Top Banner
PENYELESAIAN KASUS MUNASAKHAH DAN AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 684/Pdt.G/2018/PA.JP) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh : MUHAMMAD SYAHRUL RAMDHANI NIM : 11150440000110 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2019 M
110

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Feb 07, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

PENYELESAIAN KASUS MUNASAKHAH DAN AHLI WARIS PENGGANTI

PERSPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Putusan No. 684/Pdt.G/2018/PA.JP)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

MUHAMMAD SYAHRUL RAMDHANI

NIM : 11150440000110

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019 M

Page 2: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 3: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 4: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 5: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

ABSTRAK

Muhammad Syahrul Ramdhani; NIM 11150440000110; PENYELESAIAN KASUS MUNASAKHAH DAN AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 684/Pdt.G/2018/PA.JP). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019 Masehi / 1440 Hijriah.(xii halaman + 64 halaman + 33 halaman).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar norma hukum apa yang digunakan dalam penyelesaian kewarisan munasakhah, dan penyelesaian kewarisan ahli waris pengganti, serta pertimbangan hukum hakim pada penetapan ahli waris putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat..

Untuk menjawab permasalahan perselisihan tersebut, dilakukanlah penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif dan didukung oleh studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah normatif doktriner. Sumber-sumber data yaitu Putusan Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP, peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, yang secara langsung maupun tidak langsung membicarakan persoalan yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, sementara metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deduktif.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam Putusan Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP, hakim sudah tepat dan benar dalam memutus dan mengadili perkara munasakhah yaitu pada munasakhah tingkat kedua yakni memasukkan istri, suami, dan anak-anak menjadi ahli waris dari Bapak dan Ibu Pewaris (saudara-saudari sebapak pewaris) yang telah meninggal dunia, sebagaimana sudah sesuai dengan ketentuan dari fiqh Islam. Pada Putusan tahun 2018 ini, jika melihat dari ketentuan fiqh Islam, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris seharusnya terhalang atau terhijab oleh saudara-saudari sebapak pewaris, dan seharusnya hakim tidak memasukkannya menjadi ahli waris dari pewaris yakni anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris yang sudah meninggal lebih duhulu. Tetapi pada Putusan tahun 2018 ini, hakim melakukan ijtihad hukum dalam memutus dan mengadili kasus ahli waris pengganti karena memasukkan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris yang meninggal lebih dahulu, dasar hukumnya Pasal 185 dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata kunci : Munasakhah, Ahli Waris Pengganti, Putusan Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP.

Pembimbing : Sri Hidayati, M.Ag.

Daftar Pustaka : 1981-2019

iv

Page 6: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yaitu Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para tabi-tabi’in atau para sahabat dan orang-orang yang masih istiqomah pada ajarannya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam menyelesaikan pendidikannya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat petunjuk atau arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat :

1. Orang tuaku tercinta Bapak H. Jupri dan ( Almarhumah ) Ibu Hj. Liah serta Nenekku tercinta Hj. Amah terkasih, yang telah mencurahkan kasih sayang kepada penulis, tak henti-hentinya memberikan nasehat, dukungan atau support baik moril maupun materil yang tak terhingga, motivasi serta do’a-do’a yang tak pernah lelah dipanjatkan kepada-Mu untuk penulis, dan memberikan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 (S1) ini.

2. Ibu Prof. Dr. Amany Burhanudin Umar Lubis, Lc. M.A. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Ibu Dr. Mesraini,S.H., M.Ag., dan Bapak Ahmad Chairul Hadi, M.A. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih sudah membantu mempermudah mahasiswa/i nya untuk berproses, semoga sehat wal afiat selalu aamiin.

5. Ibu Sri Hidayati, M.Ag., Dosen Pembimbing yang sungguh luar biasa, terbaik, senantiasa ikhlas meluangkan waktunya untuk member arahan, dan koreksi. Terima kasih Ibu atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada saya hingga terselesaikannya skirpsi ini, semoga sehat wal afiat selalu Ibu aamiin.

6. Bapak Dr. Moh. Ali Wafa, M.Ag., Dosen Penasihat Akademik yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan saran bagi penulis hingga terselesaikan skripsi ini.

v

Page 7: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

7. Para Dosen Penguji Ibu Siti Hanna, M.A., Ibu. Dr. Mesraini, S.H., M.Ag., yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun.

8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, serta Karyawan-karyawan, dan Staff Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas, yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Drs. H. Moch. Sukkri, S.H M.H, hakim dan panitera bapak-ibu Drs. Naim, S.H, Dra. Alia Al Hasna, M.H, Drs. H. Akar, S.H, Milhani Affani Istiqlal, S.H, Dra. Hj. Ernida Basry, M.H, Dra. Hj. Hafsah, S.H, Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I M.H, beserta pihak-pihak terkait yang telah membantu memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi.

10. Kakak-kakakku yang tercinta Muhammad Mahdi Fajri, S.KM., Khoirun Nisa, S.KM., yang telah mencurahkan kasih sayang kepada penulis, tak henti-hentinya memberikan nasehat, dukungan atau support baik moril maupun materil yang tak terhingga, motivasi serta do’a-do’a yang tak pernah lelah dipanjatkan kepada-Mu untuk penulis, memberikan semangat kepada penulis hingga penulis. Dan Adik-adikku Muhammad Hafidz Al-Qodri, dan Lubna Talita Ufairah, serta seluruh keluarga besarku yang selalu mendo’akan dan member semangat kepada penulis dalam menimba ilmu untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) ini.

11. Teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga angkatan 2015 / (C), Alumni MAN 11 JAKARTA 2015, Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi, Himpunan Mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga 2018, teman-teman pengabdian KKN Singgah 2018, dan teman-teman Dompet Dhuafa Ramadhan 2019. Serta semua teman-teman yang mau atau sedang menyusun skripsi, SEMANGATTT! Semoga dipermudah dan dilancarkan prosesnya oleh Allah Subhana Wa Ta’ala.

12. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan Terima kasih.

Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala penulis berharap dan berdo’a agar beliau-beliau mendapat keberkahan dan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan sebaik-baik balasan. Aamiin… Sebagai akhir kata, penulis panjatkan do’a semoga skripsi ini bermanfaat terkhusus bagi penulis serta bagi para pembaca umumnya. Aamiin… Yaa Rabbal Alamin…..

Jakarta, 8 November 2019

M. SYAHRUL RAMDHANI

vi

Page 8: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan terutama bagi mereka yang dalam teks karya tulisnya ingin menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup masih penggunaannya terbatas.

a. Padanan Aksara Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin :

Huruf Arab

Huruf Latin

Keterangan

ا

Tidak Dilambangkan

ب

B

Be

ت

T

Te

ث

Ts

Te dan es

ج

J

Je

ح

H

H dengan garis bawah

خ

Kh

Ka dan Ha

د

D

De

ذ

Dz

De dan zet

ر

R

Er

ز

Z

Zet

س

S

Es

vii

Page 9: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

ش

Sy

Es dan Ye

ص

S

Es dengan garis bawah

ض

D

De dengan garis bawah

ط

T

Te dengan garis bawah

ظ

Z

Zet dengan garis bawah

ع

Koma terbalik diatas hadap kanan

غ

Gh

Ge dan Ha

ف

F

Ef

ق

Q

Ki

ك

K

Ka

ل

L

El

م

M

Em

ن

N

En

و

W

We

ه

H

Ha

ء

Apostrop

ى

Y

Ya

viii

Page 10: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

b. Vokal Pendek dan Vokal Panjang

Vokal Pendek

Vokal Panjang

____ َ◌____ = a

<a = با

___\_____ = i

<i = بى

____ ُ◌____ = u

<u = بو

c. Diftong dan Kata Sandang

Diftong

Kata Sandang

ai = ا ى

al = ا ل

aw = ا و

al-sh = ا لش

-wa al = و ا ل

d. Tasydid (Syaddah)

Dalam alih aksara, syaddah dan tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda Syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya; al-Syuf’ah, tidak ditulis asy-syuf’ah.

e. Ta Marbutah

Jika ta marbutah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau diikuti oleh kata sifat (na’t) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbutah tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf ta marbutah tersebut diikuti dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “t” (te) (lihat contoh 3).

ix

Page 11: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Kata Arab

Alih Aksara

شر ىعة

Syari’ah

ا لشر ىعة ا ال سال مىة

Al- syari’ah al- islamiyyah

مقا ر نة ا لمذ ا ھب

Muqaranat al-madzahib

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kata nama tersebut berasal dari Bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis Nur al-Din al-Raniri.

Istilah keislaman (serapan): istilah keislaman ditulis dengan berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut contoh:

No

Transliterasi Asal

Dalam KBBI

1

Al-Qur’an

Alquran

2

Al-Hadits

Hadis

3

Sunnah

Sunah

4

Nash

Nas

5

Tafsir

Tafsir

6

Fiqh

Fikih

Dan lain-lain (lihat KBBI)

x

Page 12: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………………………………………………...i

PENGESAHAN PENGUJI …………………………………………………………………….ii

LEMBAR PERNYATAAN …………………………………………………………………....iii

ABSTRAK ……………………………………………………………………………………....iv

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………......v

PEDOMAN TRANSLITERASI ……………………………………………………………....vii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………....xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....…………………………………………………..1 B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah ....………………………..4 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……….……………...………………………5 D. Tinjauan Terdahulu (Studi Review) ……..…………………………………..6 E. Metodelogi Penelitian ………………………………….…………………….8 F. Sistematika Penulisan ………………………………….……………………11

BAB II. KETENTUAN TENTANG MUNASAKHAH DAN AHLI WARIS PENGGANTI

A. Munasakhah dalam Fiqh …………………………………..………………...13 B. Penyelesaian Munasakhah ……………………………….………………….14 C. Ahli Waris Pengganti dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam ……….......28 D. Penyelesaian Ahli Waris Pengganti ………………………………...……….32

BAB III. KASUS PERKARA NOMOR 684/Pdt.G/2018/PA.JP

A. Para Pihak Penggugat dan Tergugat ……………………………………….35 B. Kronologi Perkara …………………………………….................................36 C. Bagan Silsilah Waris ……………………………………………………….40

xi

Page 13: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

D. Petitum Pemohon …………………………………………………………...42 E. Pertimbangan Hukum Hakim …………………………………………….....43 F. Amar putusan Hakim ………………………………………………….........50

BAB IV. PENYELESAIAN KASUS PUTUSANNOMOR 684/Pdt.G/2018/PA.JP

A. Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam ……………………………………………………………………………….52

B. Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti dan Kasus Munasakhah Perspektif Fiqh………………………………………......................................................55

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan ………………………………………………………………….60 B. Saran………………………………………………………………………....61

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………..62

LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………………...65

xii

Page 14: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan suatu wadah bagi umat

Islam yang mencari keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan mampu

memberikan keputusan dari ketegangan ditengah-tengah masyarakat Islam,

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal

49, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadaqah, dan ekonomi syariah.1

Hukum kewarisan Islam ialah hukum yang telah ditentukan nashnya

oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagai suatu aturan yang berhubungan

dengan harta, ia termasuk dalam rumpun ilmu hukum keluarga (ahwal al-

syakhsiyyah) karena berkaitan erat dengan hubungan kepersonaliaan dalam

keluarga, berbeda halnya dengan fiqh mu’amalah yang lebih berorientasi pada

usaha memperoleh dan mengembangkan harta, adapun ketentuan hukum waris

itu disebut sebagai ilmu faraid atau fiqh mawaris.2

Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian

harta waris. Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid. Harta waris ialah harta

peninggalan orang yang mati. Di dalam Islam, harta waris disebut juga tirkah

1 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008)., Cet. 5, h. 12-13.

2 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)., h. 71-82.

1

Page 15: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

yang berarti peninggalan atau harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Di

kalangan tertentu, harta waris disebut juga harta pusaka.3

Sistem waris yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari

pihak yang mewariskan setelah yang bersangkutan wafat kepada para

penerima warisan, dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum

syara’. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak yang

terkait dengan harta peniggalan si mayit.

Islam mengatur ketentuan pembagian waris secara terinci agar tidak

terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya

diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan. Ketentuan

tersebut tidak dapat berjalan baik, dan efektif tanpa ditunjang oleh tenaga-

tenaga ahli yang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut

dengan baik.4

Masalah ahli waris pengganti juga telah lama menjadi perdebatan di

kalangan hakim, akademisi, dan praktisi. Bahkan dalam rapat kerja nasional

Mahkamah Agung tahun 2009 di Palembang ada sesi khusus yang membahas

masalah ini. Salah satu perdebatan yang selama ini muncul, apakah penentuan

ahli waris pengganti bersifat wajib (imperatif) atau pilihan (masih dapat

berubah).

Konsep ahli waris pengganti muncul belakangan, dan sering

dihubungkan dengan gagasan Hazairin. Gagasan itu kemudian diakomodir dan

tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 menyebutkan bahwa ahli

waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya

3 Muhammad Muhibin, dkk, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)., h. 45.

4 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawarits, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995)., Cet. ke-2, h. 4.

2

Page 16: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173

Kompilasi Hukum Islam.5

Dalam fiqh adanya ketentuan ahli waris munasakhah adalah

memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya,

lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan.

Waris munasakhah terdiri dari beberapa unsur yakni; Pertama, harta pusaka si

mati belum dibagikan kepada ahli waris, menurut ketentuan pembagian harta

pusaka. Kedua, adanya kematian dari seorang ahli waris. Ketiga, Adanya

pemindahan bagian harta pusaka yang mati kemudian kepada ahli waris yang

lain atau kepada ahli warisnya yang semula belum menjadi ahli waris terhadap

orang yang mati pertama. Keempat, adanya pemindahan bagian ahli waris

yang telah mati kepada ahli warisnya harus dengan jalan mempusakai

(mewarisi).6

Salah satu masalah kewarisan yang ada di Indonesia adalah waris

munasakhah. Munasakhah ialah meninggalnya ahli waris sebelum pembagian

harta waris sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain.

