Sosialisasi badan

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

WAJIB PAJAK

Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Kewajiban Wajib Pajak

3 MMenghitungMenghitung

Pajak yang terutang

MelaporMelapor

MembayarMembayar

3 M• Menghitung pajak sesuai tarif dan

ketentuan yang berlaku

• Membayar pajak – melalui kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

• Melapor pajak - ke KPP dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan SPT (SPT)

Hak Wajib Pajak

• Mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak

• Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran, WP berhak menerima bunga 2% per bulan, maksimum 24 bulan.

Dalam hal dilakukan pemeriksaan:

• Meminta Surat Perintah Pemeriksaan

• Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa

• Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan

• Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT

Hak Wajib Pajak

Hak Wajib Pajak

• Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak.

• Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3 bulan sejak keputusdan keberatan diterima.

• Apabila belum puas dengan Putusan Banding, WP berhak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang disampaikan kepada DJP, misalnya:• SPT• Laporan Keuangan• Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia,• Dll.

Hak Wajib Pajak

• Pengangsuran Pembayaran

• Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

• Pengurangan PPh Pasal 25

• Pengurangan PBB

• Pembebasan Pajak

• Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Berkaitan dengan Pajak Penghasilan:

• Wajib Melaporkan SPT Masa

• SPT Tahunan

• Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya.

Berkaitan dengan Pajak Penghasilan:Melaporkan SPT Masa

• PPh Pasal 21

• PPh Pasal 22

• PPh Pasal 23

• PPh Pasal 25

• PPh Pasal 26

• PPh Pasal 4 (2)

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN

• Polan (tidak kawin) yang telah memiliki NPWP adalah karyawan Koperasi, menerima gaji Rp 1.700.000,-/bulan, tunjangan beras Rp 300.000,-/bulan. Penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

• Penghasilan bruto : (1.700.000,- + 300.000,-) = Rp 2.000.000,-

• Biaya jabatan : (5% x Rp 2.000.000) = Rp 100.000,-

• Iuran pensiun : = Rp 100.000,-

• Penghasilan neto sebulan = Rp 1.800.000,-

• Penghasilan neto setahun : (12 x Rp 1.800.000,-) = Rp 21.600.000,-

• Penghasilan Tidak Kena Pajak(TK/-) = Rp 15.840.000,-

• Penghasilan Kena Pajak = Rp 5.760.000,-

• PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp5.760.000,- = Rp 288.000,-

• PPh Pasal 21 sebulan : Rp288.000,- : 12 = Rp 24.000,-

CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN

Koperasi Unit Desa A bergerak dibidang simpan pinjam. Pada tahun 2010 memiliki penerimaan bruto dalam setahun sebesar Rp 500.000.000,- dan seluruh biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha (sesuai ketentuan perpajakan) sebesar Rp 425.000.000,-. •Dengan demikian, penghasilan netonya adalah : Rp 500.000.000,- – Rp 425.000.000,- = Rp 75.000.000,-•Pajak Penghasilan yang terutang : Rp75.000.000,- x 25% x 50% = Rp9.375.000,-•Tarif 50% di atas dikarenakan Koperasi Unit Desa A mendapat fasilitas.PPh Pasal 25 (angsuran) yang harus dibayar KUD A setiap bulan: Rp9.375.000,- : 12 = Rp781.250,-

Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai:

• Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang telah dipungut

• Membuat Faktur Pajak

• Mengisi SPT Masa PPN dan melaporkan ke KPP

Batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan

No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan

1PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut2PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut3PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut4PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut5PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak

orang pribadi dan badanTgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut

6PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa

Akhir masa pajak terakhir Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

7PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)

8PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah Pada hari yang sama saat penyerahan barang

Tgl. 14 bulan berikut

9PPh Pasal 22 - Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar

10PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut

11PPN dan PPn BM - PKP Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan

Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

12PPN dan PPn BM - Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut13PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut

14PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu

Sesuai batas waktu per SPT Masa

Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

Batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan TahunanNo Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan

1PPh - Orang Pribadi Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan

akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak

2PPh - Badan Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan

akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak

Wajib melakukan pembukuan/pencatatan?

Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan pembukuan/pencatatan.

Pembukuan

Proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang: Keadaan harta Kewajiban atau utang Modal Penghasilan dan Biaya

Yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi pada setiap akhir tahun pajak

Hubungi kami di:

Phone (021) 5251609, 5250208 ext. 3592/8

021-5251234Telepon

0800 1100 900 (toll-free)

Complaint Center

Email : [email protected]

[email protected]

Website : www.pajak.go.id

SMS 0813 178 72525 ( 0813 178 PAJAK )

( 08128 DARMIN ) 08128 327646Direktur Jenderal PajakSMS Langsung ke