Top Banner

of 46

Sop Sat. Lantas

Jul 07, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    1/46

    1

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH GORONTALORESOR GORONTALO

    STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS 

    NO. DOKUMENSOP/LANTAS/RES-GTO/01

    NO. REVISI00

    HALAMAN1-8

    TANGGAL TERBIT: 2016

    DIBUAT OLEHKANIT LAKA

    T T D

    KOMANG SAPTAPRAMANA SIKIPDA NRP 91100466 

    DIPERIKSA OLEHKASAT LANTAS

    T T D

    WAWAN ANDI S. SH.SIK AKP NRP 82051524 

    DISAHKAN OLEHKAPOLRES GORONTALO

    T T D

    HERRI RIO PRASETYO SIK

     AKBP NRP 70020380

    1.  TUJUAN

    Disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kecelakaan lalu lintaini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi anggota lalu lintas khususnya unit laklantas dalam rangka penanganan kecelakaan lalu lintas, Polri khususnya unit laka lantadiharapkan dapat lebih meningkatkan dan memantapkan perannya dalam memberikaperlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalampelaksanaan tugas dilapangan tidak ada keragu-raguan dalam melakukan penanganan laklantas guna terwujudnya pelayanan prima dijalan terutama pada saat terjadinya kecelakaalalu lintas lintas di jalan. 

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    2/46

    2

    2.  PEDOMAN/ACUAN 

    2.1 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP (pasal 221 s/d 216).

    2.2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

    2.3 Undang- Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

    2.4 PP No. 41 s/d PP No. 44 tahun 1993.

    3.  PENGERTIAN

    3.1 Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengajamelibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkankorban manusia atau kerugian harta.

    3.2 Penyidikan laka lantas yaitu cepat dalam penanganan laka lantas, cepat menolonkorban dan amankan barang bukti.

    3.3 Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalulintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ( Pasal 93 ayat 3 PP 4th.1993).

    3.4 Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan untuk lalu lintas jalan umum.

    3.5 Jalan khusus adalah jalan selain daripada jalan umum (jalan inspeksi, pengairan

    minyak dan perkebunan,pertambangan,kehutanan, dan jl.komplek).

    3.6 Ranmor adalah kendaraan yang digerakkan dengan peralatan tekhnik yang beradpada kendaraan itu.

    3.7 TKP adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan segala akibayang ditimbulkan serta tempat-tempat lain dimana korban atau barang buktisehubungan dengan kecelakaan lalu lintas diketemukan.

    3.8 Penanganan TKP laka lantas adalah kegiatan dan tindakan kepolisian di TKP laka

    lantas yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    3/46

    3

    3.9 Tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan kepolisian yandiharuskan dilakukan segera setelah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas,dalam bentuk penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyidikaselanjutnya dan mencegah terjadinya kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas laidi TKP tersebut serta terciptanya keamanan bagi petugas,korban dan barang bukserta pemakai jalan lainnya.

    3.10 Pengolahan TKP lantas berupa tindakan atau kegiatan setelah tindakan pertamadi TKP dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisamengevaluasi bukti petunjuk, keadaan keterangan serta identitas tersangkmenurut teori “bukti segi tiga” guna memberi arah bagi penyidikan selanjutnya.

    4. Alat

    4.1 Alat perlengkapan yang digunakan dalam penanganan TKP kecelakaan lalu lintas

    4.1.1 Alat pengaman TKP4.1.1.1 10 buah kerucut lalu lintas4.1.1.2 2 buah lampu peringatan4.1.1.3 2 buah senter4.1.1.4 rambu-rambu lalu lintas seperti petunjuk arah, batas

    kecepatan dan sebagainya4.1.1.5 2 buah segi tiga pengaman

    4.1.2 Kelengkapan petugas seperti:4.1.1.1 jas hujan/rompi lalu lintas

    4.1.1.2 sarung tangan4.1.1.3 pluit/sempritan4.1.1.4 tongkat polri4.1.1.5 senjata api,borgol

    4.1.3 kotak P2GD4.1.4 alat tulis dan klip board untuk membuat sketsa/gambar TKP4.1.5 Alata pengukur jarak (meteran) dan alat-alat untuk membuat tanda-

    tanda dipermukaan jalan.4.1.6 alat pemecah kaca

    4.1.7 alat pemotong sabuk pengaman4.1.8 alat pemotong rangka kendaraan bermotor

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    4/46

    4

    4.1.9 alat pengungkit/dongkrak kendaraan bermotor4.1.10 alat penarik kendaraan bermotor4.1.11 alat pemadam kebakaran4.1.12 alat pemotret4.1.13 kaca pembesar4.1.14 garis polisi /police line

    4.1.15 kompas4.1.16 dll.

    5. Prosedur Pelaksanaan

    5.1 Tahap persiapan5.1.1 Personil

    Terdiri dari anggota Polantas minimal 2 orang dan anggota Sabhara 2 oranserta unsur bantuan tekhnis

    5.1.2 kendaraanPersiapkan kendaraan dan alat komunikasi untuk kecepatan bertindak damemelihara hubungan petugas dengan markas kesatuan, selanjutnyaadakan pengecekan kembali terhadap peralatan kendaraan seperti rem,lampu rotator, ban lampu-lampu, sirine serta pealatan lain yang dianggapenting

    5.1.3 Segera hubungi instansi terkait bilamana diperlukan seperti ambulance,pemadam kebakaran mobil derek dll.

    5.1.4 Setelah persiapan selesai maka langkah selanjutnya memberikan app pad

    petugas yang akan ke TKP mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas itusendiri, pembagian tugas dan lain-lain.

    5.2 Tahap pelaksanaan5.2.1 Mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas

    a.  tentukan rute yang terpendek dengan memperhatikan situasi lallintas

    b.  bergerak dengan cepat tetapi tetap memperhatikan keselamatanc.  apabila situasi lalu lintas padat dan melewati persimpangan agar

    menggunakan sirene dan rotator

    d.  upayakan seminimal mungkin melakukan pelanggaran lalu lintas

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    5/46

    5

    e.  perhatikan arus lalu lintas selama perjalanan menuju TKP, bilamanada kendaraan yang dicurigai melarikan diri

    f.  Tiba di TKP

    5.2.2 Tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintasa. Mengamankan TKP kecelakaan lalu lintas

    b. Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP yantelah di beri batas (police line)

    c. Mengamankan tersangka dan saksi serta mengumpulkan pada tempadiluar batas yang telah ditentukan

    d. Memisahkan saksi dan tersangka dengan maksud untuk tidak salinmempengaruhi

    e. Membuat tanda di TKP kecelakaan lalu lintasf. Penanganan korban terhadap kecelakaan lalu lintas

    5.2.3 Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas

    a. Pengamatan umumb. Pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintasc. Pemeriksaan terhadap jalan dan kelengkapannyad. Pemeriksaan terhadap tersangka

    5.2.4 Pengakhiran penanganan TKP kecelakaan lalu lintasa. Konsolidasib. Pembukaan TKPc. Permintaan visum et repertumd. Pembuatan bap di TKPe. Adakan koordinasi dengan pihak jasa raharja dalam rangka

    mempercepat klaim asuransi bagi korban luka maupun meninggadunia

    5.2.5 Taktik dan tekhnik pemeriksaana. Persiapan pemeriksaanb. Hasil pemeriksaan dibuat dalam berita acara

    5.2.6 Administrasi penyidikana. Penyidikan kecelakaan lalu lintas perlu didukung dengan sistim administras

    yang baik meliputi :

    1). Kelengkapan berkas perkara kecelakaan meliputi :a)  Sampul berkas perkara

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    6/46

    6

    b)  Daftar isi berkas perkarac)  Resumed)  Laporan polisi

    2). Berita acara pemeriksaan di tkp1). Surat pemberitahuan di mulainya penyidikan2). Bap saksi

