SMK3 PP 502012Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3)Persyaratan PP No.50 Tahun 2012
INTERPRETASI KRITERIA AUDIT SMK3 (Lampiran II)1Pembangunan dan
Pemeliharaan Komitmen
1.1Kebijakan K3
Kriteria AuditKriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen terkait
1.1.1.Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal,
ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas
menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap
peningkatan K3- Perusahaan membuat kebijakan K3 tertulis,
bertanggal dan isinya mencakup tujuan dan pernyataan komitmen
Perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja
1.1.2.Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah
melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja- Proses
konsultasi bisa dalam bentuk suatu rapat yang membahas perumusan
isi kebijakan dimana peserta rapat bisa dari anggota P2K3 (wakil
tenaga kerja)/wakil departemen dan atau serikat pekerja. Lihat pada
notulensi rapat pembahasan kebijakan ini.
1.1.3.Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh
tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata
cara yang tepat- Bentuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa melalui;
penempelan, pembacaan saat briefing pagi, kartu pengenal visitor,
lampiran dalam kontrak, materi briefing bagi tamu, papan pengumuman
di pintu masuk, pelatihan pengenalan (induction training) dll
1.1.4.Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat
khusus.- Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai dengan kondisi tingkat
risiko perusahaan atau terkait dengan lintas departemen (tidak
wajib harus ada), contoh kebijakan mengenai penggunaan bahan
peledak, radiasi, alcohol&drugs, dll
1.1.5.Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang
secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai
dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan
perundang-undangan.- Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi
kebijakan secara berkala misal melalui rapat manajemen review
meeting tahunan, rapat P2K3 atau rapat lainnya. Bila ada perubahan
nama perusahaan, manajemen, visi, dll maka kebijakan juga harus
direvisi. Jadwal waktu tinjauan sebaiknya dicantumkan
1.2Tanggung Jawab & Wewenang Untuk Bertindak
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
1.2.1.Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan
melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di
bidang K3 telah ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan.-
Ada dokumen yang menjelaskan tanggung jawab dan wewenang seseorang
yang disahkan oleh manajemen perusahaan, seperti dalam hal ini
penunjukan manajemen representative (MR) untuk mengambil tindakan
dan melapor mengenai K3, salah satu bentuk dokumen yaitu job
description/ tanggung jawab K3 dalam manual K3, dll. Harus
dipastikan personil yang terkait mengetahui hal ini
1.2.2.Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan
perundang-undangan.- Ada beberapa Penanggung jawab K3 yang sesuai
peraturan perundangan yaitu; dokter perusahaan (Permenaker
01/MEN/1976), Paramedis (Permenaker 01/MEN/ 1979), Sekretaris P2K3
( Permenaker 02/MEN/1992), regu tim tanggap darurat (Kepmenaker
186/1999)
1.2.3.Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung
jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya.- Bisa dilihat dalam job
description, bukti keterlibatan misalnya turut andil dalam
penilaian kinerja unit K3, ikut serta rapat K3 unit dan memantau
pencapaian kinerja unit K3
1.2.4.Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh
untuk menjamin pelaksanaan SMK3.- Lihat tanggungjawab K3 manajemen
baik dari kebijakan K3, manual SMK3 atau job descnya. Bukti
pelaksaan dilihat pada kinerja 1.3.1 sampai 1.3.3 apakah sudah
melaksanakan tinjauan manajemen terkait dengan SMK3
1.2.5.Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan
darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan.- Perusahaan
bisa dilihat dari sertipikat pelatihan, dokumentasi latihan
darurat, absensi latihan.
1.2.6.Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di
bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan.- Bisa
berupa laporan kinerja K3 dari konsultan/pegawai pengawas (luar)
dan laporan audit internal K3, inspeksi K3, laporan study banding
/bench marking, dll dari dalam perusahaan
1.2.7.Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau
laporan lain yang setingkat.- Jelas. Kinerja K3 misal meliputi
angka kecelakaan (FR & SR), jumlah klaim kecelakaan,
prestasi/penghargaan K3, % pencapaian target, dll.
1.3Tinjauan dan Evaluasi
Audit KriteriaKriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen terkait
1.3.1Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan,
dicatat dan didokumentasikan.Terdapat RTM yg membahas kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dilengkapi Absen
& Notulen Rapat
1.3.2Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan
manajemen.- Lihat pada notulensi rapat tinjauan manajemen bentuk
tindakan perbaikan atau corrective action yang akan dilakukan
apakah masuk didalam program kerja tahun berikutnya
1.3.3Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara
berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3.- Kegiatan
tinjauan ulang ini dalam bentuk rapat tinjauan manajemen yang
agendanya sesuai dengan lampiran PP 50 Tahun 2012. Rapat tinjauan
manajemen ini dihadiri oleh top manajemen dan tidak dapat disamakan
dengan rapat bulanan P2K3
1.4Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
Audit KriteriaKriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen terkait
1.4.1.Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja
dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke
seluruh tenaga kerja.- Ada dokumen tentang kegiatan konsultasi
tenaga kerja (bukan wakil tenaga kerja) dan wakil perusahaan
contohnya bisa forum serikat pekerja yang salah satu agendanya
mengenai K3 atau tenaga kerja dengan kepengurusan P2K3 yang
mewakili perusahaan. Dokumentasi bisa dalam bentuk notulensi
kegiatan, jadwal atau time table kegiatan. Wakil perusahaan adalah
personil yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan
1.4.2.Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai
perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3.- Prosedur
tersebut dapat berupa pedoman atau tata cara atau tahapan
penyampaian masalah/issue K3 akibat perubahan ditempat kerja.
Perubahan yang dimaksud bisa tempat kerja, cara kerja, alat dan
bahan yang dirasa pekerja membahayakan dirinya
1.4.3.Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.- Buktinya dapat berupa dokumen surat
penunjukan/pengesahan P2K3 dari Dinas Tenaga Kerja setempat
1.4.4.Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus.SK
penetapan sbg MR atau dapat langsung DIRUT sbg ketua P2K3
1.4.5.Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.- Sekretaris P2K3 harus ahli K3 sesuai dengan
Permenaker 02/MEN/ 1992. Lihat pada sertifikasi dan surat
penunjukan AK3 sebaiknya ahli K3 Umum karena Ahli K3 umum
pelatihannya salah satunya mengenai peraturan perundangan
1.4.6.P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan
dan prosedur mengendalikan risiko.- Lihat pada program-program K3
yang direncanakan atau sedang dilaksanakan selama ini. Apakah ada
program mengenai pengembangan atau peninjauan kebijakan dan
perbaikan/ pengembangan prosedur terkait dengan pengendalian risiko
terkait temuan dari hasil penilaian risiko
1.4.7.Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan
kepada tenaga kerja.Pengurus P2K3 ditempel dipapan informasi atau
dapat diemail kepada para tenaga kerja
1.4.8.P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya
disebarluaskan di tempat kerja.- Minimal dilakukan 1 kali dalam
satu bulan atau sesuai ketentuan dalam prosedur mengenai P2K3.
