Home >Documents >Sop Pengamanan Vvip Capres Dan Caawapres Dit Pam Obvit Polda Sulsel

Sop Pengamanan Vvip Capres Dan Caawapres Dit Pam Obvit Polda Sulsel

Date post:25-Oct-2015
Category:
View:5,112 times
Download:221 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN VVIP - CAPRES DAN CAWAPRES

  • STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN VVIP - CAPRES DAN CAWAPRES

    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMANAN

    VVIP ( CAPRES DAN CAWAPRES )

    ( K O N S E P )

    Jakarta,

    Mei 2011

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

  • STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN VVIP - CAPRES DAN CAWAPRES

    DAFTAR ISI

    Daftar Isi Hal

    BAB I PENDAHULUAN .................... 1

    1. Umum .......... ............ 1

    2. Dasar .................... 2

    3. Maksud dan Tujuan .................... 3

    4. Ruang Lingkup ........................ 3

    5. Tata Urut ........................................................................................... 3

    6. Pengertian pengertian ................................................................... 3

    BAB II PENGGOLONGAN........................................................................... 6

    7. Pengamanan VVIP........................................................................... 5

    8. Sasaran Pengamanan VVIP................................................ ............ 5

    9. Gangguan Nyata Kamtibmas dalam bentuk peristiwa bencana alam.................................................................................................. 5 10. Potensi kerawanan kecelakaan........................................................ 6 11. Potensi gangguan lalu lintas.......................................................... 6 12. Kejahatan Konvensional................................................................... 7 13. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi............................................ 7

    BAB III KONFIGURASI STANDAR PENGAMANAN....................... ............ 8

    14. Standar kekuatan personil pengamanan........................................... 8 15. Standar Kemampuan Personel Pengamanan.................................... 9 16. Standar kekuatan peralatan dan perlengkapan

    Pam VVIP............................................................................... ........... 9 BAB IV PELAKSANAAN PENGAMANAN............................................. 11

    17. Pengamanan rute....................................................................... 11

    18. Pengamanan pada saat berjalan kaki........................................ 17

  • STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN VVIP - CAPRES DAN CAWAPRES

    19. Kegiatan Pengamanan di dalam transportasi.............................. 20

    20. Pengamanan di tempat kegiatan................................................. 23 21. Pengamanan VVIP di kediaman / rumah.................................... 30

    BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN................................... 32

    22. Pengawasan............................................................................ 32 23. Pengendalian............................................................................... 32

    BAB VI PENUTUP................................................................................... 33

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

  • STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN VVIP - CAPRES DAN CAWAPRES

    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMANAN

    VVIP ( CAPRES DAN CAWAPRES )

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1. Umum

    a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa tugas pokok Polri yaitu memelihara Kamtibmas dalam bentuk kegiatan melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta melakukan penegakan hukum dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

    b. tugas pokok Polri tersebut dilaksanakan untuk menjamin keamanan dalam

    negeri agar seluruh proses pembangunan nasional dan kegiatan disegala bidang dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan harapan dan cita - cita bangsa dan negara.

    c. salah satu tugas Polri yang diemban adalah memberikan rasa aman dan

    nyaman terhadap para pejabat negara yang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di pemerintahan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur.

    d. dalam menjaga keamanan terhadap VVIP maka Polri memberikan tugas dan

    tanggung jawab kewenangan pengamanan kepada Dit Pam Obvit Polri dan seluruh satuan kewilayahan sehingga perlu disusun Standar Operasional dan Prosedur ( SOP ) sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pengamanan VVIP.

    e. untuk mengantisipasi berbagai bentuk gangguan keamanan terhadap orang yang berstatus VVIP, maka diperlukan satuan pengamanan VVIP yang proporsional dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

    f. bahwa . . . . 2

  • STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN VVIP - CAPRES DAN CAWAPRES

    f. bahwa setiap Kepala Negara mendapat tempat dan kedudukan yang terhormat, serta istimewa dari negaranya dan mendapatkan pengakuan internasional. Dengan kedudukan tersebut merupakan posisi strategis sehingga menjadi sasaran atau target operasi dari pihak lawan dalam rangka memaksakan kehendak politik / Ideologinya, karena itu diperlukan suatu bentuk atau pola operasi pengamanan guna mengamankan VVIP.

