Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016

1Batam, Februari 2017

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

SosialisasiPMK Nomor 230/PMK.05/2016

tentang Perubahan atas No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara

2

LATAR BELAKANG

Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu aksi dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017

Pelaksanaan inisiatif strategis dalam Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yakni implementasi sistem pembayaran secara elektronik dengan saluran pembayaran yang modern, antara lain pendebetan rekening Bendahara secara elektronik.

Mempertegas kedudukan Bendahara dalam struktur organisasi suatu instansi pemerintah.

Penyesuaian persyaratan pengangkatan Bendahara dengan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

1

2

3

4

3

Menambah saluran pendebitan rekening bagi Bendahara yang semula hanya melalui cek/bilyet giro, ditambah dengan internet banking dan kartu debit.

Menyesuaikan pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan Bendahara.

Mempertegas kedudukan Bendahara dalam struktur organisasi suatu instansi pemerintah, sehingga jabatan Bendahara bukan merupakan tugas tambahan.

1

2

3

TUJUAN PENYUSUNAN PMK

4

SUBSTANSI PENGATURAN

5

Bendahara Penerimaan berkedudukan di unit yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan atau unit teknis yang memiliki fungsi penerimaan Negara pada Satker.

Bendahara Pengeluaran dan BPP berkedudukan di unit yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan pada Satker

1

2

Kedudukan Bendahara Dalam Struktur Organisasi Suatu Instansi Pemerintah

Belum Diatur

Semula

Menjadi

6

Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, atau anggota POLRI yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada pada Satuan Kerja Pengelola APBN, harus memiliki Sertifikat Bendahara.Ketentuan mengenai Sertifikat Bendahara berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Syarat Pengangkatan Bendahara

Setiap orang yang akan diangkat sebagai Bendahara harus memiliki Sertifikat Bendahara yang diperoleh melalui proses Sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan

Semula

Menjadi

Dalam hal proses sertifikasi belum dapat dilaksanakan, persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah: - Pegawai Negeri;- Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan- Golongan minimal II/b atau sederajat.

7

Cek/Bilyet Giro

1. Cek/Bilyet Giro; 2. Internet Banking; atau 3. Kartu Debit.

Sarana Pembayaran/Pendebitan Rekening Bendahara

Semula

Menjadi

8

Kewenangan Pendebitan Rekening

Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Penerimaan:1

Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; dan

Bendahara Penerimaan

Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP):2

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pemegang Komitmen atas nama KPA; dan

Bendahara Pengeluaran/BPP

Penyediaan Internet Banking dan Kartu Debit serta Konsekuensi Biaya

Biaya yang timbul akibat penggunaan internet banking dan kartu debit dibebankan pada DIPA Kantor/Satker berkenaan.

Layanan internet banking dan kartu debit disediakan oleh Bank Umum.

2

1

Biaya langsung didebit dari rekening yang bersangkutan.

Biaya ditagihkan tersendiri.

atau

9

10

Daftar Bank Umum Mitra Kerja Kementerian Keuangan Dalam Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga

11

PEMBAYARANSECARA KONVENSIONAL

(Cek/Bilyet Giro)

12

MEKANISME PEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL

SPBy

CEKTarik Tunai

Bayar Tunai

BilyetGiro

Transfer ke Rekening Penerima

13

KELEBIHAN DAN KELEMAHANPEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL

Kelebihan:

Bendahara telah terbiasa menatausahakan bukti fisik pembayaran (hardcopy)

Tidak terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi

Pembayaran terhambat jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat

Terdapat risiko keamanan, misal: uang hilang, dicuri atau dirampok

Peluang terjadinya moral hazard lebih besar

Kelemahan:

1

2

1

2

3

Diperlukan penatausahaan bukti fisik pembayaran4

14

PENDEBITAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING

FITUR MINIMAL INTERNET BANKING YANG DIPERLUKAN OLEH BENDAHARA

Monitoring Mutasi Transaksi dan Saldo Rekening

Mencetak rekening koran.

Transfer dana/pembayaran ke rekening penerima:- Pada bank yang sama- Antar bank melalui SKN atau RTGS- Antar bank melalui jaringan online

Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2

1

2

3

4

Pembayaran langganan daya dan jasa: air, listrik, telepon5

15

16

REGISTRASI INTERNET BANKING

Mengisi formulir pendaftaran ke Bank Umum tempat rekening dibuka dengan melengkapi data-data antara lain:

a. Data pemohon (KPA/Kepala Satker), antara lain: nama, alamat, nomor telepon seluler dan alamat email.

b. Data rekening yang akan didaftarkan, antara lain: nomor rekening, nama rekening, dan jenis rekening.

(Sesuai persyaratan yang berlaku pada masing-masing Bank Umum)

Catatan: Dalam rangka memperlancar proses regitrasi dan penggunaan internet banking, Bank Umum diminta memberikan edukasi kepada Bendahara/PPK Satker yang menjadi mitra kerja/nasabahnya

17

Registrasi Internet Banking

18

Registrasi Internet Banking

Approval Transaksi oleh

KPA/PPK

Penerima Pembayaran

Rekam Transaksi oleh

BP/BPP

Rekening Bendahara

Pengeluaran/ BPP

MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN INTERNET BANKING

19

SPBy oleh PPK

1. Masuk ke internet banking memakai user dan password Maker.

2. Merekam transaksi sesuai jenis pembayaran yang akan dilaksanakan.

3. Memberitahukan kepada KPA/PPK atas transaksi yang telah direkam untuk memperoleh persetujuan (approval).

1. Masuk ke internet banking memakai user dan password Approver/Checker.

2. Mengambil kode konfirmasi untuk dimasukkan ke token.

3. Memperoleh kode otentifikasi dari token untuk meng-approve transaksi

4. Memasukkan kode otentifikasi ke internet banking.

5. Transaksi berhasil.

20

Approval Transaksi

Kas Negara

Pembuatan Kode Billing

Rek. Bend. Penerimaan/ Pengeluaran/

BPP

MEKANISME PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN INTERNET BANKING

Rekam Transaksi

21

KELEBIHAN DAN KONSEKUENSI PENDEBITAN REKENING MELALUI

INTERNET BANKINGKelebihan:

Tidak terdapat risiko keamanan atas penyimpanan uang tunai

Transaksi dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang tidak berada di tempat

Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi

Terdapat risiko mengalami cyber crime, misal: rekening diretas (hacked) atau penyalahgunaan password

Konsekuensi/Kewajiban:

1

2

1

2

Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi3

Bukti transaksi tersimpan dalam sistem internet banking4

Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam)5

22

PENGGUNAANKARTU DEBIT

23

FITUR MINIMAL KARTU DEBITYANG DIPERLUKAN OLEH BENDAHARA

Transfer ke rekening penerima:- Pada bank yang sama- Antar bank melalui SKN atau RTGS- Antar bank melalui jaringan online

Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2

1

2

3Pembayaran belanja APBN baik melalui ATM maupun EDC yang telah memperoleh persetujuan PPK

Catatan: Kartu Debit hanya diperuntukkan bagi rekening Bendahara Pengeluaran/BPP

24

Rek. Bend.Pengeluaran

/ BPP

SPPR olehKPA/PPK

ATM olehBP/BPP

Brankas

MEKANISME PENARIKAN UANG TUNAIDENGAN KARTU DEBIT

SPPR: Surat Perintah Pendebitan Rekening

25

SPBy dan SPPR oleh KPA/PPK

ATM/EDColeh BP/BPP

Penerima Pembayaran

MEKANISME PENDEBITAN REKENING DENGAN KARTU DEBIT

Rek. Bend.Pengeluaran

/BPP

26

Pembuatan Kode Billing

ATM/EDC oleh

BP/BPP

MEKANISME PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN KARTU DEBIT

Kas Negara

Rek. Bend.Pengeluaran

/ BPP

SPPR olehKPA/PPK

27

KELEBIHAN DAN KONSEKUENSIPENDEBITAN REKENING MELALUI KARTU DEBIT

Kelebihan:

Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam)

Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi

Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi

Terdapat peluang penyalahgunaan password, dan penarikan uang tunai atau pembayaran sebelum terbitnya SPPR

Konsekuensi/Kewajiban:

1

2

1

2

Meminimalisasi pembayaran secara tunai3

28

Jumlah Rekening Bendahara Satker di KPPN Batam

No Nama Bank Jenis Rekening JumlahBPN BPG BPP

1 BRI 7 73 4 842 BNI 4 27 0 313 MANDIRI 1 23 3 274 BANK RIAU 1 0 0 1

JUMLAH 13 123 7 143

TERIMA KASIH

INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal PerbendaharaanDirektorat Pengelolaan Kas Negara

Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Lantai III,Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta

(021) 345-9619, (021) 344-9230 Ext 5421, 5422Faksimile : (021) 345-9619e-mail: [email protected]

29