SPP Kopertis Wilayah IV Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas rahmat dan karunia-Nya Standar Pelayanan Publik Kopertis

Wilayah IV ini dapat tersusun.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa

setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan,

dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat

Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara,

kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk memberikan informasi

kepada pelanggan/stakeholder yang terkait dengan pelayanan

Kopertis Wilayah IV, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu, biaya,

hasil sampai dengan penanganan pengaduan. Selain itu juga untuk

meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan

penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang secara aktif membantu kelancaran Penyusunan Standar

Pelayanan Publik Kopertis Wilayah IV ini. Semoga Standar

Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik

dan konsisten.

Bandung, Juli 2016

Koordinator,

ttd

Abdul Hakim Halim

NIP.195609141986011001

DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR ........................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................ ii

Standar Pelayanan Seksi Akademik dan Kemahasiswaan .................. 1

1. Standar Pelayanan Validasi Ijazah ....................................................... 1

Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan .................................................... 3

2. Standar Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik

Dosen Asisten Ahli dan Lektor ............................................................ 3

3. Standar Pelayanan Rekomendasi Jabatan Akademik Dosen

Lektor Kepala dan Profesor ................................................................. 8

4. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Beasiswa Dosen ............ 14

Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama ..................... 18

5. Standar Pelayanan Alih Bina Perguruan Tinggi Swasta ..................... 18

6. Standar Pelayanan Perubahan Nama Badan Penyelenggara

Perguruan Tinggi Swasta .................................................................... 20

7. Standar Pelayanan Alih Kelola Perguruan Tinggi Swasta .................. 22

8. Standar Pelayanan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Baru ............. 27

9. Standar Pelayanan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta ....... 42

10. Standar Pelayanan Penyelesaian Masalah Perguruan Tinggi Swasta

Tidak Taat Azas .................................................................................. 48

11. Standar Pelayanan Pengembangan Kampus dan Perkuliahan di Luar

domisili ............................................................................................... 51

Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi ........................................... 54

12. Standar Pelayanan Publikasi Informasi .............................................. 54

13. Standar Pelayanan Validasi Perubahan Data Pokok Dosen Pada

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) ................................ 56

14. Standar Pelayanan Validasi Calon Peserta Uji Kompetensi Mahasiswa

Program Studi Kesehatan Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi .... 61

15. Standar Pelayanan Data dan Informasi ............................................... 63

16. Standar Pelayanan Konsultansi ........................................................... 65

17. Standar Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik ................................ 67

18. Standar Pelayanan Validasi Calon Wisudawan .................................. 69

19. Standar Pelayanan Pindah Homebase Dosen Tetap Yayasan ............. 71

Standar Pelayanan Sub Bagian Kepegawaian ...................................... 73

20. Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan

Pegawai Negeri Sipil Golongan III ..................................................... 73

21. Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan

Pegawai Negeri Sipil Golongan IV ..................................................... 76

22. Standar Pelayanan Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non

Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen ...................................... 79

23. Standar Pelayanan Mutasi Dosen Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan

(Dpk) ................................................................................................... 82

24. Standar Pelayanan Mutasi Dosen Pegawai Negeri Sipil ..................... 84

25. Standar Pelayanan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan

(Dpk) ................................................................................................... 86

26. Standar Pelayanan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan

(Dpk) ................................................................................................... 89

21. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat/Golongan Dosen Pegawai

Negeri Sipil Dipekerjakan (Dpk) ........................................................ 91

21. Standar Pelayanan Penetapan Jabatan Akademik Asisten Ahli

dan Lektor ........................................................................................... 93

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Standar Pelayanan

Lampiran 2 Surat Keputusan Maklumat Pelayanan

1

Standar Pelayanan Seksi Akademik dan Kemahasiswaan

STANDAR PELAYANAN

VALIDASI IJAZAH

I. Persyaratan

1. Surat permohonan dari pemohon;

2. Salinan ijazah;

3. Salinan transkrip akademik;

4. Perguruan Tinggi Swasta penerbit Ijazah dan Transkrip

Akademik berada di lingkungan Kopertis Wilayah IV, dan

sudah tidak beroperasi atau ditutup.

II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pemohon Koordinator

Surat Keterangan Validasi Ijazah

Sekretaris Pelaksana

Bidang Akademik, Kemahsiswaan dan Ketenagaan

1 2

3

45

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis kepada

Koordinator;

2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris

Pelaksana;

3. Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan

kepada Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Ketenagaan;

4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas untuk

memproses surat keterangan validasi ijazah;

5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas

menyampaikan surat keterangan validasi ijazah kepada

pemohon.

2

Standar Pelayanan Seksi Akademik dan Kemahasiswaan

III. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 15 hari kerja.

IV. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya.

V. Produk Pelayanan

Surat validasi ijazah.

VI. Penanganan Pengaduan dan Saran

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis

melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis

Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38 Bandung

atau melalui:

Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812

E-mail : [email protected]

3

Standar Pelayanan Seksi Ketenagaan

STANDAR PELAYANAN

PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK

DOSEN ASISTEN AHLI DAN LEKTOR

I. Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

(Rektor/Ketua/Direktur) yang ditujukan kepada

Koordinator Kopertis Wilayah IV;

2. Salinan Surat Keputusan PNS (bagi Dosen PNS Dpk) /

Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen

Tetap Yayasan;

3. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan

Pejabat yang Berwenang (legalisir);

4. Asli DUPAK yang Telah Ditandatangani oleh Pejabat

yang Berwenang;

5. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan

dan Pengajaran dan Bukti Kinerja;

6. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian

dan Bukti Kinerja;

7. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Pada

Masyarakat dan Bukti Kinerja;

8. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang

Tridharma Perguruan Tinggi dan Bukti Kinerja;

9. Salinan Keputusan PAK Terakhir (bila sudah memiliki

Jabatan Fungsional);

10. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir (bila sudah

memiliki pangkat);

11. Salinan Surat Keputusan Pangkat Terakhir;

12. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat

Perguruan Tinggi/Fakultas;

13. Daftar Hadir Anggota Senat;

14. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya

Ilmiah;

15. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah;

4


16. Bukti Unggah Penelitian yang dipublikasikan pada Portal

Jurnal/Perguruan Tinggi/Portal Kopertis/Portal Lainnya;

17. Penilaian Prestasi Kerja dari Pimpinan PTS 1 Tahun

Terakhir;

18. Salinan Surat Keputusan/Surat Keterangan Pemberian

Tugas Belajar/Izin Belajar (Bagi Dosen Yang Telah

Menyelesaikan Studi Lanjut);

19. Salinan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali, (Bagi

Dosen Yang Telah Menyelesaikan Studi Lanjut Dengan

Status Tugas Belajar);

20. Fotocopy Sertifikat Pendidik (Bagi Yang Telah

Memiliki);

21. Kartu NIDN (Print Out dari Laman

http://forlap.dikti.go.id);

22. Salinan Kepala BKN Tentang Penetapan NIP Baru (bagi

Dosen PNS Dpk);

23. Salinan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), bagi

Dosen PNS Dpk;

24. Mata Kuliah/Bidang Keahlian yang Diampu, Karya

Ilmiah Yang Dihasilkan, dan Penempatan (Homebase)

Harus Sesuai dengan Bidang Ilmu Pada Ijazah Terakhir;

25. Pengangkatan Pertama Dosen Dalam Jabatan Akademik :

a. Asisten Ahli : 1) Memiliki Ijazah Magister Atau Yang Sederajat

Dari Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi

Terakreditasi Sesuai Dengan Bidang Ilmu

Penugasan;

2) Pangkat Paling Rendah Penata Muda Tingkat I,

Golongan Ruang III/B Bagi PNS.

b. Lektor :

1) Memiliki Ijazah Doktor Atau Yang Sederajat Dari

Perguruan Tinggi dan/Atau Program Studi


Penugasan;

http://forlap.dikti.go.id/

5


2) Pangkat Paling Rendah Penata, Golongan Ruang

III/C Bagi PNS.

c. Nilai Prestasi Kerja Paling Kurang Bernilai Baik

Dalam 1 Tahun Terakhir;

d. Melaksanakan Tugas Mengajar Paling Singkat 1

Tahun;

e. Mempunyai Paling Sedikit 1 Karya Ilmiah Yang

Dipublikasikan Pada Jurnal Ilmiah Nasional Sebagai

Penulis Pertama;

f. Melaksanakan Paling Sedikit 1 Kegiatan Pengabdian

Kepada Masyarakat;

g. Telah Memenuhi Paling Sedikit 10 Angka Kredit Di

Luar Angka Kredit Ijazah Yang Dihitung Sejak Yang

Bersangkutan Melaksanakan Tugas Sebagai Dosen

Tetap Termasuk Angka Kredit Pendidikan Dan

Pelatihan (Diklat) Prajabatan.

26. Kenaikan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor,

dan Kenaikan Pangkat Dalam Lingkup Jabatan Yang

Sama:

a. Paling Singkat 2 Tahun Menduduki Jabatan Terakhir

Atau Dalam Pangkat Terakhir;

b. Telah Memenuhi Angka Kredit Yang Dipersyaratkan

Baik Secara Kumulatif Maupun Setiap Unsur

Kegiatan Pada Lingkup Jabatan Tersebut :

1) Pendidikan ≥ 45%;

2) Penelitian ≥ 35%;

3) Pengabdian Kepada Masyarakat ≤ 10%;

4) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%.

c. Memiliki Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Dalam

Jurnal Ilmiah Nasional Sebagai Penulis Pertama;

27. Memiliki Kinerja, Integritas, Etika Dan Tata Krama, Serta

Tanggung Jawab Yang Dibuktikan Dengan Berita Acara

Rapat Pertimbangan Senat Fakultas Bagi

Universitas/Institut Atau Senat Perguruan Tinggi Bagi

Sekolah Tinggi/Politeknik Dan Akademi.

