SKRIPSI ANDINA SARI HANDAYANI K4408013/Upaya...SKRIPSI ANDINA SARI HANDAYANI K4408013

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

UPAYA PEMERINTAH TURKI DALAM MENGATASI GERAKAN

SEPARATISME SUKU KURDI TAHUN 1984-2007

Disusun oleh:

SKRIPSI

Oleh:

ANDINA SARI HANDAYANI

K4408013

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

Desember 2012


commit to user

ii


commit to user

iii

UPAYA PEMERINTAH TURKI DALAM MENGATASI GERAKAN

SEPARATISME SUKU KURDI TAHUN 1984-2007

Oleh:

ANDINA SARI HANDAYANI

K4408013

Skripsi

diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar

Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

Desember 2012


commit to user

iv


commit to user

v


commit to user

vi

ABSTRAK

Andina Sari Handayani. K4408013. UPAYA PEMERINTAH TURKI DALAM MENGATASI GERAKAN SEPARATISME SUKU KURDI TAHUN 1984-2007. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Desember 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) Latar belakang gerakan separatisme suku Kurdi di negara Turki; (2) Gerakan separatisme suku kurdi di negara Turki; dan (3) Dampak dan upaya pemerintah Turki dalam mengatasi gerakan separatisme suku Kurdi.

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik studi pustaka dengan menggunakan sistem resume katalog atau komputer dan memanfaatkan internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis historis dengan melakukan kritik ekstern dan intern.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, Pertama, gerakan separatisme Kurdi di Turki untuk mendapatkan otonomi dimulai 21 Maret 1984 saat dilarangnya perayaan Nevros (perayaan tahun baru suku Kurdi). Larangan ini merupakan tanda dimulainya aktivitas gerilyawan Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) dalam memperoleh hak-hak etnis mereka dan menuntut pemberian wilayah otonom di Turki bagian tenggara. Kedua, gerakan separatisme suku Kurdi di Turki dihimpun dalam PKK. Partai ini menjadi wadah aspirasi dan perjuangan suku Kurdi dalam memperjuangkan hak-hak untuk mempertahankan identitas, sistem budaya, dan otonomi daerah Kurdistan di Turki. Ketiga, kebijakan pemerintah Turki mengenai pengurangan sanksi negatif terhadap PKK dalam bidang sosial budaya, perekonomian, dan hukum belum dapat menyelesaikan konflik antara pemerintah dan etnis Kurdi.

Kata kunci: otonomi, Kurdi, separatisme, etnis, kebijakan, Nevros


commit to user

vii

ABSTRACK Andina Sari Handayani. K4408013. THE EFFORTS BY TURKISH GOVERNMENT TO FIGHT FOR KURDS SEPARATISM IN 1984-2007. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. December 2012.

This study aimed to describe: (1) Background ethnic Kurdish separatist movement in the country of Turkey; (2) Ethnic Kurdish separatist movements in the country of Turkey; and (3) The Impact and the Turkish government's efforts in addressing the tribal Kurdish separatist movement.

This study uses historical method with heuristic measures, criticism, interpretation, and historiography. The sources of data used in this study in the form of primary and secondary sources. The data collection technique is the technique of literature by using the system catalogs or computers and resume use of the Internet. The data analysis technique used is the historical analysis technique with external and internal criticism.

Based on this research can be concluded, First, the Kurdish separatist movement in Turkey for autonomy began March 21, 1984, when the ban celebrations Nevros (Kurdish new year celebration). This ban is a sign of the start of insurgent activity Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) in obtaining their rights and demanding the provision of ethnic autonomous areas in southeastern Turkey. Second, the Kurdish separatist movement in Turkey gathered in the PKK. This party into containers aspirations and struggle in striving Kurds rights to keep identity, cultural systems, and autonomous Kurdistan region in Turkey. Third, the Turkish government policy on reducing negative sanctions against the PKK in the field of socio-cultural, economic, and law can not resolve the conflict between the government and ethnic Kurds. Key words: otonomy, Kurdi, separatism, ethnic, policy, Nevros


commit to user

viii

MOTTO

Perjuangkanlah apa yang menjadi keinginanmu jika memang itu yang terbaik

dan bermanfaat untukmu, maka raihlah dengan cara terbaik pula. Jangan pernah

putus asa jika belum pernah mencoba, yakinlah bahwa Allah selalu memberikan

yang terbaik bagi setiap umat- NYA

(penulis)

Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal tersebut hanya dapat diraih

dengan suatu pengertian

(Einstein)

Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga, mereka

( )


commit to user

ix

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas Rahmat Allah SWT, ku persembahkan karya ini untuk :

Bapak dan Ibu

Terima kasih untuk semua kasih sayang yang tak terbatas, do a dan

harapan yang selalu disertakan untukku. Semua ini tak berarti tanpa dukungan

Bapak dan Ibu

Adikku Dicka

Terima kasih untuk adikku yang selalu memberi dukungan untuk

menyelesaikan skripsi ini dan canda tawamu sebagai penghibur penat hari-hariku.

My Fighter

Terimakasih telah memberikan semangat, kesabaran, cinta dan sayangnya

selama ini yang selalu tercurah dalam membimbingku

.

Sahabat-sahabat Ku Tersayang

Cahyaningrum, Anita, Dessy F, Endah, Lina, Mas Umar, Mas Sigit, Mas

Didik dan Mbak Desi terima kasih atas semangat dan bimbinganya selama ini.

Semoga persahabatan kita tidak berakhir sampai disini.

Terima kasih untuk semua teman- hari-hari yang

telah kita lewati bersama, perjuangan, kerjasama, dan semangatnya.

Almamater


commit to user

x

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang

memberi ilmu, inspirasi, dan kemuliaan. Atas kehendak-Nya penulis dapat

UPAYA PEMERINTAH TURKI

DALAM MENGATASI GERAKAN SEPARATISME SUKU KURDI

TAHUN 1984-2007

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk

mendapatkan gelar Sarjan pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya

skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai

pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi.

2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui

permohonan ijin dalam penyusunan skripsi.

3. Ketua Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta, yang telah memberikan pengarahan dan ijin atas penyusunan

skripsi ini.

4. Drs. Saiful Bachri, M.Pd, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan

pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Drs. Tri Yuniyanto, M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ayah, Ibu, Dicka, sahabat-sahabatku dan semua keluarga tercinta yang

senantiasa memberi doa, semangat, dukungan dan kasih sayang.

7. Teman-teman Prodi Sejarah khususnya Angkatan 2008, yang telah

memberikan bantuan, doa dan dukungannya kepada penulis.


commit to user

xi


commit to user

xii


commit to user

xiii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................ i

..................... ii

HALAMAN PENGAJUAN .................................................................. iii

HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................. iv

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................ v

HALAMA ABSTRAK ......................................................................... vi

HALAMAN ABSTRACK ...................................................................... vii

HALAMAN MOTTO ........................................................................... viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................ ix

KATA PENGANTAR .................................................................. x

DAFTAR ISI . ................................................................................ xii

DAFTAR BAGAN .............. .................................................................. xv

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN.................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................ 7

C. Tujuan Penelitian .............................................................. 8

D. Manfaat Penelitian ............................................................ 8

BAB II LANDASAN TEORI.............................................................. 9

A. Tinjauan Pustaka .............................................................. 9

1. Perjuangan .................................................................. 9

2. Suku Kurdi ................................................................... 14

3. Konflik ........................................................................ 16

4. Gerakan

5. Kebijakan .................................................................... 31

B. Kerangka Berpikir ................................................. 40


commit to user

xiv

BAB III METODE PENELITIA 43

A. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................... 43

B. Metode Penelitian ............................................................. 44

C. Sumber Data ..................................................................... 45

D. Teknik Pengumpulan Data ................................................ 47

E. Teknik Analisis Data ............................................................ 48

F. Prosedur Penelitian ........................................................... 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................... 55

A. Profil Negara Turki .......................................................... 55

B. Latar Belakang Gerakan Separatisme Suku Kurdi di Negara

Turki Sejak Tahun 1984......................................................... 60

C. Gerakan Separatisme Suku Kurdi di Turki Tahun 1984-1984 69

D. Dampak dan Upaya Pemerintah Turki dalam Mengatasi

Gerakan Sparatisme Suku Kurdi ....................................... 73

1. Upaya Pemaksaan Fisik ............................................... 75

a) Sistem Benteng Desa ............................................... 76

b) Operasi Militer Besar-besaran dengan Persenjataan

Canggih dan Pesawat Tempur ................................. 78

2. Upaya Pengurangan Sanksi Negatif................................. 82

a) Bidang Sosial Budaya.................................................. 83

b) Bidang Perekonomian ................................................. 85

c) Bidang Hukum ........................................................... 86

3. Upaya Pemerintah Turki Dalam Bentuk Kerjasama

Dengan Negara-negara Lain............................................. 87

a) Kerjasama dengan Iran................................................. 88

b) Kerjasama dengan Irak .................................................. 89

c) Kerasama dengan Suriah ............................................... 90

4. Dampak Gerakan Separatisme........................................... 92

a) Bagi Turki..................................................................... 92

b) Bagi Suku Kurdi .......................................................... 92


commit to user

xv

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ............................. 93

A. Simpulan .......................................................................... 93

B. Implikasi .......................................................................... 95

C. Saran ................................................................................ 97

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 99

LAMPIRAN . ...... .................................................................................


commit to user

xvi

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1 : Kerangka Berfikir 40

Bagan 2 : Bagan Prosedur Penelitian Sejarah .. 49


commit to user

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1: Wilayah Negara Turki ..................................................... 106

Lampiran 2: Wilayah Kurdistan .......................................................... 107

Lampiran 3: Militan PKK terlihat di sebuah Kamp di Irak .................. 108

Lampiran 4: Abdullah Ocalan Pimpinan PKK saat ditangkap tahun

1999 ............................................................................... 109

Lampiran 5: Serangan Udara Turki untuk Kurdi di Irak ...................... 110

Lampiran 6: Jet Tempur Tentara Turki untu menyerang PKK dan

Gambar Bendera PKK .................................................... 111

Lampiran 7: Mountain Turks: State Ideology and the Kurds in Turkey 112

Lampiran 8: Sejarah Panjang Perjuangan Etnis Kurdi di Turki 120

Lampiran 9: A Revolutionary Kurdish Mullah from Turki: Mehmed

Emin Bozarlan and His Intelectual Evolution.................... 134

Lampiran 10: Bom Bunuh Diri Di Turki .............................................. 143

Lampiran 11: Kurdi Tembak Helikopter Kurdi..................................... 144

Lampiran 12: Tragedi Bangsa Kurdi .................................................... 145

Lampiran 13: Kurdi-Turki, Serangan Bertujuan Perbaiki Citra AKP .... 147

Lampiran 14: Turki Desak Irak Soal Kurdi .......................................... 148

Lampiran 15: Surat Ijin Menyusun Skripsi dari Jurusan ....................... 149

Lampiran 16: Suran Ijin Menyusun Skripsi dari Fakultas ..................... 150


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Separatise memang menjadi masalah internasional yang cukup sensitif.

Menurut data, sejak tahun 1950-an, sekitar 70 kelompok etnis yang terkonsentrasi

di dalam sebuah wilayah geografis tertentu, terlibat dalam perjuangan senjata bagi

penentuan nasib sendiri atau gerakan separatise. Angka tersebut tentu saja lebih

tinggi dari perang antar-negara yang terjadi sejak akhir Perang Dunia ke-2.

Peradaban Islam dengan pengaruh Arab dan Persia menjadi warisan

yang mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan Dinasti Usmani.

Islam di masa kekhalifahan diterapkan sebagai agama yang mengatur hubungan

antara manusia sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai Khalik, Sang

Pencipta, dan juga suatu sistem sosial yang melandasi kehidupan bermasyarakat

dan bernegara. Islam yang muncul di Jazirah Arab dan telah berkembang lama di

wilayah Persia, berkembang di wilayah kekuasaan Kekhalifahan Turki dengan

membawa peradaban dua bangsa tersebut. Perkembangan selanjutnya

memperlihatkan pengaruh yang kuat kedua peradaban tersebut ke dalam

kebudayaan bangsa Turki. Kondisi ini menimbulkan kekeliruan pada masyarakat

awam yang sering menganggap bahwa bangsa Turki sama dengan bangsa Arab.

Suatu anggapan yang keliru yang selalu ingin diluruskan oleh bangsa Turki sejak

tumbuhnya nasionalisme pada abad ke-19. Selanjutnya, arah modernisasi yang

berkiblat ke Barat telah menyerap unsur-unsur budaya Barat yang dianggap

modern. Campuran peradaban Turki, Islam dan Barat, inilah yang telah mewarnai

identitas masyarakat Turki.

Dalam konteks pergulatan kekuatan politik antara dua kelompok yang

berseberangan, masalah penyitaan atensi dan interes publik adalah elemen krusial.

Unsur pers atau media, segmen asing, penyertaan emosional (emotional

attachment), heroisme kultural lokal, dan kehadiran simbol-simbol negara

menjadi instrumen politik yang dikelola cerdik oleh para aktor, inisiator, dan

provokator separatise. Separatise mengirim sinyal serius kepada masyarakat


commit to user

2

internasional tentang adanya realitas domestik sebuah negara. Separatise mudah

tersublimasi dalam domestic constraint yang memengaruhi opini publik dan sikap

pemerintah. Relevansi diplomasi dalam penanganan isu separatise terbatas pada

upaya meyakinkan publik internasional tentang tidak adanya alasan bagi mereka

untuk mendelegitimasi sikap tegas pemerintah dalam menumpas gerakan

separatise.

Pasca Perang Dunia I pada tahun 1918, dengan kekalahan pihak

Sentral yang didukung oleh Turki, Imperium Turki Usmani mengalami masa

kemunduran yang sangat menyedihkan. Satu persatu wilayah kekuasaan yang jauh

dari pusat membebaskan diri dari kekuasaan Turki Usmani. Bahkan lebih buruk

lagi negara-negara sekutu berupaya membagi-bagi wilayah kekuasaan Turki untuk

dijadikan negara koloni mereka. Kondisi porak porandanya Imperium

menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi muda Turki ketika itu.

Politik Kemalis ingin memutuskan hubungan Turki dengan sejarahnya yang lalu

supaya Turki dapat masuk dalam peradaban Barat. Oleh karena itulah

penghapusan kekhalifahan merupakan agenda pertama yang dilaksanakan. Pada

tanggal 1 November 1922 Dewan Agung Nasional pimpinan Mustafa Kemal

menghapuskan kekhalifahan. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923

memindahkan pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya Dewan

Nasional Agung pada tanggal 29 Oktober 1923 memproklamasikan terbentuknya

negara Republik Turki dan mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden

Republik Turki (Zurser, Erik J, 2003).

Orang-orang Kurdi adalah suatu kelompok etnis Indo-Eropa (Indo

European tribes) yang mayoritas menganut agama Islam Sunni dan tinggal di

wilayah Kurdistan (tanah orang-orang Kurdi). Wilayah Kurdistan terdapat di

beberapa negara seperti Turki bagian tenggara, Iran Utara, Irak Utara, dan Suriah

Utara. Jumlah Suku Kurdi secara keseluruhan diperkirakan sekitar lebih dari 20

juta orang Kurdi dan terpaksa tinggal di beberapa negara berbeda. Di Turki

terdapat sekitar 10 juta orang Kurdi; di Iran sekitar 6 juta orang Kurdi; di Irak

terdapat lebih dari 5 juta orang Kurdi; dan di Suriah 1 juta lebih. Komunitas-

komunitas yang lebih kecil ada yang tinggal di republik-republik bekas Uni Soviet


commit to user

3

dan Lebanon serta ada juga yang telah hijrah dan menetap di Eropa, Amerika dan

Australia (http://swaramuslim.com/islam/more).

Setelah meniadakan kekhalifahan, politik Kemalisme menghapuskan

lembaga-lembaga syariah, meskipun sebenarnya peranan lembaga ini sudah

sangat dibatasi oleh para pembaru Kerajaan Usmani. Bagi Kemalis, syariat adalah

benteng terakhir yang masih tersisa dari sistem keagamaan tradisional. Lebih

lanjut, Kemalis menutup sekolah-sekolah madrasah yang sudah ada sejak tahun

1300-an sebagai suatu lembaga pendidikan Islam. Setelah adanya perubahan-

perubahan pemerintahan dalam negara Turki tersebut, segera terlihat bahwa

konstitusi yang diterapkan meniru pola-pola negara Eropa. Kemudian muncul

berbagai perubahan besar-besaran di Turki diantaranya adalah diberlakukanya

hak-hak umum bagi warga Negara Turki, yakni menegaskan kebebasan dan hak-

hak istimewa warga negara seperti terjadi di Barat. Dengan demikian, isi

konstitusi ini merupakan kerangka Hukum bagi negara Turki baru. Ini adalah

karakteristik kecenderungan Turki baru bahwa konstitusinya meniru pola

demokrasi barat (http://www.seputarindonesia.com).

Turki pada masa Kemal Pasha mengalami perubahan radikal, bahkan

dengan revolusioner dari orde lama ke orde baru. Kemal dengan negara barunya

memperlihatkan kecenderungan yang sangat berbeda. Ia menegaskan bahwa Turki

sebagai republik baru harus memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti barat.

Dari sinilah awal konflik dimulai antara Suku Kurdi dengan pemerintah Turki hal

tersebut diakibatkan kebebasan yang berlaku hanya untuk kaum mayoritas bukan

untuk kaum minoritas seperti Suku Kurdi. Dari semula perjanjian Server 1925

suku Kurdi diberikan suatu wilayah yang otonom tapi sejak masa Kemal hak-hak

kaum Kurdi mulai dibatasi (Lord. Kinross, 1979).

Konflik intranegara telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan

perdamaian disuatu negara. Konflik tersebut apabila tidaksegera diatasi akan

mengakibatkan kehancuran dalam skala yang luas, meruntuhkan negara,

kerusakan likungan yang parah, instabilitasregional, melonjaknya jumlah

pengungsi dan jumlah korban sipil yang tinggi. Selain itu, konflik intranegara


commit to user

4

dapat menyababkan perpecahan suatu negara. Hal tersebut merupakan gambaran

yang terjadi di Turki.

Sejak tahun 1984 hingga saat ini, pemerintah Turki masih belum bisa

mengatasi aksi para separatisme Kurdi yang telah banyak memakan korban baik

dari Turki sendiri maupun kaum Kurdi. Etnis Kurdi di Turki menginginkan

perubahan terhadap nasib mereka kemudian menuntut hak-hak yang semestinya

mereka terima, baik hak secara etnis minoritas maupun dalam skala yang lebih

luas yakni sebagai bangsa. Pemerintah Turki menganggap tuntutan tersebut

sebagai ancaman terhadap wilayah kedaulatan negara dan harus segera

ditindaklanjuti. Bagaimanapun juga konflik antara Turki dengan etnis Kurdi harus

bisa diredam agar tidak memakan lebih banyak korban jiwa dan kerugian lainnya.

Salah satu negara yang juga mengalami permasalahan tersebut adalah

Turki. Masalah Turki dengan etnis Kurdi tidak bisa dianggap remeh. Dalam

konteks tradisi negara Turki mempengaruhi kebijakan yang mereka ambil

terhadap suku kurdi. Dalam perkembangannya suku Kurdi melakukan gerakan

separatise dan mempengaruhi kedaulatan negara.

Separatisme Kurdi merupakan konflik di Turki yang terjadi semenjak

15 Agustus 1984 karena pemerintah Turki tidak menghargai hak-hak kultural dan

identitas kaum Kurdi. Hukum ditegakkan hanya untuk menyingkirkan kaum

Kurdi. Semua upaya diberlakukan untuk membatasi ruang gerak sosio-politis

bangsa Kurdi. Serangan yang terjadi di Diyarbakir, Turki, pada 12 September

Rumah, Damai di Dunia hanyalah sekadar motto bagi negara Turki (Sigit

Jadmiko, 2009).