Bila salah seorang ahli waris meninggal dunia, sedangkan ia belum menerima

hak warisnya karena belum dibagikan, hak warisnya berpindah ke ahli

warisnya.7

Dari uraian hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk

membahasnya secara lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk

skripsi dengan judul Penyelesaian Kasus Munasakhah dan Ahli Waris

Pengganti Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan

Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP).

5 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d3c22960a85/kedudukan-ahli-waris-pengganti-harus-jelas ,di akses pada 3 Agustus 2019.

6 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981)., Cet. Ke-2, h. 460. 7 Beni ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pusaka Setia, 2003)., h. 319-320.

3

Page 17: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah diatas, timbul permasalahan yang

teridentifikasi sebagai berikut :

a. Apa dasar hukum hakim pada pembatalan putusan nomor

684/Pdt.G/2018/PA.JP?

b. Apa pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor

684/Pdt.G/2018/PA.JP?

c. Bagaimana relevansi Kompilasi Hukum Islam dalam putusan

nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP?

d. Bagaimanakah hakim memandang permasalahan kasus waris

munasakhah dan ahli waris pengganti dari segi keadilan dan

kemasalahatan?

2. Pembatasan masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah tentang waris diatas

kiranya cukup luas bahasannya, maka penulis fokus membatasi

permasalahan hanya pada masalah penyelesaian kasus munasakhah dan

ahli waris pengganti dalam putusan nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP,

sehingga masalahnya lebih fokus, jelas, dan terarah.

3. Perumusan masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini berdasarkan identifikasi

masalah dan pembatasan masalah diatas maka dapat penulis simpulkan

perumusan masalah, yaitu:

a. Apa pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor

684/Pdt.G/2018/PA.JP memberikan hak waris kepada anak laki-

laki dari saudara laki-laki sekandung pewaris?

4

Page 18: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

b. Bagaimana penyelesaian kasus munasakhah dan ahli waris

pengganti pada putusan nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP ditinjau

dari Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin tercapai oleh penulis dalam penelitian ini antara

lain, yakni:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada Putusan

Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP memberikan hak waris kepada anak

laki-laki dari saudara laki-laki sekandung pewaris

b. Untuk menjelaskan penyelesaian kasus munasakhah dan ahli waris

pengganti pada putusan nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP ditinjau dari

Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa harapan manfaat dari penulis dalam peneltian ini :

a. Dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

b. Menambah dan memberikan khazanah keilmuan di bidang hukum

keluarga yaitu tentang waris, terkhusus untuk penulis dan bagi

masyarakat atau pembaca pada umumnya.

c. Sebagai suatu bahan informasi terkhusus untuk penulis dan pada

pembaca pada umumnya.

d. Mengetahui lebih jauh dan luas apa yang menjadi dasar

pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara tentang

waris.

5

Page 19: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

D. Tinjauan Terdahulu (Studi Review)

Ada beberapa jurnal dan skripsi yang mendekati bahasan yang penulis

teliti, kajian studi terdahulu antara lain :

1. Jurnal Supremasi Tahun 2016, Volume XI Nomor 2 tentang

Munasakhah dalam sistem kewarisan Islam, yang ditulis oleh

Muhammad Sudirman. Yang fokus penelitiannya pada; sistem

penyelesaian kasus munasakhah dalam kewarisan harus mempunyai

unsur-unsur dan bentuk-bentuk munasakah, terjadinya kasus-kasus

munasakah oleh karena adanya kematian dua kali dalam ahli waris

yang bakal menerima menerima warisan dari pewaris sebelum harta

tersebut dibagi-bagi pada kematian pertama pewaris, dan keuntungan

dari sistem munasakah ini adalah adanya bagian ahli waris kedua yang

semula ahli waris tersebut terhalang (mahjub hirman).8

2. Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan

Ahwalus Syakhsiyah Tahun 2009 dengan judul Studi analisis putusan

Pengadilan Agama Demak Nomor 0829/Pdt.G/2007/PA.Dmk Tentang

Penetapan Orang Yang Meninggal Dunia Sebagai Ahli Waris, yang

ditulis oleh Fuji Ilmiyah. Yang fokus penelitiannya pada; majelis

hakim menetapkan salah satu dari ahli waris sudah meninggal dunia

sebagai ahli waris, dan anak dari ahli waris berhak untuk mendapatkan

bagian ayahnya tetapi dalam putusan tidak disebutkan ia sebagai ahli

waris pengganti.9

3. Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan IUS Universitas Mataram Tahun

2018, Volume VI tentang Between munasakhah and substitute her in

decision number : 0311/Pdt.G/ 2009/PA.Sel, yang ditulis oleh

Fathullah, Sugiyarno, dan Ita Surayya. Yang fokus penelitiannya pada;

8 Sudirman, Muhammad. ”Munasakhah Dalam Sistem Kewarisan Islam”. Jurnal Supremasi, Vol. XI Nomor 2, 10, (2016): 136.

9 Fuji Ilmiyah, ”Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No: 0829/Pdt.G/2007/PA.Dmk Tentang Penetapan Orang Yang Meninggal Dunia Sebagai Ahli Waris.” Skripsi S1 Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

6

Page 20: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor

0311/Pdt.G/ 2009/PA.Sel menggunakan konstruksi hukum Ahli Waris

Pengganti di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

disebabkan karena ahli waris utamanya (anak-anak pewaris) telah

meninggal dunia semua sebelum harta warisan dibagi-bagikan, majelis

hakim menjadikan pasal 185 KHI sebagai suatu yang imperative dan

bukan pilihan, hakim tidak mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan

mengabaikan takharuj yang terjadi antara ahli waris.10

4. Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam Tahun 1992 tentang

Informasi materi KHI, Mempositifkan abstraksi hukum Islam. Yang

ditulis oleh Yahya Harahap. Yang fokus penelitiannya pada;

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempositifkan abstraksi hukum

Islam.11

5. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga, dengan judul Analisi Yuridis

Kewarisan Saudara Dalam Kasus Munasakhah (Studi Putusan MA

Nomor 30 PK/Ag/2013 yang ditulis oleh M. Fadillah Hakim. Yang

fokus penelitiannya pada; isteri mendapatkan ¼ sebab termasuk dalam

ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dzawil furudh,

terhalangnya saudara laki-laki seayah dengan saudara laki-laki

sekandung mengikuti pemikiran Ahl al-Sunnah yaitu prinsip tarjih

biquatil qarabah dalam pembahasan ‘ashabah bi al-nafs, dan saudara

laki-laki seibu, keturunan saudara perempuan seibu (sebagai ahli waris

pengganti saudara perempuan seibu) bagiannya 2:1.12

6. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga, dengan judul Kewarisan Bertingkat

10 Sugiyarno, Fathullah. Dan Surayya, Ita. ”Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt.G/ 2009/PA.Sel”, Kajian Hukum Dan Keadilan Jurnal IUS, Vol. VI, Nomor 1, 4, (2018): 124.

11 Harahap, Yahya. ”Aktualisasi Hukum Islam Tahun 1992 tentang Informasi materi KHI, Mempositifkan abstraksi hukum Islam”, Jurnal Mimbar Hukum.

12 M. Fadillah Hakim, “Analisi Yuridis Kewarisan Saudara Dalam Kasus Munasakhah (Studi Putusan MA Nomor 30 PK/Ag/2013).” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

7

Page 21: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Sebagai Perkembangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa

Kewarisan Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor

1191/Pdt.G/2016/PA.JB yang ditulis oleh Nurdiana Ramadhan. Yang

fokus penelitiannya pada; penerapan teori maqashid as-syariah pada

putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan dalam pembagian

harta warisnya hakim keliru tentang pembagian harta bersama dengan

waris munasakhah wasiat wajibah anak angkat.13

7. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga, dengan judul Disharmonisasi

Penetapan Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Tentang

Pembagian Waris (Sudi Analisis: Penetapan Waris Pengadilan Agama

Jakarta Barat No. 0446/Pdt.P/2015/PA.JB Dan Putusan Waris

Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 0954/Pdt.G/2016/PA.JB). yang

ditulis oleh Hilda Hapsari. Yang fokus penelitiannya pada; pembatalan

putusan sebelumnya yakni penetapan No. 0446/Pdt.P/2015/PA.JB

yang ada dalam putusan No. 0954/Pdt.G/2016/PA.JB, dan majelis

hakim mempertimbangkan status agama salah satu ahli waris yang

seharusnya mendapatka harta waris.14

Sedangkan perbedaan dalam penelitian saya, yakni membahas

tentang kewarisan munasakhah dan ahli waris pengganti dari jalur

keturunan samping (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris) perspektif Fiqh dan

Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum hakim pada putusan nomor

684/Pdt.G/2018/PA.JP, serta pertimbangan hukum hakim pada putusan

nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP.

13 Nurdiana Ramadhan, “Kewarisan Bertingkat Sebagai Perkembangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1191/Pdt.G/2016/PA.JB).” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

14 Hilda Hapsari, “Disharmonisasi Penetapan Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Tentang Pembagian Waris (Sudi Analisis: Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 0446/Pdt.P/2015/PA.JB Dan Putusan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 0954/Pdt.G/2016/PA.JB).” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

8

Page 22: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

E. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data dan penjelasan segala sesuatu yang

berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman

penelitian yakni metodologi penelitian. Maksud dari metodelogi penelitian

ialah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama

untuk mencapai suatu tujuan.15

Penelitian merupakan suatu kegiatan terencana, yang dilakukan dengan

metode imiah.16 Penelitian memiliki arti dan tujuan sebagai suatu upaya

pencarian yang tidak hanya sekedar pengamatan dengan teliti terhadap suatu

obyek yang terlihat kasat mata.17

1. Jenis Penelitian

Setelah penulis melihat data yang dibutuhkan dalam judul skripsi

ini, maka termasuk jenis penelitian kualitatif. Kualitatif berasal dari

konsep kualitas atau mutu, kualitatif yaitu upaya menemukan kebernaran

dalam wilayah-wilayah konsep mutu.18

Kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain yang menghasilkan

data deskripsi berupa kata-kata tertulis.19

2. Pendekatan Penelitian

15 Cholid Narboko, dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997)., h. 1.

16 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Prkatek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)., h. 2.

17 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)., h. 27-28.

18 Ipah Parihah, Buku Panduan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: UIN Jakarta Press)., Cet Ke-1, h. 37.

19 Lexy J. Moelong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)., Cet Ke-31, h. 4.

9

Page 23: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif.

Atau bisa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang berarti

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

data sekunder belaka.20 Penelitian hukum normatif pada skripsi ini ialah

penelitian hukum normatif tertulis yaitu metode penelitian hukum terhadap

aturan hukum yang tertulis. Selanjutnya, penelitian hukum normatif

tertulis pada skripsi ini berupa sinkronasi hukum, yakni penelitian untuk

meneliti bagaimana hukum positif tertulis yang ada dalam peraturan

perundang-undangan yang ada di Indonesia sesuai dan tidak saling

bertentangan baik secara vertical (hierarki) maupun secara horizontal.21

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ilmiah ini. Penulis menyusun

penelitian berdasarkan sumber data yang terbagi ke dalam tiga macam,

yakni sumber data utama atau primer, dan sumber data tambahan atau

sekunder antara lain :

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama atau primer dari penelitian ini ialah

Kompilasi Hukum Islam dan buku fiqh.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data tambahan atau sekunder dari penelitian ini adalah

peraturan perundang undangan, putusan, buku, artikel, jurnal dan

tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi

pokok bahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada umumnya

data tambahan atau sekunder dalam keadaan siap terbuat, dan dapat

20 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Hukum singkat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)., Cet Ke-7, h. 13-14.

21 Fahmi Muhammad Ahmadi, dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)., Cet Ke-1, h. 38.

10

Page 24: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

dipergunakan dengan segera serta salah satu ciri data sekunder ini

tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.22

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan

kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam skripsi

ini yakni studi kepustakaan (library research) yang diperoleh melalui

penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

Data yang peneliti gunakan dan dapatkan berupa putusan

Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang waris nomor

684/Pdt.G/2018/PA.JP.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data pembahasan, penulis menggunakan

analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

6. Metode Penulisan

Dalam metode penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017.

F. Rancangan Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjelasan tentang bagian-bagian

yang akan ditulis dalam penelitian ini secara sistematis. Secara garis besar

skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Untuk

22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)., h. 11.

11

Page 25: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

memudahkan arah dan gambaran pembahasan dalam skripsi ini. Antara

lain sebagai berikut :

BAB 1, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan terdahulu (studi review),

metodelogi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab ketentuan tentang munasakhah dan ahli

waris pengganti yaitu munasakhah dalam fiqh, penyelesaian munasakhah,

ahli waris pengganti dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, serta

penyelesaian ahli waris pengganti.

BAB III, merupakan bab yang membahas tentang putusan perkara

nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP yang tediri dari; para pihak penggugat dan

tergugat, kronologi perkara, bagan silsilah waris, tuntutan (petitum)

penggugat, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan hakim.

BAB IV, merupakan bab utama atau inti dalam skripsi ini yaitu

penyelesaian kasus perkara nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP yakni

penyelesaian kasus perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI),

penyelesaian kasus perspektif Fiqh.

BAB V, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yaitu bab

penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang bersifat membangun

bagi penyempurnaan penelitian ini.

12

Page 26: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

BAB II

KETENTUAN TENTANG MUNASAKHAH

DAN AHLI WARIS PENGGANTI

A. Munasakhah Dalam Fiqh

Munasakhah secara bahasa berasal dari kata نسخ (nasakha) ialah

menghapus, memindahkan, atau mengalihkan. Jadi munasakhah adalah

penghapusan, pemindahan, atau pengalihan sesuatu dari seorang kepada orang

lain.P0F

1P Munasakhah secara istilah ilmu mawaris merupakan kematian seseorang

yang sebelum harta warisannya dibagi, kemudian terjadi lagi kematian

seorang atau beberapa ahli waris yang berhak mewarisnya, sehingga terjadi

pemindahan bagian sebagian ahli waris tersebut kepada ahli warisnya lantaran

dia meninggal dunia sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan yang

meninggal terdahulu.P1F

2P

Dalam fiqh adanya ketentuan ahli waris munaskhah adalah

memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya,

lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan.

