SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN …

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI DAN UMKM

KABUPATEN GOWA

Disusun dan diusulkan oleh

Muh. Qurratun A’yun Muhiddin

Nomor Stambuk : 10564 02206 15

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI DAN UMKM

KABUPATEN GOWA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh :

Muh. Qurratun A’yun Muhiddin

Nomor Stambuk : 015640220615

Kepada :

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

ABSTRAK

Muh. Qurratun A’yun Muhiddin. Implementasi Kebijakan Pengembangan

Usaha MIkro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Gowa.

(dibimbing oleh Ansyari Mone dan Hamrun)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi

dan UMKM Kabupaten Gowa dan juga untuk mengetahui factor pendukung dan

penghambat implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan

menengah yang ada di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif.

Sumber data ialah informan dari pihak dinas koperasi dan UMKM Kabupaten

Gowa dan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten

Gowa instumen yang digunakan yaitu observasi, pedoman wawancara, data dan

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode induktif, deduktif

dan metode komparatif. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Koperasi Dan

UMKM di dan juga melibatkan beberapara informan dari pelaku usaha yang

lokasi usahanya berbeda-beda. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu

berjumlah 3 orang dari dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa dan pelaku

usaha yang bergerak di sector UMKM berjumlah 3 orang. Hasil penelitian ini

dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil

dan menengah, di Kabupaten Gowa berperan untuk peningkatan sumber daya dan

kualitas dari usaha-usaha yang ada di Kabupaten Gowa, berupa peningkatan

teknologi usaha, promosi dan pelatihan-pelatihan, begitu juga pengembangan dan

pembinaan yang dilakukan secara intensif semata-mata untuk meningkatkan

kesejaterahan masyarakat juga strata sosial dan perekonomian di Kabupaten Gowa

yang akan sangat berperan juga untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang

maju nantinya. Faktor yang menjadi pendukung seperti dilibatkannya tokoh

maysarakat, pelatihan-pelatihan dan promosi untuk para pelaku usaha. Faktor

penghambat seperti kurangnya motivasi dalam berusaha, daya kreativitas yang

rendah dan belum meratanya sosialisasi dari pihak kedinasan.

Kata Kunci: Kebijakan dan pengembangan UMKM

KATA PENGANTAR

حيم نٱلر حم بسمٱللهٱلر

Assalamu „Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat

untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahhan, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Poilitik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua

orang tua penulis, Ayahanda Harto Imayaduddin dan ibunda tercinta Suryani

Thalib atas dukungan, semangat serta doa-nya yang tidak pernah berhenti

diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk

segala urusannya. Terima kasih atas segala perjuanagan dan pengorbanannya.

Semoga ayahanda dan ibunda senantiasa dirahmati oleh Allah SWT.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang harus penulis hadapi dalam

penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan

penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi

ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak

yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Ayahanda Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing I dan Kakanda

Hamrun, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan.

3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kakanda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu

Pemerintahan dan Kakanda Ahmad Harakan Djamal S.IP., M.HI selaku

Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi

ilmunya kepada penulis selama ini.

6. Segenap Dosen Penguji mulai dari Seminar Proposal, Ujian Hasil, sampai

Ujian Tutup yang selalu mengkritik dan memberi masukan kepada penulis

demi perbaikan Skripsi.

7. Segenap Dosen yang berada di ruangan Tata Usaha, Simak, LP3M Unismuh

Makassar yang telah membantu pengurusan berkas selama ini.

8. Para pihak kantor, mulai dari Kantor Bupati Gowa, Kantor Dinas Penanaman

Modal & Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa yang telah memberi

izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

9. Seluruh teman-teman kelas yang selama ini selalu bersama-sama mengikuti

jadwal kuliah yang selalu punya cerita dan pengalamannya tersendiri didalam

kelas.

10

10. Kepada seluruh keluarga besar SOSPOL Universitas Muhammadiyah

Makassar terutama kepada satu angkatan penulis EXECUTIVE 2015 yang

selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini

11. Kepada para pelaku usaha di sector UMKM yang bersedia menjadi informan

dalam penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun

sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan

dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 31 Desember 2019

Penulis,

Muh. Qurratun A’yun Muhiddin

11

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .................................................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................................. iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .......................................................... iv

ABSTRAK ........................................................................................................................ v

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... vii

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ xii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 10

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ............................................................. 11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori............................................................................................................ 13

1. Implementasi Kebijakan................................................................................... 13

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ................................................. 23

B. Kerangka Pikir ....................................................................................................... 27

C. Fokus penelitian ..................................................................................................... 28

D. Deskripsi Fokus Penelitian ..................................................................................... 29

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian ................................................................................. 31

B. Jenis Penelitian ....................................................................................................... 31

C. Sumber Penelitian .................................................................................................. 31

D. Informan Penelitian ................................................................................................ 32

E. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................................... 33

1. Observasi .......................................................................................................... 33

2. Wawancara ....................................................................................................... 33

3. Studi Dokumentasi ........................................................................................... 34

F. Teknik Analisis Data .............................................................................................. 34

G. Keabsahan Data ...................................................................................................... 35

BAB VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...................................................................... 36

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa .................................................................. 36

a. Masa Kemerdekaan ............................................................................. 40

b. Geografi ............................................................................................... 44

12

c. Batas Wilayah ...................................................................................... 46

d. Visi Misi Kabupaten Gowa ................................................................. 46

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi ..................................................................... 47

a. Profil Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah) Kabupaten Gowa ..................................................................... 47

1. Kedudukan dan Latar Belakang .......................................................... 47

2. Visi dan Misi ....................................................................................... 48

3. Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UMKM .......................................... 51

B. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM di Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa ................................................................ 53

1. Komunikasi ................................................................................................ 55

2. Sumber daya ............................................................................................... 58

3. Disposisi ..................................................................................................... 62

4. Struktur Birokrasi ....................................................................................... 64

C. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan

pengembagan usaha mikro, kecil dan mengengah (UMKM) di Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa ................................................................ 65

1. Faktor Pendukung ...................................................................................... 65

2. Faktor Penghambat..................................................................................... 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................................ 69

B. Saran ....................................................................................................................... 72

DAFTAR PUSTAKA

13

DAFTAR TAPBEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian ................................................................................... 31

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa ......................................................... 38

Tabel 4.4 Nama-Nama Bupati Kabupaten Gowa ....................................................... 41

Tabel 4.5 Batas-Batas Wilayah Kabupaten Gowa ..................................................... 45

Tabel 4.6 Jumlah UMKM Kabupaten Gowa Tahun 2014-2018 ................................ 51

14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir........................................................................................ 28

Gambar 4.2 Peta Kabupaten Gowa ............................................................................ 44

Gambar 4.3 Struktur Birokrasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa ....... 47

15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahterahan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terdapat banyak upaya pemerintah

untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

tujuan pembangunan indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Pengaruh

globalisasi saat ini di seluruh negeri memaksa untuk tetap efektif, efisien,

kompetitif dan sekreatif mungkin dalam setiap bidang yang ditekuni, hal tersebut

menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di

dunia dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Dengan

jumlah penduduk yang begitu besar diharapkan dapat mengimbangi pembangunan

diberbagai sektor dalam menopang pertumbuhan ekonomi negara. Di Indonesia,

jumlah usaha kecil mencapai lebih dari separuh kegiatan dalam dunia usaha.

Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) yang memiliki jumlah besar dan tersebar diseluruh tanah air,

merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mengembangkan dan

menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan nasional secara

keseluruhan (Hidayat, 2007).

Namun sampai saat ini pengangguran di negeri ini masih banyak, ini

menjadi permasalahan yang tak pernah lepas dari Indonesia. Ini membuktikan

bahwa pemerintah masih mempunyai tugas yang begitu berat dalam

16

mengenteskan proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kenyataan tersebutlah yang juga menjadi tantangan bagi perusahaan kecil

menengah yang hanya bersaing dalam kancah domestik dalam suatu wilayah

negara, atau bahkan hanya mencakup wilayah Kota. Pada umumnya, perusahaan-

perusahaan besar dan manca negara memiliki hampir semua keunggulan

dibandingkan dengan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) mulai dari

keunggulan modal, biaya, efisiensi, jaringan, dan lain-lain. Usaha kecil

menghadapi berbagai tantangan dan kendala seperti kualitas sumber daya manusia

yang rendah, tingkat produktifitas dan kualitas produk dan jasa rendah, kurangnya

teknologi dan Informasi, faktor produksi, sarana dan prasarana belum memadai,

aspek pendanaan dan pelayanan jasa pembiayaan, iklim usaha belum mendukung,

dan koordinasi pembinaan belum baik.

Globalisasi sangat berperan dalam perkembangan dunia secara keseluruhan

dengan adanya globalisasi seakan dunia tidak memiliki batasan dan jarak tidak

lagi menjadi masalah dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain.

Tidak ada negara yang mengisolasi dirinya dan memenuhi kebutuhannya sendiri

tanpa melakukan hubungan dengan negara lain di dunia. Karena hal tersebut tidak

realistis melihat banyaknya keuntungan yang akan diperoleh dengan melakukan

kerjasama dengan negara-negara lain, walaupun pasti juga akan terdapat beberapa

dampak negatif. Namun selama manfaat yang diperoleh lebih besar dari kerugian

yang diterima, maka kerjasama tersebut akan sangat menarik dan dijalankan.

17

Pengembangan UMKM perlu dioptimalkan, dengan keberadaan UMKM

memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara kita,

UMKM juga dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Maka

dari itu, pemerintah dalam upaya mengembangkan UMKM harus dijalankan

dengan benar, agar tidak ada ketimpangan atau kerugian yang dialami oleh pihak

tertentu, pemerintah juga harus mempertimbangkan pertahanan bagi usaha kecil,

mikro dan menengah, pemerintah harus mengoptimalkan UMKM, serta

pemerintah tidak hanya menyediakan kredit usaha rakyat atau yang biasa

disingkat KUR, tapi juga mempertimbangkan kelangsungan dan keamanan usaha,

selama ini pertimbangan dan keamanan usaha.

Pada masa orde baru pemerintahan sentralistik tidak membawa perubahan

signifikan terhadap pembangunan pada daerah karena semua terpusat pada satu

pemerintahan yang besar di Ibu Kota (Jakarta), pemerintah di daerah memiliki

kewenangan terbatas sehingga tidak ada kemandirian perencanaan pemerintah

daerah yang murni saat itu dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di daerah

masing-masing. Maka dari itu segala pendanaan (uang) untuk daerah berada di

pusat dan mengharuskan daerah meminta ke pusat dalam rangka melaksanakan

pemerintahan di daerah. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi

perubahan paradigma pembangunan nasional, dari paradigma pertumbuhan

menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang.

Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi

daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket

undang-undang yaitu No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan

18

tentang tanggug jawab politik dan administrasi pemerintah pusat, propinsi, dan

daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dasar hukum tentang

desentralisasi fisksal, menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan

dan transfer antar pemerintah.

Maka tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mampu

berproduksi secara sangat baik sehingga menghasilkan produk yang berkualitas.

Sektor UMKM pada realitanya menjadi penopang dan tumpuan bagi hampir

sebagian besar perusahaan besar di negara maju dan ini merupakan komponen

penting bagi pemberdayaan masyarakat, walaupun pada sector UMKM yang

membantu peranan pemerintah dan para perusahaan besar tidak akan terlalu

terpengaruh terhadap perubahan ataupun kebijakan yang selalu berubah-ubah

seperti perubahan dollar dan moderenisasi sebagiannya akan tetap bertahan.

Agar para pengusaha kecil menengah dapat bertahan dan berkembang maka

peran masyarakat dan tokoh-tokoh terkaitpun dibutuhkan, begitu pula peran

aparatur negara sebagai pendamping dan penggerak yang bertugas pula untuk

terus mengembangkan UMKM di daerahnya masing-masing. Namun dalam

kenyataannya, konstribusi UMKM yang cukup strategis dalam bidang

perindustrian dalam peningkatan disribusi pendapatan belum mampu mendorong

pemerintah untuk memperhatikan yang lebih besar pada sector ini. Maka para

pengusaha pada sector UMKM biasanya bergerak dan mengembangkan usahanya

dengan cara otodidak tanpa bimbingan dan peranan pemerintah secara langsung,

19

hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksetimbangan antara para pengusaha dan

pemerintah itu sendiri.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam

menjalankan otonomi sepenuhnya didalam implementasinya diperlukan dana

yang memadai. Oleh karena itu, melalui undang-undang No. 33 tahun 2004

kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah

otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan

semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang

terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber

pendapatan daerah (PAD) maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara

ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah maka

daerah-daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurusi rumah tangganya

sendiri.

Karena makna substantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan

pentingnya kemandirian. Implikasi lain yang sangat penting dari pengurusan

kewenanagan tersebut adalah semakin meningkatnya kebutuhan daerah dan

pembiayaan penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan pembangunan juga akan

semakin besar. Oleh karenanya pemerintah daerah harus dapat bertindak sekaligus

bersikap efisien dan efektif serta berprinsip melakukan pemberdayaan terhadap

sumber daya yang dimiliki daerah untuk dikelola sebaik-baiknya untuk

menjadikan pendapatan asli daerah sebagai pendapatan murni yang diambil dari

20

kekayaan daerah dalam mengelola keuangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

daerah. Produk yang berkualitas prima memang akan lebih atraktif bagi

konsumen, dan pada akhirnya dapat meningkatkan volume penjualan perusahaan.

Sehingga perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri

dengan perubahan yang ada secara perlahan tapi pasti akan mengalami

kemunduran, (Prawirosentono, 2007).

Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian

nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Undang-Undang RI nomor 20 tahun

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini

diatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu

diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui

pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan,

perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu

meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan

pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1998 tentang

pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Inti dari

peraturan ini adalah adanya pengakuan dan upaya untuk memberdayakan mereka.

Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam PP tersebut bahwa usaha kecil bagian

integral dari perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan, potensi,

peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi

nasional.

21

Perkembangan dunia usaha di Indonesia dilihat dari volume usahanya,

perkembangannya masih relatif rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal,

yaitu rendahnya kemampuan berwirausaha meraeka, rendahnya motivasi yang

dimiliki, lingkungan kerja yang kurang mendukung, kurangnya modal usaha dan

kurangnya dukungan atau rasa memiliki para karyawan yang disebabkan tidak

adanya intensif bagi mereka. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun

masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal

maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya

manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan suatu kebijakan tentang

pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal.

Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan,

kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu

melakukan upaya untuk mengatasi masalah UMKM tersebut dengan melakukan

perubahan secara teratur dan terukur, Agar perubahan tingkat kesejahteraan dapat

dilakukan secara teratur dan terukur, diperlukan perencanaan.

Manajemen perencanaan adalah proses mendefinisikan sebuah tujuan,

membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana

aktivitas kerja. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi

manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain, pengarahan dan

22

pengontrolan tak akan dapat berjalan. Namun pada kenyataannya, tidak semua

urusan pemerintahan dapat diselenggarakan sendiri oleh organ pemerintahan yang

diberi kewenangan untuk menjalankan tugas dan urusan tersebut, serta tidak

semua tugas dan urusan pemerintahan dapat dijalankan secara bersama-sama

dengan organ pemerintahan lainnya. Hal ini karena ruang lingkup urusan

pemerintahan demikian luas dan kompleks, sehingga untuk efektivitas dan

efisiensi diperlukan keterlibatan pihak pemerintah atau swasta, yang diwujudkan

dengan cara kolaborasi atau perjanjian.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Melihat dari perbedaan definisi antara UKM dan UMKM berdasarkan

undang-undang yang berlaku di Indonesia, ada beberapa hal yang dapat

membedakan keduanya.

1. Modal Awal

Apabila mau membuka sebuah UKM alias Usaha Kecil Menengah, Anda

harus memiliki modal setidaknya lima puluh juta rupiah. Sedangkan, apabila mau

membuka UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah, Anda membutuhkan

modal awal sekitar tiga ratus juta rupiah.

2. Jumlah Tenaga Kerja

Jika Anda mau membuka sebuah UKM, jumlah tenaga kerja yang biasanya

dimiliki adalah sekitar lima sampai sepuluh orang. Sementara itu, bagi UMKM,

biasanya memiliki minimal tiga puluh pekerja. Maka dari itu, UKM biasanya

23

berbentuk seperti usaha kaki lima atau usaha yang dilakukan di rumah (home

industry).

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Adapun beberapa kriteria usaha yang tergolong dalam UMKM yaitu:

1. Usaha Mikro

Kriteria UMKM adalah sebuah usaha mikro yang dimiliki oleh perseorangan

atau badan usaha dan juga didasarkan pada kriteria usaha mikro. Kekayaan bersih

yang dimiliki atau aset minimal adalah lima puluh juta rupiah. Sementara itu, hasil

penjualan atau omzet minimal adalah tiga ratus juta rupiah.

2. Usaha Kecil

Usaha-usaha yang masuk ke dalam jenis usaha kecil adalah usaha dengan

kekayaan bersih yang mencapai lima puluh juta rupiah. Ini tentu tidak termasuk

dengan harga tempat untuk mendirikan usaha. Hasil penjualan atau omzet yang

didapatkan oleh usaha ini setiap tahunnya adalah berkisar antara tiga ratus juta

rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah.

3. Usaha Menengah

Sementara itu, usaha menengah adalah usaha dengan total kekayaan bersih

lima ratus juta sampai dengan sepuluh miliar rupiah. Omzet per tahunnya mulai

dari dua koma lima miliar rupiah sampai dengan lima puluh miliar rupiah. Usaha

yang masuk ke dalam kategori ini bukan anak/cabang perusahaan yang besar dan

tidak termasuk ke dalam kategori UMKM.

24

Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Adapun beberapa cici dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

yaitu:

1. Tempat usaha bisa berpindah-pindah, tidak tetap berada di satu tempat

2. Jenis barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu, belum ada SOP

ketat yang mengatur hal ini

3. Administrasi keuangan sederhana, terkadang keuangan pribadi dan

keuangan perusahaan masih disatukan

4. Kebanyakan belum memiliki legalitas usaha

5. Belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di

dalam badan usaha

Sektor industri dan perdagangan memiliki peranan strategis dalam

pembangunan perekonomian diberbagai daerah salah satunya di Kabupaten

Gowa. Hal ini dapat dilihat dalam peranannya yang penting dalam penyediaan

kesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan ekspor, lebih dari itu sector

industri dan perdagangan lebih mampu bertahan terhadap krisis ekonomi di masa

lalu karena, karakteristiknya yang fleksibel dan memanfaatkan sumberdaya local

sehingga dapat diandalkan mendukung ketahanan ekonomi. Tapi dapat ditemukan

pula permasalahan yang cukup beragam diberbagai daerah di Indonesia contohnya

di Kabupaten Gowa. Banyak hal yang bisa menjadi usaha unggulan di daerah

tersebut namun karena masih banyaknya permasalahan ataupun kurangnya

keahlian dalam bidang tersebut maupun kesalahan manajemen dan system dalam

25

pengembangan UMKM di Kabupaten Gowa. Dengan pertimbangan tersebut,

maka pemerintah Kabupaten Gowa, akan terus meningkatkan kebijaksanaan

pembinaan dan pengembangannya sehingga dapat berperan sebagai salah satu

tulang punggung ekonomi Kabupaten Gowa sejalan dengan misi Bupati Gowa

dalam rangka menarik investor dan mengoptimalkan pengelolaan dan

pemanfaatan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Tapi bukan berarti pemerintah tidak memiliki usaha untuk menjadikan

UMKM lebih baik kedepannya ada banyak cara yang dilakukan pemerintah dan

banyak pula masyarakat yang terjun langsung di sector UMKM yang sangat

berpotensi untuk dikembangkan dan dibina secara teratur agar bisa membantu

meningkatkan taraf perekonomian terkhususnya di Kabupaten Gowa. Seperti yang

tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Gowa nomor 8 tahun 2008, tentang

organisasi dan tata kerja koperasi dan UMKM Kab. Gowa. Melaksanakan

kewenangan desentralisasi dan tugas pembantu serta kewenangan yang tidak atau

belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dibidang koperasi dan UMKM

sesuai peraturan yang berlaku. Berikut adalah penjabaran dari Perda Kabupaten

Gowa nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja koperasi dan UMKM

Kabupaten Gowa yang meliputi beberapa pasal yaitu mulai dari pasal 185, 186,

187, dan 188 yang berfokus pada pengembangan dan pemodalan yang ada di

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa:

Pasal 185

Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri mempunyai tugas Melakukan

penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,

26

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan

permodalan sendiri koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 185,

Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengembangan permodalan sendiri koperasi; dan

b. penyiapan bahan pengembangan permodalan sendiri usaha mikro, kecil,

dan menengah.

