Smart Village dan Smart Nation (Budiman Sudjatmiko)

Budiman Sudjatmiko Panja Desa DPR-RI Pembina APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia)

1 2 3

1 2 3

fraktal: kemiripan pada diri sendiri

1 2 3

Ternyata struktur pemerintahan juga mengikuti geometri “brokoli” (fraktal):

Stuktur pemerintahan provinsi mirip dengan struktur pemerintahan pusat,

Stuktur pemerintahan kabupaten juga mirip dengan struktur pemerintahan provinsi.

Dan seterusnya

“Jika negara adalah sebuah brokoli, maka desa adalah potongan terkecil dari brokoli yang masih berbentuk seperti brokoli”.

"Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat“ (UU Desa Pasal 1)

Negara Desa

Pemerintah Pusat

Desa Desa Desa Desa

Pemprov

Pemkab

We define a Smart Village as a bundle of services which are delivered to its residents and businesses in an effective and efficient

manner. Dozens of services including construction, farming, electricity, heath care, water, retail, manufacturing and logistics are

needed in building a smart village. Computing, communication and information

technologies play a major role in design, delivery and monitoring of the services. (N. Viswanadham dan Sowmya Vedula, 2010,

Design of Smart Villages)

Desa

Cloud-based Networking

computational intelligence

SMART NATION

SMART VILLAGE

Jaringan Telex di pabrik & kantor pemerintah

Komputer Mainframe & Software Cyberstride

Ruang Komando Operasi

DATA

ANALISIS

Sumber: Eden Medina (2011) Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile.

Proyek Cybersyn:

(1971 - 1973)

Kondisi Eksisting

Smart Village

Smart Nation

Kondisi Eksisting

Smart Village

Smart Nation

Smart Movement

1. Penguatan Kapasitas Desa (Via UU Desa)

2. Pengembangan Layanan-layanan Desa berbasis TIK

3. Pembangunan Smart Nation

payung hukum desa pengakuan atas diversitas sistem pemerintahan desa dana untuk desa pengembangan aset desa participatory budgeting bumdes kewajiban membangun sistem informasi desa dan seterusnya

Setelah kapasitas desa, melalui UU Desa, selesai disiapkan, tahap selanjutnya adalah mendorong layanan-layanan desa berbasis TIK.

Saat ini sudah banyak komunitas pembedayaan masyarakat berbasis IT, seperti: Demit (Desa Melek IT), Gerakan Desa Membangun, Program web desa, relawan TIK masuk desa, PNPM, dan seterusnya.

Cloud-based Networking

Setelah smart village mencapai fase matang dan terimplementasi

secara masif, tahap selanjutnya adalah membangun smart nation.

Perlu dibuat sejumlah UU yang mendorong pemerintah untuk

mewujudkannya.

Smart nation adalah revolusi dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Ia adalah jawaban atas banyak permasalahan bangsa saat ini.

Memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk merealisasikannya. Namun dengan

kebersamaan dan konsistensi perjuangan, ia akan dapat terwujud.