Waris munasakhah terdiri dari beberapa unsur yakni; Pertama, harta pusaka si

mati belum dibagikan kepada ahli waris, menurut ketentuan pembagian harta

pusaka. Kedua, adanya kematian dari seorang ahli waris. Ketiga, Adanya

pemindahan bagian harta pusaka yang mati kemudian kepada ahli waris yang

lain atau kepada ahli warisnya yang semula belum menjadi ahli waris terhadap

orang yang mati pertama. Keempat, adanya pemindahan bagian ahli waris

1 Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilann Agama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)., Cet ke-2, h. 111-112.

2 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2003)., h. 320.

13

Page 27: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

yang telah mati kepada ahli warisnya harus dengan jalan mempusakai

(mewarisi).3

Salah satu masalah kewarisan yang ada di Indonesia adalah waris

munasakhah. Munasakhah ialah meninggalnya ahli waris sebelum pembagian

harta waris sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain.

Bila salah seorang ahli waris meninggal dunia, sedangkan ia belum menerima

hak warisnya karena belum dibagikan, hak warisnya berpindah ke ahli

warisnya.4

B. Penyelesaian Munasakhah

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka munasakhah mempunyai

dua bentuk, yakni Pertama, Ahli waris yang akan menerima pemindahan

bagian warisan dari orang yang meninggal belakangan, adalah termasuk ahli

waris yang meninggal terdahulu. Kedua, Ahli waris yang akan menerima

pemindahan bagian warisan dari orang yang meninggal belakangan, bukan

ahli waris dari orang yang meninggal terdahulu.

Munasakhah bentuk pertama, diatas tidak sulit pembagian dan

penyelesaiannya, karena tidak perlu diadakan pembagian warisan secara

berganda atau dua tahap. Cukup dengan membagi saja harta warisan dari

orang yang meninggal terdahulu kepada ahli warisnya yang ada, dengan

menganggap bahwa si mati yang belakangan tidak hidup pada saat kematian

pewaris terdahulu.5

Misalnya contoh pembagian dan penyelesaian munasakhah dalam

bentuk pertama diatas: seorang bapak meninggal (pewaris), dengan

meninggalkan 7 ahli waris; 5 orang anak laki-laki bernama (Adam, Sholeh,

Ibrahim, Ismail, dan Yusuf) serta 2 orang anak perempuan bernama (Ani dan

Uni), pewaris meniggalkan harta warisan/peninggalan sejumlah Rp.

3 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981)., Cet. Ke-2, h. 460. 4 Saebani, Fiqh Mawaris, h. 319-320. 5 Salihima, Perkembangan Pemikiran, h. 112.

14

Page 28: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

200.000.000,-. Sebelum harta warisan dibagi, salah seorang dari anak laki-laki

yang bernama Sholeh secara mendadak meninggal dunia dan tidak

meninggalkan ahli waris selain dari saudara-saudaranya yang 6 orang yakni 4

orang laki-laki bernama (Adam, Ibrahim, Ismail, dan Yusuf) serta 2 orang

perempuan bernama Ani dan Eni.

Dengan demikian, cukup satu kali saja pembagian warisan yakni

langsung diberikan kepada ahli waris yang ada, yaitu kepada 4 orang anak

laki-laki bernama (Adam, Ibrahim, Ismail, dan Yusuf) serta 2 orang anak

perempuan bernama Ani dan Eni yang berkedudukan sebagai Ashabah bi al-

gairi, yang menurut ketentuan perbandingan 2: 2: 2: 2: 1: 1 dengan jumlah

perbandingan = 10. Sementara harta warisan/peninggalan sejumlah Rp.

200.000.000,- sehingga bagian masing-masing ahli waris 1 anak laki-laki

mendapat 2/20 x Rp. 200.000.000 = Rp. 40.000.000. Dan 1 anak perempuan

mendapat 1/20 x Rp. 200.000.000 = 20.000.000. yang uraian nya sebagai

berikut dibawah ini :

1. Empat (4) anak laki-laki mendapat; 4 x Rp. 40.000.000. = Rp.

160.000.000.

2. Dua (2) anak permpuan mendapat; 2 x Rp. 20.000.000. = Rp.

40.000.000.

3. Jumlah keseluruhan harta warisan/peninggalan = Rp. 200.000.000.

Munasakhah dalam bentuk kedua diatas, cara pembagian dan

penyelesaiannya melalui dua tahap yakni :6

1. Harta warisan/peninggalan dari orang yang meninggal pertama

dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk ahli warisnya yang

meninggal kedua dengan anggapan bahwa ia masih hidup pada waktu

meninggalnya pewaris pertama.

2. Harta warisan/peninggalan yang diperoleh orang yang meninggal

kedua dari orang yang meninggal pertama, dibagikan kepada ahli

6 Salihima, Perkembangan Pemikiran, h. 112-113.

15

Page 29: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

warisnya sesuai status masing-masing ahli waris dari orang meninggal

kedua.7

Misalnya contoh pembagian dan penyelesaian munasakhah dalam

bentuk kedua tahap pertama dan kedua diatas yakni: Seorang bapak meninggal

dunia dengan meninggalkan ahli waris; istri bernama (Umi), 2 orang anak

laki-laki bernama (Upin dan Ipin), serta seorang cucu laki-laki bernama

(Jarjit), dan harta warisan/peninggalan sejumlah Rp. 800.000.000,-. Sebelum

harta warisan/peninggalan dibagi, tiba-tiba Upin meninggal dunia.

1. Penyelesaian dan pembagian bentuk munasakhah kedua tahap pertama

yaitu seperti dibawah ini :

a. Istri bernama (Umi) mendapat 1/8 x Rp. 800.000.000. = Rp.

100.000.000,-.

b. Upin dan Ipin mendapat Ashabah 7/8 x Rp. 800.000.000. = Rp.

700.000.000,-.

c. Cucu laki-laki bernama (Jarjit) bukan ahli waris karena mahjub

/ terhijab.

d. Jumlah keseluruhan harta warisan/peninggalan = Rp.

800.000.000-,.

3. Penyelesaian dan pembagian bentuk munasakhah kedua tahap kedua

yakni sebagai berikut :

a. Istri (Umi) mendapat 1/6 x Rp. 350.000.000 = Rp. 58.333.333,

b. Cucu laki (Jarjit) mendapat Ashabah = 5/6 x Rp. 350.000.000.

= Rp. 291.666.667,-.

c. Jumlah keseluruhan harta warisan/peninggalan pewaris Upin =

Rp. 350.000.000,-.

Dalam bukunya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang

berjudul “Fiqh Mawaris” tahun 2001. Apabila ahli waris yang kedua tidak

diwarisi oleh selain dari ahli waris yang masih tinggal dari ahli waris yang

7 Salihima, Perkembangan Pemikiran, h. 113.

16

Page 30: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

pertama dan pusaka mereka darinya dengan jalan ta’shib, sama dengan

pusaka mereka dari yang pertama, dipandanglah seolah-olah tidak ada, dan

dibagilah lima orang saudara lelaki bukan seibu, meninggal salah seorang

mereka dengan meninggalkan saudara-saudara yang lain.

Demikian pula apabila ada di dalam ahli waris yang pertama,

seorang shahib faradl, dan dia tidak mendapat dari yang kedua, seperti

suami dan dua anak lelaki bukan dari suami itu, yang meninggal salah

seorangnya dengan meninggalkan yang seorang lagi, umpamanya seorang

isteri meninggal dengan meninggalkan suami dan seorang anak dari suami

yang lain, maka untuk suami seperempat (1/4), untuk anak lelaki yang

masih hidup sisa harta, jikalau kedua anak masih hidup.

Andaikata kedua anak dari suami itu, tentulah anak yang masih

hidup tidak mendapat pusaka dari saudara itu, karena saudaranya itu

dihalang oleh ayahnya.8

Dan apabila pusaka dari orang yang kedua tidak terbatas pada ahli

waris yang masih tinggal dari yang pertama, atau terbatas tetapi berbeda

kadar penerimaan dari yang pertama dan yang kedua, maka hendaklah

ditashihkan masalah pertama, kemudian masalah yang kedua, kemudian

diambillah saham-saham yang kedua dari masalah yang pertama, lalu

dikemukakan pada masalahnya sendiri.

Jika mudah terbagi, maka tidak perlu lagi kepada usaha yang

seperti seorang meninggal dengan meninggalkan; dua ibu bapak dan

suami, kemudian suami itu meninggal dengan meninggalkan anak lelaki

dan anak perempuan. Masalah pertama adalah enam (6). Untuk suami

setengah (1/2) harta, yaitu tiga (3) saham, untuk ibu sepertiga (1/3) harta,

yaitu satu saham, untuk ayah dua pertiga (2/3) dari sisa harta, yaitu dua

saham (ini, adalah salah satu masalah Gharawain). Masalah yang kedua,

8 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Mawaris, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)., Cet. ke-3, h. 198

17

Page 31: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

asalnya tiga dan bagian-bagiannya dibagi kepada anak. Dua bagian untuk

anak lelaki dan satu baguian untuk anak perempuan.

Dan apabila bagian-bagian yang kedua dari masalah yang pertama

tidak terbagi atas masalahnya sendiri, maka haruslah dilihat antara saham-

sahamnya dari masalah pertama dan masalahnya sendiri dengan jalan

tawafuq dan tabayun saja. Jika ada tawafuq dikalikanlah wifiq masalahnya

kepada semua jumlah masalah yang pertama. Jika terdapat tabayun,

dikalikanlah semua masalah kepada masalah yang pertama, jika kedua

masalah itu sah dari hasil jumlah pengalian itu. Maka wairs yang

mempunyai bagian dari masalah yang pertama, dia mengambil yang sudah

dikalikan, yaitu wifiq kedua di waktu tabayun.

Dan orang yang mempunyai satu bagian dair masalah yang kedua,

ambillah bagiannya yang sudah dikalikan kepada wifiqb bagian

muwarisnya dari masalah pertama di waktu tawafuq atau kepada seluruh

bagian muwarisnya di waktu tabayun.9

Umpamanya seorang meninggal dengan meninggalkan: Ibu,

Bapak, dan Suami. Kemudian si Suami itu meninggal dengan

meninggalkan: enam Paman atau tiga Paman dan Isteri. Yakni seorang

Isteri meninggal dengan meninggalkan Ibu, Bapak, dan Suami.

Kemudian Suami ini meninggal dengan meninggalkan: enam orang

Paman. Masalah pertama, enam. Untuk suami setengan (1/2), yaitu tiga.

Untuk Ibu sepertiga dari sisa harta, yaitu satu, untuk Ayah dua pertiga

(2/3) sisa harta yaitu dua. Dan masalah yang kedua asalnya enam.

Bilangan orang dan saham yang meninggal yang kedua, tidak dapat

dibagi, tetapi ada tawafuq, karenanya diambillah wifiq orang yang

menerima pusaka (paman), yaitu; dua dikalikan kepada masalah pertama

lalu hasilnya dua belas dan sahlah kedua masalah dua belas itu. Orang

9 Teungku, Fiqh Mawaris, h. 199.

18

Page 32: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

yang mendapat bagian dari masalah pertama mengambil bagiannya dengan

dikalikan kepada wifiq yang kedua, yaitu dua. Dan orang yang mempunyai

bagian pada masalah kedua dia mengambilnya dengan dikalikan kepada

wifiq pada saham-saham muwarisnya, satu. Maka untuk Ayah, 2 x 2 = 4.

Untuk Ibu 1 x 2 = 2. Untuk paman 6 x 1 = 6. Masing-masingnya mendapat

satu bagian. Jumlah semuanya dua belas.10

Dalam kutipan buku Abu Ihsan al-Atsari, Panduan Praktis Hukum

Waris (Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah yang Shahih). Terjemahan

kitab Tashiilul Faraaidh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin. Para pakar

ilmu faraidh berkata, “Jika ahli waris berupa satu kelompok yang sejenis,

maka sebaiknya mereka diletakkan dalam sebuah kotak dan masing-

masing diberi nomor sesuai dengan jumlah mereka. Lalu di sebelahnya

diletakkan kotak-kotak yang berisikan bagian yang didapati oleh masing-

masing ahli waris. Fungsinya agar tabel tidak terlalu memanjang ke

bawah. Terkecuali jika perlu menuliskan kotak khusus untuk masing-

masing ahli waris. Contohnya, jika salah seorang ahli waris sudah

meninggal, sementara kita perlu mngetahui bagian yang sudah ia peroleh,

sehingga kita dapat membagikan bagian tersebut kepada ahli warisnya.

Atau salah seorang mayit mempunyai ahli waris yang khusus dengannya,

sehingga kita perlu menyisihkan bagian tersebut dalam suatu kotak

tersendiri agar dapat dibedakan.

Sebagaimana yang telah lalu, jelaslah bagi Anda bahwa kita

meletakan di atas masalah mayit pertama seluruh masalah mayit kedua.

Adapun asal masalah kedua, maka kita letakkan hasil dari pembagian

antara bagian mayit dari asal masalah pertama atas asal masalah kedua.11

Pada masalah-masalah munaasakhaat terdapat peringkasan pada

sebelum dan sesudah proses perhitungan. Adapun peringkasan sebelum

10 Teungku, Fiqh Mawaris, h. 200. 11 Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Tashiilul Faraaidh, (Daar Ibnil Jauzi, 2003)., Cet

ke-1. Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, Panduan Praktis Hukum Waris (Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah yang Shahih), (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015),. Cet ke-7, h. 195-196.

