1 CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG, PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DAN PENGISIAN SPT MASA PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh ahwa WP selain memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menyetorkan PPh yang menjadi kewajibannya sendiri selaku WP individu, juga diwajibkan oleh UU PPh untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan PPh yang dipotong atau dipungutnya dari pihak lain. Dasar hukum yang digunakan: • Untuk pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21 menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2009 Tanggal 25 Mei 2009 Tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 • Untuk pemotongan atau pemungutan selain PPh Pasal 21 menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-53/PJ/2009 tanggal 30 September 2009 Tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya. Berikut ini adalah ilustrasi lengkap penghitungan pajak terutang, pembuatan bukti pemotongan (bukti potong) atau bukti pemungutan (bukti pungut) PPh dan pengisian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atau dikenal sebagai PPh Final, SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 21/26, dan SPT Masa PPh Pasal 23/26 sampai dengan pembuatan SSP-nya CONTOH PEMBUATAN SPT MASA PPh FINAL DAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL Contoh 1: Bank Mandiri yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 36-38 Jakarta, NPWP 01.111.111.1.111.000 melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) selama bulan Agustus 2011 sebagai berikut: 1. Membukukan bunga deposito kepada nasabah Akbar Besar, tidak memiliki NPWP, yang beralamat di Perumnas Sawojajar No.28 Malang. Nominal deposito sebesar Rp 50.000.000,00, bunga sebesar 12% setahun, diperpanjang otomatis. 2. Membukukan bunga kepada nasabah Cici Koko, tidak memiliki NPWP, yang beralamat di Perumnas Sawojajar No.50 Malang. Saldo Tabungan sebesar Rp 5.000.000,00, bunga sebesar 6% setahun. Selain memiliki tabungan, Cici Koko memiliki deposito senilai Rp 5.000.000,00, bunga sebesar 12% setahun, diperpanjang otomatis. 3. Memberikan hadiah undian Mandiri Fiesta berupa sebuah kijang innova senilai Rp 200.000.000,00 kepada Lia Amelia, yang beralamat di Jl. Gejayan No. 36 Jogjakarta. 4. Membayar imbalan atas pelaksanaan jasa konstruksi senilai Rp 250.000.000,00 kepada CV Berkah, NPWP: 02.222.222.2.222.000, beralamat di Jl. Magelang No. 45 Jogjakarta untuk membangun kantor kas di Kaliurang. CV Berkah memiliki sertifikat usaha kecil jasa konstruksi 5. Membayar sewa selama dua tahun penggunaan ruangan di Graha Senayan Jakarta Lantai 2 Ruang G18 untuk kantor kas, senilai Rp 990.000.000,00 termasuk PPN. Pengelola Gedung adalah Graha Senayan NPWP 03.3333.333.3.333.000 beralamat di Lantai UG No.1 B
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
ahwa WP selain memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menyetorkan PPh yang menjadi kewajibannya sendiri selaku WP individu, juga diwajibkan oleh UU PPh untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan PPh yang dipotong atau
dipungutnya dari pihak lain. Dasar hukum yang digunakan: • Untuk pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21 menggunakan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor Per-32/PJ/2009 Tanggal 25 Mei 2009 Tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
• Untuk pemotongan atau pemungutan selain PPh Pasal 21 menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-53/PJ/2009 tanggal 30 September 2009 Tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.
Berikut ini adalah ilustrasi lengkap penghitungan pajak terutang, pembuatan bukti pemotongan (bukti potong) atau bukti pemungutan (bukti pungut) PPh dan pengisian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atau dikenal sebagai PPh Final, SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 21/26, dan SPT Masa PPh Pasal 23/26 sampai dengan pembuatan SSP-nya CONTOH PEMBUATAN SPT MASA PPh FINAL DAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL
Contoh 1: Bank Mandiri yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 36-38 Jakarta, NPWP 01.111.111.1.111.000 melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) selama bulan Agustus 2011 sebagai berikut: 1. Membukukan bunga deposito kepada nasabah Akbar Besar, tidak memiliki NPWP, yang beralamat
di Perumnas Sawojajar No.28 Malang. Nominal deposito sebesar Rp 50.000.000,00, bunga sebesar 12% setahun, diperpanjang otomatis.
2. Membukukan bunga kepada nasabah Cici Koko, tidak memiliki NPWP, yang beralamat di Perumnas Sawojajar No.50 Malang. Saldo Tabungan sebesar Rp 5.000.000,00, bunga sebesar 6% setahun. Selain memiliki tabungan, Cici Koko memiliki deposito senilai Rp 5.000.000,00, bunga sebesar 12% setahun, diperpanjang otomatis.
3. Memberikan hadiah undian Mandiri Fiesta berupa sebuah kijang innova senilai Rp 200.000.000,00 kepada Lia Amelia, yang beralamat di Jl. Gejayan No. 36 Jogjakarta.
4. Membayar imbalan atas pelaksanaan jasa konstruksi senilai Rp 250.000.000,00 kepada CV Berkah, NPWP: 02.222.222.2.222.000, beralamat di Jl. Magelang No. 45 Jogjakarta untuk membangun kantor kas di Kaliurang. CV Berkah memiliki sertifikat usaha kecil jasa konstruksi
5. Membayar sewa selama dua tahun penggunaan ruangan di Graha Senayan Jakarta Lantai 2 Ruang G18 untuk kantor kas, senilai Rp 990.000.000,00 termasuk PPN. Pengelola Gedung adalah Graha Senayan NPWP 03.3333.333.3.333.000 beralamat di Lantai UG No.1
B
2
Penyelesaian: Imbalan yang dibayar oleh Bank Mandiri kepada pihak lain harus dipotong pajak oleh Bank. Besarnya pemotongan pajak pada bulan Agustus 2011 adalah:
WP Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh yang terutang Akbar Besar 1/12 x 12% x Rp 50.000.000,00 =
Rp 500.000,00 20% Rp 100.000,00
Cici Koko *) 1/12 x 12% x Rp 5.000.000,00 = Rp 50.000,00 1/12 x 6% x Rp 5.000.000,00 = Rp 25.000,00
20%
20%
Rp 10.000,00 Rp 5.000,00
Lia Amelia Rp 200.000.000,00 25% Rp 50.000.000,00 CV Berkah Rp 250.000.000,00 2% Rp 5.000.000,00 Graha Senayan 100/110 X Rp 990.000.000,00 =
Rp 900.000.000,00 10% Rp 90.000.000,00
Total Rp 145.115.000,00 Cici Koko tetap dikenakan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap bunga tabungan dengan saldo di bawah Rp 7.500.000,00 karena akun seluruh dana milik Cici Koko di Bank Mandiri, termasuk depositonya, telah melampaui Rp 7.500.000,00 Diminta: • Buatkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Agustus 2011 oleh Bank Mandiri • Buatkan Bukti-bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
3
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : Pemotong / Pemungut Pajak
Alamat : J l . G e j a y a n N o . 3 6 J o g j a k a r t a
Kijang Innova G-Class Hitam 200.000.000 50.000.000
200.000.000 50.000.000
Terbilang : Limapuluh juta Rupiah
Jakarta, 31 Agustus 2011
NPWP : 0 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 0 0 0
Nama : P T B a n k M a n d i r i T b k
Perhatian :Jumlah Pajak Penghasilan dari HadiahUndian yang dipotong / dipungut di atasbukan merupakan kredit pajak dalam SuratPemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggapsah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.09 Lampiran I.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKBADAN USAHA MILIK NEGARA(1)
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)ATAS HADIAN UNDIAN
Nomor : 001/08/2011
No. Jenis Hadiah Undian Pajak yang Dipotong/Dipungut (Rp)
Jumlah Bruto Hadiah Undian(Rp)
Tarif
(5)
1.
(1) (2) (3)
25%2.3.4.5.
1.
2.
Tanda Tangan, Nama dan Cap
Asral Simatupang(6)
25%JUMLAH
Pemotong/Pemungut Pajak, (5)
6.
(%)
25%
(4)
25%25%25%
4
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
1. Jumlah Pajak Penghasilan atasPersewaan Tanah dan/atau Bangunanyang dipotong di atas bukan merupakankredit pajak dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
(Rp)
(1)
Tanda Tangan, Nama dan Cap
(%)
Pemotong Pajak (5)
(3)
10% 90.000.000900.000.000
Asral Simatupang(6)
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNANNomor : 004/08/2011
PPh yang Dipotong(Rp)
(2)
TarifJumlah Bruto Nilai Sewa
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKBADAN USAHA MILIK NEGARA(1)
7
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak
Alamat : J l . M a g e l a n g N o . 4 5 J o g j a k a r t a
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
dengan kualifikasi usaha kecil 250.000.000 5.000.000
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
yang tidak memiliki kualifikasi usaha
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
selain angka 1 dan angka 2 di atas
Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi
oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha
Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi
oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasiusaha
250.000.000 5.000.000
Terbilang : Limajuta Rupiah
Jakarta, 31 Agustus 2011. (4)
NPWP : 0 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 0 0 0
Nama : P T B a n k M a n d i r i T b k
Perhatian :1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa
Konstruksi yang dipotong/dipungut diatas bukan merupakan kredit pajakdalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini
dianggap sah apabila diisi dengan
lengkap dan benar.
F.1.1.33.16 Lampiran I.8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
No.
2.
(1)
Tarif
2%
(Rp)
4%
3%
5.
4.
Tanda Tangan, Nama dan Cap
Asral Simatupang(6)
Pemotong/Pemungut Pajak (5)
Jumlah Nilai Bruto
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKBADAN USAHA MILIK NEGARA(1)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
6%
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUT PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
JUMLAH
Nomor : 005/08/2011
1.
PPh yang Dipotong / Dipungut (Rp)
(3)
3.
Uraian
(2) (5)
%
(4)
4%
8
X SPT Normal
SPT Pembetulan Ke-
0 8 / 2 0 1 1
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
NPWP : 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0
Nama : P T B a n k M a n d i r i ( P e r s e r o ) T b k
Alamat : J l . G a t o t S u b r o t o N o . 3 6 - 3 8 J a k a r t
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto, SBI dan Jasa Giroa. Bunga Deposito/Tabungan
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri 575.000 30 115.0002) Yang ditempatkan di Luar Negeri
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesiac. Jasa GiroTransaksi Penjualan Sahama. Saham Pendirib. Bukan Saham PendiriBunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga NegaraHadiah Undian 200.000.000 25 50.000.000Persewaan Tanah dan/atau Bangunana. Penyewa sebagai Pemotong Pajak 900.000.000 10 90.000.000b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPhJasa Konstruksia. Perencana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
b. Pelaksana Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 250.000.000 2 5.000.0002) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
c. Pengawas Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan PengalihanHak atas Tanah/BangunanBunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepadaAnggota Wajib Pajak Orang PribadiTransaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yangDiperdagangkan di BursaDividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang PribadiDalam NegeriPenghasilan Tertentu Lainnyaa. ……………………………………………………………..b. ……………………………………………………………..c. ……………………………………………………………..
X Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
X Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : 5 lembar.
Surat Kuasa Khusus.
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas SPT Masa Diterimabeserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. X
X
Nama A s r a l S i m a t u p a n g 2 0 0 9 2 0 1 1
NPWP 1 0 1 0 0 1 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0
Tanda Tangan & Cap Tanggal 2 0 0 9 2 0 1 1 Tanda Tangan
F.1.1.32.04
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK
Langsung dari WP
Melalui Pos
Masa PajakJENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)
DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAKEUANGAN R.I. PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DIREKTORAT Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan
1.
2.
3.
Uraian KAP/KJS Tarif (%)
PPh yang Dipotong/Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
Nilai Objek Pajak(Rp)
411128/407411128/407411128/401411128/405
411128/404411128/404411128/404411128/404
6.
(5)1.
(1) (2) (3) (4)
2.
4.
1.
2.
3.
4.
JUMLAH
411128/417
411128/418
411128/419
9.
10.
11.
tahun
Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
Diisi Oleh Petugas
Tang
gal
tanggal bulan tahun
tanggal bulan
411128/409
411128/403
411128/409
411128/409
411128/409
8.
411128/403
3.
411128/409
411128/4027.
5.
411128/409
9
0 8 / 2 0 1 1
(1)
1 00.000.000.0.000.000 Lia Amelia 001/08/2011 31 Agustus 2011 200.000.000 50.000.000
2 00.000.000.0.000.000 Akbar Besar 002/08/2011 31 Agustus 2011 500.000 100.000
3 00.000.000.0.000.000 Cici Koko 003/08/2011 31 Agustus 2011 75.000 15.000
4 02.222.222.2.222.000 Graha Senayan 004/08/2011 31 Agustus 2011 900.000.000 90.000.000
5 03.333.333.3.333.000 CV Berkah 005/08/2011 31 Agustus 2011 250.000.000 5.000.000
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Sep Okt Nov DesMei
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………… Nama Jelas : Asral Simatupang
Tanggal …………………………………… Jakarta, Tanggal 10 September 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
14
Contoh 2: PT Mandiri Sekuritas, anak perusahaan Bank Mandiri yang beralamat sama dengan induk perusahaan di Jl. Gatot Subroto No.36-38 Jakarta, NPWP: 01.123.456.7.008.000 pada bulan Agustus 2011 melakukan transaksi sebagai berikut: 1. 9 Agustus menjual 8.000.000 lembar saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, nominal per
lembar Rp 1.000,00 dengan harga Rp 2.500,00 per lembar. Saham tersebut milik Bank Mandiri 2. 20 Agustus menjual tanah/bangunan NOP 17.17.222.333.017.0000.1 dan telah mendapat
persetujuan RUPS untuk dijual yang berlokasi di Jl. Kalibesar No. 11 Tambora Jakarta senilai Rp 2.000.000.000,00 kepada Tuan Mulianto Simbolon, seorang pengacara ternama
3. 1 Agustus menjual 10 lembar Surat Perbendaharaan Negara milik Bank Mandiri pada harga Rp 95.000.000,00 per lembar. Surat Perbendaharaan Negara diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 2011, nilai nominal Rp 100.000.000,00 per lembar, dan jangka waktu 12 bulan (jatuh tempo tanggal 1 Mei 2012). Bank Mandiri selaku investor pada saat penerbitan perdana membeli dengan harga Rp 94.000.000,00.
4. Tanggal 31 Agustus 2012, menjualkan 10 lembar Obligasi PT PLN (Persero) dengan kupon yang dimiliki Ari Susanto beralamat di Jati Asih Blok I/9 Pondok Gede dengan harga jual Rp10.400.000,00 per lembar termasuk bunga berjalan. Obligasi diterbitkan oleh PT PLN (Persero) pada tanggal 1 Juni 2011, Nilai nominal Rp10.000.000,00 per lembar, Jangka waktu 5 tahun (jatuh tempo tanggal 1 Juni 2016), bunga tetap (fixed rate) sebesar 16% per tahun dengan jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Mei dan 31 November. Harga beli Obligasi Rp9.000.000,00 per lembar.
= 0,1% x 8.000.000 lembar x Rp 2.500,00/lembar = Rp 20.000.000,00
Bank Mandiri memperoleh bukti pemotongan pajak dari PT Mandiri Sekuritas. 2. Atas penghasilan penjualan properti dipotong PPh Pasal 4 ayat (2):
= 5% x Rp 2.000.000.000,00 = Rp 100.000.000,00
PT Mandiri Sekuritas sebagai penjual harus menyetorkan sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tarif 5% dengan Surat Setoran Pajak.