    3). Bap / surat keterangan saksi / ahli4). Berita acara penyumpahan saksi / ahli

    5). Bap tersangka6). Surat perintah penyitaan barang bukti7). Berita acara penyitaan barang bukti8). Surat panggilan9). Surat perintah penangkapan10). Surat perintah penahanan11). Berita acara rekontruksi12). Berita acara penangkapan

    13). Berita acara pengembalian barang bukti14). Berita acara pembungkusan dan penegelan barang bukti15). Surat perintah penangguhan penahanan16). Surat perintah pengalihan jenis penahanan17). Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada kepal

    kejaksaan negeri18). Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada ketu

    pengadilan negeri19). Surat permintaan perpanjangan penahanan

    20). Surat permintaan ijin penetapan penyitaan barang bukti padketua pengadilan negeri

    (3). Kelengkapan administrasi penyidikan bentuk buku register meliputi :1). Buku register laporan polisi2). Buku register kejahatan / pelanggaran3). Buku register surat panggilan4). Buku register surat perintah penangkapan5). Buku register surat perintah penyitaan6). Buku register surat perintah tugas7). Buku register tahanan8). Buku register berkas perkara

    9). Buku register barang bukti10). Buku register pencarian orang dan kendaraan

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    7/46

    7

    11). Buku register permintaan VER12). Jurnal kecelakaan lalu lintas13). Daftar recidivist

    6. Pengawasan dan pengendalian 

    1. Pengawasan

    a.   Analisa dan evaluasi hasil laporan.b.  Gelar perkarac.  Sprin penyidikand.  Sp2hpe.  Mengontrol langsung.

    2. Pengendalian

    a.  Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas.b.  Langsung dan tidak langsung c.  Dalam pelaksanaan Penyidikan laka Lantas sesuai dengan standar waktu dan

    dilarang :1)  Menyimpang dari Pelaksanaan tugas pokok2)  Menerima segala bentuk imbalan dan atau pungli.3)  Melepas atribut atau perlengkapan yang ada pada perorangan.4)  Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan masyarakat, profesi dan

    kesatuan.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    8/46

    8

    7. P E N U T U P

    1. Ketentuan perubahan dan berlakunya Standard Operation Procedur ini ada pada DLantas Polda Gorontalo yang pelaksanaan dan pembinaan / bimbingan tekni

    dilakukan oleh Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Gorontalo.2. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan prosedur Ur Langgar yang tela

    ada dan tidak bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini tetap berlaksebagaimana mestinya.

    3. Buku Standard Operation Procedure (SOP) berlaku sejak ditetapkan.

    Ditetapkan di : Gorontalo

    Pada tanggal : 2016

    An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO

    WAKA

    u.b

    KASAT LANTAS

    T T D

    WAWAN ANDI S. SH. SIK.

    AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82051524

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    9/46

    9

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH GORONTALORESOR GORONTALO

    STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS 

    NO. DOKUMENSOP/LANTAS/RES-GTO/02

    NO. REVISI00

    HALAMAN9-16

    TANGGAL TERBIT: 2016

    DIBUAT OLEHBAUR TILANG

    T T D

    MAUDY SASAMUBRIPKA NRP 85030188 

    DIPERIKSA OLEHKASAT LANTAS

    T T D

    WAWAN ANDI S. SH.SIK AKP NRP 82051524 

    DISAHKAN OLEHKAPOLRES GORONTALO

    T T D

    HERRI RIO PRASETYO SIK.

     AKBP NRP 70020380

    1.  Tujuan

    Disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pelanggaran lalu lintaini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam rangka penanganan pelanggaran lallintas, Polri diharapkan dapat lebih meningkatkan dan memantapkan perannya dalammemberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sehinggdalam pelaksanaan tugas dilapangan tidak ada keragu-raguan dalam melakukan tindakapenegakan hukum agar terwujud kepatuhan pengguna lalu lintas yang patuh terhadaperaturan lalu lintas sehingga terwujud situasi kamseltibcarlantas di jalan..

    2. Pedoman/Acuan2.1 Undang-Undang. No.8 tahun 1981 tentang KUHAP (pasal 221 s/d 216)

    2.2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia2.3 Undang- Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    10/46

    10

    2.4 PP No. 41 s/d PP No. 44 tahun 1993.

    2.  Pengertian

    3.1  Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang dan Ruang lalu lintas dijalan.

    3.2  Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yanberada pada kendaraan itu.

    3.3  Pelanggaran Lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundangundangan lalu lintas dan atau peraturan lalu lintas yang menimbukan kerugian jiwatau benda tetapi dapat mengganggu Kamseltibcar Lantas.

    3.4  Quick Respon Sat Lantas adalah tindakan nyata personil lalu lintas berupa upayakegiatan dan pekerjaan secara cepat, tepat, menangani kejadian atau masalah yan

    berhubungan dengan kemacetan arus lalu lintas, pengawalan, kecelakaan lalu lintasbaik yang diketahui, didengar atau dilihat langsung oleh petugas maupun laporamasyarakat kepada petugas atau call centre dengan TPTKP, PengaturanPertolongan dan Penyelamatan, represif tahap awal serta tindakan kepolisian laiyang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.

    3.5 Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yanberlaku.

    3.6  Penindakan Pelanggaran Lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditunjukan kepad

    pelanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas, yang dilakukan oleh petugaKepolisian Republik Indonesia baik secara Edukatif maupun Yuridis.

    3.7  Tindakan Edukatif adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas KepolisiaRepublik Indonesia kepada pelanggar secara simpatik dalam bentuteguran/peringatan, tindakan ini hanya ditujukan terhadap pelanggaran lalu lintayang sifatnya ringan dan terhadap pelanggar yang masih asing dengan suatu wilaya(pendatang baru).

    3.8  Tindakan Yuridis adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisia

    Republik Indonesia kepada pelanggar secara Yuridis (Acara Pemeriksaan Cepat

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    11/46

    11

    Tilang, Acara Pemeriksaan Singkat). Tindakan ini ditujukan kepada para pelanggaperaturan perudang-undangan lalu lintas.

    3.9  Tilang adalah bukti pelanggaran lalu lintas yang meliputi pelanggaran secara kasamata mudah diketahui, tidak perlu alat untuk membuktikan dan tidak perlketerangan ahli.

    3.10  Dakgar Lantas adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh Anggota Polkhususnya personil lantas sebagai Penyidik/penyidik pembantu dalam hal damenurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk menindak kepada semuelemen masyarakat yang melanggar peraturan undang-undang yang teladitetapkan, yang bermuara menimbulkan kemacetan serta potensial menyebabkaterjadinya laka lantas.

    3.11 Tabel denda adalah kesepakatan perkiraan denda bagi jenis-jenis pelanggaran yan

    ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya tabel in

    dipergunakan oleh Penyidik untuk mencantumkan besarnya denda yang haru

    dibayar ke Bank.

    4.  Alat4.1 Alat perlengkapan penindakan pelanggaran lalu lintas yang digunakan

    4.1.1 Blangko Tilang / BAP Singkat.4.1.2 Surat Perintah Tugas.4.1.3 Papan Petunjuk adanya pemeriksaan.4.1.4 Label Barang Bukti.

    4.2 Piranti pendukung lainnya;

    4.3 Perundang-undangan, buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan produhukum;

    4.4 Jalan yang digunakan sebagai tempat untuk dilakukan penindakan terhadapelanggaran lalu lintas.

    5. Prosedur Pelaksanaan5.1 Tahap persiapan

    Untuk penindakan pelanggaran lalu lintas administrasi pendukung yang perldisiapkan antara lain :5.1.1 Blangko Tilang / BAP Singkat.