Penyebaran suku kurdi terkosentrasi di wilayah Turki bagian

Tenggara yang mayoritas penganut islam bermazab sunni. Dalam tahap yang

paling awal, biasanya separatise muncul sebagai gerakan politik. Nasib bangsa

Kurdi di Turki tidaklah baik. Mayoritas suku Kurdi memang tinggal di Turki

bagian tenggara dan lebih setengahnya hidup berbaur di ibukota Ankara. Sebagai

keturunan bangsa Persia, suku Kurdi menjadi salah satu hambatan gerakan

nasionalisme dan sekularisme Turki. Meskipun mereka berhasil mendirikan


commit to user

5

Negara Darurat Kurdistan di wilayah Turki pada tahun 1922-1924 dan Republik

Mahabad Kurdistan tahun 1946 tetapi dapat dihancurkan oleh militer Turki.

Dampaknya sejak tahun 1924 Turki melarang penggunaan bahasa Kurdi di tempat

umum. Operasi militer besar-besaran terus dilakukan untuk menumpas gerakan

pro kemerdekaan yang mengakibatkan ribuan jiwa kehilangan nyawa. Hingga saat

ini konflik antara kedua belah pihak masih terus berlangsung dan terus memakan

korban.

Republik Turki, sejak berdirinya telah menetapkan perdamaian sebagai

pilar utama di negaranya. Damai secara realistis dan konsisten yang dipandu oleh

prinsip at Home and Peace Abroad (damai di rumah dan perdamaian di

dunia internasional) ditetapkan oleh Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Turki

melaksanakan kebijakan luar negeri yang merupakan generator keamanan dan

stabilitas di kawasan dan sekitarnya berdasarkan sekuler demokratis dan sistem

politik, ekonomi hidup dan mendamaikan tradisi modernitas dengan identitas

budaya (Zurser, Erik J, 2003).

Para ilmuwan berpendapat, suku kurdi berasal dari suku bangsa Medes

yang masuk ke Parsi (Iran) dari kawasan Asia Tengah. Mereka menguasai daerah

pegunungan Parsi dari Tahun 614 sampai 550 sebelum Masehi. Empat belas abad

kemudian mereka memeluk agama Islam, setelah kedatangan pasukan Arab Islam

dari daratan ke daerah pegunungan Parsi (M. Riza Sihbudi,1991: 136). Kurdi

merupakan etnis yang relatif tua usia, namun kesadaran terhadap wilayah baru

muncul belakangan, bahkan sangat terlambat. Etnitas Kurdi setidaknya telah

dimulai sejak dua ribu tahun sebelum masehi. Suku Kurdi memang punya

kesadaran etnis, tetapi tidak mempunyai kesadaran kewilayahan, sebagai

konsekuensi kultur tradisional nomaden, yang hidup berpindah-pindah dari Turki

dan Iran ke lembah Mesopotamia sambil menggembala ternak dan bertani. Pasca

Perang Dunia I, ketika negara-negara mulai menetapkan garis perbatasan, barulah

kesadaran wilayah kaum Kurdi muncul, terutama karena terdesak dan terpaksa

meninggalkan pola hidup tradisionalnya, serta mulai menetap di berbagai

pemukiman.


commit to user

6

Suku Kurdi mencita-citakan negara Kurdistan merdeka yang sekuler

dan demokratis. Suku Kurdi yang tersebar di Turki, Iran, Irak, dan Suriah sebagai

minoritas etnis sehingga kepentingan bangsa Kurdi diabaikan oleh pemerintah

masing-masing negara tersebut. Suku Kurdi ingin memisahkan diri dari negara

induk masing-masing dan bercita-cita mendirikan Negara Kurdistan.

Turki ingin membantu mengamankan dan memelihara perdamaian,

kemakmuran, stabilitas dan kerjasama lingkungan yang kondusif bagi

pembangunan manusia di dalam negeri dan dunia internasional. Namun, cita-cita

Turki tidak selamanya mulus. Pengalaman sejarah telah membuktikan peliknya

permasalah yang dihadapi oleh Turki terkait dengan perlawanan separatisme yang

terus belangsung merongrong stabilitas negara. Serangkaian pemberontakan suku

kuedi untuk melepaskan wilayah Kurdistan dari Turki namun akhirnya gagal.

Konflik tersebut tidak hanya menjadi masalah di tingkat nasional tetapi

juga di tingkat Regional dan Internasional. Dampak yang ditimbulkan di tingkat

regional adalah, menegangnya hubungan antara Turki dan Irak akibat operasi

militer lintas batas yang dilakukan Turki ke wilayah Irak bagian utara pada akhir

tahun 2006 dan pada tanggal 17 Oktober 2007 di sahkanya Undang-undang yang

mengijinkan angkatan bersenjata Turki untuk melakukan serangan lintas batas

guna melumpuhkan serangkaian pemberontakan yang dilakukan oleh para

separatisme kurdi yang terkenal sebagai Partiya Kankerran Kurdistan (PKK).

Operasi tersebut dimaksudkan untuk menumpas gerakan separatisme Kurdi

terutama PKK (Partiya Karkeran Kurdistan).

Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan bagi dunia Internasional adalah

melonjaknyaharga minyak dunia, diakibatkan operasi militer yang dilakukan oleh

pemerintah Turki ke wilayah Irak Utara yang merupakan daerah otonomi kurdi di

Irak yang juga dijadikan basis perjuangan PKK. Wilayah otonomi tersebut berada

di Kirkuk yang merupakan salah satu penghasil minyak terbesar dunia. Dengan

adanya operasi militer Turki, maka secara otomatis akan menghambat distribusi

minyak dunia dan kenaikan harga minyak di pasar internasional. Beberapa

dampak tyersebut menunjukan bahwa separatisme Kurdi tidak hanya berdampak

pada pemerintah Turki saja tetapi juga masyarakat internasional.


commit to user

7

Berdasarkan latar belakang dari fenomena diatas, maka penulis tertarik

dalam mengkaji mengenai Sejarah Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi

Gerakan Separatisme Suku Kurdi Tahun 1984-2007 .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah latar belakang gerakan separatisme Suku Kurdi di negara Turki

sejak tahun 1984 ?

2. Bagaimanakah gerakan separatisme Suku Kurdi di negara Turki tahun 1984-

2007 ?

3. Bagaimanakah dampak dan upaya pemerintah Turki dalam mengatasi gerakan

separatisme Suku Kurdi tahun 1984-2007 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari

penulisan ini adalah untuk mengetahui :

1. Latar belakang gerakan separatisme suku Kurdi di negara Turki sejak tahun

1984.

2. Gerakan separatisme Suku Kurdi di negara Turki tahun 1984-2007.

3. Dampak dan upaya pemerintah Turki dalam mengatasi gerakan separatisme

Suku Kurdi tahun 1984-2007.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai gerakan separatisme suku

kurdi di negara Turki.

b. Menambah wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca

tentang reaksi negara lain mengenai konflik suku Kurdi dengan pemerintah

Turki dan upaya dalam mengatasi gerakan separatis tersebut.


commit to user

8

c. Dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian yang

sejenis secara lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pendidikan

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendididikan Ilmu

Pengetahuan Sosial, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Memberikan sumbangan terhadap penelitian selanjutnya, khususnya dalam

sejarah luar negeri Turki dan negara Timur Tengah lainnya.

c. Diharapkan dapat menambah bacaan di perpustakaan bagi mahasiswa

ataupun pembaca pada umumnya mengenai Upaya Pemerintah Turki dalam

mengatasi gerakan separatisme Suku Kurdi.


commit to user

55

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Perjuangan

a. Pengertian Perjuangan

Menurut Wojowasito (1972), perjuangan barasal dari kata

maksudnya. Perjuangan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai

suatu maksud. Perjuangan mengandung unsur usaha dan tujuan. Usaha ini

dimaksud sebagai cara dan ikhtiar yang digunakan dalam proses untuk

mencari yang diinginkan. Sedangkan tujuan merupakan sasaran akhir

setiap usaha yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok

(hlm.25).

Menurut Maurice Deverger (1988), mendefinisikan perjuangan

dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1) Kaum Konsevatif tradisioanal menganggap bahwa perjuangan adalah usaha untuk merebut kekuasaan dan menempatkan elite (mereka yang mampu melaksanakan kekuasaan) melawan massa (mereka yang menolak untuk mengakui superioritasalami dari elite dan haknya untuk memerintah).

2) Kaum Liberal melihat perjuangan dalam bidang politik sama perjuangan ekonomi yaitu sebagai suatu bentuk struggle for life yang secara mendasar menempaklan suatu spesies tertentu melawan yang lain.

3) Kaum Marxis melihat perjuagan disebabkan oleh perjuangan kelas yaitu pertentangan antara kelompok social yang terjadi dalam masyarakat karenaadanya perbedaan kepentingan (hlm.171-178).

Sukarno (1984), mengartikan perjuangan dalam arti luas yaitu

membangun materiil dan moril agar mencapai kehidupan yang lebih baik.

Selanjutnya dikemukakan tentang perjuangan individu yaitu perjuangan

mempergunakan atau mengalahkan keadaan agar eksistensinya (luar

dalam) tumbuh dan berkembang. Dari pengertian ini, perjuangan oleh

Sukarno diartikan sebagai membangun. Sarana dan prasarana adalah


commit to user

10

mempergunakan keadaan agar eksistensinya tetap subur dan berkembang

(hlm.9).

Dari berbagai pengertian tentang perjuangan di atas, dapat

disimpulkan bahwa perjuangan adalah suatu usaha atau ikhtiar yang

dilakukan individu maupun kelompok untuk mencapai suatu maksud dan

tujuan yang diharapkan. Perjuangan yang dilakukan oleh suku kurdi

berjuang untuk memperoleh hak-haknya yang dibatasi oleh pemerintah

Turki serta mempertahankan identitas dan sistem budaya suku Kurdi.

b. Macam-macam Perjuangan

Maurice Deverger (1988), menyebutkan perjuagan dalam dua

bentuk yaitu perjuangan terbuka dan perjuangan diam-diam, berkaitan

dengan dua tipe rezim politik terbesar. Dalam demokrasi, perjuangan

politik terjadi secara terbuka, disaksikan secara penuh oleh publik.

Sedangkan dalam rezim Aristokrasi, perjuangan diam-diam harus

dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan ditutup-tutupi (hlm.315).

Perjuangan dikategorikan dalam dua wujud atau bentuk, yaitu

perjuangan fisik dan nonfisik. Perjuangan fisik adalah suatu bentuk usaha

perlawanan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan benda,

baik berupa senjata maupun benda-benda lain yang digunakan. Sedangkan

perjuangan nonfisik adalah suatu usaha ikhtiar dan perlawanan dalam

mencapai tujuan yang diinginkan tanpa menggunakan benda sebagai

sarananya. Perjuangan nonfisik lepas dari kekerasan aktual dan lebih

mengarah pada usaha yang bersifat damai (Max Weber, 1985).

Perjuangan nonfisik merupakan perjuangan yang lebih

mengarah pada politik diplomasi. Diplomasi berarti tidak melakukan

tindakan politik agresif terhadap musuh. (Selo Soemarjan, 1978 : 78)

Perjuangan nonfisik atau damai dapat dilakukan dengan perundingan-

perundingan sebagai alternatif penyelesaian suatu masalah. Perjuangan ini

merupakan usaha-usaha politik yang dapat menempatkan daripada posisi

yang menguntungkan dalam arti mencegah kerugian-kerugian yang


commit to user

11

diderita jika dibandingkan dengan perjuangan yang menggunakan

kekerasan.

Perjuangan fisik lebih mengarah konfrontasi fisik dalam

mencapai tujuan. Pertempuran, peperangan, penggulingan kekuasaan

dengan kudeta, bentrokan bersebjata merupakan contoh perjuan fisik,

banyak contong kearah negatif seperti kematian, cacat seumur hidup,

kerusakan harta benda, kehilangan keluarga bahka habisnya populasi

penduduk di suatu wilayah. Sarana perjuangan fisik dapat berupa senjata-

senjata tajam, benda-benda tumpul, senjata-senjata api, bahkan senjata

yang sangat mematikan lainnya yaitu nuklir.

Perjuangan suku Kurdi untuk memperoleh hak-hak dan

otonomi sebagai warga negara Turki lebih condong pada perjuangan fisik

dengan seringnya terjadi peperangan dan melawan pemerintah Turki yang

juga mengerahkan kekuatan militernya untuk melumpuhkan gerakan

separatisme Suku Kurdi. Akibat yang ditimbulkan dari seringnya terjadi

pertempuran antara kedua belah pihak banyak terjadi korban jiwa dan

banyak orang-orang yang kehilangan tempat tinggal.

c. Faktr-Faktor Penunjang Keberhasilan Perjuangan

Menurut Sukarno (1984), besar kecilnya keberhasilan dan

kemauan untuk berjuang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya

adalah:

1) Menarik tidaknya tujuan atau cita-cita yang memanggil. 2) Adanya rasa mampu, rasa biasa, rasa sanggup di kalangan massa

itu. 3) Adanya tenaga atau kekuatan yang ada di dalam individu maupun

kelompok massa (hlm. 6).

Dari pendapat Sukarno di atas, dapat dijabarkan bahwa suatu

perjuangan dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern, baik secara individu

maupun kelompok. Faktor intern tersebut merupakan faktor yang berasal

dari dalam individu sehingga memotivasi diri untuk melakukan

perjuangan. Faktor dari dalam diri antara lain motivasi pribadi, adanya


commit to user

12

kemauan, adanya rasa optimis akan tercapainya tujuan dan rasa mampu

untuk melakukannya. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal

dari luar individu maupun kelompok yang mendukung poerjuangan.

Faktor-faktor tersebut dapat berupa materi dan nonmateri. Materi sebagai

contohnya adalah keuangan, sarana dan prasarana dalam perjuangan,

sedangkan nonmateri dapat berwujud dukungan.

Gerakan-gerakan separatisme di Turki telah menjadi duri

dalam daging bagi proses integrasi Negara Turki. Perjuangan Kurdi ini

bernama Kurdistan Workers Party ( Partiya Karkeran Kurdistan: PKK),

yang berbasis di Turki bagian Tenggara dan dianggap sebagai tanah air

bangsa Kurdi, dimana mereka menyatakan pemerintahan sendiri, dan

melancarkan kampanye serta serangan bersenjata kepada pemerintah

Turki. Aktifitas-aktifitas para gerilyawan PKK ini selain banyak

melancarkan serangan kepada pemerintah Turki, juga menyerang warga

sipil Turki yang dianggap tidak mau bekerjasama dengan PKK. Pada

dasarnya keinginan bangsa kurdi menginginkan agar hak-hak etnis Kurdi

dikembalikan termasuk hak otonom wilayah Kurdi. Pemerintah

menganggap hal ini adalah sebuah pemberontakan dan harus dilumpuhkan

agar tidak mengganggu instabilitas Negara Turki sendiri.

2. Suku Kurdi

a. Pengertian Etnis

Menurut Alo Liliweri (2001), etnisitas berhubungan dengan

konsep tentang etnis, antara lain :

1) etnichos

digunakan untuk menerangkan keberadaan sekelompok penyembah

berhala atau kafir. Dalam perkembangannya, istilah etnis mengacu

pada kelompok yang diasumsikan sebagai yang fanatik dengan

ideologinya.

2) Etnisitas yang merujuk pada penggolongan etnis berdasarkan afiliasi.


commit to user

13

3) Etnosentrisme merupakan sikap emosional semua kelomok etnis, suku

bangsa agama, atau golongan yang merasa etnisnyasuperior daripada

etnis lainnya.

4) Etnografi adalah salah satu bidang antropologi yang mempelajari

secara deskriptif suatu kelompok etnis tertentu.

5) Etnologi mempelajari perbandingan kebudayaan kontemporer dan

masa lalu dan suatu etnis.

Menurut Kamus Indonesia Kontemporer (1991), etnis

berkenaan dengan perbedaan kelompok dalam suatu masyarakat yang

didasarkan atas adat istiadat, bahasa, kebudayaan atau sejarahnya (hlm.

409).

Menurut Barth dan Zastrow yang dikutip Alo Liliweri, etnis

adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa

ataupu kombinasi dari kategori tersebut yang terkait pada system nilai

budayanya (hlm.335).

Menurut Narroll yang dikutip Fredrik Barth (1988), kelompok

etnis dikenal sebagai populasi yang :

1) Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan. 2) Mempunyai nilai-nilai yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan

dalam suatu bentuk budaya. 3) Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. 4) Menentukan ciri-ciri kelompok sendiri yang diterima oleh

keolmpok lain dan dapat dibedakan dalam kelompok populasi lain (hlm.11).

Pendapat Donal L. Horowitz yang dikutip Larry Diamond dan

Marc. F. Plattner (1998), mendefinisikan kelompok etnis sebagai suatu

kelompok yang sangat eksklusif dan relative berskala besar yang

didasarkan pada ide tentang kesamaan asal-usul, keanggotaan yang

terutama berdasarkan kekerabatan, dan secara khusus menunjukan kadar

kekhasan budaya, yang mencakup kelompok-kelompok yang dibedakan

oleh warna kulit, bahasa dan agama. Etnis meliputu suku bangsa, ras,

kebangsaan dan kasta (hlm.20).


commit to user

14

Menurut Koentjaraningrat (1990), suku bangsa atau dalam

bahasa Inggris ethnic group (kelompok etnis) adalah suatu golongan

Kesadaran dan identitas seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa

(hlm.264).

Fredrik Bart (1988), mendefinisikan kelompok etnis adalah

suatu kelompok yang terbentuk karenaadanya ciri yang ditentukan oleh

kelompok itu sendiri, yang kemudian membentuk pola tersendiri dalam

hubungan interaksi antara sesamanya (hlm.10).

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa wtnis

atau kelompok etnis adalah suatu kelompok yang didasarkan pada

kesamaan asal-usul, adat istiadat, bahasa, kebudayaan dan wilayah yang

ditandai oleh persamaan ikatan batin diantara anggotanya.

Melihat dari beberapa pengertian etnis dapat disimpulkan

bahwa suku Kurdi adalah sebagai suatu kelompok etnis di Turki selain

etnis Arab dan etnis minoritas lainnya. Suku Kurdi sebagai kelompok etnis

mempunyai kesamaan asal-usul, adat istiadat, bahasa (Kurmanji dan

Sorani/Kurdi), kebudayaan, dan wilayah.

b. Suku Kurdi

kesatuan social yang yang dapat dibedakan dari kesatuan social lain

berdasarkan perbedaan kebudayaan (hlm.77). menurut Koentjaraningrat

(1990), suku bangsa dalam bahasa Inggris ethnic group (kelompok etnis)

adalah suatu golongan manusia yang terkait kesadaran dan identitas akan

kesatuan bahasa. Menurut L. Horowitz, etnis meliputi suku bangsa, ras

kebangsaan dan kasta (Larry Diamond dan Marc F. Plattner,1998)

(hlm.20).


commit to user

15

Suku Kurdi merupakan suatu kelompok etnis di Turki selain

etnis Arab dan etnis minoritas Turkoman serta Assirya. Suku Kurdi adalah

suatu kelompok etnis Indo-Eropa (Indo European tribes) yang mayoritas

menganut agama Islam Sunni dan tinggal di Wilayah Turki bagian Utara.

Wilayah orang-orang Kurdi meliputi beberapa Negara seperti Iran, Irak,

dan Suriah. Suku Kurdi berasal dari bangsa Medes yang masuk ke Parsi

dari tahun 614 sampai 550 sebelum Masehi. Suku Kurdi sebagai kelompok

etnis memiliki bahasa sendiri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari

yakni Kurmanji dan Sorani/kurdi. Suku Kurdi merupakan etnis yang relatif

tua, tetapi kesadaran terhadap wilayah sebagai tempat mereka tinggal baru

muncul belakangan dan terlambat sebagai konsekuensi atas kultur

tradisional nomaden, yang hidup berpindah-pindah sambil ternak dan

bertani. Pasca Perang Dunia I, ketika Negara-negara mulai menetapkan

garis perbatasan, barulah kesadaran wilayah suku Kurdi muncul, terutama

karena terdesak dan terpaksa meninggalkan pola hidup tradisionalnya,

serta mulai hidup menetap (M.Riza Sihbudi, 1991).