    2. Dasar

    a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (4), Amandemen ke-2 bahwa Polisi sebagai alat negara yang bertugas memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakan hukum.

    b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang

    HUKUM Acara Pidana.

    c. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

    e. Kepres RI No. 25 Tahun 1972 tentang Pengamanan Fisik Presiden. f. Kep Menhankam Pangab No. Kep. / A / 2 / III / 1973 tentang Pam Fisik

    Wapres.

    g. Kep Menhankam Pangab No. Kep. / B / 2 / III / 1973 tentang Kawal Pejabat Negara

    h. Instruksi Kapolri No. Pol. 38 / Instr / Kapolri / 1970 / tentang Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Keamanan Tamu Negara / Pemerintah / Missi / Delegasi Luar Negeri dan Konferensi Internasional Indonesia.

    i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    j. Peraturan Kapolri No. Pol. : 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Tindakan Bagi Anggota Polri Dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian.

    k. Undang-Undang Pemilu No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

    l. Keputusan Presiden RI No. 31 Tahun 2004 tanggal 26 April 2004 tentang Pengamanan dan pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

    m. Surat . . . .

    3

  • STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN VVIP - CAPRES DAN CAWAPRES

    m. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/121/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Buku Petunjuk Lapangan pengamanan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

    3. Maksud Dan Tujuan a. maksud pembuatan Stndar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai

    pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan untuk seluruh anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan VVIP.

    b. tujuan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah :

    1) agar setiap anggota Polri mempunyai sikap dan pola tindak yang sama dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap VVIP.

    2) agar dapat memberi rasa percaya diri kepada Anggota Polri dalam pola atau sistem pengamanan yang diberikan terhadap VVIP.

    4. Ruang Lingkup

    Ruang lingkup standard operating procedure ini meliputi uraian tugas dan tanggung jawab personel Polri / Pam Obvit dalam pengamanan VVIP.

    5. Tata Urut

    a. BAB I PENDAHULUAN b. BAB II PENGGOLONGAN c. BAB III KONFIGURASI STNDAR PENGAMANAN d. BAB IV PELAKSANAAN PENGAMANAN f. BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN g. BAB VI PENUTUP

    6. Pengertian - Pengertian

    a. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah merupakan tata cara atau

    tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu

    b. Pengamanan adalah rangkaian kegiatan / tindakan dari aparat untuk membuat

    situasi dan kondisi terasa aman sehingga lingkungan menjadi tenang dan orang di dalamnya tidak merasa khawatir atau terancam.

    c. VVIP ..... 4

  • STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN VVIP - CAPRES DAN CAWAPRES

    c. VVIP ( Very Very Important Person) adalah individu / obyek yang perlu mendapat pengamanan dan pengawalan karena jabatan dan kedudukannya yang sangat penting. Dalam hal ini yang menjadi obyek pengawalan adalah Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Tamu negara setingkat Kepala Negara / Pemerintahan, Wakil Kepala Negara / Pemerintahan beserta keluarganya.

    d. Aide-De-Cam / ADC adalah seorang Perwira yang membantu pejabat tinggi

    negara / teras sebagai staf pribadi untuk membebaskan pejabat itu dari pekerjaan tertentu yang memakan waktu, sehingga dapat terus melaksanakan tugas dengan efisien dan kontinyu.

    e. Tindakan pengamanan adalah suatu tindakan secara terorganisir dan

    terencana dalam rangka melindungi menyelamatkan jiwa seseorang dan harta bendanya dari suatu ancaman dan gangguan.

    f. Escape adalah Pengamanan

Embed Size (px)
Recommended