19

Page 33: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

proses perhitung telah berlalu sebagaimana yang tercantum pada keadaan

pertama. (Yakni seluruh ahli waris mayit kedua adalah ahli waris mayit

pertama tanpa ada perbedaan posisi).

Adapun peringkasan setelah proses perhitungan, maka hal itu

dimungkinkan apabila bagian ahli waris dan asal masalah jaami’ah

bertemu di sebuah bilangan bagaina seperti 1/3 dan sejenisnya. Dengan

demikian asal masalah jaami’ah dan bagian yang diperoleh masing-

masing ahli waris dikembalikan kepada bilangan bagian mana bagian ahli

waris dan asal masalah jaami’ah tadi bertemu padanya.12

Dalam buku “Hukum Waris” karya Addys Aldizar dan

Fathurrahman (Kuwais Media Kresindo) tahun 2004 Terjemahan Kitab

“Ahkamul Mawarits Fii Fiqhil Islami” karya Komite Fakultas Syariah

Universitas Al-Azhar Mesir tahun 2001. Menurut buku tersebut ada tiga

(3) keadaan yang mungkin dihadapi dalam kasus munasakhah, sebagai

berikut dibawah ini :

1. Keadaan Pertama

Ahli waris mayit kedua adalah ahli waris yang mewarisi harta

dari mayit pertama juga. Dalam keadaan ini, masalahnya tidak berubah

dan tidak berganti ahli warisnya.13

a. Contoh ke-1; Seseorang wafat, meninggalkan ahli waris, 5 anak

laki-laki. Kemudian, salah seorang dari kelima anak itu wafat dan

tidak ada yang dapat mewarisi selain mereka. Dalam keadaan ini,

seluruh harta waris dibagikan untuk 4 orang anak laki-laki yang

masih hidup.

b. Contoh ke-2; Seorang wafat, meninggalkan ahli waris, 3 saudara

perempuan kandung. Kemudian, salah seorang dari mereka

12 Al-Atsari, Panduan Praktis, h. 196. 13 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Ahkamul Mawaris fil-Fiqhil-

Islami. Penerjemah Addys Aldizar, dan Fathurrahman, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004). Cet. Ke-1.h. 420.

20

Page 34: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

meninggal dan tidak ada ahli waris yang lain, kecuali dua orang

saudara perempuan kandungnya. Untuk kasus ini, hukumnya sama

dengan contoh ke-1 sebelumnya.

2. Keadaan Kedua

Ahli waris mayit kedua adalah orang yang mewarisi harta dari

mayit pertama, namun nasab mereka kepada si mayit kedua berbeda.

Misalnya, seorang laki-laki memiliki dua istri. Dari istri pertama, ia

mempunyai seorang anak laki-laki, dan dari istri kedua, ia mempunyai

3 orang anak perempuan. Laki-laki itu wafat, meninggalkan ahli waris

dua orang isteri bersama anak-anaknya. Kemudian, salah satu anak

perempuan si mayit meninggal sebelum warisan dibagikan. Dalam

keadaan ini, ahli waris anak perempuan yang meninggal sama dengan

ahli waris bapaknya, namun hubungan anak laki-laki terhadap si mayit

menjadi 2 saudara perempuan kandung. Larena itu, pembagian harta

waris pun berubah. Jika warisan pertama sebesar 360 hektare tanah,

penyelesaian masalahnya sebagai berikut :

a. Penyelesaian Pertama; Pembagian harta waris sebelum kematian

anak perempuan.14

Ahli waris 2 istri Anak laki-laki 3 anak

perempuan

Dasar

pembagian

1/6 Sisa/’Ashabah Sisa/’Ashabah

Asal masalah; 8

Bagian ahli

waris

1 7/8 7/8

Asal masalah di-tash-hih menjadi 40

14 Aldizar, Addys, dan Fathurrahman, Hukum Waris, h. 421.

21

Page 35: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Bagian ahli

waris setelah

di-tash-hih

5

35, anak laki-

laki

mendapatkan

14, anak

perempuan

mendapatkan 7

35, anak laki-

laki

mendapatkan

14, anak

perempuan

mendapatkan 7

Kadar satu bagian = 360 hektare : 40 = 9 hektare.

Secara sederhana kadar bagian dan hitungan harta waris

yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut ini;

Ahli waris Kadar bagian & hitungan

Dua (2) istri 5 x 9 hektare = 45 hektare

Satu (1) anak laki-laki 14 x 9 hektare = 126 hektare

Tiga (3) anak perempuan 21 x 9 hektare = 189 hektare

Jumlah keseluruhan 45 + 126 + 189 = 360 hektare

b. Penyelesaian Kedua; Pembagian harta waris, seorang anak

perempuan yang meninggal.15

Ahli waris

Saudara laki-laki

sebapak

2 saudara

perempuan kandung

Dasar pembagian Sisa/’Ashabah 2/3

Bagian ahli waris 1 2

Kadar satu bagian = 63 hektare : 3 = 21 hektare

Secara sederhana kadar bagian dan hitungan harta waris

yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut ini;

15 Aldizar, Addys, dan Fathurrahman, Hukum Waris, h. 422.

22

Page 36: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Ahli waris Kadar bagian & hitungan

Satu (1) saudara sebapak (anak

laki-laki)

1 x 21 hektare = 21 hektare

Dua (2) saudara perempuan

kandung

2 x 21 = 42 hektare

Jumlah keseluruhan 21 42 = 63 hektare

Dengan demikian, anak laki-laki mendapatkan warisan dari

bapak sebesar 126 hektare dan warisan dari saudara perempuan

sebapak sebesar 21 hektare. Dengan demikian, jumlah harta waris

yang dia dapatkan adalah 147 hektare. Sementara itu, satu anak

perempuan mendapatkan 63 hektare dari warisan bapaknya

ditambah 21 hektare dari warisan saudara perempuannya. Dengan

demikian, jumlah harta waris yang diterima setiap anak perempuan

adalah 83 hektare.

3. Keadaan Ketiga

Ahli waris mayit kedua bukan ahli waris mayit pertama atau

sebagian dari ahli waris mayit kedua adalah ahli waris mayit pertama dan

mayit kedua. Dalam kondisi ini, pembagian warisan harus dilakukan

secara terpisah, artinya warisan mayit pertama dibagikan terlebih dahulu

kepada ahli warisnya, setelah itu, warisan mayit kedua dibagikan kepada

ahli warisnya, sesuai kaidah terdahulu.16

a. Contoh ke-1; Seorang perempuan wafat, meninggalkan ahli waris:

suami, saudara perempuan ibu, dan paman kandung dari pihak

bapak. Harta waris yang ditinggalkan sebesar 60.000 riyal (Rp.

133.800.000,00). Tidak lama kemudian, suami meninggal sebelum

pembagian warisan dilakukan. Si suami meninggalkan ahli waris

anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan

bapak.

16 Aldizar, Addys, dan Fathurrahman, Hukum Waris, h. 422-423.

23

Page 37: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

1) Penyelesaian Pertama; Ahli waris dan pembagian warisan

sebelum suami si mayit wafat.17

Ahli waris

Suami

Saudara

perempuan

seibu

Paman

kandung

Dasar

pembagian

½ 1/6 Sisa/’Ashabah

Asal masalah; 6

Bagian ahli

waris

3 1 2

Kadar satu bagian = 60.000 riyal : 6 = 10.000 riyal

Secara sederhana kadar bagian dan hitungan harta waris

yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut ini;

Ahli waris Kadar bagian & hitungan

Suami

3 x 10.000 riyal = 30.000 riyal

(Rp. 66.900.000,00)

Saudara perempuan seibu

1 x x 10.000 riyal = 10.000

riyal

(Rp. 22.300.000,00)

Paman sekandung

2 x 10.000 riyal = 20.000 riyal

(Rp. 44.600.000,00)

Jumlah keseluruhan

30.000 + 10.000 + 20.000 =

60.000 riyal (atau)

66.900.000,00 +

22.300.000,00 +

44.600.000,00 = Rp.

133.800.000,00

17 Aldizar, Addys, dan Fathurrahman, Hukum Waris, h. 423.

24

Page 38: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

2) Penyelesaian Kedua; Ahli waris dan pembagian warisan suami

si mayit yang meninggal.18

Ahli waris

Anak

perempuan

Cucu

perempuan

Bapak

Ibu

Dasar

pembagian

½

1/6

1/6

1/6

Asal masalah; 6

Bagian ahli

waris

3

1

1

1

Kadar satu bagian = 30.000 : 6 = 5.000 riyal

Secara sederhana kadar bagian dan hitungan harta waris

yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut ini;

Ahli waris Kadar bagian & hitungan

Anak perempuan

3 x 5.000 riyal = 15.000 riyal

(Rp. 33.450.000,00)

Cucu perempuan dari anak

laki-laki

1 x 5.000 riyal = 5.000 riyal

(Rp. 11.150.000,00)

Bapak

1 x 5.000 riyal = 5.000 riyal

(Rp. 11.150.000,00)

Ibu

1 x 5.000 riyal = 5.000 riyal

(Rp. 11.150.000,00)

Jumlah keseluruhan

15.000 + 5.000 + 5.000 +

5.000 = 30.000 riyal (atau)

33.450.000,00 +

11.150.000,00 +

11.150.000,00 +

11.150.000,00 = Rp.

18 Aldizar, Addys, dan Fathurrahman, Hukum Waris, 423-424.

25

Page 39: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

66.900.000,00

b. Contoh ke-2; Seseorang wanita wafat, meninggalkan ahli waris:

ibu, suami, anak laki-laki, dan anak dari suaminya. Si mayit

meninggalkan 432 hektare tanah. Sebelum pembagian warisan,

anak laki-laki meninggal dan meninggalkan ahli waris , mereka

yang telah disebutkan di atas, istri, dan anak laki-lakinya.

1) Penyelesaian Pertama; Ahli waris dan pembagian warisan

sebelum anak laki-laki meninggal.19

Ahli waris

Ibu

Suami

Anak laki-laki

dari anak

perempuan

Dasar

pembagian

1/6

¼

Sisa/’Ashabah

Asal masalah; 12

Bagian ahli

waris

2

3

7

Karena hasil pembagian 7 dengan 3 tidak genap, maka asal

masalahnya di-tash-hih menjadi 36

Bagian

setelah di-

tash-hih

6

9

12

Untuk anak

laki-laki 14 dan

anak perempuan

7

Kadar satu bagian = 432 hekatare : 36 = 12 hektare

Secara sederhana kadar bagian dan hitungan harta waris

yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut ini;

Ahli waris Kadar bagian & hitungan

19 Aldizar, Addys, dan Fathurrahman, Hukum Waris, h. 424-425.

26

Page 40: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Ibu 6 hektare x 12 = 72 hektare

Suami 9 hektare x 12 = 108 hektare

Anak laki-laki 14 hektare x 12 = 168 hektare

Anak perempuan 7 hektare x 12 = 84 hektare

Jumlah keseluruhan 72 + 108 + 168 + 84 = 432

hektare

2) Penyelesaian Kedua; Ahli waris dan pembagian warisan anak

laki-laki yang meninggal.20

Ahli waris

Nene

k

Bapa

k

Saudara

perempua

n kandung

Istr

i

Anak laki-

laki

Dasar

pembagia

n

1/6

1/6

Mahjub

1/6

Sisa/’Ashaba

h

Asal masalah; 24 dan warisan yang dibagikan 168 hektare

Bagian

ahli waris

4

4

XX

3

13

Kadar satu bagian = 168 : 24 = 7 hektare

Secara sederhana kadar bagian dan hitungan harta waris

yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut ini;

Ahli waris Kadar bagian & hitungan

Nenek 4 x 7 hektare = 28 hektare

Bapak 4 x 7 hektare = 28 hektare

Istri 3 x 7 hektare = 21 hektare

20 Aldizar, Addys, dan Fathurrahman, Hukum Waris, h. 425.

27

Page 41: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Anak laki-laki 13 x 7 hektare = 91 hektare

Jumlah keseluruhan 28 + 28 + 21 + 91 = 168

hektare

Dengan demikian, ibu mendapatkan warisan dari anak

perempuannya (mayit pertama, tanah seluas 72 hektare dan dari

cucunya (anak laki-laki yang meninggal atau mayit kedua), tanah

seluas 28 hektare. Dengan demikian jumlah harta waris yang

diterimanya adalah 100 hektare.

Sementara itu, suami mendapatkan warisan dari istrinya,

tanah seluas 108 hektare dan dari anaknya tanah seluas 28 hektare.

Dengan demikian, jumlah harta wairs yang diterimanya adalah 136

hektare.

Berbeda dengan dua ahli waris sebelumnya, anak

perempuan mendapatkan warisan tanah seluas 84 hektare, hanya

dari ibunya (mayit pertama). Namun, sebagai saudara perempuan

kandung mayit kedua, ia tidak mendapatkan warisan, karena

terhalang oleh anak si mayit.21

C. Ahli Waris Pengganti Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Sayid Sabiq, bahwa salah satu syarat adanya pewarisan

ialah “hayaatul waaritsi ba’da mautil muwarits walau hukman” artinya

hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, walaupun hidupnya

secara hukum. Adapun 2 syarat yang lain adalah matinya pewaris dan

tidak ada penghalang menurut hukum untuk menerima warisan.22

Dalam buku yang berjudul Ahli Waris Sepertalian Darah karya dari

Al Yasa Abu Bakar tahun 1998, ahli waris pengganti adalah orang-orang

yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah

meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu

21 Aldizar, Addys, dan Fathurrahman, Hukum Waris, h. 426. 22 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971)., Jilid III, h. 607.

28

Page 42: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

masih hidup tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu

diperhitungkan.

Contohnya sebagai berikut; Hubungan Kakek dan Cucu, diselingin

oleh Anak. Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila Anak telah

meninggal terlebih dahulu dari pada Kakek. Sekiranya Anak masih hidup

maka Cucu tidak akan menjadi ahli waris. Saudara tidak akan menjadi ahli

waris pengganti bagi Ayah, karena dia merupakan ahli waris langsung.

