Sosialisasi Kongres Xxi Pgri

SOSIALISASI KONGRES XXI PGRI

KONGRES GURU INDONESIA

Surabaya, 21 Juli 2013Sulistiyo

Ketua Umum PB PGRI

Pelaksanaan Kongres XXI PGRI

• Tanggal 1 s.d. 5 Juli 2013• Gedung Istora Gelora Bungkarno Senayan,

Jakarta.• Tema: Peran Strategis PGRI sebagai Organisasi

Profesi Guru Indonesia dalam Mewujudkan Guru yang Bermartabat Menuju Pendidikan Bermutu.

KONGRES PGRI= KONGRES GURU INDONRSIA

1. PGRI lahir dalam Kongres Guru Indonesia I, maka Kongres Guru Indonesia sama dengan Kongres PGRI.

2. PGRI adalah Organisasi Profesi Guru Indonesia3. Hari kelahiran PGRI adalah Hari Guru Nasional4. Kode Etik Guru PGRI adalah Kode Etik Guru Indonesia5. Ikrar Guru PGRI adalah Ikrar Guru Indonesia6. Dewan Kehormatan Guru PGRI adal;ah Dewan

Klehormatan Guru Indonesia

Hasil 10 Keputusan

III. Laporan Pertanggtungjawaban Masa Bakti XXIV. Program Umum PGRI Masa Bakti XXIV. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRIVI. Kode Etik Guru IndonesiaVII. Pembinaan dan Pengembangan PTKVIII.Pernyataan Kongres XXIIX. Susunan dan Personalia PB PGRI Masa Bakti XXIX. Susunan dan Personalia Dewan Penasehat, Dewan

Pakar, Badan Pembina Bidang Usaha, DKGI, Pengurus Pusat LKBH PGRI, BPPLP, YPLP

AD dan ART PGRI

Jati Diri 1) Organisasi Profesi2) Organisasi Perjuangan3) Organisasi KetenagakerjaanSifat 4) Unitaristik5) Independen6) Nonpartisan

VISI PGRI

Visi : Terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Guru Indonesia yang Tepercaya, Dinamis, Kuat, dan Bermartabat

Misi

1. Meningkatkan profesionalitas guru dan dosen.2. Memberikan perlindungan profesi, hukum, keselamatan dan

kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual.3. Meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga

kependidikan.4. Membangun kerjasama dengan pemerintah, pemerintah

daerah dan lembaga nonpemerintah.5. Mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan

terjangkau masyarakat.6. Mendorong layanan prima dalam pendidikan7. Menyukseskan pembangunan nasional

Fungsia. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

b. Berperan serta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya,

c. Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional,

d. mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya,

e. Menjaga, memelihara, memperjuangkan, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan serta solidaritas anggota.

Kewenangan

a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;b. memberikan bantuan hukum kepada guru, dosen, dan tenaga

kependidikan;c. memberikan perlindungan profesi guru, dosen, dan tenaga

kependidikan;d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru,

dosen, dan tenaga kependidikan;e. melaksanakan sertifikasi guru bersama pemerintah dan

perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan;

f. memajukan pendidikan nasional.

Iuran

1) Setiap anggota baru wajib membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

2) Uang pangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diserahkan kepada pengurus PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi dan/atau Kota/Kota Administrasi.

3) Setiap anggota wajib membayar uang iuran anggota minimal sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap bulan.

Iuran4) Uang iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini

pendistribusiannya sebagai berikut :

10% Pengurus Besar PGRI Rp 400 (empat ratus rupiah)

20% Pengurus PGRI Provinsi Rp 800 (delapan ratus rupiah)

30% Pengurus PGRI Kab/Kota Rp 1.200 (seribu dua ratus rupiah)

40% Pengurus PGRI Cabang/Ranting

Rp 1.600 (seribu enam ratus rupiah)

Iuran

5) Berdasarkan keputusan konferensi kerja, Pengurus PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi dan/atau Kota/Kota Administrasi dapat menambah besarnya iuran anggota menjadi lebih dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai program organisasinya. Tambahan besaran iuran tidak didistribusi kepada badan pimpinan organisasi di atasnya.