Perhatikan pada notulensi rapat P2K3 yang selama ini sudah
berjalan.
1.4.9.P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.- Sesuai peraturan Permenaker
04/MEN/1987 tiap 3 bulan sekali kegiatan P2K3 harus dilaporkan ke
Dinas setempat minimal menggunakan format pelaporan yang disediakn
sesuai dengan peratuturan perundangan
1.4.10.Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari
wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3
di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.- Bila memang dibentuk, namun ini
disesuaikan lagi dengan kondisi didalam perusahaan terkait dengan
efektifitas penerapan SMK3 itu sendiri khususnya dalam hal
pembentukan tim tanggap darurat disetiap unit/departemen dan bila
penerapan SMK3 di lokasi terpisah misalnya bidang konstruksi
1.4.11.Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk
didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.- Bila
dibentuk maka harus dicek ke pekerja dengan wawancara apakah mereka
tahu mengenai struktur kelompok kerja ini
2Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
2.1Rencana strategi K3
Kriteria AuditKriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen terkait
2.1.1.Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi
potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3.Terdapat
Prosedur HIRARC
2.1.2.Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian
risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang
berkompeten.- Terdapat rencana atau program kegiatan untuk
mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1. Perhatikan detil
rencana tersebut. Bentuk dokumen dapat berupa program/rencana K3
atau manajemen program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat
dari pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan dengan
pengendalian risiko teersebut
2.1.3.Rencana strategi K3 sekurang-kurangya berdasarkan tinjauan
awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko,
dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari
dalam maupun luar perusahaan.Terdapat Rencana-rencana dan
Program-program K3 termasuk pemenuhan peraturan perundangan
2.1.4.Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk
mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang
dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya.-
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk mengendalikan risiko
yang diidentifikasi di 2.1.1. Perhatikan detil rencana tersebut.
Bentuk dokumen dapat berupa program/rencana K3 atau manajemen
program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat dari
pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan dengan
pengendalian risiko teersebut
2.1.5.Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan
produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat
dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan
waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya.- Dilihat pada detil
dari tiap rencana/program K3 mencakup tujuan/sasaran, siapa
pelaksananya, jangka waktu pelaksanaan, sumberdaya (termasuk
fasilitas) serta prioritas (dilihat dari hasil penilaian manajemen
risiko)
2.1.6.Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen
perusahaan.Terintegrasi dg sistem manajemen lain (menjadi 1 Sistem
terpadu)
2.2Manual SMK3
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
2.2.1.Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur
K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta
wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan.-
Dokumen berupa manual SMK3 atau dokumen level I, yang mencakup
kebijakan, tujuan, rencana kerja (rencana terkini bisa dalam bentuk
terlampir), prosedur K3 bisa dalam bentuk matrik korelasi prosedur
serta job decs sesuai struktur organisasi yang tercantum
2.2.2.Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk,
proses, atau tempat kerja tertentu.- Dokumen berupa manual khusus
(misal manual untuk pengelolaan Bahan Kimia, Limbah, Manual untuk
Ergonomi, manual penanganan bahan peledak dll)
2.2.3.Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam
perusahaan sesuai kebutuhan.- Manual disimpan pada lokasi yang
mudah diakses oleh personel perusahaan, untuk membuktikannya dapat
dilihat dari lembar distribusi manual
2.3Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
2.3.1.Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk
mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan
perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain
yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di
perusahaan.Prosedur Pengendalian Dokumen, Prosedur Pengendalian
rekaman, Prosedur Pemenuhan Peraturan Perundangan
2.3.2.Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan
informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman
teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkanTerdapat SK PPD &
orang tsb aktif
2.3.3.Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3
dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk
kerja.Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan Referensi
buku-buku perundangan, pedoman teknis yg terkait
2.3.4.Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3
digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk
kerja.Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan Histrori
Dokumen termasuk pd saat perubahan peraturan perundangan
2.4Informasi K3
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
2.4.1.Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3
disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu,
kontraktor, pelanggan, dan pemasok.- Bentuknya bisa berupa papan
pengumuman, foto-foto, poster, verbal dalam briefing/apel,
email,dll. Tata caranya dapat dilihat dari prosedur komunikasi
3Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
3.1Pengendalian Perancangan
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
3.1.1.Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi
potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan
pada tahap perancangan dan modifikasi.- Terdapat dokumen tertulis
berupa prosedur perancangan yang didalamnya ada identifikasi bahaya
dan penilaian risiko( manajemen risiko). Lihat detil isi
prosedurnya, bagaimana tahapan manajemen risiko tersebut dimasukkan
pada tahap perancangan?
3.1.2.Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk,
pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses
serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan
selama perancangan dan/atau modifikasi.- Saat perancangan dilakukan
apakah juga telah dibuat WI/prosedur khusus untuk
produk/sarana/proses yang dirancang atau dirancang ulang
berdasarkan rekomendasi dari pengendalian risiko yang telah
ditetapkan.
3.1.3.Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa
perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang
ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan.- Ada personil yang
ditunjuk untuk melakukan verifikasi aspek K3 telah dipenuhi dalam
rancangan(lihat dalam tahapan prosedur perancangan prasyarat
personil yang melakukan perancangan). Personil ini bisa internal
(misal ahli K3) atau ekternal (misal petugas pengawas K3,
konsultasi atau perusahaan Jasa K3 yang ditunjuk)
3.1.4.Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai
implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, didokumentasikan, ditinjau
ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum
pelaksanaan.- Lihat pada rekaman hasil modifikasi/perancangan
berupa catatan atau notulensi reviw perancangan, checklist
kesesuaian desain dengan aspek K3, tanda tangan pengesahan
rancangan oleh petugas di 3.1.3
3.2Peninjauan Kontrak
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
3.2.1Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi
bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan, dan
masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok
barang dan jasa dalam suatu kontrak.- Terdapat prosedur tertulis
yang mencakup proses identifikasi potensi bahaya dan penilaian
risiko dilakukan pada kegiatan memasok barang dan jasa dalam suatu
kontrak. Bentuk rekamannya bisa hasil manajemen risiko pada
aktifitas pemasokan barang dan jasa serta muatan tentang kegiatan
tersebut tercakup dalam kontrak
3.2.2.Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada
tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.- Persyaratan
personil yang melakukan kegiatan tersebut tercakup diatur didalam
prosedur tersebut, minimal telah mendapat pelatihan manajemen
risiko dan berpengalaman di bidangnya.
3.2.3.Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat
memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan.- Bila 3.2.1 sudah ada dan
diterapkan maka kriteria ini tentunya otomatis akan dipenuhi.
Disini kita melihat apakah persyaratan K3 dari pelanggan telah
terpenuhi. Rekamannya adalah isi kontrak tersebut telah memuat
aspek K3 didalamnya secara jelas sesuai dengan spesifikasi
pekerjaannya, seperti penyediaan perlengkapan alat pelindung diri,
tanggungjawab dan gugat terhadap kecelakaan kerja, asuransi
kecelakaan dll.
3.2.4Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan.-
Dokumen berupa catatan review kontrak/checklist pemenuhan
persyaratan K3 dalam suatu kontrak
4Pengendalian Dokumen
4.1Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
4.1.1.Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang,
tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.- Disini kita melihat
dari acuan prosedur pengendalian dokumen yang telah ditetapkan.
Dimana status dokumen bisa berupa tata cara penomoran,wewenang bisa
berupa siapa personil yang menyetujui dokumen, terdapat tanggal
pengeluaran dan modifikasi bila terjadi perubahan
4.1.2.Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen
tersebut.- Dalam dokumen tercantum kepemilikan dokumen tersebut
dengan mengacu pada daftar distribusi penerima dokumen.
4.1.3.Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada
tempat yang ditentukan.- Dokumen K3 disimpan pada lokasi tertentu
yang memudahkan untuk diakses.
4.1.4.Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya
sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu
diberi tanda khusus.- Perusahan harus memastikan bahwa dokumen K3
yang sedang beredar adalah dokumen terbaru/revisi terakhir. Bila
disimpan maka diberi tanda misalkan obsolete
4.2Perubahan dan Modifikasi Dokumen
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
4.2.1Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan
terhadap dokumen K3.- Terdapat prosedur pengendalian dokumen yang
mencakup tahapan proses pembuatan dan persetujuan perubahan
dokumen
4.2.2.Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya
perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan
menginformasikan kepada pihak terkait.- Pada dokumen yang telah
berubah biasanya dilampirkan keterangan/alasan perubahan yang
dilakukan, tgl modifikasi dan siapa yang menyetujui perubahan
tersebut atau daftar riwayat perubahan biasanya terletak didepan
atau dibelakang dokumen terkait
4.2.3Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh
dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut,
dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.- Terdapat
prosedur pengendalian dokumen dimana didalamnya mempersyaratkan
pembuatan masterlist dokumen atau suatu daftar yang berisi semua
judul dokumen K3 yang dipergunakan termasuk statusnya (misalnya
revisi terakhir beserta tanggal revisinya)
5Pembelian dan Pengendalian Produk
5.1Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
5.1.1.Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin
bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3
telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.- Terdapat prosedur
tertulis mengenai prosedur pembelian barang dan jasa dimana ada
spesifik K3 dan informasi lain yang terkait dicantumkan dalam salah
satu klausul prosedur tersebut secara jelas, misalnya MSDS untuk
pembelian bahan kimia, informasi yang relevan untuk pemebelian alat
pelindung diri
5.1.2Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat
kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.- Kriteria
ini merupakan aplikasi dari kriteria 5.1.1. dimana perusahaan dapat
menunjukkan contoh catatan purchasing order yang memasukkan item K3
saat pembeliannya secara jelas
5.1.3.Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat
keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang
dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada
tenaga kerja yang menggunakannya.- Kegiatan konsultasi ini dapat
disebutkan dalam isi prosedur 5.1.1. dan ditunjukkan bukti berupa
notulensi meeting/input dari pihak user kepada pembelian dan atau
pengesahan dalam Purchasing Order
5.1.4.Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan
perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum
pembelian dan penggunaannya.- Kebutuhan pelatihan, APD, dll ini
bisa disebutkan dalam prosedur pembelian dan dapat dibuktikan
berupa catatan purchase order yang telah lengkap item K3nya. Bentuk
peninjauan ulang dapat dalam bentuk pengesahan dalam purchasing
order atau hasil penilaian produk atau jasa yang baru sebelum
pembelian, misalnya penilaian dalam pembelian alat pelindung diri
dan lain-lain
5.1.5.Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam
seleksi pembelian.Formulir Seleksi Supplier dan Subkon (CSMS)
dipilih yg memenuhui persyaratan K3 (Tatacara seleksi masuk ke
Prosedur Pembelian)
5.2Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
5.2.1.Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan
spesifikasi pembelian.- Setiap barang dan jasa yang masuk harus
diperiksa sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui
sebelumnya. Misalnya:dokumen persetujuan penerimaan barang oleh
pihak gudang
5.3Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
5.3.1.Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan
terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya
dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.- Barang
dan jasa yang dipasok pelanggan maksudnya barang/jasa yang
dipergunakan/diproses ditempat kerja kita untuk kemudian setelah
selesai dikembalikan lagi kepada pelanggan. Bukti penerapan
kegiatan ini bisa dicantumkan dalam prosedur tersendiri atau
melalui rekaman kegiatan manajemen risiko seperti pada 2.1.1.
5.4Kemampuan Telusur Produk
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
5.4.1.Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat
diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika
terdapat potensi masalah K3.HIRARD produk, dari Proses Persiapan,
Produksi sampai Selesai serta Packaging (jika dipabrik)
5.4.2.Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran
produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di
dalam penggunaannya.Prosedur Kemampuan Telusur Produk yg telah
terjual telah aman dan memenuhi persyaratan K3
6Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
6.1.Sistem Kerja
Audit KriteriaPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
6.1.1.Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya,
menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses
kerja.- Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan
manajemen risiko. Bukti penerapannya dapat dilihat dari catatan
manajemen risiko untuk setiap tahapan proses kerja. Kompetensi
petugas ini dilihat dari sertifikat atau catatan pelatihan
manajemen risiko, job decs atau wewenangnya atau dari track record
pengalaman serta catatan manajemen risiko sesuai tata cara
perhitungan yang ditetapkan
6.1.2.Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya
tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.- Terdapat dokumen
tertulis prosedur/WI di tempat kerja. Untuk ijin kerja misalnya hot
work permit, confined space permit, ketinggian,
penggalian/kedalaman, radiasai dll tergantung dari proses yang ada
di tempat kerja
6.1.3.Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi
untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas
dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang
terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.-
Terdapat prosedur/WI secara tertulis yang sudah mempertimbangkan
faktor K3 seperti berdasarkan job safety analysis. Terutama
prosedur/WI yang dipersyaratkan dalam pengendalian risiko sebagai
pengendalian administrasi control harus dapat ditunjukkan
6.1.4.Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar
serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat
mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.- Bila
ada pengembangan dan atau perubahan terhadap prosedur/WI maka
mengacu pada peraturan, standar atau ketentuan lainnya yang
terkait. Biasanya pada prosedur/WI dapat kita temukan pada kolom
referensi, dimana dalam referensi tersebut dicantumkan section
standar/acuan/peraturan yang diacu
6.1.5Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko
tinggi.Terdapat pembatasan area-area tertentu dg menyediakan sistem
Surat Ijin Kerja Spt.panas, ramai, ketinggian, radiasi, kedalaman,
bawah tanah, ruang tertutup
6.1.6Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan
digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak
pakai.Evaluasi Kebutuhan APD setiap Site disesuaikan dg jenis
pekerjaan personil tsb, tatacara pemeliharaannya dan inspeksi APD
secara periodik
6.1.7Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah
dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.- Kesesuaian APD dengan standar/Per
UU dilihat pada spesifikasi teknis dari pihak supplier berdasarkan
informasi brosur mauapun sertifikat uji kelayakan yang supplier
kirimkan. Mereka mengacu ke standar mana? Atau mungkin lihat
sertifikasi produk misal SNI, BS, ISO, dll dari APD tsb. Lihat
Permenaker 08 tahun 2010
6.1.8Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila
terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.- Terkait
dengan 6.1.1. dimana pengendalian resiko yang telah dilaksanakan
ditinjau kembali apabila terjadi perubahan pada proses kerja
6.2Pengawasan
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
6.2.1.Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan
dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja
yang telah ditentukan.- Ada kegiatan pengawasan terhadap
pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja. Biasanya menjadi tanggung
jawab supervisor atau yang setingkat. Lihat pada uraian tanggung
jawabnya. Bukti dokumen bisa berupa catatan/log inspeksi harian
6.2.2.Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan
tingkat risiko tugas.- Lihat kembali pada uraian tanggungjawab pada
6.2.1 atau adanya kegiatan pemantauan bagi karyawan baru atau
program on the job training
6.2.3.Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan
membuat upaya pengendalian.Idem dengan 6.2.1. liat job decsnya.
Bukti penerapan berupa laporan inspeksi/laporan sumber bahaya atau
lainnya.
6.2.4.Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan
penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan
dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan
saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.- Pengawas terlibat
dalam kegiatan pelaporan dan penyelidikan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja. Lihat pada prosedur pelaporan dan penyelidikan
kecelakaan kerja (elemen 8) dan item pada 6.2.1. (uraian job desc).
Lihat juga pada dokumen pelaporan dan hasil penyelidikan kecelakaan
yang pernah terjadi
6.2.5.Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi.-
Proses konsultasi disini bisa berupa keterlibatan pengawas dalam
rapat yang membahas masalah-masalah K3 dalam area
pengawasannya.
6.3Seleksi dan Penempatan Personil
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
6.3.1.Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan
diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga
kerja.- Perusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam penerimaan
pegawai. Lihat pada prosedur penerimaan pegawai dan data-data
aktifitas pemeriksaaan kesehatan karyawan selama ini.
6.3.2.Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan
keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.- Idem dengan 6.3.1.
dan terdapat job qualification untuk setiap jabatan yang mencakup
minimal platihan dan latar belakang pendidikan serta pengalaman
6.4.Area Terbatas
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
6.4.1.Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko
lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan
pembatasan izin masuk.- Adanya dokumen atau daftar daerah-daerah
ditempat kerja yang memerlukan ijin masuk. Atau cek langsung ke
lapangan atau dapat juga dilihat dari catatan manajemen risiko yang
telah dilakukan
6.4.2.Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan
izin masuk.- Pada daerah-daerah tersebut dilakukan pengendalian
yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-rambu dll
6.4.3.Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai
dengan standar dan pedoman teknis.- Fasilitas disini yaitu kamar
mandi, wastafel, loker/ruang ganti, Mushola, ruang makan, kantin,
sarana olahraga, poliklinik, alat bantu kerja seperti tangga,
lantai ruang, transportasi dll. Layanan yaitu penyediaan air minum
bersih, layanan makan, kesehatan dll
6.4.4.Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan
pedoman teknis.- Rambu K3 (Safety sign, warning sign, poster, rambu
APD, rambu APAR dll) dan tanda pintu dipasang sesuai standar
berdasarkan pedoman teknis/SNI, mempunyai sinyal penerangan min 10
lux dan berwarna hijau serta tulisan putih serta mempunyai tanda
bertulis keluar atau exit diatasnya dan menghadap koridor
6.5Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
Kriteria AuditPemenuhan/Dokumen terkait
6.5.1Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi
serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta
persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis yang relevan.- Perusahaan mempunyai
dokumen berupa jadwal pemeliharaan sarana produksi yang
dipergunakan ditempat kerja mencakup safety device atau alat-alat
pengaman. Verifikasi mencakup alat pengaman dapat dilihat dari
checklist pemeriksaan masing-masing sarana produksi
6.5.2.Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan
pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan
atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.-
Perusahaan menyimpan catatan-catatan pemeliharaan yang dilakukan,
berbentuk daftar riwayat pemeriksaan alat baik dalm bentuk soft
copy atau hard copy
6.5.3.Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang
masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan dan standar.- Perusahaan memiliki sertifikat
sarana produksi yang masih berlaku. Beberapa sarana produksi tsb
antara lain bejana tekan (permenaker 01/MEN/1982), pesawat angkat
dan angkut (permenaker 05/MEN/1985), Lift (Permenaker 03/MEN/1999),
Pesawat Uap (Peraturan Uap tahun 1930). Untuk tepatnya m,engacu
pada lembar obyek pengawasan dan terdapat jadwal monitoring
penjadwalan terhadap peralatan perusahaan yang masuk dalam obyek
pengawasan termasuk jadwal kadaluarsa sertifikasi tsb beserta
jadwal resertifikasi
6.5.4.Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap
perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.-
Lihat kompetensi personil yang melakukan kegiatan perawatan sarana
produksi tsb. (sertifikat, lisensi, pengalamannya), jika dilakukan
oleh pihak ke 3 dapat menunjukan CV beserta sertifikat pelaksana
berdasarkan proposal yang dikirimkan kemudian dibandingkan dengan
laporan/berita acara penyelesaian pekerjaan apakah sama?
6.5.5.Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi
perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan
tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang
relevan.Terdapat Prosedur Pemenuhan Peraturan Perundangan. Untuk
detailnya dapat dilihat pada isi peraturan perundangan. Atau
tanyakan apakah pernah ada perubahan yang dilakukan?
6.5.6.Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan
peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi
persyaratan dan perlu segera diperbaiki.- Terdapat tahapan prosedur
mengenai kegiatan pemeliharaan dan pemeriksanaan sarana produksi.
Contoh rekaman misalnya Work Order Form
6.5.7.Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah
tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.-
Penandaan pada mesin/sarana produski yang sedang diperbaiki atau
rusak ini dapat dituangkan dalam prosedur pemeliharaan yang
mencakup Lock Out dan Tag Out (LOTO) atau prosedur LOTO bila
terpisah. Lihat rekaman penandaan yang ada bandingkan dengan
prosedurnya.
6.5.8.Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian
pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi
tidak dihidupkan sebelum saatnya.- Terdapat mekanisme penguncian
(lihat bentuk/sistem penguncian yang digunakan) terkait dengan
prosedur pemeliharaan/perbaikan atau prosedur LOTO bila terpisah.
Rekaman dapat dilihat pada daftar pelaksanaan Lock Out dan
bandingkan dengan prosedurnya
6.5.9.Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana
dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan,
perbaikan dan perubahan.Didalam prosedur proses pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana dan peralatan produkis
terdapat unsur-unsur K3 yang memenuhi peraturan perundangan
6.5.10.Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana
dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses
pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.- Mengacu pada
prosedur permintaan pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana
yang diperbaiki sudah aman. Untuk digunakan kembali. Bukti
rekamannya adalah work order form yang telah ditandatangani oleh
user setelah proses perbaikan selesai dan bentuk pencabutan LOTO
dari personil yang berhak
6.6.Pelayanan
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
6.6.1.Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan
yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai
K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan
memenuhi persyaratan.- Pelayanan atau jasa disini termasuk dalam
PJK3 (perusahaan jasa K3) sesuai dengan Permenaker 04/MEN 1995 yang
meliputi jasa konsultasi K3, jasa pabrikasi, pemeliharaan, reparasi
dan instalasi teknik K3, jasa pemeriksaan dan pengujian teknbik,
jasa pemeriksaan dan pelayanan kesehatan kerja, jasa audit K3, dan
jasa pembinaan K3.
6.6.2.Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan
pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3,
maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi
persyaratan.Bila kita sebagai pengguna jasa tsb pelanggan (6.6.2)
maka dapat dilihat pada elemen 5 (pada prosedur pembelian) dimana
sudah didetilkan spesifikasi K3 ini dalam pembelian barang dan
jasa. Spesifikasi ini bisa berupa surat penunjukan PJK3 dari
Depnaker RI. Pada 6.6.2 perusahaan diminta memiliki prosedur
seleksi dan evaluasi subkontraktor dimana aspek K3 menjadi
prasyarat didalamnya. Bukti rekaman dapat dilihat dari rekaman
kegiatan seleksi dan evaluasi
6.7Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
6.7.1.Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar
tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat
telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh
seluruh orang yang ada di tempat kerja.- Perusahaan telah
mengidentifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi (fire, spill,
ledakan, banjir, huru hara dll). Hal ini dibuktikan dengan adanya
dokumen tertulis berupa prosedur keadaan darurat perusahaan. Lihat
potensi keadaan darurat di prosedur KD (Keadaan Darurat) bandingkan
dengan kondisi yang ada mengacu pada catatan manajemen risiko. Di
informasikan ke dalam Safety Induksi dan di promosikan melalui
banner/stiker
6.7.2Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat
berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara
rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.- Prosedur tsb
harus dilakuakan simulasi untuk mengetahui sesuai atau efektif
diterapkan. Jadwal simulasi paling tidak dilakukan 1 x dalam
setahun atau mengacu pada frekuensi pelaksanaan dalam prosedur KD
itu sendiri. Prosedur KD dievaluasi/ditinjau ulang oleh petugas
yang kompeten (bisa bagian K3 atau pihak luar misal kerjasama
dengan dinas kebakaran jika berhubungan dengan kebakaran). Evaluasi
mencakup kesesuaian terhadap skenario prosedur, kesiapan peralatan
dan target kecepatan dan ketepatan untuk setiap prosedur KD.
6.7.3.Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai
prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.-
Perusahaan telah membuat instruksi keadaan darurat dan telah
diinformasikan kepada seluruh karyawan dan memberkan pelatihan
dalam bentuk evakuasi Drill. Bukti rekaman adalah catatan evakuasi
drill untuk setiap tenaga kerja mengacu kepada prosedur KD yang
sesuai dengan tingkat risiko
6.7.4.Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan
diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh
orang yang ada di tempat kerja.- Khusus petugas darurat telah
diberi pelatihan spesifik darurat sesuai degan peran dan tugasnya.
Rekaman dapat berupa daftar hadir dan atau sertifikat pelatihan
serta catatan pelatihan terkait. Untuk tim kebakarandapat mengacu
ke Kepmenaker 186/MEN/1999. Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat
ditempel dipapan informasi dan media lainnya
6.7.5.Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan
darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui
oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.- Jelas. Verifikasi
dilakukan dengan melihat kondisi dilapangan bukti rekaman yaitu IK,
peta evakuasi, terdapat arah panah menuju pintu keluar terdekat dan
aman menuju titik berkumpul terlihat jelas dan terang pada jarak 20
M mempunyai penerangan min 10 lux. Dimana instruksi tsb jelas,
singkat, terlihat pada jarak 20 M dan semua tenaga kerja
memahaminya. Dan hubungan KD (Nomor kontak KD terpampang jelas) dan
diketahui oleh seluruh tenaga kerja
6.7.6.Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat
disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis
yang relevan.- Lihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian dan
sertifikasi hasil pengujian dan laporan maintenancenya beserta
penjadwalannya. Seperti peralatan hydrant, sprinkle, detektor, fire
alarm, APAR, pompa Hydrant, emergency lamp, emergency shower,
breathing apparatus dll
6.7.7.Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan
alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang.- Jenis, Jumlah dan Posisi alat darurat
(APAR, hidran, spill kit, shower, kotak P3K, dll) jelas dilihat,
tidak terhalang dan bertanda jelas oleh karyawan. Termasuk
ketepatan dalam spesifikasi alat KD yang disediakan berdasarkan
potensi bahayanya.
6.8Pertolongan Pertama Pada Kecelakan
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
6.8.1.Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa
sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis.- Ada kegiatan penegecekan terhadap kondisi isi
dari kotak P3K biasanya menggunakan checklist tentang kelenhkapan
obat, jumlah pemakaian, penggantian dll. Sesuai dengan Permenaker
no 15 tahun 2008.
6.8.2.Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan.- Ada petugas P3K yang ditunjuk.
Petugas ini bisa dari karyawan atau petugas medis diklinik yang
ditunjuk sebagai petugas P3K. Pelatihan P3K bagi petugas yang
ditunjuk sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008.
6.9Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
6.9.1.Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun
sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah
ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat kerja.Terdapat Prosedur Pasca
terjadinya keadaan darurat (Kecelakaan & PAK) untuk mencegah
kejadian berulang.
7.Standar Pemantauan
7.1Pemeriksaan Bahaya
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
7.1.1.Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja
dilaksanakan secara teratur.- Ada jadwal reguler kegiatan inspeksi
ini. Bisa dilihat pada tabel jadwal atau prosedur inspeksi atau
hasil laporan inspeksi yang telah dilakukan beberapa waktu
sebelumnya. Inspeksi cara kerja dapat mengacu kepada job saftety
analysis dan inspeksi tempat kerja dapat mengacu kepada
housekeeping
7.1.2.Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai
identifikasi bahaya.- Inspeksi dilakukan secara bersama oleh wakil
pengurus dan wakil karyawan dengan syarat telah mengikuti pelatihan
identifikasi potensi bahaya. Bukti dapat dilihat dari rekaman hasil
inspeksi siapa yang melakukan dan posisinya
7.1.3.Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja
yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa- Jelas. Inspeksi
bukan saja hanya mengacu pada checklist tapi juga memberi ruang
masukan diluar checklist. Lihat dari catatan inspeksi apakah
terdapat masukan dari petugas yang melakukan tugas ditempat yang
berbeda
7.1.4.Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun
untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.-Jelas. Dokumen
berupa checklist inspeksi tempat kerja sesuai dengan kondisi tempat
kerjanya.
7.1.5.Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk
tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai
dengan kebutuhan.- Lihat tembusan laporan inspeksi dengan mengacu
pada prosedur inspeksi (terdapat rencana tindakan perbaikannya)
7.1.6.Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab
untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan
pemeriksaan/inspeksi.Penetapan tim Inspeksi dan jadwal Inspeksi
rutin diarea kerja yang mempunyai tingkat potensi bahaya dan
program perbaikannya
7.1.7.Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi
dipantau untuk menentukan efektifitasnya.- Terdapat catatan
monitoring status penyelesaian terhadap tindakan koreksi dari
temuan-temuan inspeksi dan kemudian tindakan perbaikan yang telah
dilakukan telah dinilai keefektifannya dalam arti tidak menimbulkan
bahaya baru
7.2Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
7.2.1.Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara
teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan
untuk penilaian dan pengendalian risiko.- Adanya
dokumentasi/laporan hasil pemantauana lingkungan kerja. Interval
waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan/standar yang
berlaku dapat melihat pada UKL dan UPL.
7.2.2.Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor
fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.- Lihat pada
Kepmenaker 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika
(Kebisingan, suhu kerja, getaran, gelombang mikro dan radiasi
ultraviolet)
- Lihat pada Kepmenaker 187/MEN/1999 tentang pengendalian bahan
kimia berbahaya ditempat kerja.
- Faktor biologis misalnya nilai baku mutu air minum,
pengawasan, terhadap kualitas makanan karyawan dll
- Faktor radiasi dapat mengacu pada ketentuan dari BEPETEN
(Badan Pengawas Tenaga Nuklir) Indonesia
7.2.3.Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh
petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam
dan/atau luar perusahaan.Dapat dilakukan oleh PJK3 atau pihak
lain/personil yang telah mendapatkan izin dari Kemenakertrans
(Berkompeten/Bersertifikat Ahli dlm Inspeksi lingkungan Kerja)
7.3Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
7.3.1.Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai
identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat
pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.- Ada prosedur tertulis
mengenai hal tersebut. Alat ukur disini misalnya nanometer
(kebisingan), luxmeter(pencahayaan), gas detector (gas-gas
kimia)dll. Bila alat-alat disediakan dari pihak luar maka
mereka/supplier/kontraktor harus dapat menunjukkan hasil
pengujiannya. Hal ini bisa diidentifikasi pada saat tahap kontrak
dan pembelian jasa mereka.
7.3.2Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak
yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar
perusahaan.- Jelas. Lihat kualifikasi petugas yang melakukan
kalibrasi alat tersebut atau catatan pelatihannya.
7.4Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
7.4.1.Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja
pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.- Ada kegiatan serta
dokumentasi mengenai kegiatan pemantauan kesehatan tenaga kerja.
Terutama pemeriksaaan kesehatan khusus misalnya pengecekan darah
untuk melihat kontaminasi bahan kimia, audiometri untuk kebisingan,
rontgen untuk penyakit saluran pernapasan dll.
7.4.2.Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi
keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan
dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.-
Hasil identifikasi dalam bentuk daftar program pemeriksaan
kesehatan karyawan yang dilakukan dan tata cara atau prosedur untuk
pemeriksaaan kesehatan tenaga kerja ini.
7.4.3.Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter
pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.-
Dokter perusahaan yang sesuai dengan Permenaker 01/MEN/1976 tentang
kewajiban latihan hyperkes bagi dokter perusahaan dan mendapat
surat penunjukan.
7.4.4.Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai
peraturan perundang-undangan.- Detil pelayanan kesehatan yang
diberikan mengacu pada Permenaker 03/MEN/1982 tentang pelayanan
kesehatan TK
7.4.5.Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.- Jelas. Diwajibkan
untuk memberikan laporan setiap aktifitas pemeriksaan kesehatan
mengacu Per.02/MEN/1980
8.Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
8.1.Pelaporan Bahaya
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
8.1.1.Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan
K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.- Perusahaan
mempunyai prosedur pelaporan sumber bahaya dan tenaga kerja tahu
tata cara pelaporan tersebut. Dokumen berupa prosedur pelaporan,
formulir pelaporan bahaya/ketidaksesuaian
8.2Pelaporan Kecelakaan
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
8.2.1.Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua
kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan
serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan
dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.- Dokumen
berupa prosedur tata cara pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja
8.2.2.Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan- Ada dokumen
pelaporan kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja kepada
disnaker setempat atau dalam laporan triwulan P2K3 perusahaan ke
Disnaker. Ketentuan ini diatur dalam Permenaker No.03/MEN/1998
tentang tata cara palaporan dan pemeriksaan Kecelakaan
8.3Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
8.3.1.Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan
pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.- Dokumennya
sama dengan 8.2.1 dimana bisa dijadikan satu prosedur yaitu
pelaporan dan penyelidikannya
8.3.2.Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh
petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan
perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.-
Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan perusahaan akan
melakukan penyelidikan.
8.3.3.Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab
dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan
usaha perbaikan.- Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan
yang akan melakukan penyelidikan. Kompetensinya bisa dilihat pada
pelatihan atau sertifikasi pelatihan yang telah dimilikinya.
8.3.4.Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan
atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.- Lihat
pada dokumen laporan kecelakaan siapa penanggung jawab tindakan
perbaikan tsb? Apakah beliau sudah diinformasikan mengenai
tanggungjawabnya ini?
8.3.5.Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang
bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.- Verifikasi dilakukan
dengan melihat proses saat penyelidikan dilakukan. Apakah
melibatkan tenaga kerja saat mengumpulkan informasi atau saat
mendiskusikan tindakan perbaikan yang akan dilakukan? Cross check
dengan pekerja yang terkait atau sertakan tandatangan peserta
8.3.6.Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan
dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.- Perusahaan melakukan
verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang diusulkan dalam laporan
kecelakaan. Bentuknya dapat berupa status laporan (closed) atau
paraf pada tindakan perbaikan yang selesai. Diinformasikan melalui
media email atau papan informasi kpd semua pekerja
8.4Penanganan Masalah
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
8.4.1.Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan
kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.- Ada prosedur penyampaian
masalh-masalah K3 ditempat kerja. Masalah ini bisa berupa hal-hal
seperti: Lingkungan kerja yang kurang nyaman dan aman, cara kerja,
kessehatan dalam bekerja atau keluhan-keluhan lainnya.
9Pengelolaan Material dan Perpindahannya
9.1Penanganan Secara Manual dan Mekanis
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
9.1.1.Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya
dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual
dan mekanis.- Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur manajemen
risiko seperti 2.1.1 dan 6.1.1. tetapi kriteria ini lebih fokus
pada kegiatan penanganan bahn secara manual dan mekanis. Bukti
penerapan hasil laporan risk assesment pada kegiatan yang dimaksud
ini.
9.1.2.Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh
petugas yang berkompeten dan berwenang.- Verifikasi petugas yang
melakukan risk assesment
9.1.3.Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara
pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara
manual atau mekanis.- Verifikasi ke lapangan apakah rekomendasi
tindakan pengendalian risiko dari laporan risk assesment diterapkan
di tempat kerja. Bukti rekaman yaitu terdapat monitoring dari
program kerja dari pengendalian risiko yang diambil
9.1.4.Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode
pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.-
Terdapat prosedur tertulis untuk penanganan terhadap kemungkinan
kerusakan, tumpahan dan kebocoran
9.2Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
9.2.1.Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan
dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.- Semua kriteria ini dapat ditunjukkan dengan
suatu prosedur dan penerapannya mengenai penanganan bahan agar
teratur dan rapi dalam penyimpanan (house keeping), prosedur tsb
mencakup penanganan terhadap sifat bahan khususnya kadaluarsa bahan
seperti pengaturan penegeluaran dan pencatatan masa kode bahan,
penempatan bahan sesuai dengan sifat bahn, bahan dalam kondisi siap
pakai serta bila tidak dipakai akan dibuang dengan cara yang aman
bagi lingkungan berikut juga limbahnya dibuang dengan cara yang
aman seperti untuk pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke
penampung yang mempunyai ijin dan limbah cair ke PPLI dan lainnya.
Bukti pelaksanaan pembuangan dilihat dari manifestnya
9.2.2.Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan
pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.- Bahan-bahan
yang ditangani sesuai dengan peraturan perundangan seperti
penyimpanan bahan peledak, penyimpanan gas-gas dengan tabung atau
bejana bertekanan yang bersigat reaktif flammability dll
9.2.3.Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan
cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Terdapat
Subkon atau pihak yang menampung atau proses pembuangan sudah
mendapat izin dari instansi setempat
9.3Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
9.3.1.Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur
mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman
teknis yang relevan.- Ada prosedur tertulis mengenai
kegiatan-kegiatan tersebut untuk bahan berbahaya. Bisa
berupaprosedur atau instruksi kerja terkait dengan penggunaan bahan
kimia tsb. Peraturan yang mengatur tentang B3 yaitu PP no. 74 tahun
2001 tentang Pengendalian Bahan Kimia di tempat kerja
9.3.2.Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data
Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana
diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat
diperoleh.MSDS (Material Safety Data Sheet) Seharusnya tempat kerja
mempunyainya dan bisa didapatkan dari pihak supplier bahan kimia.
(Dipersyaratkan pada elemen 5 dalam pembelian bahan). Rekaman MSDS
ini ditemukan baik ditempat yang menyimpan maupun menggunakan. MSDS
ini sebaiknya bersifat komunikatif artinya dimengerti oleh semua
pihak.
9.3.3.Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label
secara jelas pada bahan kimia berbahaya.- Ada pelabelan pada wadah
bahan kimia. Yang penting label ini diketahui oleh para user bahan
kimia. Buktinya semua wadah bahan kimia mempunyai label yang jelas
yaitu nama zat, sifat bahaya/rambu bahaya dan tindakan bila keadaan
darurat
9.3.4.Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang
relevan.- Rambu peringatan ini menjelaskan bahaya dari bahan kimia
yang ada ditempat kerja. Misalnya: rambu sifat bahan tsb, rambu
peringatan seperti flammable, explosive, poison dll
9.3.5.Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan
berwenang.- Pihak user telah mendapatkan pelatihan mengenai bahaya
bahan kimia serta tat cara pemakaian yang aman dari bahan tersebut.
Lihat pada catatan pelatihan atau sertifikat pelatihan.
10.Pengumpulan Dan Penggunaan Data
10.1Catatan K3
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
10.1.1.Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan
menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan,
pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.-
Perusahaan telah menetapkan prosedur yang mengatur pengelolaan
terhadap catatan-catatan K3 tsb. Bukti rekamananya yaitu prosedur
pengendalian catatan dimana aplikasinya adalah terdapat masterlist
catatan K3 yang minimal mencakup masa simpan dan lokasi
penyimpanan. Dimana definisi catatan K3 ini berupa formulir K3 yang
sudah terisi misal form kecelakaan, inspeksi, NCR audit, dll
10.1.2.Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis
K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.-
Tercakup didala prosedur pengendalian dokumen yaitu mengenai
pengendalian dokumen eksternal, dimana aplikasinya terdapat datar
Undang-Undang, peraturan, standar da pedoman teknis yang relevan
diaman selalu diupdate untuk mengetahuinya dapat dilihat dari
tanggal penerbitan dan juga pada daftar tersebut dicantumkan lokasi
penyimpanannya
10.1.3.Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk
menjaga kerahasiaan catatan.- Buktinya dapat kita lihat pada
prosedur pengendalian catatan apakah terdapat klausul yang
mempersyaratkan kerahasiaan catatan, seperti bagaimana prosedur
mengaksesnya, menyimpan dan memusnahkannya. Contoh catatan yang
bersifat rahasia yaitu: Medical Check Up
10.1.4.Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan
tenaga kerja dipelihara.- Catatan kompensasi kecelakaan seperti
asuransi dan rehabilitasi kesehatan yaitu catatan berupa catatan
penyembuhan dari sakit baik akibat kecelakaan kerja maupun penyakit
akibat kerja termasuk rekomendasi pemindahan ketempat kerja lain
untuk sementara waktu atau tetap bila disarankan pleh
personalia
10.2Data dan Laporan K3
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
10.2.1.Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.-
Data-data K3 perusahaan dapat berupa: data-data kecelakaan kerja
minimal FR dan SR, Medical cost, laporan penyakit kerja, data %
hasil inspeksi, data pencapaian kinerja program K3, data pemantauan
lingkungan kerja (misalkan kebisingan, NAB, dll) yang mana kesemua
data itu dianalisa tabel, matriks, atau grafik atau yang lainnya
adalah dalam bentuk pengolahan data sedangkan analisa data mencakup
terhadap analisa untuk mencari akar permasalahan dari pengolahan
data yang dilakukan dan mencakup sampai pada tindakan koreksi
maupun pencegahan
10.2.2.Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di
dalam tempat kerja.- Laporan rutin K3 misalnya: laporan yang
berhubungan dengan kinerja K3 termasuknya didalam monitoring
terhadap program K3
11.Pemeriksaan SMK3
11.1Audit Internal SMK3
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
11.1.1.Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk
memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan
efektifitas kegiatan tersebut.- Perusahaan memiliki jadwal kegiatan
audit internal SMK3 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal tsb
mengacu kepada prosedur audit internal. Lihat pada laporan audit
internal yang ada. Buktinya harus dapat dipastikan 166 kriteria ini
telah diaudit dalam setahun, untuk melihat efektifitasnya dapat
dilihat dari presentasinya secara kuantitatif
11.1.2.Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang
independen, berkompeten dan berwenang.- Petugas/auditor internal
SMK3 harus kompeten yakni telah dibekali dengan pemahaman mengenai
isi SMK3 dan standar audit SMK3 ini. Lihat pada catatan
latihan/sertifikat pelatihan audit internal atau pada contoh hasil
laporannya selama ini. Independen yakni ia tidak mengaudit
bagiannya sendiri. Sesuai dengan Permenaker no 18 tahun 2008
11.1.3.Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau
pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk
menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.- Lihat pada laporan
ketidaksesuaian/NCR audit apakah ada tanda penegesahan/persetujuan
bahwa tindakan perbaikan telah selesai dilaksanakan. Prioritas
temuan audit juga dapat kita lihat pada lembar monitoring
rekapitulasi tindakan perbaikan hasil audit apakah tindakan
perbaikan sesuai dengan date line atau tidak, kemudian lihat
keterangannya jika belum terlaksana atau ditutup
12Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan
12.1Strategi Pelatihan
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
12.1.1.Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan
peraturan perundang-undangan telah dilakukan.- Terdapat TNA
(Training need analysis) yang mencakup mengenai kebutuhan pelatihan
K3. Lihat pada matriks training
12.1.2.Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.-
Lihat pada program pelatihan tahunan perusahaan kemudian komposisi
peserta pelatihannya.
12.1.3.Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan
dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.- Lihat kembali
pada matriks pelatihan K3 dengan disesuaikan dengan job
qualifikasinya dan disesuaikan dg potensi bahaya tempat bekerja.
Perhatian khusus untuk pelatihan yang dipersyaratkan oleh per UU
seperti operator forklift crane, regu kebakaran dan akli K3.
12.1.4.Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang
berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.-
Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang digunakan jasanya
untuk mengadakan pelatihan. Hal ini diatur dalam Permenaker
No.04/MEN/1994 tentang Perusahaan Jasa K3. Kesesuaian ini bisa
dipastikan dalam kontrak pembelian jasa.
12.1.5.Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk
pelaksanaan pelatihan yang efektif.- Perusahaan menyediakan
fasilitas (kelas, board, OHP, LCD dll) dan sumber daya (trainer,
dana) untuk kegiatan pelatihan (khususnya bila pelatihan bersifat
internal)
12.1.6.Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan
catatan seluruh pelatihan.- Catatan pelatihan seperti daftar hadir,
jadwal dll disimpan dan difile termasuk daftar riwayat pelatihan
per karyawan
12.1.7.Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin
agar tetap relevan dan efektif.- Pada prosedur pelatihan ada
tahap[an dimana semua program pelatihan selama setahun dievaluasi
untuk menentukan apakah masih relevan atau perlu peningkatan lebih
lanjut. Termasuk prosentasi keberhasilan pelatihan yang telah
diikuti.
12.2Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
12.2.1.Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta
dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum
dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.- Manajemen senir terlibat
dalam kegiatan pelatihan K3. Terlibat disini termasuk ikut serta
dalam pelatihan, minimal pelatihan penjelasan tentang kewajiban
hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. Dokumen yang
dilihat yaitu catatan pelatihan, sertifikat (jika ada) atau
kegiatan yang diikuti seperti seminar dll
12.2.2.Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang
sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.- Pelatihan disini
bukan hanya pelatihan K3 sesuai dengan peran dan tugasnya namun
juga berhubungan dengan kompetensi pekerjabya. Kesesuaian dapat
dilihat pada job qualifikasinya dan atau amatrik pelatihan mereka.
Buktinya lihat rekaman pelatihan dari sertifikat atau daftar
riwayat pelatihan mereka
12.3Pelatihan bagi Tenaga Kerja
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
12.3.1.Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk
tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat
melaksanakan tugasnya secara aman.- Setiap tenaga kerja baru
mendapatkan pelatihan bagaimana bekerja dengan aman termasuk
pengenalan mengenai K3 begitupula tenaga kerja yang dipindah ke
bagian yang baru. Lihat pada prosedur pelatihan, catatan
pelatihan.
12.3.2.Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat
kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.perubahan
sarana produksi atau proses- Perubahan sarana produksi atau proses
dapat menimbulkan bahaya baru maka tenaga kerja harus
diinformasikan mengenai bahaya ini.
12.3.3.Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran
kepada semua tenaga kerja.- Pelatihan penyegaran ini tergantung
kebutuhan/persyaratan yang ada. Misalnya pelatihan tanggap darurat
1 tahun sekali, pelatihan P3K, pelatihan B3 dll
12.4Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan
Kontraktor
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
12.4.1.Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk
memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja
guna menjamin K3.- Ada program pelatihan pengenalan K3 bagi tenaga
kerja. Lihat pada materi pelatihan, jadwal pelatihan dan absensi
pelatihan pengenalan K3
12.5Pelatihan Keahlian Khusus
Kriteria AuditPenjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
12.5.1.Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan
terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan
peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan
pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.- Pelatihan melakukan
identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan yang memang
dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. Lihat pada TNA atau
matriks pelatihan yang ada. Beberapa pelatihan tsb yaitu : Ahli K3
: Permenaker 02/MEN/1992, Dokter perusahaan : Permenaker
01/MEN/1976, Operator Uap : Permenaker 01/MEN/1998, Operator angkat
angkut : Permenaker 09/MEN/2010, Regu Kebakaran : Kepmenaker
186/MEN/1999, Ahli Kimia K3, Juru Las, Operator alat angkat angkut,
Paramedis