Menurut Ismuha, Penggantian mencakup orang-orang yang karena

perurutan menjadi berhak setelah orang-orang yang di atasnya tidak ada

lagi. Cucu dan Saudara laki-laki seayah seperti dalam aturan fiqh telah

termasuk ke dalam ahli waris karena pergantian yang menggunakan istilah

penggantian tempat dan ingin menyamakan ahli waris penerus dengan ahli

waris pengganti. Ahli waris pengganti itu mengambil alih saham yang

seharusnya menjadi hak dari orang yang digantikannya. Jadi ahli waris

pengganti tidak mewarisi karena dirinya sendiri, dia selalu mengambil alih

hak yang seharusnya menjadi saham dari ahli waris yang menghubungkan

dia dengan pewaris.23

Ahli waris pengganti menurut Sajuti Thalib merupakan ahli waris

yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang

pada mulanya akan diperoleh dari orang yang digantikannya, orang yang

digantikannya itu yaitu orang yang seharusnya menerima warisan kalau

dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal

terlebih dahulu dari pewaris.

Jadi orang yang digantikannya ini yakni penghubung antara dia

yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta

peninggalan.24

Kelompok ahli waris pengganti, tidak dijelaskan di dalam Al-

Qur’an untuk kedudukan dan bagiannya. Kedudukan dan bagian ahli waris

23 Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan TerhadapPenalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqih Madzhab , (Jakarta: INIS, 1998)., h. 52-53.

24 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., Cet ke-8, h. 80.

29

Page 43: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

pengganti dapat dipahami melalui perluasan arti waris dalam Al-Qur’an,

arti Anak diperluas ke Cucu, arti Saudara diperluas kepada Anak saudara

dan seterusnya. Dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris, ahli

waris karena penggantian itu mengambil alih saham yang seharusnya

menjadi hak dari orang yang digantikannya.25

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf “a” Hukum

kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Lalu dalam Pasal 171 huruf “c” Ahli waris ialah orang yang pada saat

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

menjadi ahli waris.

Kemudian dalam Pasal 174, (1) Kelompok-kelompok ahli waris

terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari;

Ayah, Anak laki-laki, Saudara laki-laki, Paman, dan Kakek. Golongan

perempuan terdiri dari; Ibu, Anak perempuan, Saudara perempuan dari

Nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2)

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya;

Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda.

Lanjut dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI), (1)

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: (a) Mengurus dan

menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. (b) Menyelesaikan

baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban

pewaris maupun penagih piutang. (c) Menyelesaikan wasiat pewaris. Dan

(d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Serta (2)

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya

terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

25 Ahmad Munawir, Ketentuan Ahli Waris Pengganti, di akses pada 9 September 2019 dari http://hukum.kompasiana.com/2012/05/16/ahli-waris-pengganti-dalam-khi-457734.html. h. 2.

30

Page 44: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Dalam konsep hukum barat Burgerlijke Wetboek (BW) ada

lembaga Plaatsvervulling (Ahli waris pengganti) untuk menangani

masalah semacam ahli waris pengganti. Dan di negeri Islam contohnya

negara Mesir, untuk mengatasi masalah ahli waris pengganti negara

tersebut menggunakan “Lembaga wasiat wajibah” maksudnya kalau ada

cucu yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya, ketika kakek dan

neneknya meninggal dunia, maka oleh hukum ia dianggap mendapat

wasiat dari kakek dan nenenknya itu serta bagian paling banyak hanya

sepertiga (1/3) harta warisan, walaupun kakek dan neneknya itu tidak

mewasiatkan, baik lisan maupun tertulis.26

Di Indonesia, telah dilakukan pembaharuan hukum untuk

mengatasi masalah masalah cucu yang ditinggal mati orang tuanya terlebih

dahulu ini, dengan melembagakan “Plaatsvervulling” secara modifikasi

yaitu melalui Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, yang

kemudian menghasilkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam 3 Buku

yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang

Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Pembaharuan hukum dalam bidang hukum kewarisan melalu KHI antara

lain yaitu adanya lembaga ”Plaatsvervulling / Ahli Waris Pengganti”

yakni dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), (1) Ahli waris

yang meniggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang

tersebut dalam pasal 173. Dan (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh

melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini cucu yang ditinggal mati

orang tuanya terlebih dahulu tidak mendapatkan bagian warisan dari kakek

neneknya kalau cucu itu melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan27

26 Nur Mujib, Putus Waris; Lembaga Plaatsvervulling (Ahli Waris Pengganti) di akses pada 9 September 2019 dari http://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/444-putus-waris-lembaga-plaatsvervulling-ahli-waris-pengganti

27 Mujib, Putus Waris; Lembaga Plaatsvervulling (Ahli Waris Pengganti) di akses pada 9 September 2019.

31

Page 45: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

dalam Pasal 173 KHI yaitu Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila

dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, dihukum karena: (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba

membunuh atau menganiaya berat para pewaris. (b) Dipersalahkan secara

memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan

suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau

hukuman yang lebih berat.28

Dalam pasal 185 KHI diatas bahwa ahli waris yang orang tuanya

telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan

kedudukan orang tuanya atau penerima warisan seandainya masih hidup,

dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian

kedudukannya menjadi ahli waris pengganti.29

D. Penyelesaian Ahli Waris Pengganti

Pelembagaan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

tidak sama dengan Plaatsvervulling dalam hukum Burgerlijke Wetboek

(BW). Dalam BW, ahli waris pengganti menggantikan sepenuhnya

terhadap ahli waris yang digantikan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) dengan menggunakan modifikasi, dalam acuan penerapan

sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut;

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris

yang sederajat dengan yang diganti.

Contohnya; Pewaris meninggalkan ahli waris 1 orang anak

perempuan dari saudara perempuan (bibi) dan 2 orang cucu perempuan

dari anak laki-laki yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Jika

diterapkan sebagaimana dalam Burgerlijke Wetboek (BW) maka ahli

waris pengganti atau 2 cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah

meninggal lebih dahulu dari pewaris mendapat 2/3 bagian dan anak

28 Mardani. Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). Cet. Ke-2, h. 162.

29 Mardani. Hukum Kewarisan, h. 164.

32

Page 46: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

perempuan dari saudara perempuan (bibi) mendapat 1/3 bagian. Jadinya

bagian ahli waris pengganti lebih besar dari dari ahli waris yang sederajat

dengan yang digantika. Ini tidak boleh terjadi, dengan cara sebagaimana

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka harta warisan dibagi dua

sama rata antara ahli waris pengganti dengan ahli waris yang sederajat

dengan yang digantikan (bibi dari cucu).30

Dalam kutipan buku NM. Wahyu Kuncoro “Waris, Permasalahan

Dan Solusinya, Cara Halal Dan Legal Membagi Warisan”. Aturan hukum

di Indonesia memperbolehkan “Penggantian” ahli waris atas sebuah harta

warisan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu masih memiliki

hubungan darah dengan ahli waris yang akan digantikannya tersebut.

Seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris akan mempunyai

kedudukan yang sama dengan ahli waris yang diganti. Hal ini diatur dalam

Pasal 841 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penggantian memberikan

hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti

dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.31

Penggantian ahli waris juga dapat terjadi jika ahli waris tersebut

termasuk orang dilarang untuk menjadi ahli waris, atau orang yang

meningal lebih dahulu dari pada si pewaris, atau juga karena si ahli waris

menolak untuk menjadi ahli waris, dan tidak mau menerimabagian waris

tersebut. Penggantian ahli waris pada umumnya terjadi dalam garis lurus

ke bawah yang sah dan berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian dalam

garis lurus ke bawah diperkenankan dalam segala bentuk. Misalnya,

seorang pewaris meninggalkan istri, anak, dan cucu. Lalu sang anak

meninggal, cucu dapat mengganti kedudukan sang anak (bapaknya). Sang

cucu akan menjadi ahli waris bersama dengan istri almarhum pewaris.

30 Mujib, Putus Waris, di akses pada 9 September 2019 dari http://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/444-putus-waris-lembaga-plaatsvervulling-ahli-waris-pengganti

31 NM. Wahyu Kuncoro, Waris Permasalah Dan Solusinya Cara Halal Dan Legal Membagi Warisan, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015)., Cet. Ke-1, h. 50.

33

Page 47: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Penggantian ahli waris tidak diperkenankan dan tidak berlaku

terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Artinya, seorang

kakek tidak dapat mengganti kedudukan cucunya sebagai ahli waris.

Pada kejadian tertentu, penggantian menurut garus ke samping,

diperkenankan menurut hukum. Alasan pengecualian tersebut biasanya

adalah demi keuntungan semua anak, serta keturunan saudara laki-laki dan

perempuan dari orang yang meningal. Penggantian waris ke samping dapat

juga terjadi bila disamping orang yang terekat dalam hubungan darah

dengan orang yang meninggal.

Misalnya ada 6 orang bersaudara, anak ke-4 meninggal dunia tanpa

meninggalkan keturunan. Sedangkan saudara kandungnya sudah memiliki

keturunan. Demi keuntungan anak dan keturunannya, saudara kandung

akan mendapat bagian waris dari almarhum. Seseorang yang

menggantikan ahli waris tidak diwajibkan untuk membuat akta autentik.

Namun, jika merasa lebih aman dengan menggunakan akta autentik, anda

bisa membuat di pejabat yang berwenang.32

32 Kuncoro, Waris, h. 50-51.

34

Page 48: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

BAB III

KASUS PERKARA PUTUSAN NOMOR 684/Pdt.G/2018/PA.JP

A. Para Pihak Penggugat Dan Tergugat

Para pihak Penggugat pada putusan ini ada 16 orang. Pihak

Penggugat yakni sebagai berikut :

1. Saudara laki-laki sebapak I pewaris

2. Saudari perempuan sebapak II pewaris

3. Suami dari saudari sebapak III pewaris

4. Anak laki-laki I dari saudari perempuan sebapak III pewaris

5. Anak perempuan II dari saudari perempuan sebapak III pewaris

6. Anak laki-laki III dari saudari perempuan sebapak III pewaris

7. Anak laki-laki IV dari saudari perempuan sebapak III pewaris

8. Anak perempuan V dari dari saudari perempuan sebapak III

pewaris

9. Anak perempuan VI dari saudari perempuan sebapak III pewaris

10. Anak perempuan VII dari saudari perempuan sebapak III pewaris

11. Anak perempuan VIII dari saudari perempuan sebapak III pewaris

12. Istri dari saudara laki-laki sebapak IV pewaris

13. Anak perempuan I dari saudara laki-laki sebapak IV pewaris

14. Anak perempuan II dari saudara laki-laki sebapak IV pewaris

15. Anak perempuan III dari saudara laki-laki sebapak IV pewaris

16. Anak perempuan IV dari saudara laki-laki sebapak IV pewaris

Pihak Tergugat yaitu:

1. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung pewaris1

1 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 1-4.

35

Page 49: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

B. Kronologi Perkara

Pewaris, wafat di Jakarta pada 29 Mei 2012. Bapak kandung almh.

Pewaris, telah wafat lebih dahulu dari pewaris yaitu pada tanggal 11 Mei

1985 dan Ibu kandung (Istri pertama) almh. Pewaris, telah wafat lebih

dahulu pada tanggal 19 Maret 1948.

Bapak dari almh. Pewaris, semasa hidupnya menikah 2 kali.

Menikah pertama kali dengan Istri pertama (Ibu kandung) memiliki 2

orang anak yaitu :

a. Almh. Pewaris, telah wafat pada tanggal 29 Mei 2012.

b. Saudara laki-laki sekandung pewaris (Adik kandung) telah wafat

tanggal 26 April 1972.

Menikah yang kedua kali dengan Istri kedua dan memiliki 4 orang

anak masing-masing :

a. Almh. Saudari perempuan sebapak I, telah wafat tanggal 29

September 2016.

b. Saudari perempuan sebapak II.

c. Saudara laki-laki sebapak III.

d. Alm. Saudara laki-laki sebapak IV, telah wafar tanggal 31 Oktober

2016.2

Semasa hidupnya almh. Pewaris pernah menikah 1 kali dengan

Suami, dan Suaminya telah wafat lebih dahulu pada tanggal 6 Agustus

2006, dan tidak memiliki keturunan. Saudara kandung sebapak seibu juga

telah wafat lebih dahulu dari pewaris dan semasa hidupnya menikah 1 kali

dengan seorang perempuan yakni Istrinya, dan memiliki seorang anak

laki-laki yaitu sebagai Tergugat.

Dengan wafatnya almh. Pewaris, dan kedua orang tuanya, dan

saudara kandungnya seayah seibu juga telah wafat lebih dahulu, maka

2 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 4-7.

36

Page 50: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

yang menjadi ahli waris utama dari almh. Pewaris adalah saudara kandung

sebapak nya yaitu :

a. Saudari perempuan sebapak I.

b. Saudari perempuan sebapak II.

c. Saudara laki-laki sebapak III.

d. Saudara laki-laki sebapak IV.

e. Sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor:

20/Pdt.P/2013/PA.JP.

Setelah almh. Pewaris wafat pada 29 Mei 2012, kemudian Saudari

perempuan sebapak I (Pemohon 1) dan Saudara laki-laki sebapak IV

(Pemohon 4) mengajukan permohonan penetapan waris kepada

Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2013/PA.JP

tertanggal 16 Mei 2013, dengan amarnya sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

b. Menetapkan almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada

tanggal 29 Mei 2012.

c. Menetapkan sebagai ahli waris menurut hukum bahwa:

1) Saudari perempuan sebapak.

2) Saudari perempuan sebapak.

3) Saudara laki-laki sebapak.

