disusun. Selain pemahaman di
lingkungan internal, proses ini juga mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman dan
persepsi terhadap strategi pengembangan sanitasi yang disusun (termasuk program
dan kegiatannya) dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, meskipun proses ini secara
lebih rinci akan dilakukan di tahapan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Selain
itu, dalam proses finalisasi ini, perlu didapatkan masukan dari berbagai pihak yang
berkepentingan di dalam pembangunan sanitasi. Oleh karena itu, salah satu langkah
yang harus dilakukan adalah menyelenggarakan konsultasi publik. Diharapkan
dengan diadakannya konsultasi publik ini maka aspirasi dan masukan yang belum
didapatkan sebelumnya dapat diakomodasi dan menjadi bagian dari strategi
pembangunan sanitasi di Kota Tangerang.
1.6 Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain
Posisi Strategi Sanitasi Kota Tangerang dan kaitannya dengan dokumen perencanaan lain
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. SSK dengan RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032 dipedomani
dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini. Artinya, muatan rencana tata ruang
yang tertuang dalam RTRW dijadikan arah dan koridor dalam penyusunan Strategi
Sanitasi Kota (SSK) ini
2. SSK dengan RPJPD
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-
2025 dipedomani dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini. Artinya, muatan
tentang permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program pembangunan
PENDAHULUAN | BAB 1
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-8
sektor sanitasi yang tertuang dalam RPJPD dijadikan arah dan koridor dalam
penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini.
3. SSK dengan RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun
2014-2018 dipedomani dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini. Artinya,
muatan tentang isu-isu strategis dan permasalahan mendesak terkait sanitasi serta visi,
misi, dan kebijakan pembangunan sanitasi lima tahun ke depan yang tertuang dalam
RPJMD dijadikan arah dan koridor dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini.
4. SSK dengan BPS
Buku Putih Sanitasi diacu dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini. Artinya,
penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini didasarkan pada data dasar (baseline)
kondisi sanitasi, serta prioritas dan arah pengembangan sanitasi saat ini yang tertuang
Buku Putih Sanitasi.
5. SSK dengan Renstra SKPD
Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini diacu dalam penyesuaian program terhadap Renstra
SKPD yang menangani sektor sanitasi.
Gambar 1-2
Keterkaitan Strategi Sanitasi Kota dengan Dokumen Perencanaan Lain
Keterangan:
Diacu
Dijabarkan
Dipedomani
Diperhatikan
Jangka Panjang Jangka Menengah Tahunan
Dokumen Rencana Pembangunan DokumenPenganggaran
Dokumen RencanaTata Ruang
= Hal-hal yang dianggap mendasar yang termuat di dalam dokumen perencanaan yang memiliki hirarki lebih tinggi harus identik
= Menindaklanjuti muatan dokumen perencanaan yang memiliki hirarki lebih tinggi sehingga menjadi lebih spesifik dan implementatif
= Menjadikan muatan dokumen perencanaan yang memiliki hirarki lebih tinggi sebagai arah dan koridor
= Mempertimbangkan dan menyertakan hal-hal yang dianggap sejalan yang termuat dalam dokumen perencanaan yang memiliki hirarki lebih tinggi
RPJPDKota
Tangerang
RKPDKota
Tangerang
Renstra SKPDKota
Tangerang
RAPBDKota
Tangerang
Renja SKPDKota
Tangerang
APBDKota
Tangerang
RKA SKPDKota
Tangerang
Rincian APBDKota
Tangerang
RTRWKota
Tangerang
Buku Putih Sanitasi Kota Tangerang
Strategi Sanitasi Kota Tangerang
RPJMDKota
Tangerang
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-1
Bab 2 Kerangka Pengembangan Sanitasi
2.1 Visi Misi Sanitasi
Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan visi dan misi sanitasi Kota
Tangerang tahun 2015-2019 mengacu pada visi dan misi Kota Tangerang yang terdapat
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun
2014-2018.
Tabel 2-1
Visi dan Misi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2013-2019
Visi Kota Tangerang
Misi Kota Tangerang
Visi Sanitasi Kota Tangerang
Misi Sanitasi Kota Tangerang
Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju,
Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, dengan Masyarakat yang
Berakhlakul Karimah
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi
yang berintegritas, kompeten, dan profesional
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi
3. Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi
4. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai
dan berkualitas 5. Mewujudkan
pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan
nyaman
Terwujudnya Kota Tangerang dengan Sanitasi
yang Memadai dan Berkualitas
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
prasarana dan pengelolaan air limbah domestik
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan
pengelolaan persampahan
3. Meningkatkan kualitas
dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan drainase
perkotaan 4. Meningkatkan penerapan
PHBS terkait sanitasi
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan Hasil Analisis 2014.
Dari kelima misi pembangunan Kota Tangerang tahun 2014-2018, ada tiga misi yang terkait
dengan sektor sanitasi, yaitu: misi ke-3, misi ke- 4, dan misi ke-5. Sektor sanitasi sangat
berkaitan dengan bidang kesehatan, sehingga salah satu upaya dalam rangka mencapai
perwujudan misi ke-3, yaitu “mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi”
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-2
adalah melalui peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi. Sedangkan kaitannya dengan misi
ke-4, adalah bahwa sarana sanitasi merupakan salah satu sarana perkotaan yang perlu
ditingkatkan agar memadai dan berkualitas, sesuai dengan yang hendak dicapai dalam misi
ke-4 tersebut. Peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi juga akan mendorong perwujudan
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan
nyaman, di mana hal ini sejalan dengan misi yang ke-5.
Berdasarkan keterkaitan visi dan misi Kota Tangerang tahun 2014-2018 dengan
pembangunan sanitasi, maka dapat dirumuskan Visi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-
2019 adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Kota Tangerang dengan Sanitasi yang Memadai dan Berkualitas.”
Kalimat terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas
mengandung harapan kondisi di masa depan di mana Kota Tangerang memiliki pengelolaan
sanitasi, yang meliputi pengelolaan air limbah domestik, persampahan, dan drainase
perkotaan, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yang memadai dan
berkualitas untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat. Kata “memadai”
mengandung makna memiliki cakupan pelayanan yang memenuhi Standar Pelayanan
Minimum (SPM). Sedangkan kata “berkualitas” mengandung makna memenuhi syarat
kelayakan teknis dan kesehatan.
Tabel 2-2
Penjelasan Visi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Visi Sanitasi Pokok-Pokok Visi Sanitasi
Penjelasan Visi Sanitasi
Terwujudnya Kota Tangerang dengan Sanitasi yang
Memadai dan Berkualitas
Sanitasi Sanitasi diartikan sebagai upaya untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat melalui pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase perkotaan, dan penerapan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS). Dengan demikian, terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas mengandung makna terwujudnya Kota Tangerang yang memiliki pengelolaan air limbah
domestik, persampahan, drainase perkotaan, dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang memadai dan berkualitas untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat.
Memadai Memadai diartikan sebagai memiliki cakupan pelayanan yang memenuhi
Standar Pelayanan Minimum (SPM). Dengan demikian, terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas mengandung makna terwujudnya Kota Tangerang yang memiliki pengelolaan air
limbah domestik, persampahan, drainase perkotaan, dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang cakupan pelayanannya memenuhi SPM dan berkualitas untuk menjamin kebersihan dan
lingkungan hidup yang sehat.
Berkualitas Berkualitas diartikan sebagai memenuhi syarat kelayakan teknis dan kesehatan. Dengan demikian, terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas mengandung makna terwujudnya
Kota Tangerang yang memiliki pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase perkotaan, dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang cakupan pelayanannya memenuhi SPM serta
memenuhi syarat kelayakan teknis dan kesehatan untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat.
Sumber: Hasil Analisis 2014.
Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sanitasi Kota Tangerang tersebut, maka dirumuskan
Misi Sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019, yaitu sebagai berikut:
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-3
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan air limbah
domestik.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan persampahan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan drainase
perkotaan.
4. Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi.
Berdasarkan lingkupnya, sanitasi terdiri atas empat komponen, yaitu air limbah domestik,
persampahan, drainase perkotaan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait
sanitasi. Untuk mewujudkan Kota Tangerang yang memiliki pengelolaan sanitasi yang
memadai dan berkualitas dilakukan melalui peningkatan pengelolaan keempat
komponennya, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan
air limbah domestik, persampahan, drainase perkotaan, serta peningkatan penerapan PHBS
terkait sanitasi. Penjelasan misi sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat diuraikan
sebagai berikut:
Tabel 2-3
Penjelasan Misi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Visi Sanitasi Misi Sanitasi Penjelasan
Misi Sanitasi
Terwujudnya
Kota Tangerang dengan Sanitasi yang Memadai
dan Berkualitas
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik
Terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai
dan berkualitas dicapai melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan
pengelolaan persampahan
Terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas dicapai melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan persampahan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan
pengelolaan drainase perkotaan
Terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas dicapai melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan drainase perkotaan
Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi
Terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas dicapai melalui peningkatan penerapan PHBS terkait sanitasi oleh masyarakat Kota Tangerang
Sumber: Hasil Analisis 2014.
2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi
Pentahapan pengembangan sanitasi diawali dengan penetapan sistem sanitasi yang akan
dikembangkan di Kota Tangerang serta cakupan layanan dari sistem sanitasi tersebut hingga
akhir periode perencanaan. Kemudian ditetapkan tahapan pengembangan sistem sanitasi
berikut target pencapaian cakupan layanannya untuk setiap tahunnya.
2.2.1 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik
Sistem pengelolaan air limbah domestik yang akan dikembangkan ditentukan
berdasarkan besaran kebutuhan pelayanan (basic services dan basic needs).
Kebutuhan pelayanan ini sejalan dengan perkembangan perkotaan dan
kependudukan. Pertimbangan ini diperlukan untuk melihat kelayakan sistem yang
akan dikembangkan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sistem pengelolaan
air limbah domestik yang akan dikembangkan di Kota Tangerang antara lain adalah
sebagai berikut:
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-4
1. Sistem Air Limbah Domestik Eksisting
Yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada saat ini. Untuk area yang
sistem pengelolaan air limbah domestiknya berupa sistem terpusat (offsite), maka
sistem air limbah domestik yang dikembangkan adalah sistem terpusat (offsite).
2. Permeabilitas Tanah
Yaitu kemampuan tanah untuk meneruskan air atau udara. Permeabilitas tanah
biasanya diukur dengan istilah kecepatan air yang mengalir dalam waktu tertentu
yang ditetapkan dalam satuan cm/jam. Berdasarkan buku Bimbingan Teknis
Keteknikan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) yang diterbitkan
oleh Direktorat Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan
Umum, 2011, untuk area dengan permeabilitas tanah <0,5 cm/jam, maka sistem
air limbah domestik yang dikembangkan adalah sistem terpusat (offsite).
3. Tinggi Muka Air Tanah
Yaitu kedalaman air tanah yang diukur dari permukaan tanah setempat (m bmt).
Berdasarkan buku Bimbingan Teknis Keteknikan Bidang PLP (Direktorat
Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011),
untuk area dengan tinggi muka air tanah <1,5 m bmt, maka sistem air limbah
domestik yang dikembangkan adalah sistem terpusat (offsite).
Prosedur pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik yang dikembangkan
ditunjukkan pada gambar berikut:
Gambar 2-1
Prosedur Pemilihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Mulai
Offsite
Muka
Air Tanah
<1,5m
ya
Sistem Terpusat
(Offsite)
tidak
ya
Sistem
Eksiting
Tinggi Air Muka
Tanah
Opsi
Sistem
Permeabilitas
<0,5 cm/jam
Permeabilitas
Tanahya
tidak
tidak
Sistem Setempat
(Onsite)
Sumber: Buku Bimbingan Teknis Keteknikan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Pengembangan
PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-5
Hasil analisis pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik yang akan
dikembangkan di Kota Tangerang hingga tahun 2019 ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 2-4
Opsi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang
No. Kecamatan Kelurahan Sistem
Eksisting
Permeabilitas Tanah
Tinggi Muka Air Tanah
Opsi Sistem yang
Dikembangkan (cm/jam) (m bmt)
1. Ciledug Tajur onsite 6,5-12,5 15 onsite
Parung Serab onsite 6,5-12,5 15 onsite
Paninggilan onsite 6,5-12,5 15 onsite
Paninggilan Utara onsite 6,5-12,5 15 onsite
Sudimara Selatan onsite 6,5-12,5 15 onsite
Sudimara Barat onsite 6,5-12,5 15 onsite
Sudimara Jaya onsite 6,5-12,5 15 onsite
Sudimara Timur onsite 6,5-12,5 15 onsite
2. Larangan Larangan Selatan onsite 6,5-12,5 17 onsite
Gaga onsite 6,5-12,5 17 onsite
Cipadu Jaya onsite 6,5-12,5 17 onsite
Kreo Selatan onsite 6,5-12,5 17 onsite
Cipadu onsite 6,5-12,5 17 onsite
Kreo onsite 6,5-12,5 17 onsite
Larangan Indah onsite 6,5-12,5 17 onsite
Larangan Utara onsite 6,5-12,5 17 onsite
3. Karang Tengah Pedurenan onsite 6,5-12,5 10 onsite
Pondok Pucung onsite 6,5-12,5 10 onsite
Karang Tengah onsite 6,5-12,5 10 onsite
Karang Timur onsite 6,5-12,5 10 onsite
Karang Mulya onsite 6,5-12,5 10 onsite
Parung Jaya onsite 6,5-12,5 10 onsite
Pondok Bahar onsite 6,5-12,5 10 onsite
4. Cipondoh Poris Plawad Indah onsite 6,5-12,5 19 onsite
Cipondoh onsite 6,5-12,5 19 onsite
Kenanga onsite 6,5-12,5 19 onsite
Gondrong onsite 6,5-12,5 19 onsite
Petir onsite 6,5-12,5 19 onsite
Ketapang onsite 6,5-12,5 19 onsite
Cipondoh Indah onsite 6,5-12,5 19 onsite
Cipondoh Makmur onsite 6,5-12,5 19 onsite
Poris Plawad Utara onsite 6,5-12,5 19 onsite
Poris Plawad onsite 6,5-12,5 19 onsite
5. Pinang Panunggangan Utara onsite 6,5-12,5 12 onsite
Panunggangan onsite 6,5-12,5 12 onsite
Panunggangan Timur onsite 6,5-12,5 12 onsite
Kunciran onsite 6,5-12,5 12 onsite
Kunciran Indah onsite 6,5-12,5 12 onsite
Sudimara Pinang onsite 6,5-12,5 12 onsite
Pinang onsite 6,5-12,5 12 onsite
Neroktog onsite 6,5-12,5 12 onsite
Kunciran Jaya onsite 6,5-12,5 12 onsite
Pakojan onsite 6,5-12,5 12 onsite
Cipete onsite 6,5-12,5 12 onsite
6. Tangerang Cikokol onsite 0,5-2,0 14 onsite
Kelapa Indah onsite 0,5-2,0 14 onsite
Babakan offsite 0,5-2,0 14 offsite
Sukasari offsite 0,5-2,0 14 offsite
Buaran Indah onsite 0,5-2,0 14 onsite
Tanah Tinggi onsite 0,5-2,0 14 onsite
Sukaasih onsite 0,5-2,0 14 onsite
Sukarasa onsite 0,5-2,0 14 onsite
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-6
No. Kecamatan Kelurahan Sistem
Eksisting
Permeabilitas
Tanah
Tinggi Muka
Air Tanah Opsi Sistem
yang Dikembangkan (cm/jam) (m bmt)
7. Karawaci Karawaci Baru offsite 6,5-12,5 16 offsite
Nusajaya offsite 6,5-12,5 16 offsite
Bojongjaya onsite 6,5-12,5 16 onsite
Karawaci onsite 6,5-12,5 16 onsite
Cimone Jaya onsite 6,5-12,5 16 onsite
Cimone onsite 6,5-12,5 16 onsite
Bugel onsite 6,5-12,5 16 onsite
Margasari onsite 6,5-12,5 16 onsite
Pabuaran onsite 6,5-12,5 16 onsite
Sukajadi onsite 6,5-12,5 16 onsite
Gerendeng onsite 6,5-12,5 16 onsite
Koangjaya onsite 6,5-12,5 16 onsite
Pasarbaru onsite 6,5-12,5 16 onsite
Sumur Pancing onsite 6,5-12,5 16 onsite
Pabuaran Tumpeng onsite 6,5-12,5 16 onsite
Nambojaya onsite 6,5-12,5 16 onsite
8. Jatiuwung Manis Jaya onsite 6,5-12,5 32 onsite
Jatake onsite 6,5-12,5 32 onsite
Gandasari onsite 6,5-12,5 32 onsite
Kroncong onsite 6,5-12,5 32 onsite
Alam Jaya onsite 6,5-12,5 32 onsite
Pasir Jaya onsite 6,5-12,5 32 onsite
9. Cibodas Panunggangan Barat onsite 0,5-2,0 26 onsite
Cibodasari offsite 0,5-2,0 26 offsite
Cibodas Baru onsite 0,5-2,0 26 onsite
Cibodas onsite 0,5-2,0 26 onsite
Uwung Jaya onsite 0,5-2,0 26 onsite
Jatiuwung onsite 0,5-2,0 26 onsite
10. Periuk Gembor onsite 0,5-2,0 26 onsite
Gebang Raya onsite 0,5-2,0 26 onsite
Sangiang Jaya onsite 0,5-2,0 26 onsite
Periuk onsite 0,5-2,0 26 onsite
Periuk Jaya onsite 0,5-2,0 26 onsite
11. Batuceper Porisgaga Baru onsite 0,5-2,0 14 onsite
Porisjaya onsite 0,5-2,0 14 onsite
Porisgaga onsite 0,5-2,0 14 onsite
Kebon Besar onsite 0,5-2,0 14 onsite
Batuceper onsite 0,5-2,0 14 onsite
Batujaya onsite 0,5-2,0 14 onsite
Batusari onsite 0,5-2,0 14 onsite
12. Neglasari Karang Anyar onsite 0,5-2,0 11 onsite
Karang Sari onsite 0,5-2,0 11 onsite
Neglasari onsite 0,5-2,0 11 onsite
Mekarsari onsite 0,5-2,0 11 onsite
Kedaung Baru onsite 0,5-2,0 11 onsite
Kedaung Wetan onsite 0,5-2,0 11 onsite
Selapajang Jaya onsite 0,5-2,0 11 onsite
13. Benda Belendung onsite 0,5-2,0 9 onsite
Jurumudi Baru onsite 0,5-2,0 9 onsite
Jurumudi onsite 0,5-2,0 9 onsite
Pajang onsite 0,5-2,0 9 onsite
Benda onsite 0,5-2,0 9 onsite
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-7
Berdasarkan hasil analisis seperti ditunjukkan pada tabel di atas, opsi sistem
pengelolaan air limbah domestik yang direkomendasikan untuk dikembangkan di Kota
Tangerang hingga tahun 2019 adalah sistem setempat (onsite). Sedangkan
pengembangan sistem terpusat (offsite) diarahkan pada optimalisasi pelayanan
sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat (IPAL) yang sudah ada.