6) Ketentuan pembayaran iuran anggota sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini mulai dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah kongres.

Pembayaran Iuran Hasil Kongres XXI

• Semua keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

• Khusus pembayaran iuran berdasarkan hasil kongres dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014.

• Iuran PGRI digunakan untuk membiayai kegiatan dan poerjuangan PGRI beserta alat kelengkapan organisasi.

Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Besar PGRI)

Pengurus harian :1) Ketua Umum2) Ketua3) Ketua4) Ketua5) Ketua6) Ketua7) Ketua8) Ketua9) Sekretaris Jenderal10) Wakil Sekretaris Jenderal11) Wakil Sekretaris Jenderal12) Wakil Sekretaris Jenderal13) Wakil Sekretaris Jenderal14) Bendahara15) Wakil Bendahara

Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Besar PGRI)

Sekretaris Departemen1. Organisasi dan Kaderisasi2. Pendidikan dan Pelatihan3. Penegakan Kode Etik 4. Advokasi, Bantuan Hukum, dan Perlindungan Profesi5. Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, Dosen, dan Tenaga

Kependidikan6. Pembinaan Karir Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan7. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat8. Kerjasama dan Pengembangan Usaha9. Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan 10. Pemberdayaan Perempuan 11. Olahraga, Seni, dan Budaya 12. Pembinaan Mental dan Spiritual 13. Komunikasi dan Informasi 14. Hubungan Luar Negeri

Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Provinsi)

Pengurus Harian 1) Ketua2) Wakil Ketua3) Wakil Ketua4) Wakil Ketua5) Wakil Ketua6) Sekretaris Umum7) Wakil Sekretaris Umum8) Wakil Sekretaris Umum9) Wakil Sekretaris Umum10) Bendahara11) Wakil Bendahara

Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Provinsi)

Pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa dapat dilengkapi paling banyak 14 (empat belas) sekretaris biro yang nama, susunan, serta fungsinya dapat mengacu pada susunan serta fungsi Departemen di Pengurus Besar PGRI atau disesuaikan dengan kondisi daerah, efektivitas serta efisiensi, dan atau bidang tugas yang terkait dengan program organisasi.

Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Kabupaten/Kota)

1) Ketua2) Wakil Ketua3) Wakil Ketua4) Sekretaris5) Wakil Sekretaris6) Bendahara7) Wakil Bendahara

Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Kabupaten/Kota)

Pengurus PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi dan/ atau Kota/ Kota Administrasi dapat dilengkapi dengan paling banyak 14 (empat belas) bidang yang susunan serta fungsinya dapat mengacu pada susunan serta fungsi biro pada Pengurus PGRI Provinsi atau disesuaikan dengan kebutuhan PGRI Kabupaten/ Kabupaten Administrasi dan/ atau Kota/ Kota Administrasi.

Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Cabang)

1) Ketua2) Wakil Ketua3) Sekretaris4) Wakil Sekretaris5) Bendahara

Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dapat dilengkapi paling banyak 14 (empat belas) seksi, yang nama, susunan serta fungsinya dapat mengacu pada nama, susunan serta fungsi bidang pada pengurus PGRI kabupaten/kota atau disesuaikan dengan kondisi di wilayahnya.

Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Ranting)

1) Ketua2) Wakil Ketua3) Sekretaris4) Bendahara5) Sebanyak-banyaknya empat orang anggota

pengurus

Setelah Kongres XXI PGRI, maka...

• Paling lambat 6 bulan dilaksanakan Konferensi PGRI Provinsi

• Setelah Konferensi PGRI Provinsi paling lambat diselenggarakan Konferensi PGRI Kabupaten dan Kota wilayah yang bersangkutan.

• Setelah enam bulan konferensi kabupaten dan kota, diselenggarakan Konferensi PGRI Kecamatan di wilayah yang bersangkutan.

Alat Kelengkapan Organisasi

• Dewan Penasehat• Dewan Pakar• Badan Pembina Bidang Usaha• Dewan Kehormatan Guru Indonesia• Lembaga Konsultasi bantuan Hukum• Badan Pembina Penyelenggaraan Lembaga

Pendidikan• Dewan Pembina Asosiasi Profesi• YPLP

KODE ETIK GURU INDONESIA1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan norma dan etika yang

mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

2) Ikrar Guru Indonesia merupakan penegasan kebulatan tekad anggota PGRI dalam penghayatan dan pengamalan Kode Etik Guru Indonesia.

3) Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia tercantum dalam naskah tersendiri.

4) Setiap anggota PGRI wajib memahami, menghayati, mengamalkan dan menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia.

5) Tata cara penggunaan dan pengucapan Ikrar Guru Indonesia diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kode Etik Guru Indonesia

1. Kewajiban Guru2. Kewajiban Guru terhadap Peserta Didik3. Kewajiban Guru terhadap Orang Tua Peserta

Didik4. Kewajiban Guru terhadap Masyarakat5. Kewajiban Guru terhadap Rekan Sejawat6. Kewajiban Guru terhadap Profesi7. Kewajiban Guru terhadap Organisasi Profesinya8. Kewajiban Guru terhadap Pemerintah

Pembinaan dan Pengembangan PTK

1) Pengembangan Keprofesian dan Karier Guru2) Pembinaan Etika Profesi Guru3) Prinsip-prinsip dan Jenis-jenis Pengembangan

PTK

Materi Pertemuan Koordinasidg Mendikbud 30 April 2013

A. Persoalan Pendidikan:1. Ujian Nasional2. Kurikulum3. Anggaran Pendidikan4. BOS5. Guru PNS DPK

B. Bidang Pendidik dan Ketenaga Kependidikan

1. Sertifikasi2. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru3. UKG dan UKA4. Pembayaran Tunjangan Fungsional5. NUPTK6. Inpassing7. Peningkatan Kualifiukasi SI/D48. Pendidikan dan pelatihan

9. Guru Swasta10.Guru Honorer11.Kepala sekolah, Wakil Kepala SMP12.Pengawas sekolah13.Penilik PNF14.Tenaga Administrasi Sekolah15.Organisasi profesi16.Revisi PP 74 Tahun 2008

Perubahan PP 74

• Beban mengajar 24 jam tatap muka (wali kelas, pembina keg ekstrakurikuler, kepala lab, perpus, pembimbing keg kesiswaan)

• Guru (honorer) yang diangkat oleh satuan pendidikan, diusulkan ikut sertifikasi

• Guru Swasta dan PNS DPK• Perlindungan hukum dan penegakan kode etik• Pengawas satuan pendidikan dan penilik pendidikan nonformal

BUP sama dg guru• Perbaikan sistem dan persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan

guru• Persyaratan organisasi profesi guru

United StatesMalaysiaThailand

High IncomeIndonesia

United KingdomJapanChina

SingaporeVietnam

Lower middle incomeKorea, Rep.

Lao PDRMongolia

WorldLow & middle income

PhilippinesIndia

Cambodia

0 10 20 30 40 50 60

14151616171718181920

2224

30313131

3440

51

Sekolah Dasar

IndonesiaJapan

High IncomeUnited Kingdom

United StatesMalaysia

SingaporeChina

Korea, Rep.Mongolia

Lower middle incomeVietnamThailandLao PDR

WorldLow & middle income

CambodiaIndia

Philippines

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1212

131414

151616

181919

2121

232424

2933

35

Sekolah Menengah

Sumber: EdStats, World Bank [Indonesia (2008), All others: 2004 – 2008]

Indonesia Kelebihan Jumlah Guru (Apa Benar?)2• Rasio Siswa-Guru (RSG) di Indonesia sangat mewah dibanding negara lain.• Jika diberlakukan standar RSG internasional, Indonesia kelebihan pasokan guru sebesar

20% atau sekitar 500.000 guru.

Opsi Kebijaka

n

Penataan kebijakan rekruitmen guru. 8

STATUS GURU DIKBUD: 2.925.676 (Apa benar?)