4) Saudara laki-laki sebapak.3

Akan tetapi pada tanggal 9 Agustus 2017, secara diam-diam Anak

laki-laki dari saudara laki-laki sekandung pewaris (Tergugat) yang melalui

kuasa hukumnya dari Law Firm Sugiharti & Partners mengajukan

permohonan Penetapan ahli waris atas nama almh. Pewaris melalui

Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana terdaftar dalam register

Nomor: 0917/Pdt.P/2017/PA.JP dengan mengaku sebagai ahli waris

tunggal dan satu-satunya dari almh. Pewaris.

3 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 8-9.

37

Page 51: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Pengakuan serta keterangan dari Anak laki-laki dari saudara laki-

laki sekandung pewaris (Tergugat), dalam permohonan tersebut sangat

menyesatkan dan penuh kebohongan dan sengaja menghilangkan silsilah

kekerabatan Penggugat I (Saudari perempuan sebapak I), Penggugat II

(Saudara laki-laki sebapak IV) dengan almh. Pewaris.

Atas permohonan Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

pewaris (Tergugat) ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut pada

tanggal 31 Oktober 2017 telah memberikan penetapan atas perkara

Nomor: 0917/Pdt.P/2017/PA.JP dengan amar sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon.

b. Menyatakan almh. Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29

Mei 2012.

c. Menetapkan Pemohon (Anak laki-laki dari saudara laki-laki

sekandung pewaris) adalah sebagai ahli waris dari almh. Pewaris.4

Dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor: 0917/Pdt.P/2017/PA.JP

tertanggal 31 Oktober 2017, Penggugat I (Saudari perempuan sebapak I),

Penggugat II (Saudara laki-laki sebapak IV) s/d Penggugat XI ahli

warisnya yaitu Penggugat XII s/d Penggugat VXI telah merasa dirugikan

hak dan kepentingannya, oleh karenanya sangat beralasan apabila para

Penggugat mengajukan pembatalan atas penetapan tersebut, terlebih-lebih

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 185

Kompilasi Hukum Islam, secara tegas dibatasi kedudukan Anak laki-laki

dari saudara laki-laki sekandung pewaris (Tergugat) sebagai ahli waris

pengganti dimana hanya garis keturunan lurus kebawah sampai dengan

derajat cucu saja yang dapat dinyatakan sebagai ahli waris pengganti,

sementara Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung pewaris

(Tergugat) adalah garis kesamping sehingga secara tegas Anak laki-laki

dari saudara laki-laki sekandung pewaris (Tergugat) menurut Kompilasi

4 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 8-11.

38

Page 52: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Hukum Islam bahwa Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

pewaris (Tergugat) bukanlah ahli waris dari almh. Pewaris apa lagi sebagai

ahli waris satu-satunya, karena kedudukan Anak laki-laki dari saudara

laki-laki sekandung pewaris (Tergugat) tidak serta merta dapat ditetapkan

sebagai ahli waris utama, terlepas dari kedudukannya yang menggantikan

ayahnya selaku saudara kandung yang telah meninggal dunia lebih dahulu

dari almh. Pewaris.

Sepanjang masih ada ahli waris utama yaitu Penggugat I (Saudari

perempuan sebapak I) dan Penggugat II (Saudara laki-laki sebapak IV)

maka kedudukan Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung pewaris

(Tergugat) tertutup dan terhalang sebagai ahli waris pengganti namun

kedudukannya tersebut dapat diberikan bilamana dikehendaki oleh ahli

waris utama yaitu Penggugat I (Saudari perempuan sebapak I) dan

Penggugat II (Saudara laki-laki sebapak IV) dikarenakan ahli waris

pengganti bukanlah ahli waris yang berdiri sendiri dan hanya diakui dalam

kewarisan garis lurus kebawah buka kesamping, sementara Anak laki-laki

dari saudara laki-laki sekandung pewaris (Tergugat) nyata-nyata adalah

keturunan kesamping sebagaimana kedudukannya terhalang oleh ahli

waris utama yaitu Penggugat I (Saudari perempuan sebapak I) dan

Penggugat II (Saudara laki-laki sebapak IV).5

Didalam permohonan Anak laki-laki dari saudara laki-laki

sekandung pewaris (Tergugat) sebagaimana terdaftar dengan perkara

Nomor: 0917/Pdt.P/2017/PA.JP tersebut, Anak laki-laki dari saudara laki-

laki sekandung pewaris (Tergugat) sengaja menutup-nutupi silsilah

perkawinan dari Bapak almh. Pewaris, yang didalam permohonannya

disebutkan menikah 1 kali sementara faktanya adalah alm. Bapak Pewaris.

menikah 2 kali dan memiliki keturunan dari pernikahan pertama maupun

pernikahan keduanya sehingga dengan demikian Anak laki-laki dari

saudara laki-laki sekandung pewaris (Tergugat) secara sengaja telah

5 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 11-13.

39

Page 53: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

memberikan keterangan ke dalam akta outentik, perbuatan mana dapat

dikalsifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Begitu juga dengan bukti-bukti yang digunakan oleh Anak laki-laki

dari saudara laki-laki sekandung pewaris (Tergugat) untuk menguatkan

permohonannya atas terbitnya Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Nomor: 0917/Pdt.P/2017/PA.JP, tertanggal 31 Oktober 2017, diduga bukti

surat-surat maupun tentang keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan

di dalam persidangan diyakini telah berbohong dan memberikan

keterangan palsu di bawah sumpah dan keterangan mana dicatat didalam

berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dalam penetapan.6

6 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 13-23.

40

Page 54: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

C. Bagan Silsilah Waris

A B C

P D

E

T S R Q G F

O M K I

U V W X N L J H

Keterangan bagan:

P : Pewaris (w. 2012)

A : Istri ke 2 dari bapak pewaris (w. 1996)

B : Bapak (w. 1985)

C : Istri ke 1 dari bapak pewaris / Ibu kandung pewaris (w. 1948)

D : Saudara laki-laki kandung pewaris (w. 1972)

E : Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris

F : Saudara laki-laki sebapak I (w. 2016)

41

Page 55: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

G : Saudari perempuan sebapak II (w. 2016)

H : Suami dari saudari sebapak II

I : Anak perempuan dari saudari sebapak II

J : Anak laki-laki dari saudari sebapak II

K : Anak perempuan dari saudari sebapak II

L : Anak laki-laki dari saudari sebapak II

M : Anak perempuan dari saudari sebapak II

N : Anak laki-laki dari saudari sebapak II

O : Anak perempuan dari saudari sebapak II

Q : Anak perempuan dari saudari sebapak II

R : Saudara laki-laki sebapak III

S : Saudari perempuan sebapak IV

T : Istri dari saudari perempuan sebapak IV

U : Anak laki-laki saudari perempuan sebapak IV

V : Anak laki-laki saudari perempuan sebapak IV

W : Anak perempuan saudari perempuan sebapak IV

X : Anak perempuan saudari perempuan sebapak IV

D. Tuntutan (Petitum) Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat.

2. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Nomor : 0917/Pdt.P/2017/PA.JP tertanggal 31 Oktober 2017

bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah sebagai

tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

42

Page 56: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.7

E. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis hakum telah berusaha menasehati para Penggugat untuk

menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat

akan tetapi tidak berhasil; Dalam perkara in cassu, tidak dapat dilakukan

mediasi melalui seorang mediator hakim maupun non hakim sebagaimana

yang dikehendaki PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat hadir di

persidangan dengan agenda pembacaan hasil musyawarah majelis;

Dalil gugatan para Penggugat agar Penetapan Pengadilan Agama

Jakarta Pusat, Nomor: 0917/Pdt.G/2017/PA.JP, yang diajukan oleh

Tergugat sangat merugikan hak dan kepentinan para Penggugat di mana

Tergugat secara sengaja menutup-nutupi silsilah perkawinan dari ayah

pewaris bernama Nrchywt binti Dhln, yang di dalam permohonannya

disebutkan bahwa Dhln hanya menikah 1 (satu) kali, sehingga Tergugat

adalah satu-satunya ahli waris Nrchywt binti Dhln (Pewaris), sementara

faktanya Dhln saat masih hidup menikah 2 (dua) kali dan memiliki

keturunan dari pernikahan pertama maupun pernikahan keduanya sehingga

dengan demikian Tergugat secara sengaja telah memberikan keterangan

palsu ke dalam akta outentik, serta diduga bukti surat maupun keterangan

saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan diyakini telah

berbohong dan memberikan keterangan palsu.8

Sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih

dahulu tentang hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat

apakah legal standing atau tidaknya; Dari gugatan para Penggugat

dihubungkan dengan bukti surat penetapan ahli waris tahun 2013 dan

tahun 2017 serta saksi-saksi, dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

7 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 12. 8 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 24.

43

Page 57: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Bukti surat penetapan ahli waris tahun 2013 dan tahun 2017 adalah

bukti outentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

yang berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdata merupakan bukti

yang sempurna dan mengikat;

Bukti surat Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.

20/Pdt.P/2013/PA.JP, dalam amarnya menetapkan bahwa Penggugat I,

Penggugat II, istri dari Penggugat III dan anak-anaknya, yakni Penggugat

IV sampai dengan Penggugat XI (Saudari perempuan sebapak I) serta

suami dari Penggugat XII dan anak-anaknya yakni Penggugat XIII sampai

dengan Penggugat XVI (Saudara laki-laki sebapak IV) adalah ahli waris

almh. Pewaris yang meninggal dunia pada tahun 2012, sedangkan surat

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 917/Pdt.P/2017/PA.JP,

dalam amarnya menetapkan bahwa Tergugat adalah ahli waris dari almh.

Pewaris yang meninggal dunia pada tahun 2012;

Kedua orang saksi menerangkan bahwa orang tua Pewaris, yakni

alm. Bapak Pewaris saat masih hidup menikah 2 (dua) kali, dimana dalam

pernikahan pertama dengan Istri pertama (Ibu kandung Pewaris)

melahirkan Pewaris dan Saudara laki-laki sekandung Pewaris (Bapak

kandung dari Tergugat/Anak laki dari saudara laki-laki sekandung

Pewaris), pernikahan keduanya dengan Istri kedua melahirkan 4 orang

anak yakni Penggugat I dan II serta Saudari perempuan sebapak I dan

Saudara laki-laki sebapak IV (Orang tua dan pasangannya yakni

Penggugat III sampai dengan Penggugat XII);9

Dari kedua bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi tersebut, dapat

diketahui bahwa para pihak merupakan anak, cucu, dan menantu dari alm.

Bapak Pewaris baik dari perkawinan pertama dengan Istri pertama (Ibu

kandung Pewaris) maupun dari perkawinan kedua dengan Istri kedua,

sehingga para Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang

9 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 24-25.

44

Page 58: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

mempunyai kepentingan hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari

almh. Pewaris, oleh karenanya para Penggugat dan Tergugat mempunyai

legal standing dalam perkara in cassu;

Gugatan para penggugat terhadap tergugat tentang pembatalan

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor:

0917/Pdt.G/2017/PA.JP, dengan alasan bahwa keluarnya Penetapan

tersebut didasarkan atas tindakan Tergugat (Anak laki-laki dari saudara

laki-laki sekandung pewaris) yang secara sengaja telah memberikan

keterangan palsu ke dalam akta outentik untuk itu dipertimbangkan hal-hal

sebagai berikut;

Ternyata Tergugat (Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

pewaris) selama persidangan berlangsung tidak pernah hadir, selain pada

sidang pembacaan hasil musyawarah majelis Hakim, walaupun telah

dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan

oleh suatu halangan yang sah, maka majelis berpendapat bahwa

ketidakhadiran Tergugat (Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

pewaris) menujukkan bahwa Tergugat (Anak laki-laki dari saudara laki-

laki sekandung pewaris) telah tidak ingin membela kepentingan dan

membenarkan dalil gugatan para Penggugat, sehingga kesempatan

Tergugat (Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung pewaris) untuk

pembuktian harus dikesampingkan;10

Meskipun demikian, untuk kehati-hatian penyelesaian perkara ini,

majelis tetap membebankan kewajiban untuk para Penggugat

membuktikan dalil gugatannya; Untuk menguatkan dalil gugatannya, para

Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat identitas sampai dengan

surat-surat tanda kehilangan barang serta saksi-saksi; Terhadap bukti-bukti

tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kronologis

terbentuknya hubungan waris sebagai berikut;

10 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 25-26.

45

Page 59: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Pernyataan para Penggugat bahwa Bapak Pewaris saat masih hidup

menikah 2 (dua) kali yakni dengan Istri pertam (Ibu kandung pewaris)

yang melahirkan 2 (dua) orang anak yakni almh. Pewaris dan alm. Saudara

laki-laki sekandung pewaris terdapat dalam surat keterangan I yang

dikeluarkan dari Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang,

kemudian pernikahan keduanya dengan Istri kedua dikaruniai 4 (empat)

orang anak yakni Saudari perempuan sebapak I, Saudari perempuan

sebapak II, Saudara laki-laki sebapak III, dan Saudara laki-laki sebapak

IV, sebagaimana (bukti surat kutipan akta nikah tahun 2012, surat duplikat

kutipan akta nikah tahun 1980, surat keterangan yang dikeluarkan KUA

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2012, surat keterangan I

yang dikeluarkan dari Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten

Batang tahun 2012, dan surat keterangan II yang dikeluarkan dari Desa

Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2012;11

Bukti surat surat kutipan akta nikah tahun 2012 dan surat duplikat

kutipan akta nikah tahun 1980 adalah akta outentik berupa Akta Nikah

yang berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata merupakan bukti

sempurna dan mengikat yang menerangkan Sudari perempuan sebapak I

pewaris anak dari alm. Bapak Pewaris dan Istri kedua yang menikah

dengan Suami dari Sudari perempuan sebapak I pewaris yang tercantum

dalam surat surat kutipan akta nikah tahun 2012, demikian pula Saudara

laki-laki sebapak IV adalah anak dari alm. Bapak Pewaris dan Istri kedua

yang menikah dengan seorang perempuan yakni Istri Saudara laki-laki

sebapak IV yang tercantum dalam surat duplikat kutipan akta nikah tahun

1980, sedangkan surat keterangan yang dikeluarkan KUA Kecamatan

Warungasem Kabupaten Batang tahun 2012, surat keterangan I yang

dikeluarkan dari Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

tahun 2012, dan surat keterangan II yang dikeluarkan dari Desa Lebo

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2012 adalah akta di

11 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 26.