6



Pimpinan PTS KoordinatorSekretaris Pelaksana


1 2

3

4

5

Hasil Penilaian Angka Kredit Jabatan

Akademik Dosen Tim Penilai Jabatan Akademik

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Menyampaikan

Surat Permohonan Tertulis Ditujukan Kepada

Koordinator;

2. Koordinator Mendisposisikan Surat Permohonan

Kepada Sekretaris Pelaksana;

3. Sekretaris Pelaksana Mendisposisikan Surat

Permohonan Kepada Kepala Bidang Akademik,

Kemahasiswaan dan Ketenagaan;

4. Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan Dan

Ketenagaan Mendisposisikan Surat Permohonan Kepada

Kepala Seksi Ketenagaan;

5. Pegawai Yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas

Memberikan Berkas Usulan Kepada Tim Penilai Jabatan

Akademik Yang Ditunjuk Untuk Dilakukan Penilaian;

6. Tim Penilai Jabatan Akademik Yang Ditunjuk

Menyampaikan Hasil Penilaian Terhadap Berkas Yang

Diusulkan Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;

7. Pegawai Yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas Membuat

PAK Jabatan Akademik;

8. Pejabat/Pegawai Yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas

Menyampaikan Penetapan Angka Kredit Jabatan

Akademik Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.

7




IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Akademik Asisten

Ahli/Lektor.


Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara

tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator

Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38

Bandung atau melalui:

Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


8


STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI JABATAN AKADEMIK

DOSEN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR

I. Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

(Rektor/Ketua/Direktur) yang ditujukan kepada


2. Salinan Surat Keputusan PNS (bagi Dosen PNS Dpk) /

Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen

Tetap Yayasan;


Pejabat yang Berwenang (legalisir);

4. Asli DUPAK yang Telah Ditandatangani oleh Pejabat

yang Berwenang;

5. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan

Pendidikan dan Pengajaran dan Bukti Kinerja;

6. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan

Penelitian dan Bukti Kinerja;

7. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Pada

Masyarakat dan Bukti Kinerja;

8. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan

Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dan Bukti

Kinerja;

9. Salinan Keputusan PAK Terakhir;

10. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir

11. Salinan Surat Keputusan Pangkat Terakhir;

12. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat

Perguruan Tinggi/Fakultas;

13. Daftar Hadir Anggota Senat;

14. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya

Ilmiah;

15. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah;

16. Hasil Penilaian Peer Review (Sejawat/Sebidang)

Penelitian;

9


17. Bukti Unggah Penelitian yang dipublikasikan pada

Portal Jurnal/Perguruan Tinggi/Portal Kopertis/Portal

Lainnya;

18. Penilaian Prestasi Kerja dari Pimpinan PTS 1 Tahun

Terakhir;

19. Salinan Surat Keputusan/Surat Keterangan Pemberian

Tugas Belajar/Izin Belajar (Bagi Dosen Yang Telah

Menyelesaikan Studi Lanjut);

20. Salinan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali, (Bagi

Dosen Yang Telah Menyelesaikan Studi Lanjut Dengan

Status Tugas Belajar);

21. Fotocopy Sertifikat Pendidik



23. Salinan Kepala BKN Tentang Penetapan NIP Baru (bagi

Dosen PNS Dpk);

24. Salinan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)

dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT),

bagi Dosen PNS Dpk;

25. Mata Kuliah/Bidang Keahlian yang Diampu, Karya

Ilmiah Yang Dihasilkan, dan Penempatan (Homebase)

Harus Sesuai dengan Bidang Ilmu Pada Ijazah Terakhir;;

26. Kenaikan Reguler Jabatan Akademik, Pangkat dan

Loncat Jabatan :

a. Ke Lektor Kepala :

1) Memiliki Ijazah Magister Atau Ijazah

Doktor Yang Sederajat Dari Perguruan

Tinggi Dan/Atau Program Studi


Penugasan. (Khusus Kenaikan Jabatan Ke

Lektor Kepala Secara Loncat Jabatan Harus

Berijazah Doktor);

2) Paling Singkat 2 (Dua) Tahun Menduduki

Jabatan Lektor / Asisten Ahli (Khusus

Loncat Jabatan Dari Asisten Ahli ke Lektor

Kepala);


10


3) Telah Memenuhi Angka Kredit Yang

Dipersyaratkan Baik Secara Kumulatif

Maupun Setiap Unsur Kegiatan Pada

Lingkup Jabatan Tersebut :

1) Pendidikan ≥ 40%;

2) Penelitian ≥ 40%;

3) Pengabdian Kepada Masyarakat ≤

10%;

4) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%.

4) Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan :

a) Memiliki Karya Ilmiah Yang

Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah

Nasional Terakreditasi Atau

Internasional Sebagai Penulis Pertama

Bagi Yang Memiliki Kualifikasi

Akademik Doktor (S3);

b) Memiliki Karya Ilmiah Yang


Internasional Atau Internasional

Bereputasi Sebagai Penulis Pertama

Bagi Yang Memiliki Kualifikasi

Akademik Magister (S2);

c) Memiliki Paling Sedikit 2 Karya

Ilmiah Yang Dipublikasikan Pada

Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi

Sebagai Penulis Pertama (Khusus

Loncat Jabatan Dari Asisten Ahli Ke

Lektor Kepala);

d) Memiliki Karya Ilmiah Yang


Nasional Dan/Atau Internasional

Sebagai Penulis Utama (Khusus

Kenaikan Pangkat Dalam Lingkup

Jabatan Lektor Kepala).

11


b. Ke Guru Besar :

1) Memiliki Ijazah Doktor Atau Yang

Sederajat Dari Perguruan Tinggi dan/Atau

Program Studi Terakreditasi Sesuai Dengan

Bidang Ilmu Penugasan;

2) Paling Singkat 2 (Dua) Tahun Menduduki

Jabatan Lektor Kepala / Lektor (Khusus

Loncat Jabatan Dari Lektor Ke Guru

Besar);

3) Paling Singkat 3 Tahun Setelah

Memperoleh Ijazah Doktor (S3) (Khusus

Kenaikan Jabatan Ke Profesor);

4) Memiliki Pengalaman Kerja Sebagai Dosen

Tetap Paling Singkat 10 Tahun (Khusus

Kenaikan Jabatan Ke Profesor);

5) Telah Memenuhi Angka Kredit Yang

Dipersyaratkan Baik Secara Kumulatif

Maupun Setiap Unsur Kegiatan Pada

Lingkup Jabatan Tersebut :

a) Pendidikan ≥ 35%;

b) Penelitian ≥ 45%;

c) Pengabdian Kepada Masyarakat ≤

10%;

d) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%.

6) Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan :

a) Memiliki Karya Ilmiah Yang


Internasional Bereputasi Sebagai

Penulis Pertama;

b) Memiliki Paling Sedikit 4 Karya

Ilmiah Yang Dipublikasikan Pada

Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi

Sebagai Penulis Pertama (Khusus

Loncat Jabatan Dari Lektor Ke Guru

Besar);

12


c) Memiliki Karya Ilmiah Yang


Nasional Terakreditasi Sebagai Penulis

Utama (Khusus Kenaikan Pangkat

Dalam Lingkup Jabatan Guru Besar).

Memiliki Kinerja, Integritas, Etika Dan Tata Krama,

Serta Tanggung Jawab Yang Dibuktikan Dengan Berita

Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas Bagi

Universitas/Institut Atau Senat Perguruan Tinggi Bagi

Sekolah Tinggi/Politeknik Dan Akademi.


Pimpinan PTS KoordinatorSekretaris Pelaksana


1 2

3

45

Tim PenilaiOperator SIMPAK

Penyampaian Secara

Online ke Direktorat

Jenderal Sumber Daya

Iptek dan Dikti

6

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat

permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator;

2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada

Sekretaris Pelaksana;


kepada Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan

Ketenagaan;

4. Tim penilai jabatan akademik yang ditunjuk

melaksanakan tugas melakukan penilaian angka kredit

13


terhadap berkas yang diusulkan oleh Pimpinan

Perguruan Tinggi Swasta;

5. Tim penilai jabatan akademik yang ditunjuk

menyampaikan hasil penilaian jabatan akademik ke

Operator SIMPAK;

6. Operator SIMPAK menyampaikan secara online melalui

laman pakdikti.go.id ke Direktorat Jenderal Sumber

Daya Iptek dan Dikti.



IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Surat rekomendasi usulan jabatan akademik dosen ke Lektor

Kepala atau Profesor.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


14


STANDAR PELAYANAN

PEMBERIAN REKOMENDASI BEASISWA DOSEN

I. Persyaratan

A. BUDI-Dalam Negeri :

1. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS untuk

Memperoleh Beasiswa Beasiswa Unggulan Dosen

Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya IPTEK

dan DIKTI yang ditujukan kepada Koordinator

Kopertis Wilayah IV;

2. Surat Ijin Belajar dari Pimpinan PTS;

3. Kartu Pendaftaran Beasiswa BUDI-DN Yang

Diunduh Pada Laman http://budi.ristekdikti.go.id;

4. Salinan Surat Keputusan PNS (bagi Dosen PNS Dpk)

/ Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai

Dosen Tetap Yayasan;

5. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2,

Disahkan Pejabat yang Berwenang (legalisir);

6. Salinan Surat Keputusan dan PAK Jabatan Terakhir

(Bagi Yang Memiliki);

7. Batas Usia Penerima Adalah 45 Tahun Untuk S2 Dan

50 Tahun Untuk S3 Terhitung Per Desember Tahun

Berjalan (Dibuktikan Salinan KTP)

8. Surat Perjanjian/Surat Pernyataan Untuk Mengabdi

Ke Perguruan Tinggi Tempat Bekerja Selama 1n+1

Tahun Setelah Selesai Studi;

9. Surat Pernyataan Pelamar Beasiswa Unggulan Dosen


dan DIKTI;

10. Surat Pernyataan Penugasan Beasiswa Unggulan

Dosen Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya

IPTEK dan DIKTI yang ditandatangani Pimpinan;