Suku Kurdi mencita-citakan negara Kurdistan merdeka yang

demokratis. Suku Kurdi yang tersebar di Turki, Iran, Irak, dan Suriah

sebagai minoritas etnis sehingga kepentingan bangsa Kurdi diabaikan oleh

pemerintah masing-masing negara tersebut. Suku Kurdi ingin memisahkan

diri dari negara induk masing-masing dan bercita-cita mendirikan Negara

Kurdistan. Hal tersebut dibuktikan dengan dijalinnya kerjasama antara

suku kurdi di negara satu dengan yang lainnya demi tujuan bersama yaitu

mendirikan Kurdistan. Sebagai contoh adalah pada tahun 1999 adanya

pembantaian suku Kurdi oleh pemerintah Irak maka bayak suku Kurdi

yang lari dan mengungsi di Turki. Dari sinilah dapat dilihat bahwa Kurdi

di Negara satu dengan yang lain saling mendukung dan membantu dan

nasionalisme antar etnis menjadi lebih kuat. Di Turki sendiri kesadaran

atas etnis kurdi diwujudkan dengan didirikannya partai PKK sebagai

wadah perjuangan para separatis kurdi dalam memperoleh hak-hak bangsa


commit to user

16

kurdi yaitu membentuk sebuag negara yang otonom bagi bangsa Kurdi

(M.Riza Sihbudi, 1991).

3. Konflik

a. Pengertian Konflik

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

terdapat adanya suatu konflik baik konflik sosial maupun konflik politik

atas dasar kepentingan atau perbedaan.

Menurut D.O.C Hendropuspito (1989) pengertian konflik

adalah :

Kata konflik berasal dari kata Latin confligere yang berarti

didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan

(hlm. 247).

Menurut Soerjono Soekanto (1990), pertentangan atau

pertikaian (konflik) adalah suatu proses sosial di mana individu atau

kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannnya dengan jalan menantang

pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan (hlm. 98-

99).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W. J. S. Poerwodarminto

(1990), konflik diartikan dengan percecokan, perselisihan, pertentangan

yang terjadi pada satu tokoh atau lebih. Konflik dapat terjadi karena

ketidaksesuaian ide atau ketidakcocokan suatu paham atau kepentingan

(hlm. 45).

K.J Holtsi (1988 : 168) mendefinisikan konflik secara singkat

yaitu ketidaksesuaian sasaran, nilai, kepentingan atau pandangan antara

dua pihak atau lebih. Menurut Ariyono Suyono ( 1985 : 211) konflik

adalah keadaan dimana dua atau lebih dari dua pihak berusaha

menggagalkan tujuan masing-masing pihak karena adanya perbedaan

pendapat nilai-nilai atau tuntutan dari masing-masing pihak. K.J Veerger


commit to user

17

(1988 : 210) yang mengutip pendapat Lewis A. Coser menyatakan bahwa

konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan

dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya

tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya

bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga

memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan.

Kartini Kartono (1990) memberikan rumusan mengenai konflik

yaitu semua benturan, tabrakan, ketidaksesuain, ketidakserasian,

pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi yang antagonistis

bertentangan (hlm.173).

Clinton F. Fink dalam Kartini Kartono (1988 : 173)

mendefinisikan konflik sebagai berikut :

a. Konflik ialah relasi-relasi psikologis yang antagonistis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bias disesuaikan, interest-interest eksklusif dan tidak bias dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda.

b. Konflik ialah interaksi yang antagonistis, mencakup: tingkah laku lahiriah yang tampak jelas, mulai dari bentuk-bentuk perlawanan halus terkontrol, tidak langsung; sampai pada bentuk perlawanan terbuka, kekerasan, perjuangan tidak terkontrol, benturan latent, pemogokan, huru-hara, makar, gerilya perang dan lain-lain.

Dari berbagai pendapat tentang pengertian konflik diatas, maka

dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang

antagonistis terjadi sebagai akibat perbedaan paham atau perselisihan

tentang tuntutan terhadap suatu nilai tertentu antara pihak-pihak yang

sedang berselisih, sehingga menimbulkan usaha untuk menjatuhkan pihak

lawan guna mencapai perubahan yang dikehendaki kelompoknya.

Konflik yang terjadi antara suku Kurdi dengan Pemerintah

Turki disebabkan karena adanya perselisihan tentang tuntutan sesuatu

yakni keinginan suku Kurdi Turki untuk memperoleh otonomi di

Kurdistan sebagai tempat untuk suku Kurdi dapat mengatur diri dan

mempertahankan identitas serta sistem budaya mereka. Tuntutan untuk

memberikan otonomi penuh ditolak oleh Pemerintah Turki. Pemerintah


commit to user

18

Turki ingin mengamankan sumber minyaknya yang merupakan

penghasilan utama dan menjaga integritas bangsanya. Karena merasa

tuntutannya tidak terpenuhi, maka suku Kurdi melancarkan perlawanan

hingga terjadi beberapa kali peperangan antara kedua belah pihak.

b. Sebab-Sebab Timbulnya Konflik

Menurut Abu Ahmadi (1975), konflik biasanya ditimbulkan

oleh adanya kepentingan yang bertentangan terutama kepentingan

ekonomi dan sering juga karena perebutan kekuasaan dan kedudukan

(hlm.93).

Sebab atau akar dari timbulnya konflik adalah sebagai berikut:

1) Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaaan mungkin akan melahirkan

bentrokan antara mereka.

2) Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari

pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta

perkembangan kepribadian tersebut. Seorang sadar maupun tidak

sadar, sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan

pola-pola pendirian kelompoknya. Selanjutnya keadaan tersebut dapat

pula menyebabkan terjadinya pertentangan antara kelompok manusia.

3) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan

sumber lain dari konflik. Wujud kepentingan dapat bermacam-macam

ada kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Dalam hal ini

konflik yang terjadi antara suku Kurdi dengan Pemerintah Turki

disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak

yang menyangkut masalah politik, ekonomi dan budaya.

4) Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara

waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dan ini


commit to user

19

menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda

pendiriannya mengenai reorganisasi sistem nilai (Soejono Soekanto,

1990).

T. Hani Handoko (1992) menyebutkan penyebab terjadinya

konflik yaitu :

1) Komunikasi

Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit

dimengerti atau informasi yang mendua dan tidal lengkap serta gaya

individu pemimpin yang tidak efektif.

2) Struktur

Pertarungan kekerasan dengan kepentingan-kepentingan atau sistem

penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan

sumber-sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau

lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan

mereka.

3) Pribadi

Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi pengikut atau

bawahan dengan perilaku yang diperankan atasan dan perbedaan nilai-

nilai atau persepsi.

Konflik yang terjadi antara suku Kurdi dengan Pemerintah

Turki disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak

yang menyangkut masalah politik, ekonomi dan budaya. Secara politik,

suku Kurdi menuntut pemberian status otonomi di wilayah Kurdistan di

Turki bagian tenggara kepada Pemerintah Turki, tetapi tuntutan tersebut

tidak dipenuhi oleh Pemerintah Turki dengan alasan menjaga keutuhan

bangsa. Secara ekonomi, wilayah kurdi di Turki bagian tenggara yang

merupakan penghasil minyak dan gas terbesar yang berada diantara

perbatasan Irak Mosul dan Kirkuk. Serta dikhawatirkan keinginan suku

Kurdi yang ingin mendirikan sebuah Negara otonom Kurdistan

mengganggu stabilitas pemerintahan Turki. Dalam bidang budaya suku

kurdi dilarang menggunakan bahasa kurdi, dan dilarang menggunakan


commit to user

20

identitas yang menunjukkan kesukuannya, dengan sebab tersebut diatas

maka timbullah rasa kekecewaan yang dalam terhadap pemerintah Turki

dan puncak kekecewaan tersebut bterjadi pada tahun 1984 dengan

dilarangnya suku kurdi merayakan tahun baru kurdi.

c. Bentuk Konflik

Menurut Pheni Chalid (2005), konflik dikelompokkan dalam

kategori sifat, motif dan bentuk, yaitu :

1) Berdasarkan sifatnya, terdiri atas :

a) Konflik bersifat laten, yaitu ketika pertentangan dan ketegangan

diantara pelaku konflik samar dan tidak jelas, namun telah ada

dalam diri pelaku konflik, seperti penilaian negatif terhadap lawan

yang dikontruksi melalui proses budaya sehingga menciptakan

penilaian stereotip satu etnis terhadap etnis lain. Selain itu, ketika

pihak yang merasa tertindas tidak dapat mengungkapkan protes

dan perlawanan, karena berada pada posisi tawar yang rendah, baik

secara kultural maupun struktural, maka konflik berlangsung

secara laten.

b) Konflik bersifat manifes, yaitu konflik yang dapat terjadi secara

spontan dan juga adanya ketidakseimbangan dalam masyarakat,

seperti perilaku tidak adil, ketimpangan sosial, politik dan

ekonomi.

2) Berdasarkan motifnya, terdiri atas :

a) Konflik irasional, yaitu konflik berdasarkan perspektif

utilitirianisme, individu selalu mempertimbangankan aspek

kepentingan pribadinya (keuntungan) dalam berhubungan dengan

sesamanya.

b) Konflik emosional, yaitu konflik yang dilandasi emosi karena

adanya perasaan untuk membela dan mempertahankan kepentingan

kelompoknya.


commit to user

21

3) Berdasarkan bentuknya, terdiri atas :

a) Konflik vertikal, yaitu konflik terjadi karena suatu kelompok

menghadapi ketidakseimbangan distribusi sumber daya akibat

dominasi politik satu kelompok yang kuat menutup jalan bagi

kelompok lain untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya

yang menjadi kepentingan bersama.

b) Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi karena masing-

masing kelompok ingin menunjukkan identitas budaya yang

dimiliki yang melibatkan masalah sosial, politik dan ekonomi.

K. J. Holtsi (1988: 174), menyebutkan ada enam bentuk utama

dari konflik yaitu :

1) Konflik wilayah terbatas, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok

dengan acuan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada

hak-hak yang dinikmati suatu negara di atau dekat wilayah negara lain.

2) Konflik yang berkaitan dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik ini

sering mengandung nada tambahan idiologis yang kuat, maksudnya

adalah menjatuhkan rezim dan sebagai gantinya mendirikan suatu

pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan kepentingan

pihak yang melakukan intervensi.

3) Konflik kehormatan nasional, dimana pemerintah mengancam atau

bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga.

4) Imperialisme regional, di mana suatu pemerintah berusaha untuk

menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi kombinasi

tujuan idiologis, keamanan dan perdagangan.

5) Konflik pembebasan atau perang revolusioner yang dilakukan satu

negara untuk membebasakan rakyat negara lain, biasanya karena

alasan etnis atau idiologis.

6) Konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah untuk

mempersatukan suatu negara yang pecah.


commit to user

22

Menurut Ramlan Surbakti (1992) konflik dapat dibedakan

menjadi dua yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik non

kekerasan. Konflik yang mengandung kekerasan biasanya terjadi dalam

masyarakat negara yang belum memiliki konsesus bersama tentang dasar,

tujuan negara dan lembaga pengatur atau pengendali konflik yang jelas.

Pemberontakan, sabotase merupakan contoh konflik yang mengandung

tindak kekerasan. Konflik yang berwujud non kekerasan biasanya terjadi

pada masyarakat yang telah memiliki dasar tujuan yang jelas sehingga

penyelesaian konflik sudah bias ditangani melalui lembaga yang ada.

Adapun konflik non kekerasan biasanya berwujud perbedaan kelompok

antar kelompok (individu) dalam rapat, pengajuan petisi kepada

pemerintah, polemik melalui surat kabar atau sebagainya (hlm. 243).

Soerjono Soekanto (1990) menyebutkan bahwa konflik

mempunyai beberapa bentuk khusus, antara lain :

1) Konflik pribadi

Konflik ini berupa pertentangan antar individu yang terjadi dalam

suatu hubungan sosial.

2) Konflik rasial

Konflik ini terjadi karena perbedaan pada ciri-ciri fisik, perbedaan

kepentingan dan kebudayaan diantarakelompok atau golongan.

3) Konflik antara kelas-kelas sosial

Konflik ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan, misalnya

perbedaan kepentingan antara majikan dengan buruh.

4) Konflik politik

Konflik ini menyangkut baik antara golongan-golongan dalam suatu

masyarakat maupun antara negara-negara yang berdaulat. Konflik

yang terjadi antara suku Kurdi dengan pemerintah Turki ini termasuk

dalam konflik politik. Keberadaan gerakan separatis Kurdi ini

mengancam instabilitas dan politik Negara.

5) Konflik yang bersifat internasional


commit to user

23

Konflik ini disebabkan perbedaan-perbedaan kepentingan yang

kemudian merembes ke kedaulatan negara. Mengalah berarti

mengurangi kedaulatan negara dan itu berarti kehilangan muka dala

forum internasional.

Konflik antara suku Kurdi dengan Pemerintah Turki

merupakan bentuk konflik politik di Turki yang berujung pada tindak

kekerasaan dalam wujud pemberontakan yang dilakukan suku Kurdi

terhadap Pemerintah Turki untuk memperjuangkan tuntutannya yakni

memperoleh otonomi di Kurdistan dan memperoleh hak-hak suku kurdi

yang selama ini dibatasi oleh pemerintah. Pemberontakan yang dilakukan

suku Kurdi dihadapi oleh Pemerintah Turki dengan mengerahkan kekuatan

militernya sehingga mengakibatkan terjadinya peperangan antara kedua

belah pihak. Sebagai wadah dari perjuang suku Kurdi adalah Partiya

Karkeran Kurdistan (PKK).

d. Cara Penyelesaian Konflik

Menurut Mawasdi Rauf (2001), penyelesaian konflik adalah

usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan

konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat

dalam konflik. Penyelesaian konflik diperlukan untuk mencegah : (1)

semakin mendalamnya konflik, yang berarti semakin tajamnya perbedaan

antara pihak-pihak yang berkonflik ; (2) semakin meluasnya konflik, yang

berarti semakin banyaknya jumlah peserta masing-masing pihak yang

berkonflik yang berakibat konflik semakin mendalam dan meluas, bahkan

menimbulkan disintergrasi masyarakat yang dapat menghasilkan dua

kelompok masyarakat yang terpisah dan bermusuhan. Ada dua cara

penyelesaian konflik yaitu :

1) Secara persuasif, yaitu menggunakan perundingan dan musyawarah

untuk mecari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-

pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antara mereka


commit to user

24

saja maupun manggunakan pihak ketiga yang bertindak sebagai

mediator atau juru damai.

2) Secara koersif, yaitu menggunakan kekerasan fisik atau ancaman

kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara

pihak-pihak yang terlibat konflik.

Cara penyelesaian konflik antara suku Kurdi dengan

Pemerintah Turki lebih sering diupayakan secara koersif yakni dengan

menggunakan kekerasan fisik. Kedua belah pihak yang berkonflik terlibat

peperangan guna mempertahankan kepentingan masing-masing.

Penyelesaian konflik secara persuasif atau perundingan antara kedua belah

pihak juga sudah diupayakan, seperti di tahun 2006 diadakan perjanjian

gencatan senjata antara suku Kurdi dengan pemerintah Turki yang berhasil

menurunkan eskalasi konflik diantara kedua belah pihak.

Menurut D.O.C Hendropuspito (1989), cara penyelesaian

konflik yakni :

1) Konsolidasi

Konsolidasi berasal dari kata Latin concilioto atau perdamaian, yaitu

suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna

mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses ini

pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ketiga

yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan yang

dianggapnya baik kepada kedua pihak yang berselisih untuk

menghentikan sengketanya.

2) Mediasi

Mediasi berasal dari kata Latin mediatio, yaitu suatu cara untuk

menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang perantara

(mediator). Seorang mediator tidak berwenang untuk memberikan

keputusan yang mengikat (hanya bersifat konsultatif). Pihak-pihak

yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk

menghentikan perselisihan.


commit to user

25

3) Arbitrasi

Arbitrasi berasal dari kata Latin arbitrium, artinya melalui pengadilan,

dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan yang

mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang

hakim harus ditaati.

4) Paksaan (Coercion)

Paksaan ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan

menggunakan paksaan fisik atau psikologis. Pihak yang biasa

menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa

yakin menang dan bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh.

5) Detente

Detente berasal dari kata Perancis yang berarti mengendorkan, yang

berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai

guna persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka

pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian.

Menurut Soerjono Soekanto (1990 : 77-78) cara penyelesaian

konflik mempunyai beberapa bentu, yaitu :

1) Coercion, adalah suatu cara penyelesaian konflik yang prosesnya

dilaksanakan oleh karena adanya paksaan, di mana salah-satu pihak

berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak

lawan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara fisik (secara !angsung),

maupun secara psikologis (secara tidak langsung).

2) Compromise, adalah suatu cara penyelesaian konflik, pihak-pihak

yang terlibat saling mengurangi tuntutannya, agar tercapai suatu

penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk dapat

sanakan compromise ada!ah bahwa salah satu pihak bersedia untuk

merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan begitu pula

sebaliknya.

3) Arbitration, merupakan suatu cara untuk mencapai compromise

apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya

sendiri. Pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipi!ih oleh


commit to user

26

kedua belah pihak atau oleh suatu badan yang berkedudukan lebih

tinggi dari pihak-pihak yang bertentangan.

4) Mediation, adalah suatu cara penyelesaian konflik dengan

mengundang pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang

ada. Pihák ketiga tersebut tugas utamanya adalah mengusahakan suatu

penyelesaian secara damai. Kedudukan pihak ketiga hanya sebagai

penasihat dan tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan-

keputusan penyelesaian perselisihan tersebut.

5) Conciliation, adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan

keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu

persetujuan bersama.

6) Toleration (tolerant-participation) adalah suatu cara penyelesaian

konflik tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Kadang-kadang

toleration timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan.

7) Stalemate, adalah suatu cara penyelesaian konflik di mana pihak-pihak

yang bententangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang

berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya.

Hal ini disebabkan karena bagi kedua belah pihak sudah tidak ada

kernungkinaa lagi baik untuk maju maupun untuk mundur.

8) Adjudication, adalah suatu cara penyelesaian konflik atau sengketa di

pengadilan.

Cara penyelesaian konflik antara suku Kurdi dengan

Pemerintah Turki lebih sering diupayakan secara koersif yakni dengan

menggunakan kekerasan fisik. Kedua belah pihak yang berkonflik terlibat

peperangan guna mempertahankan kepentingan masing-masing.

Penyelesaian konflik secara persuasif atau perundingan antara kedua belah

pihak juga sudah diupayakan, seperti di tahun 2000 diadakan perjanjian

gencatan senjata antara suku Kurdi dengan pemerintah Turki yang berhasil

menurunkan eskalasi konflik diantara kedua belah pihak. Dalam

mengatatasi gerakan separatisme kurdi pemerintah menerapkan kombinasi

antara kebijakan represi dan integrasi secara konsisten. Kedua belah pihak


commit to user

27

yang berkonflik terlibat peperangan guna mempertahankan kepentingan

masing-masing. Penyelesaian konflik secara persuasif atau perundingan

antara kedua belah pihak juga sudah diupayakan, pendekatan secara

diplomatik terhadap Negara-negara tetangga Iran, Irak, dan Suriah untuk

bersama-sama mengatasi pemberontakan separatisme kurdi.

e. Akibat Konflik

Menurut D.O.C Hendropuspito (1989), konflik fisik berupa

bentrokan antara individu dengan individu, kerabat dengan kerabat, suku

dengan suku, bangsa dengan bangsa, golongan agama yang satu dengan

yang lain, umumnya mendatangkan penderitaan bagi kedua pihak yang

terlibat, seperti korban jiwa, material dan spiritual serta berkobarnya

kebencian dan balas dendam. Apabila konflik terjadi di suatu negara yang

terdiri dari berbagai suku bangsa dan bersifat separatif, konflik juga

menghambat persatuan bangsa serta integrasi sosial dan nasional.

Menurut Soerjono Soekanto (1990) akibat yang ditimbulkan

oleh terjadinya pertentangan atau konflik adalah :

1) Tambahnya solidaritas in-group. Apabila suatu kelompok bertentangan

dengan kelompok lain, maka solidaritas antara warga-warga kelompok

biasanya akan bertambah erat. Mereka bahkan bersedia berkorban

demi keutuhan kelompoknya.

2) Apabila pertentangan antara golongan-golongan terjadi dalam satu

kelompok tertentu, akibatnya adalah sebaliknya, yaitu goyah dan

retaknya persatuan kelompok tersebut.