46

Page 60: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

bawah tangan yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, maka dengan

dikuatkan oleh keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dalil

gugatan para Penggugat yang menyatakan Almarhum Bapak Pewaris saat

masih hidup menikah 2 kali yakni dengan Istri pertama (Ibu kandung)

memiliki 2 orang anak yaitu: almh. Pewaris dan Saudara laki-laki

sekandung pewaris, pernikahan yang kedua alm. Bapak Pewaris dengan

Istri kedua, melahirkan 4 orang anak masing-masing bernama; Saudari

perempuan sebapak I, Saudari perempuan sebapak II, Saudara laki-laki

sebapak III, dan Saudara laki-laki sebapak IV telah tebukti;

Selanjutnya dalam posita perbaikan gugatan Penggugat tahun 2018

angka 16 menerangkan bahwa anak Lk kandung II dari alm. Bapak

Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yang semasa

hidupnya menikah dengan Istri dari anak laki-laki kandung II alm. Bapak

Pewaris dan memeliki seorang anak laki-laki (Tergugat);

Untuk menguatkan dalil gugatan para Penggugat telah mengajukan

2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa anak laki-laki kandung II

dari alm. Bapak Pewaris telah meninggal dunia sekitar tahun 1972,

meninggalkan seorang anak laki-laki (Tergugat). Hal ini sesuai pula

dengan posita angka 5 permohonan Tergugat dalam Penetapan Ahli Waris

No. 0917/Pdt.P/2017/PA.JP (bukti surat penetapan ahli waris tahun 2017),

oleh karenanya telah terbukti bahwa anak laki-laki kandung II dari alm.

Bapak Pewaris meninggal dunia tahun 1972, meninggalkan seorang anak

laki-laki (Tergugat);12

Pernyataan para Penggugat bahwa alm. Bapak Pewaris telah

meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tahun 1985 dan Istri pertama

(Ibu kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1948,

sebagaimana tersebut pada posita angka 12 telah pula dikuatkan oleh bukti

Surat kematian I dan Surat kematian II; Bukti Surat kematian I dan II

12 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 26-27.

47

Page 61: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

adalah akta di bawah tangan, maka dengan dikuatkan oleh keterangan

saksi, terbukti bahwa alm. Bapak Pewaris telah meninggal dunia pada

tahun 1985 dan Istri pertama (Ibu kandung pewaris) telah meninggal dunia

pada tahun 1948; Berdasarkan bukti surat (Surat kematian I Istri kedua)

dan dengan dikuatkan dengan saksi-saksi, yang memenuhi persyaratan

menjadi saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas,

maka telah terbukti bahwa istri kedua dari alm. Bapak Pewaris telah

meninggal pada tahun 1996;

Pernyataan para Penggugat bahwa almh. Pewaris pernah menikah

dengan seorang laki-laki yakni Suami Pewaris namun tidak dikaruniai

anak, telah pula dikuatkan oleh bukti Surat Tanda Laporan Kehilangan

Barang tahun 2006) bukti mana hanya merupakan bukti permulaan, maka

dengan didukung oleh bukti tambahan berupa keterangan saksi-saksi,

sehingga telah terbukti bahwa almh. Pewaris pernah menikah dengan laki-

laki yakni Suami Pewaris; Keterangan para Penggugat bahwa Suami

Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2006, sebagaimana dalam

posita angka 13 telah pula dikuatkan oleh Surat Penetapan No.

20/Pdt.P/2013/.PA.JP, dan Surat Penetapan No. 0917/Pdt.P/2017/PA.JP,

halaman 11 serta saksi-saksi, sehingga telah terbukti bahwa Suami

Pewaris, telah meninggal dunia pada tahun 2006;13

Berdasarkan penyataan para Penggugat bahwa almh. Pewaris telah

meninggal dunia pada tahun 2012, telah dikuatkan oleh bukti Surat

Keterangan Pelaporan Kematian dan Surat Sertifikasi Medis Penyebab

Kematian yang merupakan bukti permulaan maka dengan didukung oleh

bukti tambahan berupa keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa

almh. Pewaris telah terbukti dengan sempurna, maka berdasarkan Pasal

171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan almh. Pewaris

telah meninggal dunia pada tahun 2012; Pada saat meninggalnya almh.

Pewaris, meninggalkan 4 (empat) orang saudara sebapak yaitu Saudari

13 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 27-28.

48

Page 62: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

perempuan sebapak I, Saudari perempuan sebapak II, Saudara laki-laki

sebapak III, dan Saudara laki-laki sebapak IV, serta anak laki-laki dari

saudara laki-laki sekandung pewaris;

Saudara sekandung seibu sebapak dari almh. Pewaris telah

meninggal dunia sekitar tahun 1972, meninggalkan seorang anak laki-laki

sebagaimana yang telah dipetimbangkan di atas, maka berdasarkan Pasal

185 Kompilasi Hukum Islam, kedudukan alm. Saudara laki-laki

sekandung pewaris dapat digantikan oleh anak laki-laki nya (Tergugat),

maka sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dapat ditetapkan

ahli waris almh. Pewaris, adalah sebagai berikut:

1. Saudari perempuan sebapak I;

2. Saudari perempuan sebapak II;

3. Saudara laki-laki sebapak III;

4. Saudara laki-laki sebapak IV;

5. Anak Lk dari saudara Lk sekandung;

Oleh karena Saudari perempuan sebapak I telah meninggal dunia

pada tahun 2016 yang tercantum di bukti surat kematian, yang dapat

dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini, dengan didukung

oleh bukti tambahan saksi-saksi, telah terbukti Saudari perempuan sebapak

I telah meninggal dunia pada tahun 2016, maka berdasarkan Penetapan

Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 0218/Pdt.P/2017/PA.JT, dapat

ditetapkan bagian alm. Saudari perempuan sebapak I menjadi bagian ahli

warisnya sebagai berikut:14

1. Suami dari Saudari perempuan sebapak I;

2. Anak laki-laki I dari Saudari perempuan sebapak I;

3. Anak Pr II dari Saudari perempuan sebapak I;

4. Anak laki-laki III dari Saudari perempuan sebapak I;

5. Anak laki-laki IV dari Saudari perempuan sebapak I;

14 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 29.

49

Page 63: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

6. Anak perempuan V dari Saudari perempuan sebapak I;

7. Anak perempuan VI dari Saudari perempuan sebapak I;

8. Anak perempuan VII dari Saudari perempuan sebapak I;

9. Anak perempuan VIII dari Saudari perempuan sebapak I;

Oleh karena ahli waris Saudara laki-laki sebapak IV telah

meninggal dunia pada tahun 2016 sebagaimana tercantum pada bukti Surat

kematian, dan dengan didukung oleh bukti tambahan saksi-saksi, telah

terbukti Saudara laki-laki sebapak IV telah meninggal dunia, maka

berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor:

0217/Pdt.P/2017/PA.JT, dapat ditetapkan bagian alm. Saudara laki-laki

sebapak IV menjadi bagian ahli warisnya sebagai berikut:

1. Istri dari Saudara laki-laki sebapak IV;

2. Anak laki-laki I dari Saudara laki-laki sebapak IV;

3. Anak perempuan II dari Saudara laki-laki sebapak IV;

4. Anak laki-laki III dari Saudara laki-laki sebapak IV;

5. Anak perempuan IV dari Saudara laki-laki sebapak IV;

Dengan telah ditetapkan ahli waris dari almh. Pewaris,

sebagaimana telah dipetimbangkan di atas, maka terbukti bahwa

Penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor:

0917/Pdt.P/2017/PA.JP, yang menetapkan anak laki-laki dari saudara

sekandung pewaris sebagai ahli waris tunggal dari almh. Pewaris, telah

bertentangan dengan fakta dalam perkara in cassu, oleh karena itu tanpa

harus mempertimbangkan alasan para Penggugat telah terbukti dengan

sempurna, maka gugatan para Penggugat agar Penetapan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat, Nomor: 0917/Pdt.P/2017/PA.JP, harus dibatalkan

dapat dikabulkan;15

Dengan telah dibatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta

Pusat, Nomor: 0917/Pdt.P/2017/PA.JP, maka Penetapan Pengadilan

15 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 30-31.

50

Page 64: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Agama Jakarta Pusat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kakuatan

hukum untuk dilaksanakan sebagaimana dalam petitum gugatan para

Penggugat angka II; Gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam

petitum angka III, IV, daan V telah dicabut dalam perbaikan gugatan tahun

2018 sebelum materi gugatan diperiksa, maka menjadi tidak relevan untuk

dipetimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam perkara in cassu, tidak ada pihak yang dikalahkan, karena

baik para Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sama-sama sebagai ahli

waris dari almh. Pewaris, sehingga pembebanan biaya perkara dibebankan

kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;16

F. Amar Putusan Hakim

1. Hakim Mengabulkan gugatan para pemohon.

2. Hakim Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Nomor 0917/Pdt.P/2017/PA.JP tertanggal 31 Oktober 2017 bertepatan

dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah dan tidak mempunyai

kekuatan hukum untuk dilaksanakan.17

16 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 31-32. 17 Putusan Nomor: 684/Pdt.G/2018/PA.JP, h. 32.

51

Page 65: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

BAB IV

PENYELESAIAN KASUS PUTUSAN

NOMOR 684/Pdt.G/2018/PA.JP

A. Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi

Hukum Islam (KHI)

Pada saat meninggalnya almarhumah Pewaris tahun 2012, pewaris

sudah menikah namun tidak dikarunia keturunan (anak) dari suaminya

yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Kasus ini

sebagaimana dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 176 :1

………………………………………………………………………………………….

Artinya : 176. “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, ……........................... Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Almarhumah Pewaris mempunyai 1 saudara laki-laki kandung

namun sudah meninggal dunia lebih dahulu juga dari pewaris. Saudara

laki-laki kandung pewaris memiliki keturunan yakni 1 anak laki-laki.

Almarhumah Pewaris juga memiliki 4 saudara sebapak yaitu 2 saudara

laki-laki sebapak dan 2 saudari perempuan sebapak. 1 tahun setelah

pewaris meninggal pada tahun 2013, 2 saudara laki-laki sebapak dan 2

saudari perempuan sebapak mengajukan permohonan Penetapan ke

Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menjadi ahli waris dari pewaris

dan hakim mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan 2 saudara

1 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013). Cet. Ke-1, h. 27-28.

52

Page 66: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

laki-laki sebapak dan 2 saudari perempuan sebapak menjadi ahli waris dari

almarhumah Pewaris.

Pada tahun 2017 anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang

meninggal lebih dahulu dari pewaris mengajukan peremohonan Penetapan

ahli waris ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan hakim mengabulkan

dan menetapkan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang

meninggal lebih dahulu dari pewaris untuk menjadi ahli waris dari

Pewaris. Padahal pada tahun sebelumnya yakni tahun 2013 hakim di

Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah menetapkan ahli waris dari pewaris

yang sama yaitu 2 saudara laki-laki sebapak dan 2 saudari perempuan

sebapak.

Dan pada tahun 2018, keluarlah putusan yang menjadi data

penelitian penulis yaitu Putusan Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP, dalam

putusan ini hakim mengabulkan petitum para penggugat, yakni

membatalkan putusan tahun 2017. Pada pertimbangan hukum Putusan

2018 ini, hakim menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Pewaris

ada 5 orang yaitu 2 saudara laki-laki sebapak, 2 saudari perempuan

sebapak, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekdandung pewaris

yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam (KHI)2 yang berbunyi sebagai berikut; (1). Ahli waris yang

meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya

dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal

173. dan (2). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian

ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bila seseorang

meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu

2 Mardani, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). Cet. Ke-2, h. 163-164

53

Page 67: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

saudari perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh

bagian (1/2). Bila saudari perempuan tersebut bersama-sama dengan

saudari dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua atau lebih,

maka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian (2/3). Bila saudara

perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau

seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara

perempuan (2:1).3

Maka penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini perspektif

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut tabel di bawah ini :

Pewaris = Almh. Anak perempuan Istri Pertama (w. 2012)

No.

Ahli Waris

Bagian Ahli Waris

1. Saudari perempuan sebapak I (w. 2016) 1/8

2. Saudara laki-laki sebapak II 2/8

3. Saudara perempuan sebapak III 1/8

4. Saudara laki-laki sebapak IV (w. 2016) 2/8

5.

Anak laki-laki dari Saudara laki-laki

sekandung

1/8 = Ahli Waris

Pengganti dari

Bapaknya (Saudara

laki-laki sekandung

pewaris) yang telah

meninggal lebih

dahulu dari pewaris

(w. 1972)

3 Mardani, Hukum Kewarisan, h. 163.

54

Page 68: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Dijelaskan bahwa pewaris meninggalkan 2 saudara laki-laki sebapak

dan 2 saudari perempuan sebapak serta 1 saudara sekandung yang

telah meninggal lebih dahulu. Saudara kandung tersebut memiliki 1

anak laki-laki. Sesuai dengan Pasal 176 bahwa bagian 1 saudara laki-

laki adalah 2 berbanding 1 dengan saudara perempuan (2:1).4

Peneyelesaian pembagian ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni diantara nya sesuai dengan Pasal

171 huruf c5, 176, 182, dan 185 ayat (1) dan (2).