Pasal 187

Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri terdiri atas:

a. Subbidang Permodalan Sendiri Koperasi; dan

b. Subbidang Permodalan Sendiri UMKM.

Pasal 188

a. Subbidang Permodalan Sendiri Koperasi mempunyai tugas Melakukan

penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang

permodalan sendiri koperasi.

b. Subbidang Permodalan Sendiri UMKM mempunyai tugas Melakukan

penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang

permodalan sendiri usaha mikro, kecil dan menengah.

Upaya pengembangan sector industri dan perdagangan berbagai persoalan

masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

27

1. Kondisi perindustrian dan perdagangan yang pada umumnya masih

terbatas baik dari aspek produktivitas, sumberdaya manusia,

menajemen, teknologi permodalan dan pemasaran.

2. Jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi termasuk jaringan

distribusi yang dapat berfungsi sebagai jalur pemasaran secara efisiensi.

3. Krisis ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih.

4. Tantangan perkembangan liberalisasi perdagangan baik dalam kerangka

kerjasama AFTA, APEC maupun GATT/WTO yang membawa dampak

peningkatan persaingan usaha.

Terkait pula implementasi kebijakan dari Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Gowa terhadap UMKM yang pengembangannya masih belum

maksimal dan masih mengalami banyak permasalahan terutama dari para pelaku

usaha itu sendiri. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah terkait

juga yang semakin menghambat proses perkembangan perekonomian di

Kabupaten Gowa ini. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik

untuk meneliti lebih lanjut tentang “Implementasi Kebijakan Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Gowa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini, yaitu sebagai berikut.

28

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Usaha mikro, kecil

dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa.

2. Apa factor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di dinas Koperasi dan

UMKM di Kabupaten Gowa.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan

dan manfaat yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan dalam rangka

penyelenggaraan urusan dalam pengembangan usaha mikro, kecil

menengah di Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui apa factor pendukung dan penghambat

implementasi kebijakan pengembangan di dinas koperasi dan

UMKM Kabupaten Gowa.

b. Manfaat penelitian:

Penelitian diharapkan menjadi bahan acuan untuk:

1. Teoritis

Melakukan usaha untuk menemukan segala sesuatu yang dianggap

masih kurang, mengembangkan serta memperluas dan menguji

kebenaran yang sudah ada tapi masih diragukan kebenarannya.

29

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah

dan lembaga yang berwenang secara langsung terhadap

pengembangan sekaligus pembinaan terhadap setiap UMKM di

Kabupaten Gowa. Sehingga dapat dijadikan reverensi untuk

perkembangan industrialisali sesuai dengan harapan masyarakat dan

para pengusaha kecil dan menengah.

30

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Secara umum, istilah ”kebijakan" atau ”policy” digunakan untuk menunjuk

perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu

lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk

keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai

untuk pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis

kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan

publik yang lebih tepat.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang

dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu

politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang

berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan

oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik

tersebut hendak didefinisikan. Misalnya, apakah kebijakan dilihat sebagai

rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan

yang dampaknya dapat diramalkan.

31

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) Implementasi kebijakan adalah

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga halyaitu sebagai berikut:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.

3. Adanya hasil kegiatan.

Menurut Budi Winarno (2005) implementasi kebijakan adalah alat

administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau

tujuan yang diinginkan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan

merupakan alat pelaksana kegiatan administrasi yang legitimasi sah hukumnya,

pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak yang diharapkan bisa

melanjutkan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dwijowijoto (2004) implementasi kebijakan pada prinsipnya

adalah cara agar sebuah kebijakan bisa mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak

kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan kepada masyarakat maka ada dua

pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program

atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan masyarakat tersebut.

32

Menurut Anderson (2003) Implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat

aspek yaitu sebagai berikut:

1. Who is involved in policy implementation

Berarti siapa yang mengimplementasikan kebijakan tersebut

2. The nature of the administrative process

Berarti hakekat dari proses administrasi.

3. Compliance with policy content

Berarti kepatuhan terhadap kebijakan itu sendiri.

4. Impact

Berarti efek dan dampak dari implementasi kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) implementasi kebijakan adalah

pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam buntuk undang-undang.

Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang

penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang

ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses

implementasinya. Implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang

diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai

tujuan kebijakan tersebut.

33

George C. Edward III (1980) menamakan model implementasi kebijakan

publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam

pendekatan yang dijelaskan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

2. Sumber daya

3. Disposisi

4. Struktur birokrasi

Variabel pertama yang mempen George C. Edward III (1980) menamakan

model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect

Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang dijelaskan oleh Edward III,

terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu

kebijakan, yaitu:

Hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan

menurut Edward III adalah komunikasi menurutnya akan sangat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi

yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang

akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat

berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan

kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan

kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan

harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi atau pentransmisian informasi

34

diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin

konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam

masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan

variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan

suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam

penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal ini

disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan

birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan

haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan

kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu,

namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam

melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih

sesuai konten kebijakan.

c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan. Ini karena jika

perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan

kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu

kebijakan adalah sumber daya.Sumber daya merupakan hal penting lainnya

35

menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator

sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau

sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam

implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang

tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi

diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang

diperlukan kompeten dan kapabilitas dalam mengimplementasikan

kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu

sendiri.

b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua

bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan

kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka

lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan

informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor

harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan

kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan

36

para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat

menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks

yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi

kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak,

efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi

kebijakan tetapi disisi lain, efektifitas akan menyurut manakala

wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya

sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam

implementasi kebijakan. lmplementor mungkin memiliki staf yang

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki

wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas

pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan

tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi

kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau

sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan

mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan

ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa

yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk

melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

37

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut

Edward III, adalah:

a. Efek Disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan

hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila

personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang

diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan

pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus

lagi pada kepentingan masyarakat.

b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (stffing the bureaucracy), dalam

konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan

harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada

penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan

kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan

birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik

yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga

metode bypassing personil

c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang

disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana

adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak

menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh

para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana

kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu

38

mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana

kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan

sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau

organisasi.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi

tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi.

Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para

pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai

keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut

tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur

birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak

orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka

hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak

termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai

pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah

diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja

struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

a. Membuat Standar Operating Procedures (SOP) yang lebih fleksibel,

SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang

memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti

aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-

39

kegiatannya pada setiap harinya (days-todays politics) sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan

masrakat.

b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab

sebagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya

struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena

dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Merilee S. Grindle (1980) Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua

variabel besar, yakni isi kebijakan (con tent of policy) dan lingkungan

implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat

dalam isi kebijakan.

2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh,

masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air

bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda

motor.

3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu

program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok

sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang

sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada

kelompok masayarakat miskin.

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

40

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup beberapa hal yaitu:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh

para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi

kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai actor

pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan

yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah kependekan atau singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 mengenai

pemberdayaan UMKM, pengertian UMKM dijabarkan menjadi 3 pengertian.

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam

undang-undang yaitu memiliki aset kurang dari 50 juta di luar tanah dan bangunan

dan omset maksimal 300 juta per tahun, laba usaha 2,5 juta perbulan.

41

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan

dilakukan oleh orang peroranganatau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha

besar.Memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini, yaitu memiliki aset 50 sampai 500 juta dan omset 300 sampai dengan

500 juta.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha

besar.Memenuhi kriteria usaha menengah dengan jumlah kekayaan bersih atau

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu

memiliki aset 500 juta sampai 10 M dan omset 2,5 M sampai dengan 50 M.

Menurut Kwartono (2007) UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang

punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000 dimana tanah dan bagunan

tempat usaha tidak diperhitungkan.Dan atau mereka yang mempunyai omset

penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia.

42

Menurut Rudjito (2003) UMKM adalah usaha yang mempunyai peranan

penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang

tercipta maupun dari sisi jumlah ushanya.

Menurut Ina Primana (2009) UMKM adalah pengembangan empat kegiatan

ekonomi utama yang menjadi motor penggerkan pembangunan Indonesia, yaitu:

1. Industri manufaktur

2. Agribisnis

3. Bisnis kelautan

4. Sumber daya manusia

Disamping itu, Ina Primana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan

sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan

perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai

sector dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya

pemberdayaan masyarakat.

Menurut Zulkarnain (2006) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat

yang memenuhi kriteria sebagai:

1. Usaha memiliki kekayaan paling banyak 200 juta rupiah, tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 milliar rupiah.

3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baiklangsung maupun tidak

langsung dengan usaha menengah atau skala besar.

43

4. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang

tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dari definisi di atas usaha kecil dapat disimpulkan bahwa di dalam usaha

kecil ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Pemusatan kepemilikan dan pengawasan ditangan seseorang atau

beberapa orang.

b. Terbatasnya pemisahan dalam perusahaan.

Menurut M. Tohar (2011) usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang

berskala kecil, memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta

kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa,

yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu

serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota

di bidang Koperasi dan UMKM sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Gowa mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dan program operasional Pembinaan dan

Pengembangan Koperasi dan UMKM.

b. Penyusunan Pedoman tentang Kelembagaan Koperasi, usaha Mikro,

Kecil dan Menengah serta memfasilitasi pembiayaan dan simpan

pinjam.

44

c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

d. Pelaksanaan tugas Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah.

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

B. Kerangka Pikir

Gambaran kerangka pikir yang terkait dengan Implementasi Kebijakan

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Dinas Koperasi

dan UMKM Kabupaten Gowa, dimana implementasi kebijakan pengembangan

yang ditujukan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Gowa dan masyarakat

yang bekerjasama dengan pemerintah ataupun pihak swasta, terdapat pula factor

penghambat dan pendukung sehingga terlaksananya pengembangan UMKM ini.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 mengenai pemberdayaan

UMKM dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa nomor 8 tahun 2008 tentang

organisasi, tata kerja koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa. Bentuk

implementasi kebijakan pengembangan UMKM dapat diliat dari setiap kebijakan

yang diimplementasikan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Gowa.

45

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Dalam bagan di atas dapat dipertimbangkan bahwa penelitian ini bertitik

pada bentuk implementasi kebijakan dari pemerintah terhadap pengembangan

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Gowa dan

juga factor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan

usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Gowa, berutujuan untuk

Model implementasi kebijakan publik

George C. Edward III (1980):

1. Komunikasi

2. Sumber daya

3. Disposisi

4. Struktur birokrasi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN

MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN GOWA

Bentuk Implementasi kebijakan

pengembangan dan pemanfaatan

Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) di

Kabupaten Gowa.

Faktor Pendukung Faktor Penghambat

46

meningkatkan taraf perekomonian dan kesejaterahan para pelaku usaha dan

masyarakat yang nantinya akan berdampak besar terhadap perekonomian di

Indonesia.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah hal penting yang menjadi tugas pemerintah

terkhususnya di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa dalam melakukan

peranannya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan setiap

pengusaha pada sector usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten

Gowa.

1. Komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk memaksimalkan

sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Gowa kepada para pelaku usaha di sector usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Gowa.

2. Sumber daya adalah hal yang sangat mendesak bagi setiap pengusaha

yang bergerak di sector usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten

Gowa karena menjadi factor yang dapat mengembangkan usaha-

usahanya.

3. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting

dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Begitu pula yang diimplementasikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM

kepada pera pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di

Kabupaten Gowa.

47

4. Struktur organisasi adalah patokan untuk mengaplikasikan kebijakan-

kebijakan yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa,

semakin tersrukturnya maka semakin maksimal pula setiap kebijakan

yang akan diaplikasikan kepada para pelaku usaha di sector UMKM

yang ada di Kabupaten Gowa.

5. Faktor Pendukung adalah factor-faktor yang mendukung implementasi

kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa seperti adanya bentuan

sosialisasi dari para tokoh masyarakat untuk memberikan informasi

yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan UMKM

yang ada di Kabupaten Gowa.

6. Faktor Penghambat adalah factor-faktor yang menghambat

implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan

menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa seperti

pendataan usaha mikro, kecil dan menengah yang terbilang lawas.

48

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan selama 2 bulan dari 16 September sampai dengan

16 oktober 2019. Terkait untuk mencari data dan juga mengimplementasikan

kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Tempat

dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Gowa dan disetiap usaha-usaha di sektor UMKM yang ada di Kabupaten Gowa.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan

pengambilan data, wawancara. Metode tersebut untuk membuktikan setiap fakta

terkait dengan implementasi kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Gowa dalam

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga terkait

dengan factor pendukung dan factor penghambat implementasi kebijakan

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Gowa.

Jenis dan Sumber Penelitian:

1. Data primer

2. Data Sekunder

C. Sumber Penelitian

Sumber data primer yaitu sumber data yang pokok utama dan langsung

dengan kata lain sumber data itu diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil di Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupeten Gowa, wawancara kepada para pelaku di sektor

49

usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Gowa. Sumber data

sekunder yaitu data pendukung dokumentasi atau pustaka referensi-referensi

peraturan perundang-undangan, observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.

D. Informan Penelitian

Untuk mengukur bagaimana implementasi dari kebijakan pemerintah

terhadap pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Gowa terkhusus di Dinas

Perindustrian dan Perdagangan serta para pelaku usaha mikro, kecil dan

menengah yang ada di Kabupaten Gowa. Adapun teknik penentuan informan

dalam penelitian ini menggunakan purpose sampling, yaitu teknik pengambilan

informan didasarkan atas tujuan tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul

memiliki kriteria sebagai informan).

50

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No. Nama Informan Inisial Jabatan/Pekerjaan

1. Amiruddin, SE.M.Si AM

Kasubag Keuangan dan Perencanaan

Dinas Koperasi dan UMKM

2. HJ. Darmawati R.SE.MBA DR

Sekertaris Dinas Koperasi dan

UMKM

3. Nur Ummi Amriyani.S.IP NUA

Kepala Seksi Pengembangan

UMKM

4. Muhammad Dziaul MD Pengelola Kedai HW Online

5. Muh. Nur Ikhsan MNI Pengelola Assipa Production

6. Santi Qeisya SQ Pengelola Qeisya Stokis Jazeera

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

pengamatan langsung terhadap pengimplementasian kebijakan pemerintah

terhadap pengebangan UMKM.

51

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada informan untuk

mendapatkan data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Dinas Koperasi

dan UMKM tehadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk

juga para pelaku UMKM itu sendiri guna mendapatkan factor-faktor yang

menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu melakukan kajian terhadap bahan-bahan tertulis

yang menjadi dokumen yang tersimpan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif proses

pengolahaan data dimulai dengan mengelompokkan data yang telah diperoleh dari

penelitian di lapangan, yaitu dari hasil observasi yang sudah dituliskan dalam

bentuk catatan lapangan, hasil wawancara, serta dokumentasi berupa artikel,

gambar atau foto, dan sebagainya untuk diklasifikasikan dan dianalisa dengan

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Proses analisis data

ditempuh melalui proses reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhatian, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan yang muncul di lapangan. Data-data tersebut dipisahkan sesuai dengan

permasalahan yang dimunculkan, kemudian dideskripsikan, diasumsi, serta

disajikan dalam bentuk rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan

diverifikasikan.

52

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disederhanakan dalam pengertian

sejumlah data yang terkumpul melalui teknik observasi, teknik wawancara dan

dokumentasi digabung menjadi satu kemudian dicoba untuk dibakukan dan diolah

serta dipilah-pilah menurut jenis atau golongan pokok bahasannya. Karena data

yang diperoleh masih dalam bentuk uraian panjang, maka perlu sekali untuk

direduksi. Penyajian data dimaksudkan sebagai langkah pengumpulan informasi

yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.Selain mereduksi dan menyajikan data, tindakan

selanjutnya adalah verifikasi dan menarik kesimpulan. Verifikasi dilakukan untuk

memeriksa dan mencocokkan kebenaran data yang diperoleh dari hasil observasi,

wawancara dan dokumentasi lalu disimpulkan. Simpulan tersebut tidak mutlak

tetapi sifatnya lentur, dalam arti ada kemungkinan berubah setelah diperoleh data

yang baru.

G. Keabsahan Data

Peneliti dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan

menggunakan trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Pengumpulan data

dalam penelitian dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara

dengan informan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang valid dan ada

kecocokan satu sama lain, peneliti mengadakan trianggulasi sumber data melalui

pemeriksaan terhadap sumber lainnya yaitu dengan membandingkan data hasil

pengamatan dengan data hasil wawancara.

53

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran Umum Kabupaten Gowa

a. Masa Kemerdekaan

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950

Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya

dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur. Sejarah Pemerintahan

Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan negara. Setelah

Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi sistem Pemerintahan

Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950

dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar.

Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah

Tingkat II. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957

tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari

1957 telah dibentuk daerah-daerah Tingkat II.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat No. 2

Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak

mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957

54

mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai Kepala Daerah yang

memimpin 12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat)

lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing :

1. Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo,

Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya

berkedudukan di Sungguminasa.

2. Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota

dan Tombolopao. Koordinatonya berkedudukan di Malino.

3. Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo.

Koordinatornya berkedudukan di Limbung.

4. Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatornya

berkedudukan di Malakaji.

Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di seluruh

Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi Kecamatan,

untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik diubah

menjadi 8 Kecamatan masing-masing :

a. Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo.

b. Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang.

c. Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung.

d. Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung.

e. Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo

f. Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao

55

g. Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji.

h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan

Borisallo.

56

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa, 2016

Kecamatan

Bontonompo

Bontonompo Selatan

Bajeng

Bajeng Barat

Pallangga

Barombong

Somba Opu

Bontomarannu

Pattallassang

Parangloe

Manuju

Tinggimoncong

Tombolo Pao

Parigi

Bungaya

Bontolempangan

Tompobulu

Biringbulu

Kabupaten Gowa

2016

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Jiwa)

Laki-laki Perempuan Total

19 955 21 863 41 818

14 316 15 447 29 763

34 024 34 796 68 820

12 098 12 754 24 852

59 694 61 086 120 780

19 515 19 988 39 503

81 239 81 740 162 979

17 381 17 633 35 014

12 059 12 005 24 064

8 977 9 407 18 384

7 229 7 730 14 959

11 801 12 049 23 850

14 802 14 362 29 164

5 961 6 736 12 697

7 829 8 471 16 300

5 800 6 513 12 313

13 791 14 817 28 608

15 343 16 282 31 625

361 814 373 679 735 493

57

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perluasan

Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang ada di

wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan sebagian Kecamatan Tamalate

dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada

Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang.

Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, mengakibatkan makna

samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, terutama yang berkaitan dengan

aspek kelautan pada daerah Barombong dan sekitarnya. Hal ini mengingat, Gowa

justru pernah menjadi sebuah Kerajaan Maritim yang pernah jaya di Indoneia

Bagian Timur, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Dengan dilaksanakannya

Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, maka praktis wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat II Gowa mengalami perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan)

Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dengan 46 Desa.

Sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah Kabupaten

Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang didukung oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan membentuk 2 (dua)

buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Parangloe. Guna

memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat

Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah

Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan

PP No. 34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya didefenitifkan sehingga jumlah

58

kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 (sembilan). Selanjutnya pada tahun

2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat

adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif

pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan.

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari

zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah

Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Ibu Kota

Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah

pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar.

Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa yang

dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan tanaman

pangan yang sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan jasa dan

perekonomian. Dalam sejarah keberadaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

II sejak tahun 1957 sampai sekarang telah mengalami 12 (dua belas) kali

pergantian Bupati. 11 (sebelas) kali diantaranya berdasarkan pengangkatan secara

langsung oleh Menteri Dalam Negeri.Satu kali berdasarkan hasil pemilihan secara

langsung oleh rakyat Kabupaten Gowa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel 4.4 berikut:

59

Tabel 4.4 Nama-Nama Bupati Kabupaten Gowa

Bupati Kabupaten Gowa Dari Tahun 1957 – Sekarang

1. Andi Idjo Karaeng Lalolang (1957-1960)

2. Andi Tau (1960-1967)

3. H. M. Yasin Limpo ( Karetaker)

4. Andi Bachtiar (Karetaker)

5. K. S. Mas’ud (1967-1976)

6. H. Muhammad Arif Sirajuddin (1976-1984)

7. H. A. Kadir Dalle (1984-1989)

8. H. A. Azis Umar (1989-1994)

9. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si. (1994-2002)

10. Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si. (2002-2004)

11. H. Andi Baso Machmud (Karetaker)

12. H. Ichsan Yasin Limpo, SH. (2005-2015)

13. Adnan Purichta Ichsan, SH, MH (2015 sampai sekarang)

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa, 2016

Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai

abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya

di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama pahlawan

nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa

XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya

di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya takluk kepada Belanda

60

lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai kerajaan, Gowa tidak lagi

berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya yaitu Pelabuhan

Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota Makassar ini

dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan

cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang.

Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten

Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih

menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10

menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan

kota. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan

terutama sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari Waduk Bili-bili.

Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya

dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer persegi ini

memiliki enam gunung, di mana yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng.

Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan

Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah

Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.

61

b. Geografi

Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 5°33' - 5°34' Lintang

Selatan dan 120°38' - 120°33' Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah

dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian anatar 10-2800

meter diatas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa

sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian

timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan

Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas

Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu

pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu.

Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15

sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai

Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang sungai utama 90 Km.

62

Gambar 4.2 Peta Kabupaten Gowa

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa, 2019

63

c. Batas wilayah

Batas-batas wilayah Kabupaten Gowa mencakup beberapa wilayah yaitu sebagai

berikut:

Tabel 4.5 Batas-Batas Wilayah Kabupaten Gowa

Utara Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone

Timur Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto

Selatan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto

Barat Kota Makassar dan Kabupaten Takalar

Sumber: Pemerinrtah Kabupaten Gowa, 2016

d. Visi Misi Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021

Visi Kabupaten Gowa :

Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing

dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Misi Kabupaten Gowa :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pada hak-hak

dasar kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.

2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan

dan ekonomi kerakyatan.

64

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada

interkoneksitas antar wilayah dan sektor.

4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.

5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan

demokratis.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah) Kabupaten Gowa

a. Profil Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah) Kabupaten Gowa

1. Kedudukan dan Latar Belakang

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa awal berdirinya pada tahun

1966 bernama Kantor Departemen Koperasi dan Transmigrasi yang di Kepalai

oleh Drs. Rasyid Tiro sampai dengan tahun 1974, pada tahun 1975 dilanjutkan

oleh Drs. Andi Muh. Aco sampai tahun 1979, kemudian berubah menjadi Kantor

Departemen Koperasi, Perdaganggan dan Transmigrasi yang dikepalai oleh Drs.

Bachtiar Alisastro sampai tahun 1980 sampai dengan tahun 1983, dilanjutkan oleh

Drs. Mustafa Muhammad sampai dengan tahun 1990. Pada tahun 1991 berubah

menjadi Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil yang

dikepalai oleh Baharuddin L, BSc, kemudian tahun 1995 berubah menjadi Kantor

Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah tahun yang di kepalai

oleh Drs. Nasrullah Tahir sampai tahun 1998. Pada tahun 1999 berubah menjadi

Dinas Koperasidan PKM yang dikepalai oleh Drs. Sudarman Slamet, M.Si,

dilanjutkan Mustamin Kuty, SH,M.Si pada tahun 2001 sampai tahun 2005, Pada

65

tahun 2006 berubah menjadi Dinas Koperasi dan UMKM yang dikepalai oleh Drs.

Dariyas Daraba, MBA, MM sampai tahun 2008, dilanjutkan oleh Ir. Muh. Yusuf,

M.Si tahun 2009 sampai tahun 2014, dilanjutkan oleh Drs.H.Sofyan Hamdi,

M.Adm.Pemb. pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2017

berubah menjadi Dinas Koperasi dan UKM sampai sekarang dikepalai oleh Ir.

Muh.Yusuf, M.Si Sampai sekarang.

66

Gambar 4.3 Struktur Birokrasi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Gowa

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa

67

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Gowa

Tahun 2016-2021. Adapun Misi yang terkait dengan Dinas Koperasi dan UMKM

tersebut adalah Misi ke-2 dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu

“Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan

ekonomi kerakyatan”. Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil

Bupati Gowa tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Kekuatan Ekonomi Kerakyatan di

Kabupaten Gowa”

Dimaknakan sebagai kondisi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah yang menjadi tumpuan perekonomian rakyat dari hulu ke hilir dalam

bidang produksi dan sumber daya manusia. Hal ini ditandai dengan bertambahnya

jumlah Koperasi dan UMKM yang menjadi unggulan dan berkualitas untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gowa.

Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2021

sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan pelayanan prima.

2. Menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kewirausahaan

yang berdaya saing.

3. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi KUMKM.

68

4. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi.

3. Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa,

yaitu: melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantu serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh

Kabupaten/Kota di bidang Koperasi dan UMKM sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan teknis dan program operasional Pembinaan dan

Pengembangan Koperasi dan UMKM

2. Penyusunan Pedoman tentang Kelembagaan Koperasi, usaha Mikro,

Kecil dan Menengah serta memfasilitasi pembiayaan dan simpan

pinjam

3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4. Pelaksanaan tugas Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; Adapun Tugas Pokok dan fungsi

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa sesuai peraturan Daerah

Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa, sebagaimana disebutkan dalam

pasal 7 adalah sebagai berikut:

69

“Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

di bidang koperasi dan UMKM berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan

tugas pembantuan“. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud

Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi;

a. Perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan

Koperasi dan UMKM di bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah meliputi bidang pemberdayaan Koperasi,

bidang kelembagaan Koperasi, dan bidang pemberdayaan UMKM,

serta bidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam

b. Penyusunan pedoman teknis kelembagaan dan usaha koperasi, usaha

mikro, kecil dan menengah serta memfasilitasi pembiayaan/pemodalan

dan simpan pinjam

c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kelembagaan

koperasi, pemberdayaan usaha koperasi, pemberdayaan usaha mikro,

kecil dan menengah, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam koperasi

dan UMKM serta Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM:

Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasidan UMKM Kab. Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kab.Gowa dan Keputusan Bupati No.35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktur pada Dinas Koperasi dan UMKM.

70

Tabel 4.6 Jumlah UMKM Kabupaten Gowa Tahun 2014-2018.

Tahun

Jumlah UMKM

Mikro Kecil Menengah

2014 3040 2841 249

2015 3179 2861 257

2016 3511 2871 259

2017 3795 2882 259

2018 3948 2896 260

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa

B. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa.

Menurut Budi Winarno (2005) implementasi kebijakan adalah alat

administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau

tujuan yang diinginkan.Definisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan merupakan

alat pelaksana kegiatan administrasi yang legitimasi sah hukumnya, pelaksanaan

kebijakan yang melibatkan berbagai pihak yang diharapkan bisa melanjutkan guna

mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

71

George C. Edward III (1990) menamakan model implementasi kebijakan

publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam

pendekatan yang dijelaskan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan,

ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi yang baik dapat

terjalin antara pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa dan para

pelaku UMKM dapat diukur dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang

terlibat ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik antara pihak

pemerintahan dan para pelaku usaha UMKM agar dapat terlaksananya

implementasi kebijakan pemembangan yang termasuk dari program kerja

pemerintah itu sendiri. Berikut adalah wawancara dari AR selaku Kasubag

Keuangan dan Perencanaan Dinas Koperasi dan UMKM terkait dengan

komunikasi antara pihak pemerintah dengan pelaku usaha yang mengatakan:

“Komunikasi dari pemerintah kepada para pelaku usaha di sector

UMKM sampai saat ini berjalan dengan baik dengan diadakannya

pelatihan-pelatihan dan juga pembinaan dari pihak pemerintah setiap

tahunnya, dan terbukti dengan meningkatnya para pelaku UMKM

setiap tahunnya. (Hasil wawancara AR 18 November 2019)”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang

terjalin antara pihak pemerintah dan para pelaku UMKM berjalan cukup baik

karena pemerintah setiap tahunnya melakukan pelatihan-pelatihan dan dan juga

sosialisasi ke setiap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Gowa. Adapun hasil

72

wawancara dari MD selaku pengelola dari Kedai HW Online terkait dengan

komunikasi dengan pihak pemerintah yang mengatakan bahwa:

“Saya sebenarnya sempat mendengar kabar kalau ada bantuan dan

pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, tapi factor ragu dan juga

ketidaktahuan tentang bagaimana atau apa yang harus dilakukan

sebelumnya yang menjadi penghambat. (Hasil wawancara dari MD 13

Oktober 2019)”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan

sosialisasi yang dilakukan antara pemerintah dan pelaku usaha belum maksimal

karena masih ada pelaku usaha yang belum mengerti cara atau system dari

pemerintah itu sendiri sehingga timbul keraguan dari para pelaku usaha untuk

menjalin komunikasi yang baik kepada pemerintah. Pertanyaan diatas hampir

sama dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu pelaku usaha

yang bergerak dibidang percetakan/sablon baju kaos MNI terkait dengan

komunikasi yang mengatakan bahwa:

“sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan informasi tentang

setiap program kerja dari pemerintah biar informasi tentang sosialisasi

pelatihan atau pengembangan teknologi, modal dan apapun itu

walaupun begitu saya juga sangat berharap untuk mendapatkan

sosialisasi dari pemerintah. (Hasil wawancara MNI 03 Oktober 2019)”

Dari kedua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum

meratanya sosialisasi dari pemerintah itu sangat berdapak besar kepada para

pelaku usaha dan juga pelaku usahapun begitu mengharapkan bantuan dan juga

sosialisasi yang merata kepada setiap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

yang ada di Kabupaten Gowa khususnya.

73

Dalam melakukan sebuah sosialisasi adalah hal yang sangat penting untuk

proses pengembangan usaha, mikro, kecil, menengah agar dapat terjalin

komunikasi yang baik tentunya sosialisasi menjadi factor utamanya agar

ketidaktahuan dan keraguan tidak menjadi masalah yang terus-menerus ada antara

pihak pemerintah dan para pelaku usaha tentunya. Berikut adalah hasil wawancara

dari AR selaku Kasubag Keuangan dan Perencanaan Dinas Kopereasi dan

UMKM terkait dengan sosisalisasi dan juga komunikasi:

“Sosialisasi tetap kami lakukan ke setiap desa dan kelurahan untuk

memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih kepada para pelaku

usaha baik yang sudah berkembang dan baru memulai usahanya. (Hasil

wawancara dari AR 18 November 2019)”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tetap melakukan

sosialisasi keberbagai desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Gowa untuk

memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih kepada para pelaku usaha guna

mengaplikasikan program pemerintah sehingga usaha-usaha mikro, kecil, dan

menengah dapat berkembang dan tidak menutup kemungkinan masyarakat yang

baru ingin memulai usahanya diikut sertakan.

Dari kedua hasil wawancara di atas diketahui bahwa komunikasi yang

terjalin antara pihak dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa dengan para

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terjalin dengan cukup baik walaupun

tetap saja tidak semua dari para pelaku usaha mendapatkan informasi dan

sosialisasi tapi pihak kedinasan tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar

informasi terkait dengan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan dapat mencakup

kesemua kalangan masyarakat.

74

Namun pernyataan dari SQ selaku pengelola dari Qeisya Stokis salah satu

pelaku usaha yang bergerak dibidang produksi makanan berbeda dengan MD dan

MNI yang merasakan dampak dari program yang diberikan oleh pemerintah

begitu juga sosialisasi dan komunikasi yang terjalin sangat baik antara keduanya.

Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Kalau saya pribadi unutk komunikasi dan sosialisasi sampai hari ini

sih sangat baik, saya sering dihubungi langsung oleh pihak pemerintah

baik itu sekedar memberikan informasi untuk usaha-usaha ku dan juga

orang-orang di kedinasan juga sering memesan produk makanan ku,

biasa yang dipesan itu pisang coklat. (Hasil wawancara dari SQ 16

Oktober 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal

ini pihak ke dinasan Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa, sebenarnya sudah

sering melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan juga seringkali

melakukan komunikasi sekedar untuk mengetahui perkembangan dari usaha yang

ada dan juga memesan produk-produk dari para pelaku usaha tersebut untuk

memaksimalkan komunikasi dari kedua bela pihak.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau

unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi

juga non-fisik (intangible). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi

semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu

tetap). Sumber daya adalah hal sangat penting pada bagian ini untuk

mengimplementasikan kebijakan pengembangan yang dijalankan oleh pemerintah

dalam hal ini pihak dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa kepada para

75

pelaku UMKM. Adapun hasil wawancara dari NU selaku Kepala Seksi

Pengembangan UMKM, terkait dengan sumber daya berupa program-program

kerja dari pemerintah:

“Pemerintah dalam hal ini kedinasan koperasi dan UMKM Kabupaten

Gowa mempunyai beberapa program kerja yang sudah diaplikasikan

beberapa tahun ini seperti pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada

para pelaku usaha. (Hasil wawancara dari NU 16 Oktober 2019)”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah tetap

melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha

mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Gowa setiap tahunnya yang bertujuan

untuk menjalankan program kerja dari pemerintah itu sendiri dan untuk

pengembangan dari setiap usaha yang ada di Kabupaten Gowa tentunya.

Pemerintah tetap memfasilitasi para pelaku usaha dan tetap memberikan

sosialisasi kepada masyarakat terikait dengan program kerja berupa pelatihan,

pengembangan dan pembinaan terbukti dari setiap tahunnya .para pelaku usaha

mikro, kecil dan menengah semakin meningkat.

Pada hakikatnya sumber daya baik sumber daya manusia atau yang lain

sangat penting, karena menjadi factor pendukung berkembangnya sebuah usaha

peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini tapi sampai saat ini masih saja

peran pemerintah tidak mencakup keseluruhan dari para pengusaha. adapun hasil

wawancara dari MD selaku pelola dari Kedai HW Online terkait dengan sumber

daya dan apa saja dampak yang dirasakan:

76

“sampai saat ini saya belum mendapatkan bantuan apapun biar itu

bantuan peningkatan teknologi atau modal, mungkin penyebabnya

karena saya sendiri belum sempat melakukan komunikasi dan

mendaftarkan usaha saya juga karena masih sibuk urusan yang lain.

(Hasil wawancara dari MD 13 Oktober 2019)”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para pengusaha

masih ada yang belum merasakan dampak dari program pemerintah tapi

sepenuhnya bukan kesalahan dari pemerintah itu sendiri melainkan kesadaran dari

para pelaku usaha juga sangat dibutuhkan untuk dapat berkebangnya suatu usaha.

Peningkatan dan pengembangan dalam suatu usaha bergantung pada modal dan

peralatan berupa teknogi yang memadai. berikut adalah hasil wawancara dari NU

selaku Kepala Seksi Pengembangan UMKM, terkait dengan pemberian modal dan

promosi kepada para pelaku usaha:

“untuk pemberian modal dasar kepada para pelaku usaha seperti

peningkatan peralatan dan teknologi dan juga promosi terhadap usaha-

usaha di UMKM namun permasalahan yang sering kali dihadapi yaitu

pola pikir masyarakat yang monoton, kurangnya kemauan, daya

kreativitas yang kurang dan motivasi yang rendah. (Hasil wawancara

dari NU 16 Oktober 2019)”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah tetap

memberikan bantuan berupa peningkatan peralatan dan teknologi serta melukan

promosi terhadap usaha-usaha di sector UMKM namun yang selalu menjadi akar

permasalahannya yaitu pola pikir dan daya kreativitas yang begitu-begitu saja,

juga motivasi dan kemauan yang rendah. Adapun wawancara dari AR selaku

Kasubag Keuangan dan perencanaan Dinas Koperasi dan UMKM, yang

menyangkut dengan program kerja dari kedinasan:

77

“program yang pemerintah tawarkan berupa pengelolaan kualitas SDM,

peluasan asset, peningkatan produktivitas dan daya saing, penguatan

dan pengawasan, kebijakan ekonomi makro. (Hasil wawancara dari AR

18 November 2019)”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program pemerintah

sangat berperan penting untuk pengembangan usaha di sector UMKM program

yang ditawarkanpun benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan

mengembangkan usaha-usaha yang ada di Kabupaten Gowa. Adapun wawancara

dari SQ selaku pengelola Qeisya Stokis Jazeera terkait dengan sumber daya dan

dampak yang telah dirasakan dari program pemerintah yaitu pengembangan

teknologi dalam suatu usaha:

“Alhamdulillah hari ini juga saya ditelfon oleh pihak kedinasan bilang

barang yang dipesan sudah ada di kantor bisa diambil sekarang, saya

sudah pesan barang itu memang sudah lama dan untuk caranya juga

tidak terlalu susah sebenarnya yang penting sudah mki daftarkan

usahanya terus produk apa yang dibutuhkan setelah itu masukkan ke

proposal baru dikasih ke pihak kedinasan nanti itu bakalan diseleksi ji

lagi baru tunggu kabar mki, barang yang ku pesan itu oven untuk

produksi roti. (Hasil wawancara dari SQ 16 November 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha

yang telah mendaftarkan usahanya dan memenuhi syarat untuk diberikan bantuan

dari pemerintah seperti bantuan pengembangan teknologi memiliki hak

sepenuhnya dalam hal ini tapi tentunya pemerintah tetap mengupayakan agar

setiap pelaku usaha mendapatkan haknya, pemerintah sudah memberikan jalan

untuk itu semua, tinggal bagaimana pelaku usaha tersebut mengambil sikap dari

itu.

78

Sayangnya para pelaku usaha masih saja ada yang ragu-ragu untuk

mengambil aksi padahal pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk

mengembangkan dan mensosialisasikan program kerjanya. berikut hasil

wawancara dari MNI terkait dengan sumber daya:

”Sebernarnya untuk sumber daya sejauh ini tidak banyak yang ku

harapkan tapi paling penting untuk saat ini untuk usaha ku itu promosi

dari pihak pemerintah supaya cepat ki berkembang usaha ku, sama

pelatihan-pelatihan juga kurasa penting sekali untuk menambah

pengetahuan ku dalam urusan bisnis dan industry pasti dengan itu akan

meningkatkan kualitas produksi ku. (Hasil wawancara dari MNI 03

Oktober 2019)”

Dari hasil wawancara di adtas dapat disimpulkan bahwa pengusaha dalam

hal ini MNI memang usahanya sudah mencukupi dalam urusan teknologi usaha

namun hambatannya terletak pada kurangnya promosi untuk dapat memperluas

jaringannya terhadap konsumen, itu hal yang sangat diharapkan juga dari pelaku

usaha. Juga pelatihan-pelatihan dari pihak pemerintah juga sangat penting untuk

menambah pengetahuan dibidang usaha yang sedang digeluti sekaligus akan

berdambak besar bagi kualitas produksinya.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan

yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi,

berupa urusan administrasi dan disposisi persuratan, juga sikap dari

pengaplikasian kebijakan pengembangan tersebut terkhusus di Dinas Koperasi

79

dan UMKM Kabupaten Gowa. Berikut adalah hasil dari wawancara DR selaku

sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM :

“Untuk terlaksananya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi

dilakukan perencaan, sidang, evaluasi, pemaparan program kerja dan

penentuan pembinaan. Segala urusuran persuratan saya sendiri yang

akan menerima setelah melalui seksi yang berurusan lansung tentunya

dan setelah itu baru saya disposisi kembali kepada kepala dinas. (Hasil

wawancara dari DR 13 Oktober 2019)”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa urusan administrasi

atau urusan persuratan akan berfokus dan ditangani langsung oleh sekertaris yang

sebelumnya ditangani oleh seksi-seksi atau bidang yang telah ditentukan. Untuk

terlaksanya progam kerja dari kedinasan pun akan melalui beberapa tahap yang

akan menentukan bagaimana kedepannya. adapun hasil wawancara dari NU

selaku kepala Seksi Pengembangan UMKM, untuk hal-hal yang terkait dengan

urusan administrasi dan juga proposal terkait dengan peningkatan teknologi usaha.

“Saya selaku kepala seksi pengembangan UMKM menangani langsung

urusan pengembangan usaha-usaha juga pembinan dan evalusai

tentunya, terkait dengan proposal untuk yang ditawarkan oleh para

pelaku usaha akan kami teliti dan seleksi bersama lebih dahulu setelah

itu baru saya disposisikan ke sekertaris dan kepala dinas untuk

dicairkan kalau memenuhi syarat dan kriteria. (Hasil wawancara dari

NU 16 Oktober 2019)”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap bidang dan

seksi-seksi yang ada di dalamnya mempunyai tugas dan fungsinya masing masing

seperti halnya bidang pemberdayaan UMKM ada seksi pengembangan UMKM

yang mempunyai tugas pengembangan teknogi untuk para pelaku usaha, tapi

sebelum itu ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi misalnya

80

pengajuan proposal yang nantinya akan diteliti dan diseleksi dan didisposisikan ke

sekertaris atau kepala dinas untuk dicairkan.

Sikap dari para pelaksana kebijakan pengembangan UMKM dalam hal ini

dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa adalah dengan memberikan

peraturan berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum terealisasinya

kebijakan misalnya seperti kebijakan pengembangan berupa peningkatan modal

teknologi usaha bari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di

Kabupaten Gowa.

4. Struktur birokrasi

Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan

dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu

sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan

untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam hal ini

yang dimaksud adalah bagaimana kinerja atau hubungan dari setiap bidang/bagian

yang ada di dalam kedinasan terkhususnya di Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Gowa. Untuk struktur birokrasi yang diteliti yaitu mengerucut kepada

bidang pengembangan UMKM mulai dari proses pendataan sampai

pengimplementasian kebijakan pengembangan UMKM.

“Untuk struktur birokrasi yang ada di kedinasan ini terkait dengan

hubungan antara tiap-tiap bidang sampai pada akhirnya di disposisikan

ke atasan termasuk saya yang langung berususan dengan admisitrasi

dan setiap program yang nantinya akan diimplementasikan sampai satu

priode kedepan, nah untuk pengembangan UMKM itu sudah ada sendiri

bagiannya bisa langsung kamu liat karna sudah ada bagan yang kami

81

pasang dihampir semua ruangan di kantor ini. (Hasil wawancara dari

AR 18 November 2019)”

Dari hasil waawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk urusan

struktur birokrasi di Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Gowa memiliki

beberapa tahapan yang telah terstruktur dengan sangat baik mulai dari bidang

yang dibawahi langsung oleh atasan dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi dan

UMKM Kabupaten Gowa namun sebelum itu ada seksi-seksi yang akan

menangani secara langsung terkait dengan urusannya masing-masing. Berikut

adalah hasil wawancara dari NU selaku Kepala Seksi Pengembangan UMKM

terkait dengan struktur birokrasi dan tahapannya:

“Nah dalam hal ini para pelaku usaha yang ingin menerima bantuan

baik itu urusan pengembangan teknologi, promosi dan urusan kemitraan

sudah ada bagian masing-masingnya dan saya menangani secara

langsung untuk pengembangan UMKM tapi harus lengkapi data

terlebih dahulu harus terdaftar usahanya di kedinasan, terus memiliki

ijin usaha dari pihak desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Gowa.

Setelah itu data yang diberikan ke saya itu akan saya berikan kepada

Subag. Perencanaan dan Keuangan untuk didata lebih lanjut. (Hasil

wawancara dari NU 16 Oktober 2019)”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa structural atau

system kepengurusan dalam hal ini kegiatan birokrasi harus lebih dahulu melalui

beberapa tahap mulai dari para pelaku usaha mengkonfirmasi ke seksi yang dituju

semisal untuk mendapatkan apa yang diinginkan misalnya pengembangan untuk

teknologi harus ke bagian seksi pengembangan UMKM sebelum nantinya berkas

yang diberikan akan didisposisikan ke kepala bidang terkait untuk nantinya

direalisasikan.

82

C. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah alat penunjang yang mencakup seperti sarana dan

prasarana juga dapat mempengeruhi implementasi kebijakan pengembangan

UMKM di Kabupaten Gowa terdapat beberapa factor dalam terwujudnya

peengembangan tersebut. Berikut hasil wawancara dari AR selaku kasubag

keuangan dan perencanaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa:

“Faktor pendukung yang menunjang pengembangan UMKM di

Kabupaten Gowa dari dinas koperasi dan UMKM menawarkan berupa

peningkatan teknologi tepat guna, lahan sertifikasi dan promosi produk

usaha (Hasil wawancara AR, 18 November 2019)”

Dalam pernyataan di atas menjelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini

dinas koperasi dan UMKM memberikan kesempatan untuk para pelaku usaha

untuk dapat mengembangkan usahanya serta mendapatkan kesempatan untuk

dipromosikan oleh pemerintah.

“Selain itu dibagian pemberdayaan UMKM memberikan kesempatan

juga kepada para pelaku usaha yang sudah terdaftar dan memiliki ijin

usaha dari kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Gowa dapat

mengikuti pelatihan juga pameran UKM yang diselenggarakan oleh

pemerintah Sulawesi Selatan. (Hasil wawancara dari NU 16 Oktober

2019)”

Pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk tetap menjamin dan menentukan

seberapa baik peranan pemerintah terhadap para pelaku usaha yang telah

diberikan modal berupa peningkatan teknologi dalam suatu usaha yang dijalankan

83

tersebut ini menjadi jaminan kedepannya dalam implementasi kebijakan

pengembangan oleh pemerintah.

“Tidak hanya itu kami pun melakukan pelatihan-pelatihan dasar berupa

bantuan untuk membuat proposal yang nantinya proposal itu akan

menjadi langkah awal dalam menerima bantuan-bantuan dari

pemerintah itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan pada saat

sosialisasi tokoh masyarakat dilibatkan untuk menyampaikan infomasi

yang berkaitan dengan program kedinasan kepada masyarakatnya

(Hasil wawancara NU 16 Oktober 2019)”

Dalam hal ini pemerintah selaku menjadi fasilitator terhadap para pelaku

usaha dan masyarakatnya, pemerintah pun berkerjasama dengan tokoh masyarakat

seperti kepada desa dan kepala kelurahan terkait untuk menyampaikan informasi

kepada para pelaku usaha dan masyarakatnya guna meratanya semua program

yang dijalankan pemerintah, dan banyak hal dilakukan pemerintah yang menjadi

factor pendukung berkembangnya usaha-usaha seperti halnya mengajari dan

membimbing pembuatan proposal.

“Sampai saat ini para pelaku usaha yang terdaftar dan memenuhi syarat

dapat diberikan bantuan berupa peningkatan teknologi dan promosi,

tahun ini ada 80 usaha yang diberikan secara Cuma-Cuma peralatan

yang telah mereka masukkan diproposal yang mereka setor, baik berupa

mesin jahit, alat kompressor, etalase toko, dan oven (Hasil wawancara

dari NU 16 Oktober 2019)”

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM

di Kabupaten Gowa mencakup beberapa factor seperti berikut.

“Faktor penghambat yang pertama biasanya dari segi komunikasi antara

pihak kedinasan dan para pelaku usaha dan juga pendataan yang belum

menyeluruh, system yang belum semua diketahui, adanya keraguan dan

kurangnya rasa ingin tahu dari para pelaku usaha (Hasil wawancara dari

AR 18 November)”

84

Dalam pernyataan di atas tentu saja komunikasi mungkin akan selalu

menjadi hal yang menjadi permasalahan dan juga pendataan dari pihak kedinasan

yang masih memakai cara lama padahal sekarang dapat era industry 4.0 yang

notabenenya hampir semua sudah tersentuh dengan media elektronik akan

menghambat dan tidak terjangkaunya ke setiap pelosok daerah. Juga dari para

pelaku usaha selalu saja keraguan menjadi akar permasalahan sehingga mereka

tidak tau akan hal-hal seperti itu.

“saya pribadi sampai saat ini belum mendapatkan sosialisasi atau

pemberutahuan tentang apapun yang beruhungan dengan UMKM baik

itu secara komunikasi langsung maupun media social ini dan karena

kurangnya komunikasi antara saya dengan pihak kedinasan menjadi

factor yang membuat lambatnya perbembangan usaha yang saya rintis

karna yang sangat saya butuhkan saat ini berupa modal dan peningkatan

teknologi. (Hasil wawancara dari MD 13 Oktober 2019)”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa gambaran

sebenarnya tentang bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak UMKM

akan bergerak lambat apabila tidak ada bantuan pihak kedua terkhususnya pihak

pemerintah, komunikasi menjadi hal yang sangat sering dikeluhkan dalam

pengimplementasian setiap program kerja pemerintah ini juga sangat berdampak

besar bagi perekonomian di daerah, yang menjadikan lambatnya proses

berkembangnya perekonomian.

“Juga saya sangat minim pengetahuan tentang bagaimana proses

pembukuan saya rasa ini juga salah satu factor penghabat untuk usaha

saya penigkatan aset dan promosi untuk usaha saya juga menjadi hal

yang penting untuk saat ini. (Hasil wawancara dari MD 13 Oktober

2019) ”

85

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembukuan dari 3

para pelaku usaha masih minim pengetahuan akan hal tersebut padahal ini adalah

salah satu cara untuk mengukur sampai mana usaha tersebut, ini juga sebenarnya

bias menjadi acuan untuk menentukan sikap dan target untuk kedepannya

.

86

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab

sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM di Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa, maka dapat disimpulkan bahwa:

Secara umum implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil

dan menengah (UMKM) merupakan program dari pemerintah yang bertujuan

untuk memfasilitasi atau mengembangkan usaha dari UMKM yang nantinya akan

berdampak kepada berkembangnya atau meningkatnya strata sosial masyarakat

dan juga perekonomian yang ada di suatu daerah. Implementasi kebijakan

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di dinas koperasi dan UMKM di

Kabupaten Gowa, terdapat beberapa indicator yang digunakan penulis mengetahui

bentuk pengimplementasian kebijakan pengembangan Model implementasi

kebijakan publik George C. Edward III (1990) Komunikasi, Sumber daya,

Disposisi dan Struktur birokrasi adapun sebagai berikut:

a. Komunikasi, pemerintah selalu melakukan sosialisasi semaksimaksimal

mungkin memberikan informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat dan

para pelaku usaha walaupun tidak semua berkesempatan untuk diberikan

sosialisasi tentunya, tapi itu sudah dibuktikan dari data setiap tahunnya

mulai dari tahun 2014-2018 yang mana menjadikan bertumbuhnya minat

masyarakat untuk mulai terjun ke dunia usaha dan industry. Walaupun

87

sebagian besar dari para pelaku usaha belum mencapai kualitas dan

kuantitas yang dibutuhkan saat ini, tapi pemerintah tidak pernah

menyerah dalam melakukan pelatihan-pelatihan dan pengembangan

kepada para pelaku usaha.