3) Perubahan kepribadian para individu. Pertentangan yang berlangsung

di dalam kelompok atau antar kelompok selalu ada orang yang

menaruh simpati kepada kedua belah pihak. Ada pribadi-pribadi yang

tahan menghadapi situasi demikian, akan tetapi banyak pula yang

merasa tertekan, sehingga merupakan penyiksaan terhadap mentalnya.

4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Salah satu

bentuk konflik yakni peperangan telah menyebabkan penderitaan yang


commit to user

28

berat, baik bagi pemenang maupun bagi pihak yang kalah, baik dalam

bidang kebendaan maupun bagi jiwa raga manusia.

5) Akomodasi, dominasi dan takluknya salah-satu pihak.

Akibat dari konflik suku Kurdi dengan pemerintah Turki yang

sering berujung pada peperangan antara kedua belah pihak adalah jatuhnya

korban baik materiil ataupun jiwa di kedua belah pihak terutama suku

Kurdi. Hal tersebut dapat dilihat dengan hancurnya harta benda dan

banyak korban yang jatuh atas pertempuran dari kedua belah pihak, yang

menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan. Munculnya perubahan sikap

antara individu yaitu muncul kesadaran serta solidaritas antar etnis dalam

mewujudkan cita-cita mendirikan sebuah Negara Kurdistan bagi orang-

orang Kurdi. Hingga awal 2007 pembantaian suku kurdi menewaskan

hampir 40.000 korban jiwa dan ribuan warga sipil Turki yang tak bersalah.

Hingga saat ini konflik antara pemerintah Turki dengan kaum separatis

Kurdi masih berlangsung.

4. Gerakan Separatisme

a. Pengertian Gerakan Separatisme

Gerakan Separatisme menurut Julius Pour dalam bukunya

memaparkan

bahwa: Gerakan Separatis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan

kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia,

Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religious

(Julius Pour, 2008 : 3).

Gerakan Separatisme merupakan paham atau gerakan untuk

memisahkan diri (mendirikan negara sendiri) Separatisme selalu dipahami

sebagai gerakan yang bersifat politis untuk mendapatkan kedaulatan dan

memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok

dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu

negara lain) (Julius Pour, 2008 : 4). Gerakan Separatisme muncul akibat

berbagai faktor, seperti faktor ideologi, ketidak adilan, kesejahteraan,


commit to user

29

kebijakan politik dan penggunaan kekerasan yang melanggar HAM

sehingga timbullah pergerakan untuk membebaskan dan memerdekakan

diri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) menyebutkan

separatisme sebagai orang atau golongan yang memiliki faham

memecahkan belah persatuan golongan (bangsa) untuk mendapatkan

dukungan (hlm.820).

Gerakan separatisme sebagaimana dijelaskan oleh Bambang

Cipto (2003) dalam Jurnal Ilmu Sosial adalah gerakan memisahkan diri

yang dilakukan sebuah komunitas dari sebuah bangsa merupakan gejala

universal yang sudah cukup lama berkembang dan mengancam keamanan

suatu Negara (hlm.13).

Konsep Separatisme berkaitan erat dengan pembentukan

negara. Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang rasa benci

kepada pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan.

Hal tersebut lah yang membuat konsep ini terlahir sebagai wujud dari

penentangan terhadap pemerintah (Dewi Fortuna. A, 1998: 210).

Konsep Gerakan separatisme terlahir akbiat adanya paham atau

gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri). Hal ini

merupakan salah persepsi dan penyempitan makna. Hal itu dikarenakan

bahwa separatisme dapat menunjukkan bentuknya tidak hanya dalam

negara, namun juga agama, organisasi, bahkan suku. mulai dari aksi

gerakan politik yang dilandasi prinsip agama.

Konflik antara suku Kurdi dengan pemerintah Turki ini dapat

dikatakan sebagai sebuah gerakan separatisme. Suku Kurdi menginginkan

sebuah otonomi penuh terhadap wilayah Kurdi di Turki sebagai daerah

otonom Kurdistan. Gerakan separatisme Kurdi di Turki ini menuntut

pemberlakuan Bahasa Kurdi dan Budaya Kurdi di kawasan Turki bagian

tenggara. Bagi pemerintah Turki gerakan separatis Kurdi ini merupakan

persoalan yang sangat serius karena berkaitan dengan aspek ekonomi dan


commit to user

30

militer. Bahkan juga muncul gerakan-gerakan yang berhaluan keras dari

suku Kurdi yaitu berdirinya Partiya Kankeran Kurdistan (PKK atau Partai

Pekerja Kurdi). Partai ini menjadi sarana untuk menampung aspirasi dan

perjuangan suku Kurdi di Turki. Konflik ini sering diwarnai dengan

peperangan antara kedua belah pihak dan menimbulkan akibat yang sangat

besar baik untuk Kurdi sendiri maupun pemerintah Turki.

b. Faktor Penyebab Munculnya Gerakan Separatisme

Faktor penyebab munculnya gerakan separatisme menurut

Larry Diamond yang dikutip oleh Bambang Cipto (2003) adalah:

1) Tajamnya perbedaan etnis, bahasa, agama, dan budaya pada setiap

wilayah dalam satu Negara. Dalam hal ini menunjukan tingkat

homogenitas yang cukup tinggi dan memicu terjadinya konflik.

2) Perbedaan sosial dan ekonomi yang menciptakan polarisasi kehidupan

politik dan sosial. Kemajuan ekonomi dalam setiap wilayah dan

ketidaksetaraan pembangunan, yang menimbulkan kesenjangan sosial

antar suatu wilayah.

3) Adanya rasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Munculnya rasa tidak puas terhadap pemerintah pusat ini dapat

menimbulkan konflik yang dan menciptakan gerakan separtisme yang

menuntut agar pemerintah memperhatiakan wilayah atau suku yang

dirugikan oleh kebijakan pemerintah.

4) Adayna campur tangan Negara lain, khususnya Negara besar yang

bersifat tidak menentu dan tergantung pada posisi strategis Negara

bersangkutan dan kepentingan Negara besar terhadap Negara tersebut.

Konflik antara suku Kurdi dengan pemerintah Turki ini dapat

dikatakan sebagai sebuah gerakan separatisme. Suku Kurdi menginginkan

sebuah otonomi penuh terhadap wilayah Kurdi di Turki sebagai daerah

otonom Kurdistan. Fartor penyebab konflik antar suku Kurdi dengan

pemerintah Turki diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Bambang

Cipto yang mengutip dari bukunya Larry Diamond yaitu tajamnya


commit to user

31

perbedaan etnis, bahasa, agama, dan budaya pada setiap wilayah dalam

satu negara. Dalam hal ini, konflik antara suku Kurdi dengan pemerintah

Turki dipicu karena adanya perbedaan etnis, bahasa, agama dan budaya

yang sangat mencolok.

Pemerintah Turki menginginkan seluruh warga negara Turki

yang diakui adalah hanya orang Turki dengan menghilangkan seluruh

aspek kesukuan baik bahasa dan budaya etnis. Jika suku Kurdi ingin

menjadi warga Negara Kurdi, harus menghilangkan segala benrtuk

kesukuannya. Adanya kesenjangan sosial ekonomi dan sosial juga menicu

timbulnya konflik antara pemerintah Turki dengan suku Kurdi yaitu hak-

hak berpolitik dan memperoleh pendidikan dari suku Kurdi dikurangi,

kemudian suku Kurdi disebut sebagai suku pegunungan yang miskin dan

tidak berpendidikan. Hal ini yang dapat menimbulkan rasa tidak puas

terhadap pemerintah pusat yang sering tidak memperhatikan hak-hak

minoritas etnis dan mimicu konflik yang diwujudkan dalam sebagai

gerakan separatisme Kurdi.

5. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Secara harifah ilmu kebijakan menurut Dror yang dikutip oleh

Masofa adalah terjemahan langsung dari kata policy science. Beberapa

penulis besar dalam ilmu ini, seperti William Dunn, Charles Jones, Lee

Friedman, dan lain-lain, menggunakan istilah publik policy dan publik

policy analysis dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan

atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya

dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang

mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat,

dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan

pengertian public itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti

pemerintah, masyarakat atau umum. Dengan demikian, perbedaan makna

antara perkataan kebijaksanaan dan kebijakan tidak menjadi persoalan,


commit to user

32

selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang

relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum.

Perbedaan kata kebijakan dengan kebijaksanaan berasal dari

keinginan untuk membedakan istilah policy sebagai keputusan pemerintah

yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat,

dengan istilah discretion

bersifat kasuistis untuk sesuatu hal pada suatu waktu tertentu. Keputusan

yang bersifat kausitis (hubungan sebab akibat) sering terjadi dalam

memperlakukan, ketentuan-ketentuan yang ada, yang biasanya justru

ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah (public policy).

Kata policy secara etimologis berasal dari kata polis dalam

bahasa Yunani (Greek), yang berarti negara-kota. Dalam bahasa latin kata

ini menjadi politia, artinya negara. Masuk kedalam bahasa Inggris lama

(Middle English), kata tersebut menjadi policie, yang pengertiannya

berkaitan dengan urusan perintah atau administrasi pemerintah

(http://massofa.wordpress.com).

Kebijakan adalah arah tindakan yang direncanakan untuk

mencapai sesuatu sasaran. Dalam hal ini terdapat tiga masalah. Pertama,

masalah semantik, egara menunjukan

dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap

lingkungan internasional. Istilah-istilah seperti isolasionisme, balance of

power ataupun imperialisme sering disebut sebagai kebijakan luar negeri,

walaupun tidak begitu tepat. Di lain pihak, bilamana suatu kebijakan

merupakan arah tindakan yang ditujukan pada satu sasaran, maka suatu

negara akan mempunyai banyak macam kebijakan karena banyaknya

sasaran yang ada padanya. Kedua, suatu kebijakan selalu menyangkut

keputusan dan tindakan dengan pengertian bahwa keputusan adalah unsur

yang lebih penting.


commit to user

33

Tindakan untuk mencapai sasaran dapat dihasilkan dari

kebijakan, apabila keputusan menunjukan dengan jelas apa yag

terkandung dari pikiran pembuat kebijakan baik sebagai sasaran ataupun

sebagai prosedur. Keputusan resmi yang telah dituangkan di atas kertas

biasanya mencakup sedikitnya tiga unsur penjelasan dan petunjuk bagi

siapa saja yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya, yaitu:

1) Perumusan sasaran yang jelas.

2) Sifat tindakan yang akan diambil dinyatakan secara jelas sebagai

pembimbing dan pengarahan bagi pejabat lainnya

3) Bentuk-bentuk dan jumlah kekuatan nasional yang akan dipergunakan

dalam pencapaian sasaran.

Organisasi untuk kebijakan luar negeri dapat dikatakan sama di

semua pemerintahan. Yang berbeda di puncak organisasinya adalah kepala

pemerintahan yang memegang peranan penting dalam urusan luar negeri.

Menteri luar negeri merupakan orang terpenting dalam pemerintahan,

yang secara administratif mengepalai departemen dan mengurusi

kebijakan luar negeri serta menjadi penasehat resmi dari kepala

pemerintahan (Nasution, 1989: 15).

Kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu

kebijakan adalah sebagai berikut:

1) Isi hukum (content of law); yakni uraian atau penjabaran tertulis dari

suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan,

peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah.

2) Tata laksana hukum (structure of law); yakni semua perangkat

kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku.

3) Budaya hukum (culture of law); yakni persepsi, pemahaman, sikap

penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua

aspek sistem isi hukum dan tata laksana hukum.

Dalam pengertian umum kebijakan menurut Jones diartikan

sebagai, atau

sebagai . Uniknya


commit to user

34

diterjemahkan dari kata policy tersebut mempunyai konotasi tersendiri.

Kata tersebut mempunyai akar kata bijaksana atau bijak yang dapat

disamakan dengan pengertian wisdom, yang berasal dari kata sifat wise

dalam bahasa Inggris. Dengan pengertian ini, sifat bijaksana dibedakan

orang dari sekedar pintar (clever) atau cerdas (smart). Pintar bisa berarti

ahli dalam satu bidang ilmu, sementara cerdas biasanya diartikan sebagai

sifat seseorang yang dapat berpikir cepat atau dapat menemukan jawaban

bagi suatu persoalan yang dihadapi secara cepat. Orang yang bijaksana

mungkin tidak pakar dalam sesuatu bidang ilmu, namun memahami

hampir semua aspek kehidupan (http://massofa.wordpress.com).

Kajian tentang kebijakan dalam arti yang luas sebagai usaha

pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses

pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan

tahu arti keputusan. Kajian ini dilakukan mulai dari cara yang paling

sederhana dan irasional sampai dengan cara-cara yang bersifat kombinasi

kuantitatif dan kualitatif sekarang ini. Akan tetapi sebgai suatu disiplin

tersendiri ilmu kebijakan baru diakui kehadirannya sesudah Perang Dunia

II. H. Hugh He a course of action

intended to accomplish some end,

bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam

kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan. Pertama, tujuan. Di sini yang

dimaksudkan adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (the

desired ends to be achieved). Bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan

saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja

bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja

berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu

diperhitungkan. Baru diperhitungkan kalau ada usaha untuk mencapainya,

Kedua, rencana atau

proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.


commit to user

35

Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan

pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud Keempat, keputusan,

yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat

dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program

dalam masyarakat.

Selanjutnya, Heglo mengatakan bahwa kebijakan lebih dapat

digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan

kata-kata. Sebab itu, katanya, isi dari suatu kebijakan lebih dapat dipahami

oleh para analis daripada oleh para perumus dan pelaksana kebijakan itu

sendiri. Bertolak dari sini, Jones merumuskan kebijakan sebagai

efforts in

and through government to resolve public problems

dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan

melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Definisi ini

memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis.

Sejalan dengan perkembangan studi yang makin maju, William

Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang

merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dia mendefinisikan analisis

yang menggunakan berbagai

metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang

relevan yang dipakai dalam memecah persoalan dalam kehidupan sehari-

dari ilmu-ilmu social yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat

multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang

bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan

aspek lain (http://massofa.wordpress.com).


commit to user

36

b. Bentuk Kebijakan

Kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

1) Kebijakan umum

Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman

atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun bersifat

negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang

bersangkutan. Suatu hal yang perlu diingat adalah pengertian umum di

sini bersifat relatif. Maksudnya, untuk wilayah negara, kebijakan

umum mengambil bentuk undang-undang atau keputusan presiden dan

sebagainya. Sementara untuk suatu provinsi, selain dari peraturan dan

kebijakan yang diambil pada tingkat pusat juga ada keputusan

gubernur atau peraturan daerah yang diputuskan oleh DPRD.

Suatu kebijakan umum dapat menjadi pedoman bagi

tingkatan kebijakan di bawahnya, ada beberapa kriteria yang harus

dipenuhi. Pertama, cakupan kebijakan itu meliputi keseluruhan

wawasannya. Artinya, kebijakan itu tidak hanya meliputi dan ditujukan

pada aspek tertentu atau sector tertentu. Kedua, tidak berjangka

pendek. Masa berlakunya atau tujuan yang ingin dicapai dengan

kebijakan tersebut berada dalam jangka panjang ataupun tidak

mempunyai batas waktu tertentu. Dengan kata lain, dalam suatu

kebijakan umum tidak tepat untuk menetapkan sasarannya secara

sangat jelas dan rumusanya secara teknis. Rumusan yang demikian

akan menghadapi kekakuan dalam perubahan waktu jangka panjang

dan akan mengalami kesulitan untuk diberlakukan dalam wilayah-

wilayah kecil yang berbeda. Ketiga, strategi kebijakan umum tidak

bersifat operasional. Seperti halnya pada pengertian umum, pengertian

operasional atau teknis juga bersifat relatif. Sesuatu yang dianggap

umum untuk tingkat kabupaten mungkin dianggap teknis atau

operasional untuk tingkat provinsi dan sangat operasional dalam

pandangan tingkat nasional. Namun, sekalipun suatu kebijakan bersifat

umum, tidak berarti kebijakan tersebut bersifat sederhana. Makin


commit to user

37

umum suatu kebijakan, makin kompleks dan dinamis kebijakan

tersebut. Hal ini disebabkan karena pada tingkat kebijakan umum

banyak aspek yang terlibat, banyak dimensi ilmu yang diperlukan

untuk menganalisisnya dan banyak pihak yang terkait. Sebaliknya

semakin teknis suatu kebijakan, semakin tidak kompleks kebijakan itu.

2) Kebijakan pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan

kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang

pelaksanaan suatu undang-undang, atau keputusan menteri yang

menjabarkan pelaksanaan keputusan presiden adalah contoh dari

kebijakan pelaksanaan. Untuk tingkat provinsi, keputusan bupati atau

keputusan seorang kepala dinas yang menjabarkan keputusan gubernur

atau peraturan daerah bisa jadi suatu kebijakan pelaksanaan. Turki

dalam mengatasi konflik dengan gerilyawan PKK adalah dengan

merancang undang-undang penyerangan militer lintas perbatasan yang

disahkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2007.

3) Kebijakan teknis

Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada

di bawah kebijakan pelaksanaan itu. Secara umum dapat disebutkan

bahwa kebijakan umum adalah kebijakan tingkat pertama, kebijakan

pelaksanaan adalah kebijakan tingkat ke dua, dan kebijakan teknis

adalah kebijakan tingkat ke tiga atau yang terbawah. Sehubungan

dengan strata kebijakan ini kita mengenal suatu kategori lain yang

menarik dari Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, membagi peraturan

perundang-undangan atas peraturan legislative dan peraturan

kebijakan. Peraturan kebijakan dianggapnya sebagai suatu putusan

yang dibuat dalam pelaksanaan peraturan legislatif, sedangkan putusan

legislatif tidak dipandang sebagai kebijakan. Kebijakan publik adalah

kebijakan pemerintah. Dalam ilmu hukum peraturan legislatif

dipandang bukan kebijakan. Ini mungkin dirasakan penting terutama

untuk mempertegas perbedaan fungsi legislatif dari presiden di


commit to user

38

samping fungsi eksekutifnya. Tetapi dalam ilmu kebijakan pemisahan

nama tersebut hanya menyangkut subyek yang membuat kebijakan,

sedangkan dilihat dari sifatnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan

pemerintahan dan dari obyek yang dituju, yaitu masyarakat secara

umum, maka kedua jenis keputusan ini dapat dikatakan sebagai

kebijakan. Selain dari perbedaan cakupan pada masing-masing strata

kebijakan, juga terlihat ada perbedaan isi atau tekanan dari masing-

masing kebijakan (http://massofa.wordpress.com).

Sesuai dengan sifatnya yang bersifat umum, kebijakan

umum berada pada level strategis, sebab itu lebih banyak berkenaan

dengan isu-isu yang mengandung hal-hal yang berdampak luas,

mempunyai resiko yang besar dan meliputi jangka yang panjang.

Karena itu pengambilan keputusan kebijakan umum perlu dilakukan

dengan pembahasan yang matang dengan melibatkan banyak pihak.

Pada kebijakan umum juga ada unsur teknis, tetapi dalam derajat yang

sangat minim. Ini berarti bahwa kebijakan umum juga perlu

memperhitungkan segi operasionalisasinya. Dalam kebijakan

pelaksanaan, unsur strategis dan unsur teknis relatif berimbang. Isu-isu

yang tercakup dalam kebijakan ini sedang-sedang saja. Dalam

kebijakan teknis unsur dari kebijakan yang dikelolanya sangat

dominan. Namun di sini, isu yang dikelolanya juga mengandung unsur

strategis. Ini berarti bahwa seteknis-seteknisnya suatu kebijakan selalu

masih lebih umum daripada suatu petunjuk pelaksanaan (Abdullah, F.,

Zakaria, 2001).

Turki merupakan Negara yang paling radikal dalam

menentang upaya pembentukan Negara Kurdistan dibandingkan

Negara-negara lain. Pemerintah Turki sangat aktif dalam upaya

menghapus identitas etnis Kurdi. Hal tersebut dapat dilihat dari

kebijakan represif yang diterapkan oleh pemerintah Turki untuk

melarang penggunaan bahasa Kurdi dan adat lainnya. Pada masa

pemerintahan Presiden Tugrut Ozal juga diterapkan kebijakan yang


commit to user

39

melegalkan penggunaan bahasa Kurdi secara terbatas. Bahasa Kurdi

hanya bias digunkan dalam percakapan sehari-hari dalam rekaman

music daerah. Serta penggunaan bahasa Kurdi di dalam kantor,

penerbitan atau pendidikan dianggap sebagai sebuah kejahatan.