B. Penyelesaiam Kasus Ahli Waris Pengganti Dan Munasakhah

Perspektif Fiqh

Istilah ahli waris pengganti tidak ada dalam Fiqh. Kerabat atau

saudara sekandung yang pada waktu pewaris meninggal dunia terlebih

dahulu maka tidak diwariskan karena syarat terjadinya pewarisan adalah di

saat pewaris meninggal, ahli warisnya harus hidup.6 Jadi 2 Saudara laki-

laki sebapak mendapat 2/6 bagian, dan 2 Saudari perempuan sebapak

mendapat 1/6 bagian sedangkan anak laki-laki dari saudara laki-laki

sekandung menjadi mahjub yakni orang yang tidak mendapatkan warisan.,

meskipun dia mempunyai sebab-sebab untuk mendapatkan pewarisan, ini

disebabkan adanya seseorang yang lebih prioritas.7 Anak laki-laki dari

saudara laki-laki sekandung terhalang atau terhijab hirman oleh saudara

laki-laki dan saudari perempuan sebapak. Hijab hirman yaitu tertutupnya

hak kewarisan seseorang ahli waris secara menyeluruh.8 Maka

4 Mardani, Hukum Kewarisan, h. 162-163. 5 Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia, (Depok:: Rajawali Pers, 2018).

Cet. Ke-1, h. 204. 6 Otje Salman, dan Musthafa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: PT Refika Aditama,

2006). Cet. Ke-2, h. 4. 7 Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, Ahkamul Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah ‘ala

Madzahib Al-Arba’ah, (Dar Ath-Thala’i Li An-Nasyr wa At-Tauzi’, 2006). Cet. Ke-1. Penerjemah Wahyudi Abdurrahim, Panduan Waris Empat Madzhab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009). Cet. Ke-1, h. 217.

8 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Cet. Ke-5, h. 209.

55

Page 69: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini perspektif Fiqh, sebagai

berikut tabel di bawah ini :

Pewaris = Almh. Anak Perempuan Istri Pertama (w. 2012)

No.

Ahli Waris

Bagian Ahli Waris

1.

Saudari perempuan sebapak I (w. 2016)

1/6

2.

Saudara laki-laki sebapak II

2/6

3.

Saudara perempuan sebapak III

1/6

4.

Saudara laki-laki sebapak IV (w. 2016)

2/6

5.

Anak laki-laki dari Saudara laki-laki

sekandung

Terhalang / Terhijab

Kertika pewaris meninggal, ahli waris yang hidup adalah 2 saudara

laki-laki sebapak, 2 saudari perempuan sebapak, kemudian pada tahun

2018 ketika putusan ada,1 saudara laki-laki sebapak telah meninggal dunia

pada tahun 2016 meninggalkan ahli waris nya yaitu Istri mendapat bagian

1/8 dari 2/6 dan sisanya untuk anak-anak laki-laki dan perempuan nya.

Karena 1 saudari perempuan sebapak meninggal dunia pada tahun 2016,

56

Page 70: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

maka bagian saudari perempuan sebapak tersebut di alihkan9 kepada ahli

warisnya yaitu Suami 1/4 dari 1/6 dan sisanya untuk anak laki-laki dan

perempuan nya. Maka penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini

perspektif Fiqh, sebagai berikut tabel di bawah ini :

Pewaris = Almh. Anak perempuan I dari Istri Kedua / Saudari

perempuan Sebapak I dari pewaris (w. 2016)

No. Ahli Waris Bagian Ahli Waris

1. Suami dari Saudari Pr sebapak I 1/4 dari 1/8 bagian

almarhumah

2. Anak laki-laki I dari Saudari Pr sebapak

I

Ashabah’ dari 1/8

bagian almarhumah

3. Anak Pr II dari Saudari Pr sebapak I Ashabah’ dari 1/8

bagian almarhumah

4. Anak Lk III dari Saudari Pr sebapak I Ashabah’ dari 1/8

bagian almarhumah

5. Anak laki-laki IV dari Saudari Pr

sebapak I

Ashabah’ dari 1/8

bagian almarhumah

6. Anak Pr V dari Saudari Pr sebapak I Ashabah’ dari 1/8

bagian almarhumah

7. Anak Pr VI dari Saudari Pr sebapak I Ashabah’ dari 1/8

bagian almarhumah

8. Anak Pr VII dari Saudari Pr sebapak I Ashabah’ dari 1/8

bagian almarhumah

9. Anak Pr VII dari Saudari Pr sebapak I Ashabah’ dari 1/8

bagian almarhumah

9 Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilann Agama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)., Cet ke-2, h. 113.

57

Page 71: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Pewaris = Almh. Anak laki-laki IV dari Istri Kedua / Saudara laki-laki

sebapak IV dari pewaris (w. 2016)

No.

Ahli Waris

Bagian Ahli Waris

1. Istri dari Saudara laki-laki sebapak IV 1/8 dari 2/8 bagaian

almarhum

2. Anak laki-laki I dari Saudara laki-laki

sebapak IV

Ashabah’ dari 2/8

bagaian almarhum

3. Anak perempuan II dari Saudara laki-

laki sebapak IV

Ashabah’ dari 2/8

bagaian almarhum

4. Anak laki-laki III dari Saudara laki-

laki sebapak IV

Ashabah’ dari 2/8

bagaian almarhum

5. Anak perempuan IV dari Saudara

laki-laki sebapak IV

Ashabah’ dari 2/8

bagaian almarhum

Berdasarkan penyelesaian tersebut, maka putusan hakim yang

menetapkan ahli waris almarhumah Pewaris adalah :

1. Saudari perempuan sebapak I

2. Saudara laki-laki sebapak II

3. Saudari perempuan sebapak III

4. Saudara laki-laki sebapak IV

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

Kemudia menimbang, karena Saudari perempuan sebapak I telah

meninggal dunia 4 tahun setelah meninggalnya Pewaris yaitu tahun 2016

sementara Pewaris meninggal tahun 2012, ditetapkan bagian almarhumah

58

Page 72: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Saudari perempuan sebapak I dialihkan menjadi bagian ahli warisnya

yaitu:

1. Suami

2. Anak laki-laki I

3. Anak perempuan II

4. Anak laki-laki III

5. Anak laki-laki IV

6. Anak perempuan V

7. Anak perempuan VI

8. Anak perempuan VII

9. Anak perempuan VIII

Selanjutnya menimbang, ahli waris Saudara laki-laki sebapak IV

telah meninggal dunia 4 tahun setelah meninggalnya Pewaris yaitu tahun

2016 sementara Pewaris meninggal tahun 2012, ditetapkan bagian

almarhumah Saudara laki-laki sebapak IV dialihkan menjadi bagian ahli

warisnya yaitu :

1. Istri

2. Anak laki-laki I

3. Anak perempuan II

4. Anak laki-laki III

5. Anak perempuan IV

Maka ketentuan putusan hakim tersebut, sudah sesuai dengan teori

dalam kasus penyelesaian Munasakhah.10

10 Salihima, Perkembangan Pemikiran, h. 113.

59

Page 73: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dari uraian-uraian bab per

bab di atas, maka hasil penelitian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa

Putusan Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP adalah tentang waris yaitu

Penyelesaian Kasus Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Kesimpulan nya sebagai berikut di

bawah ini :

1. Dalam Putusan Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP, hakim sudah tepat dan

benar dalam memutus dan mengadili perkara munasakhah yaitu pada

munasakhah tingkat kedua yakni memasukkan istri, suami, dan anak-anak

menjadi ahli waris dari Bapak dan Ibu Pewaris (saudara-saudari sebapak

pewaris) yang telah meninggal dunia, sebagaimana sudah sesuai dengan

ketentuan dari Fiqh Islam.

2. Pada Putusan tahun 2018 ini, jika melihat dari ketentuan ilmu Fiqh Islam,

anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris seharusnya terhalang

atau terhijab oleh saudara-saudari sebapak pewaris, dan seharusnya hakim

tidak memasukkannya menjadi ahli waris dari pewaris yakni anak laki-laki

dari saudara laki-laki kandung pewaris yang sudah meninggal lebih

duhulu.

3. Tetapi pada Putusan tahun 2018 ini, hakim melakukan ijtihad hukum

dalam memutus dan mengadili kasus ahli waris pengganti karena

memasukkan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris yang

meninggal lebih dahulu, dasar hukumnya Pasal 185 dan Pasal 171 huruf c

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

60

Page 74: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

B. Saran

1. Untuk seluruh hakim pengadilan agama di Indonesia seharusnya membuat

putusan dengan sebaik-baiknya yang menyelesaikan permasalahan dari sisi

ahli waris maupun tirkah pewaris dalam satu perkara gugat waris,

sehingga masing-masing ahli waris mendapat bagian dari tirkah tersebut

sesuai porsinya dan putusannya dapat dieksekusi ketika isi putusan

tersebut tidak dapat dilaksanakan secara suka rela.

2. Untuk kuasa hukum dalam posita minimal ada empat (4) unsur penting

yaitu 1. Kematian Pewaris, 2. Silsilah dan kedudukan Ahli Waris dan 3.

Tirkah/Harta Peninggalan Pewaris yang menjadi sengketa dan 4. Adanya

sengketa antara Ahli Waris yang masuk dalam kelompok pihak,

memasukkan unsur2 yang harus ada dalam perakara gugatan waris dalam

bentuk posita dan petitum.

3. Para pihak seharus nya dalam gugatan nya tersebut harus dilengkapi

dengan posita dan petitum tentang mal waris (tirkah) dari pewaris,

sehingga dengan posita dan petitum sebagaimana terurai dalam gugatan

tersebut dipandang tidak menyelesaikan pokok masalah yang terjadi

dikalangan ahli waris pewaris yang maksud utamanya adalah bagaimana

tirkah dari pewaris berpindah kepemilikan kepada ahli waris yang sah

dengan putusan pengadilan agama dengan porsi sesuai ketentuan hukum

waris Islam yang berlaku di Indonesia, serta berkonsultasi dengan pakar

waris islam seperti ulama, akademisi, praktisi hukum yang sangat

memahami hukum kewarisan islam.

61

Page 75: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Bakar, Al Yasa, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab, Jakarta: INIS, 1998.

Al Atsari, Abu Ihsan, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah yang Shahih. Terjemah Tashiilul Faraidh, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015.

Amin Suma, Muhammad. cet.1. Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, cet.3. Fiqh Mawaris, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

J. Moelong, Lexy, Metodelogi Penelitian Kualitatif, cet.31. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Johan Nasution, Bahder, Metode Peneliti Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Ahkamul Mawaris fil-Fiqhil-Islami. Penerjemah Addys Aldizar, dan Fathurrahman, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004).

Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indoensia, Kencana, Jakarta: Kencana, 2006.

Mardani. cet.2. Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

--------------, cet.1. Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Muhammad Ahmadi, Fahmi, dan Aripin, Jaenal, cet.1. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Muhibin, Muhammad, dkk. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Narboko, Cholid, dan Achmadi, Abu, Metodelogi Penelitian, Jakarta: Bumi Pustaka, 1997.

Parihah, Ipah, Buku Panduan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Cet.1. Jakarta, Jakarta: UIN Jakarta Press.

Rahman, Fatchur, Ilmu Waris. cet.2. Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981.

Rofiq, Ahmad, Fiqih Mawarits. cet.2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

62

Page 76: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Rosyada, Dede, Hukum Islam Dan Pranata Sosial. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Sabiq, Sayid, Fiqh Sunnah, Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971.

Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Mawaris. Jilid III. Bandung: Pusaka Setia, 2003.

Salihima, Syamsulbahri, cet.2. Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Salman, Otje. Dan Haffas, Musthafa. cet.2. Hukum Waris Islam, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

--------------, dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Hukum singkat, cet.7. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Sunggono, Bambang, Metodelogi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Thalib, Sajuti, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wahyu Kuncoro, NM. Waris Permasalahan Dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

B. Jurnal

Harahap, Yahya. 1992, “Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam” Dalam Mimbar Hukum : Aktualisasi Hukum Islam, No. 5, Al Hikmah, Jakarta.

Sudirman, Muhammad. Munasakhah Dalam Sistem Kewarisan Islam, Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016.

Sugiyarno, Fatahullah. Dan Surayya, Ita. Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt.G/ 2009/PA.Sel., Kajian Hukum Dan Keadilan, Jurnal IUS, Volume VI, Nomor 1, April 2018.

C. Skripsi

Ilmiyah, Fuji. Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No: 0829/Pdt.G/2007/PA.Dmk Tentang Penetapan Orang Yang Meninggal Dunia

63

Page 77: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta

Sebagai Ahli Waris, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Ahwalus Syakhsiyah, 2009.

Fadhillah Hakim, M. Analisis Yuridis Kewarisan Saudara Dalam Kasus Munasakhah (Studi Putusan M.A. No. 30 PK/Ag/2013), Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Ramadhan, Nurdiana. Kewarisan Bertingkat Sebagai Perkembangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1191/Pdt.G/2016/PA.JB, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Hapsari, Hilda. Disharmonisasi Penetapan Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Tentang Pembagian Waris (Studi Analisis: Penetepan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 0446/Pdt.P/2015/PA.JB dan Putusan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 0954/Pdt.G/2016/PA.JB, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

D. Internet

Ahmad Munawir, Ketentuan Ahli Waris Pengganti, dari

https://www.hukum.kompasiana.com/2012/05/16/ahli-waris-pengganti-dalam-

khi-457734.html. ,di akses pada 9 September 2019.

Nur, Mujib, Putus Waris; Lembaga Plaatsvervulling (Ahli Waris Pengganti), dari

https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/444-putus-waris-lembaga-

plaatsvervulling-ahli-waris-pengganti ,di akses pada 9 September 2019.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d3c22960a85/kedudukan-ahli-waris-

pengganti-harus-jelas ,di akses pada 3 Agustus 2019.

E. Peraturan Perundang-undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

64

Page 78: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 79: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 80: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 81: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 82: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 83: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 84: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 85: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 86: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 87: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 88: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 89: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 90: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 91: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 92: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 93: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 94: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 95: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 96: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 97: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 98: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 99: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 100: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 101: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 102: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 103: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 104: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 105: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 106: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 107: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 108: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 109: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta
Page 110: Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta