Top Banner
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif (SOAL UNTUK KELOMPOK PIHAK TERKAIT) Oleh: KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
18

soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

Feb 18, 2016

Download

Documents

JalilFx
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Permohonan Perselisihan HasilPemilihan Umum Legislatif

(SOAL UNTUK KELOMPOK PIHAK TERKAIT)

Oleh: KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PANCASILA DAN KONSTITUSIJalan Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat

TAHUN 2013

Page 2: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

Jakarta, Mei 2014

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Nasional dalam Pemilu Tahun 2014

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 6,Di - Jakarta Pusat.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .......................................................Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai ................................... Warga Negara : IndonesiaAlamat : Jalan Madangkara Nomor 18, Jakarta Timur

2. Nama : ......................................................

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai............ Warga Negara : IndonesiaAlamat : Jalan Satria Madangkara Nomor 18, Jakarta Timur

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai ................................ Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 dengan Nomor Urut ...........Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa khusus kepada1).......................................2) .......................................3) .........................................

Semua adalah Advokat pada Kantor Hukum ............................. yang beralamat kantor/berkedudukan di Gedung.................,Jalan ................................., baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------PEMOHON;Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2014

terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) yang berkedudukan/beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- TERMOHON;

2

SOAL UNTUK PIHAK TERKAIT Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif

Page 3: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal ..UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum ..... bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

B. KEDUDUKAN HUKUM1. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon

adalah (a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; (b) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan (c) partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 74 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

2. Bahwa Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi adalah Peserta Pemilu;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Pemohon adalah termasuk dalam salah satu kategori pihak pemohon, yaitu: partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD; perseorangan calon anggota DPR dan DPRD apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan; partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK di Aceh; perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK di Aceh apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik lokal peserta pemilu yang bersangkutan; perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta

3

Page 4: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

Pemilihan Umum Tahun 2014, maka Pemohon adalah salah satu partai politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut ............;

5. Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Partai ........ adalah Partai Politik Peserta Pemilu dengan Nomor Urut ........ berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Bahwa PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi telah sesuai dan tidak melampaui tengga ng waktu 3 x 24 jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sejak pengumuman hasil penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU;

2. Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2014 pk 20.00, sementara PEMOHON mendaftarkan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tertanggal 12 Mei 2014 pukul 22.00. WIB.

3. Bahwa jelas pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

D. POKOK PERMOHONANBahwa Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 meraih suara 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu) suara dari total 130.000.000, (seratus tiga puluh juta) suara sah sehingga dengan demikian meraih 4% ( empat perseratus) atau di atas batas minmal 3.5 % (tiga setengah perseratus) parlementary treshold. Sehingga dengan demikian dapat meraih kursi di DPR RI.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas bersama ini mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu terkait perolehan suara untuk anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan:

1.PERSELISIHAN HASIL PEMILU UNTUK DPR RI

1.1. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah

1.1. Perolehan suara Partai Birokrat menurut SK KPU Nomor 255 sebesar 213.637 suara. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan Partai Birokat sebanyak 221.901 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Birokrat.

4

Page 5: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

1.2. Fakta ini terjadi karena terjadi pengurangan perolehan suara Partai Birokrat khususnya perolehan suara caleg DPR Nomor Urut 1 atas nama Andi Santo di 105 TPS di 3 (tiga) Kecamatan Dolo 37 TPS, Kecamatan Sindue Tobata 20 TPS, Kecamatan Sindue 48 TPS, pada Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala sebesar 5.239 suara. Kemudian Perolehan suara Partai Birokrat menurut KPU di Provinsi Sulawesi Tengah untuk Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 13.739 suara, sedangkan di Kabupaten Banggai sebesar 32.735 suara. Menurut Pemohon, suara Partai Birokrat di Kabupaten Banggai Kepulauan seharusnya sebesar 13.921 suara dan di Kabupaten Banggai perolehan Partai Birokrat 35.578 suara.

1.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:-Bukti Model C1 37 TPS Kecamatan Dolo.-Bukti Model C1 20 TPS Kecamatan Sindue Tobata.-Bukti Model C1 48 TPS Kecamatan Sindue;-Bukti Surat Panwaslu:-Bukti Model DB-1-Bukti Pernyataan Keberatan

1.4. Perolehan suara dimaksud dibenarkan pula oleh saksi-saksi Pemohon di tiap tingkat penghitungan suara sebagaimana diterangkan sebagai berikut:- Takdir, saksi mandat di Kecamatan Sindue Tobata pada pokoknya

benar suara Partai Birokrat di Kecamatan Sindue Tobata untuk Caleg Nomor 1 hilang dan saksi mengajukan keberatan.

