Skripsi heri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia partai politik merupakan bagian dari kehidupan politik

selama kurang lebih seratus tahun. Umumnya partai politik dianggap sebagai

sekelompok manusia terorganisir, yang anggotanya sedikit banyak mempunyai

orientasi nilai serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk

memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankanya guna menjalan kan

program yang telah ditetapkannya. Di Indonesia mengenal system multi partai,

sekalipun gejala partai tunggal dan dwi partai tidak asing dalam sejarah kita.

Namun, system yang berlaku ialah system yang berdasarkan system tiga

orsospal yang dapat dikatagorikan sebagai system multi partai dengan

dominasi satu partai.

Rakyat Indonesia di tahun 2009 akan menyelenggarakan pesta

demokrasi. Rakyat Indonesia akan memilih langsung calon pemimpinnya yang

baru, baik pemilihan langsung untuk memilih Calon Presiden dan Wakil

Presiden maupun pemilihan terhadap pemerintahan perwakilan rakyat dari

pusat hingga daerah. Untuk menggantikan rezim pemerintahan yang lama,

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu

pada Tahun 1999, 2004 dan 2009 dengan Partai-partai politik yang cukup

banyak jumlahnya (multipartai). Banyaknya jumlah partai politik pada masa itu

kemungkinan besar dikarenakan adanya Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 Pasal 28 Tentang Kemerdekaan

berserikat dan berkumpul. Hal inilah yang menyokong munculnya partai-

partai baru dalam pemilu. Hampir tidak ada halangan untuk terciptanya partai-

partai baru di Indonesia karena tidak ada batasan dari negara untuk itu.

Walaupun memang ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh oleh

partai politik seperti yang tertera dalam UU RI No. 31 tahun 2003 tentang

Partai Politik pada Bab II mengenai Pembentukan Partai Politik, yaitu terdapat

di pasal 2 :

(1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima

puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua

puluh satu) tahun dengan akta notaries

(2) Akta Notaris sebagaiana dimaksudkan pada ayat (1) harus memuat

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disertai kepengurusan tingkat

nasional.

(3) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada

Departemen kehakiman dengan syarat;

Memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-

Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan

perundang-undangan lainnya;

Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari

jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada

setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari

jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/ kota yang bersangkutan;

Memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar

partai politik lain; dan Mempunyai kantor tetap.

Dalam Pasal 3 :

(1) Departemen Kehakiman menerima pendaftaran pendirian Partai

Politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Pengesahan Partai Politik sebagai badan hukum dilakukan oleh Menteri

Kehakiman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Di dalam pemilihan umum, partai politik merupakan awal dari

tercapainya suatu kekuasaan. Seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi

anggota legislatif haruslah mempunyai partai politik agar ia dapat dipilih dalam

Pemilihan Umum. Menurut Ramsul Nababan (dalam Jurnal Kewarganegaraan :

103) , Partai Politik masih menjadi pintu utama terbukanya kekuasaan.

Menurut Robert Huckson yang dikutip oleh Ramsul Nababan (dalam Jurnal

Kewarganegaraan : 104) menyatakan bahwa partai politik adalah sebuah

kelompok masyarakat yang otonom yang ingin menguasai pemerintah dan

ingin menempatkan wakilnya di parlemen.

Partai politik merupakan wadah bagi warga negara untuk melakukan

partisipasi dalam bidang politik agar dapat mempengaruhi negara dalam setiap

pengambilan keputusan dan kebijakan publik agar tercapainya tujuan dan cita-

cita bersama negara tersebut. Melalui partai politik berbagai pendapat

masyarakat akan diteruskan kepada pemerintahan sehingga problematika yang

berada dalam masyarakat dapat teratasi. Jalannya pemerintahan akan sesuai

dengan apa yang diinginkan apabila muncul kesepakatan bersama. Sebelum

melakukan kesepakatan, terlebih dahulu akan dilakukan suatu proses yang

dinamakan musyawarah untuk menerima pendapat-pendapat atau pemikiran-

pemikiran yang sifatnya rasional maupun irasional yang selanjutnya akan

didiskusikan bersama apakah pemikiran tersebut dapat dipergunakan untuk

membuat kebijakan-kebijakan yang dilakukan ataukah hanya akan

menghambat jalannya perkembangan atau kemajuan negara tersebut. Melalui

musyawarah, setiap masalah pasti akan teratasi.tetapi jangan sampai

musyawarah tersebut menjadi wadah untuk pertikaian atau konflik yang akan

menghambat roda-roda tujuan negara.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi

sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia

yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik

dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan

kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai

politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat

mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas

demokrasi.

Fenomena buruknya kualitas wakil rakyat sepertinya masih menjadi

boomerang saat ini, Ada beberapa hal yang menjadi pemicu pemilu paling

buruk, yaitu sosialisasi program kerja konkrit dari para calon anggota legislatif

(caleg) untuk bagaimana mensejahterakan rakyat tidak tampak, mereka

bingung mau bicara apa karena merekapun tidak memiliki konsep berpikir

yang matang. Justru yang ada dalam benak para caleg dengan cara apapun

mereka harus terpilih sebagai anggota dewan.

Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengakomodasi dinamika dan

perkembangan para anggota partai politik dituntut dalam rangka meningkatkan

kualitasnya yang bersifat nasional dan modern, antara lain dapat ditempuh

melalui pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan

gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban,

meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan

kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melihat fenomena itu maka penulis berkeinginan mengangkat judul

pada skripsi ini “Upaya partai politik dalam meningkatkan kualitas wakilnya di

DPRD dan permasalahnya”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan tindak lanjut dari penemuan suatu

masalah dan perumusan masalah merupakan usaha untuk menyatakan secara

tertulis pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian.

Berdasarkan pada uraian diatas yang telah dikemukakan pada latar

belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola rekruitmen yang dilakukan oleh partai politik yang

bersangkutan ?

2. Upaya apa yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan kualitas

wakil-wakilnya ?

3. Faktor-faktor apa sajakah dalam meningkatkan kualitas wakil-wakilnya

pada anggota DPRD tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan satuan yang selaras dari perumusan masalah

dan manfaat penelitian. Secara umum, tujuan dan manfaat penelitian adalah

pernyataan jawaban atas yang ingin dilakukan pada penelitian tersebut.

1. Tujuan

a. Mengetahui pola rekruitmen yang dilakukan oleh partai politik yang

bersangkutan.

b. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam

meningkatkan kualitas wakil-wakilnya

c. Mengetahui faktor-faktor dalam meningkatkan kualitas wakil-wakilnya

pada anggota DPRD tersebut

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- Menunjukan secara ilmiah mengenai upaya partai politik dalam

rangka meningkatkan kualitas wakil-wakilnya di DPRD dalam

menghadapi pemilu 2009.

- Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu politik

untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer.

b. Manfaat Praktis

- Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam

memahami realitas partai politik dan pemilu.

- Memberikan informasi tentang pola rekruitmen politik dalam

menghadapi pemilu 2009.

- Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkaian teori yang mendasari topik

penelitian, kerangka teori ini merupakan kaedah input, proses dan output. Dan

kerangka teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Politik

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti

kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang

berarti warganegara,politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan

negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti

kewarganegaraan.

Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang

dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak

hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan

yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek

kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang,

budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah

politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public

goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Politik

menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan

kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).

Terdapat beberapa pengertian politik dari beberapa pakar, yaitu :

a. Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the State: “Ilmu

Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan

memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan

keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau

manifestasi pembangunannya.” (The science which is concerned with

the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its

conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations

its development).

b. Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics: “Ilmu Politik

mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang

akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan

warganegaranya serta dengan negara-negara lain.” (Political science is

the study of the state, its aims and purposes … the institutions by which

these are going to be realized, its relations with its individual members,

and other states …).

c. J. Barents dalam bukunya Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang

mempelajari kehidupan negara … yang merupakan bagian dari

kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu

dalam melaksanakan tugas-tugasnya.”

d. Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public Policy:

“Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan

kebijakan umum untuk seluruh masyarakat.” (Politics is collective

decision making or the making of public policies for an entire society).

e. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam buku Power Society: “Ilmu

Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”, dan

dalam buku Who gets What, When and How, Laswell menegaskan

bahwa “Politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan

bagaimana.”

f. W.A. Robson dalam buku The University Teaching of Social Sciences:

“Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, … yaitu sifat

hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus

perhatian seorang sarjana ilmu politik … tertuju pada perjuangan untuk

mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan

atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan

itu.” (Political science is concerned with the study of power in society

… its nature, basis, processes, scope and results. The focus of interest

of the political scientist … centres on the struggle to gain or retain

power, to exercise power of influence over other, or to resist that

exercise).

g. Karl W. Duetch dalam buku Politics and Government: How People

Decide Their Fate: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui

sarana umum.” (Politics is the making of decision by public means).

h. David Easton dalam buku The Political System: “Ilmu politik adalah

studi mengenai terbentuknya kebijakan umum.” Menurutnya

“Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang

memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh

suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan

kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas

kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

untuk suatu masyarakat.” (Political life concerns all those varieties of

activity that influence significantly the kind of authoritative policy

adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to

be participating in political life when our activity relates in some way

to the making and execution of policy for a society).

i. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa “Sifat terpenting dari bidang

politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota

masyarakat terhadap golongan lain. Dalam ilmu politik selalu ada

kekuasaan atau kekuatan.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa politik

(politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau

negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu

dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision

making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu

menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala

prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk

melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum

(public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution)

atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber (resources) yang ada. Untuk

bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki

kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan digunakan baik

untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang

mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat

meyakinkan (persuasive) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa

unsur paksaan, kebijakan itu hanya merupakan perumusan keinginan

(statement of intent) belaka.

2. Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta

atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik

adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota - anggotanya mempunyai

orientasi, nilai - nilai, dan cita - cita yang sama.(Budiarjo, 2006:160). Partai

politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan

lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta

kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

Ramlan Surbakti mendefinisikan partai secara lebih konkret dan

operasional dengan mentakan bahwa partai politik merupakan kelompok

anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan

dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan

mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan

alternatif kebijakan umum yang mereka susun (dalam Siagian,dkk., 2012 :

40).

Menurut UU No.2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang

bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,

bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.( UU No. 2 tahun 2011 ).

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi

yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama

dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan

negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah

mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna

mendapatkan eksistensi

Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik “sekelompok manusia

yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan

partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil

maupun materil kepada anggotanya”. ( (Budiarjo, 2006:160).)

Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah “ suatu

kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan

umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan –

jabatan. Menurut Ichlasul Amal partai politik merupakan satu keharusan

dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis.

(Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik diakses pada tanggal 10-02-2012)

Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan

memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan

kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana

suksesi kepemimpinan secara absah (legitimate) dan damai.

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis berusaha

menggambarkan kembali bahwa partai politik, sesungguhnya adalah

kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai orientasi sama yang

terbentuk dalam suatu wadah lembaga formal berdasar kepada ketentuan

konstitusi kelembagaan dan mengikuti sistem politik dan sistem pemilihan

yang ada.Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari

dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program–program yang

disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik

juga memiliki fungsi antara lain : (Budiharjo, 2000:163-164)

Dengan melihat gambaran mengenai partai politik tentunya dapat

disimpulkan bahwa salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat

kepada pemerintah adalah melalui partai politik, akan tetapi perlu

dimengerti bahwa partai politik itu merupakan organisasi yang ada dalam

suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan publik

dengan cara menempatkan para wakilnya untuk duduk didalam lembaga

negara.

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik,

partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara

yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Signmund Neumann

dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik

merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan

dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan

mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang

lebih luas. (2008,Http://Bimaaryasugiarto.Blogspot.Com/2008)

Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan

begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau

dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian

rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan

memanfaatkan. Segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan

dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih

mudah dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan,

dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa

teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang

dapat dipahami oleh pemerintah. Jadi proses komunikasi politik antara

pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui

partai politik.

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra

(image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan

lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi

manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan

menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat

memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang

berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup

yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal,

dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan

pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam

kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan

mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik

negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai

politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat

menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.

Partai politik manapun membutuhkan proses kaderisasi dalam

melanjutkan regenerasi kepemimpinan partainya, setiap anggota calon

kader harus mngikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian

setelah lulus seleksi, anggota tersebut harus mengikuti proses

pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka

pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti proses

pengkaderan, setiap calon kader akan mendapatkan pendidikan politik.

Melalui sistem kaderisasi tersebut ketua partai atau pengurus partai

mempunyai penilaian terhadap kader-kader yang nantinya akan

direkomendasikan untuk menjadi calon yang mewakili partainya dalam

lembaga legislatif melalui proses rapat pleno yang hanya dihadiri oleh

ketua partai dan pengurus partai.

Setelah itu yang menjadi kelanjutan dari dipilihnya calon

anggota legislatif yang bukan dari kader partai golkar akan

menimbulkan perpecahan dari partai itu sendiri karena akan berdampak

kecewanya para kader dan bahkan keluarnya kader dari partai golkar,

untuk mengatasi permasalahan tersebut partai golkar harus memiliki

strategi dalam menjaga kader-kader partainya agar tidak pindah kepartai

lainnya, yang menjadi indikator dari strategi partai golkar dalam

menjaga kader-kadernya agar tidak pindah ke partai lainnya adalah

dengan memberikan jabatan-jabatan yang strategis dan memberikan

insentif atau gaji.

3. Kualitas SDM

a. Pengertian Kualitas

1. Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 2005:10) menjelaskan bahwa

kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan

produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapan.

2. J.R. Evans dan W.M. Lindsay dalam buku The Management and

Control of Quality, Bahwa Kualitas dapat diartikan sebagai:

Kesempurnaan, Konsistensi, Menghilangkan kerugian, Kecepatan

pengiriman, Proses mengikuti prosedur dan kebijakan,

Menghasilkan produk yang baik dan berguna, Melakukan yang

benar dari awal, Memanjakan atau menyenangkan pelanggan dan

Pelayanan dan kepuasan total bagi pelanggan.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas

merupakan derajat atau tingkatan karakteristik yang melekat pada

produk yang mencukupi persyratan atau keinginan. Arti

derajat/tingkatan menandahkan bahwah selalu terdapat peningkatan

setiap saat. sedangkan , karakteristik pada istilah tersebut berarti hal-hal

yang dimilk produk,yang dapat terdiri dari berbagai macam.

Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai

penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah

tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah

memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun memperoleh

pekerjaan.

SDM secara makro berarti juga penduduk yang berada dalam usia

produktif, meskipun karena berbagai sebab dan/atau masalah masih

terdapat yang belum produktif karena belum memasuki lapangan kerja

yang terdapat di masyarakatnya.

SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang

yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut

personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.

b. Pengertian Kualitas SDM

Kualitas SDM harus selalu ditingkatkan melalui pelatihan dan

pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas

kesejahteraan karyawan. Semua ini sesuai dengan peranan dan tugas

manusiasebagai khalifah di muka bumi ini yang mengemban tugas

untukmemelihara dan mengembangkan alam ini dengan sebaik baiknya.

Ada baberapa pendapat yang dipaparkan oleh para ahli tentang

pengertian dari kualitas sumberdaya manusia.

1. Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya yang berjudul

“Pengembangan Sumber Daya Manusia”, beliau mengatakan bahwa

:“Kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut dua aspek yaitu

aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fasik)

yang menyangkaut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan”.

2. M. Dawam Raharjo dalam bukunya yang berjudul “ Intelektual,

Inteligensia dan prilaku politik bangsa”, beliau mengatakan bahwa

yang dimaksud kualitas sumberdaya manusia adalah: “Kualitas

sumber daya manusia itu tidak hanya ditentukan oleh aspek

keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga

ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman

atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang

dimilikinya”.Dan beliau juga mengatakan bahwa aspek biologi juga

memiliki peran dan arti penting bagi peningktan kualitas sumber

dayamanusia. Dengan pengertian yang dikemukankan oleh para ahli

di atas,maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

kualitas sumberdaya manusia adalah sumber daya manusia yang

memenuhi kriteria kualitas fisik (kesehatan) dan kualitas intelektual

(pengetahuan danketerampilan).

E. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan dasar pemikiran pada penelitian yang

dirumuskan dari fakta-fakta, observasi dan tinjauan pustaka. Adapun batasan

konsep-konsep yang perlu dijelaskan yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

a. Partai Politik

Partai politik adalah wadah bagi warga negara untuk melakukan partisipasi

dalam bidang politik agar dapat mempengaruhi negara dalam setiap

pengambilan keputusan dan kebijakan publik agar tercapainya tujuan dan

cita-cita bersama negara tersebut.

b. Kualitas

Kualitas merupakan suatu kondisi yang diharapkan dinamis dan

berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan-harapan yang

ditempuh.

F. Pokok Pokok Penelitian

Pokok-pokok penelitian merupakan definisi secara terperinci dari

konsep-konsep yang telah diuraikan di atas. Salah satu fungsinya yaitu untuk

memberi petunjuk bagaimana suatu variabel yang diteliti itu dapat diukur

dengan indikator-indikatornya. Adapun indikator-indikator dalam penelitian

adalah sebagai berikut:

1. Partai politik, dengan indikator: pendekatan partai politik dengan

konstituen, politik uang,

2. Kualitas, dengan indikator loyalitas terhadap partai, empaty pada partai.

G. Metode Penelitian

Sugiyono (2009:6) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan,

dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan

mengantisipasi masalah.

1. Tipe Penelitian

Untuk menghindari kekaburan dalam pelaksanaan, maka perlu diketahui

tipe penelitian yang akan diambil sesuai dengan permasalahannya. Adapun

penelitian yang ada pada umumnya dapat digolongkan kedalam penelitian:

a. Penelitian Eksploler (eksporatif) yang bersifat menjelajah bertujuan

untuk memperdalam pengetahuan suatu gejala tertentu atau mendapat

ide-ide baru mengenai gejala-gejala itu dengan maksud untuk

mendapatkan penemuan masalah secara lebih terperinci atau untuk

mengembangkan hipotesis.

b. Penelitian Diskriptif yang bersifat menggambarkan, menurut bukunya

Prof. Dr. Sugiono adalah Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independen) tanpa

membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu

dengan variabel yang lain.

c. Penelitian Asosiatif atau Hubungan adalah merupakan penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Sedangkan metode Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Dr.

Lexy Moloeng, MA 2006:3) didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang

lain dan perilaku yang dapat diamati.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian

diskriptif, yaitu hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang sedang

berlangsung. Hal itu sejalan dengan pendapat Moh. Nazar, dalam bukunya

yang berjudul Metode Penelitian Sosial yang mendefinisikan metode

deskriptif sebagai berikut:

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat diskriptif, gambaran/ lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat

serta hubungan antara fenomena yang diselediki” (Nazar, 2009:3).

Metode penelitian deskriptif menjelaskan keadaan atau

menggambarkan subyek atau obyek sasaran yang harus diteliti dan diambil

datanya sehingga dapat membantu dalam penelitian ini. Sehingga untuk

kedepannya memudahkan penulis dalam pelaporannya.

Dari uraian diatas penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif

dengan metode kualitatif dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis

lebih dalam mengenai upaya-upaya partai politik dalam meningkatkan

kualitas wakil-wakilnya di DPRD dan permasalahannya di kabupaten Tegal.

2. Sumber Informan

Sumber Informasi dalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku

yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Proses pemilihan

informan tidak mengacu pada banyaknya jumlah informan yang akan dipilih

namun lebih kepada kedalaman informasi yang diperoleh peneliti.

Pengertian informan menurut Maleong (2001:90) yaitu orang yang

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar

penelitian. Persyaratan yang diperlukan dalam memilih dan menentukan

seorang informan adalah ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan,

suka berbicara dan masyarakat yang menerima dengan program tersebut

serta masyarakat yang secara nyata menolak program tersebut. Usaha unutk

menemukan informan dapat dilakukan dengan cara : (1) melalui keterangan

orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintahan) maupun informal

(orang/badan, masyarakat seperti tokoh masyarakat).

Dalam penelitian ini orang yang dijadikan informan adalah anggota

partai politik, tim sukses, tokoh masyarakat 4 desa di Kecamatan Slawi,

seperti :

a. Desa Slawi kulon : 5 orang

b. Desa Kagok : 5 orang

c. Desa Dukuhsalam : 5 orang

d. Desa Slawi wetan : 5 orang

Jumlah :20 orang

3. Instrumen Penelitian

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian

yaitu kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan

kualitas pengumpulan data. Dalam hal instrumen penelitian kualitatif,

Nasution (1988) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum memiliki

bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala

sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain

dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”

Karena masalah dalam penelitian kualitatif belum fokus dan jelas maka

instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Namun bisa menggunakan

instrumen tambahan atau instrumen lain melalui penyebaran angket atau

questionare, dokumentasi, fotografer, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan `Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling stategis

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan

(sumber utama). Dalam penelitian ini data primer bersumber dari:

1) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan

secara langsung kelapangan atau objek penelitian dan melakukan

pencatatan terhadap data-data yang ada hubungannya dengan analisi

kecenderungan perilaku pemilih dalam pemilukada bupati Tegal

periode 2013-2018.

2) Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui pemberian pertanyaan-

pertanyaan secara langsung kepada sampel terpilih, guna

mendapatkan jawaban langsung yang mendukung pemecahan

masalah dalam penelitian ini. Yaitu wawancara langsung dengan

pihak-pihak terkait dengan penelitian ini seperti anggota masyarakat

yang sudah memiliki hak pilih khususnya di Kecamatan Slawi

Kabupaten Tegal.

3) Dokumentasi

Menurut Komarudin (2006:62) kata dokumen berasal dari

bahasa Latin, documentium, pelajaran, sesuatu yang berisi

pelajaran, teladan, peringatan, surat bukti. Diartikan sebagai

sesuatu yang memberikan bukti-bukti. Dokumen dipergunakan

sebagai alat bukti atau bahan untuk mendukung suatu informasi,

penjelasan atau argumen.

Metode dokumen dalam penelitian ini dipergunakan

untuk mendapatkan data-data tertulis, seperti: daftar nama

responden, nama partai politik, tata tertib anggota partai, dan daftar-

daftar lainnya. Dokumen tersebut akan dipergunakan sebagai bahan

informasi terkait data penelitian.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari

sumber utama. Data ini diperoleh melalui:

1) Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang relevan

dengan masalah penelitian, melalui: buku-buku, majalah, surat kabar

dan literatur-literatur dan internet yang berkaitan dengan masalah

partai politik dan permasalahnnya.

2) Dokumentasi, yaitu telaah pada dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan masalah perilaku pemilih.

5. Teknik Analisa Data

Dalam pemelitian ini teknis analisi data yang digunakan adalah model

analisis interaksi diman komponen reduksi data dan sajian data dilakukan

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka

tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan)

berinteraksi. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yaitu :

a. Reduksi Data

1) Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan

data yang mirip sama.

2) Data itu kemudian diorganisasikan unutk mendapat kesimpulan data

sebagai bahan penyajian data.

b. Penyajian data, setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan

dalam uraian-uraian naratif.

c. Penarikan kesimmpulan/verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Skema analisis data menurut Miles and Huberman dikutip

Mungin, Burhan (2003:56) digambarkan sebagai berikut:

Pengumpulan

data

Reduksi data

Penyajian data

Simpulan verifikasi

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No Kegiatan Waktu Penelitian 2014 (dalam mingguan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Penyusunan proposal skripsi

2 Mengajukan bimbingan skripsi

3 Pengambilan data

4 Pengolahan data

5 Penyusunan skripsi

6 Melaporkan hasil penelitian

Keterangan :

1. Penyusunan proposal skripsi dilaksanakan 3 (tiga) minggu

2. Mengajukan bimbingan skripsi dilaksanakan 3 (tiga) minggu

3. Pengambilan data dilaksanakan 3 (tiga) minggu

4. Pengolahan data dilaksanakan 3 (tiga) minggu

5. Penyusunan skripsi dilaksanakan selama 5 (lima) minggu

6. Melaporkan hasil penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) minggu

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fungsi Partai Politik

1. Sosialisasi politik

Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik adalah sebagai

wadah atau tempat untuk memperkenalkan budaya politik atau tempat

pendidikan politik bagi warga masyarakat sehingga dapat menumbuhkan

sikap dan kesadaran masyarakat sebagai anggota warga negara dan partisan

politik yang turut berperan aktif dalam perkembangan politik di negaranya.

Sampai saat ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa partai

politik untuk mensosialisasikan politik kepada masyarakat, contoh yang

dilakukan salah satu partai politik di Indonesia yaitu partai PDIP, partai

PDIP melakukan beberapa kegiatan yang di prioritaskan kepada tiga

prioritas pendidikan politik utama yaitu:

1. Kader Partai, PDIP melakukan pendidikan politik kepada para kadernya

yang aktif dalam pengusungan bupati, walikota, dan sebagainya

2. Anggota Partai, PDIP melakukan pendidikan politik kepada anggota

partai hampir sama seperti kader partai yang aktif dalam pengusungan

bupati, walikota, dan sebagainya.

3. Masyarakat, kegiatan pendidikan PDIP kepada masyarakat lebih kepada

dengan cara merekrut masa, terlihat pada setiap kampanye yang

diadakan, masa dalam hal ini dipersiapkan untuk mendukung partai besar

ini. Demikian juga dengan partai-partai yang lainya mereka mempunyai

strategi masing-masing untuk memperkenalkan politik kepada

masyarakat akan tetapi semuanya memiliki persamaan yaitu upaya untuk

mendapatkan simpati atau dukungan yang aktif dari masyarakat.

2. Rekrutmen Politik

Fungsi partai sebagai rekrutmen politik adalah untuk melaksanakan

rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya untuk

memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib

rakyat untuk mensejahtrakan dan menjamin keamanan dan kenyamanan

hidup bagi setiap warga negara. Sistem perekrutan tersebut biasanya

dilaksanakan melalui seleksi, pemilihan, dan pengangkatan seseorang atau

sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem

politik pada umumnya, dan pemerintahan secara khusus. Namun sampai

saat ini proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan,

dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif.

Proses penyiapan kader juga tidak sistematik dan tidak berkesinambungan.

Pembinaan terhadap kadernya lebih inten hanya pada saat menjelang adanya

event-event politik dan masih di dominasi oleh kekuatan-kekuatan di luar

partai politik.

Berikut ini adalah penjelasan dari parpol PDIP tentang tata cara

pemilihan kader, yang merupakan salah satu partai politik yang cukup besar

di Indonesia partisipasi politik PDIP merekrut individu-individu yang

kompeten serta berpengalaman atau dianggap mampu dalam mengemban

tugas kepartaian, serta menjunjung tinggi nilai nasionalis yang demikian

kental pada tubuh partai ini. Atau dengan kata lain, mencari dan mengajak

orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai

anggota partai. sehingga partai juga turut memperluas partisipasi politik.

Dikutip dari salah satu media, Pramono Agung menjelaskan bahwa tidak

ada calon nama untuk pengajuan calon menteri dalam kabinet Indonesia

Bersatu Jilid Dua. “PDI Perjuangan tidak pernah memiliki budaya untuk

mengusulkan nama”. Untuk memilih ketua umum mulai dari tingkat cabang.

Mereka memutuskan dalam konferensi cabang, untuk menentukan calon

ketua umum yang diusung cabang yang bersangkutan. Sejak itu, proses

dilanjutkan di konferensi daerah yang berlangsung di tingkat provinsi.

Sistem yang dianut partai bukanlah keputusan perorangan sebagai

perwakilan, melainkan keputusan bersama di tingkat cabang ataupun

provinsi.

Namun pada kenyataanya tetap saja pada kenyataanya calon yang

diusung oleh partai ini belum tentu pilihan dari rakyat, akan tetapi selama

calon yang diusung kompeten dan perduli terhadap rakyat itu tidak perlu

dirisaukan.

3. Partisipasi Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana partisipasi politik tapi sebelum

dijelaskan fungsinya sebaiknya kita mengetahui dahulu penjelasan mengenai

partisipasi politik itu sendiri partisipasi politik merupakan faktor terpenting

dalam suatu pengambilan keputusan, karena tanpa partisipasi politik keputusan

yang di buat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian

sebelum mengetahui partisipasi politik akan dijelaskan terlebih dahulu tentang

definisi partisipasi. Partisipasi yang di kutip dari buku “Pengantar Ilmu

Pemerintahan” mengatakan bahwa: “Partisipasi adalah penentuan sikap dan

keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya,

sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta

dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap

pertanggungjawaban bersama” (Syafii, 2001). Dari definisi diatas dapat di

simpulkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan individu dalam situasi dan

kondisi organisasinya. Keterlibatan tersebut dapat mendorong individu untuk

berperan serta. Sedangkan definisi partisipasi politik sebagai berikut:

“kegiatan warga negara (private citizen) yang bertujuan mempengaruhu

pengambilan keputusan oleh pemerintah” (Huntington dan Joan Nelson, 1994).

Maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang tidak

terikat, tujuanya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh

pemerintah. Selanjutnya definisi partisipasi politik yang ada dalam buku

“Pengantar Sosiologi Politik” sebagai berikut: “Partisipasi politik adalah

keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tinglatan di dalam sistem

politik” (Rush dan Althoff, 1997). Berdasarkan definisi tersebut merupakan

keterlibatan individu dalam suatu organisasi partai politik. Keterlibatan

tersebut terbagi atas berbagai macam tingkatan. Definisi partisipasi politik

dalam buku “Partisipasi dan Partai Politik” di definisikan sebagai berikut :

“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk

ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih

pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi

kebijakan pemerintah (public policy)”(Budiardjo, 1981). Berdasarkan

pengertian-pengertian diatas kegiatan partisipasi politik meliputi kegiatan

seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum,

menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan

hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari keseluruhan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi partai

politik sebagai sarana partisipasi politik adalah partai politik dijadikan sebagai

salah satu wadah untuk menampung hasrat atau keinginan masyarakat untuk

berperan aktif dalam kegiatan politik seperti ikut serta dalam proses

pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan secara langsung

ataupun tidak langsung mempengaruhi pembuatan atau pelaksanaan kebijakan

pemerintah.

(http://jeckprodeswijaya.blogspot.com/2013/06/fungsi-partai-politik_30.html)

4. Komunikasi Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik adalah sebagai

sarana untuk menyampaikan beragam aspirasi masyarakat dan menekan

kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi

wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest

aggregation) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur

(interest articulation). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut

menjadi suatu usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah agar

menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas membantu

sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi

berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan

kondisi dimasyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam

pendapat dan aspirasi yang berkembang sehingga akan timbul berbagai

macam pendapat yang apabila tidak di tampung akan menyebabkan pendapat

atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan satu sama lain

disinilah peran partai politik untuk memperkecil perbedaan tersebut. Dalam

menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara

(broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas). Kadang-kadang

juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat

pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai “pengeras suara”.

Berikut ini hubungan komunikasi politik menurut salah satu ahli, menurut

Sigmund Neumann dalam hubunganya dengan komunikasi politik, “partai

politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-

kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang

mengaitkanya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih

luas”.

Kesimpulan dari penjelasan diatas mengenai fungsi partai politik sebagai

sarana komunikasi politik, adalah sebagai sarana untuk menyampaikan

berbagai aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat

dimasyarakat, sebagai wadah pemersatu ide, dan penyampai aspirasi kepada

pemerintah. Partai politik juga seperti halnya yang dikatakan oleh Sigmund

merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan

ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkanya

dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Akan tetapi sering terjadi gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi politik

ini, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mengasilkan informasi yang berat

sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam

masyarakat. misinformasi semacam itu menghambat berkembangya kehidupan

politik yang sehat.

E. Pengatur Konflik

Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik yaitu peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya atau sekurang-kurangya dapat

menekan seminimal mungkin konflik yang terjadi di dalam masyarakat. karena potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, baik dalam segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun

agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keankaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan

dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Pada tatanan yang lain dapat dilihat pendapat dari seorang ahli Arend Lijphart (1968). Menurut Lijphart: perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat masa bawah

dapat diatasi oleh kerja sama antar elite-elite politik. (segmented or subcultural cleavages at the mass level could be overcome by elite cooperation). Dalam

konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik. Dapat disimpulkan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan

oganisasional antara warga negara dengan pemerintahanya, selain itu partai politik juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam dan

berkembang di berbagai kelompok masyarakat yang dapat mengatur atau menekan kemungkinan terjadi konflik, akan tetapi di pihak lain masih dapat kita lihat bahwa sering kali partai politik malahan mempertajam pertentangan yang

ada. Dan jika hal ini terjadi dalam suatu masyarakat yang rendah kadar consensus nasionalnya, peran semacam ini dapat membahayakan stabilitas politik.

F. Kontrol Politik

Fungsi patai sebagai agen kontrol politik partai politik berperan untuk

menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau peleksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Disini partai politik bertugas

sebagai pengawas pemerintah dan meninjau jalanya pemerintahan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya dan juga membantu menyampaikan aspirasi masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh

pemerintah. Terdapat dua meknisme dalam menyampaikan sikap kritis terhadap pemerintah: pertama sikap kritis yang disalurkan dan di cerminkan oleh wakil-

wakil partai politik yang terdapat dalam lembaga legislative. Lembaga legislative ini mempunyai beberapa fungsi, bisa sebagai partner pemerintah, dan sekaligus mengusulkan rancangan undang-undang yang akan diimplemantasikan

pemerintah. Ketika partai politik melihat ketidakberesan dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat, mereka dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang

dapat mengubahnya. Pada kenyataannya, hal ini tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan, mengingat pola pengambilan keputusan yang sangat kompleks dan kerap terjadi negosiasi politik antarfraksi. Kedua, partai politik dapat

menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya dengan jalan diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. Bisa juga

dilakukan dialog dengan media massa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik.

Kesimpulanya partai politik berperan sebagai wakil dari masyrakat untuk mengawasi jalanya pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik dan sebagai mana mestinya, juga berperan dalam penyalur aspirasi masyarakat yang

disampaikan kepada pemerintah untuk bisa mempengaruhi kebijakan yang akan diambil pemerintah benar-benar sesuai dan sejalan dengan keinginan rakyat.

Akan tetapi masih bisa kita lihat bahwa fungsi partai politik sebagai sarana memperjuangkan kepentingan politik, dalam hal ini dipergunakn sebagai jembatan

untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan politik individu. Negara Indonesia sekarang menganut sistem multipartai, dengan adanya sistem tersebut maka

sistem pemerintahan yang berkuasa adalah pemerintah yang berdasarkan koalisi beberapa partai karena sulitnya mencari partai yang memiliki suara mayoritas. Fungsi dan kedudukan pemerintah dalam kedudukan sistem kepartaian Indonesia

sudah banyak berubah sejak adanya reformasi di Indonesia. Pada mulanya Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin, pemerintah berfungsi sebagai

“pengayom” semua partai yang ada dalam artian pemerintah yang mengatur keberadaan partai tersebut dan partai yang adapun sudah di tentukan 2 yang mengakomodir golongan keagamaan (PPP) dan (PDI), sedangkan masyarakat

yang tidak masuk kedua partai itu masuk kedalam Golongan Karya (GOLKAR). Partai dalam hal ini mendukung semua kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh

pemerintah yang sesuai dengan Repelita. Semenjak adanya kebebasan berserikat dan berpolitik, banyak partai-partai baru yang bermunculan hal ini juga sedikit

banyak mengubah kedudukan dan fungsi dari negara. Dengan adanya banyak

patai pemerintah yang terbentuk karena koalisi tidak bisa sepenuhnya menjadi “pengayom” yang netral bagi partai-partai. Disisi lain pemerintah haruslah bersikap netral sebagai Pembina dari semua partai yang ada. Namun disisi lain hal

ini sulit dilakukan karena banyaknya kepentingan yang bermain. Dalam hal ini hubungan pemerintah dengan partai politik menjadi hubungan timbale balik dan

saling membutuhkan. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi sistem kepartaian

Indonesia saat ini pemerintah tidak bisa sepenuhnya menjadi pengayom semua partai politik karena banyak partai di Indonesia sehingga sulit untuk mendapatkan

suara mayoritas sehingga sulit untuk mencapai kenetralan pemerintah terhadap partai-partai politik karena saling membutuhkan disisi lain hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintah saat tumbuhnya berbagai kepentingan

individu. karena pemerintah membutuhkan koalisi dari partai-partai politik tersebut.

BAB III

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

i. Gambaran umum Kabupaten Tegal,

ii. Keadaan geografis

iii. Demografi

iv. Keadaan Politik di Kabupaten Tegal.

BAB IV

UPAYA PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS

WAKILNYA DI DPRD DAN PERMASALAHANNYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar. 2006. Pencitraan dalam politik. Jakarta: Pustaka Indonesia

Ari Pradhanawati & Tri Cahyo Utomo. Pemilu dan Demokrasi. Semarang: JalanMata

Arikunto, Suharsimi, 1992 Prosedur Penelitian, Jakarta Reneka Cipta

Agustino, Leo, 2009, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Budiarjo, Miriam, 1998, Partisipasi dan Partai Politik, Yayan Obor Indonesia,

Jakarta

Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama Ari Pradhanawati & Tri Cahyo Utomo. 2008. Pemilu dan Demokrasi. Semarang:

JalanMata

Komarudin. 2006. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press (GP.Press).

Mahi M. Hikmat, 2010. Komunikasi Politik (Teori dan Praktik). Bandung. SR. Media.

M.A, Zamroni,. 2001.Pendidikan Untuk Demokrasi. Yogyakarta : Bigraf

Publishing

Miriam Budiarjo, 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Mahfud, Mohammad, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta, Pustaka : Rineka cipta

Rauf, Maswadi. 2000. Book Review Teori-Teori Politik. Jakarta: Pascasarjana

Ilmu Politik. UI.

Suprihatini, Amin. 2008. Partai Politik di Indonesia. Klaten: Cempaka Putih

Setioyo, Budi. 2008. Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan

Umum. Jakarta: AdGoal.com Winarno, Surachmad, 1994, Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode,

Teknik, Bandung, Tarsito,

Sumber Internet Asshofi, Agil (http://agil-asshofie.blogspot.com/2012/07/sosialisasi-politik.html)

dijadikan referensi pada Senin, 6 Mei 2013

(pkndisma.blogspot.com/2013/03/apakah-fungsi-partai-politik-di.html)dijadikan referensi pada Senin, 6 Mei 2013

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pemilihan Umum

Sumber Jurnal dan Diktat

Halking dan Mukmin. 2013. Sistem Politik Indonesia. Medan : Unimed

Siagian, Marasat,dkk. 2012. Pendidikan Politik. Medan : Unimed

Husin, Suady.2012. Ilmu Kewarganegaraan Civics. Medan : Unimed

Nababan, Ramsul. 2009. Reformasi Kepartaian di Indonesia. Medan : Jurnal

Kewarganegaraan Volume 17 No. 02, November 2011