SKRIPSI PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA …

SKRIPSI

PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

KABUPATEN TAKALAR

RUSFADANA DWI PUTRA

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 05483 15

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

i

SKRIPSI

PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

KABUPATEN TAKALAR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh

RUSFADANA DWI PUTRA

Nomor Stambuk : 10561 05483 15

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

ii

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul : Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Takalar

Nama Mahasiswa : Rusfadana Dwi Putra

Nomor Stambuk : 10561 05483 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II

Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui :

Dekan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM : 730727

Ketua Program Studi

Nasrul Haq, S.Sos., MPA

NBM : 1067463

iii

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Nomor: 080/FSP/A.4-II/II/41/2020 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi

Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 8 bulan Februari

tahun 2020.

TIM PENILAI

Dekan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

Sekertaris

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

NBM: 1084366

PENGUJI

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si ( )

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd ( )

3. Adnan Ma’ruf, S.Sos., M.Si ( )

4. Haerana, S.Sos., M.Pd ( )

iv

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rusfadana Dwi Putra

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 05483 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benarskripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasilplagiat

dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila

dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan

aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Februari 2020

Yang men yatakan,

Rusfadana Dwi Putra

v

ABSTRAK

RUSFADANA DWI PUTRA. Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar

(dibimbing oleh Muhlis Madani dan Nurbiah Tahir)

Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata merupakan salah satu upaya

peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut langsung di objek wisata

yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong

untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang Pengelolaan Retribusi Sektor

Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan

cara-cara ilmiah) dengan informan penelitian sebanyak 10 (sepuluh) orang yang

dipilih berdasarkan pandangan penulis bahwa informan tersebut memiliki

pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang diteliti, antara lain: Kepala

Bidang Pariwisata Daerah, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Staf

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Seksi Pengembangan

Pemasaran Pariwisata, Staf Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Kepala

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata, Staf Seksi Pengembangan Industri

Pariwisata dan Petugas Pemungut Retribusi. Data yang dikumpulkan dengan

menggunakan instrumen antara lain, observasi dan dokumentasi serta

dikembangkan dengan hasil wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi sektor

pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan pendekatan yang

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sudah

sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen dan menunjukkan hasil yang cukup baik.

Kata Kunci : Pengelolaan, Retribusi, Pariwisata

vi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan Syukur atas kehadirat Allah

SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga

kepada Penulis.

Tak lupa pula Shalawat serta Salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi

Muhammad SAW, yang telah melahirkan pengikut-pengikut yang selalu

menjadikannya tauladan dan memberikan ridhanya kepada Penulis, sehingga

Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Retribusi

Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Takalar”

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua Penulis

Ayahanda Rusdin Hasani, S.Pd dan Ibunda Fatimah Tawang yang dengan

penuh kasih saying mendidik dan membesarkan Penulis dengan segala

pengorbanan yang tak ternilai harganya, dan juga kepada saudara penulis Fardhin

Maulady Samman, S.E., Tri Nurfadila Rezky juga Rini Aprianti S. Rijal, S.H.

yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada Penulis untuk

menyelesaikan pendidikan Penulis dengan baik.

Terwujudnya skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, dan

kesempatan ini tak lupa Penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

vii

1. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I dan Kakanda

Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Pembimbing II yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam membimbing dan

mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar.

4. Keluarga Besar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang telah

memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan dan masih sangat jauh dari kata sempurna. Semua manusia diliputi

oleh keterbatasan dan kedangkalan pengetahuan. Oleh karena itu Penulis sangat

membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir

ini dan akan Penulis jadikan pembelajaran dimasa yang akan datang.

Akhir kata kepada Allah Azza Wa Jallah Jualah kuserahkan segalanya

namun dengan segala kerendahan hati, Penulis tetap berharap semoga ini dapat

bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 06 Februari 2020

Rusfadana Dwi Putra

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................. ii

HALAMAN PENERIMAAN TIM .......................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................. v

KATA PENGANTAR ............................................................................... vi

DAFTAR ISI .............................................................................................. viii

DAFTAR TABEL ..................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 5

D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep, Definisi dan Teori ............................................................. 7

B. Kerangka Pikir ................................................................................ 32

C. Fokus Penelitian .............................................................................. 33

D. Deskripsi Fokus Penelitian .............................................................. 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian ............................................................................. 35

B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................. 35

C. Sumber Data .................................................................................... 36

D. Informan Penelitian ......................................................................... 36

E. Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 37

F. Teknik Analisis Data ....................................................................... 38

G. Pengabsahan Data ........................................................................... 39

ix

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian ................................. 40

B. Data Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Takalar 51

C. Hasil Penelitian Terkait Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar 53

D. Pembahasan ..................................................................................... 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................... 85

B. Saran ................................................................................................ 86

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 87

LAMPIRAN

x

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian ............................................................ 36

Tabel 4.1 Data Potensi Pariwisata ............................................................... 41

Tabel 4.2 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar ...................... 51

Tabel 4.3 Data Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Kabupaten Takalar ...................................................................... 51

Tabel 4.4 Data Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap PAD

Kabupaten Takalar ...................................................................... 52

Tabel 4.7 Data Realisasi PAD Sektor Pariwisata ....................................... 57

Tabel 4.8 Data Kontribusi Retribusi Pariwisata Tahun 2017-2019 ............ 59

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir ............................................................. 33

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi ...................................................... 43

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tugas dan pembangunan daerah mengenai pembiayaan pada

hakikatnya membutuhkan sumber penerimaan yang tidak sedikit sekaligus dapat

diandalkan. Kebutuhan tersebut mulai terasa khususnya pada pemerintah daerah

sejak diberlakukannya desentralisasi yang pada periode tersebut, daerah sudah

diberikan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan,

dengan asas otonomi daerah yang seluas-luasnya yang diberlakukan di Indonesia

sejak tanggal 1 Januari 2001.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat berdiri secara

mandiri dengan mengandalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat

menunjang pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber

penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang

pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu

sumber yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai dengan

kondisi masing-masing daerah (Sarmila, dkk, 2017:360).

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalamUndang-undang Nomor

34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.

18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, di mana pada pasal 1 angka 6

dan 26 yang menjelaskan mengenai definisi pajak daerah dan retribusi daerah

yang berbunyi:

2

Pasal 1 angka 6: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan

Daerah.”

Pasal 1 angka 26: “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Pemerintah selanjutnya mengganti Undang-undang sebelumnya dengan

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana yang berlaku sampai sekarang. Dalam Undang-undang tersebut

memperbaiki tiga hal, yaitu: menyempurnakan sistem pungutan pajak dan

retribusi daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah

dibidang perpajakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan

berjalannya ketiga hal tersebut maka upaya peningkatan pendapatan asli daerah

(PAD) dilakukan dengan konsisten berdasarkan prinsip-prinsip perpajakan. Dalam

hal ini penerimaan retribusi di sektor pariwisata cukup potensial untuk di

kembangkan di Kabupaten Takalar mengingat semakin banyak objek-objek wisata

yang kian bertambah jumlahnya sehingga pemasukan dari sektor tersebut cukup

menunjang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar.

3

Pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses

pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dituntut

untuk dapat membangun daerahnya secara mandiri yang membuat pemerintah

daerah mau tidak mau harus melepas ketergantungan terhadap dana perimbangan

dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masi lemahnya kemampuan

pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada di daerah sehingga dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sementara itu hasil observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan

menyebutkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi

pariwisata Kabupaten Takalar tiga tahun terakhir (2017-2019) tidak mencapai

target. Hal tersebut dapat dilihat dari data realisasi PAD dalam tiga tahun terakhir

(2017-2019) yaitu pada tahun 2017 target PAD sektor pariwisata adalah Rp.

120.000.000 sedangkan yang terealisasi hanya Rp. 42.100.000, sedangkan pada

tahun 2018 target PAD sektor pariwisata kabupaten Takalar sebesarRp.

653.500.000 namun yang terealisasi sebesar Rp. 386.074.813. Begitu pula dengan

target PAD sektor pariwisata pada tahun 2019 sebanyak Rp. 753.500.000

sedangkan yang terealisasi sebanyak Rp. 456.576.695.

Dari data tersebut, realisasi pendapatan asli daerah tidak mencapai target.

Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan pendapatan disektor pariwisata yang baik

yang perlu ditingkatkan lagi agar pendapatan asli daerah dapat tercapai sesuai

target.

4

Perlunya pengelolaan yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah

Kabupaten Takalar tentunya dapat berpengaruh pada jumlah wisatawan yang

berkunjung di kawasan wisata Kabupaten Takalar. Karena sebagian besar

wisatawan hanya mengetahui kawasan wisata seperti seperti Raja Ampat, Labuan

Bajo, Gili Trawangan sampai Bali. Oleh karena itu diperlukan adanya penggalian

destinasi lain seperti di kawasan Takalar - Sulawesi Selatan. Potensi wisata

terutama pantai dan laut yang indah di Takalar memang begitu indah, namun

belum dikelola dengan baik. Terlebih dana pembangunan yang terbatas serta

investor asing yang belum mengetahui potensi Sulawesi Selatan, harus secara

agresif diperkenalkan.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar merupakan

suatu instansi pemerintahan daerah yang diberikan tugas dalam proses

pengelolaan retribusi daerah. Dalam hal ini masih membutuhkan perhatian yang

lebih agar pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar dapat ditingkatkan

khususnya disektor pariwisata. Berbagai fenomena permasalahan dalam

pendapatan asli daerah dijadikan langkah awal peneliti untuk mengetahui

pengelolaan retribusi daerah disektor pariwisata dengan harapan penerimaan

retribusi disektor pariwisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

di Kabupaten Takalar.

Melalui pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti

kemukakan, maka judul penelitian ilmiah ini adalah “Pengelolaan Retribusi

Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Takalar”.

5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dari masalah utama penelitian, maka

pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perencanaan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar?

2. Bagaimanakah pengorganisasian pengelolaan retribusi sektor pariwisata

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar?

3. Bagaimanakah pengarahan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam


4. Bagaimanakah pengawasan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam


C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar.

2. Untuk mengetahui pengorganisasian pengelolaan retribusi sektor pariwisata

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar.

3. Untuk mengetahui pengarahan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam


4. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam


6

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Sebagai sumber data informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Takalar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pariwisata.

b. Bagi peneliti diharapkan memberikan pengalaman dan menerapkan ilmu

pengetahuan yang didapat dari penelitian yang dilakukan.

2. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan

bagi masyarakat.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti

selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep, Definisi dan Teori

1. Teori Manajemen

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola,

proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain,

proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi,

proses yang memberikan pengawasan dan pencapaian tujuan sebagai

perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk

suatu totalitas, susunan yang teratur.

Adisasmita (2014:22) mendefinisikan bahwa Pengelolaan merupakan

istilah yang dipakai dalam ilmu Manajemen. Secara etimologi pengelolaan

barasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses

mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Handoko

(2011:8) juga mengemukakan bahwa Pengeloaan atau yang disebut juga

Manajemen merupakan proses yang dimulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan usaha-usaha

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Soegiyanto (2003:249), bahwa pengelolaan adalah: a) proses atau

pembuatan kebijakan. b) menjalankan proses, melakukan kegiatan tertentu

8

dengan menggerakkan tenaga orang lain. c) proses yang membantu

merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. d) proses yang memberikan

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan

pencapaian tujuan. Sedangkan Adisasmita (2014:22) mengemukakan bahwa

pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi

merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen

seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Soegiyanto (2003:249), bahwa

pengelolaan adalah: a). proses atau pembuatan kebijakan b). menjalankan

proses, melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain

c). proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi d).

proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan menurut Hamalik (1993,18) dalam hal ini identik dengan

istilah manajemen itu sendiri yaitu merupakan suatu proses. Berdasarkan

pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan berkaitan

dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu kegiatan organisasi

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Arikunto (1993:31), pengelolaan dapat disamakan dengan manajeme

yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Sedangkan Adisasmita

(2014:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan

suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi

9

fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.

Menurut Harsoyo (1997:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang

berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan

untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif

dan efesienguna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan

sebelumnya.