- Sukran (saksi mandat), saksi di Kecamatan Sindue, pada pokoknya menyatakan benar perolehan suara Partai Birokrat untuk caleg Nomor 1dihilangkan dan saksi mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Hasil perhitungan Suara.

- Julianto (saksi mandat) di Kecamatan Sindue TPS 3 Desa Enu pada pokoknya menyatakan benar suara Partai Birokrat untuk Caleg Nomor 1 dihilangkan 65 suara.

- Saksi Nurdin Ladanza, saksi mandat di Kabupaten.

Partai KPU Pemohon Selisih Suara

Partai Birokrat 213.637 221.901 -8.264

PETITUMBerdasarkan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor

255/KPTS/KPU/TAHUN tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk khusus untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia khususnya berkaitan dengan daerah-daerah pemilihan Sulawesi Tengah untuk DPR RI;

5

Page 6: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

3. Menyatakan Penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah Perolehan suara Partai Birokrat untuk DPR RI di Sulawesi Tengah sebesar 221.901 suara;

4. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

2. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH2.1. Calon Anggota DPR

2.1.1.2.2. Calon Anggota DPRD Provinsi

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota tanggal 09 Mei 2014 secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2014,khususnya dalam hal.

1. KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merekap perolehan adalah 3.156 suara, padahal seharusnya 3.621 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 465 suara yang merugikan Partai PKK khususnya di Daerah Pemilihan 6 DPR Aceh (Kab. Aceh Timur, Kota Langsa dan Kab. Aceh Tamiang), hal itu terjadi karena Rekapitulasi KIP Provinsi Nangroe Aceh Darussalam mengambil data TIDAK bersumber dari hasil resmi yang direkap oleh KIP Kabupaten Aceh Timur melainkan diambil sumber dari saksi Partai Indahnya Perjuangan (PI-P) yang belum ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur selaku pelaksana pemilu yang sah, sedangkan Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur suara Partai PKK untuk Calon DPR Aceh berjumlah 3.621 suara. Sementara Rekapitulasi KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hanya 3.156 suara yang tidak berpedoman kepada hasil resmi yang di Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur yang jumlahnya 3.621 suara;

2. Bahwa Pemohon berpendapat Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPR Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut terdapat kecurangan sehingga merugikan Partai PKK yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Provinsi untuk DPR Aceh menjadi berkurang;

3. Pemohon berpendapat pula bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk suara PKK DPR Aceh dari Aceh Timur adalah sebagai berikut:

Hasil Rekapitulasi dari 24 PPK dalam Kabupaten Aceh Timur 3.621 suara, Hasil Rekapitulasi dari KIP Kabupaten Aceh Timur 3.621 suara tersebut oleh Rekapitulasi dari KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditulis 3.156 suara. Kekurangan jumlah suara PKK untuk DPR Aceh sebanyak 465 suara.

Penjelasan:

6

Page 7: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

Dari 24 (dua puluh empat) PPK dalam Kabupaten Aceh Timur suara Partai Kedaulatan dan Keadilan berjumlah 3.621 suara. Dan demikian juga hasil rekapitulasi KIP Aceh Timur yang resmi diserahkan Ice KIP Aceh dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KIP Kabupaten Aceh Timur suara Partai PKK berjumlah 3.621 suara. Akan tetapi dalam rekapitulasi KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menganmbil data dari saksi Partai Indahnya Perjuangan (PIP) yang tidak resmi dan tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Aceh Timur yang pada posisi angka suara Partai Kedaulatan dan Keadilan 3.156 suara yang terjadi perselisihan pada Kecamatan Madat data sebenarnya 620 suara tapi data yang ada pada saksi Partai Indonesia Perjuangan (PIP) hanya 155 suara, dan oleh KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengambil data tersebut yang tidak resmi dan tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota KIP Kabupaten Aceh Timur.

Apabila angka 3.621 suara tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi kembali kepada Partai PKK maka kursi terakhir yang ke 10 (Sepuluh) di Daerah Pemilihan 6 DPR Aceh (Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang) untuk DPR Aceh menjadi hak Partai Kedaulatan dan Keadilan, dan bukan menjadi hak Partai Indahnya Perjuangan (PIP).