    Bentuk dan Administrasi Tilang

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    12/46

    12

    a. Tilang bentuk dan formatnya merupakan Berita Acara yandisederhanakan sehingga dalam Tilang tercantum catatan Polisi tentang :1). Identitas pelanggar2). Jenis pelanggaran3). Lokasi pelanggarannya4). Barang bukti yang diminta

    5). Waktu pelaksanaan sidang6). Dan pada sebaliknya catatan untuk Pengadilan dan Kejaksaan7). Data penindakan lengkap dengan tanda tangan

    b. Tilang terdiri dari 5 lembar dan masing – masing berlainan warna :(1). Merah dan atau Biru untuk Pelanggar(2). Hijau untuk Pengadilan(3). Putih untuk Kejaksaan(4). Kuning untuk Polri

    c. Fungsi Tilang :(1). Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri(2). Sebagai pengantar untuk pembayaran denda ke Bank /

    Panitera(3). Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang di sita

    ( SIM, STNK, Kendaraan Bermotor ).5.1.2 Surat Perintah Tugas.5.1.3 Papan Petunjuk adanya pemeriksaan5.1.4 Label Barang Bukti.

    5.2  Tahap Pelaksanaan

    5.2.1 Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas digolongkan menjadi 2 yaitu:1. Penindak bergerak / Hunting yaitu cara menindak pelanggar samb

    melaksanakan patroli (bersifat insidentil). Sifat penindakan ofensterhadap pelanggaran yang tertangkap tangan ( Pasal 111 KUHAP) bagpetugas tidak perlu dilengkapi Surat Perintah Tugas

    2. Penindakan ditempat / stationer yaitu cara melaksanakan pemeriksaakendraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf a, pasa3 (1), pasal 7, pasal 1a2, pasal 13 (1,2), pasal 14, pasal 15, pasal 18. P42 tahun 1993.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    13/46

    13

    5.2.2 Dalam pelaksanaannya harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dadipimpin oleh Perwira.pada setiap lokasi pelaksanaan pemeriksaan kendraabermotor petugas dibagi dalam kelompok-kelompok:

    1. Petugas yang beri isyarat mengurangi kecepatan.2. Petugas yang menghentikan.3. Petugas yang memeriksa

    4. Petugas yang melaksanakan penilangan5. Petugas yang mengamankan Barang bukti6. Petugas yang siap sedia melakukan tindakan lain (pengajaran

    mengantisipasi kalau ada perlawanan Fisik).5.2.3 semua Pelanggaran ditindak denganTilang Alternatif I, kecuali bagi pelangga

    yang tidak mengakui kesalahannya/tidak mau tanda tangan, ditindak dengaalternatif III.

    5.2.4 Proses Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu lintas menggunakan Tilansebagaimana diatur dalam Pasal 211 KUHAP

    5.3 Kelengkapan Tugas5.3.1 Pakaian petugas menggunakan PDL Sus Lantas lengan panjang dilengkap

    sabuk dan manshet.5.3.2   Alkomlek yang bisa digelar ke mako dan induk / pos-pos.5.3.3  Kendaraan bermotor secukupnya.

    5.4 Tehnik Penindakan.a.  Penindakan bergerak dilaksanakan pada saat petugas sedang melakukan :

    1). Patroli lalu lintas.2). Pengaturan dan penjagaan pada PH Lantas (persimpangan, ruas jaln dll).

    b.  Penindakan ditempat pelaksanaannya adalah sebagai berikut:1). Direncanakan terlebih dahulu.2). Dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas3). Harus dipimpin oleh Perwira.4). Lokasinya ditetapkan.5). Sasaran diprioritaskan.6). Dapat dilaksanakan secara gabungan dengan instansi terkait (Pemda, DLLAJ

    Jasa Raharja dll).

    c. Sistem penindakan

    (1). Alternatif penindakanPelaksanaan penindakan dengan Tilang ada 2 alternatif

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    14/46

    14

    yaitu :(a). Alternatif I diperuntukan :

    - Terhadap pelanggar yang mengakuiKesalahannya

    -  Pelanggar bersedia bayar denda ke Bank dan diwakili olehpetugas yang ditunjuk Polri

    -  Formulir Tilang yang disampaikan warna biru

    (b). Alternatif II diperuntukkan :Terhadap pelanggar yang tidak mengakui kesalahan, menentan

    petugas dengan cara tidak mau tanda tangan dan atau pelanggayang melakukan pelanggaran pada ruas jalan yang ditetapkan sebagaPilot Proyek Tertib Lalu Lintas( PPKTL ).

    (2). Prosedur dan Mekanisme TilangPolri selaku penyidik bertugas :

    (a). Menindak pelanggar baik dengan alternatif Imaupun alternatif III.

    (b). Pelaksanaan Tilang alternatif I :  Polri menindak dengan menggunaka

    Formulir warna biru  Menyarankan pelanggar dalam kesempatan pertama baya

    denda ke Bank ( Maksimal dalam batas waktu 5 hari ).  Setelah pelanggar bayar denda ke Bank dan Bank tela

    memberikan validasi berupa Cap Registrasi, segera Polmengembalikan Barang Bukti yang di sita.

      Berkas Tilang akan diajukan secara kumulatif oleh petuga

    Ba Tilang ke PN sedangkan sidang dihadiri oleh wakil yanditunjuk.

    (c). Pelaksanaan tilang alternatif III.- Polri menindak dengan menggunakan Folmulir warna merah.- Dalam penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapa

    yang telah ditentukan oleh Pengadilan.- Jelaskan kapan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.- Bilamana pelanggar tidak hadir, Penyidik berkewajiban sampa

    dengan 2 kali memanggil dan untuk ke 3 kalinya langsun

    melakukan penangkapan ( Pasal 20 (2) KUHAP).

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    15/46

    15

    - Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dadengan bukti setelah pelanggar membayar denda kepadPanitera Pengadilan.

    6. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

    1. Pengawasana. Analisa dan evaluasi hasil laporan.b. Mengecek pelaksanaan melalui alat komunikasi (Telepon / HT).c. Mengontrol langsung.

    2. Pengendaliana.  Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas.b.  Langsung dan tidak langsung c.  Dalam pelaksanaan Penindakan pelanggar Lantas dilarang:

    1.  Menyimpang dari Pelaksanaan tugas pokok

    2.  Menerima segala bentuk imbalan dan atau pungli.3.  Melepas atribut atau perlengkapan yang ada pada perorangan.4.  Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan masyarakat, profesi dan

    kesatuan.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    16/46

    16

    7. P E N U T U P

    1. Ketentuan perubahan dan berlakunya Standard Operation Procedur ini ada pada DLantas Polda Gorontalo yang pelaksanaan dan pembinaan / bimbingan teknidilakukan oleh Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Gorontalo.

    2. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan prosedur Ur Langgar yang tela

    ada dan tidak bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini tetap berlaksebagaimana mestinya.

    3. Buku Standard Operation Procedure (SOP) berlaku sejak ditetapkan.

    Ditetapkan di : Gorontalo

    Pada tanggal : 2016

    An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO

    WAKA

    u.b

    KASAT LANTAS

    T T D

    WAWAN ANDI S. SH.SIK.

    AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82051524

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    17/46

    17

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    DAERAH GORONTALO

    RESOR GORONTALO

    STANDAR OPERASIONAL

    PROSEDUR PENGATURAN,

    PENGAWALAN, PATROLI (

    TURWALI ) LANTAS

    NO DOKUMEN

    SOP/LANTAS/RES-GTO/03

    NO REVISI

    00

    HALAMAN

    17-29

    TANGGAL TERBIT : 2016

    DIBUAT OLEH

    KANIT TURWALI

    T TD

    BAYU R. FELINDRA SIK

    IPDA NRP 91020215 

    DIPERIKSA OLEHKASAT LANTAS

    T T D

    WAWAN ANDI S. SH.SIK

     AKP NRP 82051524 

    DISAHKAN OLEHKAPOLRES GORONTALO

    T T D

    HERRI RIO PRASETYO SIK.