11. Bukti Formulir Pendaftaran dari PTN Penyelenggara

Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)-DN

Ditjen Sumberdaya IPTEK dan DIKTI;

http://budi.ristekdikti.go.id/

15




13. SK Status/BAN PT Program Studi Pelamar

Ditempatkan di PTS;

B. BUDI-Luar Negeri :

1. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS untuk

Memperoleh Beasiswa Beasiswa Unggulan Dosen


dan DIKTI yang ditujukan kepada Koordinator


2. Surat Ijin Belajar dari Pimpinan PTS;

3. Kartu Pendaftaran Beasiswa BUDI-LN Yang

Diunduh Pada Laman http://budi.ristekdikti.go.id;

4. Salinan Surat Keputusan PNS (bagi Dosen PNS Dpk)

/ Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai

Dosen Tetap Yayasan;

5. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2,

Disahkan Pejabat yang Berwenang (legalisir);

6. Salinan Surat Keputusan dan PAK Jabatan Terakhir

(Bagi Yang Memiliki);

7. Batas Usia Pelamar Tidak Melebihi 47 Tahun Ketika

Mendaftar Beasiswa (Dibuktikan Salinan KTP);

8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pulang Ke Perguruan

Tinggi Asal Di Indonesia Setelah Menyelesaikan

Studi Di Luar Negeri Dan Menjalankan Ikatan Dinas

Sekurang-Kurangnya 2n+1;

9. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa

Lain;

10. Surat Pernyataan Penugasan Beasiswa Unggulan

Dosen Indonesia (BUDI)-DN Ditjen Sumberdaya

IPTEK dan DIKTI yang ditandatangani Pimpinan;

11. Bukti Formulir Pendaftaran Ke PT-LN Yang

Bekerjasama Dengan Ditjen Sumberdaya IPTEK

Dan DIKTI / Melampirkan LOA (Letter Of


http://budi.ristekdikti.go.id/

16


Acceptance) Tanpa Syarat (Unconditional) Dari

Perguruan Tinggi Yang Dituju;



13. SK Status/BAN PT Program Studi Pelamar

Ditempatkan di PTS;


Pimpinan PTS Koordinator

Surat Rekomendasi Beasiswa Dosen



1 2

3

45






kepada Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan

Ketenagaan;


menyiapkan surat rekomendasi beasiswa dosen;


menyampaikan surat rekomendasi beasiswa dosen

kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.


17




IV. Biaya/Tarif


V. Produk pelayanan

Surat rekomendasi beasiswa dosen.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


18

Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama

STANDAR PELAYANAN

ALIH BINA PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)

I. Persyaratan

1. Surat Permohonan/Pengantar dari Pemimpin Perguruan

Tinggi Swasta dan Ketua Badan Penyelenggara (Asli);

2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara (beserta

perubahannya) yang telah disahkan oleh Kemenkumham

(Salinan Pindai Berwarna);

3. SK Ijin Pendirian PTS dari Kementerian Asal (Salinan

Pindai Berwarna);

4. SK Perpanjangan Izin Program Studi dari Kementerian

Asal (Salinan Pindai Berwarna);

5. SK Akreditasi Prodi dari Lembaga Kompeten Asal


6. Surat Pengantar dari Kementerian Asal (Salinan Pindai

Berwarna);

7. Berita Acara dan Daftar Hadir dari Yayasan (Salinan

Pindai Berwarna);

8. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Akademik (Salinan

Pindai Berwarna);

9. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Mahasiswa (Salinan

Pindai Berwarna).

10. Persyaratan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.


Pemohon(Pimpinan PTS) Koordinator


Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi

1 2

3

45

Petugas Melakukan Desk Evaluasi dan

Visitasi

19


1. Ketua Badan Penyelenggara/Pemimpin Perguruan Tinggi

Swasta menyampaikan surat pengantar/permohonan usulan

disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator


2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke

Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV;

3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan

surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang

Kelembagaan dan Sistem Informasi;

4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan desk evaluasi

dan visitasi;

5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat

pertimbangan yang telah disahkan oleh Koordinator

Kopertis Wilayah IV kepada Ketua Badan Penyelenggara

dan Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta.


Maksimal 30 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen

Kelembagaan IPTEK dan DIKTI).

IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Surat rekomendasi/pertimbangan.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


20


STANDAR PELAYANAN

PERUBAHAN NAMA BADAN PENYELENGGARA

PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)

I. Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Ketua Badan Penyelenggara (Asli);

2. Berita Acara dan Daftar Hadir dari Badan Penyelenggara


3. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Perguruan Tinggi


4. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Mahasiswa (Salinan

Pindai Berwarna);

5. Surat Pernyataan di atas materai Rp6.000,- ditandatangani

oleh Ketua Pembina Badan Penyelenggara yang

Bertanggung Jawab Terhadap Perubahan Nama Badan

Penyelenggara (Salinan Pindai Berwarna);

6. Surat Pernyataan Ketua Badan Penyelenggara bermaterai

Rp.6.000,- yang menyatakan (Salinan Pindai Berwarna):

a. Badan Penyelenggara tidak dalam sengketa dengan

pihak mana pun;

b. Tidak terjadi alih kelola dari Badan Penyelenggara

lama ke Badan Penyelenggara baru.

7. PTS Pemohon merupakan PTS yang taat azas;

8. PTS perlu memberikan alasan Perubahan Nama dari Badan

Penyelenggara atau Kemenkumham.

9. Persyaratan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.


Pemohon(Ketua Yayasan) Koordinator



1 2

3

45

Petugas Melakukan Desk Evaluasi dan

Visitasi

21


1. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan

surat pengantar/permohonan usulan disertai berkas

persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis

Wilayah IV;



3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV

mendisposisikan surat permohonan usulan kepada

Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi;

4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan desk evaluasi;


menyampaikan surat pertimbangan yang telah disahkan

oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV kepada Ketua

Badan Penyelenggara PTS dan Pemimpin PTS.



IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan







Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812

Email : [email protected]

22


STANDAR PELAYANAN

ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI SWASTA

I. Persyaratan

1. Surat pengantar/permohonan alih kelola, yang disusun

oleh badan penyelenggara yang akan menerima alih

kelola PTS dialamatkan kepada Koordinator Kopertis

Wilayah IV (Asli);

2. Surat permohonan alih kelola PTS yang disusun oleh

badan penyelenggara yang akan menerima alih kelola

PTS dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan

Iptek dan Dikti;

3. Akta Notaris Pendirian badan Penyelenggara yang akan

mengalihkelolakan PTS, beserta semua perubahan yang

telah dilakukan;

4. Akta Notaris Pendirian badan penyelenggara yang akan

menerima alih kelola PTS, beserta semua perubahan yang

telah dilakukan;

5. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang

pengesahan badan penyelenggara yang akan

mengalihkelolakan PTS sebagai badan hukum;


pengesahan badan penyelenggara yang akan menerima

alih kelola PTS sebagai badan hukum;

7. Semua Surat Keputusan Izin Pendirian PTS dan Surat

Keputusan Izin Pembukaan Prodi pada setiap prodi pada

berbagai program pendidikan PTS yang akan

dialihkelolakan;

8. Akta Notaris tentang:

a. Kesepakatan alih kelola PTS antara badan

penyelenggara yang akan mengalihkelolakan PTS

dengan badan penyelenggara yang menerima alih

kelola PTS; atau

b. Kesepakatan alih kelola PTS antar seluruh anggota

organ-organ badan penyelenggara yang akan

23


mengalihkelolakan PTS dengan seluruh anggota

organ-organ badan penyelenggara yang akan

menerima alih kelola PTS;

9. Sertifikat status lahan kampus PTS yang akan

dialihkelolakan atas nama Badan Penyelenggara yang

menerima alih kelola, atau perjanjian sewa menyewa

lahan;

10. Laporan keuangan badan penyelenggara PTS yang akan

menerima alih kelola;

11. Surat bukti kepemilikan dana badan penyelenggara PTS

yang akan menerima alih kelola;

12. PTS yang dialihkelolakan telah memiliki izin pendirian

PTS dan izin pembukaan setiap prodi pada berbagai

program pendidikan;

13. PTS yang dialihkelolakan telah memiliki status dan

peringkat terakreditasi untuk setiap prodi pada berbagai

program pendidikan dan perguruan tinggi;

14. Domisili PTS yang dialihkelolakan tidak berubah;

15. Nisbah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK

berbanding mahasiswa untuk setiap program studi pada

berbagai program pendidikan terpenuhi, yaitu :

a. 1 : 30 untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal,

dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur

dan perencanaan, teknik kehutanan dan lingkungan,

kesehatan , dan transportasi) ; atau

b. 1 : 45 untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu

humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun

ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan

konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan

komunikasi, hukum, perpustakaan dan

permuseuman, militer, administrasi publik, dan

pekerja sosial);

16. Memiliki statuta PTS yang sah dengan susunan organisasi

dan tata kerja PTS yang terdiri atas 5 (lima unsur, yaitu :

a. Penyusunan kebijakan;

b. Pelaksana akademik;

24


c. Pengawas dan penjaminan mutu;

d. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan

e. Pelaksana administrasi atau tata usaha.

17. Memiliki lahan untuk kampus PTS yang akan

dialihkelolakan berada dalam 1 (satu) hamparan dengan

luas paling sedikit :

a. 10.000 (sepuluh ribu) m2 untuk universitas;

b. 8000 (delapan ribu) m2 untuk Institut;

c. 5000 (lima ribu)m2 untuk sekolah tinggi, politeknik,

atau akademik;

Dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau

Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana

dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna

Bangunan atau Hak Pakai. Dalam hal ini status hak atas

lahan belum atas nama Badan penyelenggara,

diperkenankan membuat perjanjian sewa menyewa lahan

dengan pihak pemegang hak atas lahan, dengan ketentuan:

a. luas lahan sebagaimana disebutkan di atas ;

b. perjanjian sewa menyewa dibuat dihadapan notaris;

c. memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan

tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang han atas

lahan;

d. jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun

sejak Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan dan

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta

Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Perguruan Tinggi Swasta berlaku;

18. Memiliki sarana dan prasarana yang terdiri atas:

a. Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2

per mahasiswa;

b. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per

orang;

c. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4

(empat) m2 per orang;

25


d. Ruang perpustakaan paling sedikit 2000 (dua

ratus)m2 termasuk ruang baca yang harus

dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah

mahasiswa;

e. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per

program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada

program studi;

f. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu)

jurnal dengan volume lengkap untuk setiap program

studi; dan

g. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum

dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program

Studi;

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan.