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

1. Surat dari DPW Partai PKK Provinsi Nangroe Aceh Darussalam kepada PH Partai PKK Nomor 2041INIAIV/2009 tertanggal 6 Mei 2009 perihal Laporan Keberatan Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Aceh Timur yang ditanda tangani oleh Ketua Tgk. Muhidin Iman dan Sekretaris Al Ihya SE. MM. (Bukti P-l);

2. Surat Pernyataan Keberatan dari Saksi Tingkat Provinsi Partai PKK Model DC 2 DPRA tertanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Partai PKK bernama Amri M. All dan Ketua KIP Aceh Drs. H. Abd. Salam Poroh, (Bukti P-2);

3. Surat dari DPC Partai PKK Kabupaten Aceh Timur kepada Ketua DPP PKK Pusat melalui DPW PKK Provinsi NAD Nomor 601DPC PKK/AT/V/2014 tertanggal 3 Mei 2014 Perihal: Suara PKK Aceh Timur Untuk DPR Aceh yang ditanda tangani oleh Ketua Tgk. H. Abdullah Rasyid dan Sekretaris Tgk. Mudawali Ibrahim, S. Ag. (Bukti P-3);

4. Surat Pemyataan Keberatan dari Saksi Tingkat Kabupaten Partai PKK Model DB 2 DPR tertanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Partai bernama Mudawali dan Alwi Iba dan Ketua KIP Aceh Timur a.n Nafisah, SH (Bukti P-5);

5. Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur kepada Ketua KIP Aceh Timur Nomor 08IPPK-MD12014 perihal Surat Pernyataan, tanggal 21 April 2014 disertai lampiran basil rekapitulasi perhitungan suara di PPK Madat, ditanda tangani oleh Ketua M. Azwir. (Bukti P-8);

6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Model DA DPR Aceh tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua M. Azwir dan Anggota Bukhari, M. Subki, Sofyan, Murhaban (Bukti P-9);

10. Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan hasil Perolehan suara Partai Politik dari Kabupaten Aceh Timur, yang ditandatangani oleh Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur Nafisah, SH. dan Anggota Iskandar H. AG, Drs. Ridwan Su'ud,

7

Page 8: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

Syafrul, dan Mulia Karim, S. Ag. Model DB-1 DPR Aceh. (Bukti P-10);

11. Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh dari Kabupaten Aceh Timur yang ditandatangani oleh Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur Hafsah, SH. dan Anggota Iskandar H. AG, Drs. Ridwan Su'ud, Syafrul, dan Mulia Karim, S. Ag. Model DB-1 DPR Aceh. (Bukti P-11);

12. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DC DPRA tanggal I Mei 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Drs. H. Abd. Poroh dan Anggota Ilham S, Zainal Ab, SH. M. Si, In. Hj. Nur Abdullah, Robby Syahputra, SE, Akmal Azal, SH. I, dan Y.Adi Dharma, SP.t. (Bukti P-12);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 untuk Daerah Pemilihan 6 Banda Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2014 pukul 24.00 WIB;

3. Menetapkan bahwa Perolehan Suara untuk Partai Kedaulatan dan keadilan adalah 1621 suara dan karena itu kursi terakhir DPR Aceh Daerah Pemilihan 6 (Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur) adalah Hak Partai PKK, bukan hak Partai Indahnya Perjuangan (PIP);

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini

3.PROVINSI SUMATERA BARAT 3.1.Calon Anggota DPR

3.1.1..................3.2CALON Anggota DPRD Provinsi

3.2.1...................... 3.3.Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota

3.3.1 Kabupaten MentawaiBahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota yang pada pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, khususnya untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan Mentawai 1, Mentawai 2, dan Mentawai 3;

8

Page 9: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

2. Bahwa Keputusan Termohon untuk tidak menghitung suara Pemohon sebanyak 2668 suara sebagai suara sah di 3 (tiga) dapil, disebabkan karena menurut Termohon, Pemohon telah dibatalkan sebagai peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2014;

3. Adapun perolehan suara Pemohon pada masing-masing daerah pemilihan tersebut adalah:− Daerah Pemilihan Mentawai 1 = 1.041 suara− Daerah Pemilihan Mentawai 2 = 728 suara− Daerah Pemilihan Mentawai 3 = 899 suara

Total perolehan suara Pemohon adalah 2.668 suara (sama dengan 3 kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai);

4. Bahwa sebagai satu satu partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, secara prinsip Pemohon tidak pernah terlambat menyerahkan rekening awal dana kampanye sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon;