Soedjadi dalam Syafiie dkk (1999:76) memberikan definisi

perencanaan sebagai proses kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan

prioritas yang dilakukan secara rasional. Sebelum melaksanakan tindakan

yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan. Sementara

Siagian dalam bukunya filsafat administrasi menjelaskan bahwa perencanaan

(planning) adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang

tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah di tentukan.

Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan

dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa

pengelolaan adalah serangkaian tidakan yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dikelola secara

sistematis yang bertujuan untuk memaksimalkan dan memanfaatkan sumber

daya alam yang dimiliki secara efektif dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

10

b. Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari

pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yang lebih dikenal dengan

(POAC) yang dijelaskan oleh G. R. Terry dalam buku Principles of

Management yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),

pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling). (Sukarna, 2011:10)

1) Perencanaan (planning)

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan

fungsi fundamental manajemen, karena organizing, actuating dan

controlling harus terlebih dahulu direncanakan. Adapun pengertian

perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta

dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang

akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-

aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil

yang diinginkan. (Siagian 2012:36)

Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan perencanaan

adalah suatu aktifitas yang dibuat berdasarkan urutan-urutan kegiatan

yang akan dilaksanakan agar tujuannya dapat tercapai. Dalam

perencanaan harus diusahakan untuk menjawab enam pertanyaan yaitu:

apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, mengapa ia

harus dikerjakan, bagaimana ia harus dikerjakan, di mana ia harus

dikerjakan dan kapan ia harus dikerjakan. Karena perencanaan yang baik

akan memperlancar proses visi dan misi perusahaan yang hendak dicapai.

11

Berdasarkan definisi perencanaan yang baik diatas, berikut adalah

indikator perencanaan yang baik:

a) Logis dan rasional

Setiap perencanaan yang akan dibuat harus didasarkan oleh

nalar yang sehat dan dapat diterima oleh akal.

b) Fleksibel

Suatu perencanaan harus mampu beradaptasi dengan

perubahan perkembangan organisasi bukan berarti perencanaan

tersebut dapat diubah secara sepihak.

c) Mempunyai tujuan yang jelas

Perencanaan yang baik harus mempunyai tujuan yang jelas

agar dapat bermanfaat bagi organisasi.

d) Realistik atau nyata

Dalam hal ini suatu perencanaan harus realistis karena

apabila tidak, maka perencanaan tersebut hanya terlihat baik

diatas kertas saja namun didalam praktenya sendiri tidak dapat

dilaksanakan.

2) Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan

penugasan, kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk

melaksanakan kegiatannya.

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua

orang atau lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien.

12

Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal,

pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan

diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tecapai.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki

kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karen itu,

perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau

diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu

diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan

dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

Proses pengorganisasian yang baik yang dilaksanakan oleh para

pimpinan diantaranya yaitu melakukan pembagian pekerjaan yang

memberikan tugas kepada orang-orang sesuai dengan kompetensinya

atau sesuai dengan keahliannya masing-masing agar suatu pekerjaan

dapat ditangani oleh orang-orang yang sesuai dengan bidang keahliannya

sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

3) Pengarahan (actuating)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti

keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan

jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka

panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain

apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada

tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar

tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.

13

Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan

mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan

sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang

lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan

iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara

paling baik.

Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta

menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan beberapa indikator

pengarahan yang baik menurut Winardi (2010:8), yaitu:

a) Koordinasi. Sebuah koordinasi sangat berkaitan dengan manajemen

waktu yang dalam hal ini memerlukan komunikasi yang baik agar

tidak menghambat kerja dan tanggung jawab masing-masing dari

berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan

organisasi dapat tercapai.

b) Motivasi. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan,

menyalurkan dan memelihara perilaku manusia., dan merupakan

suatu proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar

melakukan sesuatu yang kita inginkan. Seorang karyawan mungkin

menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik,

mungkin pula tidak. Maka dari itu hal tersebut merupakan salah satu

tugas dari seorang pimpinan untuk bisa memberikan motivasi atau

14

dorongan kepada bawahannya agar bisa bekerja sesuai dengan

arahan yang diberikan.

c) Komunikasi. Komunikasi antara para pimpinan dan karyawan sangat

diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan menjalin komunikasi

yang baik akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif dalam

suatu lingkungan organisasi yang akan menumbuhkan kerjasama

yang baik dalam berbagai kegiatan.

4) Pengawasan (controlling)

Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajemen yang

menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manager atau

pemimpin dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan

hasil yang direncanakan.

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi

sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai

dengan prinsip yang telah ditetapkan (Fayol dalam bukunya Fauziyah,

2013).

a) Prinsip-prinsip pengawasan

Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnell dalam Sukarna (2011)

menetapkan prinsip-prinsip pengawasan agar supaya pengawasan itu

berjalan efektif sebagai berikut:

15

(1) Prinsip tercapainya tujuan.

Control harus ditujukan terhadap tercapainya tujuan yaitu

dengan mengadakan koreksi untuk menghindarka

penyimpangan-penyimpangan deviasi daripada perencanaan.

(2) Prinsip efisiensi pengawasan

Control adalah efisien bilamana dapat menghindarkan

penyimpangan-penyimpangan dari pada planning sehingga tidak

timbul hal-hal lain diluar dugaan.

(3) Prinsip tanggungjawab pengawasan

Control hanya dapat dilaksanakan apabila manager

bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan perencanaan.

(4) Prinsip pengawasan terhadap masa yang akan datang

Pengawasanyang efektif harus ditujukan terhadap pencegahan

penyimpangan planning yang akan terjadi baik pada waktu

sekarang maupun yang akan datang.

(5) Prinsip pengawasan langsung

Teknik control yang paling efektif ialah mengusahkan adanya

manager bawahan yang berkualitas baik. Control itu dilakukan

oleh manager atas dasar bahwa manusia itu suka berbuat salah.

Cara yang paling baik untuk menjamin adanya pelaksanaan

yang sesuai dengan planning ialah mengusahakan sedapat

mungkin para petugas untuk memiliki kualitas yang terbaik.

16

(6) Prinsip refleksi perencanaan

Control harus disusun dengan baik sehingga dapat mencermikan

karakter dan susunan daripada planning. Sebagai contoh

bilamana control itu ditujukan terhadap pemeriksan keuangan,

maka harus diketahui terlebih dahulu berapa anggaran belanja

yang disediakan. Dan bilamana control itu ditujukan terhadap

kebijaksanaan, maka manager harus mengerti terlebih dahulu,

hakikat daripada policy itu dan bidang-bidang pelaksanaannya.

(7) Prinsip penyesuaian dengan organisasi

Control harus dilkukan sesuai dengan struktur organisasi.

Manager dan bawahannya merupakan sarana untuk melakukan

planning.Dengan demikian control yang efektif harus

disesuaikan dengn luas authority manager, sehungga

mencerminkan struktur organisasi.

(8) Prinsip kedirian pengawas

Control harus sesuai dengan kebutuhan manager. Teknik kontrol

harus ditujukan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi

daripada setiap manager.

(9) Prinsip standar

Control yang efektif dan efisien memerlukan standar yang

tepat.Prinsip standar ini menghendaki bahwa setiap planning itu

mempunyai ukuran efektivitas yaitu untuk mengukur bahwa

suatu program daripada suatu planning itu telah dilakukan. Hal

17

ini dibutuhkan mengingat control terhadap pekerjaan itu

dilakukan melalui orang-orang.

Perlu diingat sekalipun manager yang paling qualified tidak

dapat melepaskan diri daripada pengaruh-pengaruh yang bersifat

pribadi.Kadang-kadang pekerjaan itu dikamuflase dengan

laporan-laporan yang tidak benar dengan mempergunakan

teknik dilatisme.

Oleh karena itulah perlu adanya standar untuk menghindarkan

hal-hal yang tidak beres dalam hasil pekerjaan.

(10) Prinsip pengawasan terhadap poin strategis

Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya

perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis

dalam pelaksanaan.Prinsip-prinsip ini harus mencerminkan

kenyataan bahwa manager itu tidak perlu meneliti sampai hal-

hal yang sekecil-kecilnya dalam melaksanakan perencanaan.

Yang penting baginya ialah bahwa planning itu sedang

dilaksanakan dan dapat selesai.

Oleh karena itu manager harus memusatkan perhatiannya

terhadap faktor-faktor yang mungkin atau sedang menimbulkan

penyimpangan-penyimpangan dari planning.Tidak ada garis

pedoman yang dapat dipakai oleh manager untuk menentukan

apakah pelaksanaan planning itu akan atau sedang menyimpang.

18

Hal ini seluruhnya tergantung kepada seni daripada manager

atau managerial art.

(11) Prinsip kekecualian

Efisiensi dalam control membutuhkan adanya perhatian yang

ditujukan terhadap faktor kekecualian.Prinsip ini menunjukkan

adanya kekecualian daripada kebiasaan dalam pelaksanaan,

sehingga manager harus betul-betul memperhatikannya. Oleh

karena hal ini dapat menimbulkan penyimpangan daripada

planning.Kekecualian ini dapat terjadi didalam keadaan tertentu

dimana situasi berubah atau tidak sama.

(12) Prinsip peninjauan kembali

Sistem control harus ditinjau secara berkali-kali, agar supaya

sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.

(13) Prinsip tindakan

Control adalah mengenai apabila ada ukuran-ukuran untuk

mengoreksi penyimpangan-penyimpangan daripada planning,

organizing, staffing dan directing.

Sebagai contoh apabila dalam pelaksanaan planning itu terdapat

petugas-petugas yang kurang atau tidak cakap melaksanakan

pekerjaan, maka manager harus menggantinya dengan petugas

lain yang cukup cakap atau melatihnya sehingga pekerjaan dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

19

b) Langkah-langkah pengawasan

Menurut Manullang (2012:184) Proses pengawasan dimanapun juga

atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai

berikut:

(1) Menetapkan alat pengukuran (standar)

Pada fase pertama, pemimpin haruslah menentukan atau

menetapkan standar atau alat-alat pengukur.

(2) Mengadakan penilaian (evaluate)

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau

evaluasi. Dengan demikian, dimaksudkan membandingkan hasil

pekerjaan (actual resurt) dengan alat pengukur (standar).

(3) Mengadakan tindakan (corrective action)

Hal pertama yang perlu dianalisis adalah apa yang menyebabkan

penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan

secara berkala tentang pelaksanaan tugas, ketika sudah diketahui

apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, barulah

tindakan perbaikan diambil.

c. Tujuan Pengelolaan

Affandi (2010) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah segenap

sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan, atau sarana

yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikuan rupa, sehingga

dapat menhindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna

mencapai tujuan yang diinginkan, pengelolaan dibutuhkan dalam semua

20

organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha

akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Di bawah ini beberapa

tujuan pengelolaan:

1) Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.

2) Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling

bertentangan.

3) Untuk mencapai efisien dan efektifitas. Suatu kerja organisasi dapat

diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yaitu efisien

dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam

pelaksanaan manajemen diterapkan secara tepat, langkah-langkah

pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1) Menentukan strategi.

2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.

3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan

waktu.

4) Menentukan pengoperasian tugas dan rencana.

5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efesiensi.

6) Menentukan ukuran untuk menilai.

7) Mengadakan penilaian.

8) Mengadakan review secara berkala.

9) Pelaksaan tahap berikutnya, berlangsung berulang-ulang.

21

2. Konsep Retribusi

a. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang

menggunakan fasilits yang disediakan oleh negara. Menurut Suparmako

dalam Bella, dkk (2014) Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada

pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang

langsung dan diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Kemudian retribusi menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah

untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah menurut

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi

daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Pasal 18

Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Pasal 2-3 Nomor 66 Tahun

2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1.

Retribusi Jasa Umum, 2. Retribusi Jasa Usaha, 3.Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam arti

lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena

adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara

perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang

membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara (Marihot, 2006).

22

Adapun maksud dari pungutan tersebut adalah peralihan dari sektor

swasta ke sektor publik (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk

membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran

untuk pembanguan. Dari pengertian pungutan tersebut maka unsur-unsur

didalam pungutan adalah:

1) Unsur pemerintah (sektor publik)

2) Unsur masyarakat (sektor swasta)

3) Unsur undang-undang (sebagai dasar terjadinya peralihan kekayaan)

4) Unsur kepentingan umum yang diselenggarakan.

Pungutan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pajak, retribusi, dan

sumbangan. (Sumyar, 2004)

1) Pajak

Pajak adalah merupakan pungutan tetapi dengan sifat khusus, yaitu

tanpa adanya jasa timbale balik secara langsung. Hubungan pemerintah

(fiskus) dengan wajib pajak tidak bersifat timbal balik, karena

pemerintah hanya mempunyai hak saja, yaitu hak untuk memungut pajak.

Sedangkan sebaliknya wajib pajak hanya mempunyai kewajiban saja,

yaitu kewajiban untuk membayar pajak. Adapun ciri khusus dari pajak

adalah bahwa terdapat pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

jasa timbal secara langsung. Artinya, jasa timbal dari pemerintah ada

tetapi tidak secara langsung ditujukan kepada wajib pajak yang

bersangkutan, dan jasa timbalnya biasanya ditujukan untuk kepentingan

bersama atau untuk kepentingan umum. Misalnya diwujudkan dalam

23

bentuk jalan-jalan, bangunan-bangunan, maupun sarana lain yang

semuanya ditujukan untuk kepentingan umum.

2) Retribusi

Retribusi juga merupakan pungutan, tetapi dalam retribusi ada

jasa timbal secara langsung, yaitu langsung kepada setiap pembayar

retribusi. Hubungan antara pemerintah dan pembayar retribusi adalah

hubungan timbal balik yang bersifat sempurna, artinya seimbang antara

hak dan kewajibannya. Ciri khusus dari retribusi adalah dapat

ditunjukkannya jasa timbal secara langsung. Misalnya retribusi pasar,

retribusi parkir, retribusi tempat rekreasi, rekening listrik, rekening PAM,

dan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

3) Sumbangan

Sumbangan juga merupakan pungutan, tetapi dengan jasa timbal

kepada sekelompok orang. Hubungan antara pemerintah dengan

pembayar sumbangan merupakan hubungan timbal balik yang bersifat

sempurna.

b. Jenis-jenis pemungutan retribusi

Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, atau retribusi

perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria

sebagai berikut:

1) Retribusi jasa umum

a) Retribusi jasa umum tidak bersifat pajak dan tidak bersifat retribusi

jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.

24

b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam

rangka melaksanakan desentralisasi.

c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang/pribadi atau

badan yang diharuskan membayar retribusi, disampping untuk

melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi

e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai

penyelenggaraannya.

f) Retribusi dapat dipungut secara efekif dan efisien, serta merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut

dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi jasa usaha

a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan

retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

b) Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial

yang seyogyanya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai

atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum

dimanfatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3) Retribusi perizinan tertentu

a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang

diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

25

b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi

kepentingan umum.

c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin

tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari

pemberian izin tersebut cukup besar. Sehingga, layak dibiayai dari

retribusi perizinan. (Kurniawan, 2004)

Pemungutan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Takalar termasuk

dalam jenis retribusi jasa usaha, hal ini disebutkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Takalar Nomor 10 tahun 2012 tentang Retrbusi Jasa Usaha.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 tentang jenis retribusi jasa

usaha adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c. Retribusi Tempat Pelelangan;

d. Retribusi Terminal;

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

g. Retribusi Rumah Potong Hewan;

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j. Retribusi Penyeberangan di Air.

26

c. Kriteria Retribusi

Untuk dapat memungut retribusi suatu sumber Pendapatan Daerah,

perlu adanya kriteria yang menjadi pertimbangkan apakah sumber

Pendapatan daerah itu layak untuk dipungut retribusinya. Menurut Kesit

(2005:57) kriteria tersebut yaitu:

1) Kecukupan dan Elastisitas

Retribusi harus responsif terhadap variable-variable yang

mempengaruhinya.

2) Keadilan

Retribusi yang bersangkutan tidak sewenang-wenang, tidak memihak

pada golongan tertentu atau dengan kata lain tidak ada perlakukan

yang berbeda yang menguntungkan perseorangan atau golongan.

3) Kemampuan Adminstrasi

Retribusi dalam pemungutannya harus bersidat sederhana, mudah

ditaksir, dan dapat dipungut serta dihimpun dengan cepat.

4) Kesepakatan Politik

Retribusi harus dapat dimengerti dan sesuai dengan keiinginan yang

layak dan harus dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik

5) Penilaian retribusi oleh Pemerintah

Penilaian ini dimaksudkan bahwa Pemerintah Daerah mengharapkan

retribusi memberikan kontribusi berarti terhadap sumber-sumber

Pendapatan daerah.

27

3. Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata

Pajak berbeda dengan retribusi daerah baik dari segi pemungutannya maupun

pengelolaanya, karena retribusi terkait dengan layanan tertentu setelah wajib

retribusi memenuhi kewajibanya maka sudah sewajarnya jika kualitas pelayanan

dapat ditingkatkan. Oleh karena itu tentunya selain perbaikan pelayanan,

pemerintah daerah juga harus pintar mengelola dana retribusisepenuhnya untuk

perkembangan daerah atau obyek yang menghasilkan retribusi tersebut.

Pemerintah daerah juga harus melakukan berbagaiperbaikan seperti perluasan

basis retribusi, pengendalian terhadap kebocoran dana retribusi dan perbaikan

administrasi pemungutan retribusi.

Setelah dikeluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 maka retribusi daerah baru bisa di lakukan apabila ada pelayanan atau

jasa nyata yang diterima oleh wajib retribusi dari pemerintah. Tanpa pelayanaan

atau imbalan yang langsung dapat dinikmati oleh wajib retribusi, retribusi tidak

dapat dikenakan. (Dewantoro 2001:220)

Hasil penerimaan retribusi belum memadai dan memiliki peranaan yang

relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah khusunya bagi

daerah kabupaten atau kota. sebagian besar pengeluaran angaran pembelanjaan

Negara dibiayai dana alokasi dari pemerintah pusat. Dalam banyak hal, dana

alokasi yang diberikan oleh pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup

seluruh kebutuhan pembangunan daerah, berupa infrastruktur pendukung

pengembangan daerah. Begitu juga dengan pengembangan pariwisata yang

28

sekarang merupakan salah satu pilar penggerak roda perekonomian baik secara

makro maupun mikro. Pembangunan pariwisata tidak akan lepas dari peran serta

pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, dimana pembangunan

pariwisata tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat, karena apabila

tanngungjawab itu sepenuhnya pada pemrintah pusat tanpa adanya peran serta

pemrintah daerah pembangunan akan kurang efisien dan kuarang tepat sasaran.

Berkenaan dengan retribusi akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Ciri-ciri retribusi daerah

Pengenaan retribusi erat kaitanya dengan prinsip pemulihan biaya(cost

recovery). Dengan demikian, retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya

operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaraan hutang. Adapun tarif

retribusi bersifat propolsional, dimana tarif yang sama dilakukan untuk seluruh

konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen. (Sutedi

2008:7)

Adapun ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut:

1) Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturanyang berlakuuntuk

umum (dalam hal ini undang-undang dan perda).

2) Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis.

3) Adanya kontraprestasi yang dapat di rasakan secara langsung.

4) Retribusi dikenakan pada setiap badan yang mengenyam jasa

yangdiberikan oleh pemerintah.

5) Hasil retribusi digunakan untuk pelayanaan umum berkaitandengan

retribusi yang bersangkutan.

29

b. Retribusi obyek pariwisata

Retribusi obyek pariwisata adalah retribusi yang dikenakan kepada

pengunjung dan pedagang yang ada di dalamnya. Berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 tahun 2012 tentang Retrbusi Jasa Usaha,

disebutkan bahwa retribusi pariwisata termasuk dalam retribusi jasa usaha,

adapun pungutan dari penerimaan retribusi tersebut, sepenuhnya akan

digunakan untuk pengembangan pariwisata itu sendiri, baik untuk

pengelolaannya, promosi dan lain sebagainya terkait obyek pariwisata.

Retribusi pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas

penggunaan lokasi pariwsata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh

pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Jadi retribusi pariwisata terdiri dari

retribusi masuk/pengunjung, retribusi pedagang, retribusi parkir.

Pungutan retribusi tidak dapat dipisahkan dengan kontaprestasi langsung

yang diharapkan oleh wajib retribusi, Menurut Sunarto sebagaimana yang telah

dikutip oleh Natalia, retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dibebankan

kepada pengunjung dan pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran

atas kunjungan pariwisata dan pemakaian tempat-tempat wisata yang

digunakan untuk perbaikan infrastruktur, dengan demikian retribusi pariwisata

merupakan pelayanaan yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan

kepentingan umum (Natalia 2015:36).

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan antara lain:

1) Wajib retribusi yaitu wisatawan atau pengunjung yang mengunjungi lokasi

pariwisata

30

2) Obyek retribusi yaitu pemakian tempat-tempat pariwisata, sedangkan

subyek retribusi adalah wisatawan yang mengunjungi lokasi pariwisata

3) Penerimaan retribusi pariwisata masih berpotensial untuk lebih

ditingkatkan. Apabila retribusi pariwisata sebagai sumber penerimaan

pendapatan daerah, maka pengenaan tarif perlu dilakukan evaluasi agar

besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi

4) Retribusi pariwisata yang dikenakan terhadap setiap pengunjung merupkan

balas jasa kepada pemerintah maupun swasta yang telah menyediakan

fasilitas

5) Perlunya penerapan sangsi yang tegas terhadap pelanggaran bagi

pengunjung yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi serta

diterapkan sistem denda.

4. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah

dari sumber-sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri dan dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah menurut Halim (2012) adalah merupakan semua

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang

Dipisahkan dan lain-lain. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Menurut

Djaenuri (2012) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

31

sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

1) Hasil pajak daerah

Kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah.

2) Hasil retribusi daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi

bagian laba dari BUMD serta hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

4) Penerimaan lain-lain yang sah

Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar

pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro dan penjualan aset daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan

undangundang yang dalam pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut

dengan menggunakan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang untuk

melakukan pungutan di luar yang sudah ditetapkan undang-undang.

32

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul ”Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar”. Penelitian ini

akandianalisis melalui fungsi-fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh Terry

(Sukarna, 2011:10), yakni meliputi: (1) Perencanaan (planning); (2)

Pengorganisasian (organizing); (3) Pelaksanaan/Penggerakan (actuating); dan (4)

Pengawasan (controlling).

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi Dinas Sosial

Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Takalar dalam meningkatkan pendapatan

asli daerahnya secara berkala.

Uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir

penelitian seperti pada gambar berikut:

33

Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir yang menjadi dasar penelitian ini, adapun

yang menjadi fokus penelitian dari penelitian ini adalah fungsi-fungsi pengelolaan

yang dikemukakan oleh Terry sebagai berikut :

1. Perencanaan (planning)

2. Pengorganisasian (organizing)

3. Pelaksanaan (actuating)

4. Pengawasan (controlling)

PENGELOLAAN RETRIBUSI

SEKTOR PARIWISATA

DI KABUPATEN TAKALAR

PENINGKATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

KABUPATEN TAKALAR

DARI SEKTOR PARIWISATA

PERENCANAAN

(PLANNING)

PENGORGANISASIAN

(ORGANIZING)

kjhhfgfdfdfgbgfd]

PENGARAHAN

(ACTUATING)

PENGAWASAN

(CONTROLLING)

34

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berikut penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing point tersebut :

1. Perencanaan (planning) adalah tahap awal dalam manajemen dimana

pada tahap ini merupakan perencanaan untuk sebuah pelaksanaan dari

pengelolaan retribusi pariwisata Kabupaten Takalar.

2. Pengorganisasian (Organizing) adalah melakukan pembagian pekerjaan

yang memberikan tugas kepada orang-orang sesuai dengan

kompetensinya atau sesuai dengan keahliannya masing-masing dalam

sebuah pekerjaan didalam pengelolaan retribusi pariwisata Kabupaten

Takalar.

3. Penggerakan (Actuating) adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh

pimpinan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya agar tugas-

tugas dalam pengelolaan retribusi pariwisata Kabupaten Takalar dapat

dikerjakan dengan baik.

4. Pengawasan (Controlling) adalah mengamati sebuah proses kegiatan

apakah sudah sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan dalam

pengelolaan retribusi pariwisata Kabupaten Takalar.

35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Takalar dengan jangka waktu

dua bulan yang difokuskan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Takalar, guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan

melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disusun. Hal

ini senantiasa menjadi bahan pertimbangan karena menganggap dinas tersebut

sangat berpengaruh dalam pengelolaan retribusi dan pengingkatan pendapatan asli

daerah.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan

makna data-data empiris yang berkaitan, dengan hal agar penelitian ini dapat

menjelaskan dan menggambarkan tentang pengelolaan retribusi sektor

pariwisata yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Takalar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan Fenomenologi untuk mengetahui

mendeskripsikan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman

yang dilatar belakangi oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.

36

C. Sumber Data

1. Data Primer dalam penelitian ini yang dibutuhkan oleh peneliti untuk

mencari data yang akurat dari keterangan dari pegawai, dan pelaksana

pembangunan yang mengetahui banyak hal tentang proses pembangunan.

2. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari referensi buku

pembangunan nasioanal, dan statistik pendapatan daerah yang ada di

Kabupaten Takalar.

D. Informan Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten

Takalar memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan

langsung dengan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini ialah :

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No. Nama Inisial Jabatan

1. Ikhwan, S.Sos, M.Si IW Kepala Bidang Pariwisata Daerah

2. Syahrir, S.Sos SR Kepala Seksi Pengembangan Destinasi

Pariwisata

3. Rusdi, S.Sos RD Staf Seksi Pengembangan Destinasi

Pariwisata

4. Asri Arfiandy, S.E AA Staf Seksi Pengembangan Destinasi

Pariwisata

5. Suaib Arief, S.IP SA Kepala Seksi Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

6. Muhsin, S.E MS Staf Seksi Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

7. Abdul Kadir, S.Sos AK Kepala Seksi Pengembangan Industri

Pariwisata

8. Siantang, S.Sos ST Staf Seksi Pengembangan Industri

Pariwisata

9. Hamzah HZ Petugas Pemungut Retribusi

10. Suryani Syam SS Petugas Pemungut Retribusi

37

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan

teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Teknik Observasi.

Adanya observasi peneliti dapat mengetahui pengelolaan retribusi

sektor pariwisata Kabupaten Takalar. Observasi yang dilakukan oleh peneliti

ketika berada dilapangan dimulai dengan jumlah angka retribusi yang

diterima.

2. Teknik Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang sudah disediakan oleh peneliti karena

peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis

dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh

peneliti untuk memperkuat hasil penelitian dengan mempelajari literature

buku-buku yang ada, mencari konsep-konsep teori yang berhubungan erat

dengan permasalahan.

38

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu pross analisis yang dilakukan

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui tiga

alur, yakni;

1. Reduksi data

Data yang didapatkan dilapangan dengan jumlah yang banyak,

sehingga mengharuskan peneliti mencatat dengan keseluruhan dan secara

rinci. Semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah datanya akan semakin

banyak pula. Mereduksikan data artinya merangkum, memilih yang pokok-

pokok yang pentingya saja atau berfokus pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu suatu tatanan informasi yang memungkinkan

kesimpulan peneliti bisa dilakukan dalam bentuk menguraikan secara singkat,

bagan, hubungan antar kategori dan semacamnya.

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap pertama mengumpulkan data, peneliti berusaha telah

memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemuinya dengan mulai

melakukan hal pencatatan struktur-struktur, pernyataan-pernyataan,

konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akiat dan berbagai proposisi.

39

G. Pengabsahan Data

Teknik pengumpulan data trianggulasi diartikan suatu cara pengumpulan

data dengan menggabungan beberapa cara seperti teknik mengumpulkan data dan

sumber data yang ada. Ada tiga macam trianggulasi, yakni:

1. Trianggulasi sumber, untuk menguji kebenaran sebuah data dilakukan dengan

teknik pengecekan data yang sudah didapatkan melalui beberapa sumbernya.

2. Trianggulasi teknik, untuk menguji kebenaran sebuah data dilakukan dengan

teknik pengecekan data kepada sumbernya yang serupa dengan cara lain atau

berbeda. Seperti data yang diperoleh dari observasi, kemudian dicek melalui

wawancara, dan dokumentasi.

3. Trianggulasi waktu, waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data

dikumpulkan dengan cara wawancara dipagi hari saat narasumbernya masih

sangat segarnya, belum banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sehingga

akan memberikan data yang benar dan valid sehingga data itu dapat dipercaya.

40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattalassang terletak antara 5°3ʹ

sampai dengan 5°38ʹ Lintang Selatan dan 119°22ʹ sampai 119°39ʹ Bujur Timur.

Di sebelah timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan

Kabupaten Jeneponto, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan

disebelah barat dan selatan dibatasi oleh selat Makassar dan Laut Flores.

Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km persegi yang terdiri

dari 9 kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan. Kecamatan Polombangkeng

Utara adalah kecamatan terluas dengan 212,25 km persegi atau luas kecamatan

tersebut sebesar 37,47 persen dari total luas wilayah Kabupaten Takalar.

Jumlah hari ujian dalam setahun sekitar 142 hari dengan curah hujan rata-

rata 285,5 mm3

per bulan. Jumlah hari hujan terbanyak berada dibulan Januari,

yaitu sebanyak 24 hari. Meski begitu, curah hujan yang paling tinggi terjadi

dibulan Desember dengan intensitas sebesar 726 mm3.

41

2. Potensi Pariwisata Kabupaten Takalar

Tabel 4.1 Data Potensi Pariwisata

Objek Wisata Daya Tarik

Kawasan Wisata

Pantai Topejawa

Terletak di Desa Topejawa Kec. Mangarabombang

(Pantai berpasir halus dan pepohonan yang rindang)

Pulau Sanrobengi Teretak di Desa Boddia Kec. Galesong Selatan

(Pulau kecil berpasir putih)

Wisata Kota Terletak di Kalabbirang Kec. Pattallassang

(Taman bunga dengan bentuk hati atau love)

Teluk Laikang Terletak di Desa Laikang Kec. Mangngarabombang

(Laut diru, pasir putih, cottage, dan ombak menjadi satu

kesatuan harmoni alam di Teluk Laikang)

Sebagian wilayah Takalar merupakan pesisir pantai yaitu sepanjang 74 km

meliputi kecamatan Mangngarabombang, Mappakasunggu, Sanrobone, Galesong

Selatan, Galesong Kota dan Galesong Utara. Meskipun di dominasi oleh pesisir

pantai, namun wilayah ini juga memiliki beragam destinasi unik yang menarik

untuk dikunjungi. Dari beberapa potensi pariwisata yang dikelola oleh pemerintah

Kabupaten Takalar diharapkan dapat mengundang wisatawan berkunjung

sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.

3. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar

a. Susunan Organisasi

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah pelaksana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekertaris Daerah. Adapun struktur/susunan organisasi Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

42

1. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

1) Subbagian Perencanaan;

2) Subbagian Keuangan; dan

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pariwisata;

1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;

2) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan

3) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;

d. Bidang Ekonomi Kreatif;

1) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan

Infrastruktur;

2) Seksi Akses Pemodalan dan Pmasaran; dan

3) Seksi Fasilitas Hak kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar

Lembaga dan Wilayah.

e. Bidang Kepemudaan;

1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;

2) Seksi Pengambangan Pemuda;

3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan pemuda.

f. Bidang Keolahragaan;

1) Seksi Pembudayaan Olahraga;

2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan

43

3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

g. UPTD;

h. Jabatan Fungsional.

Sumber : Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2019

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi

44

b. Tugas dan Fungsi

Dalam upaya lebih mendorong peningkatan kinerja dilingkup Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, maka disusun tugas dan

fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2019 sebagai

berikut :

1. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwsata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan

pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pariwisata.

Adapun tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pariwisata sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Bidang Pariwisata untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

45

f. Merumuskan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata,

pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri

pariwisata;

g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran

pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;

h. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang



i. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang



j. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan

destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan

pengembangan industri pariwisata;

k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi

pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan

industri pariwisata;

l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

m. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan

Bidang Pariwisata;

46

n. membuat laporan hasil kegiatan berdasarkan pekerjaan yang telah

dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang

pengembangan destinasi pariwisata. Adapun tugas pokok yang dimaksud adalah

sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberipetunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Merumuskan bahan kebijakan di Bidang Pengembangan Destinasi

Pariwisata;

47

g. Mengoordinasikan penyusunan peta rencana pengembangan destinasi

pariwisata;

h. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah;

i. Menginventarisir kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan

kebijakan dalam penerapan standarisasi bidang pengembangan destinasi

pariwisata;

j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah


k. Menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;

l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai


3. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala


dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata.

Adapun tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pemasaran Parieisata

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

48

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Seksi Pemasaran Pariwisata untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan

pasar pariwisata;

g. mengumpulkan data dan mengolah data statistik pariwisata daerah;

h. menganalisa pengembangan pasar pariwisata sebagai bahan perencanaan

yang akan datang;

i. mengevaluasi pengembangan pasar pasar pariwisata dalam rangka

mengetahui hambatan serta menyusun langkah penanggulangannya;

j. melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga kepariwisataan

daerah, nasional maupun internasional;

k. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi segala kegiatan promosi

pariwisata;

l. menyelenggarakan semua periklanan, pengumuman dan lain sebagainya

yang berkaitan dengan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

m. mengumpulkan data sebagai bahan informasi pariwisata dari berbagai

sumber;

n. menyusun dan mengadakan bahan informasi pariwisata;

49

o. memberi pelayanan informasi dengan menyebarluaskan dan

mendistribusikan bahan informasi pariwisata;

p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah

atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

q. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan

Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan:

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipeintahkan oleh atasan sesuai


4. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala


dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Industri Pariwisata. Adapun

tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. menyususn rencana kegiatan Seksi Pengembangan industri Pariwisata

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Seksi Pengembangan Industri Pariwisata untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;

50

d. manyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merumuskan kebijakan di bidang pengembangan industri pariwisata;

g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang


h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang


i. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang


j. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan

industri pariwisata;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan industri

pariwisata;

l. memberikan rekomendasi untuk izin industri dan usaha pariwisata;

m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah


n. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan

Seksi Pengembngan Industri Pariwisata;

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

51

B. Data Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Takalar

Berdasarkan data realisasi pendapatan asli daerah sektor pariwisata

Kabupaten Takalar dari tahun 2017-2019, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar

NO URAIAN TARGET DAN REALISASI

2017 2018 2019

1. TARGET PAD 123.337.301.500 163.160.114.730 133.551.412.309

2. REALISASI

PAD 111.702.803.114

125.186.750.078

104.825.639.110

3. PERSENTASE

CAPAIAN 91 % 77 % 78%

Berdasarkan tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar

mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 hal ini terjadi karena

pencapaian target pada tahun 2017 cukup baik dengan persentase pencapaian

sebesar 91% dari target yang telah ditentukkan. Namun pada tahun 2019

mengalami penurunan hal tersebut dikarenakan realisasi PAD pada tahun 2018

hanya sebesar 77% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 4.3 Data Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Kabupaten Takalar


2017 2018 2019

1. REALISASI

PAD 111.702.803.114

125.186.750.078

104.825.639.110

2. KONTRIBUSI

PAD

PARIWISATA

42.100.000 386.074.813 465.576.695

3. PERSENTASE

CAPAIAN 0,04% 0,3 % 0,4 %

52

Tabel 4.4 Data Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap PAD

Kabupaten Takalar


2017 2018 2019

1. REALISASI

PAD 111.702.803.114

125.186.750.078

104.825.639.110

2. KONTRIBUSI

RETRIBUSI 5.581.000 6.484.000 16.356.000

3. PERSENTASE

CAPAIAN 0,0049% 0,005% 0,01%

Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4 menunjukkan bahwa kontribusi retribusi

objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar tidak pernah

mencapai satu persen melainkan hanya sebesar 0,0049% pada Tahun 2017,

sedangkan 0,005 % pada tahun 2018 dan 0,01 % pada tahun 2019 sedangkan dari

sektor pariwisata keseluruhan terhadap PAD Kabupaten Takalar yaitu 0,04 %

pada tahun 2017, tahun 2017 0,3 % dan tahun 2018 mengalami kenaikan

sebanyak 0,4 %. Hal ini disebabkan karena meningkatnya PAD dari sektor lain

namun dari sektor pariwisata tidak mengalami peningkatan secara signifikan

khususnya dari penarikan retribusi objek wisata yang dikelola pemerintah. Selain

itu kondisi objek wisata yang dikelola pemerintah belum dikelola secara maksimal

baik dari infrastruktur maupun tata kelola manajemen. Potensi pariwisata

Kabupaten Takalar sangat besar namun belum dapat memberikan kontribusi yang

besar terhadap PAD. Namun Pemerintah Kabupaten setempat khususnya Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki berbagai rencana kedepan tentang

53

pengembangan, dan terobosan untuk memaksimalkan berbagai potensi objek

wisata yang ada di Kabupaten Takalar.

C. Hasil Penilitian Terkait Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir sebelumnya, maka untuk

meninjau atau mengetahui lebih jauh bagaimana Pengelolaan Retibusi Sektor

Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar

dapat dianalisis melalui indikator-indikator meliputi (a) Planning, (b) Organizing,

(c) Actuating, dan (d) Controlling.

Hasil analisis dari keempat indikator tersebut ialah:

1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam

Meingkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar

Perencanaan atau planning adalah sebuah proses merencanakan sesuatu

yang diinginkan agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan secara efisien

dan efektif.

Perencanaan merupakan hal yang mendasar dari fungsi manajemen, karena

organizing, actuating dan controlling harus terlebih dahulu direncanakan.

Perencanaan yang dinamis bisa diubah sesuai dengan kondisi dan waktu saat itu

dan ditujukan pada ketidak pastian dimasa yang akan datang dengan adanya

perubahan situasi dan kondisi, sedangkan perencanaan dari hasil akan diketahui

pada masa yang akan datang. Tentunya setiap instansi maupun organisasi sebelum

melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melakukan perencanaan. Perencanaan

54

pengelolaan retribusi sektor pariwisata dapat dilihat dari beberapa hal berikut,

yaitu: (a) Perencanaan penentuan target penerimaan retribusi (b) Perencanaan

pembagian tugas, (c) Perencanaan pengembangan objek wisata, dan (d)

Perencanaan pemungutan retribusi pariwisata.

Dalam melaksanakan perencanaan ada kegiatan yang harus dilakukan

yaitu melakukan prakiraan atau rencana kegiatan organisasi. Prakiraan tersebut

berfungsi untuk menentukan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

kedepannya oleh suatu organisasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan

organisasi khususnya di Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar yang mengelola

objek wisata di Kabupaten Takalar.

Melihat dari keindahan alam, serta keragaman budaya yang dimiliki

Kabupaten Takalar maka sangat menguntungkan apabila hal-hal tersebut dikelola

sertadikembangkan, semua itu bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan

alamserta dapat menjadi penunjang untuk meningkatkan PAD. Pengelolaan

retribusi sektor pariwisata adalah suatu pengendalian atau penyelenggaraan

berbagai sumber daya pariwisata secara berhasil gunamencapai sasaran yang

diinginkan khususnya demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Agar

pengelolaan yang dilakukan dapatberhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan

maka yang mengelola harusmempertimbangkan semua aspek mulai dari

perencanaan, prinsip-prinsip, danteknik apa saja yang akan dilaksanakan dalam

pengelolaan retribusi sektor pariwisata. Dalampengelolaan retribusi pariwisata

tentu juga membutuhkan suatu perencanaan yangmatang agar pariwisata yang

dikelola dapat memberikan dampak positif baik bagidaerahnya maupun bagi

55

masyarakatnya. Jadi perencanaan yang penulis maksudkan adalah dengan melihat

beberapa sub indikator dibawah ini:

a) Perencanaan penentuan target penerimaan retribusi

Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan

yang seharusnya dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pariwisata di

Kabupaten Takalar. Yang dimaksud disini adalah tahapan proses penentuan target

penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, adapun prosesnya

yaitu:

Target pendapatan dalam suatu daerah ditetapkan setiap tahun anggaran,

dimana ihak eksekutif dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) terlebih dahulu melakukan analisisi terhadap semua

jenis penerimaan yang menjadi sumber pendapatan dalam APBD dimana Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelolah keuangan didaerah

menyusun target dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan

yang memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan

analisis realisasi penerimaan retribusi pariwisata tahun lalu dengan menambah

presentasi yang memungkinkan akan dicapai. Selanjutnya setelah dilakukan

analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu rancangan APBD

dimana didalamnya telah ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional

untuk dicapai dalam tahun anggaran berikutnya.

Setelah RAPBD disusun oleh pihak eksekutif melalui tim anggaran maka

selanjutnya RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk dibahas. Kemudian

56

oleh DPRD melakukan serangkaian proses yakni mulai dari pembahasan

kemudian dilakukan sidang komisi dan selanjutnya dilakukan sidang paripurna.

Setelah mendapat persetujuan dari DPRD maka RAPBD tersebut ditetapkan

menjadi APBD melalui PERDA. Jadi target penerimaan yang telah ditetapkan

menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk dilakukan pemungutan. Untuk

itu target retribusi pariwisata diserahkan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Takalar untuk dilakukan pemungutan.

Kemudian menurut hasil wawancara oleh Kepala Bidang Pariwisata

Daerah Kabupaten Takalar terkait perencanaan penentuan target menyatakan

bahwa:

“Dalam penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki

oleh setiap objek wisata dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai

tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang

memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk

menetapkan target penerimaan retribusi pariwisata disetiap tahunnya.”

(Wawancara, IW 30 September 2019)

Kemudian ia menambahkan bahwa:

“yang menjadi persoalan mendasar bagi kami dalam menentukan target

adalah pembangunan objek wisata yang membutuhkan waktu yang lama

sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan

realisasinya”


Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam

hal penentuan target penerimaan retribusi pariwisata Kabupaten Takalar

pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat

tergantung pada realisasi pertahun yang dapat dicapai. Namun karena tidak

57

adanya data yang akurat mengenai potensi dan pembangunan yang dimiliki

sehingga realisasi tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Berikut ini merupakan target anggaran serta realisasi retribusi sektor

pariwisata pada tahun 2017-2019 sebaga berikut:

Tabel 4.5 Data Realisasi PAD Sektor Pariwisata

NO. URAIAN

TARGET & REALISASI

2017 2018 2019

1. Target PAD 120.000.000 653.500.000 753.500.000

2. Realisasi PAD 42.100.000 386.074.813 465.576.695

3. Persentase Capaian 35 % 59% 62 %

Berdasarkan table 4.5 maka dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi

pariwisata terhadap PAD selama tiga tahun terakhir (2017-2019) mengalami

kenaikan. Pada tahun 2017 persentase realisasi PAD sektor pariwisata sebesar

35% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 42.100.000 dari target

sebesar Rp. 120.000.000.

Pada tahun 2018 persentase realisasi PAD sektor pariwisata sebesar 59%

dari target yang telah ditentukan yaitu sebanyak Rp. 386.074.813dari target yaitu

Rp.653.500.000. Sedangkan pada tahun 2019 realisasi PAD sektor pariwisata

terhadap PAD sebesar 56,7% hal ini berarti bahwa sumbangan retribusi

pariwisata terhadap PAD adalah sebesar 62 % dari target PAD yang diberikan

yaitu sebanyak Rp.465.576.695dari target PAD sebanyak Rp.753.500.000.

58

Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada kepala Seksi

Pengembangan Pemasaran Pariwisata terkait potensi pariwisata yang ada di

Kabupaten Takalar:

”potensi pariwisata di Kabupaten Takalar sebagaian besar adalah wisata

bahari karena sebagian wilayahnya merupakan wilayah pesisirpantai yang

dapat dijadikan sebagai objek pariwisata, apabila potensi tersebut dikelola

dengan baik maka hal tersebut dapat menunjang peningkatan PAD

melalui penarikan retribusi pariwisata”.

(Wawancara, SA 30 September 2019)

Senada dengan hal tersebut, staf seksi pengembangan pemasaran

pariwisata juga mengatakan:

“di Kabupaten Takalar ini memang rata-rata potensi pariwisata yang

ditonjolkan adalah wisata bahari karena sebagian besar wilayah kabupaten

takalar merupakan wilayah pesisir pantai, adapaun pantai yang dimaksud

adalah pantai topejawa, pulau sanrobengi, teluk laikang, pantai gusung,

pantai boe’, kepulauan tanakeke, pantai pokko, pantai paria laut, pantai

galumbaya. Jadi apabila potensi-potensi tersebut dikelola dengan baik

maka tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan PAD. Namun

sayangnya hanya beberapa yang dikelola oleh pemerintah daerah.”

(Wawancara, MS 30 September 2019)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ada banyak potensi

pariwisata yang ada di Kabuten Takalar yang dapat menunjang peningkatan PAD

melalui pemungutan retribusi pariwisarta seperti wisata bahari yang mendominasi

tempat rekreasi di Kabupaten Takalar. Namun pemerintah Kabupaten Takalar

belum maksimal dalam mengelola semua potensi wisata bahari yang ada di

Kabupaten Takalar.

Berikut merupakan realisasi retribusi dari berbagai potensi objek wisata

yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Takalar:

59

Tabel 4.6 Data Kontribusi Retribusi Pariwisata Tahun 2017-2019

NO OBJEK

WISATA

REALISASI

2017 2018 2019

1. PANTAI

TOPEJAWA 2.136.000 3.154.000 12.368.000

2. PULAU

SANROBENGI 1.212.000 948.000 1.716.000

3. WISATA

TAMAN KOTA 581.000 861.000 831.000

4. TELUK

LAIKANG 1.652.000 1.521.000 1.441.000

JUMLAH 5.581.000 6.484.000 16.356.000

Berdasarkan tabel 4.6 realisasi retribusi objek wisata yang dikelolah oleh

pemerintah Kabupaten Takalar didominasi oleh wisata bahari. Dimana objek

wisata yang merupakan wisata bahari lebih banyak memberikan kontribusi

terhadap retribusi objek wisata.

b) Perencanaan Pembagian Tugas

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala bidang

Pariwisata Daerah Kabupaten Takalar terkait dengan perencanaan pembagian

tugas, yang menyatakan bahwa:

“dalam perencanaan pengelolaan retribusi pariwisata harus

mempertimbangkan segala sesuatu untuk mendukung ketertarikan

wisatawan untuk datang ke objek wisata yang dikelola oleh pemerintah

kabupaten Takalar. Adapun hal pertama yang menjadi pertimbangan yaitu

bidang yang akan mengelola retribusi pariwisata, karena pengelolaan

retribusi pariwisata tentu membutuhkan pengelola yang memiliki keahlian

dan pengalaman dibidangnya agar pengelolaan dapat berjalan dengan

baik”.


60

Kemudian Kepala Bidang Pariwisata menambahkan:

“untuk pembagian tugas terdiri dari kepala bidang pariwisata yang

bertugas menyusun rencana kegiatan bidang pariwisata sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas. Kemudian dibantu oleh tiga seksi yang masing-

masing mempunyai tanggungjawab yang berbeda. Adapun seksi yang

dimaksud yaitu seksi pengembangan destinasi pariwisata yang

bertanggung jawab dalam memfasilitasi objek wisata agar dapat menarik

minat wisatawan untuk berkunjung di objek wisata yang dikelola oleh

pemerintah daerah. seksi yang kedua yaitu Seksi Pengembangan

Pemasaran Pariwisata bertanggung jawab dalam mempromosikan objek

wisata yang ada di Kabupaten Takalar agar dapat dikenal oleh wisatawan

lokal maupun luar daerah. seksi yang terakhir yaitu Seksi Pengembangan

Industri Pariwisata yang bertanggung jawab memberikan rekomendasi

terkait izin industri dan usaha pariwisata. “


Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam pemungutan retribusi disektor

pariwisata adalah dengan merekrut tenaga kerja yang professional dibidang

Pariwisata di lingkungan daerah yang tentunya harus bertanggungjawab dan

kompeten dibidangnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Takalar melakukan

restrukturasi organisasi agar manajemen semakin baik.

c) Perencanaan Pengembangan Objek Wisata

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Kepala bidang

Pariwisata Daerah Kabupaten Takalar terkait dengan perencanaan pengembangan

objek wisata, yang menyatakan bahwa:

“dalam perencanaan pengelolaan retribusi disektor pariwisata ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu teknik

pengembangan pariwisata. Tehnik pengembangan pariwisata ini harus

digabungkan dengan beberapa aspek demi menunjang kesuksesan

61

pariwisata. Adapun aspek yang di maksud disini yaitu aspek aksesibilitas,

karasteristik infrastruktur dan keterkaitan dengan sektor lain. Kabupaten

Takalar mengembangkan pariwisata dengan melihat daya dukung yang

dimiliki oleh setiap kawasan wisatanya seperti melihat apa saja hal yang

dapat menunjang kegiatan wisata yang dapat dinikmati oleh semua

kalangan. Selain itu kami juga memperhatikan dampak yang akan

ditimbulkan pada lingkungan serta kondisi masyarakat setempat.”


Kemudian Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

menjelaskan mengenai keempat aspek tersebut:

“Adapun yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah sarana transportasi

yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke

destinasi pariwisata. Kemudian aspek karasteristik infrastruktur yang

dimaksud adalah penyediaan fasilitas penunjang pariwisata seperti tempat

peristirahatan (gasebo), toilet umum, dan air bersih. Yang terakhir aspek

keterkaitan dengan sektor lain seperti kerjama dengan Dinas Kebersihan

dan Lingkungan dalam menjaga kebersihan area objek wisata”

(Wawancara,SA 30 September 2019)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam merencanakan program

yang terlebih dahulu diperhatikan adalah tehnik pengembangan pariwisata dengan

cara menggabungkan beberapa aspek penunjang yang harus diperhatikan. Dinas

Pariwisata Kabupaten Takalar melakukan perencanaan teknik pengembangan

pariwisata dengan melihat aspek aksesibilitas, karasteristik infrastruktur dan

keterkaitan dengan sektor lain.

Disamping itu aspek lain yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan

dampak lingkungan di sekitar objek pariwisata. Kawasan objek wisata di

Kabupaten Takalar tentunya juga harus dijaga kebersihannya, karena kawasan

62

objek wisata yang bersih merupakan nilai plus bagi pengunjung agar merasa

nyaman dan betah berlama-lama di kawasan objek wisata tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Kepala bidang pariwisata kemudian juga

menyatakan:

“hal kedua yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan

pariwisata yaitu memperhitungkan segala sesuatu agar terpenuhinya

kebutuhan dimasa yang akan datang, seperti persediaan lahan cadangan,

pertumbuhan fasilitas dan juga memanfaatkan kemajuan teknologi. Semua

poin ini harus diterapkan didalam perencaan pengelolaan retribusi. Karena,

apabila kita tidak memikirkan kebutuhan untuk kedepannya maka

pengelolaannya tidak akan bertahan lama”.


Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam menyusun

perencanaan yang baik juga harus memperhitungkan semua kebutuhan dimasa

yang akan datang untuk mempertahankan pengelolaan pariwisata. Dalam hal ini

kepala bidang pariwisata daerah kabupaten takalar menyusun perencanaan dengan

memikirkan persediaan cadangan, fasilitas dan kemajuan teknologi. Tidak

diperhitungkannya kebutuhan yang akan datang akan berdampak buruk pada

pengelolaan nantinya.

Kemudian staf seksi pengembangan destinasi pariwisata juga menyatakan:

“pertimbangan yang lainnya yaitu mengenai sarana-prasarana dan fasilitas

yang akan diberikan kepada para wisatawan agar dapat mendukung

kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan kenyamanan

wisatawan saat berada dikawasan wisata. Pemerintah Kabupaten Takalar

merencanakan pengembangan sarana-prasarana dan fasilitas pertama

dengan cara membangun fasilitas-fasilitas khusus pariwisata dan

prasarana umum seperti penyedian air bersih dan toiltet. Yang kedua

meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum seperti akses jalan

dan fasilitas pariwisata”.

63

(Wawancara, RD 30 September 2019)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyediaan sarana-

prasarana dan fasilitas juga menjadi pertimbangan guna mendorong pertumbuhan

daya saing wilayah pengembangan pariwisata agar dapat memenuhi kebutuhan

dan kenyamanan para wisatawan.

d) Perencanaan Pemungutan Retribusi Pariwisata

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Kepala

Bidang Pariwisata Daerah terkait dengan perencanaan pemungutan retribusi

pariwisata yang menyatakan bahwa:

“perencanaan daya tarik wisata juga merupakan pertimbangan dalam

perencanaan pengelolaan retribusi pariwisata karena keunikan, keindahan

dan nilai budaya yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pemerintah Kabupaten Takalar merencanakan daya tarik wisata dengan

mengembangkan daya tarik wisata baru yang berpotensial dan diminati

oleh wisatawan dengan mengadakan pergelaran seni daerah dan

mengembangkan produk wisata yang berbasis kearifan lokal atau budaya

daerah setempat.”


Hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa daya tarik wisata juga

menjadi pertimbangan dalam pengelolaan retribusi disektor pariwisata karena

dapat mendatangkan wisatawan sehingga pemungutan retribusi dapat berjalan

dengan baik dan menunjang peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten

Takalar.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Kepala Bidang

Pariwisata Daerah yang menyatakan bahwa:

64

“perencanaan pemungutan retribusi pariwisata di Kabupaten dalam hal ini

dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdapat beberapa

petugas pemungut retribusi yang disebar dan ditempatkan dibeberapa

objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten takalar.

Adapun proses pemungutan tersebut dijadwalkan pada hari minggu karena

pada hari tersebut diperkirakan akan banyak wisatawan yang datang

berkunjung untuk sekedar berkumpul bersama menikmati hari libur.”


Senada dengan hal tersebut peneliti kembali melanjutkan wawancara

dengan Kepala Bidang Pariwisata Daerah yang menyatakan:

“setiap objek wisata ditargetkan untuk dapat menjual karcis masuk ke

objek wisata dalam beberapa blok karcis. Misalnya di objek wisata pantai

topejawa kami targetkan 2 blok karcis dalam sebulan karena kami melihat

di lokasi tersebut yang paling banyak mendatangkan wisatawan. Adapun

hasil dari pemungutan retribusi tersebut akan disetorkan oleh petugas

pemungut retribusi pada hari senin di kantor Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga.”


Melaksanakan perencanaan perlu adanya kegiatan yang dilakukan yaitu

melakukan perkiraan yang berfungsi agar penentuan rencana kegiatan yang akan

dihasilkan oleh Bidang Pariwisata Daerah Kabupaten Takalar sebagai upaya

dalam mencapai tujuan haruslah memperhatikan berbagai aspek, sumber daya

manusianya dan melakukan analisis terhadap potensi objek wisata untuk

pemungutan retribusi di sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli

daerah. Yang perlu diperhatikan pula dalam melakukan perencanaan yaitu

bagaimana perencanaan itu harus jelas maksud dan ruang lingkupnya.

Berbagai hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

perencanaan dalam pengelolaan retribusi di sektor pariwisata Kabupaten Takalar

65

telah direncanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pemaparan tersebut

bahwa pemerintah Kabupaten Takalar telah memikirkan dengan matang

bagaimana suatu pariwisata akan dikembangkan dan dikelola agar perkembangan

pariwisata dapat berkembang dengan berkelanjutan serta dapat memberikan

peningkatan terhadap pendapatan asli daerah.

Planning yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar

dengan melakukan identifikasi masalah kemudian dianalisis untuk segera

dibuatkan program, hal tersebut menjadi suatu mekanisme kerja agar pengelolaan

retribusi tersebut dapat terus berjalan sehingga pendapatan asli daerah dapat

meningkat.

2. Pengorganisasian pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan,

kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan serta wewenang untuk melaksanakan

kegiatannya.

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau

lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi

merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan

mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota

organisasi agar tujuan organisasi dapat tecapai. Untuk mencapai tujuan tersebut

maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam

melaksanakan tugas. Oleh karen itu, perlu memilih dan menentukan orang yang

66

akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal

tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian

latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

Proses pengorganisasian yang baik yang dilaksanakan oleh para pimpinan

diantaranya yaitu melakukan pembagian pekerjaan yang memberikan tugas

kepada orang-orang sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan keahliannya

masing-masing agar suatu pekerjaan dapat ditangani oleh orang-orang yang sesuai

dengan bidang keahliannya sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai secara

efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian Struktur organisasi dinas pariwisata pemuda

dan olahraga di atur dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

Dalam pengorganisasian pengelolaan retribusi pariwisata maka diperlukan

adanya sumber daya yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi pariwisata

seperti penempatan dan pembagian tugas sumber daya manusia pada Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.Pengorganisasian berarti

bahwa pimpinan mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya

bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan efektif dan

efisien.Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya untuk

mengarahkan sumber daya guna mencapai tujuannya.

67

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Bidang

Pariwisata:

“Pengorganisasian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Takalar tebagi menjadi empat bidang yaitu bidang pariwisata,bidang

ekonomi kreatif, bidang kepemudaan, dan bidang keolahragaan. Khusus di

bidang pariwisata sendiri dipimpin oleh Kepala bidang pariwisata. Bidang

pariwisata ini dibagi menjadi beberapa seksi adapun yang pertama itu seksi

pengembangan destinasi pariwisata, seksi pengembangan pemasaran

pariwisata dan seksi pengembangan industri pariwisata”

(Wawancara, IW 8 Oktober 2019)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Takalar dikelompokkan menjadi beberapa bidang.

Khusus di bidang pariwisata dibagi lagi menjadi beberapa seksi yang mempunyai

tugas dan fungsinya masing-masing.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi

Pengembangan Pemasaran Pariwisata terkait tugas dan tanggungjawabnya:

“seksi pengembangan pemasaran pariwisata bertanggungjawab dalam

mempromosikan semua objek wisata yang ada dikabupaten Takalar baik

yang dikelolah oleh pemerintah maupun nonpemerintah.”

(Wawancara, SA 8 Oktober 2019)

Senada dengan hal tersebut peneliti kemudian melanjutkan wawancara

dengan staf seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang menyatakan:

“di seksi pengembangan pemasaran pariwisata bertugas menyelenggarakan

semua periklanan dan pengumuman yang berkaitan dengan kepariwisataan

serta menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga kepariwisataan

daerah maupun nasional.”

(Wawancara, MS 8 Oktober 2019)

68

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab

Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata adalah dengan menjalin relasi dengan

wisatawan dengan cara mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten

Takalar dengan harapan presentase pengunjung dapat meningkat tiap tahunnya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi

Pengembangan Industri Pariwisata terkait tugas dan tanggungjawabnya:

“seksi pengembangan industri pariwisata bertanggungjawab melakukan

koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah terkait izin industri

dan usaha pariwisata daerah”

(Wawancara, AK 8 Oktober 2019)


dengan staf Seksi Pengembangan Industri Pariwisata yang menyatakan:

“staf seksi pengembangan industri pariwisata bertugas memberikan

rekomendasi untuk izin industri dan usaha pariwisata. Rekomendasi yang

dimaksud seperti perizinan perusahaan swasta yang ingin membuka tempat

rekreasi umum.”

(Wawancara, ST 8 Oktober 2019)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata adalah memberikan rekomendasi

perizinan terkait industri dan usaha pariwisata yang ada dikabupaten Takalar agar

setiap pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah dapat berkontribusi terhadap

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.

Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Seksi

Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait tugas dan tanggumgjawabnya:

69

“seksi pengembangan destinasi bertanggungjawab memfasilitasi objek

wisata agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung di objek

wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah serta bertanggungjawab

terhadap pemungutan retribusi pariwisata”.

(Wawncara, SR 8 Oktober 2019)

Kemudian Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata melanjutkan

pernyataannya yang menyatakan bahwa::

“bidang pariwisata khususnya seksi pengembangan destinasi pariwisata

membentuk pengelompokan petugas lapangan yang bertanggungjawab

memungut retribusi objek wisata di Kabupaten Takalar. Mengelompokkan

petugas untuk memungut retribusi itu tidak sembarangan, jangan sampai

mereka tidak mengerti apa yang harus dikerjakan”

(Wawancara, SR 8 Oktober 2019)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kualitas pegawai dalam

melakukan tugasnya seyogiayanya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar

yang menjadi tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan

secara kuantitas.


dengan staf seksi pengembangan destinasi pariwisata yang menyatakan:

“sumber daya manusia yang digunakan dalam melaksanakan pemungutan

retribusi diberbagai objek wisata menurut kami harus seimbang dengan

wajib retribusi pariwisata. Dengan demikian pemungutan retribusi bisa

berjalan dengan efektif dan efisien dalam pemungutan retribusi dengan cara

memberikan karcis secara langsung kepada pengunjung/wisatawan.”

(Wawancara, RD 8 Oktober 2019)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa semestinya dalam suatu

organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam

organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai yang ada tidak

70

berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan juga tidak kurang agar pekerjaan

dapat terselesaikan dengan baik.

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan staff seksi

pengembangan destinasi pariwisata yang lain yang menyatakan bahwa:

“pemungut retribusi yang ditugaskan di objek wisata merupakan pegawai

honorer yang di rekrut oleh Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga

khususnya di bidang pariwisata. Tentunya mereka harus diberikan pelatihan

dan arahan terlebih dahulu sesuai dengan tugas yang akan mereka kerjakan”

(Wawancara, AA 11 Oktober 2019)

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa setiap pengelompokan kerja

harus memiliki keahlian dan sesuai dengan bidang masing-masing. Seperti yang

dilakukan oleh pemungut retribusi bidang pariwisata juga melalui tahap pelatihan

terlebih dahulu sebelum terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan

tugasnya.

Senada dengan hal tersebut, peneliti kemudian melanjutkan wawancara

dengan salah satu pemungut retribusi yang menyatakan bahwa:

“untuk menjadi pemungut retribusi tidak begitu saja ditunjuk dan

ditempatkan pada objek wisata yang ada di kabupaten Takalar, banyak

pegawai honorer yang ada di dinas pariwisata tetapi hanya beberapa yang di

tunjuk sebagai pemungut retribusi. Biasanya kami yang ditunjuk itu

pegawai honorer yang bertempat tinggal dekat dengan objek wisata seperti

kami disini dekat dengan objek wisata pantai Topejawa. Hal ini dilakukan

agar yang menjadi pemungut retribusi tahu dengan kondisi objek wisata dan

juga masyarakatnya”

(Wawancara, HZ 13 Oktober 2019)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa setiap pengelompokan

pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten Takalar juga memperhatikan

71

domisili pegawainya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antara

masyarakat dan pemerintah.

Proses pengorganisasian yang baik dilaksanakan oleh para pimpinan

diantaranya yaitu melakukan pembagian pekerjaan kepada orang-orang yang

sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan keahliannya masing-masing agar

suatu pekerjaan atau program dapat ditangani oleh orang-orang yang sesuai

dengan bidang keahliannya sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai secara

efektif dan efisien. Misalnya dalam suatu instansi, pengorganisasian biasanya

disusun dalam bentuk struktur organisasi, setelah itu baru dibagi menjadi beberapa

jabatan.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dalam hal

pengorganisasian sudah menunjukkan hal yang baik sesuai dengan prinsip

manajemen, hal tersebut terlihat dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti

bahwa setiap seksi, bidang, staf dan pelaksannya telah menempati posisi yang

sesuai dengan skil dan kemampuannya agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat

tercapai secara efektif dan efisien.

3. Pengarahan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam


Actuating atau pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan

agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan

perencanaan dan usaha-usaha organisasi, jadi actuanting artinya mengerakkan

orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara

72

bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Penggerakan merupakan hubungan antar manusia dalam kepemimpinan yang

mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyambungkan tenaganya

secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengarahan berarti para manager mengarahkan, memimpin dan

mempengaruhi bawahan. Manager tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi

menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak

sekedar memberikan perintah , tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu

para bawahan melakukan pekerjaan secara baik.

Perencanaan dan pengorganisasian tidak akan berjalan dengan baik jika

tidak disertai dengan pelaksanaan. Oleh karenanya sangat dibutuhkan bentuk

nyata dari kerja keras, kerjasama serta kerja nyata didalamnya. Hal tersebut

dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia yang ada, demi

tercapainya visi, misi dan rencana yang telah diterapkan. Dalam hal ini maka

sumber daya manusia yang ada harus bekerja sesuai dengan tugas yang

dibebankan, fungsi serta perannya masing-masing dan kompetensi dari masing-

masing individu untuk mencapai tujuan.

Peneliti kemudian wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata yang

menyatakan bahwa:

“setiap tindakan yang kami lakukan merupakan hasil perencanaan dari

program yang telah ditetapkan. Kami dibidang pariwisata merupakan

bidang yang langsung menangani masalah retribusi pariwisata sesuai

dengan Peraturan Bupati (Perbup) No. 35 Sekretariat Daerah Kabupaten

Takalar Tentang pelaksanaan pajak hiburan yang mengatakan bahwa pajak

73

hiburan yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar, maka dengan adanya perda tersebut

pengelolaan pajak hiburan dan retribusi daerah dialihkan ke Dinas

Pariwisata Kabupaten Takalar.”


Hasil wawancara tersebut menyabutkan bahwa pengelolaan pajak hiburan

dan retribusi daerah yang semula dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan

Daerah dialihkan kepada dinas pariwisata kabupaten takalar sehingga perlu

dilakukan penyesuaian.

Penelti kemudian melakukan wawancara dengan kepala bidang pariwisata

menyatakan bahwa:

“setiap senin kami melakukan breafing, dalam breefing tidak hanya

menyampaikan rencana yang akan dilakukan saya selaku kepala bidang

juga selalu memberikan motivasi kepada pegawai agar selalu menjalankan

tugas dengan disiplin , penuh semngat dan bertanggungjawab”


Hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa selaku Kepala Bidang

Pariwisata merupakan pemegang kendali dan penanggungjawab dalam bidang

pariwisata serta selalu memberikan semangat kepada pegawai dan memberikan

arahan kepada setiap seksi yang ada dibidang pariwisata agar senantiasa bekerja

dengan disiplin dan penuh tanggungjawab. Memberikan motivasi serta arahan

kepada pegawai merupakan salah satu fungsi penerapan manajemen yang baik

agar tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan Kepala Bidang

Pariwisata yang menyatakan:

74

“Pemberian motivasi atau pengarahan kepada staf di bidang pariwisata

tidak mutlak harus dilaksanakan saat brefing saja. Akan tetapi hal tersebut

juga diberikan saat jam luang di kantor agar setiap staf dapat selalu

menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya untuk bekerja sesuai

dengan bidangnya masing-masing dan senantiasa menjaga kondisi di

setiap lokasi kerja.”


Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemberian motivasi kerja

di bidang pariwisata tersebut dilakukan secara fleksibel yang artinya dapat

diberikan kapan saja dan tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu. Sehingga

para staf atau karyawan juga dapat dipacu semangatnya setiap waktu untuk lebih

dapat meningkatkan kinerjanya kearah yang lebih baik.

Senada dengan hal tersebut, peneliti kemudian melanjutkan wawancara

dengan kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata:

“saya selaku kepala seksi diamanahkan untuk mengelola pemungutan

retribusi pariwisata. Oleh sebab itu saya bertanggungjawab untuk

menentukan petugas pemungut retribusi sekaligus pembagian lokasi

pemungutan retribusi objek pariwisata yang dikelola oleh pemerintah

daerah”

(Wawancara, HZ 13 Oktober 2019)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa petugas pemungut retribusi

berkoordinasi dengan kepala seksi di bidang pariwisata daerah. Hal ini sesuai

dengan fungsi pengarahan yang baik yaitu pemimpin memerlukan koordinasi

yang baik agar tidak menghambat kerja dan tanggungjawab masing-masing dari

berbagai kepentingan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Petugas pemungut

retribusi menyatakan:

75

“pemungutan retribusi pariwisata di Kabupaten Takalar dilakukan pada

hari sabtu dan minggu. Retrubusi yang harus dibayarkan dalam kunjungan

pariwisata di Kabupaten Takalar yaitu Rp.2000/org. Kemudian kami

pemungut retribusi meyetor hasil pungutan pada hari senin di kantor Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada kepala seksi pengembangan

destinasi pariwisata”.

(Wawancara, SS 13 Oktober 2019)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemungut retribusi di

Kabupaten Takalar cukup intens karena dilakukan dalam dua kali seminggu.

Jumlah biaya yang ditetapkan juga cukup terjangkau bagi para pengunjung.

Kemudian hasil dari pungutan retribusi tersebut disetor oleh pemungut retribusi

yang berkordinasi dengan kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata.

Senada dengan hal tersebut peneliti melanjutkan wawancara dengan

kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata yang menyatakan:

“saya selalu berkoordinasi dengan bendahara mengenai hasil pemungutan

retribusi, karena hasil retribusi yang telah disetor kemudian diberikan

kepada bendahara. Selanjutnya bendahara kembali menyetor di kas daerah

melalui BPD/BPKD”

(Wawancara, SR 21 Oktober 2019)

Hasil wawancara tersebut telah menjelaskan bahwa setiap pegawai yang

ada merupakan satu kesatuan yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan, hal

tersebut terlihat dari koordinasi yang dilakukan dalam pemungutan retribusi

daerah.

Actuating yang pada dasarnya merupakan usaha dalam menggerakkan

seluruh orang yang terkait dalam suatu instansi maupun organisasi untuk secara

76

bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang dengan cara

yang baik dan benar.

Berbagai hasi wawancara tersebut yang telah dilakukan oleh peneliti dapat

ditarik kesimpulan bahwa dalam fungsi dan perang actuatingyaitu berupaya

menjadikan perencanaan menjadi kenyataan melalui berbagai pengarahan dengan

koordinasi dan motivasi kepada seluruh pegawai.

4. Pengawasan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam


Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajemen yang

menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manager atau

pemimpin dalam upanya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang

direncanakan. Pengawasan yang dimaksud disini adalah proses pemantauan yang

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat

penting.

Pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam

meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi.

Pengawasan adalah proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk

dapat mengetahui jalannya kegiatan pelaksanaan dilapangan, apakah sudah sesuai

dengan ketentuan atau perencanaan.Pengawasan digunakan untuk mengetahui

fungsi manajemen lainnya, membandingkan kegiatan yang nyata dengan standar

yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

77

penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk

menjamin sumber daya yang digunakan sudah merupakan cara yang paling

efektif.

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pada objek wisata di

Kabupaten Takalar maka penulis menggunakan teori langkah-langkah dalam

melakukan pengawasan yang dibagi menjadi tiga indikator yaitu menentukan

standar, melakukan tindakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan.

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Kepala bidang pariwisata,

yang menyatakan:

“untuk standar pengawasan khusus mengenai pemungutan retribusi di

kabupaten Takalar belum ada. Kita secara langsung mengawasi objek wisata

tempat pemungutan retribusi berdasarkan SK bupati”.

(Wawancara, IW 4 November 2019)

Senada dengan hal tersebut penulis melanjutkan wawancara kepada

Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang menyatakan bahwa:

“Dinas pariwisata pemuda dan olahraga bertanggungjawab mengelola dan

mengawasi objek wisata yang ada di Kabupaten Takalar sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Takalar

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organiisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Takalar.”

(Wawancara, SR 4 November 2019)

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

belum ada standar khusus untuk pengawasan objek wisata di Kabupaten Takalar.

Pengawasan dilakukan langsung oleh pihak dinas pariwisata, pemuda dan

olahraga dengan menggunakan SK bupati untuk sementara. Akan tetapi, Dinas

78

Pariwisata, pmuda dan olahraga tetap bertanggungjawab untuk mengelola dan

mengawasi objek wisata yang ada sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah diatur

dalam PERBUB Takalar.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan staf seksi

pengembangan destinasi pariwisata yang menyatakan bahwa:

“tindakan pengawasan yang kita lakukan terhadap objek wisata yang ada

di Kabupaten Takalar dengan cara merekrut petugas pemungut retribusi

dan petugas kebersihan untuk menjaga objek wisata sekaligus melaporkan

mengenai keperluan yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata,

dimana pengawasan terhadap kinerja petugas dilakukan langsung oleh

Kepala atau Staf Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata.”

(Wawancara, RD 4 November 2019)

Senada dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan petugas

pemungut retribusi yang menyatakan bahwa:

“kita sebagai pemungut retribusi diberikan tugas mengawasi setiap

pengunjung yang ingin masuk diobjek wisata yang dikelolah oleh

pemerintah untuk dimintai tarif retribusi karena sebagian wisatawan tidak

sadar wisata, maksudnya mereka hanya ingin menikmati fasilitas yang ada

didalam tanpa ingin berkontribusi dalam pembayaran retribusi. Tanpa

mereka sadari hasil pungutan retribusi tersebut digunakan untuk

memperbaiki atau meningkatkan fasilitas yang ada di objek wisata

tersebut.”

(Wawancara, HZ 10 November 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah melakukan tindakan penilaian terhadap

pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi di

lapangan. Berdasarkan hasil wawancara penyimpangan yang terjadi dikarenakan

79

kurangnya kesadaran wisatawan untuk berkontribusi terhadap pembayaran

retribusi.

Kemudian petugas pemungut retribusi yang lain juga mengemukakan

bahwa:

“ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran wisatawan

yang pertama akses masuk ke objek wisata merupakan jalan umum yang

searah dengan pemukiman masyarakat sekitar. Yang kedua kurangnya

kepercayaan wisatawan terhadap petugas pemungut retribusi karena tidak

adanya fasilitas seperti pos yang menandakan bahwa pungutan ini

merupakan pungutan yang resmi dari pemerintah bukan pungutan liar yang

tidak memiliki dasar hukum. Kami selaku petugas juga telah melaporkan

hal tersebut kepada pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga namun

sampai saat ini belum ada respon untuk menyelesaikan masalah tersebut”.

(Wawancara, SS 10 November 2019)

Berdasarkan uraian tersebut menjelaskan bahwa penyimpangan yang

terjadi bukan hanya pada kesadaran wisatawan melainkan juga tidak adanya

fasilitas yang disediakan untuk petugas pemungut retribusi dalam menjalankan

tugasnya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang

Pariwisata untuk mengetahui indikator mengadakan tindakan perbaikan yang

menyatakan bahwa:

“kami telah menerima laporan dari petugas pemungut retribusi mengenai

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada objek wisata, adapun

tindakan perbaikan dalam pengawasan yang dilakukan yaitu melakukan

pengajuan laporan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

namun sampai saat ini belum ada realisasi mengenai penyelesaian masalah

tersebut.”

(Wawancara, IW 11 November 2019)

80

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa tindakan perbaikan

dalam pengawasan terhadap adanya permasalahan yang ada diobjek wisata telah

ditanggapi dengan cara mengajukan pelaporan kepada Kepala Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga untuk ditindak lanjuti.

Dengan melihat semua hasil wawancara mengenai pengawasan maka

penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar berdasarkan langkah-

langkah pengawasan belum terealisasi secara keseluruhan hal tersebut terlihat dari

beberapa wawancara yang menyatakan bahwa masih terdapat beberapa

permasalahan yang belum mendapat penanganan yang tepat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

berupa pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan

langsung yaitu Kepala Bagian Pariwisata itu sendiri atau stafnya yang setiap

minggunya turun kelapangan untuk memastikan apakah kolektor sudah

melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan semua wajib

retribusi sudah membayar kewajibannya.. Sedangkan, pengawasan tidak langsung

adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga meminta laporan petugas

pemungut retribusi yang ditunjuk menjual tiket masuk perminggu dan melakukan

evaluasi pertiga bulan dan pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam

proses penerimaan pemungutan retribusi. Dan yang paling penting adalah

pengawasan terhadap karcisnya.

81

Pengelolaan retribusi sektor pariwisata secara lebih mendalam merupakan hal

yang sangat menarik dan sangat potensial untuk dikembangkan terutama pada sisi

retribusi. Pengelolaan retribusi sektor pariwisata yang sesuai dengan konsep

manajemen (pengelolaan) tentunya akan menimbulkan pengaruh terhadap

peningkatan suatu daerah.

D. Pembahasan

Pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Takalar dilihat dengan menggunakan teori oleh G. R.

Terry. Adapun indikator dari teori tersebut meliputi perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan

(controlling). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui pembahasan berikut:

1. Perencanaan (planning)

Perencanaan menurut Siagian adalah kegiatan memilih dan

menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi

mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan

aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil

yang diinginkan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan perencanaan yang

dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar

khususnya dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata sudah sejalan dengan apa

yang dikatakan oleh Siagian. Hal ini dikarenakan perencanaan dalam pengelolaan

retribusi di sektor pariwisata Kabupaten Takalar telah direncanakan dengan baik

dengan melihat hasil pemaparan informan terkait perencanaan bahwa pemerintah

82

Kabupaten Takalar telah memikirkan dengan matang bagaimana suatu pariwisata

akan dikembangkan dan dikelola agar perkembangan pariwisata dapat

berkembang dengan berkelanjutan serta dapat memberikan peningkatan terhadap

pendapatan asli daerah. Namun Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

mengabaikan kebutuhan sarana dan prasarana mengenai fasilitas untuk petugas

pemungut retribusinya sehingga tidak ada perencanaan dalam pembuatanpos yang

menandakan bahwa pungutan ini merupakan pungutan yang resmi dari pemerintah

bukan pungutan liar yang tidak memiliki dasar hukum.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian menurut Siagian merupakan pengelompokan kegiatan-

kegiatan penugasan, kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan serta wewenang

untuk melaksanakan kegiatannya.Berdasarkan hasil temuan di lapangan

pengorganisasian yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Takalar khususnya dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata

sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Siagian. Hal tersebut terlihat dari

beberapa wawancara yang dilakukan peneliti terkait tentang pengorganisasian

bahwa di Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kabupaten Takalar telah

menempatkan setiap seksi, bidang, staf dan pelaksananya pada posisi yang sesuai

dengan skil dan kemampuannya agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat

tercapai secara efektif dan efisien.

83

3. Pengarahan (Actuating)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti

keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan

secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan.

Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan

dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan

mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan

baik.Untuk meuwjudkan pengarahan yang baik menurut Winardi diperlukan

beberapa indikator yaitu koordinasi, motivasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil

temuan di lapangan terkait yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Takalar khususnya dalam pengarahan sudah sejalan dengan

apa yang dikatakan oleh Winardi, dengan melihat hasil pemaparan informan

terkait pengarahan bahwa setiap pelaksanaan tugas, baik yang ada di kantor

maupun yang ada di lapangan telah menjalankan indikator yang dimaksudyang

meliputi adanya koordinasi, motivasi dan komunikasi.

4. Pengawasan (controlling)

Pengawasan menurut G.R Terry dirumuskan sebagai proses penentuan apa

yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan,

menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan,

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standard

(ukuran). Berdasarkan hasil temuan di lapangan pengawasan yang dilakukan

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar khususnya

84

dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata belum maksimal dengan apa yang

dikatakan oleh G.R Terry. Hal ini dikarenakan Kepala maupun staf yang

bertanggungjawab dalam pengelolaan retribusisudah melakukan pengawasan

terhadap jalannya pemungutan retribusi pada objek wisata, namun mereka belum

melakukan perbaikan pada fasilitas–fasilitas objek wisata maupun fasilitas dalam

melaksanakan pungutan retribusi, yang mengakibatkan pemungutan retribusi tidak

berjalan dengan baik.

85

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencananaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga sudah cukup maksimal dengan melakukan pengembangan dan

pengelolaan agar perkembangan pariwisata dapat berkembang dengan

berkelanjutan serta dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan

asli daerah.

2. Pengorganisasian yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga cukup baik dengan cara melakukan pembagian posisi yang

sesuai dengan skil dan kemampuannya agar setiap pekerjaan yang

dilakukan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

3. Pengarahan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga sudah cukup maksimal dengan berupaya menjadikan

perencanaan menjadi kenyataan melalui berbagai pengarahan dengan

koordinasi dan motivasi kepada seluruh pegawai.

4. Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga belum terealisasi secara keseluruhan hal tersebut terlihat dari

beberapa wawancara yang menyatakan bahwa masih terdapat beberapa

permasalahan yang belum mendapat penanganan yang tepat.

86

B. SARAN

Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut dan menganalisa hasil

pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1. Perlu dilakukan perencanaan yang baik terhadap peningkatan fasilitas

terhadap wisatawan dan pemungut retribusi untuk menunjang tertibnya

pemungutan retribusi.

2. Menyusun organisasi atau struktur tersendiri khusus pengelolaan

penarikan retribusi maupun pajak.

3. Memberikan pengarahan dengan baik setiap waktu agar pengelolaan

retribusi dapat berjalan dengan baik.

4. Memperbaiki pengawasan terhadap objek wisata dan semua petugas yang

terkait.

87

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik:

Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Adisasmita, Rahardjo. 2014. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Affandi. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.

Aries Djaenuri. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen

Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Bogor: Galia Indonesia.

Arikunto, Suharsimi. 1993. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Bella, Cantika, Imam Hanafi, Abdul Wachid. 2014. Kontribusi Retribusi Pasar

Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal

Administrasi Publik.

Dewantoro, Boedi. 2001. Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks

Otonomi. Jakarta: PhilosophyPress.

Fauziyah, N. 2013. Pengelolaan Program Keaksaraan Fungsional Untuk

Memberantas Buta Aksara Di Petissari, Babaksari, Dukun, Gresik

[Sripsi]. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Hamalik. 1993. Strategi Manajemen. Bandung: Mandar Maju.

Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Harsoyo. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hermawan Warsito. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Umum.

Kesit, Bambang Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII

Press.

88

Lexy J Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Manullang. 2012. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

Marihot, P Siahaan. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Natalia, Nana Desy. 2015. Analisis Penerimaan Retribusi Objek Wisata Guci

Kabupaten Tegal. [Sripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Panca Kurniawan, Agus Purwanto. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di

Indonesia. Malang: Banyumedia.

Rahardjo Adisasmita. 2014. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

S. Margono. 1997. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Sarmila, Muhlis Madani, Abdul Mahsyar. 2017. Pengelolaan Retribusi Pasar

Aeng Towa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten

Takalar. Jurnal Administrasi Publik, vol. 3, no. 3, h. 360

Siagian. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Siahaan, M. Pahala. 2006. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada.

Soegianto, 2003. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Jakarta Lembaga

Administrasi Negara.

Sudarwan Danim. 2000. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D. Bandung:

Alfabeta

89

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan

Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D. Bandung:

Alfabeta

Sugiyono. 2018. MetodePenelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D. Bandung:

Alfabeta

Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sumyar. 2004. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan. Yogyakarta:

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah. Bogor: Ghalia

Indonesia.

Syafiie Dkk. 1999. Ilmu Administrasi Publik. PT. Rineka Cipta.

Umanansyah, Z. 2015. Aplikasi Fungsi-Fungsi Manajemen Di Bank Sampah

Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya [Skripsi]. Surabaya (ID): Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Winardi. 2010. Asas-Asas Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi

Jasa Usaha.

Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Takalar.

90

Peraturan Bupati Takalar No. 35 Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten

Takalar tentang Pelaksanaan Pajak Hiburan.

91

LAMPIRAN

92

DOKUMENTASI WAWANCARA

(Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)

93

(Wawancara bersama Kepala Bidang Pariwisata Daerah dan Staf Seksi

Pengembangan Destinasi Pariwisata)

(Wawancara bersama Petugas Pemungut Retribusi)

94

(Wawancara bersama Petugas Pemungut Retribusi)

SKRIPSI PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA …

Documents