Top Banner
24

Sosialisasi SPIP (1)

Sep 29, 2015

Download

Documents

dunhill

SPIP1
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :

    PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

    PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

    Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah

    Amanat :

    UU No 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006

    SPIP

    VISI MISI PRESIDEN

    Mengutamakan hard control, soft control tidak tersentuh (integritas, komitmen, kepemimpinan, nilai etika)

    KKN

  • 4

    1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan

    Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman

    Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun

    1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang

    diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:

    Unsur-unsur Waskat (SPM) adalah :

    2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem

    Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

  • Pasal 2 (1)

    Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yg

    efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

    menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/

    walikota wajib melakukan pengendalian atas

    penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

    Pasal 2 (2)

    Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

    pemerintahan berpedoman pada PP (PP 60/2008) ini

    Pasal 60 Ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah

    diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/

    Walikota dengan berpedoman pada PP ini

  • Pasal 47

    1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan

    bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas

    penyelenggaraan SPI dilingkungan masing-masing2

    2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI

    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

    a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan

    fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas

    keuangan negara

    b. pembinaan penyelenggaraan SPIP

    Pasal 59 ayat (2)

    Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP

  • Apa sebenarnya SPI dan SPIP?

    SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan

    kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh

    pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

    keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

    melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

    pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

    ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

    SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang

    diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan

    pemerintah pusat dan pemerintah daerah

    (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

  • 9

    Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna

    Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan

    APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang

    memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan

    Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

    Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,

    transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden

    selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem

    Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI

    ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

  • 10

  • 11

    NO URAIAN WASKAT SPIP

    1 Definisi Alat Proses

    2 Sifat Statis Dinamis

    3 Framework 8 Unsur Sisdalmen 5 Unsur

    4 Tanggungjawab

    Pelaksanaan

    Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam

    organisasi

    5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi

    6 Penekanan Pengawasan Atasan Langsung

    Pengawasan Fungsional

    Lingkungan Pengendalian

    Penilaian Risiko

  • 12

    PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

    INFORMASI DAN KOMUNIKASI

    KEGIATAN PENGENDALIAN

    PENILAIAN RISIKO

    LINGKUNGAN PENGENDALIAN

    U

    N

    I

    T

    A

    U

    N

    I

    T

    B

    K

    E

    G

    I

    A

    T

    A

    N

    1

    K

    E

    G

    I

    A

    T

    A

    N

    2

  • 13

    1. Pengabaian Manajemen

    2. Kesalahan atau Kekeliruan Personil - Perencanaan Kurang Matang

    - Gagal Mengartikan Perintah

    3. Kolusi

  • SPIP

    Pemantauan

    Pengendalian

    Intern

    Informasi &

    Komunikasi

    Kegiatan

    Pengendalian

    Penilaian Risiko

    Lingkungan

    Pengendalian

    Identifikasi Risiko

    Sarana Komunikasi

    Manajemen Sistem Informasi

    Pemantauan Berkelanjutan

    Evaluasi Terpisah

    Tindak Lanjut

    Pembinaan Sumber Daya Manusia

    Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi

    Pengendalian Fisik atas Aset

    Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja

    Pemisahan Fungsi

    Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

    Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

    Pembatasan Akses atas Sumber Daya

    Akuntabilitas terhadap Sumber Daya

    Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

    Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

    Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

    Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

    Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan

    Kepemimpinan yang Kondusif

    Komitmen terhadap Kompetensi

    Penegakan Integritas dan Etika

    Peran APIP yang Efektif

    Hubungan Kerja yang Baik

    Ps. 4

    Ps. 13

    Ps. 18

    Ps. 41

    Ps. 43

    Analisis Risiko

  • SPIP Lingkungan

    Pengendalian

    Kebijakan yang Sehat tentang

    Pembinaan SDM

    Pendelegasian Wewenang dan

    Tanggung Jawab yang Tepat

    Struktur Organisasi yang Sesuai

    Kebutuhan

    Kepemimpinan yang Kondusif

    Komitmen terhadap Kompetensi

    Penegakan Integritas dan Etika

    Peran APIP yang Efektif

    Hubungan Kerja yang Baik

  • SPIP Penilaian Risiko Identifikasi Risiko

    Analisis Risiko

  • SPIP Kegiatan

    Pengendalian

    Pembinaan Sumber Daya Manusia

    Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi

    Pengendalian Fisik atas Aset

    Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja

    Pemisahan Fungsi

    Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

    Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

    Pembatasan Akses atas Sumber Daya

    Akuntabilitas terhadap Sumber Daya

    Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

    Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

  • SPIP Informasi & Komunikasi

    Sarana Komunikasi

    Manajemen Sistem Informasi

  • SPIP Pemantauan Pengendalian Intern

    Pemantauan Berkelanjutan

    Evaluasi Terpisah

    Tindak Lanjut

  • NO FASE KEBUTUHAN KEGIATAN PRODUK TIME FRAME

    1 Knowing Pemahaman,

    Penyamaan persepsi

    Penelitian, Kajian,

    Benchmarking,

    Sosialisasi, Diklat

    Laporan

    pelaksanaan

    Waktu yang

    dibutuhkan

    tergantung

    pada besarnya

    dukungan

    pimpinan dan

    organisasi

    tersebut.

    2 Mapping Kondisi, Tujuan, Gap Diagnostic assessment Peta Penerapan

    SPIP

    3 Norming Membangun fondasi /

    infrastruktur sistem

    Kebijakan s.d. SOP: Draft Pedoman Umum dan Draft

    Pedoman Teknis (Limited

    Hearing, Public Hearing,

    Pilotting)

    Pembuatan Modul Diklat

    Pengembangan Kompetensi: Diklat

    Pedoman Umum

    Pedoman Teknis

    Modul Diklat

    Aturan-aturan intern

    Lap pelaks.

    Satgas-satgas dan produknya

    4 Forming Membangun unsur-unsur SPIP Implementasi

    Internalisasi

    Laporan tahapan

    pengembangan

    SPIP

    5 Performing Pemanfaatan SPIP

    (memetik kegunaan)

    Monitoring

    Evaluasi

    Laporan Hasil

    Evaluasi

    TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP

  • 21

    SPIP

    PEMERINTAH

    Tertib

    Terkendali

    Efisien

    Efektif

    Keyakinan

    Memadai

    Paket Undang-Undang

    Keuangan Negara:

    1. UU 17/2003

    2. UU 1/2004

    3. UU 15/2004

    PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

    Pusat Daerah

    Akuntabel

    Transparan

    Akuntabilitas

    Pengelolaan

    Keuangan

    Negara

    PUBLIK

    Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

    Proses

    Terintegrasi

    Kegiatan yang Efektif & Efisien

    KeandalanPelaporanKeuangan

    PengamananAset Negara

    Ketaatan terhadapPeraturan

    Pertanggungjawaban

    UU 33/2004

  • PRESIDEN

    MENTERI/PIM. LEMBAGA

    GUB BUP/W.KOTA

    Melalui:

    1. Kegiatan yg Efektif &

    Efisien

    2. Keandalan Lap Keu

    3. Pengamanan Aset

    4. Ketaatan Peraturan

    FRAMEWORK

    PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP

    22

    1 2

    3

  • 1. PEMBUATAN PERKADA

    IMPLEMENTASI SPIP DAN JUKLAK

    2. PENETAPAN SATGAS SPIP

    3. DIKLAT UNTUK SATGAS SPIP

    4. BIMBINGAN TEKNIS SATGAS SPIP

    (MAPPING DIAGNOSTIC ASSESMENT. AoI )

    PENERAPAN SPIP. Pemkab

  • KALAU TIDAK SEKARANG

    KAPAN LAGI ?

    KALAU BUKAN KITA

    SIAPA LAGI ?