     AKBP NRP 70020380

    1.  Tujuan

    Disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) turjawali lantas ini bertujuan untu

    memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas seorang polisi lalu lintas dalam

    bidang pengaturan, penjagan, pengawalan dan patroil lalu lintas. Diharapkan dengan adany

    Standar Operasional Prosedur turjawali lantas ini dapat lebih meningkatkan da

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    18/46

    18

    memantapkan perannya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayana

    kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan tidak ada keragu-ragua

    dalam melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas

    sehingga tercipta situasi kamseltibcarlantas yang baman dan kondusif.

    2.  Pedoman / Acuan

    2.1  Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP (pasal 221 s/d 216)

    2.2  Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    2.3  Undang – Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan.

    2.4  Undang- Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    3.  PENGERTIAN

    3.1  Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang dan ruang Lalu lintas di jalan

    3.2  Pengaturan adalah pemberitahuan kepada pengguna jalan bagaimanan dan diman

    dapat atau tidak dapat bergerak terutama pada waktu macet atau darurat dalam art

    luas semua aktivitas dari kepolisian dalam mengatur lalulintas dijalan umum.  

    3.3  Penjagaan adalah suatu kegiatan Kepolisian dalam rangka memberikan pelayana

    masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis dengan car

    menempatkan personil Unit Turjawali di pos-pos baik pos tetap maupun po

    sementara.

    3.4  Pengawalan adalah suatu kegiatan Kepolisian dalam rangka memberikan pelayana

    pejabat, masyarakat maupun barang lainnya untuk kemudahan di jalan raya tanp

    ada hambatan.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    19/46

    19

    3.5  Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertent

    yang dilakukan oleh anggota Unit Turjawali Lantas Polri guna mencegah terjadiny

    tindak kriminal, memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepad

    masyarakat serta melaksanakan patroli didaerah rawan laka,langgar dan macet

    3.6  Turjawali adalah suatu kegiatan pengaturan, penjagan, pengawalan dan patro

    lalu lintas yang bertujuan untuk menciptakan Kamseltibcar Lantas dan meneka

    angka kecelakaan.

    4.   ALAT/ PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN

    4.1   Alat/ perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan turjawali lantas sebaga

    berikut:

    4.1.1  Kelengkapan perorangan

    a. Gampol yang berlaku sesuai ketentuan

    b. Tanda pengenal anggota bisa berupa KTA, KTP, SIM, dll

    c. Sabuk ”Lantas”

    d. Rompi

    e. Pet/Helm/Topi lapangan (sesuai kegiatan)

    f. Borgol

    g. Peluit

    h. Manset

    i. Senter pengatur lalu lintas

     j. Persenjataan ( sesuai kebutuhan )

    4.1.2  Kelengkapan secara umum :

    a.  Surat perintah tugas

    b.  Blangko tilang

    c.  Papan operasi

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    20/46

    20

    4.1.3  Perundang-undangan, buku-buku dan referensi yang berkitn dengan

    turjawali

    4.1.4   Alat komunikasi ( HT, HP, dll )

    4.1.5  Kendaraan patroli ( R2 dan R4 ) serta bahan bakar

    Perlengkapan mobil patroli

    1)  Perangkat pengeras suara2)  Lampu rotator3)  Public Adress4)  Senter5)  P3K

    5.  PROSEDUR PELAKSANAAN

    5.1. a. Tahap persiapan pengaturan

    1.  Menyiapkan Surat perintah tugas

    2.  Memperhatikan sikap tampang, rapi, bersih dan penampilan personel.

    3.  mengecek kelengkapan perorangan yg dimiliki anggta antara lain : tutup kepala

    (pet/helm), sempritan & manset, termasuk kartu anggota.

    4.  mengecek kelengkapan lapangan antara lain; tongkat lantas, senter serba guna

    (untuk kegiatan malam hari), rompi lantas, jas hujan.

    5.  Memberikan app sebelum melaksanakan tugas.

    6.  Setiap petugas pengaturan lantas dilengkapi buku tilang & blanko teguran.

    7.  Petugas pengaturan lalulintas sudah harus berada di lapangan sebelum

    masyarakat melakukan aktivitas.

    b. Tahap pelaksanaan

    1. Petugas menempatkan diri pada tempat yg mudah dilihat oleh pemakai jalan &

    terjamin keamanan dalam pelaksanaan tugas.

    2. Petugas menguasai 12 sikap dasar pengaturan lalulintas.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    21/46

    21

    3. Mengambil posisi sedemikian rupa sehingga mudah melakukan gerakan

    pengaturan lantas

    4. Petugas yang melaksanakan pengaturan lalulintas tidak dibenarkan

    menggunakan rompi yg menutup identitas petugas (nama/pangkat/kesatuan).

    5. Bila arus lalulintas dalam keadaan normal, petugas melaksanakan penjagaan

    lalulintas & kegiatan2 sebagai berikut :

    a. Melakukan pengamatan & mencari faktor2 penyebab timbulnya masalah

    lalulintas serta menjadikan prioritas untuk penyelesaiannya.

    b. Mengadakan pembinaan & pendekatan terhadap potensi masyarakat yg ada

    disekitar lokasi & bila diperlukan diminta untuk berperan serta dalam

    membantu pengaturan lalulintas.

    c. Bila temukan pelanggar yang dilakukan oleh pengemudi / pengendara yangg

    dilihat dengan kasat mata (tidak menggunakan helm sesuai ketentuan, (tali

    helm tidak diikat & bukan helm yg memenuhi standar), kendaran tidak

    penuhi syarat laik jalan, pengemudi / pengendara tidak menggunakan lajur

    paling kiri pada jalan yang memiliki lajur lebih dari 1 terutama sepeda motor

    & angkutan berat, petugas harus melakukan tindakan sebagai berikut :

    1.  berhentikan kendaraan pelanggar pada tempat yang memiliki ruang yang

    cukup untuk berhenti & tidak mengganggu arus lalulintas. (usahakan di

    bahu jalan).

    2.  menyuruh pelanggar ke bahu jalan.

    3.  memerintahkan pelanggar untuk mematikan kendaraan.

    4.  memberitahukan kapada pelanggar tentang pelanggaran yang dilakukan.

    5.  memberi penjelasan kepada pelanggar tentang pentingnya perlengkapan

    kendaraan / sopan santun pengemudi.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    22/46

    22

    6.  petugas menanyakan surat-surat kendaraan / pengemudi dari pelanggar,

    & bila salah satu tidak ada, dapat dilakukan tilang (tidak dapat

    menunjukan sim & atau stnk).

    7.  mengamankan barang bukti yang disita termasuk berkas tilang &

    menyerahkan kepada baur tilang pada hari itu juga, bila baur tilang tidak

    ada, barang bukti diserahkan kepada petugas jaga / piket pada hari itu

    (petugas piket mencatat dalam buku mutasi penjagaan).

    8.  memberikan pelayanan kepada pengguna jalan yang perlu bantuan.

    9.  petugas dapat melakukan tindakan diskresi kepolisian terhadap

    pengemudi yang melakukan pelanggaran (teguran lisan / tertulis).

    10. membantu masyarakat yang akan menyeberang.

    11. menegur angkot yang menurunkan / menaikkan penumpang pada badan

     jalan / tempat terlarang (rambu larangan berhenti, tikungan, traffic light,

     jembatan, marka garis tidak terputus dan lain - lain).

    12. apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas, aggota yang bertugas pada

    traffic light wajib melaksanakan pengaturan & tidak memfungsikan

    sementara traffic light sebelum arus lalu lintas kembali normal.

    d.  Hal-hal yg Dilarang pada saat Pengaturan

    1.  Pada saat melaksanakan pengaturan lalu lintas dilarang ngobrol sesama

    petugas.

    2.  dilarang berdiri dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan seperti

    istrahat kuda / membelakangi arus lalu lintas.

    3.  dilarang pegang ht dengan tangan kanan & penghormatan pada saat

    melaksanakan pengaturan yang dapat akibatkan tidak jelas perintah /

    larangan yang diberikan kepada pengguna jalan.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    23/46

    23

    4.  pada saat melaksanakan pengaturan petugas dilarang menggunakan hp.

    5.  petugas dilarang memarkir kendaraan pada tempat larangan parkir /

    berhenti termasuk marka chevron.

    6.  petugas dilarang ambil sekecil apapun untuk kepentingan pribadi / orang

    lain dari barang bukti yang disita.

    7.  petugas dilarang terima uang titipan denda tilang di jalan.

    8.  petugas dilarang terima imbalan dalam bentuk apapun yang terkait dengan

    kasus pelanggaran & kecelakaan lalulintas.

    9.  dilarang istrahat (duduk) di pinggir jalan

    5.2.a. Tahap persiapan penjagaan

    1.  Menentukan jenis penjagaan, meliputi pos tetap, pos sementara, dan pos yang

    diperkuat.

    2.  Mengecek kesiapan personil yang akan melaksanakan penjagaan (kesehatan,

    kerapihan dan sikap tampang).

    3.  Mengecek peralatan perlengkapan perorangan.

    4.  Mendata lokasi/daerah yang dilengkapi/tidak “Apil”.

    5.  Mengecek lokasi/daerah yang perlu dilakukan pengawasan/tdidak secara terus

    menerus.

    6.  Menentukan jumlah personel yang dilibatkan berdasar kerawanan

    7.  Melaksanakan APP tentang:

    a.  lokasi rawan laka/macet

    b.  Cara bertindak

    c.  Hal khusus yang perlu diatensi

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    24/46

    24

    b. Tahap pelaksanaan

    1.  kegiatan penjagaan lalu lintas dengan pola jaga = 2 kelompok pengertian pola

    dilaksanakan 1 hari.

    2.  posisi petugas jaga aman, mudah melihat/dilihat & menghadap arah lantas

    berada di luar jalan/jalur, pada kondisi tertentu dapat di badan jalan. 

    3.  pola waktu pengaturan jam dinas disesuaikan dengan anatomi karakteristik

    ancaman/ kerawanan

    4.  konsolidasi & analisa selesai tugas jaga dengan laksanakan apel cek kuat

    personel & perlengkapan jaga serta membuat laporan dalam buku mutasi

    5.  pengawasan pengendalian & alat arus lalu lintas.

    6.  menemukan & menindak pelanggar (peringatan/ditindak )

    7.  melakukan TPTKP

    8.  memberi pelayanan kepada pengguna jalan

    5.3.a Tahap persiapan pengawalan

    1.  adakan survey route perjalanan utama & alternatif sebelum dilaksanaka

    pengawalan.

    2.  cek sikap tampang & kerapihan.

    3.  cek kelengkapan perorangan & kelengkapan lapangan.

    4.  cek kelengkapan kendaraan.

    5.  siapkan sprin pengawalan.

    6.  melaksanakan app sebelum melaksanakan tugas.

    7.  cek air accu, angin, ban, oli mesin, rem, power stering, lampu, segitig

    pengaman, traffic cone, meteran, alat tulis, kapur, accident kit dan lain lain.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    25/46

    25

    b. Tahap pelaksanaan

    1.  menentukan formasi pengawalan sesuai prosedur kawal kehormatan, kawal

    pengamanan & pengawalan pemantauan dengan mempertimbangkan obyek

    yang dikawal.

    2.  petugas harus menguasai kendaraan yang digunakan, route pengawalan &

    keadaan cuaca sebelum melakukan pengawalan.

    3.  melaksanakan koordinasi melalui alat komunikasi dengan unsure-unsur /

    petugas pam yg ada di sepanjang route perjalanan.

    4.  mampu melakukan prosedur teknis escape dengan mempertimbangkan

    keamanan obyek pengawalan sebagai prioritas & mencari jalan terdekat dalam

    keadaan darurat.

    5.  operator pengawalan / pengemudi harus tahu persis kondisi ranmor yang

    dikawal, sehingga pelaksanaan pengawalan berjalan lancar (tidak terjadi yang

    dikawal tertinggal/ terpisah).

    6.  menjamin keamanan dan keselamatan obyek pengawalan sampai tujuan.

    c. hal – hal yang dilarang

    1.  pada saat meminta jalan untuk mendahului kendaraan tidak boleh

    menggunakan tangan terbuka, tetapi cukup dg jempol diangkat keatas

    2.  menggunakan sirine hanya dengan skala prioritas seperti pada jalur tikungan,

    terjadi kepadatan & kemacetan arus lalulintas

    3.  dilarang menggunakan jalur lain yang berlawanan untuk mendahului, kecuali

    dalam situasi aman

    4.  melaksanakan kegiatan lain di luar tugas mengawal

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    26/46

    26

    5.4.a Tahap persiapan Patroli

    1.  cek sikap tampan & kerapihan.

    2.  cek kelengkapan perorangan.

    3.  siapkan surat perintah pelaks patroli.

    4.  melaks app sebelum melaksanakan tugas.

    5.  Siapkan kendaraan dan kelengkapannya.

    6.  cek air accu, angin ban, oli mesin, rem, power stering, lampu, segitig

    pengaman, traffic cone, meteran, alat tulis, kapur, accident kit ,lampu signe, dll.

    b. Tahap pelaksanaan

    1.  mengemudikan ranmor dengan kecepatan rata-rata maksimal 30 km/jam

    2.   jalan di jalur paling kiri

    3.  melakukan pengamatan di route patroli

    4.  mencatat hal-hal yang menonjol

    5.  dipandang perlu “minggir” / berhenti & yang satu keluar kendaraan sedang

    pengemudi tetap di atas kendaraan

    6.  lakukan dikmas lantas

    7.  selalu komunikasi dengan induk kesatuan, pos yg dilewati

    8.  penggunaan sirene sesuaikan dengan kebutuhan

    9.  melakukan pelayanan masyarakat & kepolisian tugas umum. 

    10.  setiap melaksanakan patroli lampu rotator senantiasa menyala.

    11.  saat patroli kaca samping pengemudi & pendamping senantiasa terbuka kecuali

    hujan.

    12.  saat melaksanakan patroli, petugas mengamati & mencermati situasi arus

    lalulintas, mengintai & menemukan pelanggar, membuntuti dari belakang

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    27/46

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    28/46

    28

    c. hal-hal yang dilarang

    1.  mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi kecuali dalam keadaan

    tertentu yg butuh penindakan dengan cepat (bawa korban laka lantas).

    2.  melaksanakan pembiaran terhadap terjadinya kemacetan & pelanggaran lalulintas.

    3.  tidak melaksanakan tindakan pertama di TKP apabila menemukan kasus laka

    lantas / kejahatan lain yang terjadi di jalan.

    4.  pada saat melakukan patroli dilarang melaksanakan razia kendaraan dengan dalih

    apapun kecuali atas perintah untuk menangkap pelaku kejahatan yang melarikan

    diri.

    5.  dilarang melakukan tindakan penilangan di dalam kendaraan.

    6.  dilarang membuka pet & merokok dalam mobil.

    7.  memberhentikan ranmor secara mendadak.

    8.  dilarang memasang kaca film lebih dari 40 persen.

