SOSIOLOGI PARTISIPASI PEMILIH: PILKADA DKI JAKARTA 2017 PUTARAN KEDUA Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh: Khoirul Ahsan Kamal 11151120000061 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2020M/1441H
108
Embed
SOSIOLOGI PARTISIPASI PEMILIH: PILKADA DKI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50276...memilih warga DKI Jakarta pada pilkada DKI Jakarta sejak tahun 2007-2017. Selain
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SOSIOLOGI PARTISIPASI PEMILIH:
PILKADA DKI JAKARTA 2017 PUTARAN KEDUA
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Khoirul Ahsan Kamal
11151120000061
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2020M/1441H
i
ABSTRAK
Khoirul Ahsan Kamal
“Sosiologi Partisipasi Pemilih: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017
Putaran Kedua.”
Skripsi ini menganalisa hubungan antara kondisi sosiologis warga DKI
Jakarta dengan partisipasi memilih warga DKI Jakarta pada pilkada DKI Jakarta
2017 putaran kedua. Penulis menemukan adanya peningkatan tingkat partisipasi
memilih warga DKI Jakarta pada pilkada DKI Jakarta sejak tahun 2007-2017.
Selain itu peneliti juga melihat kecenderungan dari pemilih laki-laki, pemilih non-
muslim, pemilih berusia 40-59 tahun, pemilih berpendidikan tinggi, pemilih kerah
putih, pemilih berpendapatan menengah keatas dan pemilih yang sudah/pernah
menikah. Masing-masing kondisi sosiologis tersebut cenderung lebih
berpartisipasi aktif dalam memilih pada pemilihan umum atau pemungutan suara.
Tujuannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perilaku memilih warga DKI
Jakarta dengan mencari tau keberadaan hubungan antara kondisi sosiologis warga
DKI Jakarta dengan partisipasi memilih warga DKI Jakarta pada pilkada DKI
Jakarta 2017 putaran kedua. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan
pengolahan data menggunakan SPSS.
Kerangka teoritis yang digunakan dalam skripsi ini adalah partisipasi politik
menurut Verba dan Nie, dan model sosiologis yang dijelaskan dalam Kuasa
Rakyat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin pemilih dan
agama pemilih masing-masing tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan
partisipasi pemilih pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Sementara pemilih
dengan usia 40-59 tahun, pemilih dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pemilih
dengan pendapatan menengah keatas, pemilih dengan pekerjaan kerah putih dan
pemilih yang sudah menikah masing-masing memiliki hubungan yang signifikan
dengan partisipasi pemilih pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Dengan arah
hubungan yang berlawanan karena angka negatif yang didapatkan pada nilai
koefisien korelasi masing-masing kondisi sosiologis yang berhubungan signifikan
dengan partisipasi memilih pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.
Kata kunci: Partisipasi pemilih, pilkada DKI Jakarta, model sosiologis, kondisi
sosiologis, dan warga DKI Jakarta.
ii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena Dia yang
memberikan hambanya jalan, tenaga, tempat dan segalanya dengan kondisi yang
sebaik-baiknya untuk bisa berkontribusi yang meniscayakan sebuah perubahan.
Oleh karena itu, yang tertulis dalam penelitian ini adalah sebuah ikhtiar perubahan
dan juga merespon saintifikasi yang terus berkembang.
Sholawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad
SAW, seorang teladan bagi setiap manusia dan menjadi inspirasi bagi perjalanan
hidup penulis. Proses skripsi ini menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup
penulis yang banyak menghadirkan kontribusi beberapa pihak. Dengan begitu,
penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A. selaku rektor UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D. selaku dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
3. Dr. Iding Rasyidin selaku ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
4. Suryani M.Si. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
5. Dr. Saiful Mujani, M.A. selaku dosen pembimbing dan panutan penulis.
Terima kasih karena sudah mempercayai penulis dalam melakukan penelitian
ini dan terima kasih karena telah membimbing penulis dengan sabar dalam
proses penulisan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu yaitu Fatchan Kamal dan Titin Rohani. Terima kasih yang tak
terhitung diucapkan sebagai anak yang sangat beruntung telah dilahirkan dan
dibesarkan. Terima kasih juga atas kesabaran kalian yang senantiasa
mendukung segala keputusan penulis dalam jalan hidupnya.
7. Ismi Kamalia Fitri dan Nadiya Fadhila Kamelia, kakak dan adik penulis yang
juga menjadi alasan penulis untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan
skripsi ini.
iii
8. KPU RI dan BPS DKI Jakarta yang telah menyajikan data begitu lengkap
untuk digunakan dan diolah dalam penelitian ini.
9. Teman-teman dan abang serta kakak yang sering penulis jumpai di Selasar,
tanpa mengurangi rasa sayang penulis dengan tidak menyebutkan nama
kalian. maka penulis berterima kasih kepada kalian secara langsung satu-
persatu. Saran, dukungan, kritik serta do’a kalian menjadikan skripsi ini ada
dan perjuangan kita semua terus berlanjut.
10. Teman-teman penulis di SMA yang sudah dikenal sebelum menjadi
mahasiswa, tanpa mengurangi rasa sayang penulis dengan tidak menyebutkan
nama kalian, maka penulis berterima kasih kepada kalian secara langsung
satu-persatu. Semangat kalian menjadi bahan bakar penulis untuk semangat
mengerjakan skripsi ini dan tawa kalian menjadi pelipur lara dalam proses
pengerjaan skripsi ini.