II. Sistem , Mekanisme, dan Prosedur

Pemohon(Badan Penyelenggara

PTS) KoordinatorSekretaris Pelaksana


1 2

3

45

Tim Ahli Melakukan Desk Evaluasi, Presentasi, Visitasi

dan Surat Perimbangan

1. Ketua Badan Penyelenggara yang akan menerima alih

kelola menyampaikan surat permohonan usulan disertai

berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator




26



mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala

Bidang Kelembagaan dan Sistem informasi;

4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi

membentuk Tim Ahli sesuai arahan Koordinator untuk

melakukan kajian/telaah, evaluasi, dan visitasi;


rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan melalui

mekanisme Rapat Pleno oleh Koordinator Kopertis

Wilayah IV kepada Ketua Badan Penyelenggara yang

akan menerima alih kelola PTS.

III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 20 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen

Kelembagaan IPTEK dan DIKTI)

IV. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

V. Produk Pelayanan

Surat rekomendasi/pertimbangan




Kopertis Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H. H. Mustafa No.

38 Bandung atau melalui:

Telepon : 022-7275630

Faksimili : 022-7207812


27


STANDAR PELAYANAN

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) BARU

I. Persyaratan

1. Surat pengantar/permohonan pendirian PTS oleh Badan

Penyelenggara yang akan mendirikan PTS dialamatkan

kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV (Asli);

2. Surat usul pendirian PTS yang disusun oleh Badan

Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan dialamatkan

kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;

3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS

yang akan didirikan beserta semua perubahan yang

dilakukan;


pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum

dari PTS yang akan didirikan;

5. Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama

Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, atau

perjanjian sewa menyewa lahan;

6. Studi kelayakan pendirian PTS beserta lampiran yang

disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan

didirikan;

7. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari

BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara;

8. Instrumen akreditasi pembukaan prodi dari BAN-PT yang

sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen

Pembukaan Prodi untuk setiap prodi;

9. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara;

10. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi

profesi dari organisasi profesi terkait (bila diisyaratkan

oleh peraturan perundang-undangan).

11. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi dan

perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan

tinggi;

12. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas,

Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan:

28


a. Paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah

Program Sarjana; dan

b. Tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan

prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau

Akademi yang berdomisili di dalam kota atau

kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut,

dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan;

13. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan

sesuai standar nasional pendidikan;

14. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk

setiap program studi pada Program Diploma atau Program

Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan, dengan kualifikasi:

a. paling rendah berijazah Magister atau Magister

Terapan atau Spesialis 1 untuk Program Diploma,

dan Magister atau Spesialis 1 untuk Program Sarjana,

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang

sebidang dengan program studi yang akan didirikan;

b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun

pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang

akan didirikan;

c. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap

selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau

Nomor Induk Dosen Khusus;

e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan /atau bukan

pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal

instansi lain; dan

f. bukan Pegawai negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;

15. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga)

orang untuk melayani setiap program studi pada Program

Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk

melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:

a. paling rendah berijazah Diploma Tiga;

29



pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada

PTS yang akan didirikan; dan

c. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat

puluh) jam per minggu;

16. Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:

a. penyusunan kebijakan;

b. pelaksana akademik;

c. pengawas dan penjaminan mutu;

d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan

e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

17. Lahan untuk kampus PTS ayang akan didirikan berada dalam

1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit :

a. 10.000 m2 untuk Universitas;

b. 8000 m2 untuk institut;

c. 5000 m2 untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau

Akademi;

dengan status Hak milik Guna Bangunan atau Hak Pakai

atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan

dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan

atau Hak Pakai. Dalam hal status hak atas lahan belum

atas nama Badan Penyelenggara, diperkenankan membuat

perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang

hak atas lahan, dengan ketentuan:

a. luas lahan sebagaimana disebutkan di atas;

b. perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris;

c. memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan

tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas

lahan;

d. jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun

sejak pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian,

Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi

Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan

Izin Perguruan Tinggi Swasta;

30


18. Menyediakan sarana dan prasarana terdiri atas:


per mahasiswa;


orang;



d. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus)

m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan

sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;



program studi;


jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program

Studi; dan

g. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana

praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan

setiap Program Studi;

h. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang

undangan

19. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Direktorat

Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi.





1 2

3

45



31


1. Ketua Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS

menyampaikan surat permohonan usulan disertai berkas

persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis

Wilayah IV;













akan mendirikan PTS.

IV. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 20 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen


V. Biaya/Tarif


VI. Produk Pelayanan


VII. Penanganan Pengaduan dan Saran





Telepon : 022-7275630

Faksimili : 022-7207812


32


STANDAR PELAYANAN

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU


I. Persyaratan 1. Surat pengantar/permohonan usul penambahan prodi dari

Pemimpin PTS kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV

(Asli);

2. Surat persetujuan penambahan prodi dari Badan

penyelenggara PTS;

3. Surat pertimbangan penambahan prodi dari Senat

Perguruan Tinggi Swasta;

4. Akta Notaris Pendirian Badan penyelenggara dari PTS

yang akan membuka prodi beserta semua perubahan yang

telah dilakukan;

5. Dokumen Keputusan dari puhak yang berwenang tentang

pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan

pembukaan prodi sebagai badan hukum;

6. Surat Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian PTS atau

Perubahan bentuk PTS yang akan menambah prodi;

7. Rencana Strategis dari PTS yang akan menambah prodi;

8. Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen

akreditasi prodi dari BAN-PT/LAM (satu instrumen

akreditasi untuk setiap prodi yang akan ditambahkan)

yang sudah diisi oleh Pemimpin PTS;

9. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi

profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan

oleh peraturan perundang-undangan).

Pembukaan Prodi Baru 1. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas,

Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan atau hasil

perubahan bentuk:

a. paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah


33


b. tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi

pada program Diploma di Politeknik dan/atau


kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan

Sekolah Tinggi yang akan didirikan atau diubah

bentuknya;

c. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan

kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan

tinggi;

d. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk

setiap Program Studi pada Program Diploma dan

Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perudang-undangan, dengan kualifikasi:

1) paling rendah berijazah Magister atau Spesialis 1


sebidang dengan program studi yang akan dibuka;

2) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun


akan memebuka Program Studi;

3) bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap


4) belum memiliki Nomor Induk Dosen

Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah

memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor

Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di

PTS yang akan menambah program studi, sejauh

nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi

yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh)

untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial,

dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok

bidang ilmu pengetahuan alam;

5) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan/atau

bukan pegawai tetap pada satuan administrasi

pangkal instansi lain; lain

34


6) bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara

bagi dosen program studi yang akan dibuka di PTS.

e. Program Studi dikelola oleh Unit Pengelola program

Studi dengan organisasi dan tata kerja yang disusun

dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pembukaan Prodi sebagai penambahan Prodi pada PTS:

1. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi sesuai standar

nasional pendidikan tinggi;

2. Rencana penambahan prodi telah dicantumkan dalam

Rencana Strategis PTS yang bersangkutan;

3. Penambahan program studi pada Program Diploma di

dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, tidak

boleh:

a. menyebabkan jumlah Program Diploma melebihi 10

(sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan

b. tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi

pada Program Diploma di Politeknik dan/atau


kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan

Sekolah Tinggi yang akan menambah program studi;

4. Prodi pada Program Magister atau Program Magister

Terapan dapat diselenggarakan setelah prodi sebidang

pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau

Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat

terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

5. Prodi pada Program Doktor atau Program Doktor Terapan

dapat diselenggarakan setelah prodi sebidang pada

Program Magister atau Program Magister Terapan telah

terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit

B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan;

6. Dalam hal Program Magsiter atau Program Magister

Terapan merupakan Program Magister atau Program

Magister Terapan Multidisiplin, maka paling sedikit 2

35


(dua) prodi relevan pada Program Sarjana atau Program

Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi

dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik

Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan;

7. Dalam hal Program Doktor atau Program Doktor Terapan

merupakan Program Doktor atau Program Doktor Terapan

multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) prodi yang

relevan pada Program Magister atau Magister Terapan

telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling

sedikit 8 atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh

perundang-undangan;

8. Program Profesi dapat diselenggarakan setelah prodi

sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma

Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan

peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan;

9. Kurikulum prodi disusun berdasarkan kompetensi lulusan

sesuai standar nasional pendidikan tinggi;


setiap prodi, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan

perundang-undangan:

Pada Program Diploma dan Program Sarjana dengan

kualifikasi:

a. paling rendah berijazah Magister dalam bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang

dengan program studi yang akan dibuka;

b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan)

tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS

yang akan menambah program studi;



d. belum memiliki Nomor Induk Dosen



36


Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di

PTS yang akan menambah program studi, sejauh

nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi

yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh)

untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial,

dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok

bidang ilmu pengetahuan alam;


Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan/atau

bukan pegawai tetap pada satuan administrasi

pangkal instansi lain; lain

f. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil

Negara bagi dosen program studi yang akan

dibuka di PTS;

Pada Program Magister dan Magister Terapan, dengan

kualifikasi:

a. paling rendah berijazah Doktor dalam bidang


dengan program studi yang akan dibuka;

b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan)


yang akan menambah Program Studi;



d. belum memiliki Nomor Induk Dosen



Induk Dosen Khsusus pada Program Studi lain di

PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh

nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi

Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan

yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh)

untuk kelompok bidang ilmu pengatahuan sosial,

dan 1 (satu) :20 (dua puluh) untuk kelompok

bidang ilmu pengatahuan alam;

37



Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau

bukan pegawai tetap pada satuan adminsitrasi

pangkal instansi lain; dan

f. bukan Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil

Negara bagi Dosen Program Studi yang akan

dibuka di PTS;

Pada Program Doktor dan Doktor Terapan, dengan

kualifikasi :

a. paling rendah berijazah Doktor atau Doktor

Terapan dalam bidang ilmu penegtahuan dan

teknologi yang sebidang dengan program studi

yang akan dibuka;

b. paling sedikit 2 (dua) dosen memiliki jabatan

fungsional Guru Besar dalam bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan

program studi yang akan dibuka;

c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan)


yang akan menambah Program Studi, kecuali

yang berjabatan fungsuinal Guru Besar;

d. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap

selama 40 (empat puluh) jan per minggu;

e. belum memiliki Nomor Induk Dosen











f. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut


38




g. bukan Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil


dibuka di PTS;

Pada Program Profesi dengan kualifikasi :

a. paling rendah berijazah dan bersertifikat profesi

atau berijazah Magister atau Spesialis I dalam

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang

sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;

b. memiliki pengalaman praktek profesi atau

spesialis;























dibuka di PTS;

Pada Program Spesialis dengan kualifikasi :

39


a. paling rendah berijazah dan bersertifikat spesialis

atau berijazah Doktor dalam bidang dalam bidang


dengan Program Studi yang akan dibuka;

b. memiliki pengalaman praktek spesialis paling

sedikit 2 tahun yang dibuktikan dengan surat izin

praktek profesi atau spesialis;























dibuka di PTS;

40



Pemohon(Pimpinan PTS) Koordinator



1 2

3

45



1. Pimpinan PTS (Rektor, Ketua, Direktur) menyampaikan

surat permohonan usulan disertai berkas persyaratan,

ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV;












Wilayah IV kepada pimpinan PTS.

41




IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan







Telepon : 022-7275630

Faksimili : 022-7207812


42


STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN BENTUK


I. Persyaratan

1. Surat pengantar/permohonan perubahan bentuk dari PTS

lama ke PTS baru yang akan dibentuk, yang disusun oleh

Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk

dialamatkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV

(Asli);

2. Surat usul perubahan bentuk dari PTS lama ke PTS baru

yang akan dibentuk, yang disusun oleh badan

penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk

dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek

dan Dikti (Salinan Pindai Berwarna);

3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS

baru yang akan dibentuk, beserta semua perubahan yang

telah dilakukan;

4. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang

pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum

dari PTS baru yang akan dibentuk;

5. Sertifikat status lahan kampus PTS baru yang akan

dibentuk atas nama badan penyelenggara dari PTS baru

yang akan dibentuk, atau perjanjian sewa menyewa lahan


6. Studi kelayakan perubahan PTS beserta lampiran yang

disusun oleh badan penyelenggara dari PTS baru yang

akan dibentuk;

7. Instrumen akreditasi perubahan bentuk dari BAN-PT yang

sudah diisi oleh badan penyelenggara;

8. Instrumen akreditasi pembukaan prodi baru dari BAN-PT

pada PTS baru yang akan dibentuk yang sudah diisi oleh

badan penyelenggara, satu instrumen pembukaan prodi

untuk setiap prodi;

43


9. Laporan keuangan badan penyelenggara dari PTS baru

yang akan dibentuk;

10. Surat bukti kepemilikan dana badan penyelenggara dari

PTS baru yang akan dibentuk;

11. Semua Surat Keputusan Izin Pendirian PTS lama dan

Surat Keputusan Izin Pembukaan Prodi pada PTS lama;

12. Surat kesepakatan dua badan penyelenggara atau lebih

(pengelola PTS) untuk menggabungkan PTS di bawah

pengelola PTS baru baik oleh salah satu badan

penyelenggara atau badan penyelenggara yang baru

dibentuk (akta notaris);

13. Surat Pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi

profesi dari organisasi profesi terkait, apabila disyaratkan

oleh peraturan perundang-undangan.

14. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi dan

perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;

15. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas,

Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan:

a. Paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah


b. Tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan

prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau


kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut,

dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan;

16. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan

sesuai standar nasional pendidikan;


setiap program studi pada Program Diploma atau Program

Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan, dengan kualifikasi:

a. paling rendah berijazah Magister atau Magister

Terapan atau Spesialis 1 untuk Program Diploma,

dan Magister atau Spesialis 1 untuk Program Sarjana,


sebidang dengan program studi yang akan didirikan;

44




akan didirikan;



d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau

Nomor Induk Dosen Khusus;


Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan /atau bukan

pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal

instansi lain; dan

f. bukan Pegawai negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;

18. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga)

orang untuk melayani setiap program studi pada Program

Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk

melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:

a. paling rendah berijazah Diploma Tiga;


pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada

PTS yang akan didirikan; dan

c. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat

puluh) jam per minggu;

19. Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur,

yaitu:

a. penyusunan kebijakan;

b. pelaksana akademik;

c. pengawas dan penjaminan mutu;

d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan

e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

20. Lahan untuk kampus PTS ayang akan didirikan berada

dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit :

a. 10.000 m2 untuk Universitas;

b. 8000 m2 untuk institut;

c. 5000 m2 untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau

Akademi;

45


dengan status Hak milik Guna Bangunan atau Hak Pakai

atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan

dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan

atau Hak Pakai. Dalam hal status hak atas lahan belum

atas nama Badan Penyelenggara, diperkenankan membuat

perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang

hak atas lahan, dengan ketentuan:

1) luas lahan sebagaimana disebutkan di atas;

2) perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris;

3) memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan

tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak

atas lahan;

4) jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun

sejak pengesahan Rancangan Peraturan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang

Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan

Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

21. Menyediakan sarana dan prasarana terdiri atas:


per mahasiswa;


orang;



d. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2

termasuk ruang baca yang harus dikembangkan

sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;



program studi;


jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program

Studi; dan

46


g. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum

dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program

Studi;

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan

22. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Direktorat

Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi.





1 2

3

45



1. Ketua Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan

perubahan bentuk PTS menyampaikan surat permohonan

usulan disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada












47




mengusulkan perubahan bentuk PTS.



IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

V. Produk Pelayanan Surat rekomendasi/pertimbangan

VI. Penanganan Pengaduan dan Saran Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara




Telepon : 022-7275630

Faksimili : 022-7207812


48


STANDAR PELAYANAN

PENYELESAIAN MASALAH

PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) TIDAK TAAT AZAS

I. Persyaratan

1. Surat pengaduan dari masyarakat/lembaga;

2. Surat Keterangan/Dokumen/Laporan terkait permasalahan

yang dihadapi oleh PTS sebagai berikut:

a. Bagi PTS yang memiliki permasalahan pelaporan PD-

Dikti, menyerahkan dokumen akademik sejumlah

semester yang dilalaikan (Asli).

b. Bagi PTS memiliki permasalahan pada nisbah dosen

tetap, menyerahkan Rencana Penanganan Nisbah

Dosen Tetap terhadap Mahasiswa (Asli).

c. Bagi PTS yang memiliki masalah pelanggaran

akademik, Pimpinan PTS membuat Pernyataan

penghentian Kelas Jauh, Pemindahan Mahasiswa,

pencabutan gugatan dosen/mahasiswa, penghentian

program studi tanpa izin (Asli).

d. Bagi PTS yang memiliki permasalahan

konflik/sengketa hukum, menyerahkan Keputusan

Pengadilan Tertinggi, SK Kemkumham terbaru, Berita

Acara Islah (Legalisir Basah).

3. Pakta Integritas/Surat Pernyataan bahwa tidak akan

mengulangi pelanggaran yang telah terjadi dan siap

menerima segala jenis sanksi dari Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Salinan Pindai

Berwarna).

49



Masyarakat/ Lembaga Koordinator



1 2

3

45

Tim Ahli Melakukan analisis, visitasi, monitoring,

evaluasi dan Klarifikasi

Penyampaian Hasil

Klarifikasi ke Ditjen

Kelembagaan IPTEK

dan Dikti

1. Masyarakat/Lembaga menyampaikan surat pengaduan




3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV mendisposisikan

surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang

Kelembagaan dan Sistem Informasi;


menunjuk Pejabat/pegawai untuk melakukan desk evaluasi,

visitasi, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagai

dasar penyelesaian permasalahan;

5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan hasil

klarifikasi yang telah disahkan oleh Koordinator Kopertis

Wilayah IV kepada Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti.


Maksimal 30 hari kerja (disesuaikan dengan jadwal Ditjen

Kelembagaan IPTEK dan Dikti).

IV. Biaya/Tarif


50


V. Produk Pelayanan







Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


51


STANDAR PELAYANAN

PENGEMBANGAN KAMPUS

DAN PERKULIAHAN DI LUAR DOMISILI

I. Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pemimpin PTS dan Ketua Badan

Penyelenggara PTS (Asli);

2. Dokumen Kerja Sama/Izin dari Pemerintah Daerah

setempat (Salinan Pindai Berwarna);

3. Akta Notaris Yayasan beserta seluruh Perubahannya


4. Surat Pengesahan Akta Notaris Yayasan dari

Kemkumham (Salinan Pindai Berwarna);

5. Surat Rekomendasi dari Pejabat Setempat yang dibubuhi

Meterai Rp.6.000,- (Salinan Pindai Berwarna);

6. Sertifikat Kepemilikan Lahan atas nama yayasan atau

Perjanjian Sewa maksimal 10 Tahun dengan Opsi


7. Rencana Strategis Pengembangan PTS dalam jangka

waktu minimal 5 tahun (Salinan Pindai Berwarna);

8. Studi Kelayakan yang memuat Peta Pendidikan Tinggi di

Wilayah Pengembangannya (Salinan Pindai Berwarna);

9. Pedoman Akademik (Salinan Pindai Berwarna);

10. Sertifikat Akreditasi BAN-PT (Salinan Pindai Berwarna);

11. Daftar Sarana dan Prasarana di Lokasi baru (Salinan

Pindai Berwarna);

12. Peta Lokasi (Salinan Pindai Berwarna);

13. PTS yang akan mengembangan kampus atau

menyelenggarakan perkuliahan di luar domisilili

merupakan PTS yang taat azas;

14. Program studi yang akan diselenggarakan di luar domisili

minimal terakreditasi A.