    6.  PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

    1.  Pengawasan

    a.   Analisa dan evaluasi hasil laporan. 

    b.  Mengecek pelaksanaan melalui alat komunikasi (Telepon / HT).

    c.  Mengontrol langsung di route pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu

    lintas yang sudah ditentukan.

    d.  Survey secara langsung kepada masyarakat dalam route yang telah ditentukan dan

    menanyakan respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pengaturan,

    penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    29/46

    29

    2.  Pengendalian

    a.  Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

    b.  Langsung dan tidak langsung 

    c.  Dalam pelaksanaan kegiatan turjawali dilarang:

    1.  Menyimpang dari route daerah yang telah ditentukan.

    2.  Menerima segala bentuk imbalan dan atau pungli.

    3.  Melepas atribut atau perlengkapan yang ada pada perorangan.

    4.  Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan masyarakat, profesi dan

    kesatuan.

    7.  PENUTUP

    1. Ketentuan perubahan dan berlakunya Standard Operation Prosedur ini ada pada DitLantas Polda Gorontalo yang pelaksanaan dan pembinaan / bimbingan teknis dilakukan

    oleh Kasubdit Bin Ops Ditlantas Polda Gorontalo.

    2. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan prosedur Unit Turjawali yang telah ada

    dan tidak bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini tetap berlaku sebagaimana

    mestinya.

    3. Buku Standard Operation Prosedur (SOP) berlaku sejak ditetapkan.

    Ditetapkan di : GorontaloPada tanggal : 2016

    An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALOWAKA

    u.b

    KASAT LANTAS

    T T D

    WAWAN ANID S. SH.SIK.AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82051524

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    30/46

    30

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH GORONTALO

    RESOR GORONTALO

    STANDAR OPERASIONALPROSEDUR

    PELAYANAN SIM 

    NO. DOKUMENSOP/LANTAS/RES-GTO/04

    NO. REVISI00

    HALAMAN30-46

    TANGGAL TERBIT: 2016

    DIBUAT OLEHKANIT REG IDENT

    T T D

    SUPOMOIPDA NRP 77080010

    DIPERIKSA OLEHKASAT LANTAS

    T T D

    WAWAN ANDI S. SH.SIK AKP NRP 82051524 

    DISAHKAN OLEHKAPOLRES GORONTALO

    T T D

    HERRI RIO PRASETYO SIK. AKBP NRP 70020380

    1.  Tujuan.

    Tujuan dibuatnya standar operasional prosedur pelayanan SIM ini agar dapadigunakan sebagai pedoman bagi petugas untuk melaksanakan pelayanan publik secarprofessional serta meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polkhususnya Polantas, serta guna persamaan persepsi petugas pelaksana pelayanan publik d

    SATPAS, yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    31/46

    31

    2. Dasar2.1  Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republi

    Indonesia;

    2.2  Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

    2.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraadan pengemudi, pada pasal 216, dinyatakan bahwa pemberian surat ijin mengemudsebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lalu lintas dan angkutan jaladilaksanakan oleh unit pelaksana penerbitan surat ijin mengemudi kendaraabermotor Satuan Lalu Lintas Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dalamperaturan pemerintah ini disebut Pelaksana Penerbitan Surat Ijin Mengemudi SIM);

    2.3  Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2004 tentang tariff dan jenis PenerimaaNegara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada POLRI;

    2.4  Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

    2.5 Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 63 / KEP/M.PAN/7/200tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;

    3.  Pengertian

    Satpas adalah Satuan Penyelenggara administrasi surat ijin mengemudi (SIM) damerupakan satu unit / seksi organisasi di bawah Kepolisian Resor (Polres) yang dibentuberdasarkan peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentansusunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisia

    Sektor (Polsek);

    3.1  SATPAS memiliki tugas pokok sebagai berikut :

    a.  menyelenggarakan bimbingan teknik latihan dalam pelaksanaan Registrasi daIdentifikasi Pengemudi (SIM);

    b.  mengatur penyelenggaraan pengadaan, pendistribusian dan penyimpanaformulir blangko serta kelengkapan lain yang diperlukan dalam pelaksanaaRegident Pengemudi;

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    32/46

    32

    c.  menjamin bahwa sarana Regident pengemudi yang diterbitkan dapadipertanggung jawabkan, baik secara formal maupun material;

    d.  menerbitkan SIM beserta administrasinya bagi pemohon yang telah memenuhpersyaratan sesuai ketentuan yang beriaku;

    e.  melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang SIM;

    f.  melaksanakan uji ulang, pembatalan SIM dan administrasi, pencabutan SIM oleHakim serta sistem Rencana pelanggaran / Hukuman yang dijatuhkan kepadpemegang SIM;

    g.  menyelenggaraan administrasi dari hasil kegiatan penerbitan SIM;

    h.  penyelenggaraan kegiatan yang bersifat penelitian dan pengembangan dalambidang SIM;

    i.  mengkoordinir pengawasan dan pengendalian kegiatan sekolah mengemudi;

     j.  menunjang instansi samping yang terkait dalam penerbitan SIM;

    k.  menyelenggarakan hubungan lintas fungsional Polri, maupun lintas sektoradengan instansi lain berkaitan dengan pelaksanaan registrasi mengemudi;

    4.  PELAKSANAAN

    4.1  Waktu, metode, obyek dan subyek pelayanan.

    1.  Waktu pelayanan.

    Waktu pelayanan SIM dilaksanakan setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) kecuahari libur nasional, yaitu jam 08.00 WIB s/d selesai;

    2.  Metode pelayanan.

    Metode pelayanan publik dilaksanakan secara tidak rumit, tidak berbelit - beli

    efektif, efisien, dan transparan dalam hal prosedur, biaya dan waktu dengatetap mengedepankan aspek akurasi dan keamanan;

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    33/46

    33

    3.  Obyek Pelayanan.

    Obyek pelayanan Satpas adalah pemohon yang telah memenuhi persyaratasesuai ketentuan yang berlaku baik permohonan SIM baru, perpanjanganmutasi masuk, SIM rusak dan peningkatan golongan;

    4.  Subyek Pelayanan.

    Penerbitan SIM dilaksanakan oleh Unit pelaksana penerbitan surat ijimengemudi kendaraan bermotor Satuan Lalu Lintas Negara RepubliIndonesia;

    4.2  Pelayanan SatpasMekanisme Pembuatan SIM pada Satpas Polres Limboto :

    1.  Loket Bank;

    2.  Permohonan Baru;

    3.  Permohonan Perpanjangan;

    4.  Permohonan Hilang;

    5.  Permohonan Rusak;

    6.  Permohonan Mutasi masuk;

    7.  Prosedur :

    a.  Petugas loket BRI menerima beamin SIM dari pemohon sesuai dengaPNBP (Baru = SIM A : Rp. 120.000, Baru SIM B = Rp. 120.000,- Baru SIMC = Rp. 100.000,- Perpanjangan SIM A = Rp. 80.000,- Perpanjangan SIMB = Rp. 80.000,-Perpanjangan SIM C = Rp. 75.000);

    b.  Petugas mencatat pada buku register beamin SIM dan mencatat identitapemohon pada kwitansi pembayaran beamin SIM;

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    34/46

    34

    c.  Petugas memberikan kwitansi pembayaran kepada pemohon warnkuning, warna merah untuk berkas dan warna hijau untuk arsip;

    8.  Loket Pendaftaran

    a.  Identifikasi persyaratan pendaftaran permohonan SIM, meliputi :

    1)  Permohonan SIM Baru;

    2)  Permohonan SIM Perpanjangan;

    3)  Permohonan SIM Hilang;

    4)  Permohonan SIM Rusak;

    5)  Permohonan surat rekomendasi peningkatan Gol SIM;

    6)  Permohonan mutasi masuk;

    7)  Permohonan surat rekomendasi mutasi keluar;

    b.  Tanggung jawab petugas pendaftaran terdiri dari :

    1)  Mengecek kelengkapan persyaratan administrasi;

    2)  Memilah berkas sesuai dengan permohonan;

    3)  Mengembalikan berkas ke pemohon apabila tidak lengkap untudilengkapi;

    4)  Mencatat dan memberi nomor registerasi;

    5)  Memberikan nomor antrian;

    6)  Menyerahkan berkas pemohon ke loket entri data;

    7)  Mengarahkan pemohon untuk duduk menunggu panggila

    selanjutnya;

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    35/46

    35

    8)  Melakukan panggilan kepada pemohon SIM yang akamelaksanakan Ujian Teori baik pemohon SIM baru ataupupemohon SIM perpanjangan yang masa berlakunya sudah habis;

    9)  Menyerahkan berkas ke loket uji teori;

    10)  Menyerahkan surat pengantar berkas mutasi / peningkatan golongaSIM;

    Prosedur :

    Petugas loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkaadministrasi dari pemohon berupa :

    a.  Permohonan baru :

    1)  Formulir permohonan;

    2)  Fotocopy KTP ( usia 17 tahun ke atas);

    3)  Fotocopy Surat keterangan dari kelurahan bagi yang belummempunyai KTP;

    4)  Fotocopy paspor dan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) bagorang asing (bisa ditambah kartu tanda lapor diri);

    5)  Fotocopy Surat keterangan tentang ganti nama atau ketetapan gan

    kewarga negaraan bagi yang diperlukan;

    6)  Surat keterangan sehat dari dokter;

    b.  Permohonan perpanjangan :

    1)  Formulir permohonan;

    2)  Fotocopy KTP / Jati diri;

    3)   Asli SIM lama;

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    36/46

    36

    4)  Surat keterangan sehat dari dokter;

    5)  Bagi SIM yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 tahun, harumengikuti ujian teori dan praktek;

    c.  Peningkatan golongan

    1)  Formulir permohonan;

    2)  Fotocopy KTP / Jati diri;

    3)  Fotocopy paspor dan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) bagorang asing (bisa ditambah kartu tanda lapor diri);

    4)  Fotocopy Surat keterangan tentang ganti nama atau ketetapan gankewarganegaraan bagi yang diperlukan;

    5)  Surat keterangan sehat dari dokter;

    6)  Sertifikat klipeng (klinik pengemudi) untuk Sim A Umum dan Sim B;

    d.  Permohonan SIM Hilang / Rusak.

    1)  Formulir permohonan;

    2)  Surat keterangan hilang dari kepolisian setempat / SIM yang dimilik(SIM rusak);

    3)  Fotocopy KTP / Jati diri;

    4)  Mutasi masuk;

    5)  Formulir permohonan;

    6)  Surat rekomendasi dari SATPAS yang menerbitkan SIM;

    7)  Foto copy KTP domisili yg baru;

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    37/46

    37

    e.  Mutasi Keluar.

    1)  Fotocopy KTP domisili yang baru;

    2)  SIM asli / fotocopy;

    3)  Petugas loket pendaftaran mencatat dan memberi nomor registerasberkas pemohon SIM;

    4)  Petugas loket pendaftaran menyerahkan dan menerima kembaberkas setelah dientri oleh petugas entri data;

    5)  Petugas loket pendaftaran melakukan panggilan kepada pemohoSIM yang akan melaksanakan ujian teori;

    6)  Petugas loket pendaftaran memanggil dan menyerahkan berka

    surat pengantar bagi pemohon SIM yang mutasi atau meningkatkagolongan SIM nya;

    9. Loket Entri Data

    a.  Tanggung jawab petugas loket entri data adalah :

    1)  Menerima berkas pemohon dari loket pendaftaran;

    2) Mengentri data-data pemohon SIM baru, perpanjangan dan mutasi;

    3) Memilah berkas pemohon setelah dientri, berkas perpanjangan damutasi diserahkan ke loket produksi untuk panggilan foto, berkas bardan perpanjangan kadaluarsa diserahkan ke loket pendaftaran untudilakukan panggilan pelaksanaan ujian teori;

    4) Menyiapkan surat pengantar berkas pemohon mutasi dan peningkatagolongan SIM;

    b.  Prosedur :

    1) Petugas loket entri data menerima berkas pemohon dari lokependaftaran dan selanjutnya dientrikan datanya ke dalam komputer;

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    38/46

    38

    2) Setelah berkas dientri petugas loket entri data memilah berkapemohon, berkas perpanjangan dan mutasi diserahkan ke lokeproduksi untuk panggilan foto, berkas baru dan perpanjangakadaluarsa diserahkan ke loket pendaftaran untuk dilakukan panggilapelaksanaan ujian teori;

    3) Berkas surat pengantar mutasi atau pengingkatan golongan SIM yantelah disiapkan diserahkan ke loket pendaftaran untuk diserahkakepada pemohon;

    4) Loket Ujian Teori;

    c.  Ujian teori SIM, meliputi :

    1) Permohon SIM baru;

    2) Permohonan perpanjangan SIM yang habis masa berlakunya lebih da1 (satu) tahun;

    d.  Tanggung jawab petugas ujian teori terdiri dari :

    1) Petugas memasukan data pemohon SIM yang akan melaksanakan ujiateori ke dalam buku registerasi;

    2) Petugas memberikan arahan kepada peserta ujian mengenai sistemujian;

    3) Petugas mengawasi dan menilai pelaksanaan ujian teori;

    4) Petugas mengumumkan hasil ujian teori;

    e.  Prosedur :

    1) Petugas penguji teori menerima berkas dari petugas loket pendaftaran;

    2) Petugas penguji teori memasukkan data peserta ujian ke dalam buk

    register;

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    39/46

    39

    3) Petugas penguji teori menyiapkan lembar soal ujian teori;

    4) Petugas penguji teori memberikan arahan kepada pemohon SIMtentang system ujian yang akan dilaksanakan;

    5) Petugas peguji teori melakukan pengawasan pelaksanaan ujian teori;

    6) Petugas penguji teori mengoreksi hasil ujian dan mengumumkan haskelulusan yang disaksikan oieh peserta ujian secara transparan;

    7) Petugas penguji teori mengarahkan peserta ujian yang telah lulus untumenuju loket uji praktek dengan membawa tanda bukti lulus;

    8) Petugas penguji teori mengarahkan peserta ujian yang tidak lulus ujiateori untuk mengikuti ujian teori ulang, dengan waktu yang teladitentukan;

    9) Petugas penguji teori mengarahkan peserta ujian yang tidak lulus ujiateori 3 (tiga) kali berturut-turut, untuk mengikuti pelatihapengetahuan pemohon SIM (dilakukan oleh POLRI bersam

     Akademisi);

    f.  Loket Ujian Praktek.

    1)  Ujian praktek SIM, meliputi :

    a)  Permohon SIM baru;

    b)  Pemohon SIM perpanjangan yang kadaluarsa;

    2)  Tanggung jawab petugas ujian praktek terdiri dari :

    a)  Petugas penguji praktek memasukan data peserta ujian prakteke dalam buku register;

    b)  Petugas penguji praktek menyerahkan lembar ujian praktekepada peserta ujian untuk diisi;

    c)  Petugas penguji praktek mengarahkan peserta ujian mengenasistem ujian;

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    40/46

    40

    d)  Petugas penguji praktek mengawasi dan menilai pelaksanaaujian praktek;

    e)  Petugas penguji praktek mengumumkan hasil ujian praktek;

    3)  Prosedur :

    a)  Petugas penguji praktek mencatat berkas dari pemohon SIM yantelah lulus ujian teori pada buku register ujian praktek;

    b)  Petugas penguji praktek memberikan blanko ujian praktek padpeserta ujian untuk diisi identitas pemohon sesuai dengapermohonan;

    c)  Petugas penguji praktek memberikan arahan dan conto

    pelaksanaan ujian praktek pada peserta ujian;

    d)  Petugas penguji praktek melakukan pengawasan dan penilaiaujian praktek;

    e)  Petugas penguji praktek mengumumkan hasil ujian praktek yandisaksikan langsung oleh pemohon SIM;

    f)  Petugas penguji praktek mengarahkan peserta ujian praktek yantelah lulus ujian praktek untuk menunggu panggilan foto dari lokeproduksi;

    g)  Petugas penguji praktek mengarahkan peserta ujian praktek yantidak lulus ujian praktek untuk mengulang ujian pada waktu yantelah ditentukan;

    10.  Loket Produksi SIM.

    a.  Meliputi :

    1)  Pemohon SIM yang lulus ujian teori dan ujian praktek;

    2)  Pemohon SIM perpanjangan;

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    41/46

    41

    3)  Pemohon SIM mutasi;

    b.  Tanggung jawab.

    1)  Petugas melakukan panggilan kepada pemohon SIM yang aka

    melaksanakan foto;

    2)  Petugas melakukan pencatatan di buku register foto pemohon SIMyang akan melaksanakan foto;

    3)  Petugas melakukan pengambilan gambar pemohon SIM;

    4)  Petugas mencetak SIM;

    5)  Petugas menyerahkan SIM kepada pemohon SIM;

    6)  Petugas menyerahkan berkas pemohon SIM yang telah difoto kgudang arsip dan dokumentasi;

    c.  Prosedur.

    1)  Petugas memanggil pemohon SIM untuk melaksanakan foto dasebelumnya mengarahkan untuk mengisi buku registerasi fotterlebih dulu;

    2)  Petugas membacakan data - data pemohon SIM sebelum

    pengambilan gambar dan memberikan kesempatan untumemperbaiki datanya bila terdapat kekeliruan/ salah entri data;

    3)  Petugas melakukan pengambilan gambar pemohon SIM dengaposisi yang telah ditentukan;

    4)  Petugas mencetak SIM pemohon setelah pengambilan gambar;

    5)  Petugas memanggil dan menyerahkan SIM yang telah tercetakepada pemohon SIM;

    6)  Selesai produksi SIM, berkas pemohon diserahkan ke bagian gudanarsip dan dokumen;

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    42/46

    42

    7)  Gudang Arsip dan Dokumen;

    11.  Pelayanan pada gudang arsip, meliputi :

    a.  Ruang penyimpanan arsip dan dokumentasi.

    b.  Rak-rak arsip :

    1)   Arsip berkas permohonan SIM baru;

    2)   Arsip berkas permohonan SIM perpanjangan;

    3)   Arsip berkas Permohonan mutasi masuk;

    4)   Arsip berkas pengantar peningkatan golongan SIM;

    5)   Arsip berkas pengantar mutasi keluar;

    12.  Durasi Pelayanan.

    a. Permohonan Baru :

    1)  Loket : 5 Menit

    2)  Loket Entri Data : 5 Menit

    3)  Loket ujian teori : 30 Menit

    4)  Loket ujian praktek : 10 Menit

    5)  Loket Produksi : 15 Menit

    b. Perpanjangan / hilang / rusak :

    1)  Loket Pendaftaran : 5 Menit

    2)  Loket Entri Data : 5 Menit

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    43/46

    43

    3)  Loket Produksi :15 Menit

    c. Mutasi SIM keluar :

    1)  Loket Pendaftaran : 5 Menit

    2)  Minops : 10 Menit

    13.  Penggunaan Golongan SIM (pasal 80 undang – undang Nomor 22 tahun 200) :

    a.  Golongan SIM A : Untuk Ranmor dengan berat yang diperbolehkan tidalebih dari 3.500 Kg;

    b.  Golongan SIM BI : Untuk Ranmor dengan berat yang diperbolehkan tidalebih dari 3.500 Kg;

    c.  Golongan SIM BII : Untuk Ranmor yang menggunakan kereta tempeladengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 Kg;

    d.  Golongan SIM C : Untuk mengemudikan sepeda motor;

    e.  Golongan SIM D : Untuk Ranmor khusus bagi pengendara cacat;

    14.  Persyaratan umum dalam permohonan SIM ( pasal 81 undang – undang Nomo22 tahun 2009 ) :a.  Permohonan tertulis;

    b.  Tidak buta aksara / bisa baca tulis;

    c.  Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasakendaraan bermotor;

    d.  Batas usia :

    1)  17 (tujuh belas tahun) untuk SIM Golongan A, C, dan D;

    2)  20 (dua puluh tahun) untuk SIM Golongan B I;

    3)  21 (dua puluh satu tahun) untuk SIM Golongan B II;

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    44/46

    44

    e.  Syarat administratif;

    f.  Sehat jasmani dan rohani;

    g.  Lulus uji teori dan praktek;

    h.  SIM dilengkapi dengan hasil uji simulator;

    15.  Kriteria peningkatan SIM (pasal 83 undang – undang Nomor 22 tahun 2009);

    a.  SIM A, telah 12 (dua belas) bulan untuk SIM BI / A Umum;

    b.  SIM BI / A Umum, telah 12 (dua belas) bulan untuk SIM BII / SIM BUmum;

    c.  SIM BII / BI Umum telah 12 (dua belas) bulan untuk SIM BII Umum;

    16.  Biaya Pelayanan.

    Penerbitan SIM oleh POLRI dipungut biaya melalui Petugas BRI, besarnybiaya untuk penerbitan SIM sejak diberlakukannya PP No. 50 tahun 201tentang jenis tarif PNBP yang berlaku di POLRI dan dijabarkan melalui SuraKeputasan Kapolri No. Pol. : Skep /1008 / XII / 2004 tanggal 29 Desembe2004 tentang Petunjuk Administrasi pengelolaan PNBP dilingkungan POLRbiaya penerbitan / pembuatan SIM :

    a.  Pembuatan SIM baru :1)  SIM A : Rp. 120.000,-2)  SIM B : Rp. 120.000,-3)  SIM C : Rp. 100.000,-

    b.  Perpanjangan SIM :1)  SIM A : Rp. 80.000,-2)  SIM B : Rp. 80.000,-3)  SIM C : Rp. 75.000,-

    c.  Pemeriksaan dokter bisa dilakukan oleh Dokter Polri atau Dokter Umum.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    45/46

    45

    5. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN1. Pengawasan

    a.   Analisa dan evaluasi hasil laporan.b.  Mengontrol langsung.

    2. Pengendaliana.  Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

    b.  Langsung dan tidak langsung c.  Dalam pelaksanaan penerbitan sim dilarang:

    1.  Menyimpang dari Pelaksanaan tugas pokok2.  Menerima segala bentuk imbalan dan atau pungli.3.  Melepas atribut atau perlengkapan yang ada pada perorangan.4.  Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan masyarakat, profesi dan

    kesatuan.

  • 8/19/2019 Sop Sat. Lantas

    46/46

    46

    6. PENUTUP

    a.  Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan SIM SATPAS Polres Limbotdibuat dengan tujuan dapat dipergunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaapelayanan penerbitan SIM secara lebih profesional, proporsional, transparan da

    akuntabel sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

    b.  Hal-hal yang belum diatur dalam “Standar Operasional Prosedur” ini akan ditentukakemudian.

    c.  SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di : Gororntalopada tanggal : 2016

    KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO

    WAKAPOLRESU.b

    KASATLANTAS

    T T D

    WAWAN ANDI S. SH. SIK. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82051524