11. Kawan-kawan, kanda, yunda dan seluruh kader HMI Komisariat FISIP,
Cabang Ciputat, tanpa mengurangi rasa sayang penulis dengan tidak
menyebutkan nama kalian, maka penulis berterima kasih kepada kalian secara
langsung satu-persatu. Terima kasih karena mau menerima penulis menjadi
bagian dari keluarga HMI Komisariat FISIP Cabang Ciputat.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membantu
penulis dalam proses skripsi ini yang tidak disebutkan penulis, karena penulis
adalah manusia biasa. Penulis berharap segala bentuk dukungan dan semangat
yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari
bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap dapat
memberikan sedikit manfaat bagi pembaca. Penulis juga terbuka terhadap kritik
serta saran yang bersifat membangun untuk melengkapi segala kekurangan dan
keterbatasan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
Jakarta, 20 Januari 2020
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK .............................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ................................................................................................. vi
DAFTAR PERSAMAAN .................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. x
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xi
DATAR LAMBANG ........................................................................................... xii
BAB I: PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah ................................................................................ 1
B. Pertanyaan Penelitian ............................................................................. 10
C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 10
D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 11
E. Tinjauan Pusataka .................................................................................. 12
F. Sistematika Penulisan ............................................................................. 16
BAB II: MODEL SOSIOLOGIS PARTISIPASI POLITIK: TEORI, KONSEP,
HIPOTESIS, DAN VARIABEL
A. Partisipasi Politik ................................................................................... 18
B. Variabel-variabel Sosiologis .................................................................. 21
C. Hipotesis ................................................................................................. 29
BAB III: PENGUKURAN DAN METODE PENELITIAN
A. Pengukuran ............................................................................................ 33
B. Ruang Lingkup dan Unit Analisis .......................................................... 47
v
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: KORELASI KONDISI
SOSIOLOGIS DENGAN PARTISIPASI PEMILIH
A. Statistik Deskriptif ................................................................................. 50
B. Uji Normalitas Variabel Dependen ........................................................ 53
C. Korelasi Pearson .................................................................................... 55
D. Diskusi ................................................................................................... 63
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ............................................................................................ 66
B. Saran ....................................................................................................... 69
Daftar Pustaka ..................................................................................................... 70
Koefisien korelasi Pearson variabel X dengan variabel Y
Rata-rata variabel X
Rata-rata variabel Y
∑ Jumlah keseluruhan
Jumlah populasi atau kelurahan
Standar deviasi
Kelurahan terkait
1
BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab pertama ini penulis memulai dengan menjelaskan latar belakang
penelitian, mengemukakan alasan bahwa topik penelitian ini menarik untuk
dijadikan skripsi. Setelah latar belakang dijelaskan, penulis selanjutnya
menyajikan pertanyaan masalah, tujuan serta manfaat dilakukannya penelitian ini.
Setelah itu, sebagai perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
yang serupa, penulis mensajikan tinjauan pustaka untuk melegitimasi penelitian
ini belum pernah dilakukan pada waktu sebelumnya. Bagian terakhir pada bab
pertama ini dikemukakan sistematika penulisan sebagai acuan penulis dalam
menulis skripsi ini secara sistematik.
A. Pernyataan Masalah
Dalam demokrasi legitimasi sistem politik didapatkan dari tingkat
partisipasi politik. Salah satu bentuk partisipasi adalah ikut serta dalam pemilihan
umum. Jika tingkat partisipasi pemilih nihil dalam pemiihan umum, maka negara
tersebut tidak dapat dikatakan sebuah negara demokratis.1 Karena pada dasarnya,
partisipasi pemilih tersebut adalah pengejawantahan dari kekuasaan yang berasal
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang merupakan inti dari demokrasi.2
1 Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat (Jakarta: Mizan;
2012) h. 76 2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2013) h.
368
2
Meskipun ada perbedaan pandangan, partisipasi pemilihlah yang menjadi
salah satu indikator adanya demokrasi. Partipasi pemilih membuat masyarakat
merasakan kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat yang juga merupakan
inti dari demokrasi.
Dalam penelitian ini, partisipasi politik dibatasi hanya satu dimensi saja,
yaitu penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilu atau pemilihan umum, yang
selanjutnya disebut partisipasi pemilih. Pemilu di Indonesia merupakan wujud
partisipasi politik para pemilih, yang mana pemilu dapat dibagi menjadi tiga
tingkat: tingkat nasional, tingkat daerah provinsi, dan tingkat daerah
kabupaten/kota. Pelaksanaan pemilu dalam skala nasional terbagi menjadi dua,
yaitu pilpres atau pemilihan presiden untuk menentukan Presiden beserta Wakil
Presiden dan Pileg atau pemilihan legislatif untuk menentukan anggota legislatif
nasional. Sementara pada tingkat daerah, dilaksanakan pilkada atau pemilihan
kepala daerah tingkat Provinsi atau memilih Gubernur beserta Wakil Gubernur,
dan memilih anggota DPRD Provinsi. Kemudian untuk tingkat daerah Kabupaten
dan Kota dilakukan pemilihan Bupati beserta Wakil Bupati atau Walikota beserta
Wakil Walikota, di samping pemilihan anggota DPRD Kabupaten dan Kota.
Dijelaskan dalam buku Kuasa Rakyat,3 bahwa negara yang baru atau jarang
melaksanakan pemilu yang demokratis cenderung memiliki persentase partisipasi
yang tinggi diawal dan cenderung menurun untuk kedepannya. Misalnya pilpres
di Indonesia meskipun pada 2019 kembali mengalami kenaikan secara signifikan.
(lihat gambar I.1)
3 Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat, h. 90
3
Gambar I.1. Persentase Partisipasi Pemilih pada
Pilpres 2004 Putaran Pertama dan Kedua, 2009, 2014, dan 20194
Partisipasi pemilih pada pileg yang dilaksanakan dari tahun 1999-2019
cenderung tidak stabil, namun secara umum menunjukan kecenderungan
menurun. Pada pemilu 1999, partisipasi 93,30%, pada 2019 79,01%. (lihat gambar
I.2). Seperti dikatakan sebelumnya bahwa negara yang baru atau jarang
melaksanakan pemilu yang demokratis cenderung memiliki persentase partisipasi
yang tinggi diawal dan cenderung menurun untuk kedepannya.
4 Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat dan Komisi
Pemilihan Umum. “Pilkada Provinsi DKI Jakarta (Putaran Kedua)”
https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta, data diakses pada 9 November 2018
79.76%
77.44%
72.55%
69.58%
79.01%
64.00%
66.00%
68.00%
70.00%
72.00%
74.00%
76.00%
78.00%
80.00%
82.00%
2004 (1) 2004 (2) 2009 2014 2019
4
Gambar I.2. Persentase Partisipasi Pemilih pada Pileg 1999 - 20195
Mengikuti pelaksanaan pilpres yang bersifat langsung tahun 2004,
pelaksanaan pilkada yang bersifat langsung akhirnya dilaksanakan pertama kali
pada tahun 2005, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Mengacu pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Karena daerah
adalah hal tak dapat dipisahkan dari Indonesia itu sendiri, dengan begitu dalam
melakukan pilkada seharusnya ada penyesuaian dengan pilpres, yaitu dengan
dilaksanakannya pemilihan langsung.6
Setelah satu dekade lebih berjalannya pemilihan langsung pada pelaksanaan
pilkada di Indonesia, selanjutnya terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan
5 Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat dan Komisi
Pemilihan Umum. “Pilkada Provinsi DKI Jakarta (Putaran Kedua)”
https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta, data diakses pada 9 November 2018 6 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung (Jakarta: Rajawali Pers; 2005) h. 53.
93.30%
84.90%
70.99% 75.11%
79.01%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
1999 2004 2009 2014 2019
5
pilkada. Apabila pada pelaksanaan sebelumnya, setiap daerah memiliki tanggal
pelaksanaan masing-masing, namun selanjutnya dilaksanakan secara serentak tiap
tahunnya oleh daerah yang memang masa jabatan dari kepala daerahnya sudah
habis. pilkada serentak ini sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; juga
Walikota dan Wakil Walikota dengan dilaksanakan secara serentak.
Pilkada serentak, sudah dilaksanakan tiga kali, yaitu pada tahun 2015, 2017
dan 2018. DKI Jakarta yang merupakan ibukota Negara Republik Indonesia, juga
sebagai objek penelitian ini, mendapatkan giliran melaksanakan pilkada serentak,
pada tahun 2017. Hanya DKI Jakarta sebagai daerah yang melaksanakan pilkada
guna memilih Gubernur dan Wakil Gubernur saja, karena Provinsi DKI Jakarta
hanya memiliki pembagian berupa kota administratif dan kabupaten administratif.
Tidak ada pilkada di DKI Jakarta untuk memilih Walikota atau Bupati. Pilkada
DKI Jakarta hanya sebatas memilih Gubernur beserta Wakil Gubernur saja.
Pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta yang sifatnya langsung sudah
dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan rentang waktu pelaksanaan 5 tahun sekali.
Sudah tiga periode pelaksanaan pilkada DKI Jakarta secara langsung dengan lima
kali pemungutan suara, yaitu pada tahun 2007, 2012 putaran pertama, 2012
putaran kedua, 2017 putaran pertama dan 2017 putaran kedua. Pilkada DKI
Jakarta yang terakhir dilaksanakan pada 19 April 2017, merupakan putaran kedua
pilkada DKI Jakarta 2017. Tingkat partisipasi dalam pilkada DKI secara umum
naik (Gambar I.3).
6
Persentase partisipasi pemilih Jakarta 2007 sampai 2012 putaran pertama
sempat mengalami penurunan sebesar 1,74%, namun secara perlahan angka
persentase selanjutnya mengalami peningkatan setiap pemungutan suara
dilakukan. Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran pertama ke pilkada DKI Jakarta
2012 putaran kedua mengalami peningkatan persentase partisipasi sebesar 3,09%,
lalu pada pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama kembali mengalami
peningkatan persentase partisipasi cukup besar, yaitu 9,01%. Sampai pada
pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, tetap mengalami peningkatan persentase
partisipasi sebesar 1,16%.
Gambar I.3. Partisipasi Pemilih Warga DKI Jakarta 2007-20177
Dinamika politik DKI Jakarta yang notabene sebagai barometer Indonesia
sudah pasti menjadi pusat perhatian. Salah satu yang menyita banyak perhatian
publik adalah pelaksanaan pilkada DKI Jakarta tahun 2012 dan 2017, yang mana
7 Komisi Pemilihan Umum. “Pilkada Provinsi DKI Jakarta (Putaran Kedua)”
https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta, data diakses pada 9 November 2018
65.36% 63.62% 66.71%
75.72% 76.88%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
2007 2012 (1) 2012 (2) 2017 (1) 2017 (2)
7
persentase partisipasi pemilih Jakarta mengalami peningkatan. Karena didalam
negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi pemilih yang tinggi, jauh
lebih baik dibandingkan partisipasi pemilih rendah.8 Partisipasi pemilih menjadi
penting karena pada dasarnya warga daerah terkait yang paling tau apa yang
mereka hendaki. Dalam penelitian ini tidak membahas pilkada DKI Jakarta sejak
tahun 2007 sampai 2017, melainkan dibatasi pada pilkada DKI Jakarta 2017
putaran kedua saja.
Persebaran partisipasi pemilih pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.
Dari setiap kota atau kabupaten di DKI Jakarta memiliki tingkat persentase
partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua tidak terpaut
terlalu jauh. Angka persentase partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017
putaran kedua berada di antara 80,40% sampai dengan 76,40%. Angka tersebut
dapat dikatakan cukup besar, karena perbandingan warga yang memilih lebih
besar dibandingkan warga yang tidak memilih
Tabel I.A.1 Persebaran Partisipasi Pemilih
Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua9
No. Kabupaten/Kota Persentase Partisipasi
1 Jakarta Barat 76,38%
2 Jakarta Pusat 75,61%
3 Jakarta Selatan 75%
4 Jakarta Timur 77,65%
5 Jakarta Utara 78,80%
6 Kepulauan Seribu 79,41%
8 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. h. 369
9 Komisi Pemilihan Umum. “Pilkada Provinsi DKI Jakarta (Putaran Kedua)”
https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta, data diakses pada 9 November 2018
8
Menariknya, tingkat partisipasi pemilih dalam pilpres yang cenderung
menurun dari waktu ke waktu, tidak terjadi pada pilkada DKI Jakarta yang
cenderung meningkat tingkat partisipasi pemilihnya. Dengan kata lain, persentase
partisipasi pemlih DKI Jakarta pada pilkada DKI Jakarta cenderung meningkat
dari tahun 2012-2017, yang mana hal tersebut tidak selaras dengan tingkat
persentase partisipasi pemilih nasional pada pilpres dari tahun 2004-2014 yang
cenderung mengalami penurunan.
Tabel I.A.2 Pembagian Wilayah DKI Jakarta10
No. Kota/Kabupaten Kecamatan Kelurahan
1 Kepulauan Seribu 2 6
2 Jakarta Barat 8 56
3 Jakarta Pusat 8 44
4 Jakarta Selatan 10 65
5 Jakarta Timur 10 65
6 Jakarta Utara 6 31
DKI Jakarta memiliki 5 kota, 1 kabupaten, 44 kecamatan dan 267
kelurahan. Selain itu, DKI Jakarta memiliki tingkat partisipasi pemilih lebih tinggi
jika dibandingkan dengan persentase partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada
di beberapa provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali sejak diberlakukan pilkada
serentak (Tabel I.A.3).
10
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2019 (Jakarta:
BPS DKI Jakarta; 2019) h. 34
9
Tabel I.A.3 Persentase Partisipasi Pemilih Provinsi di Pulau Jawa dan Bali11
Daerah Tahun
Persentase Partisipasi
Pemilih
Banten 2017 63%
Jawa Barat 2018 73%
Jawa Tengah 2018 73%
Jawa Timur 2018 70%
Bali 2018 72%
Sumber: KPU
Menariknya kondisi partisipasi pemilih dalam pilkada DKI Jakarta 2017
putaran kedua adalah tingginya tingkat partisipasi memilih dibandingkan yang
tidak memilih. Untuk menjawab banyaknya pemilih dibandingkan yang tidak
memilih, perilaku pemilih tersebut dapat dijelaskan dengan tiga model, yaitu
sosiologis, psikologis dan pilihan rasional.12
Namun dalam penelitian ini, penulis
menggunakan model perilaku sosiologis untuk menjelaskan partisipasi pemilih
pada pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.
Berangkat dari permasalahan di atas, penulis menyadari bahwa penting
untuk menguji konsep dari para ahli tentang hubungan antara kondisi sosiologis
warga DKI Jakarta dengan tingkat partisipasi pemilih pilkada DKI Jakarta 2017
putaran kedua. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: Sosiologi Partisipasi
Pemilih: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua.
11
Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Daftar Hasil Rekapitulasi Pilkada 2018”
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil2/rekap/list/nasional, data diakses pada 9 November
2018 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Hasil Perhitungan Suara Pilkada 2017”
https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil, data diakses pada 9 November 2018 12
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Grasindo; 2010) h. 136-7
10
B. Pertanyaan Penelitian
1. Apakah jenis kelamin pemilih memiliki hubungan yang signifikan dengan
partisipasi pemilih DKI Jakarta 2017 putaran kedua?
2. Apakah agama pemilih memiliki hubungan yang signifikan dengan partisipasi
pemilih DKI Jakarta 2017 putaran kedua?
3. Apakah usia pemilih memiliki hubungan yang signifikan dengan partisipasi
pemilih DKI Jakarta 2017 putaran kedua?
4. Apakah pendidikan pemilih memiliki hubungan yang signifikan dengan
partisipasi pemilih DKI Jakarta 2017 putaran kedua?
5. Apakah pendapatan rumah tangga pemilih memiliki hubungan yang
signifikan dengan partisipasi pemilih DKI Jakarta 2017 putaran kedua?
6. Apakah pekerjaan pemilih termasuk dalam kerah putih memiliki hubungan
yang signifikan dengan partisipasi pemilih DKI Jakarta 2017 putaran kedua?
7. Apakah status perkawinan pemilih memiliki hubungan yang signifikan dengan
partisipasi pemilih DKI Jakarta 2017 putaran kedua?
C. Tujuan Penelitian
1. Menjawab pertanyaan apakah jenis kelamin pemilih memiliki hubungan yang
signifikan dengan partisipasi pemilih DKI Jakarta 2017 putaran kedua atau
tidak.
2. Menjawab pertanyaan apakah agama pemilih memiliki hubungan yang
signifikan dengan partisipasi pemilih DKI Jakarta 2017 putaran kedua atau
tidak.
11
3. Menjawab pertanyaan apakah usia pemilih memiliki hubungan yang
signifikan dengan partisipasi pemilih DKI Jakarta 2017 putaran kedua atau
tidak.
4. Menjawab pertanyaan apakah pendidikan pemilih memiliki hubungan yang
signifikan dengan partisipasi pemilih DKI Jakarta 2017 putaran kedua atau
tidak.
5. Menjawab pertanyaan apakah pendapatan rumah tangga pemilih memiliki
hubungan yang signifikan dengan partisipasi pemilih DKI Jakarta 2017
putaran kedua atau tidak.
6. Menjawab pertanyaan apakah pekerjaan pemilih termasuk dalam kerah putih
memiliki hubungan yang signifikan dengan partisipasi pemilih DKI Jakarta
2017 putaran kedua atau tidak.
7. Menjawab pertanyaan apakah status perkawinan pemilih memiliki hubungan
yang signifikan dengan partisipasi pemilih DKI Jakarta 2017 putaran kedua
atau tidak.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang baru
mengenai kajian partisipasi politik dan pemilihan umum. Selain itu penelitian
ini juga bermanfaat untuk memahami kondisi sosiologis warga DKI Jakarta,
dan menambah wawasan dalam memahami kondisi sosiologis warga ketika
dikaitkan dengan partisipasi politik, khususnya saat pilkada.
12
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat menyumbang ilmu pengetahuan untuk Jurusan Ilmu
Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, serta menjadi salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos. untuk
penulis.
E. Tinjauan Pustaka
Penulis menghimpun lima hasil penelitian sebagai tinjauan pustaka yang
terdapat kesamaan dengan yang diteliti oleh penulis, baik dari teori, topik, atau
lainnya.
Pertama, buku berjudul “Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih
dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru” ditulis oleh
Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi, yang dicetak oleh
Mizan Publika pada tahun 2012 dan dikembangkan dalam edisi Inggris Voting
Behavior in Indonesia since Democratization oleh Cambridge University Press
tahun 2018.13
Buku ini merupakan hasil dari serangkaian penelitian lapangan
tentang perilaku memilih pemilih Indonesia yang dilakukan sejak tahun 1999
sampai 2014. Dengan mendemonstrasikan bagaimana sosiologis, psikologis dan
pilihan rasional mempengaruhi sesorang warga dalam interpretasi partisipasi
politik warga, yaitu memilih partai politik atau calon tertentu dalam pemilihan
umum. Studi pada buku ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang mana
unit analisisnya adalah individu pemilih dan digunakannya hasil survei opini
publik nasional pada pemilu legislatif 1999, 2004, 2009, Pemilihan Presiden Juli
13
Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat (Jakarta: Mizan;
2012)
13
2004, September 2004 dan 2009 dalam studi ini. Untuk metode penarikan sampel
pada studi ini digunakan teknis multistage random sampling, sementara metode
analisisnya dilakukan secara bertahap, pada tahap pertama menggunakan teknik
analisis bivariat guna mengetahui sejauh mana faktor atau variabel berhubungan
dengan faktor atau variabel lainnya. Lalu tahap selanjutnya memastikan apakah
hubungan bivariat tersebut cukup independen atau tidak, dan untuk hal ini
dilakukan analisis multivariat. Keseluruhan pengujian tersebut merupakan upaya
menguji tiga model perilaku pemilih yaitu sosiologis, rasional dan psikologis.
Kedua, skripsi berjudul “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2015 (Studi Perbandingan Kelurahan Way Urang dan
Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” oleh
Guntur Ardyan Tamara, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan di FISIP
Universitas Lampung, 2016.14
Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh
status sosial ekonomi masyarakat terhadap partisipasi politik pada pilkada
Lampung Selatan tahun 2015 di Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi
Agung. Jenis penelitian ini menggunakan jenis eksplanatory. Sampel dalam
penelitian ini berjumlah 245 orang yang terbagi dari 117 orang warga Kelurahan
Way Urang dan 128 orang warga Kelurahan Bumi Agung. Hasil yang diperoleh
bahwa masyarakat Kelurahan Way Urang memiliki status sosial ekonomi
menengah ke atas, sedangkan masyarakat Kelurahan Bumi Agung memiliki status
14
Guntur Ardyan Tamara, “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik
Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 (Studi
Perbandingan Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan)” (Skripsi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung, 2016)
14
sosial ekonomi menengah ke bawah. Hipotesis yang diterima adalah hipotesis
alternatif (H1), yaitu adanya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi
politik yang signifikan. Koefisien korelasi Kelurahan Way Urang Sebesar 57,2%,
sementara pada Kelurahan Bumi Agung 52,8%, untuk nilai simultan dari dua
kelurahan tersebut sebesar 76,5% dan sisanya dipengaruhi faktor lain.
Ketiga, skripsi berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi
Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015
(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi
Tasikmalaya)” oleh Mohamad Rizki Fauzi, mahasiswa program studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Pasundan Bandung, 2017.15
Penelitian ini dilakukan untuk menguji mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
antara tingkat pendidikan dengan perilaku pemilih, yang mana diasumsikan
bahwa masyarakat berpendidikan tinggi, menjadi pemilih dengan pertimbangan-
pertimbangan yang rasional sebelum memilih. Penelitian ini dilakukan terhadap
masyarakat Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya
yang terdaftar didalam DPT dan sudah menggunakan hak pilihnya pada pilkada
Tasikmalaya tahun 2015. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah
deskriptif kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara untuk
pengumpulan data. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan disajikan
ke dalam tabel frekuensi, cross tabulation dan selanjutnya dirubah menjadi
diagram batang guna mengetahui sejauh mana perbandingan hasil data.
15
Mohamad Rizki Fauzi, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Pada
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 (Studi Kasus Pada Masyarakat
Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Tasikmalaya)” (Skripsi S1 Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan
Bandung, 2017)
15
Keempat, tulisan pada jurnal yang berjudul “Pengaruh Status Sosial
Ekonomi dan Sosialisasi Politik Melalui Media Massa Terhadap Partisipasi
Politik Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Desa Sangatta Utara
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur” oleh Nurrudin Abdullah,
mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan di FISIP Universitas Mulawarman
Samarinda, yang dimuat pada e-Journal Ilmu Pemerintahan Vol. 4, No. 4, 2016.16
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh status
sosial ekonomi dan sosialisasi politik melalui media massa terhadap partisipasi
politik masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode analisis kuantitatif, dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 orang
responden yang diambil secara acak dari populasi yang berjumlah 35.594 orang,
dengan menggunakan metode simple random sampling. Penelitian ini
menghasilkan sebuah pernyataan bahwa status sosial ekonomi memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pileg
tahun 2014 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai
Timur. Sementara sosialisasi politik melalui media massa memiliki pengaruh
positif, tetapi tidak signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pileg
tahun 2014 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai
Timur.
Kelima, tulisan pada jurnal yang berjudul “Variabel-variabel yang
Mempengaruhi Rendahnnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam pilkada
16
Nurrudin Abdullah, “Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Sosialisasi Politik Melalui Media
Massa Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Desa
Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”. e-Journal Ilmu Pemerintahan
Vol. 4, No. 4. (2016): h. 1627-1638.
16
Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008” oleh Doni hendrik, dosen
Ilmu Politik di Universitas Andalas Sumatra Barat, yang dimuat pada Jurnal
Demokrasi Vol. IX, No. 2, 2010.17
Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
didasari rumus dari Frank Lynck, penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa
Itensitas KPUD kota Padang dalam melakukan kegiatan sosialiasasi politik
sangatlah rendah, hal tersebut didasari oleh variabel yang mana jumlah
pelaksanaanya terendah dibandingkan dengan kegiatan lainnya adalah
sosioalisasi politik. Oleh karena itu, partisipasi pilkada kota Padang 2008
mendapatkan partisipasi pemilih yang sangat rendah.
F. Sitematika Penulisan
Pada tulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang berisi lima
bab sesuai dengan panduan penyusunan dan penulisan skripsi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
sebagai berikut:
BAB I, penulis menyajikan pendahuluan dari skripsi ini, yang terdiri dari
pernyataan masalah yang menjelaskan pilkada DKI Jakarta dan partisipasi politik,
pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan
sistematika penulisan. Pada bab pertama ini penulis menguraikan masalah yang
diangkat untuk diteliti mengenai hubungan kondisi sosiologis pemilih dengan
tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.
17
Doni Hendrik, “Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnnya Partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008” Jurnal Demokrasi
Vol. IX, No. 2, (2010): h. 137-147.
17
BAB II, penulis menjelaskan teori partisipasi politik yang digunakan pada
penelitian ini. Teori tersebut dinyatakan Verba dan Nie yang dikutip oleh dalam
buku Kuasa Rakyat, dan salah satu teori model partisipasi politik, yaitu model
sosiologis, yang setiap kondisi sosiologis dijelaskan berdasarkan pernyataan para
ahli-ahli politik.
BAB III, penulis menguraikan metodologi penelitian yang digunakan untuk
penelitian ini, dengan menjelaskan jenis penelitiannya, lokasi penelitian, variabel
penelitian, pengukuran populasi serta sampel, dan teknik analisa yang digunakan
pada penelitian ini.
BAB IV, penulis menganalisis data yang sudah didapatkan dan
dikumpulkan. Pada bab ini berisi pembahasan yang sebelumnya dianalisis dan
data yang sudah melewati proses analisis diekstrasi menjadi sebuah hasil
penelitian.
BAB V, penulis menyajikan kesimpulan, yang mana kesimpulan tersebut
berisikan jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian, dan saran untuk penelitian
selanjutnya.
18
BAB II
MODEL SOSIOLOGIS PARTISIPASI POLITIK
TEORI, KONSEP, HIPOTESIS, DAN VARIABEL
Dalam bab kedua ini penulis menjelaskan mengenai teori dan konsep yang
digunakan pada penelitian ini. Teori atau model yang digunakan adalah teori atau
model sosiologis. Partisipasi politik merupakan variabel terikat (dependent
variable) atau variabe Y, dan variable-variable sosiologis merupakan variable
bebas (independent variable) atau variable X. Selain teori, pada bab kedua ini
juga disajikan hipotesis sebagai asumsi sementara penelitian ini.
A. Partisipasi Politik
Definisi mengenai partisipasi politik banyak dikemukakan oleh para ahli
politik. Miriam Budiardjo menjelaskan partisipasi politik adalah kegiatan yang
dilakukan oleh individu atau kelompok, yang mana mengikutsertakan dirinya
sendiri ke dalam kegiatan politik secara aktif. Contoh kegiatannya bisa seperti
andil dalam memilih pemimpin, dan hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan
publik. Contoh lain dari partisipasi politik ialah menjadi anggota salah satu partai
politik atau gerakan sosial maupun politik dengan aksi-aksi nyatanya.1
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 367
19
Dalam konteks negara demokrasi, partisipasi politik bisa dipahami dengan
warga yang memiliki kedaulatan menetapkan bagaimana negara kedepannya.2
Sesuai dengan apa yang dikutip oleh Saiful Mujani R.William Liddle dan
Kuskrido Ambardi, dalam Kuasa Rakyat,3 bahwa Verba dan Nie menjelaskan
partisipasi politik merupakan aktivitas apapun yang dilakukan oleh warga negara
guna mempengaruhi pilihan warga yang lain terhadap posisi-posisi pemerintahan
dan/atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan para pejabat pemerintah.
Merujuk pada penjelasan tentang partisipasi politik di atas, ada empat
kriteria yang disebutkan dalam buku Kuasa Rakyat: 1) tindakan (bukan pendapat,
bicara, keinginan, atau niat); 2) oleh orang biasa (bukan pejabat); 3) dilakukan
dengan sukarela; 4) bertujuan memengaruhi kebijakan publik.4 Empat hal yang
disebutkan tersebut menjadi indikator suatu tindakan dapat dikatan sebagai
partisipasi politik atau tidak.
Saiful Mujani dalam bukunya yang berjudul Muslim Demokrat, mengutip
dari Kaase dan Marsh tentang penjelasan partisipasi politik konvensional dan non-
konkenvsional.5 Pertama, partisipasi politik konvensional merupakan aktivitas
warga negara dengan bentuk apapun yang sesuai dengan prosedur seharusnya atau
aturan baku dan memiliki tujuan untuk mempengaruhi hasil akhir. Kedua,
partisipasi politik non-konvensional merupakan aktivitas warga negara dengan
bentuk apapun yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya atau aturan baku
dan memiliki tujuan untuk mempengaruhi hasil akhir.
2 Saiful Mujani, Muslim Demokrat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2007) h. 254
3 Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat. h. 80
4 Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat. h. 5
5 Saiful Mujani, Muslim Demokrat. h. 258
20
Teori tersebut secara langsung menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai
kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dengan menjadi bagian dalam proses
pembentukan kebijakan umum dan pemilihan pemimpin. Meskipun penggunaan
hak suara dalam pilkada adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang sangat
lumrah, tetapi hal yang dihasilkan sangatlah berpengaruh pada kehidupan warga
baik skala daerah ataupun skala nasional dalam satu periode kepemimpinan
kedepan. Karena ukuran yang paling umum dalam partisipasi politik konvensional
adalah pemungutan suara.6 Pada penelitian ini pilkada DKI Jakarta menjadi
bentuk penyelenggaraan dari pemungutan suara, yang mana memilih Gubernur
beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Selaras dengan hal tersebut, disebutkan juga dalam buku Kuasa Rakyat,
bentuk dari partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-
konvensional. Contoh dari partisipasi politik konvensional seperti mengikuti
pemilihan umum, yang mana pemilihan umum merupakan contoh yang paling
popular. Tetapi pada kegiatan pemilihan umum, partisipasi politik tidak hanya
memilih saja (voter turnout), namun juga banyak yang lainnya seperti
menyumbang untuk kandidat, membantu calon dalam mengumpulkan masa,
dalam mempengaruhi orang lain, menyebarkan atribut, dan lain-lainnya.7 Aksi
damai, seperti mengikuti kegiatan organisasi, menjadi anggota atau petinggi dari
suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah
juga merupakan wujud partisipasi. Bisa juga melakukan lobbying yaitu sebuah
usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menghubungi petinggi
6 Saiful Mujani, Muslim Demokrat. h. 261
7 Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat. h. 83
21
politik untuk mempengaruhi keputusan yang mereka ambil tentang persoalan
orang banyak.8
Partisipasi politik non-konvensional, upaya dari warga untuk mempengaruhi
pemerintah dalam mengambil keputusan dengan cara yang tidak diatur secara
eksplisit yang kadang-kadang menimbulkan keugian tertentubagi kelompoklain
atau negara.9 Demonstrasi, mogok kerja, boikot, huru-hara, pemberontakan
menurunkan pimpinan politik seperti kudeta atau pembunuhan, dan bisa juga
mengganti sistem politik dengan melakukan revolusi.10
Pada penelitian ini contoh kegiatan partisipasi politik yang dimaksud
terbatas pada partisipasi memilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.
Tingkat partisipasi pemilih warga DKI Jakarta pada pilkada DKI Jakarta 2017
putaran kedua diyakini memiliki korelasi dengan kondisi warganya itu sendiri.
Maka dari itu partisipasi pemilih pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua menjadi
variabel terikat (variabel Y) pada penelitian ini.
Dalam konteks pemilihan umum, perilaku dari perseorangan atau pemilih
yang berkelompok menjadi fokus perhatian penelitian. Disini dibahas variabel-
variabel sosiologis apa saja yang mempengaruhi pemilih perseorangan atau
kelompok tadi dalam memilih.
B. Variabel-Variabel Sosiologis
The Columbia School atau lebih dikenal dengan model sosiologis,
memperlihatkan adanya pengaruh variabel-variabel sosiologis terhadap perilaku
8 Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat, h. 84
9 Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat, h. 84
10 Anthony M. Orum, Introduction to Political Sociology (New Jersey: Prentice-Hall: 2001) h.
218
22
politik.11
Dalam buku Kuasa Rakyat,12
dijelaskan bahwa model sosiologis ialah
sebuah asumsi bahwa karakteristik sosiologis, yakni kelas sosial, agama, serta
juga kelompok etnik atau kedaerahan atau bahasa dari pemilih itu sendiri bisa
menentukan perilaku memilih.
Saymor Martin Lipset, Paul F. Lazarsfeld, Berelson Bernard R dan Harel
Gaudeet menyatakan kedudukan sosial, ekonomi, agama, warna, kulit, jenis
kelamin, pekerjaan berpengaruh terhadap seorang pemilih dalam berpartisipasi.
Tabel II.B.4 Hubungan Kondisi Sosiologis dan Tingkat Partisipasi Politik13
Kondisi Sosiologis Partisipasi Tinggi Partisipasi Rendah
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
Agama Non-Islam Islam
Usia Masa kerja mapan Muda
Pendidikan Pendidikan tinggi Pendidikan rendah
Pekerjaan Kerah putih Selain kerah putih
Pendapatan Menengah keatas Menengah kebawah
Status Perkawinan Sudah menikah Belum menikah
Dapat dilihat pada tabel II.B.4 di atas, yaitu tujuh variabel sosiologis yang
dijadikan inti penelitian ini untuk diteliti hubungannya terhadap partisipasi
pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Berikut adalah penjelasan
masing-masing variabel sosiologis mengapa mereka berhubungan dengan
partisipasi politik.
11
L. M. Bartels, “The Study of Electoral Behavior” dalam Jan E. Leighley, ed., The Oxford
Handbook of American Elections and Political Behavior (Oxford: Oxford University Press; 2012)
h. 240 12
Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat. h. 6 13
Yalvema Miaz, Partisipasi Politik (Padang: UNP Press; 2012) h. 33-34
23
a) Jenis Kelamin
Jenis kelamin dalam kaitannya dengan partisipasi politik: perempuan
kurang tertarik dengan politik dibandingkan laki-laki. Perempuan kurang
berpartisipasi bukan karena ia seorang perempuan tapi karena secara umum
perempuan status sosial-ekonominya lebih rendah dari laki-laki.
Diskriminasi pada perempuan masih gejala umum. Akibatnya perempuan
kurang punya kesempatan untuk akses dan mempengaruhi urusan publik.
Apabila berbicara pemungutan suara, bukan perbedaan jenis kelamin
pemilih yang membuat adanya perbedaan partisipasi pemilih.14
Dengan
begitu variabel kondisi sosiologis pertama atau variabel Xa adalah variabel
jenis kelamin dengan nilai rasio pemilih yang berjenis kelamin laki-laki.
b) Agama
Agama dianggap menjadi stimulus bagi warga di banyak negara
demokrasi untuk terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan. Berangkat dari
kegiatan sosial tersebut, warga bisa menjangkau kegiatan politik. Karena
kegiatan politik tidak jarang memanfaatkan jaringan sosial yang luas,
sehingga timbul interaksi antara warga yang taat beragama dan aktif dalam
kegiatan sosial keagamaan dengan kegiatan sosial non-keagamaan. Pada
akhirnya warga yang taat beragama terbiasa untuk terlibat dalam aktivitas
politik dan terdorong ikut dalam pemilihan.15
Samuel P. Huntington, seorang ilmuwan ilmu politik asal Amerika
Serikat mengklaim bahwa partisipasi politik adalah hal yang asing bagi
14
Saiful Mujani, Muslim Demokrat. h. 272 15
Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat. h. 166
24
warga yang beragama Islam. Dirinya menambahkan bahwa warga muslim
hanya berpartisipasi apabila berkaitan dengan keagamaan bukan kegiatan
politik yang non-keagamaan.16
Tetapi hal tersebut dibantah oleh Saiful
Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi dalam bukunya yang
berjudul, Kuasa Rakyat dan diperjelas oleh Saiful Mujani pada bukunya
yang berjudul, Muslim Demokrat, bahwa muslim di Indonesia memiliki
kedekatan dengan partisipasi politik.17
Apakah ini berlaku untuk kasus DKI
Jakarta pada pilkada tahun 2017 putaran kedua. Agama di sini adalah
variabel sosiologis kedua (Xb).
c) Usia
Pada variabel umur, Lebster W. Milbrath memiliki pandangan bahwa
tingkat partisipasi warga lebih tinggi pada kelompok umur 40-59 tahun.
18Sebelum dan sesudah itu lebih rendah. Sebelum umur 40 tahun, ada
kecenderungan belum memiliki kedudukan atau tempat tinggal yang tetap
sehingga secara administratif bisa menghambat untuk berpartisipasi.19
Sementara disaat sudah melewati usia 59 tahun, penurunan tingkat
partisiapsi sebagian disebabkan karena penyesuaian aktivitas dari orang
yang berusia lanjut dan hal tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap
partisipasi politik.20
Maka dari itu, usia 40 sampai 59 tahun menjadi usia
ideal bagi warga yang biasanya sudah stabil berdasarkan tempat tinggal dan
16
Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat. h. 166 17
Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat. h. 167; Saiful
Mujani, Muslim Demokrat. h. 270-1 18
Saiful Mujani, Muslim Demokrat. h. 272 19
Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat. h. 268 20
Saiful Mujani, Muslim Demokrat. h. 272
25
pembagian waktu-waktu kegiatannya.21
Dengan begitu variabel kondisi
sosiologis ketiga atau variabel Xc adalah variabel usia dengan nilai rasio
warga yang berusia 40-59 tahun.
d) Pendidikan
Para ahli politik seperti Conway, Almond, Verba, Nie, Junn dan
Stehlik-Barry menyatakan bahwa seorang yang memiliki tingkat pendidikan
lebih tinggi cenderung lebih mengikuti berbagai peristiwa di media massa
dan media lainnya sehingga menjadikan dirinya lebih sadar dengan dampak
dari kebijakan publik yang kedepannya bisa mempengaruhi hidupnya.22
Sementara seseorang yang tergolong memiliki tingkat pendidikan yang
rendah kurang mengikuti berita tentang kebijakan-kebijakan publik yang
berdampak pada dirinya sehingga kurang peduli pada pemilihan umum,
tidak sadar bahwa hasil pemilihan umum mempengaruhi hidupnya. Karena
itu ikut memilih dalam pemilihan umum tidak menjadi masalah penting bagi
mereka.
Namun demikian, tidak sedikit juga studi yang berkesimpulan bahwa
tingkat pendidikan seseorang yang semakin tinggi menjadi dasar seseorang
untuk bersikap kritis, termasuk terhadap hal-hal politik. Hal tersebut
membuat ahli politik seperti Scarbrough, Topf dan Inglehart, menyatakan
bahwa seseorang yang tingkat pendidikannya tinggi lebih cenderung abstain
dalam pemilihan dan tidak mempercayai partai politik.23
Jadi, soal
21
Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat. h. 268 22
Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat. h. 234 23
Saiful Mujani, Muslim Demokrat. h. 273
26
hubungan antara pendidikan dan partisipasi dalam pemilihan umum belum
konsklusif, dan terbuka untuk terus diuji. Dalam studi ini variabel
pendidikan (Xd) adalah presentase warga yang berpendidikan minimal
perguruan tinggi di sebuah kelurahan.
e) Pendapatan
Hubungan antara pendapatan dengan partisipasi politik sangatlah erat,
seperti yang dikatakan oleh M. Margaret Conway, yang dikutip dalam
Kuasa Rakyat,24
bahwa warga yang berpendapatan menengah keatas
cenderung mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mengikuti isu-isu
politik karena tekanan mencari nafkah tidak terlalu besar. Sementara warga
yang berpendapatan rendah cenderung mendapatkan tekanan yang lebih
besar untuk mencari nafkah, dan waktu serta pikirannya lebih digunakan
untuk mencari nafkah dibandingkan untuk hal-hal politik.
Dalam studi ini variabel pendapatan adalah rasio warga yang masuk
ke dalam kelas menengah ke atas, yakni presentase warga yang
berpendapatan Rp 1,500,000 per kapita per bulan di sebuah kelurahan
menurut BPS.25
Maka dari itu, variabel kondisi sosiologis kelima atau
variabel Xe adalah variabel pendapatan dengan nilai rasio warga yang
memiliki pendapatan menengah keatas.
24
Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat. h. 235 25
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Laporan Hasil Survei Hidup Cukup Provinsi DKI
Jakarta 2014 (Jakarta: BPS; 2014) h. 5
27
f) Pekerjaan
Variabel pekerjaan adalah warga yang masuk ke dalam kelompok
kerah putih dan kerah biru. Pekerja kerah putih adalah pekerja yang
bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepemilikan modal,
sedangkan pekerja kerah biru adalah pekerja yang lebih bertumpu pada
tenaga, tanpa ilmu pengetahuan yang meadai, dan tanpa penguasaan
terhadap modal.
Contoh-contoh pekerja kerah putih adalah dokter, dosen, guru,