5. Bahwa keterlambatan menyerahkan dana kampanye sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Minggu dan Senin/tanggal 8 dan 9 Maret 2014, Pemohon telah mendatangi kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyerahkan rekening awal dana kampanye, namun pada hari tersebut Termohon tidak ada ditempatkan, bahkan tidak seorangpun yang berada di kantor Termohon;

b. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, Pemohon menyerahkan rekening khusus dana kampanye atas nama bendahara tim kampanye (a/n Lina Fitriani, SE) Pemohon kepada salah seorang anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada saat itu Termohon telah menerima rekening dana awal kampanye tersebut, tetapi menyuruh Pemohon untuk memperbaiki rekening tersebut agar rekening dana kampanye dibuat atas nama Partai Politik, bukan atas nama salah seorang tim kampanye;

c. Bahwa oleh karena kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang cukup sulit dan dengan kondisi transportasi yang kurang memadai, maka perbaikan rekening tersebut baru selesai pada tanggal 11 Maret 2014 dan pada hari itu juga langsung Pemohon serahkan kepada Termohon;

d. Bahwa pada tanggal 3 April 2014, Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tetap sebagai peserta Pemilu 2014 melalui Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2014;

e. Bahwa pada tanggal 9 April 2014, Pemohon mengikuti proses pemungutan suara dan mengikuti proses penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, PPK dan tingkat Kabupaten dimana Pemohon memperoleh total suara di 3 (tiga) dapil se-Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 2668 suara;

f. Bahwa pada tanggal 19 April 2014, tanpa alasan hukum yang jelas, Termohon membatalkan Pemohon sebagai peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

9

Page 10: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

6. Bahwa kalaupun Pemohon dinilai terlambat menyerahkan dana kampanye, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan berdasarkan Surat KPU Nomor 626/KPU/III/2013 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menjatuhkan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu selambat-lambatnya tanggal 3 April 201, maka pembatalan terhadap peserta Pemilu harus dilakukan paling lambat tanggal 3 April 2013;

7. Bahwa Termohon justru membatalkan Pemohon pada tanggal 19 April 2013 melalui Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2013, dengan demikian keputusan ini jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: a. Keputusan KPU Mentawai Nomor 17 Tahun 2013 tidak didasarkan pada

Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013, dimana Peraturan ini merupakan landasan yuridis kewenangan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan kepesertaan sebuah partai politik sebagai peserta Pemilu 2014;

b. Keputusan tersebut juga didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 626/KPU/III/2013 Perihal Pelaporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Awal Kampanye tanggal 31 Maret 2014. Walapun didasarkan kepada Surat Edaran ini, ternyata Keputusan KPU Mentawai Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Surat Edaran tersebut. Surat Edaran ini memberikan batasan waktu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu selambat-lambatnya tanggal 3 April 2014 (sebelum hari pemungutan suara), sementara Keputusan KPU Mentawai dikeluarkan pada tanggal 19 April 2014 (sepuluh hari setelah hari pemungutan suara);

c. Keputusan KPU Mentawai Nomor 17 Tahun 2013 juga didasarkan kepada Surat Panwaslu Sumbar Nomor 01/R/Panwas-SB/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 8 April 2013. Padahal setelah kami pelajari, tidak satupun isi Surat Rekomendasi Panwaslu Sumbar tersebut yang merekomendasikan agar KPU Provinsi memerintahkan KPU Mentawai untuk membatalkan 5 parpol peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh karenanya, Surat Rekomendasi Panwaslu Sumbar tersebut bukanlah alasan yang bisa dijadikan dasar untuk membatalkan 5 partai parpol (salah satunya PPD) sebagai peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

d. Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 155/KPU/SB/IV-2013 perihal Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu tanggal 14 April 2013, ditujukan kepada Ketua KPU Mentawai yang dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan. Surat ini hanyalah surat yang mengatasnamakan KPU Provinsi Sumbar, sebab dokumen surat tersebut tidak ditemukan/tidak ada di KPU Mentawai pada saat pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno KPU Mentawai dilakukan. Yang ada hanyalah surat

10

Page 11: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas siapa yang membuat dan siapa yang menandatanganinya.

e. Hal ini sangat penting karena surat ini akan dijadikan salah satu dasar mengeluarkan keputusan yang amat penting oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh karena tidak ada tanda tangan dan kepala surat, maka surat yang dikatakan bersumber dari KPU Sumbar dengan nomor sebagaimana disebut di atas, sama dengan surat kaleng. Atas dasar surat kaleng inilah KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan Keputusan KPU Mentawai Nomor 17 Tahun 2013;

8. Bahwa Keputusan Termohon tersebut juga bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan uraian sebagai berikut: - Pasal ..... UU Nomor 8 Tahun 2012 juncto Pasal 34 Peraturan KPU

Nomor XX Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2014 memang memberikan kewenangan kepada KPU untuk menjatuhkan sanksi pembatalan kepada peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan Pasal .....UU Nomor 8 Tahun 2012.

- Waktu yang diberikan UU Pemilu bagi KPU untuk menjatuhkan sanksi pembatalan adalah sebelum hari pemungutan suara. Pembatalan sebagai peserta Pemilu tidak boleh dilakukan setelah hari pemungutan suara. UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak secara tegas mengatur itu, tetapi secara implisit, UU Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang pembatasan waktu penjatuhan sanksi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

9. Bahwa Keputusan KPU Mentawai Nomor 17 Tahun 2013 tersebut juga telah melanggar hak konstitusional sebanyak 2.668 lebih pemilih di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan uraian sebagai berikut:- Pada tanggal 9 April, 2668 orang masyarakat pemilih di Mentawai

memberikan suaranya kepada Partai PKK, dan ratusan suara lainnya kepada 4 parpol yang dibatalkan bersamaan dengan pembatalan PKK. Apabila di total, masyarakat yang memberikan hak pilih kepada parpol yang dibatalkan KPU Mentawai adalah lebih dari 3000 suara pemilih;

- Pada saat penghitungan suara, rekapitulasi suara di PPK dan juga rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, PPD masih diundang oleh KPU Mentawai untuk menghadiri acara rekapitulasi perolehan suara. Itu artinya sampai proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, PPD masih sah dan diakui sebagai peserta Pemilu 2009;

- Pada tanggal 19 April 2009, KPU Mentawai mengeluarkan Keputusan Nomor 17 Tahun 2014 yang membatalkan 5 partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, salah satunya PPD;

- KPU Mentawai juga sekaligus membatalkan lebih dari 3000 suara pemilih di Mentawai. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak konstitusional rakyat untuk menentukan wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan;

10.Bahwa Keputusan KPU Mentawai telah menyebabkan suara Pemohon sebanyak 2.668 suara tidak dihitung sebagai suara sah dalam Pemilu 2014, hal ini sekaligus sangat merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang seharusnya memperoleh 3 (tiga) kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;

11

Page 12: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

11.Bahwa penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon berdasarkan sebuah keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

12.Berdasarkan pada hal di atas, terbuktilah bahwa objek permohonan yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah karena tidak berdasarkan pada perolehan suara yang sebenarnya, yaitu dengan menyertakan dan atau menghitung suara Pemohon sebagai suara sah. Oleh karenanya, patutlah menurut hukum objek permohonan untuk dibatalkan;

13.Bahwa sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara partai peserta Pemilu untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Dapil Mentawai 1, Mentawai 2 dan Mentawai 3, dimana perolehan suara Pemohon adalah 2.668 suara dan menurut Termohon suara Pemohon dihitung menjadi suara tidak sah atau tidak dianggap memiliki suara dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

PETITUMBerdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2014 secara Nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum, tanggal 9 Mei 2014, untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di seluruh Dapil (1-3) yang mana suara Pemohon tidak dihitung sebagai suara sah;

3. Menyatakan batal demi hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penetapan Pembatalan Partai Politik yang tidak menyerahkan Rekening Khusus dan Laporan Dana Awal Kampanye Partai Politik hingga batas waktu yang ditentukan, tanggal 19 April 2014;

4. Menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.668 suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai suara sah;

5. Menetapkan bahwa Pemohon berhak atas 1 (satu) kursi untuk Dapil Mentawai 1 (satu), 1 (satu) kursi untuk Dapil Mentawai 2 (dua) dan 1 (satu) kursi untuk Dapil Mentawai 3 (tiga), dengan total 3 (tiga) kursi untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini;

12

Page 13: soal bimtek untuk kelompok terkait (bimtek pdip).doc

Demikian Permohonan ini kami ajukan, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat melanjutkan pemeriksaan serta mengadili dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya.

Jakarta, 22 Mei 2014

HORMAT KAMI,PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

(DR. EDDY BARA ASMARA, SHMH) (DR.MUHAMMAD MUKMIN, SH)

(DR.H.FADZLUN MANANSANG, SH)

13