Top Banner

of 22

Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

Feb 09, 2018

Download

Documents

pasalperda
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    1/22

    TENTANGPERKOPERASIAN

    SOSIALISASI UNDANG

    UNDANG NO 17 TAHUN 2012

    Andi Kuswandi, SEDinas Koperasi, UMKM danPasar Kota Depok27 Maret 2013

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    2/22

    II. CAKUPAN UU NO.17/2012 TENTANGPERKOPERASIAN

    2

    17 BAB 126 PASAL 10 PP

    6 PERMEN

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    3/22

    A.Peraturan Pemerintah1. Ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi (Pasal 17 ayat (4))

    2. Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi (Pasal 85)

    3. Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah (Pasal 87 ayat

    (4))

    4. Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal

    94 ayat (5))

    5. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 95)

    6. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan

    hapusnya status badan hukum Koperasi (Pasal 111)

    7. Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan

    dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi (Pasal 113 ayat (2))

    8. Ketentuan mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi

    administratif (Pasal 120 ayat (3))

    9. Ketentuan mengenai Modal Koperasi (Pasal 77)

    10.Ketentuan mengenai Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100a at

    V. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU

    TENTANG PERKOPERASIAN YANG HARUS

    DIPERSIAPKAN3

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    4/22

    B. Peraturan Menteri

    (1) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi

    sebagai badan hukum (Pasal 10 ayat (5))

    (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor

    Cabang Pembantu, dan Kantor Kas (Pasal 90 ayat (3))

    (3) Ketentuan mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi (Pasal 99)

    (4) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi (Pasal 101 ayat (6))

    (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Perubahan Unit Simpan Pinjam menjadi KSP (Pasal122 ayat (4))

    (6) Ketentuan mengenai persyaratan standart kompenti pengawas dan pengurus

    koperasi simpan pinjam (pasal 92 ayat (2)).

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    5/22

    Bab I Ketentuan UmumBab II Landasan, Asas dan Tujuan

    Bab III Nilai dan Prinsip

    Bab IV Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman

    Bab V Keanggotaan

    Bab VI Perangkat OrganisasiBab VII Modal

    Bab VIII Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan

    Bab IX Jenis, Tingkatan, dan Usaha

    Bab X Koperasi Simpan Pinjam

    Bab XI Pengawasan dan Pemeriksaan

    Bab XII Penggabungan dan Peleburan

    Bab XIII Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum

    Bab XIV Pemberdayaan

    Bab XV Sanksi Administratif

    Bab XVI Ketentuan Peralihan

    Bab XVII Ketentuan Penutup

    BAB DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 17TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

    5

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    6/22

    1. Judul RUUtentang Koperasi disepakati berubah menjadi RUUtentang

    Perkoperasian;

    2. Diakomodasikannya Nilai dan Prinsip Koperasi sesuai dengan nilai-

    nilai luhur Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar

    Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hasil kongres International

    Cooperative Alliance (ICA);(Pasal 5-6)3. Pendirian Koperasi harus melalui akta autentik; (Pasal 9) yang dibuat

    oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

    4. Penggunaannama koperasi diatur.

    5. Kemudahan rakyat dalam membentuk koperasi, dimana secara tegas diatur,

    setiap permohonan pendirian koperasi harus sudah mendapat persetujuan

    selambat lambatnya30 (tiga puluh) hari.

    6. Dalam pengelolaan menganutsistem two layer:

    -pengawas

    -pengurus + pengelola (jika diperlukan)

    SUBSTANSI PENTING DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG

    PERKOPERASIAN6

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    7/22

    7. Jenis Koperasi :1) Koperasi Produksi

    2) Koperasi Konsumen

    3) Koperasi Jasa

    4) Koperasi Simpan Pinjam8. Pengurusbisa dari non anggota

    9. RAT selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, dengan undangan sudah

    diedarkan14 (empat belas) hari

    10. Bahan RAT secara lengkap terperinci

    11. Bagi koperasi yang memiliki anggota lebih dari 500 orang, RAT bisa

    dilakukan dengansistem delegasi.

    12.Pengawas sebagai unsur alat perlengkapan organisasi koperasi

    ditingkatkan peranan dan kewenangannya

    Lanjutan

    7

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    8/22

    13. Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai

    modal awal; (Pasal 66) dengan pengaturan sebagai berikut :

    a. Setoran Pokok

    Harus dibuat dengan nilai yang serendah rendahnya, agar tidak ada hambatan

    setiap orang untuk masuk sebagai anggota koperasi.

    b. Sertifikat Modal Koperasi (SMK)

    nilai nominal per lembar SMK tidak boleh melebihi nilai nominal Setoran Pokok.SMK diharapkan menjadi instrumen penghimpunan modal / equity koperasi

    yang dapat secara dinamis menangkap setiap peluang usaha bagi koperasi.

    c. Modal penyertaan

    koperasi diperbolehkan menerima modal penyertaan dari anggota, non anggota,

    pemerintah dan pemerintah daerah.14. Istilah sisa hasil usaha diubah menjadi Selisih Hasil Usaha yang meliputi

    Surplus Hasil Usaha dan Defisit Hasil Usaha;

    15. Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan

    menyalurkan pinjaman kepada anggota; (Pasal 89) untuk non anggota

    diberikan waktu 3 (tiga) bulan harus sudah menjadi anggota.

    Lanjutan

    8

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    9/22

    16. Koperasi Simpan Pinjam harus mempunyai izin usaha, tidak boleh

    memberikan pinjaman kepada koperasi lain, harus melalui sekundernya.

    17. Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam jangka waktu3 (tiga) tahun, wajib berubah /

    memisahkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan badan hukum

    koperasi tersendiri; (Pasal 122)

    18. Untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan Koperasi sesuai kharakteristik

    masyarakat muslim secara tegas disebutkan bahwa koperasi diberi kesempatanuntuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi

    syariah; (Pasal 87)

    19. Untuk menjamin simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, Pemerintah

    diamanatkan untuk membentuk dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan

    anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) melalui Peraturan Pemerintah;(Pasal 95 ayat (2).

    20. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi akan lebih diintensifkan, dalam

    kaitan ini khususnya untuk pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam

    Pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawasan

    Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteridan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (Pasal 100)

    Lanjutan

    9

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    10/22

    21. Dalam pemberdayaan koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah

    memberikan bimbingan kemudahan diantaranya; adalahmemberikan insentif pajak dan fiscal.

    22. Lembaga gerakan Koperasi didorong untuk menjadi lembaga yang

    mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota sertamembentuk Dana

    Pengembangan Dewan Koperasi Indonesia. (Pasal 115).

    23. Dalam rangkapenyesuaian terhadap Undang Undang nomor

    17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diberi waktu 3 (tiga)

    tahun.

    24. Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

    tentang Perkoperasian dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan

    menteri selambat lambatnya2 (dua) tahun.

    Lanjutan

    10

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    11/22

    11

    IMPLIKASI BAGI KOPERASI

    A. Bagi Koperasi Baru

    Dalam pembentukan koperasi akte pendirian dan anggaran dasar langsung

    menyesuaikan dengan UU no. 17 / 2012

    B. Bagi koperasi Yang Telah Lama

    1. Yang tidak ada unit simpan pinjam, cukup mengadakan perubahan anggaran dasar

    menyesuaikan UU 17/20122. Bagi koperasi simpan pinjam, cukup mengadakan perubahan anggaran dasar

    menyesuaikan UU 17/2012

    3. Bagi koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam :

    a. Jika usahanya hanya simpan pinjam saja, cukup langsung perubahan anggaran

    dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam.

    b. Bagi koperasi yang memiliki usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjamtetapi usaha sektor riilnya tidak ekonomis, maka unit sektor riil yang tidak

    ekonomis dapat di liquidasi, dan langsung melakukan perubahan anggaran dasar

    menjadi Koperasi Simpan Pinjam.

    c. Bagi koperasi yang usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam akan terus

    dipertahankan maka, unit simpan pinjam melakukan pemisahan menjadi

    koperasi simpan pinjam.

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    12/22

    PROSES PENDIRIAN DAN PENGESAHANBADAN HUKUM KOPERASI

    Sekelompok orang

    atau badan usahakoperasimempunyaikegiatan dankepentinganekonomi yang sama

    Rarat Persiapan

    Rapat Pembentukan

    Membahas AnggaranDasar Koperasi :

    Anggaran Dasarmemuat :- Nama & tempat

    kedudukan koperasi- Maksud & tujuan- Bidang Usaha- Keanggotaan-Rapat Anggota-Pengurus &Pengawas- Sisa Hasil Usaha

    Pra Koperasi

    -Pejabat yang berwenang wajibmelakukan penelitian terhadapmateri anggaran dasar yangdiajukan

    -Pejabat yang berwenangmelakukan pengecekan terhadapkeberadaan koperasi tersebut

    Kop. Primer sekurang-kurangnya

    dihadiri 20 orang pendiri.

    Pembuatan Akta OlehNotaris.

    Kop. Sekunder dihadirisekurang-kurangnya 3 (tiga)koperasi melalui wakil-

    wakilnya

    KoperasiMengajukan

    PermohonanPengesahanSecaraTertuliskepadaPejabatberwenang

    Diterima

    Ditolak

    BADANHUKUMTERBIT

    Keputusanpenolakan danalasannya

    disampaikankembali kepadakuasa pendiripaling lama 30HARITerhadappenolakan, parapendiri koperasidapat mengajukanpermintaan ulang

    pengesahan aktapendirian koperasidalam jangka waktupaling lama 1 bulanKeputusanterhadappermintaanulang tersebutdiberikan palinglambat 1 bulan

    Keputusan Akhir

    Disetujui

    Ditolak

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    13/22

    PERSYARATAN PENGESAHANBADAN HUKUM KOPERASI

    1. FORMULIR BERITA ACARA PENDIRIANKOPERASI + FOTOCOPY KTP ANGGOTA PENDIRI

    2. AKTA PENDIRIAN KOPERASI DARI NOTARIS

    3. SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN BADANHUKUM KOPERASI DARI NOTARIS / KOPERASI

    4. SURAT KETERANGAN DOMISILI KOPERASI DARIKELURAHAN DIKETAHUI KECAMATAN

    5. NPWP KOPERASI

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    14/22

    Badan Hukum

    Izin Usaha Legalitas Usaha

    Legalitas Lembaga

    PERBEDAAN ANTARABADAN HUKUM DAN IJIN USAHA

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    15/22

    15

    Perbedaan Badan Hukum dan Ijin Usaha

    Badan Hukum Usaha Instansi YMIU

    PT

    Koperasi

    PenerbanganPelayaranPerdaganganPegelolaan HutanPerhotelanPerkebunanPerbankan

    Kementerian PerhubunganKementerian PerhubunganKementerian PerdaganganKementerian Kehutanan dan PerkebunanKementerian PariwisataKementerian Kehutanan dan PerkebunanBank Indonesia

    Istimewa Simpan Pinjam

    PenerbanganPelayaranPerdaganganPegelolaan HutanPerhotelanPerkebunanPerbankan

    Kementerian PerhubunganKementerian PerhubunganKementerian PerdaganganKementerian Kehutanan dan PerkebunanKementerian PariwisataKementerian Kehutanan dan Perkebunan

    Bank Indonesia

    Kementerian Negara Koperasi dan UK

    Lembaga UsahaJadi harus lebihFull Comittmen Untuk

    membina SP

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    16/22

    MATRIK PELAYANAN KOPERASI BARU

    AKTIVITASPELAYANAN

    STATUSDOKUMEN

    KONDISI TINDAKAN

    PEMBENTUKANKOPERASI

    Sudah ada usulan namaKoperasi

    Dicocokan dengan nama-nama koperasi yang sudahada di Dinas Kab/Kota,kalau ternyata itu sudahdipakai oleh koperasi lain

    ditolak dan dimintamengajukan yang baru

    belum ada usulan namaKoperasi

    Diberikan informasi tentangnama-nama koperasi yangsudah dipakai yang tidakboleh lagi dipakai olehpemohon

    Mengajukan usulan 1 (satu)calon nama Koperasi yangakan dipakai sebagi namaKoperasi

    USULANPENGESAHAN

    AKTAPENDIRIAN

    Sudah rapat persiapanpendirian risalah rapat danakte pendirin sudah jadi,

    tetapi masih berdasarkanUU 25/1992

    Permohonan PengesahanAkte Pendirian sudahdiajukan ke kantor Dinas

    Koperasi, UMKM Kab/Kota

    dapat diperoses setelahkoperasi dimintamemperbaiki akte sesuai

    degan UU No.17/2012

    Akta belum jadi Diberikan Penyuluhantentang akte pendirian yangtelah diusukan dengan UUNo.17 tahun 2012 sesuaimaster AD

    Diminta berkosultasi denganNotaris dan Dinas terkaituntuk merumuskan aktependirian yang sudah sesuaiUU 17/2012

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    17/22

    AKTIVITASPELAYANAN

    STATUSDOKUMEN

    KONDISI TINDAKAN

    USULANPENGESAHANAKTAPERUBAHANANGGARANDASAR

    Aktanya masih akte yang dibuat olehkoperasi/bawah tangan dan anggarandasarnya masih berdasarkan UU25/1992

    Sudah mengajukanpermohonan pengesahanperubahan AD

    Dapat diperoses setelah Koperasidiminta sekaligus memperbaikiakte menjadi ake autentik dananggaran dasar sekaligusmenyesuaika dengan UU 17/2012

    Aktenya sudah autentik oleh Notaristetapi anggaran dasarnya masih

    berdasarkan UU 25/1992

    Sudah mengajukanpermohonan pengesahanperubahan AD

    Koperasi diminta sekaligusmemperbaiki anggaran dasarmenyesuaikan UU 17/2012

    PENGGABUNGAN

    Koperasi-koperasi yang bergabungakte yang dibuat olehKoperasi/aktenya masih dibawah

    tangan dan anggaran dasarnya masihberdasarkan UU 25/1992

    Sudah mengajukanpermohonan pengesahan ADpenggabungan

    Koperasi diminta sekalikusmemperbaiki akte penggabunganmenjadi akte autentik sekaligus

    menyesuaikan AD dengan UU17/2012

    Koperasi-koperasi yang bergabungaktenya sudah autentik tetapianggaran dasarnya masih bersasarkanUU 25/1992

    Sudah mengajukanpermohonan pengesahan ADpenggabungan

    Koperasi diminta memperbaikiakte penggabungan sesuaidengan UU 17/2012

    PELEBURAN

    Koperasi-koperasi yang meleburkandiri menjadi 1 (satu) koperasi baru

    yang sudah menyebutkan nama baruakte yang dibuat oleh koperasi/bawahtangan dan anggaran dasarnya masih

    berdasarkan UU 25/1992

    Sudah mengajukanpermohonan AD peleburan

    menjadi 1 (satu) koperasidisertai dengan namakoperasi baru tetapi namatersebut sudah di pakai olehkoperasi lain.

    nama koperasi tersebut ditolak,diminta mengajukan nama

    koperasi baru sekaligusmemperbaiki akte peleburanmenjadi akte hasil peleburanmenyesuaikan AD dengan UU17/2012

    Koperasi-koperasi yang meleburkandiri menjadi 1 (satu) koperasi baru,tetapi belum mengajukan nama,aktenya sudah autentik serta

    anggaran dasarnya masihberdasarkan UU No.25/1992

    sudah mengajukanpermohonan pengesahan ADhasil peleburan menjadi 1(satu) nama koperasi baru

    Diberikan Informasi tentangnama-nama koperasi yang sudahdipakai yang tidak boleh lagidipakai oleh pemohon

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    18/22

    AKTIVITASPELAYANAN

    STATUSDOKUMEN

    KONDISI TINDAKAN

    PEMISAHAN

    Rapat persiapan pemisahan sudahdilakukan akte koperasi yangmelakukan pemisahan masihberbentuk akte yang dibuat oleh

    koperasi/bawah tangan dananggaran dasarnya masihberdasarkan UU no.17/2012 danbelum mengajukan nama baru

    Sudah mengajukanpengesahan permohonanpemisahan AD dannamanya sudah dipakai

    koperasi tetapi namatersebut sudah dipakaioleh koperasi lain

    nama koperasi tersebutditolak, diminta mengajukannama koperasi baru sekaligusmemperbaiki akte bawah

    tangan menjadi akte autentiksekaligus untuk 2 (dua)koperasi tersebut danmenyesuaikan AD dengan UU17/2012

    Rapat persiapan pemisahan sudahdilakukan akte koperasi yangmelakukan pemisahan masihberbentuk akte yang dibuat oleh

    koperasi/bawah tangan dananggaran dasarnya masihberdasarkan UU no.25/1992 danbelum mengajukan nama

    Diberikan informasitentang nama-namakoperasi yang tidak bolehlagi dipakai oleh pemohon

    koperasi

    koperasi diminta mengajukan1 (satu) calon nama barusekaligus memperbaiki akteuntuk 2 (dua) koperasi tsb dan

    menyesuaikan UU 17/2012

    IJIN USAHASIMPAN PINJAM

    Ijin usaha simpan pinjam untukUSP KOP

    sudah diajukanpermohonan ijin usahasimpan pinjam

    ditolak, tidak ada lagi ijinusaha simpan pinjam USP-KOP

    Ijin Usaha simpan pinjam untukKSP yang akte masih dibuat olehkoperasi/bawah tangan dananggaran dasarnya masihberdasarkan UU No.12/1992

    sudah diajukanpermohonan ijin usahasimpan pinjam

    belum dapat diproses, koperasiterlebih dahulu dimintadiperbaiki akte menjadi akteautentik sekaligusmenyesuaikan anggaran dasardegan UU 17/2012

    Ijin Usaha Simpan Pinjam untk

    KSP yang aktenya sudah autentiktetapi anggaran dasarnya masihbersdasarkan UU 25/1992

    sudah diajukan

    permohonan ijin usahasimpan pinjam

    belum dapat diproses, kopeasi

    terlebih dahulu dimintamenyesuaikan anggaran dasardengan UU 17/2012

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    19/22

    AKTIVITASPELAYANAN

    STATUSDOKUMEN

    KONDISI TINDAKAN

    IJIN KANTORCABANG

    jin pembentukan kantor cabangoleh KSP yang akte masih dibuatoleh koperasi/bawah tangan dananggaran dasarnya masih

    berdasarkan UU 25/1992

    sudah diajukanpermohonan ijin usahasimpan pinjam

    dapat diproses denganpersyaratan sebagai berikut :

    1.koperasi terlebih dahulu

    diminta memperbaiki aktemenjadi akte autentiksekaligus memperbaikianggaran dasar menyesuaikandengan UU 17/2012

    2.mengajukan permohonandilampiri akte pembentukankantor cabang

    3. evaluasi kinerja kantorcabang yang telah dibukasebelumnya

    4.hasil penilaian kesehatanminimal cukup sehat

    5.daerah menerbitkan suratketerangan tidak keberatan

    6.nama kepala kantor cabangyang telah memiliki sertifikatstandart kompetensi

    7.pengesahaan diajukan kepadakantor dinas yang mengesahkan

    S S S O S

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    20/22

    AKTIVITASPELAYANAN

    STATUSDOKUMEN

    KONDISI TINDAKAN

    IJIN KANTORCABANG

    Ijin Pembentukan kantor cabangoleh KSP yang aktenya sudahautentik tetapi masih berdasarkanUU 25/1992

    sudah diajukanpermohonan ijin usahasimpan pinjam

    dapat diproses denganpersyaratan sebagai berikut :

    1.koperasi terlebih dahulu

    diminta memperbaikianggaran dasar menyesuaikandengan UU 17/2012

    2.mengajukan permohonandilampiri akte pembentukankantor cabang

    3. evaluasi kinerja kantorcabang yang telah dibukasebelumnya

    4.hasil penilaian kesehatanminimal cukup sehat

    5.daerah menerbitkan suratketerangan tidak keberatan

    6.nama kepala kantor cabangyang telah memiliki sertifikatstandart kompetensi

    7.pengesahaan diajukan kepadakantor dinas yang mengesahkan

    AKTIVITAS STATUS KONDISI TINDAKAN

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    21/22

    AKTIVITASPELAYANAN

    STATUSDOKUMEN

    KONDISI TINDAKAN

    PERUBAHANWILAYAHKEANGGOTAAN

    DARI PRIMERKAB/KOTAMENJADIPROPINSI/DI

    Akte koperasi yang melakukanperubahaan wilayah keanggotaan dariKab/Kota menjadi wilayahkeanggotaan Propinsi/Dl masihdibuat oleh Koperasi/bawah tangan

    sudah mengajukanpermohonan pengesahanperubahan anggaran dasartentang wilayah keanggotaandari tingkat Kab/Kota

    menjadi koperasi yangWilayah keanggotaanyatingkat propinsi/Dl

    dapat diproses setelah dilakukanevaluasi kinerja dan koperasiterlebih dahulu dimintamemperbaiki akte menjadi akteautentik sekaligus memperbaiki

    anggaran dasar menyesuaikan ADdengan UU 17/2012

    Akte koperasi yang melakukanperubahaan Wilayah keanggotaandari Kab/Kota menjadi Wilayahkeanggotaan propinsi/Dl sudahdibentuk akte authentik tetapi masih

    berdasarkan uu 25/1992

    Sudah mengajukan sudahmengajukan permohonanpengesahaan perubahaananggaran dasar tentang

    wilayah keanggotaan daritingkat propinsi/Di menjadi

    koperasi yang wilayahkeanggotaanya tingkatnasional

    dapat diproses setelah dilakkukanevaluasi kinerja dan koperasidiminta menyesuaikan akte dananggaran dasar berdasarkan UU17/2012

    PERUBAHANWILAYAHKEANGGOTAAN

    DARI PRIMERPROPINSI/DIMENJADI PRIMERNASIONAL

    Akte koperasi yang melakukanperubahan wilayah keanggotaan daripropinsi/Dl menjadi wilayahkeanggotaan Nasional masih dibuatoleh Koperasi/bawah tangan

    sudah mengajukanpermohonan pengesahanperubahaan anggaran dasartentang wilayah keanggotaandari tingkat propinsi/Dlmenjadi koperasi yang

    wilayah keanggotaanyatingkat Nasional

    dapat diproses setelah dilakukanevaluasi kinerja dan koperasidiminta menyesuaikan aktedananggaran sekaligus berdasarkan

    AD dengan UU 17/2012

    Akte koperasi yang melakukanperubahaan wilayah keanggotaanyadari Propinsi/Dl menjadi wilayahkeanggotaan Nasional sudah

    berbentuk akte authentik tetapi masihberdasarkan uu 25/1992

    sudah mengajukanpermohonan pengesahanperubahaan anggaran dasartentang wilayah keanggotaandari tingkat propinsi/Dlmenjadi koperasi yang

    wilayah keanggotaanya

    tingkat Nasional

    surat keputusan perubahaanwilayah keanggotan belum dapardiproses, koperasi dimintamenyesuaika AD berdasarkandengan uu 16/2012

  • 7/22/2019 Sosialisasi Uu 17 2012 Notaris Andi Kuswandi

    22/22

    TERIMA KASIH