b. Sumber daya, pentingnya pemberian dan pengembangan/peningkatan

sumber daya baik itu dari segi modal, peningkatan teknologi, dan juga

promosi kepada setiap para pelaku usaha menjadi hal pokok yang terus-

menerus dimaksimalkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejateraan dan perekonomian daerah. Walaupun belum

semua yang dapat merasakannya ini juga disebabkan karena beberapa

factor seperti kurangmya minat dari para pelaku usaha itu sendiri,

kurangnya sumberdaya manusia di kedinasan dan daya jangkau dari

pihak kedinasan itu sendiri.

c. Disposisi, terkait dengan sikap dari para pelaksana yang akan

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait dengan

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di kabupaten

Gowa dalam hal ini seperti, pendataan administrasi dan persuratan

termasuk juga ijin usaha dan proposal untuk pengembangan kualitas

usaha, pemodalan berupa peningkatan teknologi, pelatihan juga

pembinaan dan promosi terhadap produk usaha atau jasa. Dalam hal ini

yang dimaksud adalah bagaimana sikap dari para pelaksana dalam

mengimplementasikan kebijakan yang nantinya tidak akan lagi

menimbulkan hambatan-hambatan yang berarti kedepannya. Para

88

pengusaha juga sangat terbantu dengan adanya program dari Bupati

Gowa yang diamanahkan kepada dinas koperasi dan UMKM Kabupaten

Gowa berupa pengembangan dan peningkatan teknologi, namun

ketidaktahuan dari para pengusaha tentang bagaimana system dari

program tersebut menimbulkan keraguan dan menghambat

berkembangnya usaha tersebut, juga dari segi pendataan yang masih

memakai system lama yaitu pendataan yang hanya harus dilakukan di

kedinasan, padahal saat ini media elektronik harusnya sangat membantu

dalam hal apapun.

d. Struktur birokrasi, untuk struktur birokrasi yang ada di Dinas Koperasi

dan UMKM di Kabupaten Gowa, pemerintah dalam hal ini pihak

kedinasan telah melakukan semaksimal mungkin untuk system

kepengurusuan untuk para pengusaha yang ingin mengurus hal-hal yang

berkaitan dengan tujuannya misalkan ingin mendaftarkan usahanya,

sudah ada seksi yang menangani itu jadi akan memudahkan dalam proses

kepengurusan tersebut.

e. Syarat pemberian bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) di Kabupaten Gowa.

1. Memiliki Rintisan Usaha

Individu yang memiliki rintisan usaha produktif dan/atau pelaku usaha

yang memiliki potensi mengembangkan usaha, dan usahanya telah berjalan

minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 3 (tiga) tahun. dibuktikan dengan foto

tempat usaha dari sisi jalan, tampak depan, dan ruangan dalam serta proses

89

produksi apabila ada. Dokumen di upload dalam bentuk PDF, dengan ukuran file

maksimal 3 MB.

2. Belum Pernah Menerima Bantuan Sejenis

Belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari Kementerian

Koperasi dan UKM yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang

bersangkutan, bermaterai 6000 dan ditanda tangani. Dokumen di upload dalam

bentuk PDF setelah ditandatangani, dengan ukuran file maksimal 3 MB;

3. Maksimal Berusia 45 Tahun

Calon penerima bantuan maksimal berusia 45 tahun pada saat mengajukan

proposal.

4. Pendidikan Minimal SLTP atau Sederajat

Calon wirausaha pemula minimal berpendidikan SLTP atau yang sederajat,

dibuktikan dengan Ijazah terakhir. Dokumen di upload dalam bentuk PDF, dengan

ukuran file maksimal 3 MB.

5. Memiliki Tanda Identitas (KTP)

Memiliki tanda identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih

berlaku. Dokumen di upload dalam bentuk PDF, dengan ukuran file maksimal 3

MB.

90

6. Memiliki legalitas Izin Usaha

Memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat

Keterangan Domisili Usaha dari Kantor Kelurahan setempat. Dokumen di upload

dalam bentuk PDF, dengan ukuran file maksimal 3 MB.

7. Memiliki NPWP

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama

calon penerima bantuan Dokumen di upload dalam bentuk PDF, dengan ukuran

file maksimal 3 MB.

8. Memiliki Sertifikat Pelatihan

Memiliki sertifikat pembekalan maksimal 2 (dua) tahun sebelum tahun

anggaran berjalan, yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber

Daya Manusia, dan/atau institusi/lembaga yang memiliki kompetensi dan

bekerjasama dengan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia. Dokumen di upload

dalam bentuk PDF, dengan ukuran file maksimal 3 MB.

9. Rekening Tabungan Aktif (Bank Pemerintah)

Memiliki rekening tabungan pada bank Pemerintah (BRI/BNI/Mandiri) yang

masih AKTIF atas nama Calon Penerima Bantuan. Dokumen di upload dalam

bentuk PDF, dengan ukuran file maksimal 3 MB.

91

10. Surat Rekomendasi SKPD Kabupaten/Kota

Masukkan surat rekomendasi SKPD dari dinas kabupaten/kota setempat yang

telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang membidangi Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. File di unggal dalam bentuk PDF maksimal

ukuran 4 MB.

11. Proposal Usaha

Masukkan proposal usaha yang diajukan untuk menjadi peserta bantuan

wirausaha pemula dalam bentuk PDF.

12. Surat Rekomendasi Rekomendasi Provinsi

13. Surat surat rekomendasi dari dinas provinsi setempat

Faktor pendukung dan factor penghambat implementasi kebijakan

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Gowa

yaitu: 1) Factor pendukung yaitu terlibatnya tokoh masyarakat, adanya surat ijin

usaha, pelatihan-pelatihan dan pameran sebagai media promosi untuk para

pengusaha. 2) Faktor penghambat yaitu kurangnya rasa ingin tahu dari para

pelaku usaha dan kreativitas yang rendah, system pendataan yang belum

ditingkatkan, belum meratanya sosialisasi dari pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, ada beberapa

saran penulis untuk dapat memaksimalkan implementasi kebijakan pengembangan

UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa, yaitu:

92

1. Memaksimalkan sosialisasi dan komunikasi dari pihak pemerintah dalam

hal ini pihak Dinas Koperasi dan UMKM kepada para pelaku usaha mikro,

kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Gowa. Namun sebenarnya

bukan cuman para pelaku usaha yang harus diberikan sosialisasi tentang

UMKM melainkan masyarakat awam pun harus ikut dilibatkan dan juga

para pelaku usaha dan tokoh masyarakat bisa menjadi mentor dan

perpanjangan tangan dari pemerintah itu sendiri.

2. Perluasan jangkauan dari pihak pemerintah pun sangat penting begitu juga

promosi harus terus dilakukan secara bertahap di produk barang atau jasa

yang digeluti di sector UMKM itu sendiri.

3. Pelatihan-pelatihan, pembinaan dan evaluasi juga harus terus

dimaksimalkan kepada para pelaku usaha di sector UMKM untuk

meningkatkan kualitas produk atau jasa untuk meningkatkan perekonomian

dan kesejaterahan di Kabupaten Gowa.

4. Melakukan peningkatan dibagian administrasi dan pendataan UMKM untuk

memudahkan pengurusan atau pun evaluasi terhadap setiap UMKM yang

ada di Kabupaten Gowa.

5. Memberikan pengetahuan yang lebih lagi kepada para pelaku usaha mikro,

kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Gowa terkait dengan proses

pembukuan dan target yang akan dicapai kedepannya.

93

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anderson, J. (1978). Public Policy. San Fransisco, W.H. Freeman and Company

Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004). Kebijakan public: formulasi, implementasi

dan evaluasi, Jakarta: Pancur siwah.

Hidayat, Wisnu Adi. (2007). Analisis kredit macet usaha mikro kecil dan

menengah di sentra konveksi ulujami Pemalang. Diss. Universitas Negeri

Semarang.

Prawirosentono, S. (2007). Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu

Abad 21 “Kiat Membangun Bisnis Kompetitif”. Jakarta: Bumi Aksara.

Primana, Ina. (2009). Menggerakkan sector riil UKM dan industry, Bandung,

Penerbit Alfabeta.

Rita C, Richey. Wayne A, Nelson. (1996). Developmental research: studies of

instructional design and development.

Rudjito. (2003). Strategi pengembangan UMKM berbasis Strategi Bisnis. Bogor

Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1979). The conditions of effective

implementation: A guide to accomplishing policy objectives. Policy

analysis

Tohar, M. (2001). Membuka usaha kecil. Yogyakarta, penerbit kanisius.

Winarno, Budi. (2005). Teori dan proses kebijakan public

94

Zulkarnain, (2006). Kewirausahaan strategi pemberdayaan usaha kecil menengah

dan penduduk miskin. Yogyakarta, penerbit adi cipta karya nusa.

Lain-lain

Adi, M. Kwartono. (2007). Jurnal UMKM, Vol 13. Akses 18 februari 2019

Anderson, “Implementation” 2003 dalam Fadillah Putra, paradigma kritis dalam

studi kebijakan public: pustaka pelajar. Akses 19 februari 2019

Databoks.katadata.co.id, jumlah penduduk tahun 2018, akses 18 februari 2019

Depkop.go.id, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia, akses 19 Februari 2019

Gowakab.go.id, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, akses 23 Februari 2019

Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008, tentang organisasi

dan tata kerja koperasi dan UMKM Kab. Gowa. Akses 23 Februari 2019

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1998, tentang pembinaan dan

pengembangan usaha kecil.akses 23 februari 2019

Pressman, dan Wildavsky. (1973). Implementasi, pramascita.wordpress.com,

akses 23 Februari 2019

Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, mengenai pemberdayaan UMKM. Akses

23 februari 2019

95

RIWAYAT HIDUP

MUH. QURRATUN A’YUN MUHIDDIN lahir di Ujung

Pandang pada tanggal 28 September 1997. Anak kedua dari

pasangan Drs. Harto Imayaduddin dan Drs. Suryani Thalib.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD

Inpres Ikip 1 pada tahun 2009, Kemudian melanjutkan

pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Unismuh Makassar, dan tamat

pada tahun 2012. Setelah tamat dari SMP Unismuh Makassar, penulis

melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Pallangga (SMAN 9 Gowa), dan tamat

pada tahun 2015. Pada tahun ini juga penulis melanjutkan pendidikannya

kejenjang yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dan

mengambil program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

politik. InsyaAllah pada tahun 2020 ini penulis akan menyelesaikan pendidikan

Strata Satu (S1) dan menyusun karya ilmiah yang berjudul ”Implementasi

Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa”.

96

LAMPIRAN

97