NO STATUS JUMLAH MASALAH REGULASI USUL BADAN

1. PNS 1.550.062 DISTRIBUSI, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS

2. GURU AGAMA 24.406 ADMINISTRASI, SERTIFIKASI, PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN

3. PNS DPK 133.326 DISTRIBUSI, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS

4. GURU BANTU 9.454 PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROSES PENGANGKATAN MENJADI PNS, SERTIFIKASI

PP 48, PP 43 (tertinggal oleh Pemda)

5. GURU HONDA 57.631 PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROSES PENGANGKATAN MENJADI PNS, SERTIFIKASI

PP 48, PP 43(tertinggal oleh Pemda)

6. GTT 836.442 PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS

4+5+6 903.527

7. GTY 314.355 PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS

8. HONOR DI SEK. NEGRI

?? SERTIFIKASI, PENGANGKATAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN

RPP diterbitkan

9. SM 3T

KUALIFIKASI GURU 2011NO. JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH %

1. S1/D4 1.471.884 50,312. S2 29.214 1,003. S3 65 0,002

MEMENUHI SYARAT SESUAI UU 14 TH 2005 1.501.163 51,31

4. D3 296.975 10,155. D2 520.551 17,796. D1 56.668 1,947. SMA/SEDERAJAT 550.319 18,81

BELUM MEMENUHI SYARAT SESUAI UU 14 TH 2005 1.424.513 48,69

KONDISI GURU MENURUT SEKOLAH DAN KUALIFIKASI

(Sumber: PMPTK, 2010)

MASA PENSIUN: PELUANG UNTUK MEMECAHKAN MASALAH KELEBIHAN DAN DISTRIBUSI GURU

18% guru akan

pensiun dalam 10

th kedepan

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

20 25 30 35 40 45 50 55 60

Swasta

Negeri

Sumber: SIMPTK2010

UMUR

N = 2.791.204

495.312

35

STATISTIK GURU MADRASAH(1. status kepegawaian)

9348 56302 60182 33249 159081

100739

205962 204997

91443

603141

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

RA/BA MI MTs MA JUMLAH

PNS

Bukan PNS

JUMLAH

Data diolah dari Bagian Perencanaan dan Data Ditjen Pendis, 2011

STATISTIK GURU MADRASAH (Apa Benar?)(2. kualifikasi akademik)

58236 99216

65095 24223

246770

51149 159329 193669

97047

501194

702 3719 6415 3422 14258

110087

262264 265179

124692

762222

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

RA/BA MI MTs MA Total

< S1

S1

> S1

Jumlah

Usul PGRI: Bidang Pendidikan 1. Mendesak pemerintah untuk melakukan kajian dan

evaluasi otonomi pendidikan secara komprehensif dan melibatkan pakar pendidikan dan pihak terkait. Apakah msh perlu otonomi/desentralisasi atau sentralisasi. Atau dekonsentrasi?

2. Guru dikelola oleh unit utama. Badan Pengemb SDM Pendk Keb dan PMP dimaksimalkan sesuai kesepakan bersama antara Komisi X, Mendiknas, dan PB PGRI, serta sambutan presiden pada HGN 2010

3. Anggaran pendidikan agar dilaksanakan sesuai konstitusi, minimal 20% dari APBN dan APBD

Bidang Pendidikan (lanjutan)4. Pergantian kurikulum agar disiapkan dengan baik,

implementasinya dilaksanakan dengan benar, sosialisasi, diklat guru, pendampingan, dokumen kurikulum, buku guru, dan buku siswa

5. Perbaikan sistem pembayaran dana BOS, DAK, dan TPG (bersma gaji), subsidi tunjangan fungsional (bagi guru non-PNS), dan dana tambahan penghasilan bagi guru yg belum mendapat TPG.

6. Mendesak lahirnya peraturan ttg Penetapan Penghasilan Minimal Guru (Khususnya Guru Non-PNS) dan Pelaksanaannya (PP tentang PPK).

Agenda Prioritas PGRI: Peningkatan Profesi

1. Mendorong Peningkatan Kinerja Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan

2. Mendorong Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen

3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pejabat Birokrasi Pendidikan, KS, Pengawas Sekolah, dan Penilik NF.