Tahun 1999 pembatasan-pembatasan hak-hak suku Kurdi

tersebut masih terus berlaku, sebagai contohnya adalah dibatasinya

siaran radio Kurdi yang tidak boleh lebih dari 1 jam perhari dalam lima

hari seminggu. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk

meminimalisir dan membatasi ruang gerak sosio-politik etnis Kurdi

agar gerakan separatisme Kurdi dapat ditekan dan dilumpuhkan oleh

pemerintah.


commit to user

40

B. Kerangka Berfikir

Keterangan:

Sejak tahun 1925 Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk

setelah kejatuhan Khilafah Ottoman, Turki telah mulai menata pemerintahannya

dan politik luar negerinya dengan bergabung dengan Barat dan menjalin

hubungan dengan dunia Timur. Republik Turki, sejak berdirinya telah

menetapkan perdamaian sebagai pilar utama di negaranya. Damai secara realistis

Peace at Home and Peace Abroad

Kebijakan Pemerintah Tahun 1925 ( Mustafa

Kemal Attaturk)

Perjuangan Kurdi Pembatasan Hak-Hak Terhadap Suku Kurdi

Instabilitas Pemerintahan

Kebijakan Pemerintah Turki (Intern Dan

Ekstern)

Dampak Kehidupan Kenegaraan Kurdi

Gerakan Separatisme Suku Kurdi 1984


commit to user

41

(damai di rumah dan perdamaian di dunia internasional) ditetapkan oleh Mustafa

Kemal Atatürk.

Turki melaksanakan kebijakan luar negeri yang merupakan generator

keamanan dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya berdasarkan sekuler

demokratis dan sistem politik, ekonomi hidup dan mendamaikan tradisi

modernitas dengan identitas budaya. Turki ingin membantu mengamankan dan

memelihara perdamaian, kemakmuran, stabilitas dan kerjasama lingkungan yang

kondusif bagi pembangunan manusia di dalam negeri dan dunia internasional.

Namun, cita-cita Turki tidak selamanya mulus.

Pengalaman sejarah telah membuktikan peliknya permasalah yang

dihadapi oleh Turki terkait dengan perlawanan separatis yang terus belangsung

merongrong stabilitas negara. Salah satu kelompok utama gerakan separatise

datang dari etnis Kurdi yang sejak perang dunia I masuk kedalam wilayah

Republik Turki. Kurdi tidak pernah merasa puas menjadi bagian dari Turki,

sehingga hal ini menimbulkan serangkaian pemberontakan untuk melepaskan

wilayah Kurdistan dari Turki. Gerakan separatis dari suku Kurdi mengganggu

stabilitas politik dan pemerintah Turki. Konflik tersebut mencapai puncaknya

pada tahun 1984 dimana hak-hak dari suku kurdi semakin dibatasi, yaitu dengan

dilarangnya menggunakan bahasa kurdi dan perayaan tahun baru suku Kurdi.

Serta suku kurdi sendiri tidak memiliki hak berpolitik dan memperoleh

pendidikan yang layak. Dalam bidang ekonomi kesenjangan sosial juga mencolok

sangat tajam antara kurdi minoritas dan rakyat Turki. Dari sinilah dimulai

aktivitas para gerilyawan kurdi dimulai semakin meningkat.

Pemerintah berusaha mengatasi gerakan separatisme tersebut dengan

berbagai cara baik melalui internal Turki sendiri maupun secara eksternal dengan

bekerjasama dengan negara-negara dikawasan Timur Tengah. penyelesaian

konflik antara suku Kurdi dengan Pemerintah Turki lebih sering diupayakan

dengan kombinasi antara kebijakan represi dan integrasi secara konsisten. Kedua

belah pihak yang berkonflik terlibat peperangan guna mempertahankan

kepentingan masing-masing. Penyelesaian konflik secara persuasif atau

perundingan antara kedua belah pihak juga sudah diupayakan, pendekatan secara


commit to user

42

diplomatic terhadap Negara-negara tetangga Iran, Irak, dan Suriah untuk bersama-

sama mengatasi pemberontakan separatisme kurdi. Upaya yang diambil oleh

pemerintah Turki antara lain pada tanggal 17 Oktober 2007 di sahkanya Undang-

undang yang mengijinkan angkatan bersenjata Turki untuk melakukan serangan

lintas batas guna melumpuhkan serangkaian pemberontakan yang dilakukan oleh

para separatisme kurdi yang terkenal sebagai Partiya Kankeran Kurdistan (PKK).


commit to user

55

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian yang berjudul Upaya Pemerintah Turki Dalam

Mengatasi Gerakan Separatisme Suku Kurdi Tahun 1984-2007 ,

menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dari sumber

primer, sekunder dan berbagai sumber yang relevan. Adapun perpustakaan

yang digunakan sebagai tempat pencarian data dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

c. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

d. Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret

Surakarta

e. Monumen Pers Surakarta (Perpustakaan dan Arsip Media Cetak)

f. Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Yogyakarta

g. Perputakaan Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta

h. Perpustakaan Santa Colose Ignatius Yogyakarta

i. Perpustakaan Daerah Yogyakarta

j. Digital Library Universitas Indonesia (www.digilib.ui.co.id)

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai dari

disetujuinya judul skripsi yaitu pada bulan Juli 2012 sampai dengan selesainya

penulisan skripsi ini yaitu pada bulan Desember 2012.


commit to user

44

B. Metode penelitian

Peranan metode ilmiah sangat penting dalam sebuah penelitian

karena keberhasilan tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan

metode yang tepat. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos yang

berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka metode

menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang

menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1977: 16).

Sedangkan menurut Helius Sjamsudin (19

dengan suatu prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan

suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan obyek (bahan-bahan) yang

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha

merekonstruksikan Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi

Gerakan Separatisme Suku Kurdi Tahun 1984- . Mengingat peristiwa

yang menjadi pokok penelitian adalah peristiwa masa lampau, maka metode

yang digunakan adalah metode sejarah. Hadari Nawawi (1998: 78-79)

mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur pemecahan

masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan

baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada

masa lalu dan terlepas dari keadaan masa sekarang. Menurut seorang peneliti,

sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematik

sesuai dengan asas-

Gilbert J. Garraghan yang dikutip Dudung Abdurrahman (2011)

mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan

dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara

efektif, menilai secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang

dicapai dalam bentuk tertulis (hlm. 103). Menurut Louis Gottschalk yang

dikutip Daliman (2011), memaknai metode sejarah sebagai proses menguji

dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen-dokumen dan peninggalan


commit to user

45

masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan

sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

(hlm. 28).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa

metode penelitian sejarah adalah kegiatan pemecahan masalah dengan

mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan

yang akan dikaji untuk memahami kejadian pada masa lalu kemudian menguji

dan menganalisa secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai

dalam bentuk tertulis dari sumber sejarah tersebut untuk dijadikan suatu cerita

sejarah yang obyektif, menarik dan dapat dipercaya.

C. Sumber Data

Sumber data sering juga disebut data sejarah. Menurut

Kuntowijoyo (1995), datum

(bahasa latin) yang berarti pemberitaan (hlm. 94). Menurut Dudung

Abdurrahman (2011), data sejarah merupakan bahan sejarah yang

memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategori

Menurut Helius Sjamsuddin dan Ismaun (1996), sumber sejarah ialah bahan-

bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang

peristiwa yang terjadi pada masa lampau .

Helius Sjamsuddin ( 1996), mengemukakan tentang pengertian

sumber sejarah, yaitu:

Segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (past actuality). Sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (raw materials) sejarah yang mencakup segala macam evidensi (bukti) yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (lisan) (hlm. 73).

Sumber sejarah dapat dibedakan menjadi sumber primer dan

sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang

disampaikan langsung oleh saksi mata. Dikatakan sebagai sumber sekunder


commit to user

46

karena tidak disampaikan langsung oleh saksi mata dan bentuknya dapat

berupa buku-buku, artikel, koran, majalah (Dudung Abdurrahman, 1999: 56).

Sumadi Suryabrata (1997) berpendapat bahwa penelitian historis

tergantung kepada dua macam data, yaitu data primer dan sekunder. Data

primer diperoleh dari sumber primer, yaitu peneliti secara langsung

melakukan observasi atau penyaksian yang dituliskan pada waktu peristiwa

terjadi (hlm. 17). Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu penulis

melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih lepas dari

aslinya. Di antara kedua sumber tersebut, sumber primer dipandang memiliki

otoritas sebagai bukti tangan pertama dan diberi prioritas dalam pengumpulan

data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data

primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer tersebut diantaranya arsip yang meliputi:

Artikel-artikel dalam surat kabar yang ditulis mengenai upaya-upaya dari

Turki dalam mengatasi gerakan separatisme Kurdi seperti pada koran

Kompas, 17 Juli 2005 Kompas, 11 November 2007, Kompas, 20 Oktober

2007, Kompas, 7 November 2007, Kompas, 25 Februari 2008, dan Kompas,

26 Februari 2008. Beberapa tulisan yang dimuat dalam situs

www.swaramuslim.com dan www.mfa.gov.tr. Selain itu, juga digunakan

artikel-artikel dan buku-buku yang relevan dengan penelitian sebagai sumber

tertulis sekunder antara lain karya Riza Sihbudi berjudul Bara Timur

1993, karya Zurcher, Erik J. berjudul

karya Toprak Binnaz, 1999 tentang Islam and Political Development in

, karya Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam Di

Turki 1991 dan Metin

Heper and Jacob M. Landau sebagai editor karangan ini, menjelaskan

mengenai perkembangan politik, partai dan demokrasi di Turki, karya Lord

Kinross Ataturk: A Biography of Mustafa Kemal, father of Modern

Turkey


commit to user

47

Turkey in World Politics An Emerging Multiregional Power Serta beberapa

karya dan sumber-sumber lain yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan

studi kepustakaan. Studi pustaka penting sebagai proses bahan penelitian.

Tujuannya sebagai pemahaman secara menyeluruh tentang topik

permasalahan. Teknik studi pustaka adalah suatu metode penelitian yang

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah, dengan

cara membaca buku-buku literatur, majalah, dokumen atau arsip, surat kabar

atau brosur yang tersimpan di dalam perpustakaan (Koentjaraningrat, 1989:

31).

Teknik pengumpulan data studi pustaka adalah suatu penelitian

yang berjuang untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan

bermacam- macam materi yang terdapat dalam buku, majalah, dokumen dan

surat kabar (Kartini Kartono, 1990: 67). Kegiatan studi pustaka ini dilakukan

dengan sistem kartu atau menggunakan katalog dengan cara mencatat

beberapa sumber tertentu mengenai masalah dengan mencantumkan

keterangan mengenai identitas sumber (Louis Gottschalk, 1985: 47).

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan

sebagai berikut:

a. Pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data yang dibutuhkan

baik itu sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan

Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi Gerakan

Separatisme Suku Kurdi Tahun 1984- Peneliti berusaha

mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti yaitu mengadakan studi referensi yang ada di

Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta, Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas

Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa


commit to user

48

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Monumen Pers

Surakarta, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan

Universitas Islam Negeri Yogyakarta dan Perpustakaan Santa Colese

Ignatius.

b. Membaca dan mencatat sumber primer yang berisikan separatisme

Kurdi di Turki sebelum hingga batasan tahun yang diteliti secara

menyeluruh.

c. Penggalian terhadap bahan-bahan pustaka lainnya seperti buku, jurnal,

majalah, artikel, yang dilakukan di perpustakaan yang dianggap

penting dan relevan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis historis. Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Dudung

Abdurrahman (1999), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut

juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara

terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan (hlm. 64).

Analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam

interpretasi. Menurut Helius Sjamsuddin (1996), teknik analisis data historis

adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode

untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah

89).

Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman

(1999), analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta

yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-

teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh

64). Menurut Sartono Kartodirdjo (1992), nalisis sejarah ialah menyediakan

suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai

konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu .

Data yang telah diperoleh diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data


commit to user

49

Historiografi Heuristik Interpretasi Kritik

harus berpijak pada kerangka teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-

fakta yang relevan dengan penelitian.

Analisis data merupakan langkah yang penting, dimulai dari

melakukan kegiatan pengumpulan data kemudian melakukan kritik ekstern

dan intern untuk mencari otensitas dan kredibilitas sumber yang didapatkan.

Dari langkah ini dapat diketahui sumber yang benar-benar dibutuhkan dan

relevan dengan materi penelitian. Selain itu, membandingkan data dari sumber

sejarah tersebut dengan bantuan seperangkat kerangka teori dan metode

penelitian sejarah, kemudian menjadi fakta sejarah. Agar memiliki makna

yang jelas dan dapat dipahami, fakta tersebut ditafsirkan dengan cara

merangkaikan fakta menjadi karya yang menyeluruh dan masuk akal.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah tata urutan yang harus dilaksanakan

dalam proses penelitian agar peneliti mendapat hasil yang optimal. langkah-

langkah penelitian dari awal yaitu persiapan membuat proposal sampai pada

penulisan hasil penelitian. Setiap penelitian mempunyai prosedur penelitian

yang berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan disiplin ilmu san tujuan

yang akan dicapai oleh peneliti. Karena penelitian ini menggunakan metode

historis, maka ada empat tahap yang harus dipenuhi dalam melakukan

penelitian. Empat langkah tersebut terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi,

dan historiografi. Prosedur penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai

berikut:

Jejak / Peristiwa Sejarah

Fakta Sejarah


commit to user

50

Keterangan :

1. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani heurishein yang artinya

memperoleh. Dalam pengertian lain, menurut G.J. Reiner yang dikutip oleh

Dudung Abdurahman (2011), heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan

aturan-aturan umum. Heuristik sering kali merupakan suatu keterampilan

dalam menemukan, menangani dan memperinci bibiliografi, atau

mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.

Pada tahap ini diusahakan mencari dan menemukan sumber-

sumber tertulis berupa buku-buku yang relevan dan surat kabar. Sumber

tertulis primer berupa arsip yang meliputi: Artikel-artikel dalam surat kabar

yang ditulis mengenai Upaya-upaya dari Turki dalam mengatasi gerakan

separatisme Kurdi seperti pada Kompas, 17 Juli 2005 Kompas, 11 November

2007, Kompas, 20 Oktober 2007, Kompas, 7 November 2007, Kompas, 25

Februari 2008, dan Kompas, 26 Februari 2008. Beberapa tulisan yang dimuat

dalam situs www.swaramuslim.com dan www.mfa.gov.tr. Selain itu juga

digunakan artikel-artikel dan buku-buku yang relevan dengan penelitian

sebagai sumber tertulis sekunder antara lain karya Riza Sihbudi berjudul

1993, karya Zurcher, Erik J. berjudul Sejarah Modern

2003, karya Timur Tengah Pusaran Strategis

karya Toprak Binnaz, 1999 tentang Islam and Political

, Sejarah

Kebudayaan Islam Di Turki Political Parties and Democracy in

Turk 1991 dan Metin Heper and Jacob M. Landau sebagai editor karangan

ini, menjelaskan mengenai perkembangan politik, partai dan demokrasi di

Ataturk: A Biography of Mustafa Kemal,

father of Modern Turkey ieditori oleh Barry Rubbin and

Turkey in World Politics An Emerging Multiregional

Power Serta beberapa karya dan sumber-sumber lain yang relevan.


commit to user

51

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan

mengunjungi beberapa perpustakaan diantaranya Perpustakaan Pusat

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Program

Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan

Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta,

Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Universitas Gajah

Mada. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta serta

Digital Library Universitas Indonesia (perpustakaan bersama.com).

2. Kritik

Tugas penyelidik dalam penelitian historis ini adalah mengadakan

rekonstruksi mengenai masa lampau. Tetapi di dalam mengadakan

rekonstruksi itu, tidak semua peristiwa yang sudah silam dapat diulangi

terjadinya, sehingga penyelidik harus banyak mendasarkan diri pada fakta-

fakta sejarah dan membangun pemecaham masalah atas fakta itu. Fakta yang

diterima dari berbagai sumber, banyak bergantung pada orang-orang yang

terdahulu hidup dan menjadi pelaku atau pembuat sejarah yang diselidikinya.

Karena itu, penyelidik harus mempunyai cara-cara untuk meneliti apakah

fakta itu benar-benar asli dan dapat dipercaya ataukah tidak. Cara-cara

meneliti data itulah yang dimaksud dengan kritik historis.

Kritik yaitu kegiatan untuk menyelidiki apakah sumber-sumber

sejarah itu sejati atau otentik dan dapat dipercaya atau tidak. Pada tahap ini

kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) sedangkan kritik intern

. (hlm. 108).

Kritik ekstern adalah kritik terhadap autentisitas sumber, apakah

sumber yang dikehendaki asli atau tidak, utuh atau turunan (salinan). Kritik

ekstern dilakukan terhadap sumber yang diperoleh berdasarkan bentuk fisik

atau luarnya berupa bahan (kertas atau tinta) yang digunakan dan segi


commit to user

52

penampilan yang lain. Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan

cara melihat kapan sumber itu dibuat, di mana sumber itu dibuat, siapa

pengarangnya dan bagaimana latar belakang pendidikan pengarang. Sebagai

contoh kritik ekstern terhadap buku Riza Sihbudi berjudul Bara Timur

2003 Sejarah Kebudayaan Islam Di

Turki Political Parties and Democracy in 1991 dan Metin

Heper and Jacob M. Landau sebagai editor karangan ini, menjelaskan

mengenai perkembangan politik, partai dan demokrasi di Turki, karya Lord

Ataturk: A Biography of Mustafa Kemal, father of Modern

Turkey ng dieditori oleh Barry Rubbin and Kemal Kirisci, 2002

Turkey in World Politics An Emerging Multiregional Power serta karya

Toprak Binnaz, 1999 tentang .

Kritik intern dilakukan dengan membandingkan antara isi sumber

yang satu dengan isi sumber yang lain sehingga data yang diperoleh dapat

dipercaya dan dapat memberikan sumber yang dibutuhkan. Hal tersebut

dilaksanakan agar dapat mengetahui bagaimana isi sumber sejarah dan

relevansinya dengan masalah yang dikaji. Kritik intern sumber data tertulis

dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi gaya, tata bahasa, dan

ide yang digunakan penulis, sumber data, dan permasalahannya kemudian

dibandingkan dengan sumber data lainnya. Kritik ini bertujuan untuk menguji

apakah isi, fakta dan cerita dari suatu sumber sejarah dapat dipercaya dan

dapat memberikan informasi yang diperlukan. Misalnya dengan membaca

buku Riza Sihbudi berjudul 1993 yang mengupas

mengenai peristiwa-peristiwa di Timur Tengah termasuk didalamnya

pemberontakan Suku Kurdi dan membandingkannya dengan karya Zurcher,

2003 yang mengupas mengenai

kondisi pemerintahan di Turki sejak masa Kekhalifaan hingga masa modern

Turki yang berada dibawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha Attaturk, karya

Sejarah Kebudayaan Islam Di Turki

mengupas mengenai sejarah Kebudayaan Islam di Turki dan peradaban Islam


commit to user

53

Di Turki, serta karya Toprak Binnaz, 1999 tentang tical

yang mengupas mengenai islam dan dunia politik

Political Parties and Democracy in

1991 dan Metin Heper and Jacob M. Landau sebagai editor karangan

ini, menjelaskan mengenai perkembangan politik, partai dan demokrasi di

Ataturk: A Biography of Mustafa Kemal,

father of Modern Turkey

Attaturk dan kesuksesannya dalam mencitakan Negara Turki Modern dan

kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi gerakan separatisme Kurdi

di Turki, Dengan demikian kritik intern dapat dilakukan untuk melihat

seberapa relevan tulisan-tulisan tokoh tersebut mendukung karya peneliti.

3. Interpretasi

Menurut Nugroho Notosusanto (1978), interpretasi adalah suatu

usaha menafsirkan dan menetapkan makna serta hubungan dari fakta-fakta

yang ada, kemudian dilakukan perbandingan antara fakta yang satu dengan

fakta yang lain, sehingga terbentuk rangkaian yang selaras dan logis

40). Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (2011)

bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari

sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta

itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh, sehingga dapat dikatakan

sebagai suatu bentuk analisa. (hlm. 114).

