Sosiologi Hukum

SOSIOLOGI HUKUMOleh :

Prof.Dr. A F D O L, S.H, M.S.

UNIVERSITAS NAROTAMASURABAYA

FUNGSI HUKUMKepastian HukumKeadilan Kemanfaatan

Kesejahteraanhidup manusia

Pasal 119 BW: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dam istri.

a f d o l ( c ) 2008PENGATURAN TTG HARTA Menurut BW Ps 119Menganut Asas Persatuan Harta Perkawinan

Pasal 1666 BW

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yg menerima penyerahan itu.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah diantara orang-orang yg masih hidup.

a f d o l ( c ) 2008HIBAHPasal 1666 BWHibah tdk dpt ditarik kembali

Demi Kepastian Hukum

a f d o l ( c ) 2008HIBAHPasal 211 KHIHibah dari ortu kpd anaknya dpt diperhitungkan sbg warisan

Demi Keadilan

Menurut Prof.SatjiptoHk tdk ada unt diri dan keperluan sendiri, melainkan unt manusia, khususnya kebahagiaan manusia

Men. Schuyt :Salah satu tugas Sosiologi Hukum adl mengungkapkan sebab musabab ketimpangan antara tata tertib masy yg dicita-citakan dg tertib masy dlm kenyataan

Men.Soetandyo :Persoalan pokok sosiologi hukum:

Menjelaskan obyek kajian sosiologi hk Sbg aturan tertulis ( U.U.)Sbg aturan tdk tertulis ( adat )

2. Menjelaskan ihwal lembaga-lembaga negara pembentuk & penegak hk

3. Hub. Interaktif antara sistem hk yg formal dan tertib hk rakyat, yg menyoal kemampuan kerja dan efektifitas hk

Men. Soerjono :Seorang sosiolog hk hrs mengetahui asal usul hakim-hakimnya, bgmn cara unt mencapai kata sepakat dlm menjatuhkan vonis, bgmn perasaan keadilan para hakim, sampai sejauh mana efek keputusan pengadilan thd masy.

Dlm pembangunan hk memang memerlukan kajian-kajian interdisipliner, shg studi-studi sosial thd hk, selain sangat bermanfaat juga mrpk kebutuhan yg sangat mendasar

Sosiologi HukumSbg alat memahami perkembangan dan problema hk di masy

Hk sbg alat perubahan sosial

sosiologiLahir di EropaSehubungan dg meningkatnyan perhatian thd kesejahteraan masy Dan perubahan-perubahan sosial

sosiologiDi USA

Sehubungan dg usaha-usaha unt meningkatkan keadaan-keadaan sosial,Dan sbg pendorong unt menyelesaikan persoalan yg ditimbulkan oleh kejahatan, pelanggaran, kemiskinan, pengangguran, konflik, dan masalah-masalah sosial yl.

S o s i o l o g i = berbicara ttg masy

socius logos

kawan/ berbicara masy

Peta Kelahiran SosiologiEra pemikiran filsafatEra RenaisanceEra Pertumbuhan DisiplinSosial do perancisPerkembangan sosiologiDi JermanSocrates (470 SM 399 SM)Plato(427 SM 347 SM)Aristoteles (384 SM 332 SM)Francis Bacon (1561-1628)Thomas Hobbes (1588-1679)John Lock (163-1704)Claude Henri de saint simon (1760-1825)Auguste Comte (1798-1857)Emile Durkheim (1858-1917)Herbert Spencer (1820-1903)Imauel Kant (1727-1804)Hegel (1770-1804)Karl marx (1818-1918)

a f d o l ( c ) 2008HK ROMAWIHUKUMISLAMCODE CIVIL/PERANCIS/CODE NAPOLEONBW INDONESIABW BELANDA (1838)SEJARAH BW

Perintis Sosiologi a.l.:Ibnu Khaldun( 1332 1406 )Auguste Comte ( 1798 1857 )Karl Marx( 1818 1883 )Simmel ( 1858 1918 )

Ibnu Khaldun Dosen Univ. Al Azhar, Kairo

Menciptakan ilmu sosiologi sblm ilmuwan Eropa mengenal sosiologibukunya : Muqaddimah

Karya tulis Emile Durkheimles regles de la methode sociologigueternyata sdh pernah ditulis Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun telah menulis aturan-aturan ttg politik, seperti : Pemerintahan, Kedaulatan, hak-hak, kewajiban-kewajiban, serta diplomasi antar negara

Men. Inu Khaldun letak geografis memp. Pengaruh thd tradisi, kebiasaan, adat, ekonomi, ilmu pengetahuan, politik, dan seluruh watak kesatuan sosial

Ibnu Khaldun pernah meneliti ttg pengaruh pimpinan thd perkembangan sosial masy.

Men. George Gurvitch

Sosilogi Hk ialah bagian dari sosiologi yg menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hk.

Men. S.Soekanto:

Sosiologi Hk adl cabang ilmu yg mempelajari hk dlm konteks sosial,

Cabang ilmu yg secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal-balik antara hukum dg gejala-gejala sosial lainnya.

Men.Rorcoe Pound

hujum itu hendaknya dihubungkan dg fakta-fakta sosial karena hukum itu dibuat dari dan juga ditujukan unt kepentingan masy, shg Pound membedakan antara law in the books dan law in action

Perkembangan Sosiologi HukumPertama Dipergunakan oleh : ANALIZATTI (Italia-1882)Tokoh_tokoh yang mempengaruhi Sosiologi hukumEugen Ehrlich : inti pemikiran living law (hukum yang menguasai hidup): Pusat pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundangan, pengetahuan hukum, tetapi di dalam masy itu sendiri(dalam bukunya fundamental Principles of the sociology of law, 1912)Roscoe Pound : pelopor aliran Sociological Jurisprudance inti permikiran:Hukum itu bukanlahsuatu keadaan malainkan suatu proses, membeda Kan law in books di satu pihak dan law in action di lain pihak.Karl Liewely : memelopori aliran Realisme Hukum amerika dan terkait erat dengan tradisi.Emile Durkheim: inti pemikirannya hukum dirumuskan sebagai kaidah ygbersanksi 2 kaidah hukum:Represif (hukum pidana): sanksi mendatangkan penderitaanRestitutif: tidak semata mendatangkan penderitaan tetapi utamanya mengembalikan kea-daan situasi semula seperti sebelumnya terjadinya pelanggaran.Durkheim juga membedakan: Mechanic Solidarity & Organic Solidarity.Max Webber: Perkembangan sistem itu sebagia sutau pertumbuhan dari pengelolahan yang tra-Disional irasional ke arah yang logis sistematis, dalam bukunya: Wirtschaftund Gesellschaft(Law In Economy and Society)

Men.Purba caraka dan Soekanto:

Ruang lingkup sosiologi hukum adl hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hk dg gejala-gejala sosial, yg dilakukan secara analitis dan empiris

Men. J.van Houtten

Di dlm fungsinya, hk dpt memperoleh bantuan yg tdk kecil dg sosiologi hk, di dlm mengidentifikasikan konteks sosial di mana hk diharapkan berfungsi.

Peristiwa hukumI. Perbuatan subejek HukumII. Peristiwa yg bukan Perbuatan Hukum1. Perbuatan2. Perbuatan yg bu- kan perbu atan HukumKematianKelahiranLewat waktuPerbuatan hukumsegi satu (hibah,waris dll)Perbuatan hukum ygbersgi dua (perjanjian)Perbuatan seperti Zaakwaatneming(Pasal 1354 KUHS)Perbuatan yg berten-tangan dg hk (Pasal1356 KUHS)

Men. C.S.T.Kansil :

Hk sbg fakta sosial adal mengenai proses hk yg hidup di masy ( law in action ) yg berkaitan dg hub. Timbal balik antara hk dg lembaga-lembaga yl serta non-doktrinal dan bersifat empiris.

Keputusan POlitik Lahirnya Perda/Peraturan Perundangan/hukumDPRDKepentinganParpolEksekitifObjektifitasAspirasiKepentinganPribadi

Kegunaan Teori a.l.:Sbg dasar pemikiran thd adanya perubahan atau perkembangan hukum di masy.

Men. Prof. SoetandyoTeori adl suatu konstruksi di dlm cita atau ide manusia, dibangun dg maksud unt menggambarkan secara reflektif fenomena yg dijumpai di dlm pengalaman.

Proposisi adl suatu pernyataan ttg satu hub.antara dua atau lebih konsep, khususnya hub. Antara variabel-variabel.

unt menjawab mengapa suatu variabel atau pola ttt memiliki suatu nilai ttt.

Roscoe Poundpelopor aliran Sociological JurisprudanceHk itu buknalah suatu keadaan, malainkan suatu prosesHk itu hendaknya dihub. dg fakta-fakta sosial, krn hk itu dibuat dan juga ditujukan unt kepentingan masy.

Pound sangat menekankan pd efektifitas bekerjanya hk, shg Pound membedakan pengertian law in the books dan law in action

Peranan hk sbg alat mengubah masy.Hk sbg sarana rekayasa (Social engineering by law) atau bisa juga sbg alat oleh agen of change

agen of changeadlh bbrp orang yg diberi amanat unt memimpin lembaga kamasyarakatan unt mengatur sistem sosial ybs secara teratur dan terencana (social engineering / sosial planning)

Selain hk sbg alat unt mengubah masy, hk juga bisa tertinggal jauh kebelakang dari perubahan-perubahan sosial, apabila hk tak bisa memenuhi kebutuhan masy pd suatu waktu dan tempat ttt.

Problematika Berhukum di IndonesiaMen. Satjipto :dlm konteks pemberantasan korupsi, sering dikatakan, bahwa pengadilan telah menjadi tempat perlindungan yg aman bagi para koruptor

Masalah penegakan hk di Indonesia di Indonesia tidak lepas dari bgmn pilar-pilar hk a.l.:Bgmn per-uu-an-nya, aparat penegak hukumnya, budaya hk masyarakatnya

Men. Soetandyo dan SatjiptoSistem Hk Ind. mengacu pd sistem hk Belanda yg mengikuti Madzhab Roman Law Sistem yaitu : bahwa hakim tidak boleh membuat keputusan yg berbeda dgn UUUU dianggap sempurna dan menghasilkan kepastian hukum.

Proses pembuatan hukum yg positivistic,Hakim yg kaku dan bermental teks. (Ada UU no.35/1999, blm berhasil)Pengadaan aparat penegak Hukum dengan jalan KKNAmuk massal menghakimi sendiri tindakan kri-Minal yg ditemuinya/protes atas hukum negaraYg dtk mewakili masyarakatMasyarakat yg kecewa/tidak puas thdPenegakan hukum yg tak kunjung tegakHukuman yg tidak setimpal thd pelaku tindak kriminalSubstansi hukum/ajekif hukum/perundanganYg nir-sosiologisKriminal Aparat penegak hukum yg korup/melakukanpenyimpanganRAPUHNYASUPREMASIHUKUM

Menurut aliran; Legal Positivism, Freie Rech-Tsbewegung, Rechtsvinding, alternatif lain ygSesuai dgn Indo, dan efektifi=kan UU No.35/1999Pengadaan aparat penegak hukumDan atau pemerintah tidak melaluiKKNSetiap kasus Pelaku tindak pelanggaran hukumDiproses sesuaiMenciptakan kultur masyarakat sadarHukum tumbuh dari dalam dirinyaAdanya kometmen dalam menegakanaparat penegak hukum/aparat pemerintah mempunyai moralitas baikperaturan perudang-undangan yg re-Presentatif (filosofis, idiologis, yuridisDan sosiologis)Kondisi IdealBerdaulat

PENELITIAN LEGAL RESEARCH

SOCIAL RESEARCH

EMPIRICSOCIO LEGAL RESEARCH

LEGAL RESEARCH

Sociology ResearchEconomic ResearchPolitic Research ,etc

Legal ResearchSocio Legal ResearchInventarisasi hk. PositifUsaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (doktrin) hk. PositifUsaha penemuan hk. Inconcreto yg sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan perkara hukum tertentu.Usaha untuk mengetahui proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat

DEDUKTIFINDUKTIFMETODE BEPIKIR

PREMISA MAYORPREMISA MINORKONKLUSIDALIL UMUMFAKTAFAKTAFAKTAFAKTALAW IN BOOKSLAW IN ACTIONINDUKTIFDEDUKTIF

PREMISA MAYORPREMISA MINORKONKLUSIDALIL UMUMFAKTAFAKTAFAKTAFAKTALAW IN BOOKSLAW IN ACTION

KEBENARAN ILMIAH

METODOLOGISOBYEKTIF SISTEMATIS

Hukum dipelajari sbg Dependent VariableHVVVVH

HVVVVHHukum dipelajari sbg Independent Variable

MPROSES PENELITIANHDI

CARA MENANGKAP MASALAHStudi kepustakaanPertemuan ilmiahPengalaman pribadiPengalaman orang lainPeka adanya perbedaan antara Das Sollen dan Das Sein Jangan puas hanya dg 1 masalah.

Kriteria dalam Menetapkan Masalah 1. Apakah masalah tsb berguna2. Apakah terdapat kepandaian utk pemecahan masalah itu3. Apakah masalah itu menarik4. Apakah masalah itu memberikan sesuatu yg baru 5. Apakah dpt diperoleh data yg cukup6. Apakah masalah itu terbatas

1. Dalam bentuk kalimat tanya2. Dalam susunan kalimat yg padat & jelas3. Memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data???Perumusan Masalah Penelitian

TOPIK PENELITIAN HUKUMTopik Penelitian Hukum a/l :Peran lembaga /institusi hukum dalam penegakan hukumPengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, atau sebaliknyaImplementasi aturan hukumEfektivitas aturan hukum

Contoh Penelitian :Normatif/Legal Research/Doktrinal:Kewenangan PA dalam menangani masalah Ekonomi SyariahSocio Legal Research/ Non- Doktrinal:Implementasi Kewenangan PA dalam menangani masalah Ekonomi SyariahSosiologis: Ketertarikan masyarakat di bidang Ekonomi Syariah

RUMUSAN PERMASALAHANRumusan Masalah tidak harus semuanya di bidang Socio Legal ResearchTETAPIDapat diawali dengan permasalahan di bidang Legal Research & Penelitian Hukum Empiris

HIPOTESA= Jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian

(jawaban dapat dikaji dari teori-teori yang telah ada dan pendapat peneliti)

HIPOTESA

Dirumuskan dalam bentuk suatu pernyataan / statement

Perlu diuji secara empirik

JENIS HIPOTESA

Hipotesa kerja

Hipotesa penguji

Hipotesa alternatif

HIPOTESA KERJAjika ......., maka .......

artinya : kalau ada variabel x, maka akan timbul variabel y

x sebagai variabel penyebab / independent variabley sebagai variabel akibat / dependent variable

HIPOTESA PENGUJI= Ho

Tidak ada perbedaan antara ..... dengan ......

HIPOTESA ALTERNATIF= Ha

..... lebih besar dari ....., atau..... lebih kecil dari .....

Apakah setiap penelitian harus ada hipotesa?

.....................

PENARIKAN SAMPEL

KEGUNAAN SAMPEL:

a. Mereduksi obyek penelitian

b. Mengadakan generalisasi hasil penelitian

POPULASI:

Homogen

Heterogen

SAMPLING:

Random Sampling

Non Random Sampling

JENIS-JENIS SAMPEL:

Simple Random Sample

Stratified Random Sample

Cluster Sample

SIMPLE RANDOM SAMPLING:

Undian

Interval

Tabel Bilangan Random

Penggunaan Tabel Bilangan RandomMembuat daftar anggota populasi;Menentukan suatu bilangan di dalam daftar bilangan random sebagai sampel pertama;Mencatat bilangan-bilangan berikutnya sebanyak jumlah sampel yang diperlukan;Mencatat anggota-anggota populasi yang nomor urutnya kebetulan = bilangan-bilangan yang ditarik sebagai sampel.

STRATIFIED RANDOM SAMPLING

Pembagian populasi menjadi beberapa sub-populasi harus mempunyai relevansi dengan tujuan penelitianPerumusan pembagian populasi harus jelas

CLUSTER SAMPLINGDengan memanfaatkan pengelompokan populasi yang telah ada

* = multi stage sampling = area random sampling

SAMPEL NON RANDOM. a.l.:

Purposive SampleAccidental SampleAvailability SampleSnow ball Sample

PURPOSIVE SAMPLING

Ditarik atas inisiatif penelitiPeneliti telah mempunyai pengetahuan yang cukup kuat mengenai keadaan populasi

ACCIDENTAL SAMPLING= haphazard sample= convinience sample* Pengambilan sampel dilakukan pada orang yang kebetulan ada di tempat penelitian

AVAILABILITY SAMPLING

* Antara lain karena keterpaksaan peneliti sewaktu mengambil sampel dari unit-unit yang ada dan tersedia

SNOWBALL SAMPLING

= Sampel dipilih berdasarkan rekomendasi sebelumnya

OBYEK PENELITIANPOPULASI & SAMPELSUMBER DATA TEKNIK KOLEKSI DATAMETODE PENELITIAN

JENIS DATA PRIMERSEKUNDERKUALITATIFKUANTITATIF

VALIDDPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEABSAHANRELEVAN DG TUJUAN PENELITIANRELIABLE PRECISEDATA YANG BAIK

TEKNIK KOLEKSI DATASTUDI DOKUMEN-Formal-InformalKOMUNIKASI a. tanpa alat bantub. dg alat bantuc. non partisipasid. partisipasiOBSERVASI

Kerangka Tesis2. BAGIAN ISI2.1. BAB PENDAHULUAN2.2.1.LATAR BELAKANG (RELEVAN DG MASALAH)2.2.2.RUMUSAN MASALAH2.2.3.METODE:2.2.3.1.TIPE PENELITIAN (NORMATIF&EMPIRIS) NOTE : EMPIRIS HUKUM BUKAN BERARTI SOSIOLOGIS CONTOH : PRADUGA TAK BERSALAH DLM BUDAYA HK INDONESIA (EMPIRIS HK)2.2.3.2.PENDEKATAN (APPROACH) MISAL : STATUTE APPROACH, CASE APPROACH, HISTORICAL APPROACH, CONCEPTUAL APPROACH, COMPARATIVE APPROACH2.2.3.3.SUMBER BAHAN HUKUM (LEGAL SOURCES) -BAHAN HUKUM PRIMER (MISAL : UU, PERDA, PUTUSAN PENGADILAN) -BAHAN HK SEKUNDER (MISAL: JURNAL HK, BUKU HK)

JUDUL TESISBAB IPENDAHULUANBAB IIMENJAWAB PERMASALAHAN IBAB IIIMENJAWAB PERMASALAHAN IIBAB IVPENUTUP

Buatlah suatu bagian rencana penelitian :Judul PenelitianKata Pengantar(antara lain uraikan di dalamnya bagaimana saudara menemukan permasalahan penelitian)Latar Belakang Permasalahan(antara lain uraikan mengapa permasalahan yang saudara pilih itu penting untuk diteliti dan jika perlu rumuskan konsep-konsep yang relevan untuk memperjelas permasalahan)

Rumusan Permasalahan Penelitian(usahakan permasalahan yang saudara rumuskan itu memenuhi persyaratan sebagai permasalahan yang baik)Sebutkan dan uraikan/jelaskan metode penelitiannyaBuatlah daftar literatur yang relevan baik dari segi materi maupun metodologinyaUkuran kertas dan format tulisan sesuai dengan pembuatan skripsi (A4)

Buatlah suatu bagian rencana penelitian :

Judul : Surat ijo yang dijadikan hak tanggungan

Rumusan masalah : 1. Apa pengertian surat ijo? 2. Apa pengertian Hak Tanggungan? 3. Apa saja yang dapat dijadikan hak tanggungan? 4. Kedudukan surat ijo dalam hukum agraria yang diatur di indonesia? 5. Apakah surat ijo memiliki kekuatan hukum tetap?

HAK WARIS JANDA TANPA ANAK BERDASARKAN YURISPRUDENSIMAHKAMAH AGUNG No. 2565 K/Pdt/1991Permasalahan:

1. Apakah perbedaan hak waris janda menurut Hukum Adat dan Hk Islam?2. Apakah putusan MA No. 2565 K/Pdt/1991 telah sesuai dengan Hukum Islam?

Permasalahan:Bagaimana perkawinan Sirrimenurut UU No.1Tahun 1974&Kompilasi Hk Islam dan Akibat Hukumnya?2. Bagaimana Praktek Kawin Sirri & Pandangan mahasiswa Muslim di Malang ?AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRRI DI KALANGAN MAHASISWA MUSLIM DI MALANG

Permasalahan:Apakah anak luar kamwin (darinikah sirri) dapat diakui sebagai anak sah?2. Apa akibat hukum dari pengakuan tersebut dan adakah perbedaan perlakuan diantara anak luar kawin dan anak kawin hamil?PERBEDAAN PERLAKUAN ANTARA NIKAH SIRRI DAN KAWIN HAMIL TERHADAP STATUS ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

JUDUL :KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 05/PUU-IV/2006 Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah kewenangan Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi ? 2. Bagamana pengawasan Hakim Agung yang menjadi wewenang KY setelah dicabut melalui Putusan MK ? 3. Bagaimana kewenangan KY terkait pengajuan Hakim Agung kepada DPR pasca Putusan MK Nomor. 05/ PUU-IV/2006.

Judul:Eksistensi Kejaksaan setelah lahirnya KomisiPemberantasan Korupsi (KPK)

Rumusan Masalah:1.Ada apa di balik lahirnya KPK?2.Apa perbedaan Kejaksaan dengan KPK?3.Sejauh mana wewenang KPK dlm masalah korupsi?4.Sejauh mana wewenang Kejaksaan dlm mslh korupsi?5.Dimana kedudukan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi?5.Kenapa lahir KPK krn sudah ada kejaksaan?

Permasalahan:

1. Bagaimana pengaturan poligami dalam perundang- undangan di Indonesia?2. Bagaimana eksistensi poligami dalam budaya di Indonesia?POLIGAMI SEBAGAI SOLUSI UNTUKMENGHINDARI PERCERAIANBAB IPendahuluan

BAB IIPoligami dalam perundang-undangandi Indonesia2.1. Poligami dalam U.U. No.1 Th 19742.2. Poligami dalam PP No.9 Th 19752.3. Poligami dalam PP No.10 Th 19832.4. Poligami dalam Kompilasi Hukum IslamBAB IIIEksistensi dan Beberapa Pandangantentang Poligami3.1. Pandangan dari sosial budaya3.2. Pandangan kaum Feminisme3.3. Pandangan menurut Hukum MalaysiaBAB IVPenutup4.1. Kesimpulan4.2. Saran

Judul :Efektifitas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Mengenai Larangan Merokok

Rumusan Masalah :Apakah tujuan dikeluarkannya Perda ini?

Apakah dengan diberlakukannya Perda ini jumlah orang yang merokok berkurang?

3. Apakah Perda ini dipatuhi oleh masyarakat?

4. Bagaimana penegakan hukum bagi Perda ini dijalankan?

5. Bagaimanakah cara agar Perda ini dapat ditaati oleh masyarakat?

Judul " Penerapan Syariat Islam Di Nangroe Aceh Darussalam Dalam Kaitannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia " Rumusan Masalah 1. Apakah diberlakukannya Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam tidak bertentangan dengan hukum pidana di Indonesia ? 2. Bagaimanakah kompetensi Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksana Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam ?

Judul :" Efektifitas Undang-undang Perlindungan Anak dalam Kasus Smack Down "

Rumusan masalah :1. siapa saja yang bertanggung jawab dan pertanggungjawaban apa yang harus dilakukan ?2. perlindungan hukum terhadap anak korban smack down3. penerapan UU Perlindungan Anak terhadap Lativi

Rumusan Masalah: 1.Apa yang menyebabkan Perda larangan merokok dibuat 2.Siapa saja yang berkaitan dengan Perda larangan merokok 3.Apakah sosialisasi terhadap perda larangan merokok di muka umum telah diketahui segala aspek masyarakat 4.Apakah asrana prasarana penunjang dari pelaksanaan perda laranfgan merokok itu sudah tersedia 5.Bagaimanakah kinerja aparat berwajib dalam melaksanalan pengawasan,penindakan terhadap orang yang melanggar perda tersebut

6.Apakah perda tersebut dapat membuat efek jera terhadap pelanggar yang telah ditindak

"Efektifitas Perda Nomor 02 tahun 2005 tentang Larangan Merokok Dimuka Umum"

WASSALAM

*