4. Agar seluruh guru/dosen diuji kompetensinya (evaluasi guru, satuan pendidikan, pembinaan dari daerah, LPTK; pemetaan, pembinaan)

Usul PGRI: Guru TK

1. Penambahan pengangkatan guru PNS TK2. Perbanyak guru PNS DKP di TK Swasta3. Penambahan TK Negeri, bertahap minimal setiap kec 1

TK Negeri, selanjutnya setiap Desa 1 TK Negeri4. Ada anggaran untuk TK, dan anggaran peningkatan

kualifikasi guru tk ditambah, selesai thn 20155. Sertifikasi guru TK selesai 2015, thn 2016 semua

mendapat tunjangan profesi6. PP ttg Pegawai Tidak Tetap/Honorer (Penetapan

penghasilan minimal guru non-PNS)7. Diperlakukan setara dengan PNS dlm pembinaan

profesi dan pengakuan pengabdian

Usul PGRI: Pamong

1. Pamong setara dengan guru, persyaratan, hak, dan kewajibannya setara

2. Memperoleh pembinaan profesi dan kepegawaian.

3. Memperoleh kesejahteraan yang wajar4. Memperoleh perlindungan hukum5. Secara kepegawaian, setara dengan guru

PNS.

Usul PGRI: Tenaga Administrasi Sekolah

1. Pengangkatan CPNS TAS, khususnya tenaga honorer2. Pengangkatan TAS SD3. Penertiban Eselonisasi (disamakan SMP, SMA/SMK)4. Pengangkatan Tenaga Honorer TU sebagai Tenaga

Tidak Tetap, bagi mereka yang tak bisa sebagai CPNS, memperoleh penghasilan minimal dan perlakuan kepegawaian setara dengan PNS

5. Perpanjangan BUP TAS dari 56 menjadi 58.6. Penghargaan dan perlindungan.

Usul PGRI: Pustakawan dan Laboran

1. Pengangkatan CPNS Pustakawan dan Laboran2. Pembinanan kompetensi3. Pengangkatan Tenaga Honorer Pustakawan dan

Laboran sebagai Tenaga Tidak Tetap, bagi mereka yang tak bisa sebagai CPNS

4. Pustakawan dan Laboran honorer memperoleh penghasilan minimal

5. Perpanjangan BUP TAS dari 56 menjadi 58.6. Penghargaan dan perlindungan.

Usul PGRI: Guru Madrasah

1. Diperlakukan sama/setara dengan guru di bawah kemdikbud.

2. Guru madrasah yang non-PNS di madrasah swasta diperlakukan setara dengan guru PNS.

3. Guru madrasah non-PNS di madrasah negeri diperlakukan setara dengan PNS dan dapat mengikuti sertifikasi.

4. Guru madrasah non-PNS memperoleh penghasilan minimal .

Usul PGRI: Guru Swasta

1. Kontrak kerja guru swasta dg badan penyelenggara pendidikan

2. Pengangkatan sebagai CPNS atau guru tetap, termasuk PNS DPK

3. Subsidi tunjangan fungsional4. Sertifikasi dan memperoleh TPG5. Tunjangan khusus, bagi yg bekerja di daerah khusus6. Penetapan penghasilan minimal yang disubsidi dlm APBN7. Diperlakukan setara dengan PNS (pangkat, jabatan,

pembinaan profesi, dan pengakuan pengabdian)

Usul PGRI: Guru Honorer

1. Yang memenuhi syarat diangkat menjadi PNS2. Yang tidak memenuhi syarat tetapi dibutuhkan

diangkat menjadi PTT, dengan penghasilan minimal yang wajar

3. Mengikuti sertifikasi, memperoleh TPG4. Memperoleh subsidi tunjangan fungsional5. Secara kepegawaian diperlakukan setara

dengan guru PNS (pangkat, jabatan, pembinaan)

Usul PGRI: Kepala Sekolah

1. Kepala Sekolah adalah Guru yang Mendapat Tugas Tambahan

2. Standardisasi Sistem Seleksi dan Pengangkatan Kepala Sekolah

3. Evaluasi Sistem Mutasi Kepala sekolah4. Peningkatan Tunjangan Kepala Sekolah5. Pembinaan dan Pelatihan Manajemen dan

Kepemimpinan Sekolah

Uusul PGRI: Pengawas Sekolah dan Penilik PNF

1. Guru yang mendapat tugas tambahan2. Sistem pengangkatannya berbasis

mutu/profesionalitas3. BUP 60 tahun4. Disertifikasi dan memperoleh TPG5. Tunjangan Fungsional/Pendidikan yang lebih

besar dari guru6. Memperoleh bantuan transportasi7. Pembinaan dan Pelatihan

Usul PGRI: Birokrasi Pendidikan

1. Persyaratan, Prosedur Pengangkatan, dan Mutasi,

2. Kenaikan Tunjangan UPTD, dan Pejabat Pendidikan,

3. BUP 56 tahun menjadi 58 tahun, terlebih yang berasal dari guru,

4. Peningkatan Kinerja

Usul PGRI: Dosen

1. Pemenuhan kekurangan dan peningkatan kualitas

2. Beasiswa peningkatan kualifikasi3. Subsidi tunjangan fungsional bagi dosen

swasta4. Sertiifikasi dan tunjangan profesi selesai 2015

dan pembayaran TPG bersama gaji5. Dukungan biaya penelitian

Usul PGRI: Sertifikasi

1. Sertifikasi proses pemberian sertifikasi kepada guru yang memenuhi syarat dan bermakna pebaikan.

2. Guru yang diangkat sebelum tahun 2005 selesai tahun 2015.3. Guru yang diangkat setelah tahun 2005 sertifikasinya

dilakukan dengan cara yang sama dengan guru yang diangkat sebelum 2005

4. Pelaksanaannya adil dan 5. Guru honorer dapat mengikuti sertifikasi6. Pascasertifikasi diikuti dengan kegiatan pembinaan profesi7. TPG dibayar setiap bulan bersama gaji dengan tepat waktu

dan tepat jumlah.

Usul PGRI: Kenaikan Pangkat dan Jabatan Guru

1. Berbasis peningkatan kualitas, tetapi tidak mempersulit guru

2. Sebagai bagian sistem pembinaan pprofesi dan karir

3. Sesuai dengan tugas utama guru berdasarkan UU Guru dan Dosen. Guru tidak sama dengan doen

4. Diberikan penghargaan yang memadai5. Perlu perubahan Permen PAN dan RB No.

16/2009 dan Permendiknas No. 35.

Usul PGRI: NUPTK

1. Segera diterbitkan kembali, khususnya bagi guru yang memenuhi syarat.

2. Data dalam NUPTK digunakan untuk pembinaan, perlindungan, kesejahteraan, dan kepegawaian

3. Dialkukan untuk semua kementrian yang mengurusi guru

Usul PGRI: Dapodik

1. Data pendidikan kementrian tidak bagus, perlu pendataan ulang

2. Dapodik perlu disiapkan dengan baik, dan dilaksanakan dengan cermat.

3. Jika data itu belum menggabarkan kondisi riil dan sistem itu belum mampu mengakomodasi berbagai persoalan dan kondisi di lapangan, hendaknya tidak dijadikan dasar mengambil kebijakan, termasuk pemberian hak guru.

Usul PGRI:BOS

1. BOS mestinya biaya operasional sekolah2. Diberikan berdasarkan jumlah siswa dan rombongan

belajar.3. Diterima sekolah pada awal bulan kegiatan belajar

mengajar4. Diutamakan untuk wajib belajar, selanjutnya untuk

sekolah menengah.5. Ketentuan pemakaiannya sesuai kebutuhan sekolah6. Sistem pelaporannya sederhana dan berbasis

pemakaian riil/kejujuran.

Usul PGRI: UKG

1. Dilaksanakan untuk pemetaan kompetensi guru

2. Mengukur kompetensi guru secara komprehensif

3. Diikuti pendidikan dan pelatihan, bukan untuk menghukum dan mempersulit guru

4. Mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi

Usul PGRI: Inpassing

1. Dilakukan sementara sebelum guru non-PNS memiliki jabatan dan pangkat yang setara atau sama dengan guru PNS.

2. Dilaksanakan dengan tepat waktu3. Permendiknas ttg inpassing diperbaiki.4. Sebagai dasar penetapan jabatan dan

pangkat awal guru non-PNS

Beberapa Hasil Perjuangan PGRI

1. Kenaikan pangkat dengan angka kredit2. Kenaikan gaji 1999, Rp 155.250,003. Guru ditetapkan sebagai jabatan profesi4. Kelahiran Ditjen PMPTK5. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen6. Permendiknas No 18/2007 7. PP No. 74 tentang Guru8. Tunjangan beras diganti uang

Beberapa Hasil Perjuangan Guru

9. Anggaran Pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD

10. Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru.11. Pembayaran TPG.12. Pembayaran Tunjangan Khusus.13. Gaji guru minimal Rp 2.000.000,00.14. Pembayaran BOS SD-SMA tepat waktu.15. Juklak ttg Pengelolaan DAK awal tahun, 16. dll

PENGURUS BESARPERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

• Alamat: Jl. Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta 10160, Indonesia

• Telepun: (021) 3841121, 3849856, Faks (021) 3446504

• Email : [email protected]• Website: www.pgri.or.id• Facebook: PB PGRI• Twitter: @PB_PGRI• MNS: *939#

Susunan dan Personalia PB PGRI Masa Bakti XXI

Ketua Umum : Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.Ketua : Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.Ketua : Dr. Sugito, M.SiKetua : H. Sahiri Hermawan, S.H., M.H.Ketua : Drs. H. Muh Asmin, M.Pd.Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd.Ketua : Prof. Dr. Sudarwin DanimKetua : Dr. Didi Suprijadi, M.M.

Sekretaris Jenderal : Dr. Qudrat Nugraha, M.Si.Wa. Sekjen : Dra. Dian Mahsunah, M.Pd.Wa. Sekjen : Dra. Hj. Farida Yusuf, M.Pd.Wa. Sekjen : Dr. Supardi, M.Pd.Wa. Sekjen : Dr. M. Hadi Tugur

Bendahara : Prof. Dr. Dede RosyadaWa. Bendahara : Dr. Fathiyati Murtado, M.Pd.

Sekretaris Departemen1. Organisasi Dan Kaderisasi : Drs. Giat Suwarno, M.M.2. Pendidikan Dan Pelatihan : Drs. Suharno M. Sajim3. Penegak Kode Etik : Dr. H. Muhir Subagja, M.M.4. Advokasi, Bantuan Hukum, &

Perlindungan Profesi: Drs. Sibro M, M.Pd.

5. Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Guru, Dosen Dan Tenaga Kependidikan

: Dra. Hj. Rachmawaty Ar, M.M.

6. Pembinaan Karier Guru, Dosen Dan Tenaga Kependidikan

: Kadar, S.Pd., M.Pd.

7. Penelitian Dan Pengabdian Masyarat : Dr. Muh Abduhzen, M.Hum.8. Kerjasama Dan Pengembangan Usaha : Drs. Wahyo Pradono, M.M.9. Kesejahteraan Dan Ketenagakerjaan : Drs. M. Usman Tonda, S.H., M.Pd.10. Pemberdayaan Perempuan : Dra. Murniasih11. Olahraga, Seni Dan Budaya : Dr. Hj. Euis Karwati, M.Pd.12. Pembinaan Mental Dan Spiritual : Dr. H. Sastra Djuanda13. Komunikasi Dan Informasi : Dr. H. Basyaruddin Thoyib, M.Pd.14. Hubungan Luar Negeri : Drs. Warnoto, M.Pd.

Pernyataan Sikap Kongres XXI PGRI

1. Bidang Politik Nasional2. Bidang Pendidikan Nasional3. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Nasional

1. Kaji ulang UN 2. Implementasi kurikulum 20133. Kaji ulang sistem penerimaan siswa dan

mahasiswa baru4. Evaluasi desentrasisasi pendidikan5. Deklarasi PGRI sebagai organisasi profesi guru

Indonesia

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru

2. Guru dikelola dalam satu unit utama3. Menyelesaikan sertifikasi pada 20154. Memenuhi kebutuhan guru dan tenaga

kependidikan, termasuk TAS untuk SD/MI5. Memenuhi standar pelayanan minimal,

mengangkat guru swasta dan honorer yang memenuhi syarat sebagai PNS

Sekian, Terima Kasih.