3. Perhitungan diskonto pada saat penjualan Surat Perbendaharaan Negara tanggal 1 Agustus 2011 adalah = Rp 95.000.000,00 - Rp 94.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 PPh Final = 20% x Rp 1.000.000,00 = Rp 200.000,00 tidak dipotong oleh PT Mandiri Sekuritas selaku pedagang perantara karena penerima penghasilan adalah Bank
4. Perhitungan bunga berjalan dan diskonto pada saat penjualan Obligasi tanggal 31 Agustus 2011 adalah sebagai berikut :
bunga berjalan = (3/12 x 16% x Rp10.000.000,00) x 10 lembar = Rp4.000.000,00 diskonto = [(Rp10.400.000,00-Rp400.000,00)-Rp9.000.000,00] x 10 lembar = Rp10.000.000,0 Pengurang Rp400.000 adalah bunga berjalan selama 3 bulan untuk setiap lembar obligasi yang
tidak perlu diperhitungkan PPh final = 15% x Rp(10.000.000,00+4.000.000,00) = Rp2.100.000,00 dipotong oleh PT. Mandiri
Sekuritas selaku pedagang perantara. Diminta: • Buatkan SPT Masa Agustus 2011 oleh PT Mandiri Sekuritas • Buatkan Bukti-bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
15
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak yang dipotongLembar ke-2 untuk : Penyelenggara Bursa EfekLembar ke-3 untuk : Arsip Pemotong Pajak
Perhatian :1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi
Penjualan Saham yang Diperdagangkan di Bursa Efekdi atas bukan merupakan kredit pajak dalam SuratPemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi
dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.11 Lampiran I.6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKJAKARTA KEBAYORAN BARU(1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEKNomor : 001/08/2011
Uraian PPh yang Dipotong (Rp)No.
(1) (5)
0,5%
(2) (3) (4)
ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM
Nilai Transaksi Penjualan(Rp)
Tarif(%)
1.2.
JUMLAH
Tanda Tangan, Nama dan Cap
Pemotong Pajak (5)
0,1%
Dyah Rini(6)
16
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak yang dipotongLembar ke-2 untuk Penyelenggara Bursa EfekLembar ke-3 untuk : Arsip Pemotong PajakLembar ke-4 untuk : Pembeli/Pemegang Obligasi
Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2009
JUMLAH
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK
tanggal
PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)Nomor Tanggal
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
DIREKTORAT PPh PASAL 4 AYAT (2)JENDERAL PAJAK
No. NPWP Nama Bukti Pemotongan/Pemungutan Nilai Obyek Pajak (Rp)
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANMasa Pajak
18
X SPT Normal
SPT Pembetulan Ke-
0 8 / 2 0 1 1
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
NPWP : 0 1 1 2 3 4 5 6 7 - 0 0 8 0 0 0
Nama : P T M a n d i r i S e k u r i t a s
Alamat : J l . G a t o t S u b r o t o N o . 3 6 - 3 8 J a k a r t
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto, SBI dan Jasa Giroa. Bunga Deposito/Tabungan
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri2) Yang ditempatkan di Luar Negeri
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesiac. Jasa GiroTransaksi Penjualan Sahama. Saham Pendirib. Bukan Saham Pendiri 20.000.000.000 0.1 20.000.000Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara 14.000.000 15 2.100.000Hadiah UndianPersewaan Tanah dan/atau Bangunana. Penyewa sebagai Pemotong Pajakb. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPhJasa Konstruksia. Perencana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
b. Pelaksana Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
c. Pengawas Konstruksi1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan PengalihanHak atas Tanah/BangunanBunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepadaAnggota Wajib Pajak Orang PribadiTransaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yangDiperdagangkan di BursaDividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang PribadiDalam NegeriPenghasilan Tertentu Lainnyaa. Penjualan Tanah/Bangunan 2.000.000.000 5 100.000.000b. ……………………………………………………………..c. ……………………………………………………………..
X Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
X Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : 2 lembar.
Surat Kuasa Khusus.
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas SPT Masa Diterimabeserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. X
X
Nama D y a h R i n i 2 0 0 9 2 0 1 1
NPWP 1 0 1 0 0 1 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0
Tanda Tangan & Cap Tanggal 2 0 0 9 2 0 1 1 Tanda Tangan
F.1.1.32.04
DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAKEUANGAN R.I. PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DIREKTORAT Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Masa PajakJENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)
1.
2.
3.
Uraian KAP/KJS Nilai Objek Pajak Tarif (%)
PPh yang Dipotong/(Rp) Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
(5)1.
411128/404
(1) (2) (3) (4)
411128/404411128/404411128/404
2.411128/407411128/407
3. 411128/4014. 411128/4055.
411128/403411128/403
6.
411128/409411128/409
411128/409411128/409
411128/409411128/409
7.411128/402
8.411128/417
9.411128/418
10.411128/419
11.
JUMLAH
1.
2.
3.
4.
Diisi Oleh Petugas
Langsung dari WP
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui Pos
Tang
gal
tanggal bulan tahun
tanggal bulan tahun
Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
19
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBARDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Untuk Arsip Wajib Pungutatau Pihak lain
: 0 1 1 2 3 4 5 6 7 0 0 8 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : P T M a n d i r i S e k u r i t a s
ALAMAT WP : J l . G a t o t S u b r o t o 3 6 - 3 8
J a k a r t a
: 1 7 1 7 2 2 2 3 3 3 0 1 7 0 0 0 0 1
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP Jl. Kalibesar No.11 Tambora Jakarta
Uraian Pembayaran : ………………………………………………..
PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan4 1 1 1 2 8 4 0 2
…………………………………………………………………………….
X 2 0 1 1
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Rp 100.000.000 Diisi dengan rupiah penuh
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………… Nama Jelas : Dyah Rini
Tanggal …………………………………… Jakarta, Tanggal 10 September 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Tahun Pajak
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Sep Okt Nov DesMei Jun Jul AgsJan Feb Mar Apr
NOP
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
Masa Pajak
SURAT SETORAN PAJAK 5(SSP)
NPWP
22
CONTOH PEMBUATAN SPT MASA PPh PASAL 15 DAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 151
1. Tanggal 1 September 2011 PT Truly Coal Mining NPWP 1.111.111.1-111.000 beralamat di Jl. RA Kartini Cilandak Jakarta Selatan melakukan penyewaan kapal tunda (tug boat) dan tongkang (vessel) dari PT Indo Tugboat NPWP 2.222.222.2-222.000 beralamat di Graha Sunter Indah Jakarta Utara untuk mengangkut batu bara melalui Sungai Mahakam menuju Pelabuhan Batubara di Balikpapan selama sebulan untuk 10x pengiriman. Harga sewa kapal adalah Rp 500.000.000,00 per pengiriman. Pada tanggal 30 September 2011, PT Truly Coal Mining membayar sewa kapan dan memotong PPh Pasal 15
2. Tanggal 20 September 2011 PT Truly Coal Mining menyewa dan membayar satu unit pesawat milik PT Bintang Sendawar NPWP 3.333.333.3-333.000 beralamat di Muara Bunyut Kutai Barat Kalimantan Timur untuk mengangkut pembeli istimewa dari Tokyo Energy Power Corp. Harga sewa adalah Rp 500.000.000,00 per penerbangan
3. Tanggal 10 September 2011 PT Truly Coal Mining menyerahkan satu unit bangunan kantor di kota Sendawar, pusat kota Kabupaten Kutai Barat kepada Bapak Ringin, yang dibangun dan didirikan di atas tanah milik Bapak Ringin, pemuka dan pemilik tanah adat setempat. Bangunan tersebut telah digunakan oleh PT Truly Coal Mining sejak lima tahun lalu saat PT Truly Coal Mining memulai studi geologis batubara. Nilai Jual Objek Pajak bangunan ditetapkan KPP setempat adalah Rp 1.000.000.000,00 dan harga pasar adalah Rp 800.000.000,00. Nomor Objek Pajak atas Tanah dan Bangunan adalah 99.99.999.999.999.9999.9
Diminta: • Buatkan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa September 2011. • Buatkan bukti-bukti pemotongan PPh Pasal 15.
Penyelesaian PPh Pasal 15 yang harus dipotong oleh PT Truly Coal Mining atas: 1. Penyewaan kapal tongkang dan tunda:
1,2% X Rp 5.000.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 PT Truly Coal Mining membuat bukti potong tanggal 30 September 2011
2. Penyewaan pesawat terbang 1,8% X Rp 500.000.000,00 = Rp 9.000.000,00 PT Truly Coal Mining membuat bukti potong tanggal 20 September 2011
3. Bangun, Guna, Serah 5% X Rp 1.000.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 Bapak Ringin harus membuat Surat Setoran Pajak sebelum menerima penyerahan bangunan dari PT Truly Coal Mining tanggal 10 September 2011. Meskipun Bapak Ringin belum memiliki NPWP, namun karena tidak ada ketentuan pengenaan tarif PPh Pasal 15 yang lebih tinggi bagi subyek pajak dalam negeri yang belum memiliki NPWP maka ia tetap menyetor pajak sebesar Rp 50.000.000,00
PT Truly Coal Mining membuat SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak September 2011 paling lambat tanggal 20 Oktober 2011 dan menyetorkan seluruh pajak yang dipotongnya senilai Rp 69.000.000,00 pada tanggal 10 Oktober 2011
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Sep Okt Nov DesMei
Tanggal …………………………………… Sendawar, Tanggal 10 September 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………… Nama Jelas : Ringin
26
X SPT Normal
SPT Pembetulan Ke-
0 9 / 2 0 1 1
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
NPWP : 0 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 0 0 0
Nama : P T T r u l y C o a l M i n i n g
Alamat : J l . R A K a r t i n i C i l a n d a k J a k a r t
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepadaPerusahaan Pelayaran Dalam Negeri 5.000.000.000 1,20 60.000.000Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungandengan Pengangkutan Orang dan/atau BarangTermasuk Penyewaan Kapal Laut olehPerusahaan Pelayaran Dalam Negeria. Penghasilan dari Indonesiab. Penghasilan dari luar Indonesic. PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkand. PPh yang dipotong pihak lainPPh yang harus dibayar sendiri (a+b) - (c+d)Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau PesawatUdara yang Dibayarkan/Terutang KepadaPerusahaan Pelayaran dan/atau PenerbanganLuar NegeriImbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungandengan Pengangkutan Orang dan/atau BarangTermasuk Charter Kapal Laut dan/atauPenerbangan Luar Negeria. PPh yang disetor sendirib. PPh yang dipotong pihak lainImbalan Charter Pesawat Udara YangDibayarkan/Terutang Kepada PerusahaanPenerbangan Dalam Negeri 500.000.000 1,80 9.000.000
Fotokopi Surat Keterangan Domisili / Certificate Of Residence (COR) yang berlaku tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggalpemotongan apabila pemotongan pajak dihitung dengan mempertimbangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya SPT Masa Diterimaberitahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. X Langsung dari WP
X PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui Pos
Nama H a p p y B a h a g i a 2 0 1 0 2 0 1 1
NPWP 0 1 0 1 1 0 1 1 0 - 0 1 1 0 0 0
Tanda Tangan & Cap Tanggal 2 0 1 0 2 0 1 1 Tanda Tangan
F.1.1.32.05
411128/412JUMLAH
Tang
gal
lembar.
5.
1.
2.
DIREKTORATJENDERAL PAJAK
Formulir ini digunakan untuk melaporkan PemotonganPajak Penghasilan Pasal 15
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 15
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.
411128/410
411128/410
411128/411
Uraian KAP/KJS
(1) (2)
2.
3.
Masa Pajak
(3) (4)
Jumlah Bruto Imbalan (Rp)
PPh yang Dipotong/Terutang (Rp)
(5)
Tarif (%)
411128/411
Lampiran II.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
tanggal bulan tahun
tanggal bulan tahun
Diisi Oleh Petugas
3.
4.
1.
2.
3.
1.
4.
5.
27
0 9 / 2 0 1 1
I. PEMOTONG PPH PASAL 15/PENERIMA ATAU YANG MEMPEROLEH IMBALAN
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Sep Okt Nov DesMei
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………… Nama Jelas : Happy Bahagia.
Tanggal …………………………………… Jakarta , Tanggal 10 Oktober 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
30
CONTOH PEMBUATAN SPT MASA PPh PASAL 21 & BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 Contoh 1: PT Pahala Kencana Transportation merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Informasi yang berkaitan dengan penghitungan beserta pengisian SPT tahunan PPh Pasal 21 tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Data Perusahaan:
Nama : PT Pahala Kencana Transportation NPWP : 01.123.456.7.555.000 Alamat : Jl. Borobudur 17 Malang Telepon (0341) 473973 Pimpinan : Agung Darono, SE, Ak, MM.
2 Data Pegawai a. Pegawai Tetap: No. Nama Alamat, NPWP, Jabatan, Status, Gaji Pokok:01 Agung
Darono Jl. Patimura 12 Malang, 04.444.444.4.555.000, Pimpinan, kawin, anak 1, Gaji Rp 5.000.000,00.
02 Mahardina Jl. Arjosari 19 Malang, 04.333.333.3.555.000, Administrasi & umum, tidak kawin, Gaji Rp 2.500.000,00.
04 Moh. Arief Jl. Dinoyo 115 Malang, tidak ber-NPWP,Sopir, kawin tidak mempunyai tanggungan,Gaji Rp 2.500.000,00.
05 Boy Efendi Jl. Landungsari 20 Malang, tidak ber-NPWP, Sopir, kawin tidak mempunyai tanggungan, Gaji Rp 2..500.000,00.
Kepada setiap pegawai, perusahaan memberikan fasilitas sebagai berikut:
• Tunjangan keluarga sebesar 10% dari gaji pokok sebulan; • Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 3,7% dari gaji pokok sebulan • Premi Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1% dari gaji pokok sebulan • Premi Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji pokok sebulan • Menanggung premi asuransi kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok sebulan; • Memberikan bonus akhir tahun sebesar 200% dari gaji pokok sebulan.
Setiap pegawai juga membayar sendiri iuran pensiun sebesar 1% dari gaji pokoknya sebulan dan iuran JHT sebesar 2% dari gaji pokoknya sebulan. b. Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Lepas)
Pada bulan November dan Desember 2011, perusahaan mempekerjakan dua orang pegawai lepas dengan upah harian yang dibayarkan pada setiap akhir bulan, yaitu: • Warnoto (Tidak Kawin) alamat: Jl. Wonosari No. 11 Malang, upah sehari Rp 50.000,00 • Mahmud (Tidak Kawin) alamat: Jl. Lombok No. 24 Malang, upah sehari Rp 60.000,00.
Pengeluaran selama bulan Desember 2011 yang dibayarkan tanggal 30 Desember 2011 yang berhubungan dengan honorarium atau imbalan lain adalah:
Tanggal Transaksi 05 Membayar jasa konsultan pajak sebesar Rp 4.000.000,00 kepada Dwi Azizah, yang
beralamat di Jl. Sawojajar No. 8 Malang, NPWP 04.222.666.0.555.000. 10 Membayar hadiah penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00
kepada Gus Soleh yang beralamat di Griyasanta F16 Malang karena telah mendapatkan langganan baru yaitu Hotel Pelangi Malang.
30 Membayar uang pesangon sebesar Rp 50.000.000,00 kepada Kris Sugiono yang
31
telah berhenti bekerja. Kris Sugiono beralamat di Jl. Tulip No. 20 Malang NPWP: 04.111.111.1.555.000
Diminta: • Buatlah SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Desember 2001 • Buatlah bukti pemotongannya. • Buatlah formulir 1721-A1 Penyelesaian: PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas: a. Pembayaran honorarium jasa konsultan pajak (PPh Pasal 21 tidak final)
= tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a x penghasilan bruto x 50% = 5% x penghasilan bruto x 50% = 5% x 50% x Rp 4.000.000,00 = Rp 100.000,00
b. Pembayaran hadiah penghargaan (PPh Pasal 21 tidak final) = tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a x pengahasilan bruto = 5% x Rp 5.000.000,00 = Rp 250.000,00
Tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 = 120% x Rp 250.000 = Rp 300.000 c. Pembayaran uang pesangon yang diterima sekaligus (PPh Pasal 21 final)
= 0% x Rp 5.000.000,00 = nihil
d. Pembayaran upah harian kepada pegawai lepas yang dibayar bulanan Untuk Warnoto: Upah Desember 2011 = 26 x Rp 50.000,00 = Rp 1.300.000,00 Penghasilan neto setahun = 12 x Rp 1.300.000,00 = Rp 15.600.000,00 PTKP (TK) Rp 15.840.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp nihil PPh Pasal 21 setahun Rp nihil PPh Pasal 21 sebulan Rp nihil Untuk Mahmud: Upah Desember 2011 = 26 x Rp 60.000,00 = Rp 1.560.000,00 Penghasilan neto setahun = 12 x Rp 1.560.000,00 = Rp 18.720.000,00 PTKP (TK) Rp 15.840.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 2.880.000,00 PPh Pasal 21 setahun = 5% X Rp 2.880.000,00 Rp 144.000 PPh Pasal 21 sebulan = Rp 144.000 : 12 Rp 12.000 Form Bukti Potong atas pembayaran upah harian kepada pegawai lepas yang dibayar bulanan adalah 1721A1 sama dengan Form Bukti Potong untuk pegawai tetap.
e. Pembayaran gaji dan remunerasi lain kepada pegawai tetap Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Desember 2011 menggunakan tabel di bawah ini. Iuran JHT 3,7% dari pemberi kerja tidak menambah penghasilan bruto pegawai tetap karena pengenaan PPh Pasal 21 disaat pencairan JHT oleh pegawai yang berhenti
Tanpa bonus tidak disetahunkan Agung Darono Mahardina Affan Nurul Moh.Arief Boy Effendi Total
Terhadap dua pegawai: Moh.Arief dan Boy Efendi dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang umum karena keduanya belum memiliki NPWP sampai akhir tahun pajak. Untuk pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember, selain diperlukan tabel di atas, diperlukan analisis sebagai berikut: Jumlah PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 terdiri dari: 1. PPh Pasal 21 atas bonus dan penghasilan teratur pegawai tetap Rp 2.481.888 2. PPh Pasal 21 atas upah pegawai lepas Rp 12.000 3. PPh Pasal 21 atas imbalan jasa atestasi/audit Rp 100.000 4. PPh Pasal 21 atas hadiah penghargaan Rp 250.000 Total Rp 2.843.888 Jumlah PPh Pasal 21 yang sudah dibayar sampai dengan November 2011 terdiri: 1. PPh Pasal 21 pegawai tetap Rp 5.354.663 2. PPh Pasal 21 pegawai lepas Rp 12.000, Total Rp 5.366.663 Selain PPh Pasal 21 tidak final tersebut, terdapat PPh Pasal 21 final atas pesangon dengan nilai nihil
34
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 0 4 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 5 5 5 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : K r i s S u g i o n o ………………………………
Alamat : J l . T u l i p N o . 2 0 M a l a n g
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Rp.50.000.000………………………….. 0%*) Rp. nihil……………………..
Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan. Rp. ………………………….. ….. % Rp. …………………………..
N a m a : PT Pahala Kencana Transportation…………………………………………………………………………
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap
dipotong di atas bukan merupakan kreditpajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah Agung Darono(6)
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKMALANG (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21(FINAL)
NOMOR : 003/12/2011(2)
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong(5)
1.(1) (2) (3) (4)
2.
JUMLAH
35
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 0 4 - 2 2 2 - 6 6 6 - 0 - 5 5 5 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : D w i A z i z a h
Alamat : S a w o j a j a r N o . 8 M a l a n g
Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian Rp.……………………... 5 % Rp.……………………... Hadiah atau Penghargaan Rp.……………………... *) Rp.……………………... Komisi Petugas Dinas Luar Asuransi Rp.……………………... *) Rp.……………………... Komisi Petugas Penjaja Barang Dagangan Rp.……………………... *) Rp.……………………... Komisi Distributor MLM/direct selling Rp.……………………... *) Rp.……………………... Penarikan dana pada Dana Pensiun Rp.……………………... *) Rp.……………………... Honorarium atau Imbalan lainnya Rp.……………………... *) Rp.……………………... Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli Rp.4.000.000……………………... 50% 5 % Rp. 100.000……………………...
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atasPajak Penghasilan yang terutang untuktahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah
diperhitungkan sebagai kredit pajak dalamSurat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPhOrang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabiladiisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.01
Tanda tangan, nama dan cap
Agung Darono(6)
0 0bukti pemotongan ini baik-baik untuk
N a m a : PT Pahala Kencana Transportation
5 5 - 0- 7 - 5- 4 5 6
Malang, 30 Desember 2011 (4)
Pemotong Pajak (5)
N P W P : 0 1 - 1 2 3
7.
8.
JUMLAH 4.000.000
3.
4.
5.
6.
(5) (6)1.
2.
(1) (2) (3) (4)
Tarif PPh yang dipotongPenghasilan PenghasilanBruto Neto
No. Jenis PenghasilanJumlah Perkiraan
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
NOMOR : 002/12/2011(2)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKMALANG(1)
36
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : G u s S o l e h
Alamat : G r i y a s a n t a F 1 6 M a l a n g
Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian Rp.……………………... 5 % Rp.……………………... Hadiah atau Penghargaan Rp.5.000.000……………………... 6% Rp. 300.000………………... Komisi Petugas Dinas Luar Asuransi Rp.……………………... *) Rp.……………………... Komisi Petugas Penjaja Barang Dagangan Rp.……………………... *) Rp.……………………... Komisi Distributor MLM/direct selling Rp.……………………... *) Rp.……………………... Penarikan dana pada Dana Pensiun Rp.……………………... *) Rp.……………………... Honorarium atau Imbalan lainnya Rp.……………………... *) Rp.……………………... Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli Rp.……………………... …………. % *) Rp.……………………...
Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari :
- Masa Pajak Tahun Kalender1 2 3 4 5 10 11 126 7 8 9
24 Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23) 5,366,663 25 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24) 2,843,887
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27
26 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan) -
25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
25b. Penyetoran dengan SSP
Catatan:
Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan
27 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26) 2,843,887
28 Tahun
38
b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak f) Formulir 1721 – IPenghasilan Tidak Final Penghasilan Final (Disampaikan hanya pada Masa
Pajak Desember)
g) Formulir 1721 – II h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang i) ……………………………(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Tidak Wajib Menyampaikan SPTterjadi perubahan Pegawai Tetap) Tahunan PPh Badan (Disampaikan
hanya pada Masa Pajak Desember)
X PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) Kuasa Wajib Pajak
Nama A g u n g D a r o n o X Langsung dari WP
NPWP 0 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 0 0 0 Melalui Pos
Tanda Tangan Tanggal (dd/mm/yyyy ) Tanggal (dd/mm/yyyy)
2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 20/01/2012
Bagian E – Pernyataan dan Tanda TanganDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah sayaberitahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
Diisi oleh Petugas
SPT Masa Diterima :
Tanda Tangan
X X X
Bagian D – Lampiran
X a) Surat Setoran Pajak 2 lembar
31 Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30) 1 50.000.000 -
30Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah
(5)
29Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus
1 50.000.000 -
(1) (2) (3) (4)
Bagian C – Objek Pajak – FinalNo Golongan Penerima
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20) Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP orang
Halaman ke 1 1 halaman
A.
No NPWP Nama Wajib Pajak
Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal
Pajak
1721 - IDAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) 13 2.849.500
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT 12 900.000
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 11 150.000
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 10 1.799.500
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8) 9
PENGURANGAN :
7. JUMLAH (1 s.d. 6) 7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR 8
990.000
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
6
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA 4
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA 5
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA 3 3.000.000
30.000.000
2. TUNJANGAN PPh 2 0
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT 1
PEREMPUAN KARYAWAN ASING
Administrasi & Umum
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
NPWP PEMOTONG PAJAK
NAMA PEMOTONG PAJAK
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
LAKI-LAKI
Lembar 1 untuk PegawaiLembar 2 untuk Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN RI 2 0 1 1DIREKTORAT JENDERAL PAJAKFOR
MU
LIR
TAH
UN
TA
KW
IM1721 - A1 BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA
50
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 2: Bapak JOKO GUGEL bekerja sebagai manajer keuangan pada PT Garam Yodium. GUGEL menikah dengan YAHUWATI dengan dua anak serta seorang adik kandung yang masih kuliah yang menjadi tanggungannya sepenuhnya. Ny Yahuwati meninggal dunia pada saat melahirkan anak kedua. Berikut ini data penghasilan bulanan Gugel: Rincian penghasilan Gaji Tunjangan anak (setiap anak) Tunjangan isteri Tunjangan jabatan Tunjangan perumahan Makan siang (natura) senilai Biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dibawa pulang kerumah Iuran Dibayar Oleh Pemberi Kerja Premi jaminan kecelakaan kerja Premi jaminan kematian Iuran jaminan hari tua Iuran pension Iuran Dibayar Oleh Pegawai Iuran jaminan hari tua Iuran pension
Rp 10.000.000 Rp 100.000 Rp 250.000 Rp 2.500.000 Rp 1.000.000 Rp 150.000 Rp 500.000 Rp 50.000 Rp 25.000 0,5% x Gaji 1,00% x Gaji 1,00% x Gaji 1,00% x Gaji
Pertanyaan: Perhitungan PPh Pasal 21 dengan alternatif-alternatif sebagai berikut:
• PPh Pasal 21 ditanggung pegawai • PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja • PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak • PPh Pasal 21 di gross up
Jawab: Uraian PPH Pasal 21
Ditanggung pegawai/pemberi
kerja (Rp)
Diberikan dalam bentuk tunjangan
pajak (Rp)
Di gross up (Rp)
Penghasilan bruto Gaji 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tunjangan anak 200.000 200.000 200.000 Tunjangan isteri - - - Tunjangan jabatan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Tunjangan perumahan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Tunjangan pajak - 1.297.083 1.525.981 Iuran yang dibayar pemberi kerja Premi jaminan kecelakaan kerja 50.000 50.000 50.000 Premi jaminan kematian 25.000 25.000 25.000 Jumlah penghasilan bruto 13.775.000 15.072.083 15.300.981 Pengurangan : Biaya jabatan : 5% x Rp 13.775.000= 688.750
51
5% x Rp 15.875.917= 793.796 5% x Rp 16.576.222= 828.811
maximum
500.000
500.000
500.000 Iuran dibayar oleh pegawai Iuran jaminan hari tua 100.000 100.000 100.000 Iuran pension 100.000 100.000 100.000 Jumlah pengurangan 700.000 700.000 700.000 Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun
13.075.000 156.900.000
14.372.083 172.464.996
14.600.981 175.211.772
PTKP* 19.800.000 19.800.000 19.800.000 Penghasilan kena pajak 137.100.000 152.664.996 155.411.772 PPh Pasal 21 setahun : PPh Pasal 21 sebulan : 1/12 x Rp 15.565.000 1/12 x Rp 28.437.750 1/12 x Rp 30.334.667
15.565.000
1.297.083
17.899.600
1.491.633
18.311.766
1.525.981 Tunjangan pajak 1.297.083 1.525.981 PPh Pasal 21 yang harus disetor/ dipotong dari penghasilan pegawai
1.297.083 194.550 -
Catatan: Makan siang dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dibawa pulang kerumah oleh Joko Gugel merupakan kenikmatan (natura) yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam rangka menghitung PPh Badan, sehingga atas natura tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 21 Pemilihan alternatif Perbandingan antara gaji dibawa pulang (take home pay), biaya komersial dan biaya fiskal atas pemberian renumerasi atau penghasilan kepada Joko Gugel, merupakan faktor yang menjadi petimbangan dalam memilih alternatif tersebut.
Uraian Alternatif 1 (Rp)
Alternatif 2 (Rp)
Alternatif 3 (Rp)
Alternatif 4 (Rp)
Take home pay Gaji dan tunjangan *) 13.700.000 13.700.000 14.997.083 15.225.981 Dikurangi : Iuran jaminan hari tua 100.000 100.000 100.000 100.000 Iuran pension 100.000 100.000 100.000 100.000 PPh Pasal 21 1.297.083 1.491.633 1.525.981
Jumlah 14.275.500 14.275.000 15,572.083 15.800.981 Biaya renumerasi (komersial) Biaya fiscal 14.275.000 14.275.000 15,572.083 15.800.981 Ditambah : Iuran jaminan hari tua 150.000 150.000 150.000 150.000 Biaya kendaraan dinas 250.000 250.000 250.000 250.000 PPh pasal 21 1.297.083
Jumlah 14.675.000 15.972.083 15,972.083 16.200.981
52
Selisih biaya fiskal & biaya komersial
400.00 1.697.083 400.000 400.000
Catatan *) Premi jaminan kecelakaan kerja dan Premi jaminan kematian yang dibayar pemberi kerja tidak penah diterima oleh pegawai, melainkan diterima oleh PT Jamsostek (Persero) Ikhtisar dari take home pay, biaya fiskal dan biaya komersial serta selisihnya yang merupakan faktor-faktor penentu pemiihan alternatif dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Uraian Take home pay (Rp)
Biaya fiskal (Rp)
Biaya komersial (Rp)
Selisih biaya fiskal&biaya
komersial (Rp) Ditanggung pegawai 12.202.917 14.275.000 14.675.000 400.000 Ditanggung pemberi kerja 13.500.000 14.275.000 15.972.083 1.697.083 Diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
13.305.450 15,572.083 15.972.083 400.000
Di gross up 13.500.000 15.800.981 16.200.981 400.000 Analisis terhadap tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut: 1. Pilihan dijatuhkan pada Alternatif 4 (di gross up), sebab dari sudut pandang pegawai, gaji yang
dibawa pulang atau take home pay merupakan yang terbesar (Rp 13.500.000) dan perusahaan akan menanggung selisih biaya komersial dengan biaya fiskal yang tidak berbeda dengan alternatif lainnya (Rp 400.000) dan biaya fiskal terbesar sehingga dapat mengurangi PPh badan. Model di gross up sehingga gaji yang dibawa pulang utuh (kecuali dipotong untuk iuran pensiun dan premi Jamsostek yang merupakan kewajiban pribadi pegawai), menyebabkan model ini memberikan daya tarik lebih baik untuk menarik tenaga kerja potensial.
2. Alternatif 2 (PPh ditanggung pemberi kerja) meskipun menunjukan take home pay yang sama (Rp 13.500.000) tidak dipilih sebab selisih biaya komersial dengan biaya fiskal merupakan selisih terbesar yaitu Rp 1.697.083 dan biaya fiskalnya terkecil. Selisih terbesar pada alternatif 2 disebabkan adanya kenikmatan berupa pajak yang di tanggung pemberi kerja sebesar Rp 1.297.083 ditambah dengan iuran jaminan hari tua dan biaya kendaraan dinas yang berjumlah Rp 400.000 sehingga seluruhnya akan berjumlah Rp 1.697.083. Alternatif 2 merupakan alternatif yang tidak disarankan untuk digunakan karena akan menimbulkan koreksi fiskal sebesar Rp 1.697.083 yang berarti ada tambahan PPh badan sekitar 25% x Rp 1.697.083 = Rp 424.270
3. Alternatif 3 (diberikan tunjangan pajak) walau menunjukan take home pay lebih baik namun secara keseluruhan tidak lebih baik dari pada alternatif 4, sehingga alternatif 3 tidak dipilih.
Contoh 3: PT Karir Cemerlang memproduksi sabun colek. Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya, PT Karir Cemerlang mengikuti program Jamsostek dan program pension pada Dana Pensiun Mandiri yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Selama tahun 2009, PT Karir Cemerlang membayar gaji dan imbalan lain antara lain kepada : 1.) Rahmat, sudah ber-NPWP, status kawin menanggung sepenuhnya 2 orang anak kandung dan
seorang adik ipar yang belum bekerja. Rahmat baru mulai bekerja pada PT Karir Cemerlang pada bulan April 2009 dan menjabat sebagai manajer produksi. Sebelumnya ia bekerja pada PT Maju Terus yang karena sesuatu hal pindah kerja ke PT Karir Cemerlang. Dalam bulan Mei 2009 PT Karir Cemerlang telah membayar untuk Rahmat sebagai berikut :
Gaji Rp. 9.500.000 Tunjangan transport Rp. 250.000 Penggantian biaya pengobatan Rp. 1.500.000 Premi asuransi kecelakaan kerja Rp. 45.000 Premi asuransi kematian Rp. 30.000 Iuran THT dibayar pemberi kerja Rp. 200.000
53
Iuran pension dibayar pemberi kerja Rp. 225.000 Rahmat membayar atas tanggungan sendiri : Iuran THT Rp. 100.000 Iuran pension Rp. 125.000
Pertanyaan: PPh Pasal 21 atas penghasilan Rahmat pada bulan Mei 2009!
Jawab: Gaji Rp.9.500.000
Tunjangan transport Rp. 250.000 Penggantian biaya pengobatan Rp.1.500.000 Premi asuransi kecelakaan kerja Rp. 45.000 Premi asuransi kematian Rp. 30.000(+) Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 11.325.000 Pengurang Penghasilan Bruto Biaya Jabatan (5%XRp. 6,325.000) (Maksimal diperkenakan) Rp. 500.000 Iuran THT Rp. 100.000 Iuran pension Rp. 125.000 Jumlah pengurang penghasilan bruto Rp.725.000 (-) Penghasilan Netto sebulan Rp.10.600.000 Penghasilan Netto setahun = 9 X Rp 10.600.000 Rp.95.400.000 PTKP (K/2) Rp.19,800.000(- Penghasilan kena pajak Rp.75.600.000 PPh Pasal 21 terutang selama 9 bulan Rp. 6.340.000 PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp. 704.444 PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Karir Cemerlang pada bulan Mei 2009 adalah sama dengan bulan April 2009 yakni sebesar Rp. 704.444 CATATAN: A.) Sebelum bekerja di PT Karir Cemerlang Rahmat bekerja di PT Maju Terus, tetapi penghasilan netto dan PPh Pasal 21 yang terutang selama di PT Maju Terus tidak diketahui, karena Rahmat tidak menyerahkan rekapitulasi penghasilan dan bukti potong PPh Pasal 21 sehingga diasumsikan Rahmat adalah karyawan yang baru bekerja pada bulan April 2009 di PT Karir Cemerlang dan penghasilan netto nya tidak disetahunkan (tetap 9 bulan). B.) Tanggungan yang diperkenakan adalah 2 orang anak kandung. C.) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009 Tanggal 18 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tanggal 3 Maret 2009 Tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-26/PJ/2009 Tanggal 18 Maret 2009 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2009 Tanggal 4 Maret 2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu, Rahmat tidak berhak mendapat PPh Ditanggung Pemerintah karena jumlah penghasilan brutonya di atas PTKP dan sudah lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu bulan.
2.) Purnama tidak kawin dan tidak menanggung keluarga lainnya bekerja di PT Karir Cemerlang sejak
1 April 2009 sebagai management trainee, lulusan baru dari salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Purnama sudah memiliki NPWP. Pembayaran untuk Purnama pada bulan Juni 2009:
Gaji Rp. 2.250.000 Tunjangan transport Rp. 250.000 Premi asuransi kecelakaan Rp. 12.500 Premi asuransi kematian Rp. 7 .500
54
Iuran THT dibayar pemberi kerja Rp. 40.000 Iuran pensiun dibayar pemberi kerja Rp. 50.000 Chandra membayar atas tanggungan sendiri: Iuran THT Rp. 20.000 Iuran Pensiun Rp. 25.000
Pertanyaan: PPh Pasal 21 atas penghasilan Purnama pada Bulan Juni 2011! Jawab: Gaji Rp. 2.250.000 Tunjangan transport Rp. 250.000 Premi asuransi kecelakaan Rp. 12.500 Premi asuransi kematian Rp. 7.500 (+) Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 2.520.000 Pengurang Penghasilan Bruto Biaya jabatan (5%XRp. 2.520.000) Rp. 126.000 Iuran THT Rp. 20.000 Iuran pensiun Rp 25.000 (+) Jumlah Pengurang Penghasilan Bruto Rp. 171.000 (-) Penghasilan netto sebulan Rp. 2.349.000 Penghasilan netto setahun 9 X Rp. 2.349.000 Rp. 21.141.000 PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000 (-) Penghasilan kena pajak Rp. 5.301.000 PPh Pasal 21 terutang sejak selama 9 bulan Rp. 265.050 PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp. 29.450 PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah Rp. 29.450 CATATAN : A. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009 Tanggal 18 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tanggal 3 Maret 2009 Tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-26/PJ/2009 Tanggal 18 Maret 2009 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2009 Tanggal 4 Maret 2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu, Purnama berhak mendapat PPh Ditanggung Pemerintah karena Purnama: • bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, yaitu industri pengolahan • pekerja dengan jumlah penghasilan bruto di atas PTKP tetapi tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dalam satu bulan. • pekerja yang telah memiliki NPWP
3.) Park Samsung, status kawin menanggung 2 orang anak, ekspatriat dari Korea Selatan datang di
Indonesia 1 Agustus 2009 dan langsung bekerja di PT Karir Cemerlang sebagai manajer teknik untuk jangka waktu 3 tahun. Penghasilan Park Samsung dari PT Karir Cemerlang pada bulan Oktober 2009 sebagai berikut : Gaji USD 7,000 (Kurs Menteri Keuangan USD1= Rp. 8.800) Tunjangan transport Rp. 1.000.000 Bonus Rp. 62.000.000 Pertanyaan: PPh Pasal 21 atas penghasilan Park Samsung pada bulan Oktober 2009!
Jawab: PPh Pasal 21 atas penghasilan rutin gaji dan tunjangan transport
55
Gaji USD 7.000 X Rp. 8.800 Rp. 61.600.000 Tunjangan transport Rp. 1.000.000 (+) Jumlah penghasilan bruto Rp. 62.600.000 Pengurang penghasilan bruto: Biaya jabatan 5% X 62.600.000 = 3.130.000,maksimum Rp 500.000 Penghasilan netto sebulan Rp. 62.100.000
Penghasilan netto 5 bulan Rp 310.500.000 Penghasilan netto disetahunkan 12/5 X Rp. 310.500.000 Rp. 745.200.000 PTKP ( K/2) Rp. 19.800.000 (-) Penghasilan kena pajak Rp. 725.400.000 PPh Pasal 21 terhutang Rp. 162.620.000 PPh Pasal 21 terhutang 5 bulan = 5/12 X 162.620.000 Rp. 67.758.333 PPh Pasal 21 sebulan = 67.758.333 : 5 Rp 13.551.667
Cara penghitungan di atas menghasilkan nilai yang sama dengan cara dibawah ini: Gaji USD 7.000 X Rp. 8.800 X 5 bulan Rp. 308.000.000
Tunjangan transport 5 bulan Rp. 5.000.000 (+) Jumlah penghasilan bruto Rp. 313.000.000 Pengurang penghasilan bruto: Biaya jabatan 5% X 313.000.000,maksimum Rp 2. 500.000 Penghasilan netto 5 bulan Rp 310.500.000 Penghasilan netto disetahunkan 12/5 X Rp. 310.500.000 Rp. 745.200.000 PTKP ( K/2) Rp. 19.800.000 (-) Penghasilan kena pajak Rp. 725.400.000 PPh Pasal 21 terhutang Rp. 162.620.000 PPh Pasal 21 terhutang 5 bulan = 5/12 X 162.620.000 Rp. 67.758.333 PPh Pasal 21 sebulan = 67.758.333 : 5 Rp 13.551.667
PPh Pasal 21 atas THR PPh Pasal 21 atas gaji, tunjangan transport, dan THR. Gaji USD 7.000 X Rp. 8.800 X 5bulan Rp. 308.000.000 Tunjangan transport 5bulan Rp. 5.000.000 (+) Total penghasilan teratur 5bulan Rp. 313.000.000 Bonus Rp. 62.000.000 (+) Jumlah penghasilan bruto Rp. 375.000.000 Pengurang penghasilan bruto Biaya jabatan 5% X 375.000.000 = 18.750.000, maksimum Rp. 2.500.000 (-) Penghasilan netto disetahunkan RP. 807.200.000 ((Rp. 313.000.000 – Rp 2.500.000) X 12/5) + Rp. 62.000.000 PTKP (K/2) Rp. 19.800.000 (-) Penghasilan kena pajak Rp. 787.400.000 PPh Pasal 21 terhutang Rp 181.220.000
PPh Pasal 21 atas THR = Rp. 181.220.000 – Rp. 162.620.000 = Rp. 18.600.000 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pleh PT Karir Cemerlang pada bulan dibayarkannya Bonus adalah sebesar Rp. 13.551.667 + Rp. 18.600.000 = Rp. 32.151.667
CATATAN: Park Samsung merupakan Warga Negara Asing yang baru bekerja pada bagian tahun pajak, sehingga kewajiban pajak subyektifnya baru ada pada bagian tahun pajak berjalan. Atas kondisi ini untuk keperluan perhitungan PPh Pasal 21 penghasilan netonya harus disetahunkan.
4.) Ny Epelina Samosir status kawin mempunyai 2 orang anak, selain sebagai ibu rumah tangga
memiliki pekerjaan sebagai multilevel marketing PT Karir Cemerlang. Suami Ny Epelina yakni Richard Sinaga memiliki usaha agen sembako dan sudah memiliki NPWP. Dalam bulan Mei 2009 PT Karir Cemerlang telah membayar komisi kepada Ny Epelina sebesar Rp. 32.000.000. Jumlah kumulatif komisi yang sudah diterima Ny Epelina per akhir April adalah Rp 47.000.000.
56
Pertanyaan: PPh Pasal 21 atas penghasilan komisi Ny Epelina pada bulan Mei 2009!
Jawab: Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Mei 2009:
Mei 32.000.000 16.000.000 1.320.000 14.680.000 37.360.000 5% 37.360.000 734.000 Jika pada bulan Juni mendapat penghasilan komisi sebesar Rp 50.000.000, hitung PPh Pasal 21 untuk bulan Juni 2009
Penghasilan bruto sebulan Rp.50.000.000 Penghasilan neto = 50% X penghasilan bruto Rp 25.000.000 PTKP sebulan (TK/-) Rp. 1.320.000 (-) Penghasilan kena pajak Rp.23 680.000 Penghasilan kena pajak akumulatif Rp 61.040.000 PPh Pasal 21 terutang 5% X (50.000.000-37.360.000) = 5% X 12.640.000 Rp 632.000 15% X (23.680.000 – 12.640.000) = 15% X 11.040.000 Rp 1.656.000 Jumlah PPh Pasal 21 terutang Rp 2.288.000
Mei 32.000.000 16.000.000 1.320.000 14.680.000 37.360.000 5% 37.360.000 734.000Juni 50.000.000 25.000.000 1.320.000 23.680.000 61.040.000 5% 12.640.000 632.000 15% 11.040.000 2.288.000 CATATAN: A. PTKP hanya untuk WP sendiri sebab suami memiliki usaha dan menanggung rumah tangganya. B. NPWP yang digunakan adalah NPWP suami karena WP hanya memberikan jasa kepada satu pemberi kerja
yaitu PT Karir Cemerlang C. Penghasilan komisi yang diterima WP bersifat kontinyu karena diterima lebih dari sekali selama satu tahun
pajak D. Karena kriteria B, C, dan D terpenuhi maka WP mendapat pengurangan PTKP dari penghasilan neto (50%
penghasilan bruto) untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, dan tarif pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak akumulatif
E. Multilevel marketing merupakan tenaga profesi yang dilakukan oleh bukan pegawai sehingga tidak berhak atas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah
57
5.) Ridwan status kawin belum mempunyai anak (K/0), dalam bulan Juli 2009 menerima upah harian dari PT Karir Cemerlang Rp. 80.000 sehari yang dibayar secara harian. Dalam bulan Juli 2009 Ridwan bekerja selama 20 hari kerja. Pertanyaan: PPh Pasal 21 atas penghasilan Ridwan pada bulan Juli 2009! a.) Upah harian pada hari pertama ! b.) Upah harian pada hari ke-16 (enam belas) ! c.) Upah harian pada hari ke-17 ( tujuh belas) !
Jawab: Penghitungan PPh Pasal 21 atas Ridwan (pegawai tidak tetap upah harian) 1. PPh Pasal 21 pada hari pertama
Penghasilan per hari Rp. 80.000 PPh Pasal 21 = 5% X ( 80.000 – 150.000) nihil
2. PPh Pasal 21 pada hari keenam belas Pada hari keenam belas dalam bulan takwim yang bersangkutan, Ridwan telah menerima penghasilan sebesar Rp.1.440.000, sehingga telah melebihi Rp. 1.320.000. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Ridwan pada hari keenam belas = Tarif 5% X ( jumlah penghasilan bruto – jumlah PTKP harian sebenarnya) =
5% X {1.440.000 – [(17.160.000/360) X 16)]} = 5% X (1.440.000 – 762.667) = 33.867
Berhubung Ridwan tidak memiliki NPWP maka Ridwan tidak mendapatkan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah
3. PPh Pasal 21 pada hari ketujuhbelas Penghasilan per hari Rp. 80.000 PTKP (Rp. 17.160.000/360) Rp. 47.667 (-) Penghasilan terhutang PPh Pasal 21 Rp. 32.333 PPh Pasal 21 terhutang (5% X Rp. 32.333) Rp. 1.617
Berhubung Ridwan tidak memiliki NPWP maka Ridwan tidak mendapatkan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Seandainya Ridwan memiliki NPWP maka Ridwan mendapatkan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah
Contoh 4: PT Anugerah Ilahi (NPWP 01.789.123.4.026.000) dengan alamat di Jalan Padang Panjang 15 Menteng, Jakarta Pusat. Bergerak di bidang usaha perdagangan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Selama tahun 2011 telah melakukan pembayaran gaji,upah,honorium, dan imbalan lainnya kepada : A.) Pembayaran kepada pegawai tetap antara lain :
1.) Ny Rini Hastuti, Jl. Anggrek 77 Slipi Jakarta Barat, status kawin dengan dua anak, bekerja pada PT Anugerah Ilahi sebagai pegawai tetap sejak 1 April 2011. Sebelumnya Ny. Rini Hastuti tidak bekerja. Suami Ny Rini Hastuti adalah seorang pegawai negeri sipil dan memiliki NPWP.04.444.888.4.016 Jumlah penghasilan Ny Rini Hastuti dari bulan April sampai dengan Desember 2011 adalah sebagai berikut :
Gaji pokok Rp.118.000.000 Tunjangan transpor Rp. 2.700.000 Uang lembur Rp. 4.500.000 Penggantian biaya pengobatan Rp. 5.000.000 Premi asuransi kecelakaan kerja Rp. 180.000 Premi asuransi kematian Rp. 120.000 THR Rp. 3.000.000 Iuran THT dibayar pemberi kerja Rp. 450.000
58
Ny Rini Hastuti membayar Iuran THT atas tanggungan sendiri selama April sampai dengan Desember 2011 sebesar RP. 270.000. PPh Pasal 21 yang dipotong PT Anugerah Ilahi atas penghasilan Ny Rini Hastuti telah sesuai dengan PPh yang terhutang.
2.) Suzuki Honda, Jl. Adam 10 Rawa Belong Jakarta Barat, memiliki NPWP, status kawin, menanggung dua anak, bekerja pada PT Anugerah Ilahi sejak tahun 1999. Pada tanggal 1 Mei 2011, berhenti bekerja pada PT Anugerah Ilahi dan pulang ke Jepang. Jumlah penghasilan Obayashi Gumi dari Januari sampai dengan April 2011 sebagai berikut :
Gaji Rp. 100.000.000 Tunjangan transport Rp. 4.000.000 Bonus Rp. 25.000.000
PPh Pasal 21/26 yang dipotong dan disetor telah sesuai dengan PPh Pasal 21/26 yang terutang
3.) Iskandar Muda, Jl. Mawar Berduri 44 Jakarta, NPWP tidak ada, status kawin menanggung dua anak, bekerja pada PT Anugerah Ilahi sejak tahun 1976. Sejak 1 Agustus 2011 Iskandar berhenti bekerja pada PT Anugerah Ilahi karena telah mencapai usia pension dengan mendapat uang pesangon. Jumlah penghasilan Iskandar dari PT Anugerah Ilahi Januari s.d. Juli 2011 adalah :
Gaji Rp. 35.000.000 Tunjangan transport Rp. 3.500.000 Premi asuransi kecelakaan kerja Rp. 315.000 Premi asuransi kematian Rp. 175.000 THR Rp. 5.000.000 Iuran THR dibayar pemberi kerja Rp. 875.000 Iuran THT dibayar sendiri oleh Iskandar Rp. 445.000 Pesangon Rp. 70.000.000
PPh Pasal 21 atas penghasilan selain pesangon yang telah dipotong Rp. 3.599.350. Kekurangan atau kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan selain uang pesangon telah diperhitungkan atau dikembalikan kepada Iskandar. PPh Pasal 21 atas pesangon telah dipotong sesuai ketentuan.
B.) Pembayaran kepada penerima imbalan lain selain pegawai tetap : Pada tahun 2011 PT Anugerah Ilahi telah melakukan pembayaran upah, honorium, komisi, dan imbalan lainnya antara lain kepada : 1.) Lovely, tidak punya NPWP, status kawin menanggung 2 orang anak,mantan pegawai yang
berhenti bekerja sejak 1 Januari 2011 menerima jasa produksi tahun 2010 yang baru dibayar pada Maret 2011 sebesar Rp. 33.000.000 .
2.) Truly, tanpa NPWP, status kawin belum mempunyai anak, bulan Juni 2002 menerima komisi multilevel marketing sebesar Rp. 29.000.000. Suami Truly seorang tentara.
3.) Hero, status kawin menanggung 2 anak kandung, selaku komisaris yang tidak merangkap pegawai tetap, dalam bulan Desember 2011 menerima honorium sebesar Rp 100.000.000 NPWP Hero adalah 07.777.777.7-007.000
4.) Auditya, status bujangan (TK/0), menerima upah harian. Pada bulan Desember 2011 Auditya bekerja pada PT Anugerah Ilahi selama 20 hari kerja, menerima upah harian sebesar Rp 40.000 sehari.
5.) Marry, bukan pegawai, status bujangan (TK/0), bulan September 2011 menerima komisi penjaja barang dagangan yang tidak kontinyu sebesar Rp. 32.000.000
Pertanyaan : Hitung PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang harus dipotong dari masing-masing penerima gaji dan imbalan lainnya tersebut diatas. Jawab:
59
a.) Penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap Ny. Rini Hastuti Gaji pokok Rp118.000.000 Tunjangan transport Rp. 2.700.000 Uang lembur Rp. 4.500.000 Penggantian biaya pengobatan Rp. 5.000.000 Premi asuransi kecelakaan kerja Rp. 180.000 Premi asuransi kematian Rp. 120.000 Penghasilan teratur bruto Rp130.500.000 THR Rp. 3.000.000 (+) Penghasilan bruto total Rp133.500.000 Pengurangan penghasilan bruto Biaya jabatan (5%XRp. 133.500.000), maksimum: Rp. 6.000.000 Iuran THT Rp. 270.000(+) Jumlah pengurangan penghasilan bruto Rp. 6.270.000 (-) Penghasilan netto setahun Rp127.230.000 PTKP (TK/0) Rp. 15.840.000(-) Penghasilan kena pajak Rp111.390.000 PPh Pasal 21 terhutang Rp.11.708.500 PPh Pasal 21 yang telah dipotong Rp.11.708.500 (-) PPh Pasal 21 kurang (lebih) dibayar - Suzuki Honda. Penghitungan PPh Pasal 21 atas bonus, gaji dan tunjangan transport. Gaji Rp. 100.000.000 Tunjangan transport Rp. 4.000.000 (+) Penghasilan teratur bruto Rp. 104.000.000 Bonus Rp. 25.000.000 (+) Penghasilan bruto total Rp. 129.000.000 Pengurangan penghasilan bruto Biaya jabatan (5%XRP.129.000.000), maksimum Rp. 6.000.000 (-) Penghasilan netto Rp. 123.000.000 Penghasilan netto disetahunkan Rp. 319.000.000 PTKP (K/2) Rp. 19.800.000 (-) Penghasilan kena pajak Rp. 299.800.000 PPh Pasal 21 terhutang Rp 44.950.000 Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan transport. Gaji Rp. 100.000.000 Tunjangan transport Rp. 4.000.000 (+) Penghasilan bruto Rp. 104.000.000 Pengurangan penghasilan bruto Biaya jabatan (5%XRp.104.000.000) Rp. 5.200.000 (-) Penghasilan netto Rp. 98.800.000 Penghasilan netto disetahunkan Rp. 296.400.000 PTKP (K/2) Rp. 19.800.000 (-) Penghasilan kena pajak Rp. 276.600.000 PPh Pasal 21 terhutang Rp. 39.150.000 PPh Pasal 21 atas bonus = Rp. 44.950.000 – Rp. 39.150.000 = Rp. 5.800.000 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Suzuki Honda di formulir 1721 AI Gaji Rp. 100.000.000 Tunjangan transport Rp. 4.000.000 (+) Total penghasilan teratur Rp. 104.000.000 Bonus Rp. 25.000.000 (+)
60
Penghasilan Bruto Rp. 129.000.000 Pengurang Biaya jabatan (5%X Rp.129.000.000) maksimal Rp. 6.000.000 (-) Penghasilan netto Rp. 123.000.000 Penghasilan netto disetahunkan Rp. 319.000.000 PTKP (K/2) Rp. 19.800.000 (-) Penghasilan kena pajak Rp. 299.800.000 PPh Pasal 21 setahun Rp. 44.950.000 PPh Pasal 21 terhutang Rp. 18.850.000 PPh Pasal 21 yang telah dipotong Rp. 18.850.000 (-) PPh Pasal 21 kurang (lebih) bayar - Catatan: Suzuki Honda merupakan Warga Negara Asing yang pada bagian tahun pajak meninggalkan Indonesia, sehingga untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 penghasilan nettonya harus disetahunkan terlebih dahulu. Berhubung terdapat penghasilan tidak teratur (bonus), penghitungan PPh Pasal 21 dapat dijelaskan dengan rumus dibawah ini. • Penghitungan penghasilan netto disetahunkan:
( penghasilan Bruto tanpa penghasilan tidak teratur – biaya jabatan atas penghasilan Bruto tanpa penghasilan tidak teratur) X 12/n + ( penghasilan tidak teratur – biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur) Penghasilan netto disetahunkan = bonus + 12/4 X (Penghasilan bruto teratur – pengurangan penghasilan bruto) = 25.000.000 + [12/4 X (104.000.000 – 6.000.000)] = 319.000.000
• Penghitungan PPh Pasal 21 yang terhutang: ( PPh Pasal 21 setahun – PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur) X n/12 + PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Sehingga PPh Pasal 21 yang teratur adalah : ( Rp.44.950.000– Rp. 5.800.000) X 4/12 + Rp. 5.800.000 = Rp.18.850.000
n: masa perolehan penghasilan Iskandar Muda Gaji Rp.35.000.000 Tunjangan transport Rp. 3.500.000 Premi asuransi kecelakaan kerja Rp. 315.000 Premi asuransi kematian Rp. 175.000 (+) Penghasilan bruto Rp.38.990.000 THR Rp. 5.000.000 (+) Penghasilan bruto total Rp.43.900.000 Pengurang penghasilan bruto Biaya jabatan ( 5%X Rp.43.990.000) maksimum Rp. 6.000.000 Iuran THT Rp. 445.000 Pengurang penghasilan bruto total Rp. 6.445.000 (-) Penghasilan netto setahun Rp.37.455.000 PTKP (K/2) Rp.19.800.000 (-) Penghasilan kena pajak Rp.17.655.000 PPh Pasal 21 terhutang Rp. 882.750 PPh Pasal 21 terhutang tanpa NPWP = 120% X Rp 882.750 Rp 1.059.300 PPh Pasal 21 yang telah dipotong Rp. 3.599.350 (-) PPh Pasal 21 kurang (lebih) bayar Rp.(2.540.050) PPh Pasal 21 final atas pesangon Sampai dengan Rp.50.000.000 = nihil 5% X Rp 20.000.000 X 120% = Rp.1.200.000 PPh Pasal 21 final tanpa NPWP = Rp.1.200.000
b). Penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap
1. PPh Pasal 21 yang terhutang oleh Lovely (mantan pegawai)
61
PPh Pasal 21 = 120% X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a X penghasilan bruto = 120% X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a X Rp.33.000.000 = 120% X Rp.1.650.000 = Rp 1.980.000
Sesuai dengan SE-11/PJ.42/1992, saat terutang PPh Pasal 21 atas jasa produksi adalah pada saat pembayaran.
2. PPh Pasal 21 yang terhutang oleh Truly (agen multilevel marketing) Penghasilan bruto sebulan Rp 29.000.000 Penghasilan neto: 50% X Rp 29.000.000 Rp 14.500.000
PTKP sebulan (TK/0) Rp 1.320.000 (-) Penghasilan kena pajak Rp 14.500.000 PPh Pasal 21 terutang Rp 725.000 PPh Pasal 21 terutang tanpa NPWP = 120% x 725.000 Rp 870.000 PTKP tidak dapat sebagai pengurang karena Truly tidak memiliki NPWP
3. PPh Pasal 21 yang terhutang oleh Hero (Komisaris bukan pegawai tetap) PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a X penghasilan bruto
= Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a X Rp 100.000.000 = Rp 10.000.000
4. PPh Pasal 21 yang terhutang oleh Auditya (penerima upah harian) Penghasilan bruto 20 hari Rp 800.000 (masih di bawah Rp 1.320.000) Penghasilan harian Rp 40.000 (masih di bawah Rp 150.000) PPh Pasal 21 terhutang Rp. nihil
5. PPh Pasal 21 yang terhutang oleh Marry (penjaga barang dagangan) PPh Pasal 21 = tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a X 50% X Penghasilan bruto x 120%
= tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a X 50% XRp.32.000.000 x 120% = Rp. 960.000 Marry, bukan pegawai, tidak memiliki NPWP, dan menerima komisi yang tidak kontinyu sehingga
dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a lebih tinggi 20% dan tanpa PTKP Contoh 5: PT. Husada Farma bergerak dibidang usaha perdagangan besar farmasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya PT Husada Farma mengikuti program JAMSOSTEK dan program Dana Pensiun Mandiri yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dalam tahun 2009 telah membayar gaji dan imbalan lain baik kepada pegawai tetap maupun kepada mereka yang bukan pegawai tetap, di antaranya kepada: 1. Anggrainy, status kawin menanggung sepenuhnya 2 orang anak kandung (seorang anak
diantaranya lahir 6 Februari 2009), Ibu Bandung dan seorang adik kandung yang masih kuliah. Anggrainy bekerja pada PT Husada Farma sejak tahun 2008, sejak awal tahun 2009 menduduki jabatan manajer pemasaran. Dalam bulan Februari 2009 PT Husada Farma telah membayar gaji dan imbalannya lain untuk Anggainy sebagai berikut:
Pertanyaan: PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Husada Farma dalam Bulan Februari 2009!
62
2. Pada bulan Maret 2009 Anggrainy mendapat bonus dari PT Husada Farma sebesar Rp.10.000.000 Pertanyaaan: PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas pembayaran bonus tersebut !
3. Terhitung 1 Januari 2009, Anggrainy mendapat kenaikan gaji menjadi Rp 6.000.000 perbulan, namun surat keputusan kenaikan gaji tersebut baru dikeluarkan pada bulan Mei 2009. Pada bulan Mei 2009 Anggrainy menerima uang rapel sebesar Rp 4.000.000 kekurangan gaji bulan Januari sampai dengan April 2009 yang telah dibayar atas dasar gaji lama (Rp 5.000.000 sebulan). Pertanyaan: PPh Pasal 21 atas uang Rapel tersebut, bila pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja,premi asuransi kematian,Iuran THT dan Iuran pension baik yang dibayar pemberi kerja maupun yang dibayar pegawai sendiri tidak ada perubahan (sama dengan yang dibayar bulan Januari 2009) !
4. Dalam bulan April 2009, PT Husada Farma membayar honorarium (jasa konsultan pajak) kepada Indah Sri Rejeki ,M.Ak, NPWP 2.222.333.3-444.000 sebesar Rp.30.000.000 Pertanyaan: PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas honorarium konsultan pajak tersebut !
5. Pada bulan Mei 2003 PT Husada Farma membayar komisi penjualan barang sebesar Rp. 36.000.000 kepada Setiawan Basuki, bukan pegawai, status kawin belum mempunyai anak (TK/0) selaku penjaja barang dagangan. Pertanyaan: PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas komisi tersebut !
Jawaban: 1. PPh Pasal 21 Anggrainy bulan Februari 2009
Gaji Rp.5.000.000 Tunjangan Makan Rp. 750.000 Tunjangan Transpor Rp. 750.000 Premi asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000 Premi asuransi kematian Rp. 30.000 (+) Total penghasilan Bruto Rp. 6.580.000 Pengurang penghasilan bruto Biaya jabatan (5%XRp.6.580.000) Rp 329.000 Iuran THT Rp 125.000 Iuran pension Rp 100.000 (+) Total pengurang penghasilan bruto Rp 554.000 Penghasilan netto sebulan Rp. 6.026.000 Penghasilan netto setahun Rp72.312.000 PTKP (K/2) Rp19.800.000(-) Penghasilan kena pajak Rp.52.512.000 PPh Pasal 21 terhutang setahun Rp. 2.876.800 PPh Pasal 21 terhutang setahun tanpa NPWP = 120% X 2.876.800 Rp 3.452.160 PPh Pasal 21 terhutang sebulan tanpa NPWP Rp 287.680 CATATAN : Tanggungan yang diperkenankan adalah 2 orang yaitu ibu kandung dan 1 anak kandung (tidak termasuk yang lahir pada tahun 2009), dan tidak termasuk adik kandung. Berhubung WP tidak memiliki NPWP maka terhadap WP dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif biasa.
2. PPh Pasal 21 atas pembayaran bonus untuk Anggrainy Penghitungan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan sudah termasuk bonus. Gaji Rp. 60.000.000 Tunjangan transport Rp. 9.000.000 Tunjangan makan Rp. 9.000.000 Premi asuransi kecelakaan kerja Rp. 600.000
63
Premi asuransi kematian Rp. 360.000 (+) Total penghasilan teratur Rp. 78.960.000 Bonus Rp. 10.000.000 (+) Total penghasilan bruto Rp. 88.960.000 Pengurang penghasilan bruto Biaya jabatan 5% X 88.960.000 Rp.4.448.000 Iuran THT Rp.1.500.000 Iuran pension Rp.1.200.000 (+) Total pengurang penghasilan bruto Rp. 7.148.000 (-) Penghasilan netto setahun Rp. 81.812.000 PTKP (K/2) Rp. 19 800.000 (-) Penghasilan kena pajak Rp. 62.012.000 PPh Pasal 21 terutang setahun Rp. 4.301.800 PPh Pasal 21 terutang setahun tanpa NPWP = 120% X 4.301.800 Rp 5.162.160 Maka : PPh Pasal 21 atas bonus = Rp. 5.162.160 – Rp. 3.452.160 = Rp. 1.710.000
3. PPh Pasal 21 atas uang rapel PPh Pasal 21 atas rapel dapat dihitung dengan mengurangkan PPh Pasal 21 setelah kenaikan gaji dengan PPh Pasal 21 sebelum kenaikan gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 setelah kenaikan gaji. Gaji Rp. 6.000.000 Tunjangan transport Rp. 750.000 Tunjangan makan Rp. 750.000 Premi asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000 Premi asuransi kematian Rp. 30.000 (+) Penghasilan bruto Rp7.580.000 Pengurang penghasilan bruto Biaya jabatan Rp.379.000 Iuran THT Rp.125.000 Iuran pension Rp.100.000 (+) Total pengurang penghasilan bruto Rp. 604.000(-) Penghasilan netto sebulan Rp.6.976.000 Penghasilan netto setahun Rp83.712.000 PTKP (K/2) Rp19.800.000(-) Penghasilan kena pajak Rp63.912.000 PPh Pasal 21 terhutang setahun Rp.4.586.800 PPh Pasal 21 terhutang setahun tanpa NPWP = 120% X 4.586.800 Rp 5.504.160 PPh Pasal 21 terhutang sebulan tanpa NPWP Rp. 458.680 PPh Pasal 21 setelah kenaikan gaji (Jan-April) = 4 X Rp. 458.680 = Rp. 1.834.720 PPh Pasal 21 sebelum kenaikan gaji (Jan-April) = 4 X Rp. 287.680 = Rp. 1.150.720 PPh Pasal 21 atas uang rapel = Rp. 684.000 PPh Pasal 21 atas uang rapel sebesar Rp. 684.000 tersebut dipotong oleh PT Husada Farma pada bulan Mei 2009 saat penyerahan uang rapel.
4. PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium jasa konsultan pajak kepada Indah Sri Rejeki = tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a x penghasilan bruto x 50% = 5% x Rp.30.000.000 x 50% = Rp 750.000
5. PPh Pasal 21 atas pembayaran komisi penjualan barang = tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a x penghasilan bruto x 50% = 5% x Rp.36.000.000 x 50% = Rp 900.000
64
Berhubung Setiawan Basuki tidak memiliki NPWP maka PTKP status kawin belum mempunyai anak (TK/0) tidak dapat dikurangkan dan besarnya PPh Pasal 21 dikenakan tarif 20% lebih tinggi sehingga besarnya PPh Pasal 21 adalah = 120% X Rp 900.000 = Rp 1.080.000
CONTOH PEMBUATAN SPT MASA PPh PASAL 22 & BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 22 Contoh 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan pemungut PPh Pasal 22, Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN atas impor barang. Berikut ini adalah kegiatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok beralamat di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta NPWP 07.777.777.7-777.000 sehubungan pemungutan PPh Pasal 22
a. Pada tanggal 2 Juni 2011 menerima pembayaran PPh Pasal 22 dari PT Laris Manis atas impor barang dari India. Alamat PT Laris Manis adalah Kawasan Industri Jababeka Blok A11/11 Cikarang Bekasi. NPWP 01.111.111.1-011.000. PT Laris Manis adalah importir tekstil yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). PT Laris Manis mengimpor 50 yard kain, dengan harga faktur USD 10,000.00 per yard. Total biaya asuransi dan biaya angkut yang berkaitan dengan impor tersebut masing-masing adalah USD 3,000.00 dan USD 7,000.00. Bea masuk yang dibayar oleh PT PT Laris Manis sebesar 5% dari CIF dan bea masuk tambahan sebesar 20% dari CIF. Kurs pada saat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan USD1.00 = Rp 9.000,00
b. Pada tanggal 4 Juni 2011 menerima pembayaran PPh Pasal 22 dari PT Keras Tegak Perkasa (KTP) atas impor kompor gas dari Jepang. PT KTP adalah importir yang tidak mempunyai Angka Pengenal Impor (API) beralamat di Jl. Raya Pasuruan-Malang KM. 10 Malang, NPWP: 01.123.456.7.890.000. PT KTP mengimpor 100 unit kompor dengan harga faktur per unit seharga USD 500.00, total biaya asuransi dan biaya angkut antar-daerah pabean masing-masing 5% dan 10% dari harga faktur. Pungutan pabean lain yang sah adalah Rp 22.500.000,00. Kurs pada saat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan USD 1.00 = Rp 9.000,00.
Diminta: • Buatkan SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Juni 2011 oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. • Buatkan bukti-bukti pemungutan PPh Pasal 22.
Penyelesaian: Sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagai Pemungut PPh Pasal 22 akan menyetorkan PPh Pasal 22 yang dipungut sehari setelah pemungutan pajak dilakukan dan akan menyampaikan SPT Masa secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak. Adapun besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah sebagai berikut: a. Atas impor barang yang dilakukan oleh PT Laris Manis:
Harga faktur (cost) 50 yard x USD 10,000.00/yard USD 500,000.00 Biaya asuransi (insurance) USD 3,000.00 Biaya angkut (freight) USD 7,000.00 Total CIF USD 510,000.00 Bea Masuk (5% x USD 510,000.00) USD 25,500.00 Bea Masuk Tambahan (20% x USD 510,000.00) USD 102,000.00 Nilai impor USD 637,500.00
Nilai impor dalam rupiah:USD 637,500.00 x Rp 9.000,00 = Rp 5.737.500.000,00 PPh Pasal 22 yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai =
2,5% x Rp 5.737.500.000,00 = Rp 143.437.500,00 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menyetorkan pemungutan pajak ini ke Kantor Pos atau Bank Persepsi pada tanggal 3 Juni 2002 dan membuat Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
b. Atas impor barang yang dilakukan oleh PT Keras Tegak Perkasa:
65
Harga faktur (cost) 100 unit x USD 500.00 USD 50,000.00 Biaya asuransi (insurance) 5% x USD 50,000.00 USD 2,500.00 Biaya angkut (freight) 10% x $ 50,000.00) USD 5,000.00 Total CIF USD 57,500.00 CIF dalam rupiah USD 57,500.00 x Rp 9.000,00 Pungutan pabean yang sah
Rp 517.500.000,00 Rp 22.500.000,00
Nilai impor Rp 540.000.000,00 PPh Pasal 22 yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai =
7,5% x Rp 540.000.000,00 = Rp 40.500.000,00 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menyetorkan pemungutan pajak ini ke Kantor Pos atau Bank Persepsi pada tanggal 5 Juni 2002 dan membuat Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
Untuk kepentingan kepraktisan, penyampaian SPT akan digabung dengan pemungutan pajak dari PT Laris Manis yaitu tanggal 9 Juni 2011.
66
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 0 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 0 1 1 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : P T L a r i s M a n i s ………………………
Alamat : Kawasan Industri Jababeka Blok A11/11 Cikarang Kab.Bekasi…………………………………………………………………………
Jenis / Banyaknya Barang : Kain tekstil/50 yard………………………………………………………………………… (4)
……………………………………………………………………………
Nilai Impor : Rp 5.737.500.000………………………………………………………………………… (5)
Pajak Pertambahan Nilai Rp. 5.737.500.000…………………..……. 10 % Rp. 573.750.000…………………..……. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Rp. ….…………………..……. 10 % Rp. ….…………………..…….
Terbilang : Tujuhratus tujuhbelas juta seratus delapanpuluh tujuhribu limaratus Rupiah…………………………………………………………………………………………………………………
Perhatian : 1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas
merupakan pembayaran dimuka atas PPhyang terutang untuk tahun pajak yangbersangkutan. Simpanlah bukti pemungutan -
kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh.
2. Jumlah PPN yang dipungut diatas dapatdiperhitungkan sebagai Pajak Masukansesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabiladiisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.03 NIP 1068378090
Tanda tangan, nama dan cap
R u d i a n t o. (8)
ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai
KPBC : Jakarta Tanjung Priok
- 0 0 0- 7 7 77 7 - 7
PEMUNGUT PAJAK (7)
NPWP : 0 7 7 7 7 - 7
J u m l a h
Jakarta., 4 Juni. 2011. (6)
3.
(5)1.
2.
(1) (2) (3) (4)
NOMOR : 019/06/2011 (2)
No. Jenis Pajak N i l a i I m p o r Tarif Pajak yang dipungut
BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR(Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKJAKARTA TANJUNG PRIOK (1)
68
SPT Normal
SPT Pemberitahuan Ke-
/
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK
NPWP : 0 7 7 7 7 7 7 7 7 - 7 7 7 0 0 0
Nama : K a n t o r P e l a y a n a n B e a & C u k a i T a n
Alamat : P e l a b u h a n T a n j u n g P r i o k J a k a r t
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
Badan Usaha Industri/EksportirPenjualan Barang yang tergolong Sangat MewahPembelian Barang Oleh Bendaharawan/BadanTertentu Yang DitunjukNilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)a. API 5.737.500.000 143.437.500b. Non API 517.500.000 40.500.000Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan UsahaSelain Pertaminaa. SPBU/Agen/Penyalur (Final)b. Pihak lain (Tidak Final)………………………………………………………
6.255.000.000 183.937.500
Coret yang tidak perlu
BAGIAN C. LAMPIRAN
Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk danPertamina/Badan Usaha selain Pertamina).Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak : lembar(Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
X SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebnyak : 1 lembar(Khusus untuk Badan usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
X Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
X Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
Surat Kuasa Khusus.
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya SPT Masa Diterima:beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. X Langsung dari WP
X PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN KUASA/WAJIB PAJAK Melalui Pos
Nama R u d i a n t o 0 9 0 6 2 0 1 1
NPWP 0 4 1 2 3 4 5 6 7 - 1 2 3 0 0 0
Tanda Tangan & Cap Tanggal 0 9 0 6 2 0 1 1 Tanda Tangan
F.1.1.32.02 Lampiran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
7.
8.
*)
2.
3.
4.
5.
1.
6.
7.
5.
1.
2.
3.
Uraian
411122/100
Masa Pajak
Diisi Oleh Petugas
1.2.3.
4.
tahun
6.
Tang
gal
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Formulir ini digunakan untuk melaporkan PemungutanPajak Penghasilan Pasal 22
Tanggal …………………………………… Jakarta, Tanggal 9 Juni 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………… Nama Jelas : RUDIANTO
Tahun Pajak
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Sep Okt Nov DesMei Jun Jul AgsJan Feb Mar Apr
5(SSP)
NPWP
Masa Pajak
NOP
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
SURAT SETORAN PAJAK
71
Contoh 2 PT Pertamina (Persero) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat NPWP: 02.222.222.2.222.000 pada bulan November 2011 melakukan transaksi sebagai berikut: Tanggal Transaksi Nov. 05 Menjual 10.000 liter pertamax ke SPBU milik Desria Hidayani yang beralamat di Jl. Cik Di
Tiro No. 75, NPWP: 04.873.111.3.001.000, dengan harga Rp 9.000,00 per liter. 15 Menjual 50 ton pelumas mesran prima kepada PT Sukses Coal Mining, yang beralamat di
Jl. Ring Road Utara No. 98 Balikpapan, NPWP: 04.712.333.2.541.000, dengan harga Rp 4.400.000,00 per ton. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%.
29 Menjual 100 ton LPG tabung kecil dengan harga per kg Rp 5.000,00 kepada PT Kawan Energi, distributor gas resmi, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 11 Karawaci Tangerang, NPWP: 01.333.222.1.022.000.
Diminta: • Buatlah SPT Masa PPh Pasal 22 Masa November 2011 oleh PT Pertamina (Persero) • Buatlah bukti-bukti pemungutan PPh Pasal 22.
Penyelesaian: Atas pembelian barang (bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas) dari Pertamina dikenakan pemungutan PPh Pasal 22. Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Pertamina (Persero) selama bulan November 201 adalah:
Keterangan Nama WP (Rekanan)SPBU CikDiTiro PT Sukses Coal Mining PT Kawan Energi
Saat terutang PPh 05 November 15 November 29 November Tgl. Penyetoran PPh 10 Desember 10 Desember 10 Desember Tgl. Penyampaian SPT 20 Desember 20 Desember 20 Desember Nilai Pembelian Rp 90.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Dasar Pengenaan Pajak Rp 90.000.000,00 (100%/110%) x Rp
22.000.000,00 = Rp 20.000.000,00
Rp 500.000.000,00
PPh Pasal 22 0,25% x Rp 90.000.000,00 = Rp 225.000,00
0,3% x Rp 20.000.000,00 = Rp
60.000,00
0,3% x Rp 500.000.000,00 = Rp 1.500.000,00
Sifat PPh Final Tidak Final Final
72
X SPT Normal
SPT Pemberitahuan Ke-
1 1 / 2 0 1 1
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK
NPWP : 0 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 0 0 0
Nama : P T P e r t a m i n a ( P e r s e r o )
Alamat : J l . M e d a n M e r d e k a T i m u r J a k a r t a
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
Badan Usaha Industri/EksportirPenjualan Barang yang tergolong Sangat MewahPembelian Barang Oleh Bendaharawan/BadanTertentu Yang DitunjukNilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)a. APIb. Non APIHasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan UsahaSelain Pertaminaa. SPBU/Agen/Penyalur (Final) 590.000.000 1.725.000b. Pihak lain (Tidak Final) 20.000.000 60.000………………………………………………………
610.000.000 1.785.000
Coret yang tidak perlu
BAGIAN C. LAMPIRAN
X Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk danPertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
X Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak : 3 lembar(Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebnyak : lembar(Khusus untuk Badan usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
Surat Kuasa Khusus.
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya SPT Masa Diterima:beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. X Langsung dari WP
X PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN KUASA/WAJIB PAJAK Melalui Pos
Nama C e c e v G o r b a c e v 2 0 1 2 2 0 1 1
NPWP 1 7 0 0 8 0 4 5 1 - 1 1 1 0 0 0
Tanda Tangan & Cap Tanggal 2 0 1 2 2 0 1 1 Tanda Tangan
F.1.1.32.02 Lampiran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
Formulir ini digunakan untuk melaporkan PemungutanPajak Penghasilan Pasal 22
411122/100
411122/401
411122/403
411122/100
Masa Pajak
Diisi Oleh Petugas
1.2.3.
4.
5.
1.
2.
3.
Uraian
1.
6.
7.
7.
8.
*)
2.
3.
4.
5.
73
Penjualan : Minyak Pelumas, LPG, Pertamax(2) dengan tarif 0,3 dan 0,25% dari Penjualan Bruto
*) Setelah dijumlahkan dengan pungutan PPh Pasal 22 atas penjualan produk lainnya, dipindahkan ke kolom 3 pada SPT Masa PPh Pasal 22 **) Setelah dijumlahkan dengan pungutan PPh Pasal 22 atas penjualan produk lainnya, dipindahkan ke kolom 5 pada SPT Masa PPh Pasal 22
NPWP : 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
Nama : PT Pertamina (Persero)
D.1.1.32.02
dst. Jumlah 20.000.000*) 60.000**)
2.3.
1. 04.712.333.2.541.000 PT Sukses Coal Mining 15-Nov-11 20.000.000 60.000
590.000.000*) 1.725.0000 **) JumlahII TIDAK FINAL
2. 01.333.222.1.022.000
dst.3.
PT Kawan Energi 29-Nov-11 500.000.000 1.500.00090.000.000 225.000
(5)
N P W P Nama Pembeli
1. 04.873.111.3.001.000 Desria Hidayani 5-Nov-11I FINAL
(6)(2) (3)
PPh yang dipungut(Rp)
Jumlah Bruto Penjualan(Rp)Pembayaran SSP
Tanggal
(4)
Jakarta, 20 Desember 2011 (3)
Tanda tangan, nama dan cap
Cecev Gorbacev (5)
ATAS PENJUALAN MIGAS OLEH PERTAMINA/BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA
MASA NOVEMBER TAHUN 2011 (1)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN
Pemungut Pajak
No.
(1)
74
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBARDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Untuk Arsip Wajib Pungutatau Pihak lain
: 0 4 8 7 3 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : D e s r i a H i d a y a n i
ALAMAT WP : S P B U J l . T e u k u C i k D i t i r o
……………………………………………………………………………………………………………………………….
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP ……………………………………………………………………………………………………….
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Sep Okt Nov DesMei
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………… Nama Jelas : Yudo Wahyudo
Tanggal …………………………………… Jakarta, Tanggal 29 November 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
77
Contoh 3 PT Segitiga Biru, produsen tepung terigu yang beralamat di Jl. Ir.H.Juanda No.123 Jakarta NPWP: 01.123.222.1.011.000 pada bulan September 2011 membeli komoditi gandum sebagai berikut: Tanggal Transaksi Sep. 05 Membeli 1000 ton terigu dari CV Permata Nusantara yang beralamat di Jl. Cut Mutia No. 75,
NPWP: 03.112.111.3.113.000, dengan harga Rp 11.000.000,00 per ton, termasuk PPN 10 % .
15 Membeli 500 ton dari importer PT Global Trading yang beralamat di Jl. Ring Road Cengkareng No. 98 Jakarta, NPWP: 04.112.113.4.114.000, dengan harga Rp 5.500.000,00 per ton. Harga tersebut termasuk PPN (PPN) 10%.
25 Membeli 1000 ton terigu dari PT Rajawali Nusantara (Persero) yang beralamat di Mega Kuningan No. 25, Jakarta NPWP: 05.112.112.5.115.000, dengan harga Rp 11.000.000,00 per ton, termasuk PPN 10 %
Diminta: • Buatlah SPT Masa PPh Pasal 22 Masa September 2011 • Buatlah bukti-bukti pemungutan PPh Pasal 22.
Penyelesaian: Atas pembelian barang dari pedagang pengumpul oleh badan usaha sektor pertanian dikenakan PPh Pasal 22. Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Segitiga Biru pada saat membeli barang selama bulan September 2011 adalah:
Keterangan Nama WP (Rekanan) CV Permata Nusantara PT Global Trading PT Rajawali Nusantara
Saat terutang PPh 05 September 15 September 25 September Tgl. Penyetoran PPh 10 Oktober 10 Oktober 10 Oktober Tgl. Penyampaian SPT 20 Oktober 20 Oktober 20 Oktober Nilai Pembelian Rp 1.100.000.000,00 Rp 550.000.000,00 Rp 1.100.000.000,00 Dasar Pengenaan Pajak (100%/110%) x Rp
1.100.000.000,00 = Rp 1.000.000.000,00
(100%/110%) x Rp 550.000.000,00 =
Rp 500.000.000,00
(100%/110%) x Rp 1.100.000.000,00 = Rp
1.000.000.000,00 PPh Pasal 22 0,25% x Rp
1.000.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
0,25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
0,25% x Rp 1.000.000.000,00 = Rp
2.500.000,00 Sifat PPh Tidak Final Tidak Final Tidak Final
78
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
Perhatian1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas
merupakan pembayaran di muka atas PPhyang terutang untuk tahun pajak yangbersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutanini baik-baik untuk diperhitungkan sebagaikredit pajak dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabiladiisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.04 Lampiran III.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
(4) (5)
UraianNo.
(1)
1.
2.
(6)
BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)
Nomor : 011/09/2011
Pajak yang Dipungut (Rp)
(2)
Harga (Rp)
Tarif Lebih Tinggi 100%
(Tdk ber-NPWP)
Tarif (%)
(3)
7.
3.
4.
5.
6.
JUMLAH
11.
Pemungut Pajak, (5)
8.
9.
10.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKJAKARTA GAMBIR (1)
Tanda Tangan, Nama dan Cap
Suherman Sukarman(6)
79
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
Perhatian1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas
merupakan pembayaran di muka atas PPhyang terutang untuk tahun pajak yangbersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutanini baik-baik untuk diperhitungkan sebagaikredit pajak dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabiladiisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.04 Lampiran III.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKJAKARTA GAMBIR (1)
BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)
Nomor : 021/09/2011
No. Uraian Harga (Rp)
Tarif Lebih Tinggi 100%
(Tdk ber-NPWP)
Tarif (%) Pajak yang Dipungut (Rp)
(5) (6)
1.
(1) (2) (3) (4)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
JUMLAH
Pemungut Pajak, (5)
Tanda Tangan, Nama dan Cap
Suherman Sukarman(6)
80
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
Perhatian1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas
merupakan pembayaran di muka atas PPhyang terutang untuk tahun pajak yangbersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutanini baik-baik untuk diperhitungkan sebagaikredit pajak dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabiladiisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.04 Lampiran III.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKJAKARTA GAMBIR (1)
BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)
Nomor : 031/09/2011
No. Uraian Harga (Rp)
Tarif Lebih Tinggi 100%
(Tdk ber-NPWP)
Tarif (%) Pajak yang Dipungut (Rp)
(5) (6)
1.
(1) (2) (3) (4)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
JUMLAH
Pemungut Pajak, (5)
Tanda Tangan, Nama dan Cap
Suherman Sukarman(6)
81
X SPT Normal
SPT Pemberitahuan Ke-
0 9 / 2 0 1 1
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK
NPWP : 0 1 1 2 3 2 2 2 1 - 0 1 1 0 0 0
Nama : P T S e g i t i g a B i r u
Alamat : J l . I r . H . J u a n d a N o . 1 2 3 J a k a r t a
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
Badan Usaha Industri/Eksportir 2.500.000.000 6.250.000Penjualan Barang yang tergolong Sangat MewahPembelian Barang Oleh Bendaharawan/BadanTertentu Yang DitunjukNilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)a. APIb. Non APIHasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan UsahaSelain Pertaminaa. SPBU/Agen/Penyalur (Final)b. Pihak lain (Tidak Final)………………………………………………………
2.500.000.000 6.250.000
Coret yang tidak perlu
BAGIAN C. LAMPIRAN
Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk danPertamina/Badan Usaha selain Pertamina).Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak : lembar(Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
X SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebnyak : 1 lembar(Khusus untuk Badan usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
X Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
X Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
Surat Kuasa Khusus.
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya SPT Masa Diterima:beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. X Langsung dari WP
X PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN KUASA/WAJIB PAJAK Melalui Pos
Nama S u h e r m a n S u k a r m a n 2 0 1 0 2 0 1 1
NPWP 1 7 0 4 5 0 0 8 1 - 0 1 1 0 0 0
Tanda Tangan & Cap Tanggal 2 0 1 0 2 0 1 1 Tanda Tangan
F.1.1.32.02 Lampiran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
7.
8.
*)
2.
3.
4.
5.
1.
6.
7.
5.
1.
2.
3.
Uraian
411122/100
Masa Pajak
Diisi Oleh Petugas
1.2.3.
4.
tahun
6.
Tang
gal
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Formulir ini digunakan untuk melaporkan PemungutanPajak Penghasilan Pasal 22
Tanggal …………………………………… Jakarta, Tanggal 10 Oktober 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………… Nama Jelas : Suherman Sukarman
Tahun Pajak
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Sep Okt Nov DesMei Jun Jul AgsJan Feb Mar Apr
5(SSP)
NPWP
Masa Pajak
NOP
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
SURAT SETORAN PAJAK
84
CONTOH PEMBUATAN SPT MASA PPh PASAL 23 & BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 Contoh 1: PT Insan Cendekia adalah perusahaan penerbitan dan percetakan buku-buku beralamat di Jl. Teuku Umar No. 17 Surakarta NPWP: 01.555.444.3.222.000. Pembayaran honorarium dan imbalan lain terkait PPh Pasal 23 selama bulan Juli 2011 adalah sebagai berikut: 1. Membayar bunga pinjaman kepada Bank Mandiri Cabang Surakarta beralamat di Jl. Pangeran
Diponegoro No. 33 Surakarta NPWP: 01.111.111.1.111.000 sebesar Rp 10.000.000,00. 2. Membayar royalti kepada beberapa penulis, yaitu:
Nama Alamat NPWP Jumlah Royalti Diaz Priantara Jl. Satria No.66 Jakarta 04.111.333.1.222.000 Rp 20.000.000,00 Yoga Pamungkas Jl. Merdeka No.100 Bandung Tidak punya Rp 5.000.000,00 Rizka Izzati Jl. Kalimanis No.3 Tangerang 04.222.555.1.333.000 Rp 10.000.000,00
3. Membayar jasa perbaikan mesin cetak yang telah rusak sebesar Rp 5.500.000,00 termasuk PPN kepada PT Maju Lancar Jaya, yang beralamat di Jl. Gedung Hijau No.76 Sunter Jakarta, NPWP: 01.444.555.2.333.000.
4. Membayar fee sebesar Rp 22.000.000,00 termasuk PPN kepada Kantor Akuntan Heliantono & Co., yang beralamat di Jl. TB Simatupang No. 200 Jakarta, NPWP: 04.222.333.2.111.000.
5. Membayar sewa mesin potong & press kepada PT Mandara Indah yang beralamat di Jl. Adisucipto No. 38 Jogjakarta NPWP: 01.111.333.1.555.000 sebesar Rp 66.000.000,00. termasuk PPN
6. Membayar dividen Rp 5.000.000 kepada PT Insan Robbani, NPWP 02.222.222.2.222.000 pemegang 75% saham umum PT Insan Cendekia, yang berasal dari laba ditahan tahun 2010
Diminta: • Buatkan SPT Masa PPh Masa Juli 2011 untuk PT Insan Cendekia. • Buatkan Bukti-bukti Pemotongan PPh Pasal 23, asumsi semua tanggal transaksi 9 Juli Penyelesaian: Sebagai Pemotong Pajak, PT Insan Cendekia harus menyampaikan SPT Masa Juli 2011 paling lambat tanggal 20 Agustus 2011 yang dilampiri dengan Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan SSP. PT Insan Cendekia harus membuat Bukti Pemotongan Pajak pada saat terutangnya PPh Pasal 23 atas: 1. Pembayaran bunga sebesar Rp. 10.000.000,00 kepada Bank Mandiri tidak dipotong pajak karena
penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank merupakan pengecualian dari pengenaan PPh Pasal 23.
2. Pemotongan PPh Pasal 23 untuk masing-masing penulis adalah sebagai berikut: Nama Penghasilan Bruto PPh Pasal 23
Diaz Priantara Rp 20.000.000,00 15% x Rp 20.000.000,00=Rp 3.000.000,00 Yoga Pamungkas Rp 5.000.000,00 2X15% x Rp 5.000.000,00=Rp 1.500.000,00
Karena Yoga Pamungkas tidak memiliki NPWP Rizka Izzati Rp 10.000.000,00 15% x Rp 10.000.000,00=Rp 1.500.000,00
3. Pembayaran imbalan jasa perbaikan mesin: = 2% X 100/110 X Rp 5.500.000,00 = Rp 100.000,00
4. Pembayaran audit fee: = 2% X 100/110 X Rp 22.000.000,00 = Rp 400.000,00
5. Pembayaran sewa mesin: = 2% x 100/110 x Rp 66.000.000,00 = Rp 1.200.000,00
85
6. Pembayaran dividen sebesar Rp. 5.000.000,00 kepada PT Insan Robbani tidak dipotong pajak karena penghasilan kepada pemegang lebih dari 25% saham umum PT Insan Cendekia dan berasal dari laba ditahan merupakan pengecualian dari pengenaan PPh Pasal 23.
86
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
Alamat : J l . S a t r i a N o . 6 6 J a k a r t a
Dividen *)
Bunga **)
Royalti 20.000.000 3.000.000
Hadiah dan penghargaan
Sewa dan Penghasilan lainsehubungan dengan
penggunaan harta ***)
Jasa Teknik, Jasa Manajemen,Jasa Konsultasi dan Jasa Lainsesuai PMK-244/PMK.03/2008 :
a. Jasa Teknik
b. Jasa Manajemen
c. Jasa Konsultan
d. Jasa lain :
1) ……………………………
2) ……………………………
3) ……………………………
4) ……………………………
5) ……………………………
6) ……………………………
****)20.000.000 3.000.000
Terbilang : …Tigajuta Rupiah
Perhatian : Surakarta, 5 Juli 2011 (4)
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23yang dipotong di atas merupakanangsuran atas Pajak Penghasilan yangterutang untuk tahun pajak yang NPWP : 0 1 - 5 5 5 - 4 4 4 - 3 - 2 2 2 - 0 0 0bersangkutan. Simpanlah buktipemotongan ini baik-baik untuk Nama : P T I n s a n C e n d e k i adiperhitungkan sebagai kredit pajak
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah Tanda Tangan, Nama dan Capapabila diisi dengan lengkap danbenar.
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota WP Orang Pribadi.***) Kecuali seswa tanah dan bangunan. Mulyadi
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.
F.1.1.33.06 Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
(6)
Pemotong Pajak (5 )
Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)
15%
PPh yang Dipotong (Rp)
15%
15%
2%
(2) (3) (4) (5)
2%
2%
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Alamat : J l . M e r d e k a N o . 1 0 0 B a n d u n g
Dividen *)
Bunga **)
Royalti 5.000.000 30 1.500.000
Hadiah dan penghargaan
Sewa dan Penghasilan lainsehubungan dengan
penggunaan harta ***)
Jasa Teknik, Jasa Manajemen,Jasa Konsultasi dan Jasa Lainsesuai PMK-244/PMK.03/2008 :
a. Jasa Teknik
b. Jasa Manajemen
c. Jasa Konsultan
d. Jasa lain :
1) ……………………………
2) ……………………………
3) ……………………………
4) ……………………………
5) ……………………………
6) ……………………………
****)5.000.000 1.500.000
Terbilang : …Satujuta limaratus ribu Rupiah
Perhatian : Surakarta, 5 Juli 2011 (4)
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23yang dipotong di atas merupakanangsuran atas Pajak Penghasilan yangterutang untuk tahun pajak yang NPWP : 0 1 - 5 5 5 - 4 4 4 - 3 - 2 2 2 - 0 0 0bersangkutan. Simpanlah buktipemotongan ini baik-baik untuk Nama : P T I n s a n C e n d e k i adiperhitungkan sebagai kredit pajak
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah Tanda Tangan, Nama dan Capapabila diisi dengan lengkap danbenar.
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota WP Orang Pribadi.***) Kecuali seswa tanah dan bangunan. Mulyadi
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.
F.1.1.33.06 Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23yang dipotong di atas merupakanangsuran atas Pajak Penghasilan yangterutang untuk tahun pajak yang NPWP : 0 1 - 5 5 5 - 4 4 4 - 3 - 2 2 2 - 0 0 0bersangkutan. Simpanlah buktipemotongan ini baik-baik untuk Nama : P T I n s a n C e n d e k i adiperhitungkan sebagai kredit pajak
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah Tanda Tangan, Nama dan Capapabila diisi dengan lengkap danbenar.
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota WP Orang Pribadi.***) Kecuali seswa tanah dan bangunan. Mulyadi
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.
F.1.1.33.06 Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
Alamat : J l . G e d u n g H i j a u N o . 7 6 S u n t e r J a k
Dividen *)
Bunga **)
Royalti
Hadiah dan penghargaan
Sewa dan Penghasilan lainsehubungan dengan
penggunaan harta ***)
Jasa Teknik, Jasa Manajemen,Jasa Konsultasi dan Jasa Lainsesuai PMK-244/PMK.03/2008 :
a. Jasa Teknik 5.000.000 100.000
b. Jasa Manajemen
c. Jasa Konsultan
d. Jasa lain :
1) ……………………………
2) ……………………………
3) ……………………………
4) ……………………………
5) ……………………………
6) ……………………………
****)5.000.000 100.000
Terbilang : ………………………Seratusribu Rupiah
Perhatian : Surakarta, 5 Juli 2011 (4)
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23yang dipotong di atas merupakanangsuran atas Pajak Penghasilan yangterutang untuk tahun pajak yang NPWP : 0 1 - 5 5 5 - 4 4 4 - 3 - 2 2 2 - 0 0 0bersangkutan. Simpanlah buktipemotongan ini baik-baik untuk Nama : P T I n s a n C e n d e k i adiperhitungkan sebagai kredit pajak
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah Tanda Tangan, Nama dan Capapabila diisi dengan lengkap danbenar.
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota WP Orang Pribadi.***) Kecuali seswa tanah dan bangunan. Mulyadi
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.
F.1.1.33.06 Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
Alamat : J l . T B S i m a t u p a n g N o . 2 0 0 J a k a r t a
Dividen *)
Bunga **)
Royalti
Hadiah dan penghargaan
Sewa dan Penghasilan lainsehubungan dengan
penggunaan harta ***)
Jasa Teknik, Jasa Manajemen,Jasa Konsultasi dan Jasa Lainsesuai PMK-244/PMK.03/2008 :
a. Jasa Teknik
b. Jasa Manajemen
c. Jasa Konsultan
d. Jasa lain :
1) Jasa atestasi/audit 20.000.000 400.000
2) ……………………………
3) ……………………………
4) ……………………………
5) ……………………………
6) ……………………………
****)20.000.000 400.000
Terbilang : ………………………Empatratus ribu Rupiah
Perhatian : Surakarta, 5 Juli 2011 (4)
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23yang dipotong di atas merupakanangsuran atas Pajak Penghasilan yangterutang untuk tahun pajak yang NPWP : 0 1 - 5 5 5 - 4 4 4 - 3 - 2 2 2 - 0 0 0bersangkutan. Simpanlah buktipemotongan ini baik-baik untuk Nama : P T I n s a n C e n d e k i adiperhitungkan sebagai kredit pajak
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah Tanda Tangan, Nama dan Capapabila diisi dengan lengkap danbenar.
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota WP Orang Pribadi.***) Kecuali seswa tanah dan bangunan. Mulyadi
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.
F.1.1.33.06 Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23yang dipotong di atas merupakanangsuran atas Pajak Penghasilan yangterutang untuk tahun pajak yang NPWP : 0 1 - 5 5 5 - 4 4 4 - 3 - 2 2 2 - 0 0 0bersangkutan. Simpanlah buktipemotongan ini baik-baik untuk Nama : P T I n s a n C e n d e k i adiperhitungkan sebagai kredit pajak
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah Tanda Tangan, Nama dan Capapabila diisi dengan lengkap danbenar.
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota WP Orang Pribadi.***) Kecuali seswa tanah dan bangunan. Mulyadi
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.
F.1.1.33.06 Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP) Tarif (%)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKSURAKARTA(1)
92
X SPT Normal
SPT Pembetulan Ke-
0 7 / 2 0 1 1
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
NPWP : 0 1 5 5 5 4 4 4 3 - 2 2 2 0 0 0
Nama : P T I n s a n C e n d e k i a
Alamat : J l . T e u k u U m a r N o . 1 7 S u r a k a r t a
BAGIAN B. OBJEK PAJAKPPh Pasal 23 yang telah dipotong
Dividen *)Bunga **)Royalti 35.000.000 6.000.000Hadiah dan penghargaanSewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaanharta ***) 60.000.000 1.200.000Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :a. Jasa Teknik 5.000.000 100.000b. Jasa Manajemenc. Jasa Konsultand. Jasa lain :****)
Dividen nihil nihilBunga nihil nihilRoyalti nihil nihilSewa dan Penghasilan lain sehubungan denganpenggunaan harta nihil nihilImbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaandan kegiatan nihil nihilHadiah dan penghargaan nihil nihilPensiun dan pembayaran berkala nihil nihilPremi swap dan transaksi lindung nilai nihil nihilKeuntungan karena pembebasan utang nihil nihilPenjualan harta di Indonesia nihil nihilPremi asuransi/reasuransi nihil nihilPenghasilan dari pengalihan saham nihil nihilPenghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak nihil nihil
nihil nihilTerbilang : …nihil
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. Kecuali sewa tanah dan bangunan.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP. Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.
BAGIAN C. LAMPIRAN
X Surat Setoran Pajak : 3 lembar. 4. Surat Kuasa Khusus.
X Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26l. 5. Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih
X Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarifdan/atau Pasal 26 : 6 lembar. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas SPT Masa Diterima:beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. X Langsung dari WP
X PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui Pos
Nama M u l y a d i 2 0 0 8 2 0 1 1
NPWP 0 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0
Tanda Tangan & Cap Tanggal 2 0 0 8 2 0 1 1 Tanda Tangan
F.1.1.32.03
5.
6.7.8.
tanggal
JUMLAH
1.
2.
411127/100411127/102
411127/105
3.
13.
9.10.11.12.
411124/100
411124/104
2.
411127/100
(1) (2)
Uraian KAP/KJS
411127/102411127/103
411124/104411124/104
(3)411127/101
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
***)
****)
4.
411127/100411127/100411127/100411127/100
411127/104411127/100
PPh yang Dipotong (Rp)
(5)
Perkiraan Penghasilan Neto
(%)(4)
3.
4.5.
JUMLAH
6.
7.
1.
1.
3.2.
2.
Diisi Oleh Petugas
Tang
gal
tanggal bulan tahun
Uraian
(1)
PPh yang Dipotong (Rp)
(4)
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)KAP/KJS
(3)(2)
1.
2.
3.
1.
411124/101411124/102
411124/100411124/103
Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
bulan tahun
DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAKEUANGAN R.I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
DIREKTORAT Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Masa PajakJENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26
93
0 7 / 2 0 1 1
(1)
A. PPH PASAL 23
1 04.111.333.1.222.000 Diaz Priantara 001/07/2011 5 Juli 2011 20.000.000 3.000.000
2 - Yoga Pamungkas 002/07/2011 5 Juli 2011 5.000.000 1.500.000
3 04.222.555.1.333.000 Rizka Izzati 003/07/2011 5 Juli 2011 10.000.000 1.500.000
4 01.444.555.2.333.000 PT Maju Lancar Jaya 004/07/2011 5 Juli 2011 5.000.000 100.000
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………… Nama Jelas : Mulyadi
Tanggal …………………………………… Surakarta, Tanggal 10 Agustus 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Tahun Pajak
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Sep Okt Nov DesMei Jun Jul AgsJan Feb Mar Apr
NOP
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
Masa Pajak
SURAT SETORAN PAJAK 5(SSP)
NPWP
98
Contoh 2: Gatot Sulistyanto, SH NPWP: 04.887.788.4.040.000 selain bekerja di PT Rosalia Indah juga menjalankan Kantor Pengacara di Jl. Malioboro 88 Jogjakarta. Berikut adalah penghasilan yang diperoleh Gatot pada bulan Maret 2011 yang berkaitan dengan PPh Pasal 23. 1. Menerima dividen atas penyertaan saham PT Insan Cendekia sebesar Rp 1.000.000,00. 2. Menerima bunga simpanan sebesar Rp 500.000,00 dari Koperasi Nusa Mandiri NPWP:
04.333.222.1.444.000. 3. Memberikan jasa konsultasi hukum kepada PT Doyan Masalah di Surakarta NPWP:
01.556.655.1.001.000 dengan menerima imbalan sebesar Rp 25.000.000,00. 4. Menerima pembagian sisa hasil usaha dari Koperasi Nusa Mandiri sebesar Rp 500.000,00. 5. Menerima bunga obligasi sebesar Rp 4.000.000,00 dari PT Gilang Gemilang NPWP
01.252.252.1.001.000. PT Gilang Gemilang memiliki obligasi 12% sebanyak 10.000 lembar, nilai nominal per lembar Rp 4.000,00. Obligasi ini tidak pernah diterbitkan di Bursa Efek Indonesia
6. Menerima hadiah penghargaan sebesar Rp 4.000.000,00 dari PT Rosalia Indah NPWP: 04.665.665.4.001.000 atas pengabdian masa kerja 20 tahun.
Diminta: • Analisis pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh Gatot Sulistyanto • Tunjukkan bukti pemotongan pajak yang diperoleh Gatot Sulistyanto Penyelesaian: 1. Penghasilan berupa dividen dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar:
= 10% x Rp 1.000.000,00 =Rp 100.000,00
Karena yang menerima adalah WP orang pribadi dalam negeri, penghasilan berupa dividen dikenakan PPh Final, bukan PPh Pasal 23.
2. Penghasilan berupa bunga simpanan dari Koperasi Nusa Mandiri sebesar Rp 250.000,00, dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar:
= 10% x Rp 500.000,00 = Rp 50.000,00
Meskipun bunga, penghasilan ini dikenakan PPh Final, bukan PPh Pasal 23, karena telah melebihi batas tidak dikenakan pajak yaitu Rp 240.000,00.
3. Penghasilan berupa jasa konsultasi dari PT Doyan Masalah Rp 25.000.000,00 adalah objek pemotongan PPh Pasal 23 sebesar:
= 2% Rp 25.000.000,00 = Rp 500.000,00
4. Penghasilan berupa penerimaan pembagian sisa hasil usaha dari Koperasi Nusa Mandiri sebesar Rp 500.000,00, tidak dikenakan pajak karena merupakan pengecualian dari objek PPh Pasal 23,
5. Penghasilan berupa bunga obligasi dari PT Gilang Gemilang sebesar Rp 4.000.000,00 adalah objek pemotongan PPh Final, bukan pemotongan PPh Pasal 23:
= 15% x Rp 4.000.000,00 = Rp 600.000,00
6. Penghasilan berupa hadiah penghargaan dari PT Rosalia Indah sebesar Rp 4.000.000,00 adalah objek pemotongan PPh Pasal 21, bukan dipotong PPh Pasal 23 karena penerima adalah orang pribadi dan pegawai PT Rosalia Indah. Namun, apabila hadiah penghargaan tersebut diberikan kepada Kantor Pengacara Gatot Sulistyanto dipotong PPh Pasal 23 sebesar
= 15% x Rp 4.000.000,00 = Rp 600.000,00
99
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan PajakLembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
Alamat : J l . M a l i o b o r o N o . 8 8 J o g j a k a r t a
Dividen *)
Bunga **)
Royalti
Hadiah dan penghargaan
Sewa dan Penghasilan lainsehubungan dengan
penggunaan harta ***)
Jasa Teknik, Jasa Manajemen,Jasa Konsultasi dan Jasa Lainsesuai PMK-244/PMK.03/2008 :
a. Jasa Teknik
b. Jasa Manajemen
c. Jasa Konsultan 25.000.000 500.000
d. Jasa lain :
1) ……………………………
2) ……………………………
3) ……………………………
4) ……………………………
5) ……………………………
6) ……………………………
****)25.000.000 500.000
Terbilang : ………………………Limaratus ribu Rupiah
Perhatian : Surakarta, 25 Maret 2011 (4)
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23yang dipotong di atas merupakanangsuran atas Pajak Penghasilan yangterutang untuk tahun pajak yang NPWP : 0 1 - 5 5 6 - 6 5 5 - 1 - 0 0 1 - 0 0 0bersangkutan. Simpanlah buktipemotongan ini baik-baik untuk Nama : P T D o y a n M a s a l a hdiperhitungkan sebagai kredit pajak
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah Tanda Tangan, Nama dan Capapabila diisi dengan lengkap danbenar.
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota WP Orang Pribadi.***) Kecuali seswa tanah dan bangunan. Kumala Wahyuni
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.
F.1.1.33.06 Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK