Sosialisasi Peraturan: PP Nomor 105 Tahun 2015 Perubahan ... 105 - 2015_rev3.compressed.pdf · Latar Belakang Paket II Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pemangkasan tahap perizinan KLH

Sosialisasi Peraturan:

PP Nomor 105 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas pp nomor 24 tahun

2010 tentang penggunaan kawasan hutan

Latar Belakang

Paket IIKebijakan Ekonomi

PemerintahPemangkasan tahap perizinan

KLH & Kehutanan Percepatan pembangunan

proyek strategis yang menggunakan kawasan hutan

DinamikaPembangunan

Nasional

Tujuan

Tujuan dari adanya PP ini untuk mendukung percepatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan dengan mengubah pengaturan mengenai jenis kegiatan, kewajiban pemegang izin pinjam pakai, dan prosedur penggunaan kawasan hutan.

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

?Apa yang berubah? (dari peraturan sebelumnya PP No. 24/2010)

KEGIATAN PP No.24/2010 jo. PP No.61/2012 PP No.105/2016

Pembangunan waduk, bendungan Dengan dua skema:1. Sarana prasarana dengan mekanisme

Pinjam Pakai2. Genangan dengan mekanisme Tukar

Menukar

Dengan satu skema:Sarana prasarana maupun genangan dengan mekanisme Pinjam Pakai

Kompensasi untuk kegiatan Non Komersial Lahan kompensasi rasio 1:1 Tanpa lahan kompensasi, diganti penanaman pada DAS dengan ratio 1:1

Tahapan Perizinan Dua tahap:1. Persetujuan Prinsip2. Izin Pinjam Pakai

Satu tahap:Izin Pinjam Pakai

Subyek Hukum Tidak ada perserorangan Ditambah perserorangan dan kelompok masyarakat

Prosedur Pelepasan Tanpa kajian dari Tim Terpadu Dengan kajian dari Tim Terpadu

Tata Batas Dilakukan sebelum Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Dilakukan setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam jangka waktu 1 tahun

Operasi di lapangan Setelah IPPKH Setelah penetapan area kerja oleh menteri yang membidangi kehutanan, kecuali bersifat vital (seperti panas bumi, migas, ketenagalistrikan, waduk dan bendungan)

Dispensasi Ada, diberikan setelah semua kewajiban terpenuhi kecuali lahan kompensasi

Tidak ada

Aturan Peralihan (Bab VI Ketentuan Peralihan)

Persetujuan prinsip sebelum berlakunya PP ini dan telah memenuhi seluruh kewajiban dapat diprosesmenjadi IPPKH dengan dilengkapi kewajiban sesuai PP ini

Izin atau perjanjian PPKH yang dilakukan sebelum berlakunya PP ini tetap berlaku sampai denganberakhirnya izin atau perjanjian

Pemegang persetujuan prinsip yang telah menyediakan lahan kompensasi sebagian atau seluruhnya tetap wajib menyerahkan lahan kompensasi untuk dijadikan kawasan hutan dan selanjutnya diproses sesuai PP ini

Direktorat Tata Ruang dan PertanahanKementerian PPN/Bappenas

Jalan Taman Suropati No.2, Gedung Madiun Lt. 3Telp. 021 392712 | Fax. 021 3926601

Website: trp.or.id | E-mail: [email protected]

bekerja sama dengan:Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata LingkunganKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Alur Proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

sumber:[1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015[2] Bahan Paparan Sosialisasi PP No. 105 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

PERSYARATAN PERMOHONAN KEWAJIBAN (setelah mendapat IPPKH)

1. Surat Permohonan2. Izin atau perjanjian sektor (contoh : IUP/IUPTL dll)3. Rekomendasi Gubernur4. Izin lingkungan dan dokumen AMDAL 5. Rencana Penggunaan Kawasan Hutan6. Citra Satelit7. Akta pendirian perusahaan, company profile, NPWP, laporan

keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik8. Pertimbangan Teknis Dirjen Minerba (utk tambang)9. Pertimbangan teknis Dirut Perhutani10. Pernyataan dalam bentuk akta nota riil :

Sanggup memenuhi semua kewajiban dan sanggup menaggung seluruh biaya sehubungan dg permohonan.

Semua dokumen yang dilampirkan adalah sah Tidak melakukan kegiatan sebelum ada izin dari Menteri

1. Melaksanakan tata batas areal IPPKH maksimal 1 tahun harus selesai,

2. Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman DAS bagi pemegang IPPKH di provinsi dengan luas kawasan hutan > 30%

3. Menyerahkan lahan kompensasi, bagi pemegang IPPKH di provinsi dengan luas kawasan hutan <30%

4. Membayar PSDH & DR dan Ganti Rugi Nilai tegakan 5. Mengganti investasi kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan

apabila arealnya berada di dalam areal IUPHHK6. Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada areal yang sudah

tidak dieksplorasi/eksploitasi;7. Bekoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan

kegiatan

Persyaratan dan Kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

sumber:[1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015[2] Bahan Paparan Sosialisasi PP No. 105 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 th