52



Pengusul (Pimpinan PTS) Koordinator



1 2

3

45

Petugas melakukan desk evaluasi, visitasi, monitoring, evaluasi dan

surat pertimbangan

1. Pemimpin PTS menyampaikan surat klarifikasi





mendisposisikan surat permohonan usulan kepada

Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi;


menunjuk Pejabat/pegawai untuk melakukan desk

evaluasi, visitasi, Monitoring dan Evaluasi;


pertimbangan yang telah disahkan oleh Koordinator

Kopertis Wilayah IV kepada Ketua Pemimpin

Perguruan Tinggi Swasta yang mengusulkan

pengembangan kampus dan perkuliahan di luar domisili.



IV. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis).

53


V. Produk Pelayanan







Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


54

Standar Pelayanan Seksi Sistem Informasi

STANDAR PELAYANAN

PUBLIKASI INFORMASI

I. Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Pemohon;

2. Draf Publikasi dari Pemohon;

3. Persetujuan Draf Publikasi dari Pimpinan Kopertis

Wilayah IV.



Publikasi tayang pada laman Kopertis IV

Pemohon (Pimpinan PTS) Koordinator


1 2

3

4

5

Petugas melakukan Verifikasi Draft

Publikasi

1. Pemohon menyampaikan surat usulan publikasi

informasi ditujukan kepada Koordinator;




kepada Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi;


memverifikasi draft publikasi;


menayangkan publikasi informasi pada laman resmi

Kopertis Wilayah IV yang beralamat di

http://www.kopertis4.or.id.

55



Maksimal 5 hari kerja;

IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Tayangan informasi pada laman resmi Kopertis Wilayah IV






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


56


STANDAR PELAYANAN

VALIDASI PERUBAHAN DATA POKOK DOSEN PADA

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

(PD DIKTI)

I. Persyaratan

1. Persyaratan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

a. Diangkat sebagai Dosen Tetap Maksimal Berusia

58 Tahun (Permenristekdikti No 2 Tahun 2016);

b. Tidak Berstatus sebagai Pegawai Tetap pada

Instansi Lain, Meliputi:

1) PNS non-dosen (PNS Pemkot/Pemda, POLRI,

TNI, PNS kementerian/lembaga negara selain

PNS dosen);

2) Guru tetap/tidak tetap;

3) Pegawai BUMN;

4) Anggota aktif partai politik dan legislatif

(DPR/MPR/DPRD/DPD);

5) Konsultan, pengacara, notaris, apoteker;

6) Status kemahasiswaannya terdaftar di PD Dikti

untuk lulusan setelah tahun 2002.

c. Dosen Non-PNS

1) KTP terbaru yang masih berlaku

(berwarna/asli /bukan fotokopi);

2) Foto;

3) Surat Keterangan Sehat Rohani;

4) Surat Keterangan Sehat Jasmani;

5) Surat Keterangan Bebas Narkotika;

6) Surat Pernyataan dari Pimpinan PT;

7) Surat Keterangan Aktif Melaksanakan

Tridharma Perguruan Tinggi;

8) Surat Perjanjian Kerja;

9) SK sebagai Dosen Tetap Ketua Yayasan/Ketua

BPH yang memuat hak dan kewajiban antara

calon dosen dan yayasan;

57


10) Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4). Bagi lulusan

PT luar negeri disertakan SK penyetaraan

dari DIKTI/PTN yang ditunjuk DIKTI;

11) Jika memiliki jabatan fungsional, wajib

melampirkan SK Jabatan Fungsional

terakhirnya;

d. Dosen PNS

1) Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4). Bagi Lulusan

PT luar negeri disertakan SK penyetaraannya

yang dikeluarkan oleh DIKTI atau PTN yang

ditunjuk;

2) SK sebagai PNS/CPNS sebagai Dosen Tetap.

2. Persyaratan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

a. Saat diusulkan NIDK, berdasarkan

Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 berusia

paling tinggi:

a. PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa,

Praktisi : 64 Tahun

b. Dosen Purna Tugas selain Profesor : 65 - 69

tahun

c. Profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun;

b. KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli

/bukan fotokopi);

c. Foto;

d. Surat Keterangan Sehat Rohani;

e. Surat Keterangan Sehat Jasmani;

f. Surat Keterangan Bebas Narkotika;

g. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT;

h. Surat Perjanjian Kerja;

i. SK sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja;

j. Surat ijin dari pimpinan instansi induknya

(Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI,

Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama)

atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan

58


tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai

pegawai atau karyawan aktif.

k. Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar

minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun

sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh

pimpinan perguruan tinggi.

l. Dosen asing :

a. izin kerja di Indonesia;

b. jabatan akademik paling rendah associate

professor; dan

c. paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi

m. Perpanjangan NIDK : Surat Perjanjian Kerja dari

Perguruan Tinggi dan Surat Keterangan Sehat

Jasmani dan Rohani

3. Persyaratan Nomor Urut Pendidik (NUP)

a. KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli

/bukan fotokopi);

b. Foto;

c. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;

d. Surat Keterangan Bebas Narkotika;

e. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT;

f. Surat Perjanjian Kerja;

g. SK sebagai Dosen Kontrak/Tidak Tetap/Instruktur

/Tutor;

h. Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4), bagi lulusan PT luar

negeri disertakan SK penyetaraan dari DIKTI atau

PTN yang ditunjuk DIKTI;

i. Melampirkan SK jabatan fungsional dosen (jika ada);

4. Perubahan Nomor Urut Pendidik (NUP) ke Nomor

Induk Dosen Nasional (NIDN) Sama seperti

mengajukan NIDN.

59


5. Perubahan Data Dosen

a. Data Pokok:

Dokumen penunjang disesuaikan dengan perubahan.

Contoh: (1) Untuk penambahan gelar master, wajib

melampirkan ijazah S2. (2) Untuk perubahan nama,

lampiran KTP atau ijazah. (3) Untuk perubahan

jabatan fungsional, lampiran SK jabatan Fungsional.

b. Pindah Homebase Intra PT (Intern):

a. Dosen Non-PNS dan PNS PTN: SK/surat

penempatan pada program studi dari pimpinan

perguruan tinggi;

b. Dosen PNS DPK : SK/surat mutasi yang

dikeluarkan oleh Kopertis.

c. Pindah Homebase Antar-PT (extern):

a. Surat keterangan/SK lolos butuh dari PT lama;

b. SK Dosen Tetap PT baru yang memuat hak dan

kewajiban antara calon dosen dan yayasan;

c. Surat pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti

Nomor 108/DIKTI/Kep/2001;

d. Rekomendasi Kopertis. Jika berbeda atau

antarkopertis, surat rekomendasi Kopertis harus

dikeluarkan oleh kedua Kopertis tersebut

(Kopertis awal dan tujuan).

6. Klaim Dosen

a. SK Dosen Tetap;

b. Ijazah Lengkap;

c. KTP.

60



Pemohon

Petugas melakukan validasi Dokumen

usulan

Usulan Valid/Tidak Valid

Dikti Approval

1 2

3

1. Pemohon menyampaikan usulan secara online dalam

laman forlap.dikti.go.id;

2. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan verifikasi dan

validasi data secara online dalam laman forlap.dikti.go.id

3. Usulan yang valid menunggu proses approval oleh admin

Dikti.



IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Data valid usulan NIDN, NIDK, NUP beserta perubahan data

pokok lainnya.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


61


STANDAR PELAYANAN

VALIDASI CALON PESERTA UJI KOMPETENSI

MAHASISWA PROGRAM STUDI KESEHATAN PADA

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI)

I. Persyaratan

1. Calon Peserta Uji Kompetensi Harus Terdaftar pada

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);

2. Calon Peserta Uji Kompetensi Harus Berstatus lulus.

3. Program Studi DIII Kebidanan:

a. Beban Studi Minimal 110 SKS untuk Mahasiswa

Reguler;

b. Beban Studi Minimal 80 SKS untuk Mahasiswa

Program Khusus.

4. Program Studi DIII Keperawatan:

a. Beban Studi Minimal 110 SKS untuk Mahasiswa

Reguler;

b. Beban Studi Minimal 98 SKS untuk Mahasiswa

Program Khusus.

5. Program Studi Pofesi Ners:

a. Telah Menyelesaikan Semua Stase Profesi;

b. Beban Studi yang telah diikuti 25-36 SKS.


Pemohon

Petugas melakukan verifikasi dan

validasi usulan

Usulan Valid/Tidak Valid

Admin portal.uk-nakes.org

1 2

3

62


1. Pemohon menyampaikan usulan secara online melalui

uknakes.dikti.go.id dengan menggunakan akun user

milik PTS tersebut;

2. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melakukan verifikasi dan

validasi usulan, selanjutnya pemohon mengonfirmasi

dan mengklarifikasi status calon peserta uji kompetensi

tersebut;

3. Pengajuan usulan yang valid diproses melalui

persetujuan oleh admin portal.uk-nakes.org.



IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Data valid calon peserta uji kompetensi tenaga kesehatan.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


63


STANDAR PELAYANAN

DATA DAN INFORMASI

I. Persyaratan

1. Surat Pengantar dari pimpinan perguruan tinggi swasta

2. Informasi/data yang diminta dalam kewenangan Koordinasi

Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV


Pemohon KoordinatorSekretaris Pelaksana


1 2

3

45

Bagian/Bidang (sesuai data/informasi yang

dibutuhkan)

Petugas Memberikan data

dan Informasi

6

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis

ditujukan kepada Koordinator;

2. Koordinator mendisposisikan kepada Sekretaris

Pelaksana;

3. Sekretaris Pelaksana mendisposisikan kepada Bidang

/Bagian sesuai data/informasi yang dibutuhkan;

4. Bagian/Bidang yang bersangkutan mendisposisikan/

menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk

memberikan data/informasi pelayanan publik;


memberikan data/informasi kepada pemohon.



64


IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Data dan informasi terkait.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


65


STANDAR PELAYANAN

KONSULTASI

I. Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;

2. Materi konsultasi secara jelas;

3. Waktu kunjungan konsultasi;

4. Nomor kontak personal yang dapat dihubungi.




1 2

3

45

Bagian/Bidang (sesuai bahan Konsultansi)

Petugas Pelayanan Konsultansi

6




Pelaksana;



4. Bagian/Bidang yang bersangkutan mendisposisikan/

menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk

memberikan konsultasi;


memberikan konsultasi kepada pemohon.

66




IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Saran, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap

permasalahan yang dikonsultasikan.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


67


STANDAR PELAYANAN

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

I. Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;

2. Nama dan alamat lengkap;

3. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar

pelayanan dan uraian kerugian material atau immaterial

yang diderita;

4. Permintaan penyelesaian yang diajukan;

5. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.


Pengguna Pelayanan (Pengadu) Koordinator



1 2

3

45

Bagian/Bidang (sesuai yang

diadukan)

Petugas Khusus Menangani Pengaduan

6

1. Pengguna Pelayanan (pengadu) menyampaikan surat



Pelaksana;



4. Bagian/Bidang yang bersangkutan

mendisposisikan/menugaskan kepada pejabat/pegawai

khusus untuk menangani pengaduan;

5. Pejabat/pegawai khusus penanganan pengaduan

menindaklanjuti pengaduan yang diterima.

68




IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Tindak lanjut penyelesaian pengaduan terkait permasalahan di

bidang pelayanan publik.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


69


STANDAR PELAYANAN

VALIDASI CALON WISUDAWAN

I. Persyaratan

1. Surat Pengantar/permohonan memberikan sambutan

dalam acara wisuda PTS dari Pimpinan Perguruan Tinggi

Swasta

2. SK nama wisudawan/ti yang ditandatangani oleh rektor

PTS ybs.

3. Soft copy data calon wisudawan/ti dengan format yang

sudah ditetapkan oleh Kopertis Wilayah IV.




1 2

3

45

Petugas melakukan verifikasi data calon

wisudawan/ti




Pelaksana;

3. Sekretaris Pelaksana mendisposisikan kepada Kepala

Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi;


mendisposisikan kepada Kepala Seksi Sistem Informasi;

5. Kepala Seksi Sistem Informasi menunjuk petugas untuk

melakukan validasi data calon wisudawan/ti.

70




IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Validitas data calon wisudawan/ti.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


71


STANDAR PELAYANAN

PINDAH HOMEBASE DOSEN TETAP YAYASAN

I. Persyaratan

1. Surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

(Rektor/Ketua/Direktur);

2. NIDN (print out dari laman http://forlap.dikti.go.id)

sebagai Dosen Tetap;

3. Fotokopi surat lolos butuh dari Pimpinan Perguruan

Tinggi Swasta yang lama;

4. Salinan surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen

Tetap dari Perguruan Tinggi Swasta yang baru;

5. Salinan ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, disahkan

pejabat yang berwenang (cap stempel basah);

6. Salinan surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh

pejabat yang berwenang (apabila ada);

7. Surat pernyataan Dosen Tetap ditandatangani di atas

meterai Rp. 6.000;

8. Fotokopi KTP;

9. Surat rekomendasi dari Kopertis sebelumnya (khusus

pindah homebase lintas Kopertis).


Pemohon Koordinator

Surat Rekomendasi Pindah Homebase Dosen

Tetap yayasan



1 2

3

45

72







kepada Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi;

4. kepala Seksi Sistem Informasi menerima disposisi dan

menunjuk staf untuk melakukan proses lebih lanjut;

5. Staf yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan

surat rekomendasi pindah home base;

6. Staf yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan

surat rekomendasi pindah home base kepada Pimpinan

Perguruan Tinggi Swasta.



IV. Biaya/Tarif


V. Produk pelayanan

Surat rekomendasi pindah homebase dosen tetap yayasan.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


73

Standar Pelayanan Sub Bagian Kepegawaian

STANDAR PELAYANAN

PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III

I. Persyaratan

1. Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi

Swasta;

2. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan sebagai Dosen

Tetap, disahkan pejabat yang berwenang;

3. Printout dalam laman http://forlap.dikti.go.id sebagai

Dosen Tetap Yayasan dan memiliki NIDN;

4. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Awal

(minimal Asisten Ahli dengan angka kredit 100/150)

disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat

yang berwenang;

5. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Akhir

disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat

yang berwenang;

6. Fotokopi ijazah yang dimiliki (S1/D.IV, S2/Sp.1 dan

S3/Sp.2) beserta transkrip, disahkan pejabat yang

berwenang;

7. Melampirkan Fotocopy SK inpassing Jabatan bagi dosen

yang memiliki jabatan fungsional TMT kurang dari 1

Januari 2001;

8. Memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh

melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang

terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu :

a. Lulusan program magister untuk program diploma atau

program sarjana; dan

b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.


74



Koordinator

Petugas menyampaikan

Keputusan Inpassing


Bagian Umum

1 2

3

45

(Pemohon)Pimpinan PTS

1. Pemohon (PTS) menyampaikan surat permohonan tertulis





kepada Bagian Umum;


menyiapkan dokumen inpassing;

5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas untuk

menyampaikan surat keputusan penetapan Inpassing bagi

golongan III/a sampai dengan golongan III/d kepada

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.



IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Surat Keputusan Inpassing Kopertis Wilayah IV (golongan

ruang III/a sampai dengan III/d).

75







Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


76


STANDAR PELAYANAN

PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN IV

I. Persyaratan

1. Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi

Swasta;

2. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan sebagai

Dosen Tetap, disahkan pejabat yang berwenang;

3. Printout dalam laman http://forlap.dikti.go.id sebagai

Dosen Tetap Yayasan dan memiliki NIDN;

4. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Awal

(minimal Asisten Ahli dengan angka kredit 100/150)

disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan

pejabat yang berwenang;

5. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Akhir

disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan


6. Fotokopi ijazah yang dimiliki (S1/D.IV, S2/Sp.1 dan

S3/Sp.2) beserta transkrip, disahkan pejabat yang

berwenang;

7. Melampirkan Fotocopy SK inpassing Jabatan bagi dosen

yang memiliki jabatan fungsional TMT kurang dari 1

Januari 2001;

8. Memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh

melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang

terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu :

1) Lulusan program magister untuk program diploma

atau program sarjana; dan

2) Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.


77



5

Sekretariat Jenderal

Kemristekdikti Biro

Sumber Daya Manusia

(SDM)

KoordinatorSekretaris Pelaksana

Bagian Umum

1 2

3

4


Petugas menyampaikan Surat

Usulan

1. Pemohon (PTS) menyampaikan surat permohonan

tertulis ditujukan kepada Koordinator;




kepada Bagian Umum;


menyiapkan dokumen rekomendasi inpassing;


menyampaikan surat rekomendasi pembuatan Inpassing

bagi golongan IV/a keatas, dikirim ke Sekretariat

Jenderal (Biro Sumber Daya Manusia) Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.


maksimal 10 hari kerja.

IV. Biaya/Tarif


78


V. Produk Pelayanan

Surat usulan Inpassing ditujukan ke Sekretariat Jenderal

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Biro

Sumber Daya Manusia).






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


79


STANDAR PELAYANAN

ALIH JABATAN/TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

NON DOSEN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DOSEN

I. Persyaratan

1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan di atas

meterai Rp6.000,00;

2. Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi yang

dituju;

3. Surat lolos butuh dari Menteri/Pimpinan instansi asal

(serendah-rendahnya Pejabat Eselon II);

4. Surat keterangan rasio dosen dan mahasiswa;

5. Surat keterangan mata kuliah yang akan diampu oleh

dosen yang bersangkutan;

6. Salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir,

disahkan oleh pejabat yang berwenang;

7. Salinan surat keputusan dan penetapan angka kredit

jabatan akademik terakhir, disahkan oleh pejabat yang

berwenang (bila ada);

8. Salinan Ijazah dan transkrip yang dimiliki (S1/DIV,

S2/Sp.1 dan S3/Sp.2),disahkan oleh pejabat yang

berwenang;

9. Salinan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun

terakhir dengan nilai minimal rata – rata baik, yang

disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

10. Surat pernyataan Konduite Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan.

11. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister

dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah

3,00 (tiga koma nol) yang dikeluarkan dari perguruan

tinggi yang program studi bersangkutan terakreditasi

minimal B;

12. Memiliki latar belakang bidang ilmu yang sesuai dengan

bidang ilmu yang akan diampu;

80


13. Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 1 tahun;

14. Untuk yang menduduki jabatan struktural sebagai

Eselon I dan Eselon II, usia paling tinggi 58 (lima puluh

delapan) tahun dan belum memasuki usia pensiun,

dengan ketentuan:

i. Untuk yang memiliki ijazah doktor diberikan jabatan

fungsional Lektor dengan angka kredit 200 (dua

ratus) setelah hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan

Tinggi sebagai dosen tidak tetap dinilai dengan tim

penilai pada perguruan tinggi bersangkutan dan

memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit;

ii. Untuk yang memiliki ijazah magister, diberikan

jabatan fungsional Asisten Ahli dengan angka kredit

150 (seratus lima puluh) setelah hasil pelaksanaan

Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen tidak

tetap dinilai oleh tim penilai pada perguruan tinggi

bersangkutan dan memiliki paling sedikit 10

(sepuluh) angka kredit;

iii. Untuk yang tidak menduduki jabatan struktural, usia

paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.


5


Kemristekdikti Biro

Sumber Daya Manusia

(SDM)


Bagian Umum

1 2

3

4

Pemohon (PNS)


Usulan

1. Pemohon (PNS yang bersangkutan) menyampaikan surat


81





kepada Bagian Umum;


menyiapkan dokumen rekomendasi alih jabatan/tugas;


menyampaikan surat usulan alih jabatan/tugas dikirim ke

Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi (Biro Sumber Daya Manusia).


Maksimal selama 20 hari kerja.

IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Surat usulan alih jabatan/tugas ditujukan ke Sekretariat

Jenderal Kemristekdikti (Biro Sumber Daya Manusia).






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


82


STANDAR PELAYANAN

MUTASI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DIPEKERJAKAN (DPK)

I. Persyaratan

1. Surat permohonan dari Dosen PNS Dpk yang bersangkutan;

2. Surat lolos butuh dari homebase / instansi asal;

3. Printout http://forlap.dikti.go.id sebagai Dosen PNS Dpk;

4. Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi swasta

yang dituju;

5. Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen/Penetapan Angka

Kredit terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat

yang berwenang;

6. Salinan Ijazah terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh


7. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir dengan

nilai minimal rata – rata baik, yang disahkan dan dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang;


9. Surat keterangan mata kuliah yang diampu oleh dosen yang

bersangkutan;

10. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari

instansi asal;


5


Bagian Umum

1 2

3

4

Pemohon (PNS)


Keputusan Mutasi


83


1. Pemohon (PNS yang bersangkutan) menyampaikan

surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator;




kepada Bagian Umum;


menyiapkan dokumen mutasi dosen PNS Dpk;


menyampaikan surat keputusan mutasi dosen PNS Dpk

ke Dosen PNS Dpk yang bersangkutan.



IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Surat keputusan Mutasi Dosen PNS Dpk.


Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis

melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis

Wilayah IV dengan alamat: Jl. P.H.H Mustofa No.38 Bandung

atau melalui:

Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


84


STANDAR PELAYANAN

MUTASI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. Persyaratan

1. Surat permohonan dari PNS Dpk yang bersangkutan;

2. Surat lolos butuh dari homebase / instansi asal;

3. Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi yang

dituju;

4. Surat Keputusan Golongan Ruang terakhir yang

disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

5. Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen/Penetapan

Angka Kredit terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh


6. Salinan Ijazah awal sampai dengan akhir yang disahkan

dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

7. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir

dengan nilai minimal rata – rata baik, yang disahkan dan

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;


9. Surat keterangan mata kuliah yang akan diampu oleh

dosen yang bersangkutan;

10. Fotocopy SK CPNS dan PNS (legalisir);

11. Daftar riwayat hidup;

12. Surat pernyataan Konduite Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan.


5


Kemristekdikti Biro

Sumber Daya Manusia

(SDM)


Bagian Umum

1 2

3

4



Usulan Mutasi

85







kepada Bagian Umum;


menyiapkan dokumen rekomendasi mutasi dosen PNS

Dpk;


menyampaikan surat rekomendasi mutasi, dikirim ke

Sekretariat Jenderal Kemristekdikti (Biro Sumber Daya

Manusia).



IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Surat usulan Mutasi Dosen PNS.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


86


STANDAR PELAYANAN TUGAS BELAJAR

PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN (DPK)

I. Persyaratan


2. Dosen PNS Dpk di lingkungan Kementerian Ristek Dikti;

3. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;

4. Penilaian Prestasi kerja (PPK) minimal 2 (dua) tahun

terakhir bernilai baik;

5. Mendapat rekomendasi dari homebase asal;

6. Fotocopy SK CPNS dan PNS;

7. Surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran

tunjangan keluarga (KP4);

8. SK Kenaikan Pangkat;

9. SK Jabatan Fungsional Akademik Terakhir;

10. Akta nikah;

11. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang maupun berat;

12. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas

belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas

belajar dilaksanakan;

13. Menandatangani perjanjian tugas belajar;

14. Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;

15. Mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik

Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;

16. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai

bidang studi linier yang akan ditempuh sesuai dengan tugas

pekerjaannya;

17. Tidak sedang :

1) Menjalani cuti di luar tanggungan negara;

2) Melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi

induknya;

3) Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana

kejahatan;

87


4) Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan

kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan)

ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman

disiplin;

5) Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat

sedang atau tingkat berat;

6) Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

7) Dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana

kejahatan maupun pelanggaran;

8) Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas

belajar; dan

9) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;

18. Tidak pernah :

1) Gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh

kelalaiannya; dan

2) Dibatalkan mengikuti tugas belajar karena

kesalahannya.


5


Kemristekdikti Biro

Sumber Daya Manusia

(SDM)


Bagian Umum

1 2

3

4



Tugas Belajar






kepada Bagian Umum;

88



menyiapkan dokumen rekomendasi tugas belajar dosen

PNS Dpk;


menyampaikan surat usulan tugas belajar, dikirim ke

Sekretariat Jenderal Kemristekdikti (Biro Sumber Daya

Manusia).



IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Surat usulan tugas belajar dosen PNS Dpk.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


89


STANDAR PELAYANAN

IZIN BELAJAR DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DIPEKERJAKAN (DPK)

I. Persyaratan

1. Surat permohonan dari Dosen PNS Dpk yang

bersangkutan;

2. Fotocopy SK CPNS dan PNS;

3. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir;

4. Fotocopy SK jabatan akademik terakhir;

5. Biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya

ditanggung oleh yang bersangkutan;

6. Tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas

pekerjaan sehari-hari;

7. Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat

penyesuaian ijazah;

8. Surat Keterangan dari Atasan langsung mengenai

bidang studi yang akan ditempuh mempunyai

hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya.

9. Mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua)

tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-

kurangnya bernilai baik; dan


Koordinator

Petugas menyampaikan Surat Keputusan Ijin Belajar


Bagian Umum

1 2

3

45

(Pemohon)PNS

90







kepada Bagian Umum;


menyiapkan dokumen izin belajar;


menyampaikan keputusan izin belajar kepada Pemohon

(PNS yang bersangkutan) khusus PNS Dpk melalui

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.



IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Surat Keputusan izin belajar.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


91


STANDAR PELAYANAN

KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN DOSEN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN (DPK)

I. Persyaratan


2. Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen dan Penetapan

Angka Kredit terakhir;

3. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir dengan

nilai minimal rata – rata baik, yang disahkan dan

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

4. Surat Keputusan Golongan Ruang Terakhir;

5. Fotokopi Ijazah dan Transkrip terakhir disahkan oleh

Pejabat yang Berwenang;

6. Surat Keputusan Izin Belajar/Tugas Belajar Dosen PNS

DPK (bagi penyesuaian pangkat).


5


Kemristekdikti Biro

Sumber Daya Manusia

(SDM)


Bagian Umum

1 2

3

4

(Pemohon)PNS

Petugas menyampaikan Surat Usulan Kenaikan

Pangkat/Golongan






kepada Bagian Umum;

92



menyiapkan dokumen kenaikan pangkat/golongan;


menyampaikan surat rekomendasi kenaikan

pangkat/golongan, dikirim ke Sekretariat Jenderal

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Biro Sumber Daya Manusia).



IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Surat usulan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil

Dpk ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Biro Sumber Daya

Manusia.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


93


STANDAR PELAYANAN

PENETAPAN JABATAN AKADEMIK

ASISTEN AHLI DAN LEKTOR

I. Persyaratan

1. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen

Tetap;


Pejabat yang Berwenang (Cap Stempel Basah);

3. Salinan Keputusan PAK Terakhir, Disahkan oleh Pejabat

yang Berwenang (dari AA ke Lektor);

4. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir, Disahkan oleh

Pejabat yang Berwenang (dari AA ke Lektor);

5. Penetapan Angka Kredit.


Petugas Membuat Surat Keputusan

Jabatan Akademik

Surat Keputusan ditandatangani oleh

Koordinator

1

23

4

(Pemohon)Seksi Ketenagaan

Petugas menyampaikan SK Jabatan Akademik

s

1. Pemohon (Seksi Ketenagaan) menyampaikan Penilaian

Angka Kredit kepada Sub Bagian Kepegawaian;

2. Petugas yang ditunjuk membuat Surat Keputusan

Jabatan Akademik;

3. Surat Keputusan Jabatan Akademik ditandatangani oleh

Koordinator;

4. Petugas menyampaikan Surat Keputusan Jabatan

Akademik kepada dosen perguruan tinggi swasta;

94




IV. Biaya/Tarif


V. Produk Pelayanan

Surat Keputusan Jabatan Akademik.






Telepon : 022 – 7275630

Faksimili : 022 – 7207812


95

PENUTUP

Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai

acuan dalam pelaksanaan dan penerapan penyelenggaraan pelayanan

Kopertis Wilayah IV yang disesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan yang dihadapi.

Standar Pelayanan ini akan selalu diperbaiki secara berkelanjutan

sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya

peningkatan kualitas dengan memperhatikan umpan balik dari

masyarakat serta inovasi pelayanan publik.

Keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan merupakan komitmen

dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan

publik. Kopertis Wilayah IV akan mengubah Standar Pelayanan ini

apabila terdapat perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan,

penerapan teknologi informasi, bisnis proses, dan perubahan lainnya.

Kami mohon maaf kepada semua pihak yang terkait apabila ada

kekurangan yang dirasakan pada Standar Pelayanan Publik ini.

Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjukNya kepada

kita semua untuk selalu berbuat yang terbaik bagi bangsa ini.

Koordinator,

ttd

Abdul Hakim Halim.

NIP.195609141986011001

SPP Kopertis Wilayah IV Tahun 2016

Documents