Cakupan layanan air limbah domestik di Kota Tangerang saat ini secara rinci dapat
dilihat pada Lampiran 1. Cakupan eksisting Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di
Kota Tangerang sebesar 0,98%. Cakupan layanan eksisting air limbah domestik
sistem setempat (onsite) di Kota Tangerang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
individual dan komunal. Sistem setempat (onsite) individual meliputi: cubluk dan
sejenisnya dan tangki septik. Cakupan layanan eksisting cubluk dan sejenisnya
sebesar 47,62% dan cakupan layanan eksisting tangki septik sebesar 49,17%.
Sedangkan sistem setempat (onsite) komunal meliputi: MCK++ dan IPAL Komunal.
Cakupan layanan eksisting MCK++ sebesar 0,06% dan cakupan layanan eksisting
IPAL komunal sebesar 0,12%. Cakupan layanan eksisting air limbah domestik sistem
terpusat (offsite) di Kota Tangerang adalah sebesar 2,06%.
Penentuan target cakupan layanan air limbah domestik Kota Tangerang hingga tahun
2019 mengacu pada target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Millennium Development Goals
(MDGs), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Tangerang Tahun 2014-2018. Target cakupan BABS pada tahun 2019 ditetapkan
sebesar 0%. Target cakupan layanan cubluk dan sejenisnya pada tahun 2019
ditetapkan sebesar 37%. Target cakupan layanan tangki septik pada tahun 2019
ditetapkan sebesar 60%. Target cakupan layanan MCK++ pada tahun 2019
ditetapkan sebesar 0,82%. Target cakupan layanan IPAL komunal pada tahun 2019
ditetapkan sebesar 0,12%. Sedangkan target cakupan layanan air limbah domestik
sistem terpusat (offsite) pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 2,06%.
Tabel 2-5
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2013-2019
No Sistem Cakupan Layanan*
Eksisting (%)
Target Cakupan Layanan* (%)
2015 2016 2017 2018 2019
A. Buang Air Besar Sembarangan
(BABS)
0,98 0,78 0,59 0,39 0,20 0,00
B. Sistem Setempat (Onsite)
B.1 Individual
B.1.1 Cubluk dan Sejenisnya 47,62 45,50 43,37 41,25 39,12 37,00
B.1.2 Tangki Septik 49,17 51,33 53,50 55,67 57,83 60,00
B.2 Komunal
B.2.1 MCK++ 0,06 0,21 0,36 0,52 0,67 0,82
B.2.2 IPAL Komunal 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
C. Sistem Terpusat (Offsite) 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Analisis, 2014.
Keterangan: * Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-8
Peta 2-1
Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-9
2.2.2 Tahapan Pengembangan Persampahan
Sistem pengelolaan persampahan yang akan dikembangkan di Kota Tangerang
hingga tahun 2019 mengacu pada Master Plan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang
Tahun 2013-2033 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, 2012), yaitu
sebagai berikut:
1. Sistem Pengangkutan
Sistem pengangkutan sampah yang akan dikembangkan di Kota Tangerang
adalah sebagai berikut:
a. Sistem penanganan langsung (pelayanan sampah berdasarkan sistem
pengangkutan menggunakan truk langsung dari sumber ke sumber kemudian
dibuang ke TPA) dikembangkan untuk tempat umum.
b. Sistem penanganan tidak langsung (pelayanan sampah dimana sampah
diangkut menuju TPS kemudian dari TPS akan diangkut ke TPA dengan truk)
untuk permukiman.
2. Sistem Pemrosesan Akhir
Mengacu pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sistem
pemrosesan akhir sampah untuk Kota Tangerang yang dapat diklasifikasikan
sebagai metropolitan (jumlah penduduk >1.000.000 jiwa) diharuskan
menggunakan sistem lahan urug saniter (sanitary landfill).
Cakupan layanan persampahan di Kota Tangerang saat ini secara rinci dapat dilihat
pada Lampiran 1. Cakupan layanan eksisting pengurangan timbulan sampah melalui
konsep 3R sebesar 1,91%. Cakupan layanan eksisting pengangkutan sampah ke TPA
(Tempat Pemrosesan Akhir) di Kota Tangerang sebesar 87,44%. Sedangkan cakupan
eksisting sampah yang belum terlayani sebesar 10,66%.
Penentuan target cakupan layanan persampahan Kota Tangerang hingga tahun 2019
mengacu pada target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Millennium Development Goals
(MDGs), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Tangerang Tahun 2014-2018. Target cakupan layanan konsep 3R pada tahun 2019
ditetapkan sebesar 20%. Target cakupan layanan pengangkutan sampah ke TPA
pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 80%. Sedangkan target cakupan sampah yang
belum/tidak terlayani pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 0%.
Tabel 2-6
Tahapan Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2013-2019
No Sistem
Cakupan
Layanan* Eksisting (%)
Target Cakupan Layanan* (%)
2015 2016 2017 2018 2019
A. Konsep 3R 1,91 5,52 9,14 12,76 16,38 20,00
B. Pengangkutan Sampah ke TPA 87,44 85,95 84,46 82,98 81,49 80,00
B.1 Penanganan Langsung
B.2 Penanganan Tidak Langsung
C. Belum Terlayani 10,66 8,52 6,39 4,26 2,13 0,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
Keterangan: * Cakupan layanan dapat didekati dengan persentase sampah yang terlayani.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-10
Peta 2-2
Peta Tahapan Pengembangan Persampahan Kota Tangerang
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-11
2.2.3 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan
Sistem pengelolaan drainase perkotaan yang akan dikembangkan di Kota Tangerang
hingga tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sistem drainase yang dikembangkan meliputi:
a. Sistem gravitasi, yaitu sistem pengaliran air pada jaringan drainase
menggunakan gravitasi untuk daerah dengan elevasi sedang-tinggi, dengan
kelengkapan sistem berupa pintu air, pengaturan debit yang lain, dan kolam
retensi.
b. Sistem pemompaan, yaitu sistem pengaliran air pada jaringan drainase
menggunakan pompa untuk daerah dengan elevasi rendah, dengan
kelengkapan sistem berupa pompa dan kolam retensi.
2. Sistem drainase yang dikembangkan harus terintegrasi dengan sistem Daerah
Aliran Sungai (DAS) yang ada.
Cakupan pelayanan drainase perkotaan dapat didekati dengan luas wilayah
genangan. Luas wilayah genangan di Kota Tangerang saat ini secara rinci dapat
dilihat pada Lampiran 1. Luas wilayah genangan eksisting di Kota Tangerang adalah
247 ha dengan jumlah lokasi genangan 31 titik lokasi yang tersebar di sepuluh
wilayah kecamatan.
Penentuan target cakupan layanan drainase perkotaan Kota Tangerang hingga tahun
2019 mengacu pada target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Millennium Development Goals
(MDGs), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Tangerang Tahun 2014-2018. Target luas wilayah genangan di Kota Tangerang
hingga tahun 2019 ditetapkan secara bertahap berkurang hingga 0 ha.
Tabel 2-7
Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2013-2019
No Kecamatan
Luas
Genangan Eksisting
(ha)
Luas Genangan
(ha)
2015 2016 2017 2018 2019
1. Ciledug 20 0 20 0 0 0
2. Larangan 0 0 0 0 0 0
3. Karang Tengah 41 14 12 4 11 0
4. Cipondoh 24 0 0 24 0 0
5. Pinang 17 0 0 17 0 0
6. Tangerang 0 0 0 0 0 0
7. Karawaci 54 0 12 38 4 0
8. Jatiuwung 3 0 0 0 3 0
9. Cibodas 30 0 0 22 8 0
10. Periuk 46 0 26 20 0 0
11. Batuceper 0 0 0 0 0 0
12. Neglasari 3 0 0 0 3 0
13. Benda 9 0 0 0 9 0
TOTAL 247 14 70 125 38 0
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-12
Peta 2-3
Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-13
2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi
Pendanaan pengembangan sanitasi Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2009-2013
secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan
mencapai 33,97%, yaitu dari sebesar Rp 49.321.856.184 pada tahun 2009 menjadi Rp
117.102.434.675 pada tahun 2013. Apabila dirinci berdasarkan sub sektornya, rata-rata
pertumbuhan tertinggi adalah pendanaan pengembangan persampahan yang mencapai
40,99%, diikuti oleh rata-rata pertumbuhan pendanaan pengembangan PHBS sebesar
39,36%, rata-rata pertumbuhan pendanaan pengembangan drainase perkotaan sebesar
34,31%, rata-rata pertumbuhan pendanaan pengembangan air limbah domestik sebesar
25,96%, dan rata-rata pertumbuhan terendah adalah pendanaan pengembangan komponen
terkait sanitasi yang hanya mencapai 22,69%. Namun demikian, proporsi realisasi belanja
sanitasi terhadap belanja langsung dalam kurun waktu tersebut relatif kecil, yaitu rata-rata
hanya sekitar 6,72% per tahun. Perhitungan pertumbuhan pendanaan pengembangan
sanitasi Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2009-2013 ditunjukkan pada Tabel 2-8.
Perkiraan besaran pendanaan sanitasi Kota Tangerang untuk lima tahun ke depan dapat
dihitung berdasarkan trend pertumbuhannya selama lima tahun terakhir. Dengan demikian,
asumsi yang digunakan untuk menghitung perkiraan belanja langsung adalah bahwa belanja
langsung mengalami peningkatan selama tahun 2015-2019 dengan pertumbuhan sebesar
29,43% per tahun. Asumsi yang digunakan untuk menghitung perkiraan belanja APBD murni
untuk sanitasi adalah bahwa belanja APBD murni untuk sanitasi mengalami peningkatan
selama tahun 2015-2019 dengan pertumbuhan sebesar 33,97% per tahun. Untuk mendorong
percepatan pembangunan sanitasi di Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang
diasumsikan berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan sanitasi sebesar 50% dari tahun
sebelumnya untuk setiap tahunnya selama lima tahun ke depan. Hasil perhitungan perkiraan
pendanaan sanitasi Kota Tangerang untuk tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 2-9.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa perkiraan total belanja APBD
murni untuk sanitasi tahun 2015-2019 mencapai Rp 2.051.366.226.816 atau sekitar 7,42%
dari perkiraan total belanja langsung selama tahun 2015-2019. Sedangkan perkiraan
komitmen pendanaan sanitasi Kota Tangerang untuk tahun 2015-2019 mencapai Rp
3.474.648.803.890 atau sebesar 12,57% dari perkiraan total belanja langsung selama kurun
waktu tersebut.
Untuk mendukung dan memastikan berjalannya pengembangan sanitasi yang berkelanjutan,
diperlukan kegiatan operasional/pemeliharaan. Dengan demikian, diperlukan perhatian
dalam pengalokasian pendanaan untuk biaya operasional/pemeliharaan. Biaya
operasional/pemeliharaan sanitasi Kota Tangerang secara umum mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2009-2013. Rata-rata pertumbuhan biaya
operasional/pemeliharaan untuk air limbah domestik sebesar 76,91%, untuk persampahan
sebesar 69,83%, dan untuk drainase perkotaan sebesar 60,59%. Perhitungan pertumbuhan
pendanaan APBD Kota Tangerang untuk operasional/pemeliharaan sanitasi dalam kurun
waktu tahun 2009-2013 ditunjukkan pada Tabel 2-10.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-14
Perkiraan besaran pendanaan APBD Kota Tangerang untuk kebutuhan
operasional/pemeliharaan sanitasi lima tahun mendatang dapat dihitung berdasarkan trend
pertumbuhannya selama lima tahun terakhir. Hasil perhitungan perkiraan besaran
pendanaan APBD Kota Tangerang untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan sanitasi untuk
tahun 2013-2019 ditunjukkan pada Tabel 2-11. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut,
dapat diketahui bahwa perkiraan total pendanaan APBD Kota Tangerang untuk kebutuhan
operasional/pemeliharaan sanitasi tahun 2013-2019 mencapai Rp 2.621.975.938.940.
Berdasarkan berbagai perhitungan dan uraian mengenai pendanaan APBD Kota Tangerang
untuk sanitasi, baik yang sudah berjalan maupun perkiraannya untuk lima tahun mendatang,
dapat diketahui bahwa kebutuhan pendanaan APBD Kota Tangerang untuk sanitasi hingga
tahun 2019 mencapai Rp 3.474.648.803.890, yang harus didukung dengan pendanaan
operasional/pemeliharaan sebesar Rp 2.621.975.938.940. Sedangkan kemampuan untuk
mendanai program dan kegiatan sanitasi yang dicanangkan dalam Strategi Sanitasi Kota
Tangerang hanya sebesar Rp 1.123.972.972.081. Dengan demikian, pengembangan sanitasi
Kota Tangerang perlu memperhatikan skala prioritas dengan terus berupaya mendorong
komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam pendanaan sanitasi. Di samping itu, juga perlu
penggalian alternatif pendanaan di luar APBD Kota Tangerang.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-15
Tabel 2-8
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Tangerang untuk Sanitasi Tahun 2009-2013
No. Uraian
Pendanaan Sanitasi
(Rp) Rata-rata
Pertumbuhan (%) 2009 2010 2011 2012 2013
1 Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)
49.321.856.184 32.358.005.704 64.650.013.439 95.932.818.460 117.102.434.675 33,97
1.1 PHBS 1.552.497.900 2.045.095.950 1.572.655.000 2.006.385.250 4.438.386.100 39,36
1.2 Air Limbah Domestik 3.788.652.150 1.787.407.900 4.707.187.830 3.300.195.800 4.065.529.000 25,96
1.3 Persampahan 23.306.410.557 13.326.187.574 28.248.464.709 47.796.954.300 60.027.522.275 40,99
1.4 Drainase Perkotaan 19.033.169.827 13.029.232.725 25.546.805.220 40.414.259.310 46.279.420.700 34,31
1.5 Komponen Terkait Sanitasi 1.641.125.750 2.170.081.555 4.574.900.680 2.415.023.800 2.291.576.600 22,69
2 Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )
NA NA NA NA NA NA
2.1 DAK Sanitasi NA NA NA NA NA NA
2.2 DAK Lingkungan Hidup NA NA NA NA NA NA
2.3 DAK Perumahan dan Permukiman NA NA NA NA NA NA
3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi NA NA NA NA NA NA
4 Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi NA NA NA NA NA NA
Belanja APBD Murni untuk Sanitasi (1-2-3)
49.321.856.184 32.358.005.704 64.650.013.439 95.932.818.460 117.102.434.675 33,97
Total Belanja Langsung 657.343.718.637 797.035.904.890 917.741.214.630 1.109.250.562.319 1.844.616.629.967 29,43
% APBD Murni untuk Sanitasi Terhadap Belanja Langsung
7,50 4,06 7,04 8,65 6,35 6,72
Sumber: Diolah dari Data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang, 2014.
Keterangan: NA = Tidak Ada Data.
Tabel 2-9
Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019
No. Uraian
Perkiraan Belanja Murni Sanitasi
(Rp) Total Pendanaan (Rp)
2015 2016 2017 2018 2019
1. Perkiraan Belanja Langsung 3.090.124.817.784 3.999.548.551.658 5.176.615.690.411 6.700.093.688.099 8.671.931.260.507 27.638.314.008.459
2. Perkiraan Belanja APBD Murni untuk Sanitasi 210.174.991.886 281.571.436.630 377.221.253.654 505.363.313.521 677.035.231.125 2.051.366.226.816
3. Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi 263.480.478.020 395.220.717.030 592.831.075.545 889.246.613.318 1.333.869.919.977 3.474.648.803.890
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-16
Tabel 2-10
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Tangerang untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi Tahun 2009-2013
No. Uraian
Belanja Sanitasi (Rp)
Rata-rata Pertumbuhan
(%) 2009 2010 2011 2012 2013
1 Belanja Sanitasi
1.1 Air Limbah Domestik
1.1.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) 372.316.250 419.269.900 1.536.392.600 2.017.632.000 1.961.753.000 76,91
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
372.316.250 419.269.900 1.536.392.600 2.017.632.000 1.961.753.000
1.2 Persampahan
1.2.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) 21.660.584.932 6.244.525.674 24.343.105.000 28.052.246.050 40.791.111.050 69,83
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
21.660.584.932 6.244.525.674 24.343.105.000 - -
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Wilayah Tengah
- - - 28.052.246.050 23.206.003.500
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan Wilayah Barat
- - - - 9.413.661.700
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Wilayah Timur
- - - - 8.171.445.850
1.3 Drainase Perkotaan
1.3.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) 2.178.950.940 2.709.817.600 9.414.721.920 7.305.809.310 6.791.812.800 60,59
Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
661.264.900 1.348.738.600 2.901.975.000 2.754.271.000 2.512.556.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 122.346.400 - 125.567.000 271.518.000 176.540.500
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air - 11.136.500 312.504.150 164.451.850 94.234.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 1.227.231.640 - 1.043.643.950 - -
Pemeliharaan Pompa dan Diesel Air 14.252.000 22.138.000 1.337.718.770 139.231.360 197.574.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul
Sungai
153.856.000 96.387.000 1.343.600.000 1.964.520.600 2.573.732.800
Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali - 727.143.500 1.403.479.000 1.377.017.000 1.237.175.500
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
- - 946.234.050 634.799.500 -
Rehabilitasi Turap/Talud - 504.274.000 - - -
Sumber: Diolah dari Data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang, 2014.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-17
Tabel 2-11
Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota Tangerang untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Sanitasi Tahun 2015-2019
No. Uraian
Perkiraan Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp) Total Pendanaan
(Rp) 2015 2016 2017 2018 2019
1 Belanja Sanitasi (Biaya Operasional/Pemeliharaan)
141.305.890.238 238.796.053.282 403.717.310.896 682.819.772.935 1.155.336.911.589 2.621.975.938.940
1.1 Air Limbah Domestik
1.1.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) 6.139.727.419 10.861.791.777 19.215.595.833 33.994.310.589 60.139.334.863 130.350.760.481
1.2 Persampahan
1.2.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) 117.650.656.201 199.806.109.427 339.330.715.640 576.285.354.372 978.705.417.330 2.211.778.252.970
1.3 Drainase Perkotaan
1.3.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) 17.515.506.618 28.128.152.078 45.170.999.423 72.540.107.974 116.492.159.396 279.846.925.489
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014.
Tabel 2-12
Perkiraan Kemampuan APBD Kota Tangerang dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK Tahun 2015-2019
No. Uraian
Pendanaan (Rp) Total Pendanaan
(Rp) 2015 2016 2017 2018 2019
1 Perkiraan Kebutuhan
Operasional/Pemeliharaan
141.305.890.238 238.796.053.282 403.717.310.896 682.819.772.935 1.155.336.911.589 2.621.975.938.940
2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi 210.174.991.886 281.571.436.630 377.221.253.654 505.363.313.521 677.035.231.125 2.051.366.226.816
3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi 263.480.478.020 395.220.717.030 592.831.075.545 889.246.613.318 1.333.869.919.977 3.474.648.803.890
4 Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni)
(No. 2 – No. 1)
68.869.101.648 42.775.383.348 -26.496.057.242 -177.456.459.414 -478.301.680.464 -570.609.712.124
5 Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (No. 3 – No. 1)
122.174.587.782 156.424.663.748 189.113.764.649 206.426.840.383 178.533.008.388 852.672.864.950
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-1
Bab 3 Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi
3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik
3.1.1 Tujuan Pengembangan Air Limbah Domestik
Tujuan pengembangan air limbah domestik merupakan pernyataan tentang hal-hal
yang perlu dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan
air limbah domestik dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan
air limbah domestik. Hasil identifikasi permasalahan mendesak pembangunan air
limbah domestik Kota Tangerang, sebagaimana yang tertuang dalam Buku Putih
Sanitasi (BPS) Kota Tangerang, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kelembagaan:
a. Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola air
limbah domestik.
b. Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah domestik belum
ada.
2. Sistem dan Cakupan Layanan:
a. Masih terdapat 0,98% rumah tangga (5.095 KK) yang tidak memiliki jamban
keluarga dan tidak memiliki akses terhadap MCK umum.
b. Tingkat pelayanan eksisting IPLT Bawang baru mencapai 18,24% terhadap
total volume timbulan lumpur tinja per hari.
c. Tingkat pelayanan eksisting truk tinja baru mencapai 20,32% terhadap total
volume timbulan lumpur tinja per hari.
d. Cakupan layanan eksisting sistem terpusat (IPAL Tanah Tinggi dan Kolam
Oksidasi Perumnas Karawaci I) baru mencapai 2,06% terhadap total
penduduk.
e. Data jaringan dan kapasitas eksisting IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi
Perumnas Karawaci I belum update.
f. Volume timbulan air limbah domestik dan timbulan lumpur tinja semakin
meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk.
g. Ketersediaan lahan untuk pengembangan sarana prasarana air limbah
domestik semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan kepadatan
penduduk.
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-2
3. Peran Serta Masyarakat:
a. Terdapat 0,98% masyarakat yang masih melakukan praktik buang air besar
sembarangan (BABS).
b. Terdapat 47,62% masyarakat yang masih menggunakan cubluk dan
sejenisnya ataupun tangki septik suspek tidak aman.
c. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melakukan
praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali (hanya
26,5% masyarakat).
d. Belum terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik di tingkat
masyarakat.
4. Komunikasi dan Media:
a. Belum berjalannya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota
untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik.
5. Peran Swasta:
a. Masih rendahnya tingkat partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan air limbah domestik.
6. Pendanaan dan Pembiayaan:
a. Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi penyedotan kakus masih
relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan air limbah domestik, dengan
proporsi pendapatan retribusi terhadap pendanaan rata-rata hanya 14,46%
per tahun.
Berdasarkan hasil analisis posisi pengelolaan air limbah domestik untuk menjawab
berbagai permasalahan mendesak pembangunan air limbah domestik dan kerangka
pengembangan air limbah domestik yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat
dirumuskan tujuan pengembangan air limbah domestik Kota Tangerang tahun 2015-
2019 sebagai berikut:
Tabel 3-1
Tujuan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Visi Misi Tujuan
Terwujudnya Kota Tangerang dengan
Sanitasi yang Memadai dan Berkualitas
Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik
Meningkatkan cakupan pelayanan
sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2019
Sumber: Hasil Analisis 2014.
3.1.2 Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik
Sasaran pengembangan air limbah domestik merupakan pernyataan hasil yang
diharapkan dari tujuan pengembangan air limbah domestik, yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran pengembangan air limbah domestik
Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat dirumuskan sebagai berikut:
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-3
Tabel 3-2
Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Tujuan Sasaran
Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan cakupan pelayanan
sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2019
Menguatnya kelembagaan pengelola
air limbah domestik
Penguatan lembaga regulator
pengelolaan air limbah domestik
Terbentuknya lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui
pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2019
Terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat
Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik
Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik
Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai kerjasama
Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan air limbah domestik
Berkurangnya Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki akses terhadap jamban pribadi atau MCK umum
Tidak ada Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) yang tidak memiliki jamban pribadi ataupun tidak memiliki akses terhadap MCK umum pada tahun
2019
Meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana air limbah
domestik sistem setempat (onsite)
Tingkat pelayanan IPLT Bawang meningkat dari 18,24% menjadi 60%
pada tahun 2019
Tingkat pelayanan truk tinja meningkat dari 20,32% menjadi 60% pada tahun 2019
Optimalnya cakupan pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat (off site)
Tingkat pelayanan IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I menjadi 100% dari total kapasitasnya
tahun 2019
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 60% pada tahun 2019
Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60% pada tahun 2019
Termanfaatkannya media komunikasi
sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik
Tingkat penggunaan media komunikasi
sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik meningkat dari tahun ke
tahun
Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan
air limbah domestik melalui CSR
CSR untuk penyediaan sarana prasarana air limbah domestik bagi MBR meningkat
dari tahun ke tahun
Meningkatnya pendanaan pengembangan air limbah domestik
Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya meningkatkan
ketersediaan pendanaan pengembangan air limbah domestik di luar APBD Kota
Sumber: Hasil Analisis 2014.
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-4
3.1.3 Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik
Strategi pengembangan air limbah domestik merupakan upaya untuk mencapai tujuan
dan sasaran pengembangan air limbah domestik. Rumusan strategi pengembangan
air limbah domestik berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran pengembangan air limbah domestik akan dicapai. Perumusan strategi
pengembangan air limbah domestik tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Analisis SWOT
digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan (strengths) dan
kelemahan (weaknesses) yang dimiliki, serta peluang (opportunities) dan ancaman
(threats) yang dihadapi oleh Kota Tangerang dalam pengelolaan air limbah domestik,
yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 3-3
Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang
No Faktor Internal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1
KEKUATAN (STRENGTHS)
1. Kelembagaan
1.1 Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik yaitu Dinas Pekerjaan Umum yang dapat
difokuskan untuk mengemban fungsi regulator
4,00
1.2 Perda mengenai target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik sudah ada (Perda No. 10/2014 tentang RPJMD Kota Tangerang 2014-2018)
4,00
1.3 Perda mengenai retribusi penyedotan air limbah domestik sudah ada (Perda No.16/2011 tentang Retribusi Jasa Umum)
4,00
2. Sistem dan Cakupan Layanan
2.1 Terdapat IPLT Bawang dengan kapasitas 70 m3/hari 4,00
2.2 Terdapat 13 unit truk tinja dengan kapasitas total 78 m3/hari 4,00
2.3 Terdapat MCK umum untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tersebar di 6 kelurahan dengan kapasitas total untuk melayani 300 KK
4,00
2.4 Terdapat IPAL komunal yang tersebar di 7 komplek perumahan
dengan kapasitas total untuk melayani 618 KK
3,00
2.5 Terdapat IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I dengan kapasitas total untuk melayani 10.690 KK
3,00
3. Pendanaan dan Pembiayaan
3.1 Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan
pengelolaan air limbah domestik relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
3,00
JUMLAH NILAI KEKUATAN 33,00 1
KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Kelembagaan
1.1 Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola air limbah domestik
4,00
1.2 Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah
domestik belum ada
4,00
2. Sistem dan Cakupan Layanan
2.1 Masih terdapat 0,98% rumah tangga (5.095 KK) yang tidak memiliki jamban keluarga dan tidak memiliki akses terhadap MCK
umum
4,00
2.2 Tingkat pelayanan eksisting IPLT Bawang baru mencapai 18,24% terhadap total volume timbulan lumpur tinja per hari
4,00
2.3 Tingkat pelayanan eksisting truk tinja baru mencapai 20,32% terhadap total volume timbulan lumpur tinja per hari
4,00
2.4 Cakupan layanan eksisting sistem terpusat (IPAL Tanah Tinggi
dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I) baru mencapai 2,06% terhadap total penduduk
3,00
2.5 Data jaringan dan kapasitas eksisting IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I belum update
3,00
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-5
No Faktor Internal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
3. Komunikasi dan Media
3.1 Belum berjalannya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik
3,00
4. Pendanaan dan Pembiayaan
4.1 Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi penyedotan kakus masih relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan air limbah domestik, dengan proporsi pendapatan retribusi terhadap
pendanaan rata-rata hanya 14,46% per tahun
3,00
JUMLAH NILAI KEKUATAN 32,00 1
SELISIH NILAI KEKUATAN – KELEMAHAN 1,00
Sumber: Hasil Analisis 2014.
Tabel 3-4
Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang
No Faktor Eksternal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1
PELUANG (OPPORTUNITIES)
1. Kelembagaan
1.1 Peraturan perundangan dan kebijakan di tingkat nasional mengenai pengelolaan air limbah domestik relatif lengkap
3,00
1.2 Adanya Program PPSP dari Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan air limbah domestik di daerah
4,00
2. Peran Serta Masyarakat
2.1 Terdapat 99,02% masyarakat yang melakukan praktik buang air besar menggunakan jamban keluarga atau MCK umum
4,00
2.2 Terdapat 49,17% masyarakat yang sudah menggunakan tangki septik suspek aman
4,00
3. Komunikasi dan Media
3.1 Tersedia banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat
mengenai pengelolaan air limbah domestik
3,00
4. Peran Swasta
4.1 Adanya potensi keterlibatan swasta sebagai lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui pola kemitraan pemerintah swasta (KPS)
4,00
4.2 Adanya Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta yang
dapat digunakan untuk penyediaan sarana prasarana air limbah
domestik bagi MBR
3,00
5. Pendanaan dan Pembiayaan
5.1 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat (APBN)
untuk percepatan pembangunan air limbah domestik
3,00
5.2 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Banten
(APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan air limbah domestik
3,00
JUMLAH NILAI PELUANG 31,00 1
ANCAMAN (THREATS)
1. Sistem dan Cakupan Layanan
1.1 Volume timbulan air limbah domestik dan timbulan lumpur tinja semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk
4,00
1.2 Ketersediaan lahan untuk pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik semakin terbatas seiring dengan peningkatan
jumlah dan kepadatan penduduk
4,00
2. Peran Serta Masyarakat
2.1 Terdapat 0,98% masyarakat yang masih melakukan praktik buang
air besar sembarangan (BABS)
4,00
2.2 Terdapat 47,62% masyarakat yang masih menggunakan cubluk
dan sejenisnya ataupun tangki septik suspek tidak aman
4,00
2.3 Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk
melakukan praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali (hanya 26,5% masyarakat)
4,00
2.4 Belum terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik di tingkat masyarakat
3,00
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-6
No Faktor Eksternal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
3. Peran Swasta
3.1 Masih rendahnya tingkat partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik
4,00
JUMLAH NILAI ANCAMAN 27,00 1
SELISIH NILAI PELUANG – ANCAMAN 4,00
Sumber: Hasil Analisis 2014.
Berdasarkan perhitungan selisih antara nilai kekuatan dan kelemahan serta selisih
antara peluang dan ancaman, maka dapat diketahui posisi kuadran pengelolaan air
limbah domestik Kota Tangerang, sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:
Gambar 3-1
Posisi Awal Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang
Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2014.
Posisi pengelolaan air limbah domestik Kota Tangerang berada pada Kuadran 1,
yaitu pada posisi (1,4). Hal ini menggambarkan bahwa selisih antara kekuatan dan
kelemahan menunjukkan nilai +1, serta selisih antara peluang dan ancaman
menunjukkan nilai +4.
Berdasarkan pemetaan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta
lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat dirumuskan strategi umum
(grand strategy) pengembangan air limbah domestik Kota Tangerang dengan
menggunakan matriks SWOT, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3-5 di bawah ini.
S-O W-O
S-T W-T
Eksternal Mendukung (+)
Eksternal Tidak/Kurang Mendukung (-)
Internal Kuat (+) Internal Lemah (-)
(1,4) 1 2
3 4
Pertumbuhan Stabil
Pemeliharaan Agresif
Pertumbuhan Cepat
Pemeliharaan Selektif
Berputar Diversifikasi
Besar-besaran
Ceruk Diversifikasi
Terpusat
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-7
Tabel 3-5
Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang
Faktor Internal
Faktor Eksternal
KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):
Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik yaitu Dinas Pekerjaan Umum
yang dapat difokuskan untuk mengemban fungsi regulator Perda mengenai target capaian
pelayanan pengelolaan air limbah domestik sudah ada (Perda No. 10/2014 tentang RPJMD Kota Tangerang 2014-
2018) Perda mengenai retribusi penyedotan air
limbah domestik sudah ada (Perda
No.16/2011 tentang Retribusi Jasa Umum) Terdapat IPLT Bawang dengan kapasitas
70 m3/hari
Terdapat 13 unit truk tinja dengan kapasitas total 78 m
3/hari
Terdapat MCK umum untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tersebar di 6 kelurahan dengan
kapasitas total untuk melayani 300 KK Terdapat IPAL komunal yang tersebar di
7 komplek perumahan dengan kapasitas total untuk melayani 618 KK
Terdapat IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I dengan kapasitas total untuk melayani 10.690 KK
Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan pengelolaan air limbah domestik relatif mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun
Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola air limbah domestik
Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah domestik belum ada
Masih terdapat 0,98% rumah tangga (5.095 KK) yang tidak memiliki jamban keluarga dan tidak memiliki akses
terhadap MCK umum Tingkat pelayanan eksisting IPLT
Bawang baru mencapai 18,24% terhadap
total volume timbulan lumpur tinja Tingkat pelayanan eksisting truk tinja
baru mencapai 20,32% terhadap total
volume timbulan lumpur tinja per hari Cakupan layanan eksisting sistem
terpusat (IPAL Tanah Tinggi dan Kolam
Oksidasi Perumnas Karawaci I) baru mencapai 2,06% Data jaringan dan kapasitas eksisting
IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I belum update Belum berjalannya penggunaan media
komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk
mendukung pengelolaan air limbah domestik Pendapatan daerah yang berasal dari
retribusi penyedotan kakus masih relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan air limbah domestik (rata-rata hanya
14,46% per tahun)
PELUANG (O): Strategi S-O Strategi W-O
Peraturan perundangan dan kebijakan di tingkat nasional mengenai pengelolaan air limbah domestik relatif lengkap
Adanya Program PPSP dari Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan air limbah domestik di
daerah Terdapat 99,02% masyarakat yang
melakukan praktik buang air besar
menggunakan jamban keluarga atau MCK umum Terdapat 49,17% masyarakat yang
sudah menggunakan tangki septik suspek aman Tersedia banyak media massa baik
media cetak maupun media elektronik
yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat
mengenai pengelolaan air limbah domestik Adanya potensi keterlibatan swasta
sebagai lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)
Adanya Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta yang dapat digunakan untuk penyediaan sarana prasarana air
limbah domestik bagi MBR Adanya dukungan pendanaan dari
Pemerintah Pusat (APBN) untuk
percepatan pembangunan air limbah domestik Adanya dukungan pendanaan dari
Pemerintah Provinsi Banten (APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan air limbah domestik
Memperkuat lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik Meningkatkan akses pelayanan sarana
prasarana air limbah domestik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Meningkatkan pelayanan IPLT Bawang Meningkatkan pelayanan truk tinja Mengoptimalkan pelayanan IPAL Tanah
Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I Meningkatkan penggunaan tangki septik
suspek aman Meningkatkan ketersediaan pendanaan
di luar APBD Kota untuk pengembangan air limbah domestik
Mengembangkan lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta
(KPS) Mengembangkan peraturan daerah yang
mengatur pengelolaan air limbah
domestik Meningkatkan akses pelayanan sarana
prasarana air limbah domestik bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Meningkatkan pelayanan IPLT Bawang
Meningkatkan pelayanan truk tinja Mengoptimalkan pelayanan IPAL Tanah
Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I
Mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi
pengelolaan air limbah domestik Meningkatkan penggunaan CSR untuk
penyediaan sarana prasarana air limbah
domestik bagi MBR Meningkatkan ketersediaan pendanaan
di luar APBD Kota untuk pengembangan
air limbah domestik
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-8
Faktor Internal
Faktor Eksternal
KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):
Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah
domestik yaitu Dinas Pekerjaan Umum yang dapat difokuskan untuk mengemban fungsi regulator
Perda mengenai target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik sudah ada (Perda No. 10/2014
tentang RPJMD Kota Tangerang 2014-2018) Perda mengenai retribusi penyedotan air
limbah domestik sudah ada (Perda No.16/2011 tentang Retribusi Jasa Umum)
Terdapat IPLT Bawang dengan kapasitas 70 m
3/hari
Terdapat 13 unit truk tinja dengan
kapasitas total 78 m3/hari
Terdapat MCK umum untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
yang tersebar di 6 kelurahan dengan kapasitas total untuk melayani 300 KK Terdapat IPAL komunal yang tersebar di
7 komplek perumahan dengan kapasitas total untuk melayani 618 KK Terdapat IPAL Tanah Tinggi dan Kolam
Oksidasi Perumnas Karawaci I dengan
kapasitas total untuk melayani 10.690 KK Trend pembiayaan atau alokasi
anggaran untuk pendanaan pengelolaan
air limbah domestik relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola air limbah
domestik Perda yang secara khusus mengatur
pengelolaan air limbah domestik belum
ada Masih terdapat 0,98% rumah tangga
(5.095 KK) yang tidak memiliki jamban
keluarga dan tidak memiliki akses terhadap MCK umum Tingkat pelayanan eksisting IPLT
Bawang baru mencapai 18,24% terhadap total volume timbulan lumpur tinja Tingkat pelayanan eksisting truk tinja
baru mencapai 20,32% terhadap total volume timbulan lumpur tinja per hari Cakupan layanan eksisting sistem
terpusat (IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I) baru mencapai 2,06%
Data jaringan dan kapasitas eksisting IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I belum update
Belum berjalannya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik
Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi penyedotan kakus masih relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan
air limbah domestik (rata-rata hanya 14,46% per tahun)
ANCAMAN (T): Strategi S-T Strategi W-T Volume timbulan air limbah domestik dan
timbulan lumpur tinja semakin meningkat
dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk Ketersediaan lahan untuk
pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan
kepadatan penduduk Terdapat 0,98% masyarakat yang masih
melakukan praktik buang air besar
sembarangan (BABS) Terdapat 47,62% masyarakat yang
masih menggunakan cubluk dan
sejenisnya ataupun tangki septik suspek tidak aman Masih rendahnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali (hanya 26,5% masyarakat)
Belum terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik di tingkat masyarakat Masih rendahnya tingkat partisipasi
swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik
Meningkatkan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Meningkatkan pelayanan IPLT Bawang
Meningkatkan pelayanan truk tinja Mengoptimalkan pelayanan IPAL Tanah
Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas
Karawaci I Meningkatkan penggunaan tangki septik
suspek aman
Meningkatkan praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali
Mengembangkan lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat
Mengembangkan lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta
(KPS)
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
Strategi pengembangan air limbah domestik Kota Tangerang dirumuskan
berdasarkan strategi umum (grand strategy) hasil analisis SWOT dan disesuaikan
dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk
dapat dijadikan sebagai dasar perumusan program pengembangan air limbah
domestik Kota Tangerang, perlu dilakukan proses integrasi strategi terhadap hasil
perumusan strategi umum tersebut.
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-9
Berdasarkan hasil integrasi strategi terhadap hasil perumusan strategi umum dan
penyesuaian dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan
sebelumnya, maka rumusan strategi pengembangan air limbah domestik Kota
Tangerang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3-6
Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Tujuan Sasaran
Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan cakupan
pelayanan sarana prasarana dan
pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimum (SPM)
serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis
dan kesehatan pada tahun 2019
Menguatnya kelembagaan pengelola
air limbah domestik
Penguatan lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik
Memperkuat kelembagaan pengelola air limbah
domestik Terbentuknya lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui
pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2019
Terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat
Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah
domestik
Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan
air limbah domestik
Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah
domestik
Penyusunan, penetapan,
penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan air limbah
domestik
Berkurangnya
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak
memiliki akses terhadap jamban pribadi atau MCK umum
Tidak ada Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) yang tidak memiliki jamban pribadi ataupun tidak memiliki akses terhadap MCK umum pada tahun
2019
Meningkatkan akses
pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
Meningkatnya cakupan pelayanan sarana
prasarana air limbah domestik sistem setempat (onsite)
Tingkat pelayanan IPLT Bawang meningkat dari 18,24% menjadi 60%
pada tahun 2019
Meningkatkan pelayanan sarana prasarana air limbah
domestik sistem setempat (onsite) Tingkat pelayanan truk tinja meningkat
dari 20,32% menjadi 60% pada tahun 2019
Optimalnya cakupan pelayanan sarana prasarana air limbah
domestik sistem terpusat (off site)
Tingkat pelayanan IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I menjadi 100% dari total kapasitasnya
tahun 2019
Mengoptimalkan pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat
(offsite)
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan air limbah domestik
Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 60% pada tahun 2019
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah
domestik Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari
26,5% menjadi 60% pada tahun 2019
Termanfaatkannya
media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik
Tingkat penggunaan media komunikasi
sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik meningkat dari tahun ke
tahun
Mengembangkan
penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik
Meningkatnya partisipasi swasta dalam
penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui CSR
CSR untuk penyediaan sarana prasarana air limbah domestik bagi MBR meningkat
dari tahun ke tahun
Meningkatkan partisipasi swasta dalam
penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik
Meningkatnya pendanaan
pengembangan air limbah domestik
Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan air limbah
domestik sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan air limbah domestik di luar APBD Kota
Meningkatkan pendanaan pengembangan air limbah
domestik
Sumber: Hasil Analisis 2014.
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-10
3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan
3.2.1 Tujuan Pengembangan Persampahan
Tujuan pengembangan persampahan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang
perlu dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan
persampahan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan
persampahan. Hasil identifikasi permasalahan mendesak pembangunan
persampahan Kota Tangerang, sebagaimana yang tertuang dalam Buku Putih
Sanitasi (BPS) Kota Tangerang, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kelembagaan:
a. Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola
persampahan.
b. Perda mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain
dalam pengelolaan sampah (Perda No. 1 Tahun 2014) belum efektif
dilaksanakan.
c. Penerapan dan penegakan Perda mengenai pengelolaan sampah (Perda No.
3 Tahun 2009) belum optimal.
2. Sistem dan Cakupan Layanan:
a. Pengurangan volume timbulan sampah melalui konsep 3R masih rendah,
yaitu 103,31 m3/hari atau hanya sekitar 1,91% dari volume timbulan sampah
yang ada.
b. TPA Rawa Kucing masih menggunakan sistem operasional controlled landfill.
c. Terdapat 10,66% volume timbulan sampah yang tidak/belum terlayani.
d. Volume timbulan sampah semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring
dengan pertumbuhan penduduk.
e. Ketersediaan lahan untuk pengembangan sarana prasarana persampahan
semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan kepadatan
penduduk.
3. Peran Serta Masyarakat:
a. Peran serta masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah di sumber
masih rendah yaitu hanya sekitar 12,40% dari total penduduk.
b. Terdapat 10,20% masyarakat yang masih melakukan praktik buang sampah
sembarangan seperti dibuang ke lahan kosong/kebun dan dibiarkan
membusuk, dibuang ke sungai/kali/danau, dan sebagainya.
c. Belum optimalnya lembaga pengelola persampahan di tingkat masyarakat.
4. Komunikasi dan Media:
a. Belum optimalnya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk
mendukung pengelolaan persampahan.
5. Peran Swasta:
a. Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan
persampahan.
6. Pendanaan dan Pembiayaan:
a. Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pelayanan persampahan
masih relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan persampahan (proporsi
pendapatan retribusi terhadap pendanaan rata-rata hanya 4,31% per tahun).
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-11
Berdasarkan hasil analisis posisi pengelolaan persampahan untuk menjawab
berbagai permasalahan mendesak pembangunan persampahan dan kerangka
pengembangan persampahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat
dirumuskan tujuan pengembangan persampahan Kota Tangerang tahun 2015-2019
sebagai berikut:
Tabel 3-7
Tujuan Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Visi Misi Tujuan
Terwujudnya Kota Tangerang dengan
Sanitasi yang Memadai dan Berkualitas
Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana prasarana dan pengelolaan persampahan
Meningkatkan cakupan pelayanan
sarana prasarana dan pengelolaan persampahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta
sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2019
Sumber: Hasil Analisis 2014.
3.2.2 Sasaran Pengembangan Persampahan
Sasaran pengembangan persampahan merupakan pernyataan hasil yang diharapkan
dari tujuan pengembangan persampahan, yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan. Sasaran pengembangan persampahan Kota Tangerang tahun
2015-2019 dapat dirumuskan sebagai berikut:
Tabel 3-8
Sasaran Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Tujuan Sasaran
Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan
persampahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat
kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2019
Menguatnya kelembagaan pengelola persampahan
Penguatan lembaga regulator pengelolaan persampahan
Terbentuknya lembaga operator pengelolaan persampahan melalui pola
Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2019
Optimalnya lembaga pengelola persampahan tingkat masyarakat
Optimalnya penerapan dan penegakan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahan
Penerapan dan penegakan peraturan daerah mengenai pengelolaan persampahan
Penerapan peraturan daerah mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan
swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan
Meningkatnya cakupan layanan pengurangan volume timbulan sampah melalui konsep 3R menjadi
20% pada tahun 2019
Volume timbulan sampah yang tereduksi melalui konsep 3R meningkat dari 1,91% menjadi 20% pada tahun 2019
Optimalnya cakupan layanan
pengangkutan sampah
Volume timbulan sampah yang terangkut
ke TPA sebesar 80% pada tahun 2019
Meningkatnya cakupan layanan
pemrosesan akhir sampah
Sistem operasional TPA Rawa Kucing
menjadi sanitary landfill pada tahun 2019
Meningkatnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Tidak ada masyarakat yang melakukan
praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2019
Persentase masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada
tahun 2019
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-12
Tujuan Sasaran
Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Optimalnya pemanfaatan media komunikasi sebagai sarana advokasi,
sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan
Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun
Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan
persampahan melalui CSR
CSR untuk pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun
Meningkatnya pendanaan
pengembangan persampahan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
investasi pengelolaan persampahan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan
persampahan di luar APBD Kota
Sumber: Hasil Analisis 2014.
3.2.3 Strategi Pengembangan Persampahan
Strategi pengembangan persampahan merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan
sasaran pengembangan persampahan. Rumusan strategi pengembangan
persampahan berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran
pengembangan persampahan akan dicapai. Perumusan strategi pengembangan
persampahan tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis
SWOT digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan (strengths) dan
kelemahan (weaknesses) yang dimiliki, serta peluang (opportunities) dan ancaman
(threats) yang dihadapi oleh Kota Tangerang dalam pengelolaan persampahan, yang
hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 3-9
Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Persampahan Kota Tangerang
No Faktor Internal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1
KEKUATAN (STRENGTHS)
1. Kelembagaan
1.1 Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan
persampahan yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dapat difokuskan untuk mengemban fungsi regulator
4,00
1.2 Perda mengenai pengelolaan sampah sudah ada (Perda No. 3/2009)
4,00
1.3 Perda mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau
pihak lain dalam pengelolaan sampah sudah ada (Perda No. 1/2014)
4,00
1.4 Perda mengenai retribusi sampah sudah ada (Perda No. 1/2011) 4,00
2. Sistem dan Cakupan Layanan
2.1 Terdapat sarana prasarana 3R (komposter, bank sampah, dan TPST/TPS 3R)
4,00
2.2 Terdapat TPA Rawa Kucing seluas 35 ha yang memiliki 3 unit bulldozer, 3 unit wheel loader truck, dan 3 unit excavator
4,00
2.3 Cakupan layanan pengangkutan sampah ke TPA mencapai 87,44%
4,00
3. Komunikasi dan Media
3.1 Ada iklan layanan masyarakat di media massa (cetak, elektronik,
dan internet) lokal dan nasional yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan
3,00
4. Pendanaan dan Pembiayaan
4.1 Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan
pengelolaan persampahan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
3,00
JUMLAH NILAI KEKUATAN 34,00
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-13
No Faktor Internal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1
KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Kelembagaan
1.1 Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola persampahan
4,00
1.2 Perda mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah (Perda No. 1/2014) belum
efektif dilaksanakan
4,00
1.3 Penerapan dan penegakan Perda No. 3/2009 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal
4,00
2. Sistem dan Cakupan Layanan
2.1 Pengurangan volume timbulan sampah melalui konsep 3R masih
rendah, yaitu 103,31 m3/hari atau hanya sekitar 1,91% dari
volume timbulan sampah yang ada
4,00
2.2 TPA Rawa Kucing masih menggunakan sistem operasional penimbunan terkendali (controlled landfill)
4,00
2.3 Terdapat 10,66% volume timbulan sampah yang tidak/belum
terlayani
4,00
3. Komunikasi dan Media
3.1 Belum optimalnya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan persampahan
3,00
4. Pendanaan dan Pembiayaan
4.1 Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pelayanan persampahan masih relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan persampahan, dengan proporsi pendapatan retribusi
terhadap pendanaan rata-rata hanya 4,31% per tahun
3,00
JUMLAH NILAI KEKUATAN 30,00 1
SELISIH NILAI KEKUATAN – KELEMAHAN 4,00
Sumber: Hasil Analisis 2014.
Tabel 3-10
Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Persampahan Kota Tangerang
No Faktor Eksternal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1
PELUANG (OPPORTUNITIES)
1. Kelembagaan
1.1 Peraturan perundangan dan kebijakan di tingkat nasional mengenai pengelolaan persampahan relatif lengkap
3,00
1.2 Adanya Program PPSP dari Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan persampahan di daerah
4,00
2. Sistem dan Cakupan Layanan
2.1 Perkembangan teknologi pengolahan sampah yang maju pesat memberikan banyak alternatif opsi teknologi pengolahan sampah
yang bisa dikembangkan
4,00
3. Peran Serta Masyarakat
3.1 Sudah mulai terbentuk lembaga pengelola sampah di tingkat
masyarakat, seperti Forum Kompos
3,00
4. Komunikasi dan Media
4.1 Tersedia banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat
mengenai pengelolaan persampahan
3,00
5. Peran Swasta
5.1 Adanya potensi keterlibatan swasta sebagai lembaga operator
pengelolaan persampahan melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)
4,00
5.2 Adanya potensi keterlibatan swasta dalam penyediaan sarana prasarana pengurangan volume timbulan sampah konsep 3R melalui Corporate Social Responsibility (CSR)
3,00
6. Pendanaan dan Pembiayaan
6.1 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan persampahan
3,00
6.2 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Banten (APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan persampahan
3,00
JUMLAH NILAI PELUANG 30,00
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-14
No Faktor Eksternal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1
ANCAMAN (THREATS)
1. Sistem dan Cakupan Layanan
1.1 Volume timbulan sampah semakin meningkat dari tahun ke tahun
seiring dengan pertumbuhan penduduk
4,00
1.2 Ketersediaan lahan untuk pengembangan prasarana dan sarana
persampahan semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk
4,00
2. Peran Serta Masyarakat
2.1 Peran serta masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah di sumber masih rendah yaitu hanya sekitar 12,40% dari total penduduk
4,00
2.2 Terdapat 10,20% masyarakat yang masih melakukan praktik buang sampah sembarangan seperti dibuang ke lahan
kosong/kebun dan dibiarkan membusuk, dibuang ke sungai/kali/danau, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak di tutup dengan tanah, dan dibiarkan saja membusuk
4,00
2.3 Belum optimalnya lembaga pengelola persampahan di tingkat masyarakat
3,00
3. Peran Swasta
3.1 Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan
4,00
JUMLAH NILAI ANCAMAN 23,00 1
SELISIH NILAI PELUANG – ANCAMAN 7,00
Sumber: Hasil Analisis 2014.
Berdasarkan perhitungan selisih antara nilai kekuatan dan kelemahan serta selisih
antara peluang dan ancaman, maka dapat diketahui posisi kuadran pengelolaan
persampahan Kota Tangerang, sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:
Gambar 3-2
Posisi Awal Pengelolaan Persampahan Kota Tangerang
Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2014.
S-O W-O
S-T W-T
Eksternal Mendukung (+)
Eksternal Tidak/Kurang Mendukung (-)
Internal Kuat (+) Internal Lemah (-)
(4,7)
1 2
3 4
Pertumbuhan Stabil
Pemeliharaan Agresif
Pertumbuhan
Cepat
Pemeliharaan
Selektif
Berputar Diversifikasi Besar-besaran
Ceruk Diversifikasi
Terpusat
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-15
Posisi pengelolaan persampahan Kota Tangerang berada pada Kuadran 1, yaitu
pada posisi (4,7). Hal ini menggambarkan bahwa selisih antara kekuatan dan
kelemahan menunjukkan nilai +4, serta selisih antara peluang dan ancaman
menunjukkan nilai +7.
Berdasarkan pemetaan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta
lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat dirumuskan strategi umum
(grand strategy) pengembangan persampahan Kota Tangerang dengan
menggunakan matriks SWOT, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3-11 di bawah
ini.
Tabel 3-11
Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Persampahan Kota Tangerang
Faktor Internal
Faktor Eksternal
KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):
Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan
yang dapat difokuskan untuk mengemban fungsi regulator Perda mengenai pengelolaan sampah
sudah ada (Perda No. 3/2009) Perda mengenai kerjasama Pemerintah
Kota dengan swasta atau pihak lain
dalam pengelolaan sampah sudah ada (Perda No. 1/2014) Perda mengenai retribusi sampah sudah
ada (Perda No. 1/2011) Terdapat sarana prasarana 3R
(komposter, bank sampah, dan
TPST/TPS 3R) Terdapat TPA Rawa Kucing seluas 35 ha
yang memiliki 3 unit bulldozer, 3 unit
wheel loader truck, dan 3 unit excavator Cakupan layanan pengangkutan sampah
ke TPA mencapai 87,44%
Ada iklan layanan masyarakat di media massa (cetak, elektronik, dan internet) lokal dan nasional yang bertujuan untuk
mengajak masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan Trend pembiayaan atau alokasi
anggaran untuk pendanaan pengelolaan persampahan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola persampahan
Perda mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah (Perda No.
1/2014) belum efektif dilaksanakan Penerapan dan penegakan Perda No.
3/2009 tentang Pengelolaan Sampah
belum optimal Pengurangan volume timbulan sampah
melalui konsep 3R masih rendah, yaitu
103,31 m3/hari atau hanya sekitar 1,91% dari volume timbulan sampah yang ada TPA Rawa Kucing masih menggunakan
sistem operasional penimbunan terkendali (controlled landfill) Terdapat 10,66% volume timbulan
sampah yang tidak/belum terlayani Belum optimalnya penggunaan media
komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk
mendukung pengelolaan persampahan Pendapatan daerah yang berasal dari
retribusi pelayanan persampahan masih
relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan persampahan, dengan proporsi pendapatan retribusi terhadap
pendanaan rata-rata hanya 4,31% per tahun
PELUANG (O): Strategi S-O Strategi W-O
Peraturan perundangan dan kebijakan di tingkat nasional mengenai pengelolaan persampahan relatif lengkap
Adanya Program PPSP dari Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan persampahan di daerah
Perkembangan teknologi pengolahan sampah yang maju pesat memberikan banyak alternatif opsi teknologi
pengolahan sampah yang bisa dikembangkan Sudah mulai terbentuk lembaga
pengelola sampah di tingkat masyarakat, seperti Forum Kompos Tersedia banyak media massa baik
media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan,
ataupun iklan layanan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan
Memperkuat lembaga regulator pengelolaan persampahan Mengembangkan lembaga operator
pengelolaan persampahan melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) Memperkuat lembaga pengelola
persampahan tingkat masyarakat Meningkatkan reduksi volume timbulan
sampah melalui konsep 3R
Mengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampah Meningkatkan pelayanan sarana
prasarana pemrosesan akhir Meningkatkan penggunaan media
komunikasi sebagai sarana advokasi,
sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan Meningkatkan ketersediaan pendanaan
di luar APBD Kota untuk pengembangan persampahan
Mengembangkan lembaga operator pengelolaan persampahan melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)
Mengoptimalkan penerapan dan penegakan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahan
Meningkatkan reduksi volume timbulan sampah melalui konsep 3R Mengoptimalkan pelayanan
pengangkutan sampah Meningkatkan pelayanan sarana
prasarana pemrosesan akhir
Meningkatkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi
pengelolaan persampahan Meningkatkan ketersediaan pendanaan
di luar APBD Kota untuk pengembangan
persampahan
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-16
Faktor Internal
Faktor Eksternal
KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):
Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan
yang dapat difokuskan untuk mengemban fungsi regulator Perda mengenai pengelolaan sampah
sudah ada (Perda No. 3/2009) Perda mengenai kerjasama Pemerintah
Kota dengan swasta atau pihak lain
dalam pengelolaan sampah sudah ada (Perda No. 1/2014) Perda mengenai retribusi sampah sudah
ada (Perda No. 1/2011) Terdapat sarana prasarana 3R
(komposter, bank sampah, dan TPST/TPS 3R)
Terdapat TPA Rawa Kucing seluas 35 ha yang memiliki 3 unit bulldozer, 3 unit wheel loader truck, dan 3 unit excavator
Cakupan layanan pengangkutan sampah ke TPA mencapai 87,44% Ada iklan layanan masyarakat di media
massa (cetak, elektronik, dan internet) lokal dan nasional yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk membuang
sampah di tempat yang telah disediakan Trend pembiayaan atau alokasi
anggaran untuk pendanaan pengelolaan
persampahan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola persampahan
Perda mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah (Perda No.
1/2014) belum efektif dilaksanakan Penerapan dan penegakan Perda No.
3/2009 tentang Pengelolaan Sampah
belum optimal Pengurangan volume timbulan sampah
melalui konsep 3R masih rendah, yaitu
103,31 m3/hari atau hanya sekitar 1,91% dari volume timbulan sampah yang ada TPA Rawa Kucing masih menggunakan
sistem operasional penimbunan
terkendali (controlled landfill) Terdapat 10,66% volume timbulan
sampah yang tidak/belum terlayani
Belum optimalnya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan persampahan
Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pelayanan persampahan masih relatif kecil untuk dapat membiayai
pengelolaan persampahan, dengan proporsi pendapatan retribusi terhadap pendanaan rata-rata hanya 4,31% per
tahun
Adanya potensi keterlibatan swasta
sebagai lembaga operator pengelolaan persampahan melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)
Adanya potensi keterlibatan swasta dalam penyediaan sarana prasarana pengurangan volume timbulan sampah
konsep 3R melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Adanya dukungan pendanaan dari
Pemerintah Pusat (APBN) untuk
percepatan pembangunan persampahan Adanya dukungan pendanaan dari
Pemerintah Provinsi Banten (APBD
Provinsi) untuk percepatan pembangunan persampahan
ANCAMAN (T): Strategi S-T Strategi W-T
Volume timbulan sampah semakin
meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk Ketersediaan lahan untuk
pengembangan prasarana dan sarana persampahan semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan
kepadatan penduduk Peran serta masyarakat dalam
melakukan pemilahan sampah di sumber
masih rendah yaitu hanya sekitar 12,40% dari total penduduk Terdapat 10,20% masyarakat yang
masih melakukan praktik buang sampah sembarangan seperti dibuang ke lahan kosong/kebun dan dibiarkan membusuk,
dibuang ke sungai/kali/danau, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak di tutup dengan tanah, dan dibiarkan saja membusuk
Belum optimalnya lembaga pengelola persampahan di tingkat masyarakat Belum adanya partisipasi swasta dalam
penyelenggaraan pengelolaan persampahan
Meningkatkan reduksi volume timbulan
sampah melalui konsep 3R Mengoptimalkan pelayanan
pengangkutan sampah
Meningkatkan pelayanan sarana prasarana pemrosesan akhir Menurunkan praktik buang sampah
sembarangan Meningkatkan praktik pemilahan sampah
di sumber
Memperkuat lembaga pengelola
persampahan tingkat masyarakat Meningkatkan penggunaan CSR untuk
pengelolaan persampahan
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-17
Strategi pengembangan persampahan Kota Tangerang dirumuskan berdasarkan
strategi umum (grand strategy) hasil analisis SWOT dan disesuaikan dengan tujuan
dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat
dijadikan sebagai dasar perumusan program pengembangan persampahan Kota
Tangerang, perlu dilakukan proses integrasi strategi terhadap hasil perumusan
strategi umum tersebut.
Berdasarkan hasil integrasi strategi terhadap hasil perumusan strategi umum dan
penyesuaian dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan
sebelumnya, maka rumusan strategi pengembangan persampahan Kota Tangerang
tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3-12
Strategi Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Tujuan Sasaran
Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan
cakupan pelayanan pengelolaan
persampahan sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimum (SPM) pada tahun 2019
Menguatnya kelembagaan
pengelola persampahan
Penguatan lembaga regulator
pengelolaan persampahan
Memperkuat kelembagaan
pengelola persampahan
Terbentuknya lembaga operator pengelolaan persampahan melalui pola
Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2019
Optimalnya lembaga pengelola
persampahan tingkat masyarakat
Optimalnya penerapan dan penegakan peraturan
daerah yang mengatur pengelolaan persampahan
Penerapan dan penegakan peraturan daerah mengenai pengelolaan
persampahan
Mengoptimalkan penerapan peraturan daerah yang
mengatur pengelolaan persampahan Penerapan peraturan daerah mengenai
kerjasama Pemerintah Kota dengan
swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan
Meningkatnya cakupan
layanan pengurangan volume timbulan sampah melalui konsep 3R menjadi
20% pada tahun 2019
Volume timbulan sampah yang tereduksi
melalui konsep 3R meningkat dari 1,91% menjadi 20% pada tahun 2019
Meningkatkan reduksi
volume timbulan sampah melalui konsep 3R
Optimalnya cakupan layanan pengangkutan sampah
Volume timbulan sampah yang terangkut ke TPA sebesar 80% pada tahun 2019
Mengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampah
Meningkatnya cakupan layanan pemrosesan akhir sampah
Sistem operasional TPA Rawa Kucing menjadi sanitary landfill pada tahun 2019
Meningkatkan pelayanan sarana prasarana pemrosesan akhir
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Tidak ada masyarakat yang melakukan praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2019
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
persampahan Persentase masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada
tahun 2019
Optimalnya pemanfaatan media komunikasi sebagai
sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan
persampahan
Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun
Mengoptimalkan penggunaan media
komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi
pengelolaan persampahan
Meningkatnya partisipasi swasta dalam
penyelenggaraan pengelolaan persampahan melalui CSR
CSR untuk pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun
Meningkatkan partisipasi swasta dalam
penyelenggaraan pengelolaan persampahan
Meningkatnya pendanaan
pengembangan persampahan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
investasi pengelolaan persampahan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan
persampahan di luar APBD Kota
Meningkatkan pendanaan
pengembangan persampahan
Sumber: Hasil Analisis 2014.
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-18
3.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan
3.3.1 Tujuan Pengembangan Drainase Perkotaan
Tujuan pengembangan drainase perkotaan merupakan pernyataan tentang hal-hal
yang perlu dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan
drainase perkotaan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan
drainase perkotaan. Hasil identifikasi permasalahan mendesak pembangunan
drainase perkotaan Kota Tangerang, sebagaimana yang tertuang dalam Buku Putih
Sanitasi (BPS) Kota Tangerang, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kelembagaan:
a. Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan drainase perkotaan belum
ada.
b. Adanya lintas kewenangan mengingat permasalahan drainase adalah
permasalahan jaringan yang bersifat lintas batas administrasi wilayah
kabupaten/kota.
c. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta antar Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam penanganan banjir.
2. Sistem dan Cakupan Layanan:
a. Terdapat 52% dari panjang saluran sekunder yang kondisinya buruk.
b. Terdapat 31 titik lokasi genangan dengan luas total genangan sekitar 247 ha.
c. Terdapat 24.228 KK (4,66% dari total rumah tangga) yang terkena banjir.
d. Program dan kegiatan penanganan banjir yang sudah dilakukan Pemerintah
Kota Tangerang dinilai belum berhasil, karena meskipun secara fisik program
pembangunan tersebut tercapai, namun belum dapat mencapai tujuan yang
diinginkan terbukti dengan semakin meluasnya wilayah genangan dari tahun
ke tahun.
e. Pertumbuhan lahan terbangun perkotaan yang pesat akan menyebabkan
berkurangnya daerah resapan air.
f. Kondisi topografi Kota Tangerang yang cenderung datar menjadi potensi
timbulnya genangan dan kendala bagi pengembangan jaringan drainase
dengan sistem gravitasi.
3. Peran Serta Masyarakat:
a. Terdapat 9,10% rumah tangga yang tidak memiliki Saluran Pembuangan Air
Limbah (SPAL).
b. Terdapat 46,10% masyarakat yang belum melakukan pemeliharaan SPAL
agar tidak tercemar oleh sampah.
4. Komunikasi dan Media:
a. Belum berjalannya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota
untuk mendukung pengelolaan drainase perkotaan.
5. Peran Swasta:
a. Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan
drainase perkotaan.
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-19
6. Pendanaan dan Pembiayaan:
a. Pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi pengelolaan drainase
perkotaan tidak ada.
Berdasarkan hasil analisis posisi pengelolaan drainase perkotaan untuk menjawab
berbagai permasalahan mendesak pembangunan drainase perkotaan dan kerangka
pengembangan drainase perkotaan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat
dirumuskan tujuan pengembangan drainase perkotaan Kota Tangerang tahun 2015-
2019 sebagai berikut:
Tabel 3-13
Tujuan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Visi Misi Tujuan
Terwujudnya Kota Tangerang dengan Sanitasi yang Memadai dan
Berkualitas
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan
drainase perkotaan
Mengurangi luas genangan banjir hingga 0 ha pada tahun 2019
Sumber: Hasil Analisis 2014.
3.3.2 Sasaran Pengembangan Drainase Perkotaan
Sasaran pengembangan drainase perkotaan merupakan pernyataan hasil yang
diharapkan dari tujuan pengembangan drainase perkotaan, yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran pengembangan drainase perkotaan
Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat dirumuskan sebagai berikut:
Tabel 3-14
Sasaran Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Tujuan Sasaran
Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Mengurangi luas genangan banjir hingga 0 ha pada tahun 2019
Menguatnya kelembagaan pengendalian banjir
Terbentuknya koordinasi pengendalian banjir antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Pusat, dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota
Terbentuknya lembaga pengendalian
banjir tingkat masyarakat
Tersedianya peraturan daerah yang
mengatur pengelolaan drainase perkotaan
Penyusunan, penetapan,
penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan drainase perkotaan
Berkurangnya luas wilayah genangan menjadi 0 ha tahun 2019
Tidak ada genangan banjir pada tahun 2019
Meningkatnya pelayanan sistem
drainase perkotaan menjadi 50% tahun 2019
Cakupan pelayanan sistem drainase
perkotaan meningkat menjadi 50% pada tahun 2019
Meningkatnya pengelolaan dan
konservasi sungai dan situ
Cakupan pengelolaan dan konservasi
sungai dan situ meningkat menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan
Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi 100% pada tahun 2019
Masyarakat yang melakukan praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah
tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2019
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-20
Tujuan Sasaran
Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Termanfaatkannya media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan
Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun ke tahun
Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan melalui CSR
CSR untuk pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun ke tahun
Meningkatnya pendanaan
pengembangan drainase perkotaan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
investasi pengelolaan drainase perkotaan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan
drainase perkotaan di luar APBD Kota
Sumber: Hasil Analisis 2014.
3.3.3 Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan
Strategi pengembangan drainase perkotaan merupakan upaya untuk mencapai tujuan
dan sasaran pengembangan drainase perkotaan. Rumusan strategi pengembangan
drainase perkotaan berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran pengembangan drainase perkotaan akan dicapai. Perumusan strategi
pengembangan drainase perkotaan tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Analisis SWOT
digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan (strengths) dan
kelemahan (weaknesses) yang dimiliki, serta peluang (opportunities) dan ancaman
(threats) yang dihadapi oleh Kota Tangerang dalam pengelolaan drainase perkotaan,
yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 3-15
Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota Tangerang
No Faktor Internal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1
KEKUATAN (STRENGTHS)
1. Kelembagaan
1.1 Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan drainase perkotaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum
4,00
1.2 Perda mengenai target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik sudah ada (Perda No. 10/2014 tentang RPJMD Kota
Tangerang 2014-2018)
4,00
2. Sistem dan Cakupan Layanan
2.1 Terdapat 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cisadane dengan catchment area seluas 106.350 ha, DAS Angke dengan
catchment area seluas 7.430 ha, dan DAS Cirarab dengan
catchment area seluas 16.100 ha
4,00
2.2 Terdapat Situ Cipondoh yang berfungsi sebagai tandon air seluas
±120 ha
4,00
2.3 Terdapat sistem jaringan drainase yang meliputi saluran primer, sekunder, dan tersier dengan total panjang saluran sekitar 192.763 m
4,00
2.4 Terdapat bangunan pelengkap jaringan drainase berupa rumah
pompa sebanyak 36 unit dan pintu air sebanyak 90 unit
4,00
3. Pendanaan dan Pembiayaan
3.1 Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan
pengelolaan drainase perkotaan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
3,00
JUMLAH NILAI KEKUATAN 27,00
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-21
No Faktor Internal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1
KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Kelembagaan
1.1 Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan drainase perkotaan belum ada
4,00
2. Sistem dan Cakupan Layanan
2.1 Terdapat 52% dari panjang saluran sekunder yang kondisinya
buruk
4,00
2.2 Terdapat 31 titik lokasi genangan dengan luas total genangan sekitar 247 ha
4,00
2.3 Terdapat 24.228 KK (4,66% dari total rumah tangga) yang terkena banjir
4,00
2.4 Program dan kegiatan penanganan banjir yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dinilai belum berhasil, karena meskipun secara fisik program pembangunan tersebut tercapai,
namun belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan terbukti dengan semakin meluasnya wilayah genangan dari tahun ke tahun
4,00
3. Komunikasi dan Media
3.1 Belum berjalannya penggunaan media komunikasi oleh
Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan drainase perkotaan
3,00
4. Pendanaan dan Pembiayaan
4.1 Pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi pengelolaan drainase perkotaan tidak ada
3,00
JUMLAH NILAI KEKUATAN 26,00 1
SELISIH NILAI KEKUATAN – KELEMAHAN 1,00
Sumber: Hasil Analisis 2014.
Tabel 3-16
Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota Tangerang
No Faktor Eksternal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1
PELUANG (OPPORTUNITIES)
1. Kelembagaan
1.1 Peraturan perundangan dan kebijakan di tingkat nasional mengenai pengelolaan drainase perkotaan relatif lengkap
3,00
1.2 Adanya Program PPSP dari Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan drainase perkotaan di daerah
4,00
2. Peran Serta Masyarakat
2.1 Rumah tangga yang sudah memiliki Saluran Pembuangan Air
Limbah (SPAL) sebanyak 90,90%
4,00
2.2 Masyarakat yang melakukan pemeliharaan SPAL agar tidak
tercemar oleh sampah mencapai 53,90%
4,00
3. Komunikasi dan Media
3.1 Tersedia banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat
mengenai pengelolaan drainase perkotaan
3,00
4. Peran Swasta
4.1 Adanya potensi keterlibatan swasta dalam penyediaan sarana
prasarana SPAL bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Corporate Social Responsibility (CSR)
3,00
5. Pendanaan dan Pembiayaan
5.1 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan drainase perkotaan
3,00
5.2 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Banten
(APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan drainase perkotaan
3,00
JUMLAH NILAI PELUANG 27,00
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-22
No Faktor Eksternal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1
ANCAMAN (THREATS)
1. Kelembagaan
1.1 Adanya lintas kewenangan mengingat permasalahan drainase adalah permasalahan jaringan yang bersifat lintas batas administrasi wilayah kabupaten/kota
3,00
1.2 Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta antar
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan banjir
3,00
2. Sistem dan Cakupan Layanan
2.1 Pertumbuhan lahan terbangun perkotaan yang pesat akan
menyebabkan berkurangnya daerah resapan air
4,00
2.2 Kondisi topografi Kota Tangerang yang cenderung datar menjadi
potensi timbulnya genangan dan kendala bagi pengembangan jaringan drainase dengan sistem gravitasi
4,00
3. Peran Serta Masyarakat
3.1 Terdapat 9,10% rumah tangga yang tidak memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
4,00
3.2 Terdapat 46,10% masyarakat yang belum melakukan pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah
4,00
4. Peran Swasta
4.1 Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan drainase perkotaan
3,00
JUMLAH NILAI ANCAMAN 25,00 1
SELISIH NILAI PELUANG – ANCAMAN 2,00
Sumber: Hasil Analisis 2014.
Berdasarkan perhitungan selisih antara nilai kekuatan dan kelemahan serta selisih
antara peluang dan ancaman, maka dapat diketahui posisi kuadran pengelolaan
drainase perkotaan Kota Tangerang, sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:
Gambar 3-3
Posisi Awal Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota Tangerang
Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2014.
S-O W-O
S-T W-T
Eksternal Mendukung (+)
Eksternal Tidak/Kurang Mendukung (-)
Internal Kuat (+) Internal Lemah (-)
(1,2)
1 2
3 4
Pertumbuhan
Stabil
Pemeliharaan
Agresif
Pertumbuhan
Cepat
Pemeliharaan
Selektif
Berputar Diversifikasi Besar-besaran
Ceruk Diversifikasi Terpusat
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-23
Posisi pengelolaan drainase perkotaan Kota Tangerang berada pada Kuadran 1,
yaitu pada posisi (1,2). Hal ini menggambarkan bahwa selisih antara kekuatan dan
kelemahan menunjukkan nilai +1, serta selisih antara peluang dan ancaman
menunjukkan nilai +2.
Berdasarkan pemetaan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta
lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat dirumuskan strategi umum
(grand strategy) pengembangan drainase perkotaan Kota Tangerang dengan
menggunakan matriks SWOT, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3-17 di bawah
ini.
Tabel 3-17
Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang
Faktor Internal
Faktor Eksternal
KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):
Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan drainase
perkotaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perda mengenai target capaian
pelayanan pengelolaan air limbah
domestik sudah ada (Perda No. 10/2014 tentang RPJMD Kota Tangerang 2014-2018)
Terdapat 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cisadane dengan catchment area seluas 106.350 ha, DAS Angke
dengan catchment area seluas 7.430 ha, dan DAS Cirarab dengan catchment area seluas 16.100 ha
Terdapat Situ Cipondoh yang berfungsi sebagai tandon air seluas ±120 ha Terdapat sistem jaringan drainase yang
meliputi saluran primer, sekunder, dan tersier dengan total panjang saluran sekitar 192.763 m
Terdapat bangunan pelengkap jaringan drainase berupa rumah pompa sebanyak 36 unit dan pintu air sebanyak 90 unit
Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan pengelolaan drainase perkotaan relatif mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun
Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan drainase perkotaan belum
ada Terdapat 52% dari panjang saluran
sekunder yang kondisinya buruk
Terdapat 31 titik lokasi genangan dengan luas total genangan sekitar 247 ha Terdapat 24.228 KK (4,66% dari total
rumah tangga) yang terkena banjir Program dan kegiatan penanganan banjir
yang sudah dilakukan Pemerintah Kota
Tangerang dinilai belum berhasil, karena meskipun secara fisik program pembangunan tersebut tercapai, namun
belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan terbukti dengan semakin meluasnya wilayah genangan dari tahun
ke tahun Belum berjalannya penggunaan media
komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk
mendukung pengelolaan drainase perkotaan Pendapatan daerah yang bersumber dari
retribusi pengelolaan drainase perkotaan tidak ada
PELUANG (O): Strategi S-O Strategi W-O Peraturan perundangan dan kebijakan di
tingkat nasional mengenai pengelolaan drainase perkotaan relatif lengkap Adanya Program PPSP dari Pemerintah
Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan drainase perkotaan di daerah
Rumah tangga yang sudah memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sebanyak 90,90%
Masyarakat yang melakukan pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah mencapai 53,90%
Tersedia banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana
komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat mengenai pengelolaan drainase
perkotaan Adanya potensi keterlibatan swasta
dalam penyediaan sarana prasarana
SPAL bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Corporate Social Responsibility (CSR)
Memperkuat kelembagaan pengelola
drainase perkotaan dan pengendalian banjir Mengembangkan sistem jaringan
drainase dan pengendalian banjir terpadu Mengembangkan sistem drainase
perkotaan Meningkatkan pengelolaan dan
konservasi sungai dan situ
Meningkatkan pendanaan pengembangan drainase perkotaan
Mengembangkan peraturan daerah yang
mengatur pengelolaan drainase perkotaan Mengembangkan penggunaan media
komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan
Meningkatkan pendanaan pengembangan drainase perkotaan
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-24
Faktor Internal
Faktor Eksternal
KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):
Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan drainase
perkotaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perda mengenai target capaian
pelayanan pengelolaan air limbah
domestik sudah ada (Perda No. 10/2014 tentang RPJMD Kota Tangerang 2014-2018)
Terdapat 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cisadane dengan catchment area seluas 106.350 ha, DAS Angke
dengan catchment area seluas 7.430 ha, dan DAS Cirarab dengan catchment area seluas 16.100 ha
Terdapat Situ Cipondoh yang berfungsi sebagai tandon air seluas ±120 ha Terdapat sistem jaringan drainase yang
meliputi saluran primer, sekunder, dan tersier dengan total panjang saluran sekitar 192.763 m
Terdapat bangunan pelengkap jaringan drainase berupa rumah pompa sebanyak 36 unit dan pintu air sebanyak 90 unit
Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan pengelolaan drainase perkotaan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan drainase perkotaan belum
ada Terdapat 52% dari panjang saluran
sekunder yang kondisinya buruk
Terdapat 31 titik lokasi genangan dengan luas total genangan sekitar 247 ha Terdapat 24.228 KK (4,66% dari total
rumah tangga) yang terkena banjir Program dan kegiatan penanganan banjir
yang sudah dilakukan Pemerintah Kota
Tangerang dinilai belum berhasil, karena meskipun secara fisik program pembangunan tersebut tercapai, namun
belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan terbukti dengan semakin meluasnya wilayah genangan dari tahun
ke tahun Belum berjalannya penggunaan media
komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk
mendukung pengelolaan drainase perkotaan Pendapatan daerah yang bersumber dari
retribusi pengelolaan drainase perkotaan tidak ada
Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat (APBN) untuk
percepatan pembangunan drainase perkotaan Adanya dukungan pendanaan dari
Pemerintah Provinsi Banten (APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan drainase perkotaan
ANCAMAN (T): Strategi S-T Strategi W-T Adanya lintas kewenangan mengingat
permasalahan drainase adalah
permasalahan jaringan yang bersifat lintas batas administrasi wilayah kabupaten/kota
Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta
antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan banjir Pertumbuhan lahan terbangun perkotaan
yang pesat akan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air Kondisi topografi Kota Tangerang yang
cenderung datar menjadi potensi timbulnya genangan dan kendala bagi pengembangan jaringan drainase
dengan sistem gravitasi Terdapat 9,10% rumah tangga yang tidak
memiliki Saluran Pembuangan Air
Limbah (SPAL) Terdapat 46,10% masyarakat yang
belum melakukan pemeliharaan SPAL
agar tidak tercemar oleh sampah Belum adanya partisipasi swasta dalam
penyelenggaraan pengelolaan drainase
perkotaan
Mengembangkan koordinasi pengendalian banjir antara Pemerintah
Kota Tangerang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota
Mengembangkan lembaga pengendalian banjir tingkat masyarakat Meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan
Meningkatkan penggunaan CSR untuk pengelolaan drainase perkotaan
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
Strategi pengembangan drainase perkotaan Kota Tangerang dirumuskan berdasarkan
strategi umum (grand strategy) hasil analisis SWOT dan disesuaikan dengan tujuan
dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat
dijadikan sebagai dasar perumusan program pengembangan drainase perkotaan Kota
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-25
Tangerang, perlu dilakukan proses integrasi strategi terhadap hasil perumusan
strategi umum tersebut.
Berdasarkan hasil integrasi strategi terhadap hasil perumusan strategi umum dan
penyesuaian dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan
sebelumnya, maka rumusan strategi pengembangan drainase perkotaan Kota
Tangerang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3-18
Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Tujuan Sasaran
Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Mengurangi luas genangan banjir
hingga 0 ha pada tahun 2019
Menguatnya kelembagaan
pengendalian banjir
Terbentuknya koordinasi pengendalian banjir antara Pemerintah Kota Tangerang
dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota
Memperkuat kelembagaan pengendalian banjir
Terbentuknya lembaga pengendalian
banjir tingkat masyarakat
Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase
perkotaan
Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan
drainase perkotaan
Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase
perkotaan
Berkurangnya luas wilayah genangan menjadi 0 ha tahun 2019
Tidak ada genangan banjir pada tahun 2019
Mengembangkan sistem pengendalian banjir terpadu
Meningkatnya pelayanan
sistem drainase perkotaan menjadi 50% tahun 2019
Cakupan pelayanan sistem drainase
perkotaan meningkat menjadi 50% pada tahun 2019
Mengembangkan sistem
drainase perkotaan
Meningkatnya pengelolaan dan konservasi sungai dan
situ
Cakupan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ meningkat menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan drainase perkotaan
Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi 100%
pada tahun 2019
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase
perkotaan
Masyarakat yang melakukan praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah
tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2019
Termanfaatkannya
media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan
Tingkat penggunaan media komunikasi
sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun
ke tahun
Mengembangkan
penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan
Meningkatnya partisipasi
swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase
perkotaan melalui CSR
CSR untuk pengelolaan drainase
perkotaan meningkat dari tahun ke tahun
Meningkatkan partisipasi
swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase
perkotaan
Meningkatnya pendanaan
pengembangan drainase perkotaan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan drainase
perkotaan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan drainase perkotaan di luar APBD Kota
Meningkatkan pendanaan pengembangan drainase
perkotaan
Sumber: Hasil Analisis 2014.
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-26
3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi
3.4.1 Tujuan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi
Tujuan pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan pernyataan tentang hal-hal
yang perlu dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan
PHBS terkait sanitasi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan
pembangunan PHBS terkait sanitasi. Hasil identifikasi permasalahan mendesak
pembangunan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang, sebagaimana yang tertuang
dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Tangerang, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Sistem dan Cakupan Layanan:
a. Jumlah penduduk miskin yang mencapai 231.779 jiwa (11,69% dari total
jumlah penduduk) berpotensi untuk tidak menerapkan PHBS terkait sanitasi.
2. Peran Serta Masyarakat:
a. Masyarakat yang belum melakukan praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS) di
lima waktu penting baru mencapai 96,10%.
b. Masyarakat yang melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS)
sebesar 0,98%.
c. Masyarakat yang menggunakan tangki septik suspek tidak aman sebesar
47,62%.
d. Masyarakat yang tidak melakukan praktik pengurasan tangki septik secara
berkala 1-5 tahun sekali sebesar 73,50%.
e. Masyarakat yang melakukan praktik buang sampah sembarangan sebesar
10,20% (seperti dibuang ke lahan kosong/kebun dan dibiarkan membusuk,
dibuang ke sungai/kali/danau, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak di tutup
dengan tanah, dan dibiarkan saja membusuk.
f. Masyarakat yang belum melakukan praktik pemilahan sampah di tingkat
rumah tangga sebesar 87,60%.
g. Rumah tangga yang tidak memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
sebesar 9,10%.
h. Masyarakat yang belum melakukan pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar
oleh sampah sebesar 46,10%.
i. Masyarakat dengan pengelolaan air minum yang berpotensi tercemar di
tingkat rumah tangga sebesar 17,70%.
3. Komunikasi dan Media:
a. Belum optimalnya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk
mendukung penerapan PHBS terkait sanitasi.
4. Peran Swasta:
a. Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan PHBS
terkait sanitasi.
Berdasarkan hasil analisis posisi pengelolaan PHBS terkait sanitasi untuk menjawab
berbagai permasalahan mendesak pembangunan PHBS terkait sanitasi dan kerangka
pengembangan PHBS terkait sanitasi yang telah dirumuskan sebelumnya, maka
dapat dirumuskan tujuan pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang tahun
2015-2019 sebagai berikut:
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-27
Tabel 3-19
Tujuan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Visi Misi Tujuan
Terwujudnya Kota Tangerang dengan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi
Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi
Sumber: Hasil Analisis 2014.
3.4.2 Sasaran Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi
Sasaran pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan pernyataan hasil yang
diharapkan dari tujuan pengembangan PHBS terkait sanitasi, yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran pengembangan PHBS terkait sanitasi
Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat dirumuskan sebagai berikut:
Tabel 3-20
Sasaran Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Tujuan Sasaran
Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi
Meningkatnya praktik Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu
penting menjadi 100% tahun 2019
Penduduk yang melakukan praktik CTPS di lima waktu penting dari
3,90% menjadi 100% pada tahun 2019
Berkurangnya praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menjadi 0% tahun 2019
Tidak ada penduduk yang melakukan praktik BABS pada tahun 2019
Meningkatnya penggunaan tangki
septik suspek aman menjadi 60% tahun 2019
Tingkat penggunaan tangki septik
suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 60% pada tahun 2019
Menikngkatnya praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun
sekali menjadi 60% tahun 2019
Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali
meningkat dari 26,5% menjadi 60% pada tahun 2019
Berkurangnya praktik buang sampah sembarangan menjadi 0% tahun 2019
Tidak ada masyarakat yang melakukan praktik buang sampah
sembarangan pada tahun 2019
Meningkatnya praktik pemilahan sampah di sumber menjadi 50% tahun 2019
Praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada tahun 2019
Meningkatnya penggunaan SPAL
tingkat rumah tangga menjadi 100% tahun 2019
Rumah tangga yang memiliki Saluran
Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatnya praktik pemeliharaan
SPAL agar tidak tercemar oleh sampah menjadi 100% tahun 2019
Praktik pemeliharaan SPAL tingkat
rumah tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatnya praktik pengelolaan air
minum yang aman di tingkat rumah tangga
Rumah tangga dengan pengelolaan
air minum yang aman meningkat dari 82,30% menjadi 100% pada tahun 2019
Optimalnya pemanfaatan media
komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi
Tingkat penggunaan media
komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi
meningkat dari tahun ke tahun
Meningkatnya partisipasi swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi melalui CSR
CSR untuk penerapan PHBS terkait sanitasi meningkat dari tahun ke tahun
Sumber: Hasil Analisis 2014.
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-28
3.4.3 Strategi Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi
Strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan upaya untuk mencapai
tujuan dan sasaran pengembangan PHBS terkait sanitasi. Rumusan strategi
pengembangan PHBS terkait sanitasi berupa pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran pengembangan PHBS terkait sanitasi akan dicapai.
Perumusan strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi tersebut dilakukan dengan
menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats).
Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan
(strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang dimiliki, serta peluang (opportunities)
dan ancaman (threats) yang dihadapi oleh Kota Tangerang dalam pengelolaan PHBS
terkait sanitasi, yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 3-21
Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang
No Faktor Internal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1
KEKUATAN (STRENGTHS)
1. Kelembagaan
1.1 Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap penerapan PHBS terkait sanitasi yaitu Dinas Kesehatan
4,00
2. Peran Serta Masyarakat
2.1 Masyarakat yang sudah melakukan praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS) di lima waktu penting sebesar 3,90%
4,00
2.2 Masyarakat yang melakukan praktik buang air besar
menggunakan jamban keluarga / MCK umum sebesar 99,02%
4,00
2.3 Masyarakat yang menggunakan tangki septik suspek aman sebesar 49,17%
4,00
2.4 Masyarakat yang melakukan praktik pengurasan tangki septik
secara berkala 1-5 tahun sekali sebesar 26,50%
4,00
2.5 Masyarakat yang melakukan praktik buang sampah pada tempatnya sebesar 89,80%
4,00
2.6 Masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga sebesar 12,40%
4,00
2.7 Masyarakat yang sudah memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sebesar 90,90%
4,00
2.8 Masyarakat yang melakukan praktik pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah sebesar 53,90%
4,00
2.9 Masyarakat yang melakukan pengelolaan air minum yang aman di
tingkat rumah tangga sebesar 82,30%
4,00
3. Pendanaan dan Pembiayaan
1.1 Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan
pengelolaan PHBS terkait sanitasi relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
3,00
JUMLAH NILAI KEKUATAN 43,00 1
KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Peran Serta Masyarakat
1.1 Masyarakat yang belum melakukan praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS) di lima waktu penting sebesar 96,10%
4,00
1.2 Masyarakat yang melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS) sebesar 0,98%
4,00
1.3 Masyarakat yang menggunakan tangki septik suspek tidak aman sebesar 47,62%
4,00
1.4 Masyarakat yang tidak melakukan praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali sebesar 73,50%
4,00
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-29
No Faktor Internal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1.5 Masyarakat yang melakukan praktik buang sampah sembarangan sebesar 10,20% (seperti dibuang ke lahan kosong/kebun dan
dibiarkan membusuk, dibuang ke sungai/kali/danau, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak di tutup dengan tanah, dan dibiarkan saja membusuk)
4,00
1.6 Masyarakat yang belum melakukan praktik pemilahan sampah di
tingkat rumah tangga sebesar 87,60%
4,00
1.7 Rumah tangga yang tidak memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sebesar 9,10%
4,00
1.8 Masyarakat yang belum melakukan pemeliharaan SPAL agar
tidak tercemar oleh sampah sebesar 46,10%
4,00
1.9 Masyarakat dengan pengelolaan air minum yang berpotensi tercemar di tingkat rumah tangga sebesar 17,70%
4,00
2. Komunikasi dan Media
2.1 Belum optimalnya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan PHBS terkait sanitasi
4,00
JUMLAH NILAI KEKUATAN 40,00 1
SELISIH NILAI KEKUATAN – KELEMAHAN 3,00
Sumber: Hasil Analisis 2014.
Tabel 3-22
Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang
No Faktor Eksternal Skor
Angka 1,00 2,00 3,00 4,00
1
PELUANG (OPPORTUNITIES)
1. Kelembagaan
1.1 Adanya Program PPSP dari Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan PHBS terkait sanitasi di daerah
4,00
2. Komunikasi dan Media
2.1 Tersedia banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat
mengenai penerapan PHBS terkait sanitasi
3,00
3. Pendanaan dan Pembiayaan
3.1 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat (APBN)
untuk percepatan pembangunan PHBS terkait sanitasi
3,00
3.2 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Banten (APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan PHBS terkait sanitasi
3,00
JUMLAH NILAI PELUANG 13,00 1
ANCAMAN (THREATS)
1. Sistem dan Cakupan Layanan
1.1 Jumlah penduduk miskin yang mencapai 231.779 jiwa (11,69% dari total jumlah penduduk) berpotensi untuk tidak menerapkan
PHBS terkait sanitasi
4,00
2. Peran Swasta
2.1 Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan PHBS terkait sanitasi
4,00
JUMLAH NILAI ANCAMAN 8,00 1
SELISIH NILAI PELUANG – ANCAMAN 5,00
Sumber: Hasil Analisis 2014.
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-30
Berdasarkan perhitungan selisih antara nilai kekuatan dan kelemahan serta selisih
antara peluang dan ancaman, maka dapat diketahui posisi kuadran pengelolaan
PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang, sebagaimana dijelaskan dalam gambar
berikut:
Gambar 3-4
Posisi Awal Pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang
Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2014.
Posisi pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang berada pada Kuadran 1,
yaitu pada posisi (7,9). Hal ini menggambarkan bahwa selisih antara kekuatan dan
kelemahan menunjukkan nilai +7, serta selisih antara peluang dan ancaman
menunjukkan nilai +9.
Berdasarkan pemetaan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta
lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat dirumuskan strategi umum
(grand strategy) pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang dengan
menggunakan matriks SWOT, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3-23 di bawah
ini.
S-O W-O
S-T W-T
Eksternal Mendukung (+)
Eksternal Tidak/Kurang Mendukung (-)
Internal Kuat (+) Internal Lemah (-)
(3,5) 1 2
3 4
Pertumbuhan Stabil
Pemeliharaan Agresif
Pertumbuhan Cepat
Pemeliharaan Selektif
Berputar Diversifikasi Besar-besaran
Ceruk Diversifikasi
Terpusat
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-31
Tabel 3-23
Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi Kota Tangerang
Faktor Internal
Faktor Eksternal
KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):
Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap penerapan PHBS terkait
sanitasi yaitu Dinas Kesehatan Masyarakat yang sudah melakukan
praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS)
di lima waktu penting sebesar 3,90% Masyarakat yang melakukan praktik
buang air besar menggunakan jamban
keluarga / MCK umum sebesar 99,02% Masyarakat yang menggunakan tangki
septik suspek aman sebesar 49,17%
Masyarakat yang melakukan praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali sebesar 26,50%
Masyarakat yang melakukan praktik buang sampah pada tempatnya sebesar 89,80%
Masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga sebesar 12,40%
Masyarakat yang sudah memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sebesar 90,90%
Masyarakat yang melakukan praktik pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah sebesar 53,90%
Masyarakat yang melakukan pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga sebesar 82,30%
Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan pengelolaan PHBS terkait sanitasi relatif mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun
Masyarakat yang belum melakukan praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS)
di lima waktu penting sebesar 96,10% Masyarakat yang melakukan praktik
buang air besar sembarangan (BABS)
sebesar 0,98% Masyarakat yang menggunakan tangki
septik suspek tidak aman sebesar
47,62% Masyarakat yang tidak melakukan praktik
pengurasan tangki septik secara berkala
1-5 tahun sekali sebesar 73,50% Masyarakat yang melakukan praktik
buang sampah sembarangan sebesar
10,20% (seperti dibuang ke lahan kosong/kebun dan dibiarkan membusuk, dibuang ke sungai/kali/danau, dibuang ke
dalam lubang tetapi tidak di tutup dengan tanah, dan dibiarkan saja membusuk) Masyarakat yang belum melakukan
praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga sebesar 87,60% Rumah tangga yang tidak memiliki
Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sebesar 9,10% Masyarakat yang belum melakukan
pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah sebesar 46,10% Masyarakat dengan pengelolaan air
minum yang berpotensi tercemar di tingkat rumah tangga sebesar 17,70% Belum optimalnya penggunaan media
komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan PHBS terkait sanitasi
PELUANG (O): Strategi S-O Strategi W-O
Adanya Program PPSP dari Pemerintah
Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan PHBS terkait sanitasi di daerah
Tersedia banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana
komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat mengenai penerapan PHBS terkait
sanitasi Adanya dukungan pendanaan dari
Pemerintah Pusat (APBN) untuk
percepatan pembangunan PHBS terkait sanitasi Adanya dukungan pendanaan dari
Pemerintah Provinsi Banten (APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan PHBS terkait sanitasi
Meningkatkan penerapan CTPS di lima
waktu penting Meningkatkan penerapan PHBS terkait
air limbah domestik
Meningkatkan penerapan PHBS terkait persampahan Meningkatkan penerapan PHBS terkait
drainase perkotaan Meningkatkan pengelolaan air minum
yang aman di tingkat rumah tangga
Mengoptimalkan penggunaan media
komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi
ANCAMAN (T): Strategi S-T Strategi W-T
Jumlah penduduk miskin yang mencapai
231.779 jiwa (11,69% dari total jumlah penduduk) berpotensi untuk tidak menerapkan PHBS terkait sanitasi
Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan PHBS terkait sanitasi
Meningkatkan partisipasi swasta dalam
penerapan PHBS terkait sanitasi melalui CSR
-
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-32
Strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang dirumuskan
berdasarkan strategi umum (grand strategy) hasil analisis SWOT dan disesuaikan
dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk
dapat dijadikan sebagai dasar perumusan program pengembangan PHBS terkait
sanitasi Kota Tangerang, perlu dilakukan proses integrasi strategi terhadap hasil
perumusan strategi umum tersebut.
Berdasarkan hasil integrasi strategi terhadap hasil perumusan strategi umum dan
penyesuaian dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan
sebelumnya, maka rumusan strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota
Tangerang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3-24
Strategi Pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Tujuan Sasaran
Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan
penerapan PHBS terkait sanitasi
Meningkatnya praktik Cuci
Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting menjadi 100% tahun 2019
Penduduk yang melakukan praktik
CTPS di lima waktu penting dari 3,90% menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatkan penerapan
CTPS di lima waktu penting
Berkurangnya praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menjadi 0% tahun
2019
Tidak ada penduduk yang melakukan praktik BABS pada tahun 2019
Meningkatkan penerapan PHBS terkait air limbah domestik
Meningkatnya penggunaan tangki septik suspek aman
menjadi 60% tahun 2019
Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari 49,17%
menjadi 60% pada tahun 2019
Menikngkatnya praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun
sekali menjadi 60% tahun 2019
Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60%
pada tahun 2019
Berkurangnya praktik buang
sampah sembarangan menjadi 0% tahun 2019
Tidak ada masyarakat yang
melakukan praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2019
Meningkatkan penerapan
PHBS terkait persampahan
Meningkatnya praktik
pemilahan sampah di sumber menjadi 50% tahun 2019
Praktik pemilahan sampah di sumber
meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada tahun 2019
Meningkatnya penggunaan SPAL tingkat rumah tangga menjadi 100% tahun 2019
Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi
100% pada tahun 2019
Meningkatkan penerapan PHBS terkait drainase perkotaan
Meningkatnya praktik pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah
menjadi 100% tahun 2019
Praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90%
menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatnya praktik pengelolaan air minum yang
aman di tingkat rumah tangga
Rumah tangga dengan pengelolaan air minum yang aman meningkat dari
82,30% menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatkan pengelolaan air minum yang aman di
tingkat rumah tangga
Optimalnya pemanfaatan
media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi
penerapan PHBS terkait sanitasi
Tingkat penggunaan media
komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi
meningkat dari tahun ke tahun
Mengoptimalkan
penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi
Meningkatnya partisipasi
swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi melalui CSR
CSR untuk penerapan PHBS terkait
sanitasi meningkat dari tahun ke tahun
Meningkatkan partisipasi
swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi
Sumber: Hasil Analisis 2014.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-1
Bab 4 Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi
4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi
Program dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah kepada
sebuah perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun. Program percepatan
pembangunan sanitasi Kota Tangerang dirumuskan untuk memecahkan permasalahan
sanitasi yang ada. Program percepatan pembangunan sanitasi juga merupakan pendetailan
strategi pengembangan yang telah dirumuskan sebelumnya. Program percepatan
pembangunan sanitasi ini merupakan program jangka menengah dengan jangka waktu
pelaksanaan selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019 yang pelaksanaannya disesuaikan
dengan tahapan pengembangan yang telah dirumuskan sebelumnya dan skala prioritas
pengembangan.
Penyusunan skala prioritas pengembangan didasari oleh adanya berbagai macam
keterbatasan yang dimiliki dalam pengembangan sanitasi di setiap kota termasuk Kota
Tangerang, seperti keterbatasan dana, waktu, sumber daya manusia, serta kompleksitas
permasalahan sanitasi. Dengan demikian, skala prioritas pengembangan sanitasi ditentukan
oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan ketersediaan sarana prasarana sanitasi, optimalisasi pelayanan sarana
prasarana sanitasi yang sudah ada merupakan prioritas utama yang harus ditangani
terlebih dahulu, diikuti dengan pengembangan sarana prasarana sanitasi yang baru.
2. Berdasarkan kompleksitas permasalahan sanitasi, wilayah dengan tipologi area berisiko
sanitasi sangat tinggi merupakan prioritas utama yang harus ditangani terlebih dahulu,
diikuti oleh wilayah dengan tipologi area berisiko sanitasi tinggi, wilayah dengan tipologi
area berisiko sanitasi rendah, dan kemudian wilayah dengan tipologi area berisiko
sanitasi sangat rendah.
Penamaan program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi disesuaikan dengan
penamaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran A Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ringkasan program percepatan pembangunan sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019
dapat dilihat pada tabel berikut:
PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-2
Tabel 4-1
Ringkasan Indikasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019
No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program
A. Air Limbah Domestik Memperkuat kelembagaan pengelola air limbah domestik
Penguatan kelembagaan pengelola air limbah domestik
Program penguatan lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik
(Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah)
Penguatan lembaga regulator dalam pengelolaan air limbah domestik
Program pengembangan lembaga
operator pengelolaan air limbah domestik (Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah)
Terbentuknya lembaga operator
dalam pengelolaan air limbah domestik melalui pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta
(KPS)
Program pengembangan lembaga pengelola air limbah domestik tingkat
masyarakat (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah)
Pengembangan 235 lembaga pengelola air limbah domestik tingkat
masyarakat
Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur
pengelolaan air limbah domestik
Pengembangan peraturan daerah yang mengatur
pengelolaan air limbah domestik
Program pengembangan peraturan daerah tentang pengelolaan air
limbah domestik (Program penataan peraturan perundang-undangan)
Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan
peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik
Program pengembangan peraturan
daerah tentang kerjasama Pemerintah Kota dan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan air
limbah domestik (Program penataan peraturan perundang-undangan)
Penyusunan, penetapan,
penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah tentang kerjasama Pemerintah Kota dan swasta atau
pihak lain dalam pengelolaan air limbah domestik
Meningkatkan akses pelayanan
sarana prasarana air limbah domestik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Peningkatan akses pelayanan
sarana prasarana air limbah domestik bagi MBR
Program pembangunan MCK++ bagi
MBR (Program lingkungan sehat perumahan)
Terbangunnya MCK++ bagi MBR
sebanyak 235 unit hingga tahun 2019
Program pembangunan jamban
keluarga bagi MBR (Program lingkungan sehat perumahan)
Terbangunnya jamban keluarga bagi
MBR sebanyak 395 unit hingga tahun 2019
PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-3
No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program
Meningkatkan pelayanan sarana
prasarana air limbah domestik sistem setempat (onsite)
Peningkatan pelayanan sarana
prasarana air limbah domestik sistem setempat (onsite)
Program peningkatan pelayanan
IPLT Bawang (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah)
Meningkatnya kapasitas pengolahan
IPLT Bawang dari 70 m3/hari menjadi 286 m3/hari tahun 2019
Program peningkatan pelayanan truk tinja (Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah)
Meningkatnya pelayanan truk tinja menjadi 60% terhadap total penduduk hingga tahun 2019
Mengoptimalkan pelayanan sarana prasarana air limbah
domestik sistem terpusat (offsite)
Optimalisasi pelayanan sarana prasarana air limbah domestik
sistem terpusat (offsite)
Program optimalisasi pelayanan IPAL Tanah Tinggi dan Kolam
Oksidasi Perumnas Karawaci I (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah)
Tingkat pelayanan IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi
Perumnas Karawaci I menjadi 100% dari total kapasitasnya tahun 2019
Meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
Peningkatan pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
Program pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan air limbah domestik (Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat)
Tingkat penggunaan tangki septik
suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 60% pada tahun 2019
Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60%
pada tahun 2019
Mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik
Pengembangan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik
Program advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik melalui media
(Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)
Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi
pengelolaan air limbah domestik meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019
Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan air limbah domestik
Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan air limbah domestik melalui CSR
Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan air limbah domestik melalui CSR (Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah)
CSR untuk penyediaan sarana prasarana air limbah domestik bagi
MBR meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019
Meningkatkan pendanaan pengembangan air limbah
domestik
Peningkatan pendanaan pengembangan air limbah
domestik
Program peningkatan pendanaan untuk pengembangan air limbah
domestik (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah)
Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan air limbah
domestik sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan air
limbah domestik di luar APBD Kota
PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-4
No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program
B. Persampahan Memperkuat kelembagaan
pengelola persampahan
Penguatan kelembagaan
pengelola persampahan
Program penguatan lembaga
regulator pengelolaan persampahan (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)
Penguatan lembaga regulator dalam
pengelolaan persampahan
Program pengembangan lembaga operator pengelolaan persampahan (Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan)
Terbentuknya lembaga operator dalam pengelolaan persampahan melalui pengembangan Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS)
Program optimalisasi lembaga pengelola persampahan tingkat
masyarakat (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)
Optimalnya lembaga pengelola persampahan tingkat masyarakat
Mengoptimalkan penerapan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahan
Optimalisasi penerapan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahan
Program optimalisasi penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan
(Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)
Penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan
Program optimalisasi penerapan
peraturan daerah tentang kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan
persampahan (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)
Penerapan peraturan daerah tentang
kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan
Meningkatkan reduksi volume
timbulan sampah melalui konsep 3R
Peningkatan reduksi volume
timbulan sampah melalui konsep 3R
Program peningkatan penerapan
konsep 3R dalam pengelolaan persampahan (Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan)
Optimalnya penerapan kebijakan
sistem pengelolaan persampahan berbasis konsep 3R
Mengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampah
Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah
Program pengembangan sarana prasarana pengangkutan sampah
(Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)
Terpenuhinya kebutuhan penambahan gerobak sampah
sebanyak 1.100 unit tahun 2019
Program pengembangan TPST
(Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)
Terpenuhinya kebutuhan
penambahan TPST sebanyak 76 unit tahun 2019
Meningkatkan pelayanan sarana
prasarana pemrosesan akhir
Peningkatan pelayanan sarana
prasarana pemrosesan akhir sampah
Program pengembangan TPA Rawa
Kucing (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)
Meningkatnya sistem operasional
dan cakupan pelayanan TPA Rawa Kucing
PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-5
No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program
Meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Peningkatan pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Program pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan persampahan (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)
Tidak ada masyarakat yang
melakukan praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2019
Persentase masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari
12,4% menjadi 50% pada tahun 2019
Mengoptimalkan penggunaan
media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi
pengelolaan persampahan
Pengembangan penggunaan
media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi
pengelolaan persampahan
Program advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan persampahan melalui media (Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat)
Tingkat penggunaan media
komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan
meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019
Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan persampahan
Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan persampahan melalui CSR
Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
pengelolaan persampahan melalui CSR (Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan)
CSR untuk penyediaan sarana prasarana konsep 3R bagi MBR
meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019
Meningkatkan pendanaan pengembangan persampahan
Peningkatan pendanaan pengembangan persampahan
Program peningkatan pendanaan untuk pengembangan persampahan (Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan)
Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan persampahan sebagai upaya
meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan persampahan di luar APBD Kota
C. Drainase Perkotaan Memperkuat kelembagaan pengendalian banjir dan
pengelolaan drainase perkotaan
Penguatan kelembagaan pengendalian banjir dan
pengelolaan drainase perkotaan
Program pengembangan koordinasi pengendalian banjir
(Program pengendalian banjir)
Terbentuknya koordinasi pengendalian banjir antara
Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan antar Pemerintah
Kabupaten/Kota
Program pengembangan lembaga pengendalian banjir tingkat masyarakat
Terbentuknya lembaga pengendalian banjir tingkat masyarakat di 104 kelurahan tahun 2019
Mengembangkan peraturan
daerah yang mengatur pengelolaan drainase perkotaan
Pengembangan peraturan
daerah yang mengatur pengelolaan drainase perkotaan
Program pengembangan peraturan
daerah tentang pengelolaan drainase perkotaan (Program penataan peraturan
perundang-undangan)
Penyusunan, penetapan,
penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan drainase perkotaan
Mengembangkan sistem
pengendalian banjir terpadu
Pengembangan sistem
pengendalian banjir terpadu
Program pengembangan sistem
pengendalian banjir terpadu (Program pengendalian banjir)
Tidak ada genangan banjir pada
tahun 2019
PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-6
No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program
Mengembangkan sistem drainase perkotaan
Pengembangan sistem drainase perkotaan
Program pengembangan sistem drainase perkotaan
(Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong)
Cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan meningkat menjadi 50%
tahun 2019
Meningkatkan pengelolaan dan
konservasi sungai dan situ
Peningkatan pengelolaan dan
konservasi sungai dan situ
Program pengembangan,
pengelolaan dan konservasi sungai dan situ (Program pengembangan,
pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya)
Cakupan pengelolaan dan
konservasi sungai dan situ meningkat menjadi 100% tahun 2019
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan drainase perkotaan
Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan drainase perkotaan
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan drainase
perkotaan (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)
Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
meningkat dari 90,90% menjadi 100% pada tahun 2019
Masyarakat yang melakukan praktik
pemeliharaan SPAL tingkat rumah tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90%
menjadi 100% pada tahun 2019
Mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan
Pengembangan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan
Program advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan melalui media
(Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)
Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi
pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019
Meningkatkan partisipasi swasta
dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan
Peningkatan partisipasi swasta
dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan
Program peningkatan partisipasi
swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan melalui CSR
(Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong)
CSR untuk penyediaan SPAL bagi
MBR meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019
Meningkatkan pendanaan
pengembangan drainase perkotaan
Peningkatan pendanaan
pengembangan drainase perkotaan
Program peningkatan pendanaan
untuk pengembangan drainase perkotaan (Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong)
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan investasi pengelolaan drainase perkotaan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan
pendanaan pengembangan drainase perkotaan di luar APBD Kota
D. PHBS Terkait Sanitasi Meningkatkan penerapan CTPS di lima waktu penting
Peningkatan penerapan CTPS di lima waktu penting
Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan CTPS di lima
waktu penting (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)
Penduduk yang melakukan praktik CTPS di lima waktu penting dari
3,90% menjadi 50% pada tahun 2019
PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-7
No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program
Meningkatkan penerapan PHBS terkait air limbah domestik
Peningkatan penerapan PHBS terkait air limbah domestik
Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan PHBS terkait air
limbah domestik (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)
Tidak ada penduduk yang melakukan praktik BABS pada tahun 2019
Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 60% pada tahun 2019
Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60%
pada tahun 2019
Meningkatkan penerapan PHBS terkait persampahan
Peningkatan penerapan PHBS terkait persampahan
Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan PHBS terkait
persampahan (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)
Tidak ada masyarakat yang melakukan praktik buang sampah
sembarangan pada tahun 2019
Praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada tahun 2019
Meningkatkan penerapan PHBS terkait drainase perkotaan
Peningkatan penerapan PHBS terkait drainase perkotaan
Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan PHBS terkait drainase perkotaan (Program
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)
Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi
100% pada tahun 2019
Praktik pemeliharaan SPAL tingkat
rumah tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2019
Meningkatkan pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga
Peningkatan pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga
(Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)
Rumah tangga dengan pengelolaan air minum yang aman meningkat dari 82,30% menjadi 100% pada tahun
2019
Mengoptimalkan penggunaan
media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi
penerapan PHBS terkait sanitasi
Pengembangan penggunaan
media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi
penerapan PHBS terkait sanitasi
Program advokasi, sosialisasi,
kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi melalui media (Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat)
Tingkat penggunaan media
komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi
meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019
PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-8
No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program
Meningkatkan partisipasi swasta dalam penerapan PHBS terkait
sanitasi
Peningkatan partisipasi swasta dalam penerapan PHBS terkait
sanitasi
Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan
promosi penerapan PHBS terkait sanitasi melalui CSR (Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat)
CSR untuk penyelenggaraan promosi penerapan PHBS terkait
sanitasi meningkat dari tahun ke tahun
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-9
4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik
Program pengembangan air limbah domestik dirumuskan untuk memecahkan permasalahan
air limbah domestik yang ada. Program pengembangan air limbah domestik merupakan
pendetailan strategi pengembangan air limbah domestik yang telah dirumuskan sebelumnya.
Program pengembangan air limbah domestik merupakan program jangka menengah dengan
jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019 yang pelaksanaannya
disesuaikan dengan tahapan pengembangan air limbah domestik yang telah dirumuskan
sebelumnya.
Rincian program dan kegiatan pengembangan air limbah domestik Kota Tangerang tahun
2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 4.
4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan
Program pengembangan persampahan dirumuskan untuk memecahkan permasalahan
persampahan yang ada. Program pengembangan persampahan merupakan pendetailan
strategi pengembangan persampahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Program
pengembangan persampahan merupakan program jangka menengah dengan jangka waktu
pelaksanaan selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019 yang pelaksanaannya disesuaikan
dengan tahapan pengembangan persampahan yang telah dirumuskan sebelumnya.
Rincian program dan kegiatan pengembangan persampahan Kota Tangerang tahun 2015-
2019 dapat dilihat pada Lampiran 4.
4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan
Program pengembangan drainase perkotaan dirumuskan untuk memecahkan permasalahan
drainase perkotaan yang ada. Program pengembangan drainase perkotaan merupakan
pendetailan strategi pengembangan drainase perkotaan yang telah dirumuskan sebelumnya.
Program pengembangan drainase perkotaan merupakan program jangka menengah dengan
jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019 yang pelaksanaannya
disesuaikan dengan tahapan pengembangan drainase perkotaan yang telah dirumuskan
sebelumnya.
Rincian program dan kegiatan pengembangan drainase perkotaan Kota Tangerang tahun
2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 4.
4.5 Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi
Program pengembangan PHBS terkait sanitasi dirumuskan untuk memecahkan
permasalahan PHBS terkait sanitasi yang ada. Program pengembangan PHBS terkait
sanitasi merupakan pendetailan strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi yang telah
dirumuskan sebelumnya. Program pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan
PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-10
program jangka menengah dengan jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun yaitu tahun
2015-2019 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan pengembangan PHBS terkait
sanitasi yang telah dirumuskan sebelumnya.
Rincian program dan kegiatan pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang tahun
2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 4.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 5-1
Bab 5 Strategi Monitoring dan Evaluasi
5.1 Kerangka Monitoring dan Evaluasi Implementasi SSK
Monitoring dapat diartikan sebagai proses rutin pengumpulan data dan pengukuran
kemajuan atas objektif program. Monitoring merupakan proses memantau perubahan, yang
fokus pada proses dan keluaran (output). Sedangkan evaluasi dapat diartikan sebagai
proses sistematis, yang biasanya memerlukan desain studi/metode penelitian tertentu, untuk
menginvestigasi efektivitas pelaksanaan program. Evaluasi juga merupakan proses menilai
kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau
perluasan program.
Berdasarkan tahapan pengembangan dan strategi pengembangan sanitasi yang telah
dirumuskan terdapat beberapa target yang ditetapkan hingga tahun 2019. Monitoring dan
evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019
untuk memantau pencapaian target yang ditetapkan untuk setiap tahunnya.
Kerangka monitoring dan evaluasi yang dituangkan ke dalam bentuk matriks monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019 ditunjukkan pada
Tabel 5-1.
5.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi SSK
Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan dengan kegiatan survei lapangan
(pengumpulan data dan dokumentasi) oleh SKPD terkait setiap tahun seiring dengan
pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019. Obyek pemantauan dalam
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota Tangerang ini berupa obyek fisik
sarana prasarana sanitasi, seperti: jamban pribadi, MCK++, IPAL komunal, IPLT, IPAL,
sarana prasarana 3R, TPST, TPA, SPAL, saluran drainase, dan sarana prasarana air minum.
Pengolahan data hasil survey lapangan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah. Hasil pengumpulan dan pengolahan data dilaporkan kepada Pokja Sanitasi untuk
dievaluasi.
Mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota Tangerang tahun
2015-2019 secara rinci ditunjukkan pada Tabel 5-2.
STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI | BAB 5
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 5-2
Tabel 5-1
Matriks Monitoring dan Evaluasi Implementasi Strategi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Sasaran Indikator
Data Dasar
Target
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Nilai Sumber
& Tahun Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
Tujuan: Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2019
Berkurangnya Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki akses
terhadap jamban pribadi atau MCK umum
Tidak ada Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki jamban
pribadi ataupun tidak memiliki akses terhadap MCK umum
pada tahun 2019
0,98% Analisis 2014
0,00% 0,78% 0,59% 0,39% 0,20% 0,00%
Meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana air
limbah domestik sistem setempat (onsite)
Tingkat pelayanan IPLT Bawang meningkat dari
18,24% menjadi 60% pada tahun 2019
18,24% Analisis 2014
60,00% 26,59% 34,94% 43,30% 51,65% 60,00%
Tingkat pelayanan
truk tinja meningkat dari 20,32% menjadi 60% pada tahun
2019
20,32% Analisis
2014
60,00% 28,26% 36,19% 44,13% 52,06% 60,00%
Optimalnya cakupan pelayanan sarana prasarana air limbah
domestik sistem terpusat (off site)
Tingkat pelayanan IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi
Perumnas Karawaci I menjadi 100% dari total kapasitasnya
tahun 2019
2,06% Analisis 2014
2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06%
Tujuan: Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan persampahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2019
Meningkatnya cakupan layanan
pengurangan volume timbulan sampah melalui konsep 3R
menjadi 20% pada tahun 2019
Volume timbulan sampah yang
tereduksi melalui konsep 3R meningkat dari 1,91% menjadi
20% pada tahun 2019
1,91% Analisis 2014
20,00% 5,52% 9,14% 12,76% 16,38% 20,00%
STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI | BAB 5
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 5-3
Sasaran Indikator
Data Dasar
Target
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Nilai Sumber & Tahun
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
Optimalnya cakupan layanan
pengangkutan sampah
Volume timbulan sampah yang
terangkut ke TPA sebesar 80% pada tahun 2019
87,44% Analisis 2014
80,00% 85,95% 84,46% 82,98% 81,49% 80,00%
Meningkatnya cakupan layanan
pemrosesan akhir sampah
Sistem operasional TPA Rawa Kucing
menjadi sanitary landfill pada tahun 2019
40,00% Analisis 2014
80,00% 48,00% 56,00% 64,00% 72,00% 80,00%
Tujuan: Mengurangi luas genangan banjir hingga 0 ha pada tahun 2019
Berkurangnya luas wilayah genangan menjadi 0 ha tahun
2019
Tidak ada genangan banjir pada tahun 2019
0,00% Analisis 2014
100,00% 5,56% 34,01% 84,62% 100,00% 100,00%
Meningkatnya
pelayanan sistem drainase perkotaan menjadi 50% tahun
2019
Cakupan pelayanan
sistem drainase perkotaan meningkat menjadi 50% pada
tahun 2019
5,00% RPJMD
2014-2018
50,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 50,00%
Meningkatnya
pengelolaan dan konservasi sungai dan situ
Cakupan
pengelolaan dan konservasi sungai dan situ meningkat
menjadi 100% pada tahun 2019
9,09% RPJMD
2014-2018
100,00% 36,36% 63,64% 81,82% 100,00% 100,00%
Tujuan: Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi
Meningkatnya praktik
Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting
menjadi 100% tahun 2019
Penduduk yang
melakukan praktik CTPS di lima waktu penting dari 3,90%
menjadi 100% pada tahun 2019
3,90% Analisis
2014
50,00% 13,12% %22,34 31,56% 40,78% 50,00%
Berkurangnya praktik Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) menjadi 0% tahun 2019
Tidak ada penduduk yang melakukan praktik BABS pada
tahun 2019
0,98% Analisis 2014
0,00% 0,78% 0,59% 0,39% 0,20% 0,00%
Meningkatnya penggunaan tangki septik suspek aman
menjadi 60% tahun 2019
Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari
49,17% menjadi 60% pada tahun 2019
49,17% Analisis 2014
60,00% 51,34% 53,50% 55,67% 57,83% 60,00%
STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI | BAB 5
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 5-4
Sasaran Indikator
Data Dasar
Target
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Nilai Sumber & Tahun
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
Menikngkatnya praktik pengurasan
tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali menjadi 60%
tahun 2019
Praktik pengurasan tangki septik secara
berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60%
pada tahun 2019
26,50% Analisis 2014
60,00% 33,20% 39,90% 46,60% 53,30% 60,00%
Berkurangnya praktik buang sampah sembarangan
menjadi 0% tahun 2019
Tidak ada masyarakat yang melakukan praktik
buang sampah sembarangan pada tahun 2019
10,20% Analisis 2014
0,00% 8,16% 6,12% 4,08% 2,04% 0,00%
Meningkatnya praktik
pemilahan sampah di sumber menjadi 50% tahun 2019
Praktik pemilahan
sampah di sumber meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada
tahun 2019
12,50% Analisis
2014
50,00% 19,92% 27,44% 34,96% 42,48% 50,00%
Meningkatnya penggunaan SPAL tingkat rumah tangga
menjadi 100% tahun 2019
Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air
Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi
100% pada tahun 2019
90,90% Analisis 2014
100,00% 92,72% 94,54% 96,36% 98,18% 100,00%
Meningkatnya praktik pemeliharaan SPAL
agar tidak tercemar oleh sampah menjadi 100% tahun 2019
Praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah
tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat
dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2019
53,90% Analisis 2014
100,00% 63,12% 72,34% 81,56% 90,78% 100,00%
Meningkatnya praktik
pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga
Rumah tangga
dengan pengelolaan air minum yang aman meningkat dari
82,30% menjadi 100% pada tahun 2019
82,30% Analisis
2014
100,00% 85,84% 89,38% 92,92% 96,46% 100,00%
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI | BAB 5
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 5-5
Tabel 5-2
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi Strategi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019
Obyek Pemantauan
Penanggung Jawab
Waktu Pelaksanaan
Pelaporan
Penanggung Jawab Utama
Pengumpul Data dan Dokumentasi
Pengolah Data/Pemantau
Penerima Laporan Format
Jamban Pribadi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan dan
Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan
MCK++ Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan
IPAL Komunal Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan
IPLT Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan
IPAL dan Kolam Oksidasi Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan
Sarana Prasarana 3R Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan
TPST Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan
TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan
SPAL Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan
Saluran Drainase Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan
Sarana Prasarana Air Minum Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | xiii
Lampiran 1: Perhitungan Tahapan Pengembangan Sanitasi
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | xiv
Lampiran 2: Hasil Analisis SWOT
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | xv
Lampiran 3: Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL)
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | xvi
Lampiran 4: Program dan Kegiatan Pengembangan