Kegiatan menyeleksi dan menafsirkan tulisan buku dalam

penelitian ini dilakukan dengan penentuan periodisasi, merangkaikan data

secara berkesinambungan, misalnya dengan merangkaikan periode sejarah dan

menghubungkan sumber data sejarah yang ada pada tulisan Zurcher, Erik J.

berjudul 2003. Karya Kirdi Dipoyudo, yang

karya Syafiq A. Mughni,

Sejarah Kebudayaan Islam Di Turki karya Toprak Binnaz,

1999 tentang Political

1991 dan Metin Heper and Jacob M.


commit to user

54

Ataturk: A

Biography of Mustafa Kemal, father of Modern Turkey

Turkey in World

Politics An Emerging Multiregional Power -artikel dalam Koran

terbitan Kompas, 17 Juli 2005, Kompas, 11 November 2007 sehingga, menjadi

kesatuan yang harmonis dan masuk akal melalui interpretasi. Dalam kegiatan

interpretasi ini penelitian yang dilakukan berusaha bersikap obyektif yang

disebabkan keanekaragaman data yang diperoleh.

Data-data yang didapat dari berbagai sumber sejarah kemudian

ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya, sehingga dapat

dipahami makna sesuai dengan pemikiran yang relevan, logis dan berdasarkan

obyek penelitian yang dikaji. Dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi

tersebut dihasilkan fakta sejarah.

4. Historiografi

Historiografi adalah kegiatan menyusun fakta sejarah menjadi

suatu kisah. Peristiwa sejarah yang dikisahkan melalui historiografi akan

sangat dipengaruhi oleh subyektifitas penulis dalam merekonstruksinya.

menyampaikan hasil sintesa fakta-fakta yang diperolehdalam bentuk kisah

menggunakan keterampilan teknis, penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-

catatan tetapi penulis juga dituntut untuk menggunakan pikiran kritis dan

analisis. Interpretasi yang dilakukan terhadap fakta sejarah dapat

menghasilkan suatu cerita atau kisah sejarah dan serangkaian kisah tersebut

disajikan dalam suatu penulisan atau historiografi.

Historiografi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah

untuk merangkai fakta-fakta sejarah dengan bahasa yang lugas, ilmiah

sehingga menjadi suatu cerita sejarah yang tersusun dalam karya ilmiah

berupa skripsi yang berjudul Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi

Gerakan Separatisme Suku Kurdi Tahun 1984-2006 .


commit to user

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Negara Turki

Maftuhin (2007), mendefinisikan negara Turki adalah negara di antara

dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% (790.200

km persegi) wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km

persegi) terletak di benua Eropa. Posisi geografi yang strategis itu menjadikan

Turki jembatan antara Timur dan Barat. Bangsa Turki diperkirakan berasal dari

Asia Tengah. Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di

Anatolia, peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium

Usmani dan pengaruh negara-negara Barat Modern. Hingga saat ini bangunan-

bangunan bersejarah masa Bizantium masih banyak ditemukan di Istanbul dan

kota-kota lainnya di Turki.

Turki terletak di sebelah Tenggara Eropa dan Asia Barat Daya

(wilayah Bosporus yang secara geografis merupakan bagian dari Eropa),

berbatasan dengan laut hitam, diantara Bulgaria dan Georgia dengan laut Aegean

dan Laut Tengah, antara Yunani dan Suriah. Secara geografis Turki terletak pada

koordinat 39 00 di Utara dan 35 00 Timur. Total wilayahnya adalah 780. 580 km2

dengan wilayah daratan sebanyak 770.760 km2 dan wilayah perairan 9. 820 km2.

Perbatasan darat Turki sepanjang 2.648 km, dimana 268 km berbatasan dengan

Armenia, 9 km dengan Azerbaijan, 240 km dengan Bulgaria, 252 dengan Georgia,

206 km dengan Yunani, 499 km dengan Iran, 352 km dengan Irak, 822 km

dengan Suriah.

Turki merupakan sebuah Negara Republik Turki dan ibu kotanya

berada di Ankara. Hingga tahun 2011 kepala negara Turki adalah Presiden

Abdullah Gul, sedangkan perdana menteri Recep Tayyip Erdogan dan menganut

sistem pemerintahan parlementer. Turki memilki jumalah penduduk sekitar

72.561.312 jiwa pada tahun 2011. Mata uang Republik Turki adalah Turki Lira,

dan lagu kebangsaan Turki adalah Istiklal Marsi. Bahasa kebangsaan Republik


commit to user

56

Turki disebut Turkiye Cumhuriyeti adalah sebuah negara besar di kawasan

Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya

sampai daerah Balkan di Eropa Tenggara.

Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di

sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut;

Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; dan Irak dan Suriah di tenggara;

dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian

dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga

Turki dikenal sebagai negara transcontinental.

Wilayah Turki dibagi ke dalam 81 provinsi untuk tujuan administrasi.

Provinsi tersebut dikelompokkan lagi ke dalam 7 wilayah untuk tujuan

kepentingan sensus. Ke-tujuh wilayah itu adalah Marmara, Ege, Karadeniz, Ic

Anadolu, Dogu Anadolu, Akdeniz, dan Guneydogu Anadolu. Provinsi-provinsi

dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Istanbul (13 juta jiwa), Ankara (5 juta

jiwa), Izmir (4 juta jiwa), Bursa (3 juta jiwa), dan Adana (2 juta jiwa). Republik

Turki adalah sebuah negara dengan empat musim diantaranya adalah musim

panas (Summer/Yaz) Juni-Agustus, musim gugur (Autumn/Sonbahar) September-

November, musim dingin ( ) Desember-Februari, musim semi (Spring/

) Maret-Mei (PPI TURKI, 2012, hal: 6).

Mata uang

uangnya dengan 1 Lira sama

pecahan 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL, dan 200 TL. Sedangkan mata uang

Mata uang

Lira merupakan satu-satunya alat tukar yang legal di Turki. Walaupun demikian,

di beberapa tempat wisata atau tempat tertentu mata uang asing seperti USD dan

Euro dapat dipergunakan (PPI TURKI, 2012).

Turki merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama

Islam. Diperkirakan jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 96%.

Walaupun demikian, pengaruh sekularisme (faham yang memisahkan agama dari

kehidupan bernegara) masih bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi

secara perlahan pengaruh itu mulai memudar seiring dengan tumbuhnya berbagai


commit to user

57

macam kelompok masyarakat yang menginginkan kebebasan dalam menjalankan

keyakinannya. Anggapan masyarakat Indonesia, bahwa pelajar berkerudung atau

berjilbab tidak bisa melanjutkan pendidikan di universitas di Turki adalah

anggapan yang salah (PPI TURKI, 2012).

Pada tahun 2008, pemerintah Turki telah mencabut larangan tersebut.

Oleh karena itu, saat ini banyak pihak universitas yang mulai memperbolehkan

pelajar yang berkerudung atau berjilbab masuk ke dalam kelas-kelas. Akan tetapi,

ada sebagian kecil yang masih mempertahankan ideologi sekulernya. Di tengah

kehidupan yang sekulernya, jumlah masjid di Turki terbilang sangat banyak dan

memiliki arsitektur yang elegan dan indah. Hampir di setiap kompleks apartemen

terdapat masjid (Camii). Setiap camii dikelola oleh seorang imam yang juga

sebagai pegawai dari Departemen Urusan Agama (Diyanet Isleri Bakanligi) dan

mereka mendapat gaji tiap bulannya. Adzan untuk shalat lima waktu terdengar

menggema ke seluruh penjuru Turki.

Pengaruh dari sejarah peradaban Islam pada masa Kekhalifahan

Usman terlihat masih membekas pada kehidupan beragama penduduk Turki di

masa kini. Hubungan sosial antar umat beragama berjalan dengan harmonis penuh

dengan toleransi. Tidak ada permusuhan atau pertikaian antar penganut agama

atau sesama penganut seagama. Dengan semangat toleransi itulah para penganut

agama yang lain seperti Kristen, Yahudi, Hindu, Atheis, dan lain-lain merasakan

nyaman tinggal di Turki. Semua pihak saling bekerja sama membangun negara

yang mereka cintai (PPI TURKI, 2012).

Turki merupakan salah satu negara dengan peran dan posisi strategis di

dunia. Perekonomian Turki tumbuh sangat pesat, bahkan menempati peringkat

kedua di bawah Cina yang mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.

Pendapatan ekonomi diperoleh dari sektor pariwisata dan industri. Kemajuan

perekonomian yang pesat tersebut didukung juga dengan kualitas sumber daya

manusia yang memadai. Terdapat beberapa universitas - universitas unggulan

yang diakui di dunia. Sebagian besar universitas di Turki telah diakui oleh Uni

Eropa (PPI TURKI, 2012).


commit to user

58

Turki merupakan salah satu negara yang memiliki populasi Muslim

terbesar di Kawasan Eurasia dan memiliki sejarah panjang dalam

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan Islam. Sekitar

pertengahan abad ke-13, Turki masih berupa kabilah kecil yang dipimpin oleh

Erthogul. Sampai kemudian, seiring jatuhnya Kesultanan Seljuk oleh Mongol,

kabilah kecil itu dapat memanfaatkan peluang untuk menggantikan posisi khalifah

dibawah Kesultanan Usmaniyah.

Selanjutnya, kabilah kecil yang sudah menjadi khalifah itu terus

menerus memperoleh kemenangan dan memperluas wilayahnya. Kekuasaan

khalifah Usmaniyah yang berpusat di Istambul menyebar hingga ke kawasan

Balkan, Hongaria, Austria, Ceko, Slovakia dan beberapa negara di kawasan bekas

Uni Soviet. Beberapa negara Islam seperti Mesir, Suriah, Irak, Palestina, Jordania,

Mekkah, Madinah dan seterusnya juga berada di bawah naungannya. Sampai

periode abad ke-18, kejayaan kekhalifahan itu berangsur-angsur memudar.

Kejatuhan khalifah Islam itu sendiri tidak lepas dari usaha konspirasi Barat atau

Eropa.

Berbagai cara dilakukan oleh Barat untuk menghancurkan

kekhalifahan, termasuk salah satunya adalah kehadiran Mustafa Kemal Ataturk,

agen Inggris keturunan Yahudi Dunamah dari Salonika sebagai pahlawan Turki.

Pada tanggal 29 November 1923, Mustafa Kemal Ataturk dipilih menjadi

Presiden Pertama Turki. Dan menjadikan Turki sebagai Republik Turki modern

dengan sistem sekuler dan paham demokrasi (Lord Kinross, 1978).

Turki merupakan Negara Republik, yang pada konvensinya dikenal

dengan Republik Turki yang dalam bahasa Turki dikenal dengan Turkiye

Cumhuriyeti. Tipe pemerintahannya adalah demokrasi parlementer yaitu sebuah

Republik Konstitusional yang demokratis, sekular, dan bersatu. Sistem politiknya

didirikan pada tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk setelah

kejatuhan Khilafah Ottoman, akibat Perang Dunia I. Sejak itu, Turki telah

berangsur-angsur bergabung dengan Barat, sementara di saat yang sama menjalin

hubungan dengan dunia Timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri

Persatuan Bangsa-bangsa, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan OSCE, serta


commit to user

59

negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949, dan NATO sejak tahun 1952.

Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya Negara Islam pertama yang

berunding menyertai Uni Eropa, merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963.

Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20

buah ekonomi yang terbesar di dunia.

Pasca diproklamasikannya Republik Turki modern, terjadi perubahan

yang signifikan terhadap berbagai kebijakan politik. Nilai-nilai religius

ditanggalkan dan diganti dengan nilai-nilai yang lebih berorientasi sekuler (Barat).

Tujuan utama dari pembaharuan Turki adalah memisahkan Turki dari budaya dan

tradisi kuno Arab Asia serta mengubahnya menjadi bangsa modern gaya Barat.

Langkah tersebut dilakukan demi memperlancar upaya integrasi Turki dalam

organisasi Negara Barat dan yang menjadi prioritas utama yaitu keanggotaan

Turki dalam Uni Eropa (ANKARA, 2011).

Setelah Mustafa Kemal berkuasa, pemerintahan Turki dilanjutkan oleh

suatu pemerintahan partai tunggal di bawah Partai Rakyat Republik atau

dilibatkan secara formal, militer memainkan perannya untuk mempengaruhi

kebijakan-kebijakan sekularisme radikal untuk merealisasikan ide-ide kemalisme

tradisi islam warisan kesultanan Ustmani di tekan dengan dalih untuk

mempercepat proses modernisasi. Tindakan pemerintah itu bahkan telah

menyentuh sisi religius dari masyarakat Islam. Hal itu terlihat misalnya dalam

upaya pemerintah untuk menganti bahasa Arab dalam praktek-praktek ibadah

umat islam dengan bahasa Turki (Mukti Ali, 1994).

Mustafa Kemal Ataturk menerapkan kebijakan-kebijakan yang

condong ke arah sekuler dan sangat terpengaruh oleh kebudayaan Barat. Ataturk

menginginkan Turki menjadi negara yang maju dan layak masuk sebagai anggota

Uni-Eropa. Pada masa pemerintahan Ataturk sistem kekhalifahan dihapuskan,

banyak perubahan yang terjadi dalam pemerintahan Turki. Turki menjadi sebuah

negara Republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Pada masa

kekhalifahan Turki menerapkan nilai-nilai utama agama dalam pemerintahan dan

hukum, pasca Ataturk menjadi presiden pertama Turki agama tidak menjadi dasar


commit to user

60

dalam pemerintahan, agama dipisahkan dalam sistem pemerintahan dan sekuler

menjadi kiblat modernisasi Turki. Tahun 1923 Turki melakukan perombakan

pemerintahan secara besar-besaran untuk mewujudkan kebudayaan Turki yang

baru.

B. Latar Belakang Gerakan Separatisme Suku Kurdi Di Negara Turki

Sejak Tahun 1984

Sejarah Suku Kurdi berasal dari rumpun bangsa Indo-Eropa yang

dikenal sebagai sulu yang mendiami daerah pegunungan Turki, Irak, Iran, dan

Suriah sejak 8000 tahun yang lalu. Menurut Profesor Mehrdad R Izady, seorang

pakar Kurdi di Universitas Harvard, sejarah suku Kurdi dibagi menjadi empat

periode. Periode pertama (6000 SM sampai 5400 SM) disebut periode Halaf. Ini

berdasarkan bukti-bukti arkeologi, seperti bentuk dan lukisan pada pot-pot kuno

yang ditemukan di gunung Tell Halaf yang terletak di sebelah barat Qamishli

(Suriah) (Chaidarabdullah, 2008).

Periode kedua (5300 SM 4300 SM) disebut peride al-Ubaid, nama

sebuah gunung di utara Irak Utara tempat ditemukannya banyak peninggalan

Mesopatamia dan meneruskan suku Chaldean atau Khaldi.

Periode ketiga disebut zaman Hurri, dengan pusat kehidupan pindah

kekawasan pegunungan Zogros-Taurus-Pontun dengan beberapa kerajaan kecil,

dan Mittani (Sindi) datang dan menetap di Kurdistan. Tahun 1200 SM bangsa

Arya (Indo-Eropa) melakukan invasi besar-besaran termasuk ke Kurdistan,

sehingga pada tahun 727 SM kerajaan Hurri berakhir. Selanjutnya muncul

kerajaan Medes dengan Ibu kota di Ecbatana (sekarang Hamadan Iran) yang

bertahan hingga tahun 549 SM. Kaun Medes inilah yang diakui oleh orang-orang

Kurdi sekarang ini sebagai nenek moyang mereka.


commit to user

61

Periode keempat disebut periode Simitik dan Turkik, menyusul

interaksi orang-orang Medes dengan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Islam

(Arab) serta asimilasi orang mereka dengan bangsa Turki. Terbukti dengan

adanya nama-nama kabilah seperti Karachul, Oghaz, Devalu, Karaqich, Iva dan

sebagainya.

M. Riza Sihbudi (1991), menjelaskan bahwa suku Kurdi sejak dulu

kala dikenal sebagai suku yang semi-nomaden. Mereka tersebar diberbagai

wilayah (ada yang memperkirakan seluas 640.000 km persegi), dari barat laut Iran

sampai timur laut Irak, Armenia, Turki, dan timur laut Suriah. Sebagian besar

bangsa Kurdi adalah pemeluk Islam Sunni, mereka tinggal di daerah-daerah rural,

dan umumnya melakukan usaha pertanian, atau menggembalakan domba. (hlm.

136).

Jumlah suku Kurdi secara keseluruhan diperkirakan sekitar lebih dari

20 juta orang Kurdi yang terpaksa tinggal di beberapa Negara berbeda. Di Turki

terdapat sekitar 10 juta orang Kurdi, di Iran 6 juta orang Kurdi, di Irak tredapat

lebih dari 5 juta orang Kurdi, dan di Suriah 1 juta lebih. Komunitas-komunitas

yang lebih kecil ada yang tinggal di republik-republik bekas Uni Soviet dan

Lebanon serta ada juga yang telah hijrah dan menetap di Eropa, Amerika dan

Australia (Chaidarabdullah, 2008).

Sebelum masuknya Islam, suku Kurdi menganut agama-agama Parsi

Kuno seperti Zoroaster, Mithraisme, Manischairisme, dan Mazdak. Beberapa kuil

penyembahan api peninggalan zaman tersebut juga masih terdapat sampai

sekarang, antara lain di Ganzak (Takab) dan Bijar. Mereka juga sempat

dipengaruhi oleh ajaran Yahudi dan Nasrani, tetapi hampir semua agama-agama

tersebut semuanya terkikis habis oleh datangnya Islam di abad ke-7 Masehi.

dan sebagian kecil menganut Islam Syiah, khususnya yang tinggal di Kirmansyah,

Kangawar, Hamadan, Qurva dan Bijar di selatan dan Timur Kurdistan (bagian

Iran), serta mereka yang tinggal di Malatya, Adiyaman, dan Maras di barat

Kurdistan (bagian Turki). Bangsa kurdi terkenal berani, kuat dan gigih serta

banyak berperan dalam menyebarkan dan membela Islam serta tidak sedikit


commit to user

62

tokoh-tokoh agama (Ulama), pemimpin dan pejuang Islam yang bersal dari suku

Kurdi seperti Shalahuddin al-Ayyubi, seorang panglima perang dan pahlawan

Islam dalam Perang Salib yang berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari

tangan orang-orang Kristen (Gagus, 2009).

Suku Kurdi merupakan suku nomaden yang mendiami sekitar

perbatasan Iran, Irak, Turki, Armenia hingga Suriah. Pada tahun 1988 mereka

didesak oleh Pemerintah Irak ke perbatasn Turki dan disambut baik oleh

pemerintah Turki. Lama-kelamaan, populasi Kurdi semakin meningkat dan

menimbulkan masalah di Turki. Sebaliknya suku Kurdi merasa pemerintah Turki

mengekang dan akhirnya sebagai protes dan bertujuan sebagai wadah untuk

menampung aspirasi Suku Kurdi, kemudian membentuk Partai Pekerja Kurdi

(Kompas, 25 Februari 2008).

Kurdi merupakan etnis yang relatif tua usianya, namun kesadaran

terhadap wilayah baru muncul belakangan, bahkan sangat terlambat. Entitas Kurdi

setidakanya telah dimuali sejak dua ribu tahun sebelum masehi. Suku Kurdi

mempunyai kesadaran etnis, tetapi tidak mempunyai kesadaran kewilayahannya,

sebagai konsekuensi kultur tradisioanal nomaden, yang hidup berpindah-pindah

dari Turki dan Iran ke lembah Mesopotamia sambil menggembala ternak dan

bertani. Pasca Perang Dingin I, ketika Negara-negara mulai menetapkan garis

perbatasan, barulah kesadaran wilayah kaum Kurdi muncul terutama karena

terdesak dan terpaksa meninggalkan pola hidup tradisionalnya serta mulai

menetap di berbagai pemukiman (Dark. Kinnane, 1964).

Suku Kurdi mencita-citakan Negara Kurdistan yang merdeka yang

sekuler dan demokratis. Suku Kurdi yang terbesar di Turki, Iran, Irak, dan Suriah

sebagai minoritas etnis sering diabaikan oleh pemerintah masing-masing Negara

tersebut, sehingga suku Kurdi ingin memisahkan diri dari Negara induk masing-

masing dan bercita-cita mendirikan Negara Kurdistan.

Perjanjian Sevres (Treaty of Sevres) tahun 1920 di Perancis oleh pihak

Sekutu sebagai pihak yang menang dalam Perang Dunia I dengan Dinasti

Ustmaniah Turki memberikan keuntungan bagi perjuangan Suku Kurdi. Dalam

perjanjian tersebut ditetapkan pembentukan wilayah Kurdistan merdeka yang


commit to user

63

sebelumnya berada dibawah kekuasaan Dinasti Ustmaniah Turki, tetapi

kenyataanya keputusan tersebut tidak terealisasikan. Turki tidak mau menjalankan

ketentuan mengenai Suku Kurdi, bahkan Mutafa Kemal Attaturk memaksa sekutu

untuk membatalkan Perjanjian Sevres yang merugikan dan melemahkan Turki

kareana perbatasan timur Negara Turki memanjang hingga Sulaymaniah, Arbil,

Kirkuk, dan Mosul berada di utara wilayah Irak sekarang.selain itu Mustafa

Kemal Attaturk juga berpandangan bahwa rakyat Turki dan Kurdi merupakan

suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena memiliki latar belakang sejarah dan

agama yang sama (Mustofa A.Rahman, 2003).

Wilayah Kurdistan dibeberapa Negara menjadi kendala utama

terwujudnya Negara Kurdistan merdeka. Jika dipaksakan sangatlah sulit karena

suku Kurdi harus menghadapi empat Negara sekaligus yakni Turki, Iran, Irak dan

Suriah. Berdasarkan kenyataan tersebut, suku Kurdi tetap mencita-citakan

berdirinya sebuah Negara Kurdistan, untuk mendapatkan suatu wilayah yang

otonom sehingga suku Kurdi dapat mengatur diri dan mempertahankan identitas

serta system budaya mereka. Erik, J. Zurcher (2003), menjelaskan bahwa pada

tahun 1925 Nasionalisme Kurdi merupakan pendatang yang relatif baru diantara

ideologi-ideologi diwilayah Turki. Warga Kurdi yang selalu terbagi-bagin dalam

suku-suku dan sejak penumpasan emirat-emirat Kurdi di masa Pemerintahan

Sultan Mahmud II, mereka semakin terpecah-belah. Pada masa Sultan Abdul

Hamid memanfaatkan perpecahan antar warga Kurdi itu dengan memanfaatkan

ketrampilan perang mereka dalam Perang Dunia I (M. Riza Sihbudi, 1991).

Di Turki sendiri, sejarah perjalanan bangsa Kurdi juga tidak terlalu

menyenangkan. Pendiri Turki modern, Mustafa Kemal Attaturk, telah menjadikan

etnis-etnis tertentu di wilayah bekas Kekaisaran Ottoman itu menjadi tumbal bagi

kemerdekaan Turki dari jajahan Inggris yang salah satunya adalah etnis Kurdi,

dimana tenaga mereka digunakan dalam Perang Dunia I (PD I) dan setelah

menang maka Kurdi akan diberi hadiah otonom tetapi setelah kemenangan diraih

wilayah etnis Kurdi dipecah menjadi beberapa bagian yang diantaranya terbagi

kedalam empat Negara yaitu Turki, Iran, Irak dan Suriah. Sikap Turki terhadap

suku Kurdi dari sebelum dan sesudah PD I masih sama, yaitu hanya diberikan


commit to user

64

janji akan diberi daerah otonom sebagai imbalan tenaganya dalam memperoleh

Kemerdekaan Turki dari jajahan Inggris. Pacsa PD I janji Turki tersebut tidak

pernah terealisasi hingga saat ini. Konferensi Lausane yang ditandatangani oleh

Attaturk dan Menlu Inggris Lord Curzon pada 24 Juli 1923 menegaskan bahwa

segala konstitusi Islami harus dihapuskan jikalau Turki ingin merdeka. Attaturk

kemudian setuju untuk menganut republik sekuler, dan menghapus pemerintahan

kekhilafahan sebelumnya (Mustofa A.Rahman, 2003).

Pemberontakan etnis Kurdi pertama kali muncul pada Februari 1925

dipimpin oleh Syeikh Said, namun pemberontakan ini tidak bertahan lama karena

rezim Mustafa Kemal Attaturk pada saat itu cukup sigap dengan segera

mengerahkan angkatan bersenjatanya untuk menumpas pemberontakan tersebut.

Pada tahun 1929 pemberontakan kembali terjadi namun dengan tingkat kekerasan

yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya sehingga dengan mudah dapat segera

ditangani oleh pemerintah Turki. Pasca pemberontakan kedua ini, sejumlah

pimpinan Kurdi yang tertangkap diasingkan ke daerah-daerah pedalaman di

wilayah timur. Pengawasan secara ketat segera dilakukan atas daerah tersebut, dan

kawasan tersebut kemudian dinyatakan tertutup bagi pengunujng asing. Isolasi ini

bertujuan untuk mencegah timbulnya kembali pemberontakan etnis Kurdi yang

mengancam proyek modernisasi dan sekulerisasi Attaturk atas Turki (George,

Lenezowski, 1992).

Pada masa yang sama, Turki mengadopsi sistem numerasi

internasional dan alfabet Latin. Berikutnya Turki mengadopsi kode komersial

baru (1929), hak voting dan elektoral bagi perempuan dalam pemilu lokal (1930)

dan kemudian dalam pemilu parlemen (1934), melarang pemakaian kostum-

kostum keagamaan di luar tempat ibadah (1934), mengadopsi nama akhir (1935),

dan masih banyak lagi. Akibatnya, segala bentuk pengungkapan diri bagi kaum

Kurdi (juga kelompok-kelompok minoritas lain di Turki) yang menunjukkan

identitas etnik yang unik direpresi secara semena-mena. Kurdi tidak punya hak

berpolitik (untuk beberapa lama), tidak punya akses pendidikan, dan informasi.

(Erik, J. Zurcher, 2003).


commit to user

65

Pasca Revolusi Konstitusional tahun 1908, para anggota elite Kurdi di

Ibu Kota mendirikan Kurt Teavun ve Terakki Cemiyeti (Perhimpunan bagi

Dukungan dan Kemajuan rakyat Kurdi), dimana Said Nursi, seorang reformis,

religious, adalah salah satu anggotanya. Namun perhimpunan ini memiliki tujuan-

tujuan sosial dan bukan politik, dan dia tetap terasing dari massa penduduk di

Tenggara. Pada tahun 1912 sejumlah mahasiswa Kurdi di Istanbul membentuk

Hevi (Harapan), sebuah perkumpulan dengan tendensi yang lebih nasionalis. Pada

masa perang kemerdekaan terdapat sebuah gerakan perlawanan rakyat Kurdi yang

menentang kaum nasionalis di Dersim (sekarang menjadi Tunceli), yang dipimpin

oleh kepala suku yang menuntut otonomi, namun dapat ditumpas dengan mudah.

Pada umumnya rakyat Kurdi mendukung perlawanan itu, meskipun ada upaya-

upaya para agen Inggris untuk mempengaruhi mereka dan meskipun terdapat

fakta bahwa mereka diberi otonomi dibawah Perjanjian Sevres. Terdapat para

wakil Kurdi di Urzurum dan di Sivas serta bahkan di Komite Representatif kaum

nasionalis (Erik, J. Zurcher, 2003: 219-220).

Batas-batas Negara baru Republik yang secara kebetulan berada

disebelah Tenggara melintas padang rumput milik suku-suku Kurdi, sekitar 20

persen penduduknya adalah asli orang Kurdi, namun mereka tidak disebut dalam

perjanjian damai di Lausanne dan janji-janji otonomi yang dibuat oleh para

pemimpin nasionalis, termasuk Mustafa Kemal Pasha sendiri, dimasa perjuangan

kemerdekan ternyata dilupakan oleh pemerintah Turki. Hal ini sangat

mengecewakan para nasionalis Kurdi. Pada tahun 1923, para mantan Perwira

Milisia Kurdi membentuk perhimpunan Azadi (Kebebasan), yang

menyelenggarakan Kongres pertamanya di tahun 1924. Didalam kongres tersebut,

salah seorang yang penampilannya memikat perhatian adalah Sheikh Said dari

Palu, sangat berpengaruh di kalangan suku-suku Zaza. Dia adalah seorang

pemuka agama, memiliki pengaruh politik yang sangat besar di Kurdistan.

Hubungan antara rakyat Kurdi dan pemerintah Republik yang

didominasi oleh orang Turki memburuk pada tahun 1924. Penghapusan

Kekhalifahan menghapuskan symbol religious penting yang menyatukan dua

komunitas tersebut. Pada waktu yang sama republik nasionalis, dalam usahanya


commit to user

66

merekonstruksi kesadaran nasional yang baru mengembangkan kebijakan represif

terhadap terhadap identitas kurdi tersebut, kebijakan tersebut antara lain adalah

pemakaian dan pengajaran bahasa Kurdi secara umum dilarang, para pemilik

tanah dan para kepala suku Kurdi yang berpengaruh dipaksa bermukim di bagian

barat negeri itu (Erik, J. Zurcher, 2003).

Tanda pertama perlawanan dari suku Kurdi terhadap kebijakan-

kebijakan tersebut adalah sebuah pemberontakan abortif yang dilancarkan oleh

garnisium di Beytussebap di sebelah tenggara pada bulan Agustus 1924.

Pemberontakan besar juga dirancang oleh Azadi dan Sheikh Said untuk

dilancarkan bulan Mei 1925. Peristiwa ini ternyata meletus lebih cepat dari

perkiraan dan para pemberontak Kurdi kini secara cepat dapat didesak kembali ke

pegunungan. Penagkapan Sheikh Said pada tanggal 27 April betul-betul menandai

berakhirnya pemberontakan tersebut. Sekalipun kelompok-kelompok kecil

gerilyawan masih melanjutkan perang gerilya disepanjang musim panas.

Pada tahun 1926, pemberontakan Kurdi kembali meletus di Lereng

Gunung Ararat, yang memakan waktu empat tahun dan dapat dipandang sebagai

kelanjutan langsung dari pemberontakan Sheikh Said, namun pemberontakan ini

tidak begitu meluas. Pasca pemberontakan itu pemerintah melalui para pejabat

militer dan pengadilan-pengadilan kemerdekaan memperlakukan orang-orang

Kurdi secara sangat kejam. Banyak dari para pemimpin mereka yang dihukum

mati dan sejumlah besar orang Kurdi, yang berjumlah lebih dari 20.000 orang,

dideportasi dari tenggara dan dipaksa untuk tinggal dibagian barat egara Turki.

Sejak saat itu, eksistensi identitas Kurdi yang tersendiri secara resmi ditolak.

Undang-undang Pemeliharaan Ketertiban bukan hanya digunakan untuk

menumpas rakyat Kurdi. Delapan dari beberapa surat kabar dan terbitan berkala

yang trepenting (konservatif, liberal, bahkan Marxis) di Istanbul ditutup,

sebagaimana halnya surat kabar di profinsi, dengan demikian hanya tersisa

organisasi milik pemerintah Turki saja yaitu Hakimiyet-I Milliye (Kedutaan

Nasional) di Ankara dan Cumhuriyet di Istanbul sebagai satu-satunya surat kabar

nasional.


commit to user

67

Pada awal periode Republik Turki tahun 1926, di bawah pemerintahan

Mustafa Kemal Attaturk, penggunaan bahasa Kurdi dilarang di depan publik.

Pemerintah Turki melarang penyampaian pendidikan dan penyebaran informasi

baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik dalam bahasa Kurdi.

Tujuan pelarangan bahasa Kurdi ini adalah untuk menasionalisasikan suku Kurdi

menjadi warga Negara atau bangsa Turki tanpa ada unsur-unsur etnis yang

melekat pada setiap suku di Turki.

Pelarangan memakai bahasa Kurdi ini sejak dideklarasikannya

Republik Turki pada tahun 1924 istilah kewarganegaran harus disesuaikan dengan

istilah ke-Turki-an, etnis Kurdi dan etnis lainnya yang dapat dikatakan sebagai

warga Negara Turki apabila mereka menggalkan identitas keetnisannya.

Penekanan dan pengekangan terhadap identitas Kurdi inilah yang mengakibatkan

munculnya konflik antara pemerintah dan etnis Kurdi. Dalam konteks ini PKK

(Kurdistan Worker Party) untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak etnis

Kurdi, dibawah pimpinan Abdullah Ocalan memotori aksi separatisme di wilayah

Turki Tenggara. Pada awalnya organisasi ini berjalan secara rahasia, namun

kemudian tumbuh dan berkembang pesat dan berhasil menarik perhatian di

kancan internasional dan akhirnya menjadi sebuah identitas baru bagi etnis Kurdi

(Ully Nuzulian, 2009).

Masalah politik yang semakin banyak mendominasi agenda Turki

selama bertahun-tahun adalah masalah megenai hak-hak warga Kurdi. Setelah

kudeta bulan September 1980, penindasan atas ekspresi identitas Kurdi

diintensifkan. Bahkan pemakaian bahasa Kurdi dalam percakapan pribadi secara

resmi dilarang. Rakyat secara konstan dituduh melakukan propaganda separatisme

oleh Ibrahim Tatlises seorang penyanyi pop yang hendak menyanyikan lagu

rakyat dengan bahasa ibunya, yaitu bahasa Kurdi. Meskipun langkah-langkah

keras terus dilakukan oleh rezim militer Turki, kepemimpinan gerakan Kurdi yang

paling radikal, Partiya Karkeren Kurdistan ( Partai Pekerja Kurdi, yang lebih

dikenal dengan PKK), yang didirikan pada bulan November 1978 oleh Abdullah

Ocalan tetap mampu mengahadapi Negara. PKK juga bukan merupakan

organisasi politik Kurdi yang pertama muncul pada tahun 1970-an. Samapi tahun


commit to user

68

1980 organisasi-organisasi lainnya bahkan lebih penting dan secara ideologis

lebih canggih. Namun PKK satu-satunya partai yang secara sadar ditujukan

kepada kaum miskin dan warga desa yang tidak berpendidikan dan para pemuda

di kota yang merasa telah lepas dari masyarakat mereka melalui program

sederhana dan penekanan yang kuat pada aksi bersenjata. Para gerilyawan PKK

menjelaskan bahwa aksi menahan serangan dari penjaga desa (village guard)

ciptaan pemerintah Turki. Ribuan penduduk sipil menjadi korban dalam

menyebabkan pemerintah dan pasukan militer Turki frustasi. Intimidasi menjadi

motif utama dari aktivitas PKK tersebut (Erik, J. Zurcher, 2003).

September 1980, Ocalan yang tinggal di Damaskus dan dengan

bantuan dari pemerintah Syria mendirikan kamp-kamp pelatihan di lembah

Di bulan Juli 1981 kongres pertama PKK diselenggarakan di tapal batas Syria dan

Lebanon. Sejak 1982 perang Irak-Iran memberikan peluang bagi organisasi-

organisasi Kurdi di Irak Utara, Partai Demokrat Kudistan (PDK) pimpinan

Mahmud Barzani dan Persatuan Patriorik Kurdistan (PPK) pimpinan Jalal

Talabani mengijinkan para pengikut Ocalan untuk beroperasi dari bagian tapal

batas Irak-Turki yang dikuasai oleh PDK. Hal ini memberikan PKK dua rute

Infiltrasi ke Turki yaitu secara langsung dari Syria dan melalui Kurdistan wilayah

Irak (Erik, J. Zurcher, 2003).

PKK juga bukan merupakan organisasi politik Kurdi yang pertama

muncul pada tahun 1970-an. Sampai tahun 1980 organisasi-organisasi lainnya

bahkan lebih penting dan secara ideologis lebih canggih. Namun PKK satu-

satunya partai yang secara sadar ditujukan kepada kaum miskin dan warga desa

yang tidak berpendidikan dan para pemuda di kota yang merasa telah lepas dari

masyarakat mereka melalui program sederhana dan penekanan yang kuat pada

aksi bersenjata. Para gerilyawan PKK menjelaskan bahwa aksi menahan serangan

dari penjaga desa (village guard) ciptaan pemerintah Turki. Ribuan penduduk


commit to user

69

Intimidasi menjadi motif utama dari aktivitas PKK tersebut (Erik, J. Zurcher,

2003).

Tahun 1984, PKK mengubah dirinya menjadi sebuah organisasi

paramiliter, yang berbasis diwilayah Iran, Irak, dan Syria. Pada tahun yang sama,

serangan konvensional pertama segera dilancarkan terhadap target-target milik

pemerintah di Provinsi Anatolia, wilayah tenggara Turki. Jika sebelumnya

serangan-serangan terhadap kepentingan pemerintah pusat dilakukan secara

sporadik dan tak terorganisir dengan baik, maka pada periode ini perlawanan

bersenjata PKK dilangsungkan secara pasif, kontinyu, dan terorganisir. Pada

periode ini, PKK juga melancarkan serangan-serangan terhadap target-target

pemerintah Ankara yang berada di Negara-negara Timur Tengah dan Eropa

(http://www.globalsecurity.org).

Permasalahan politik yang semakin banyak mendominasi agenda Turki

adalah masalah megenai hak-hak warga Kurdi. Setelah kudeta bulan September

1980, penindasan atas ekspresi identitas Kurdi diintensifkan. Rakyat Kurdi secara

konstan dituduh melakukan propaganda separatisme yang mengancam stabilitas

dan keamanan negara bentukan Ataturk yang baru ini. Meskipun langkah-langkah

keras terus dilakukan oleh rezim militer Turki, kepemimpinan gerakan Kurdi yang

paling radikal, Partiya Karkeran Kurdistan ( Partai Pekerja Kurdi, yang lebih

dikenal dengan PKK), yang didirikan pada bulan November 1978 oleh Abdullah

Ocalan tetap mampu mengahadapi Negara. PKK merupakan wadah bagi etnis

Kurdi untuk menyalurkan aspirasi serta sebagai perantara perjuangan mereka

dalam mewujudkan suatu wilayah Kurdistan yang otonom. Selain itu etnis Kurdi

juga menuntut hak-hak budaya mereka dikembalikan.

C. Gerakan Separatisme Suku Kurdi Di Negara Turki Tahun 1984-2007

Diantara sekian banyak partai atas nama Kurdi, Partai Pekerja Kurdi

(PKK) merupakan satu-satunya partai yang secara sadar ditujukan kepada kaum

miskin dan warga desa yang tidak berpendidikan dan para pemuda di kota yang

merasa telah lepas dari masyarakat mereka melalui program sederhana dan


commit to user

70

penekanan yang kuat pada aksi bersenjata. Para gerilyawan PKK menjelaskan

bahwa aksi menahan serangan dari penjaga desa (village guard) ciptaan

pemerintah Turki. Ribuan penduduk sipil menjadi korban dalam kampanye ini

y

pemerintah dan pasukan militer Turki frustasi. Intimidasi menjadi motif utama

dari aktivitas PKK tersebut (Erik, J. Zurcher, 2003).

Pada tanggal 27 Oktober 1987, Abdullah Ocalan, seorang mahasiswa

Ilmu Politik di Universitas Ankara, bersama beberapa orang rekannya

memproklamirkan berdirinya Partiya Karkeran Kurdistan (Partai Pekerja

Kurdistan/PKK). Organisasi ini menganut ideologi Marxisme-Leninisme dan

nasionalisme Kurdi serta bercita-cita mendirikan Negara Kurdi di wilayah Turki

bagian Tenggara. Sejak saat itu PKK mulai melancarkan serangan-serangan

bersenjata terhadap target-target milik pemerintah Turki, baik di dalam negeri

maupun di luar negeri, dengan terbentuknya PKK inilah, tuntutan kemerdekaan

etnis Kurdi terhadap pemerintah Turki semakin mengemuka dan menguat,

sehingga pada akhirnya mendorong tindakan yang kian represif dari pihak

pemerintah Turki terhadap etnis.

Abdullah Ocalan lahir pada 4 April 1949 dalam sebuah keluarga

sederhana di Amara, Sanliurfa, di Turki bagian tenggara. Desa ini tidak memiliki

sekolah, Ocalan mulai sekolah di sebuah desa terdekat yaitu Saylakkaya (Disebut

Cibin, sebelumnya desa Armenia). Setelah belajar di Sekolah kadaster, ia bekerja

sebagai pegawai administrasi selama satu tahun. Selanjutnya, Ocalan belajar di

Fakultas Hukum Istanbul dan membuat lulus di Fakultas Ilmu Politik dari Ankara.

Tahun 1970 di Turki terjadi gerakan rakyat dan kebijakan yang intens. Gerakan

mahasiswa menjadi aktif terutama di Ankara dan Istanbul. Pendukung pertama

dari ide-ide dari beberapa keagamaan umum Islam, Ocalan akhirnya menunjukkan

tertarik dengan perkembangan gerakan-gerakan revolusioner dan demokratis

mahasiswa selama studi di sekolah kadaster. Ocalan juga ikut serta dalam

demonstrasi protes mengenai pemerintahan (http://www.mfa.gov.tr).

Pada 1972, Ocalan ditangkap dan menjalani hukuman penjara enam

bulan. Selama periode penahanan, Ocalan melakukan penelitian yang luas,


commit to user

71

membaca dan menganalisa banyak hal terutama politik Turki. Ini bulan penahanan

akan menjadi titik balik dalam pemikiran politiknya. Setelah dibebaskan, Ocalan

berpartisipasi dalam reunifikasi gerakan mahasiswa dan berperan. Dengan cepat

disorot sebagai pemimpin pemuda dan salah satu pendiri dari Liga Mahasiswa

Demokratik Ankara. Namun, pendapat berbeda dalam liga ketika membahas

diskusi tentang masalah Kurdi. Ocalan yakin bahwa kiri Turki tidak berkembang

sebagai solusi yang efektif untuk memecahkan masalah ini dan melakukan teoritis

dan ideologis. Ocalan menyimpulkan bahwa pertanyaan Kurdi membutuhkan

organisasi dan pertimbangan khusus untuk masalah ini. Ocalan membentuk

sekelompok mahasiswa yang mengambil inisiatif untuk membuat perspektif

perjuangan mereka. Ocalan berpendapat bahwa masalah kebebasan orang Kurdi

adalah penting dalam lingkungan di mana perencanaan untuk masa depan negara.

Dengan ini kelompok mahasiswa, memperluas kegiatannya di Ankara Turki

tenggara (http://www.mfa.gov.tr).

Aktivitas-aktivitas PKK tidak terkendali dalam menteror para penjaga

desa, merampas desa-desa, dan membantai penduduk sipil. Semua kegiatan

ekonomi politik, kemiliteran, organisasi-organisasi social dan budaya yang ada

menjadi medan perang. PKK juga telah berjanji akan melenyapkan parati-partai

politik, institusi-

represntatif dan legislative, dan semua kerjasama daerah dan badan-badan yang

bekerjasama dengan pemerintah pusat wilayah Kurdistan. PKK juga telah

membentuk aliansi dengan sejumlah kelompok gerilya sayap kiri yang ekstrim di

kota, yang meningkatkan kemampuannya untuk bergerak di kota-kota besar Turki

(Erik J. Zurcher, 2003).

Citra Abdullah Ocalan di Turki mengalami perubahan melalui

wawancaranya dengan harian Milliyet yang terbit di Istanbul pada bulan Juni

1988. Orang yang bertahun-tahun dianggap sebagai momok dan musuh nomor

satu Turki berubah menjadi sosok yang biasa menjadi penggemar klub sepak bola

Galatasaray. Hal tersebut juga membuat citra PKK membaik sebab setelah 1988 ia

menghentikan taktik terornya terhadap warga pedesaan di Tenggara Turki (Erik, J.

Zurcher, 2003: 415).


commit to user

72

Pada tahun 1989, PKK membentuk aliansi dengan sejumlah kelompok

gerilya sayap kiri yang ekstrim di kota, seperti Dev Sol, TIKKO, THKP-C dan

lain-lain dengan tujuan meningkatkan kemampuan untuk bergerak di kota-kota

besar Turki. PKK juga bias menarik dukungan masyarakat lokal yang secara

konsisten turut bergerilya dengan PKK. (hlm. 415). Aktivitas para gerilyawan

PKK ini mengakibatkan angkatan bersenjata Turki dihadapkan pada situasi perang

gerilyawan klasik. PKK juga mendapat dukungan dari sebagian besar penduduk

lokal yang ikut bergerilya. Kemarahan angkatan bersenjata Turki kemudian

diarahkan kepada warga sipil lokal.

Bentrokan antara pasukan keamanan Turki dengan PKK telah

memakan Korban yang tidak sedikit. Hingga tahun 1991 diperkirakan terdapat

sekitar 3.568 korban jiwa, yang terdiri dari 1.278 warga sipil, 1444 militan PKK

dan 846 pasukan keamanan Turki. Selain mempergunakan serangan-serangan

yang bersifat konvensional, dalam tahun 1991-1996 PKK menggunakan metode

serangan bom bunuh diri (suicide bombing). Target-target serangan dipilih secara

cermat, namun biasanya mereka tidak begitu mempedulikan dampak dan akibat

yang ditimbulkan oleh serangan bom bunuh diri tersebut. Para pelaku bom bunuh

diri juga terdiri dari kaum wanita, mereka pada umumnya berusia antara 17-27

tahun (Kemal Kirisci dan Gareth M. Winrow, 1997).

Pada bulan Oktober 1993 angkatan bersenjata Turki melakukan

serangan balasan terhadap PKK atas pembunuhan angkatan bersenjata Turki

Bahtiyar Aydin di Diyarbakir. Angkatan bersenjata Turki juga menggunakan

-penduduk desa di

pegunungan dievakuasikan kemudian dihancurkan untuk memutuskan PKK dari

basis-basisnya (Erik, J. Zurcher, 2003: 416). Bulan November 1992 pasukan

Turki bergabung dengan warga Kurdi di Irak untuk melancarkan serangan

terhadap PKK. Untuk sementara waktu pasukan Turki menyerang PKK melalui

Irak bagian Utara. Pada tahun 1995 Turki juga mengadakan serangan besar-

Hal ini juga belum

mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengatasi gerakan separatis Kurdi.


commit to user

73

Konflik antara Kurdi dengan angkatan bersenjata Turki dalam kurun

waktu antara 1984 hingga 1996 korban tewas sudah mencapai 17.000 orang.

Upaya pemerintah Turki dalam memutuskan pasokan dan rute infiltrasi PKK,

pertempuran dilaksanakan secara regular hingga ke perbatasan Irak. Pesawat-

pesawat Turki membordir kamp-kamp PKK di Irak Utara (Zucher, E, 2003).

Kelompok gerilyawan Kurdi tercatat beberapa kali melakukan

serangan bom di kota-kota wisata Aegean. Diantaranya, serangan bom di resor

Cesme pada 11 Juli, di Pantai Aegean, yang melukai sedikitnya 20 orang,

sedangkan tanggal 30 April sebuah bom juga meledak di sebuah alat pemutar

kaset, menewaskan seorang polisi dan empat warga di Kusadasi. Gerilyawan

separatis Kurdi telah mengancam akan terus melakukan serangan di sector

pariwisata Turki, yang sangat vital bagi perekonomian Turki. Pejabat militer dan

intelijen Turki menyatakan bahwa gerilyawan Kurdi memiliki ratusan kilogram C-

4 yang diperoleh dari Irak. Intelejen Turki juga mendapat sebuah laporan dari

intelijen yang belum diverifikasi menyebutkan, gerilyawan Kurdi telah

mengirimkan 70 pengeboman bunuh diri yang dipersiapkan untuk mengebom

kota-kota besar di Turki (Kompas, 17 Juli 2005).

Pada awal September 2007, terjadi pemberontakan antara gerilyawan

PKK dengan militer Turki. Menurut keterangan resmi yang diketahui dari

pemerintah Turki, kontak senjata itu terjadi karena kaum gerilyawan melakukan

serangan terhadap pos militer Turki di dekat perbatasan Irak bagian Utara.

Pemerintah Turki menduga bahwa kelompok gerilyawan PKK tersebut bermarkas

di kawasan pegununan Irak bagian Utara. Dalam kontak senjata tersebut,

sebanyak 15 orang tentara Turki dan 23 orang gerilyawan PKK tewas.

(Hidayatullah, 2007).

Kelompok gerilyawan PKK ini juga mendapatkan dukungan dari suku

Kurdi di negara-negara tetangga seperti di Irak, Iran dan Suriah selain

memberikan bantuan kelengkapan pangan, pengungsian dan juga persenjataan

bagi separatis PKK. Suku Kurdi di negara-negara tersebut memiliki keinginan

yang sama yaitu ingin mendirikan sebuah negara Kurdistan yang otonom.

Sehingga ketika ada salah satu dari mereka ada yang tersakiti rasa keetnisan


commit to user

74

mereka juga semakin besar untuk mencapai tujuan yang sama dan saling

mendukung satu sama lain (http://www.tempointeraktif.com).

Pada tahun 1990-an Damaskus pernah mendukung PKK dan menjamin

ruang perlindungan bagi PKK di kawasan Suriah. Penyebabnya, karena pada

waktu itu Turki menjalin hubungan baik dengan Israel. Pada masa-masa Perang

Dingin, Israel dan Turki dipandang sebagai pro Barat, sementara Suriah

cenderung berorientasi kepada kepentingan Uni Soviet. Bahkan Rusia maupun

Iran bersimpati besar pada Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang sempat melakukan

pemberontakan di Turki Tenggara melalui PKK, keduanya dapat menyerang

Turki dan menjatuhkan posisi Turki dalam Uni-Eropa. Suriah juga diduga sebagai

pemasok utama persenjataan bagi gerilyawan PKK di Turki. Hal ini dapat

diketahui antara Suriah dan Turki pasca perang dingin sudah timbul benih-benih

perbedaan, dan konflik mereka juga memilki kepentingan terhadap konflik antara

PKK dengan Turki ini. Iran juga menjadi pemasok bahan makanan PKK mereka

mendukung PKK untuk mendapatkan simpati dari Rusia (Syauqillah. M,2012).

Diyarbakir merupakan salah satu pusat konflik antara pasukan

keamanan Turki dan kelompok gerilyawan Kurdi yang ingin membentuk negara

Kurdi merdeka. Pada 14 September 2006 terjadi penegboman di kota Diyarbakir

Lima anak menjadi korban ledakan bom di sebuah halte bus di Turki tenggara.

Jumlah korban secara keseluruhan mencapai 11 orang. Pengeboman tersebut

merupakan serangan yang paling banyak merenggut korban di Turki setelah aksi

bom bunuh diri November 2003 (Chusnan Maghribi, 2008).

D. Dampak dan Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi Gerakan

Separatisme Suku Kurdi Tahun 1984-2007

Dampak atas Gerakan Separatisme Kurdi di Turki adalah adanya

serangan kelompok gerilyawan PKK tersebut mengundang reaksi keras dari

pemerintah Turki. Presiden Turki, Abdullah Gul, Perdana Menteri, Recep Tayyip

Erdogan bersama dengan sejumlah menteri dan pimpinan militer menggelar

pertemuan pada tanggal 21 Oktober 2007 untuk membahas tindakan tegas yang


commit to user

75

akan ditempuh menyusul terjadinya insiden penyerangan oleh para gerilyawan

PKK. Pada tanggal 15 Oktober 2007 pemerintah Turki juga telah mengajukan

rancangan undang-undang kepada parlemen yang akan menjadi dasar hukum

pelaksanaan operasi militer Turki ke wilayah Kurdi yang terletak di bagian Utara

Irak, yang dapat dilakukan kapan saja, guna menghancurkan basis-basis PKK di

wilayah tersebut. Pada tanggal 17 Oktober 2007, dengan suara bulat akhirnya

parlemen Turki mengesahkan rancangan Undang-undang, dan menberikan izin

kepada angkatan bersenjata Turki untuk melakukan serangan lintas batas guna

melumpuhkan basis-basis PKK di wilayah Irak Utara

(http://www.eramuslim.com). Aksi melakukan serangan darat atas Partai Pekerja

Kurdi (PKK) di Irak Utara merupakan tuntutan militer Turki sejak Oktober tahun

2007, menyusul parlemen Turki yang memberi lampu hijau kepada militer untuk

melakukan serangan atas basis PKK (Kompas, 26 Februari 2008).

Serangan Turki atas Partai Pekerja Kurdi (PKK) di Irak Utara pada

puncak musim semi sungguh sangat mengejutkan. Asumsi yang berkembang

bahwa Turki akan melancarkan serangan militer atas PKK, pasti dilakukan pada

musim semi atau sekitar akhir Maret hingga April. Secara tradisi, Turki selalu

melakukan serangan militer atas PKK pada musim semi sejak 1984. Musim semi

yang cerah membantu kesuksesan operasi militer Turki, apalagi wilayah

pertempuran berpegunungan sekitar wilayah Kurdistan Irak. Sebaliknya musim

dingin menyulitkan operasi militer (Kompas, 26 Februari 2008).

Gerakan pemberontak Kurdi telah dianggap sebagai gerakan

separatisme yang berbahaya bagi pemerintah Turki karena gerakan tersebut

mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Turki. Pemberontakan Kurdi telah

memasuki arena politik Turki dengan membentuk partai politik yang radikal dan

mampu menghadapi tekanan Negara. Salah satu partai yang dikenal paling radikal

dalam memperjuangkan hak etnis Kurdi adalah Patiya Karkeran Kurdistan (PKK).

Upaya pemerintah Turki dalam menangani gerakan separatis Kurdi telah

dialakukan sejak awal pemberontakan yaitu tahun 1984 hingga saat ini konflik

antara Turki dengan Kurdi masih terus berlangsung (Metin, Yuksel, 2009).


commit to user

76

Upaya militer dan sipil telah dilakukan oleh pemerintah Turki. Dalam

mengatasi separatisme Kurdi pemerintah Turki melakukan serangkaian upaya

yaitu melalui operasi militer yang diarahkan pada basis-basis pemberontakan

Kurdi, terutama yang berada di wilayah Irak bagian Utara. Selain upaya

penyelesaian dengan jalan militer, pemerintah Turki juga mengurangi sanksi

negatif bagi etnis Kurdi yang tinggal di Turki. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pemaksaan Fisik

Kebijakan pemerintah Turki dalam menumpas pemberontak Kurdi

terutama yang berasal dari organisasi PKK (Partiya Karkeran Kurdistan),

adalah pemaksaan secara fisik berupa operasi militer yang dilancarkan

terhadap basis-basis PKK di Irak bagian Utara.

Pemerintah Turki mengadakan operasi militer besar-besaran untuk

menumpak separatisme Kurdi oleh PKK. Sejak tahun 1986-1987, pasukan

udara Turki menyerang kamp-kamp PKK di Irak Utara dengan persetujuan

pemerintah Irak. Pada tahun 1988 Teheren memberikan izin kepada PKK

untuk membuka kamp dan menutup perbatasan Iran.

Meningkatnya aktifitas militer Turki dalam membasmi separatisme

Kurdi tersebut, pemerintah Turki telah menghabiskan hampir 10 persen dari

incame hanya digunakan untuk menumpas gerakan seaparatisme Kurdi.

Dalam satu tahun militer Turki mengeluarkan $ 8. 000.000.000 untuk biaya

operasional, namun hasilnya aktivitas PKK justru mengalami peningkatan

(http://www.betrifft.de/dw/article/).

Pemaksaan secara fisik adalah salah satu kebijakan intervensi yang

digunakan oleh pemerintah Turki dalam upaya untuk mengatasi gerakan

separatisme Kurdi. Pemaksaan secara secara langsung ditujukan kepada para

gerilyawan PKK. Kebijakan tersebut berupa operasi militer yang ditujukan

kepada basis-basis PKK yang berada di Irak Utara dan lokasinya berada

dipegunungan yang sulit untuk dijangkau oleh militer Turki.


commit to user

77

Jenis-jenis intervensi atau pemakasaan secara fisik yang dilakukan

oleh pemerintah Turki antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sistem Benteng Desa

Antara tahun 1984-1999, PKK dan pasukan militer Turki mulai

melakukan serangkaian perang terbuka, dan sebagian besar desa-desa

Kurdi di bagian tenggara Anatolia telah dihancurkan, dan menyebabkan

penduduk sipil etnis Kurdi bergerak ke pusat pertahanan lokal seperti

Diyarbakir, Van dan Sirnak, juga kota-kota di Turki Barat. Perang terbuka

antara militer Turki dengan gerilyawan PKK menyebabkan pengurangan

jumlah penduduk etnis Kurdi, kemiskinan di bagian Tenggara Turki, dan

status operasi militer Turki.

Beberapa bulan setelah PKK melancarkan serangan

pertamanya pada tahun 1984, pemerintah Turki memutuskan untuk

mengorganisir dan mempersenjatai warga desa sekitar dengan tujuan

untuk lebih mendekatkan mereka ke Negara dan membantu pemerintah

dalam mengatasi gerakan separatisme Kurdi. Perdana Menteri Tugrut Ozal

-wilayah

konflik untuk mencegah agresi dari gerilyawan PKK. Pembentukan sistem

benteng desa tersebut adalah keputusan awal dari pemerintah Turki ketika

masalah separatisme Kurdi tumbuh menjadi permasalahan pelik dan

konflik berdarah yang berkepanjangan di Turki. Tujuan dari sistem ini

adalah berusaha untuk menggalang dukungan dari penduduk lokal Kurdi.

Pada pertengahan tahun 1980 ada usaha dari pemerintah Turki

untuk mengasingkan komunitas-komunitas Kurdi yang dicurigai member

dukungan kepada militan PKK. Benteng-benteng desa dipersenjatai untuk

melawan dan menahan serangan para gerilyawan PKK, senjata tersebut

juga digunakan oleh militer Turki sebagai alat bantu untuk merampas

desa-desa tetangga mereka di tenggara Turki (basis PKK). Milisi benteng

desa terdiri atas orang-orang Kurdi lokal yang berjumlah sekitar 58.000

(Erik J. Zurcher, 2003).


commit to user

78

Komisi pengawas pengawas Eropa melaporkan sistem benteng

desa merupakan salah satu dari rintangan utama bagi kembalinya orang-

orang Kurdi ke desa-desa mereka. Benteng-benteng desa ini diremehkan

oleh warga Kurdi karena dianggap sebagai pengkhianat bagi etnis Kurdi.

atmosfir ketidak-percayaan diantara orang-orang Kurdi sehingga

menimbulkan perpecahan dalam etnis kurdi itu sendiri.

dengan cara, mereka akan diberi waktu selama dua minggu untuk

tidak. Bila selama dua minggu pemerintah Turki masih belum mendapat

jawabannya, maka pasukan keamanan Turki akan menangkap para tetua

desa dan memenjarakannya hingga beberapa hari. Kemudian, warga desa

akan menyewa truk untuk membawa barang-barang rumah tangga dan

bahan makanan sebanyak mungkin sebelum desa mereka dihancurkan oleh

pasukan militer Turki dalam kurun waktu 24 jam (Erik J. Zurcher, 2003).

Pada tahun 1992 jumlah militan dan simpatisan PKK berjumlah

kurang lebih 10. 000 orang. Hal tersebut menyebabkan pemberontakan

yang dilakukan oleh PKK menjadi permasalahan utama yang mengancam

keutuhan wilayah Turki. Perdana Menteri Tugrut Ozal menilai PKK tidak

lebih dari segerombolan penjahat. Penilaian ini disebabkan perlawanan

pemerintah Turki terhadap PKK hanya menghabiskan dana, waktu dan

tenaga saja (http://www.betrifft.de/dw/article/).

Jumlah tenaga manusia yang dipekerjakan oleh tentara Turki

didalam perjuangan terus meningkat dari 150.000 pada tahun1991 menjadi

250.000 pada tahun 1994 namun jumlah tentara yang tewas dalam perang

bahkan jauh lebih banyak lagi. Antara tahun 1996 mencapai lebih dari

17.000 orang (Erik J. Zurcher, 2003: 416).

Dalam upaya untuk memutuskan pasokan dan rute infiltrasi

PKK, pertempuran dilaksanakan secara regular sampai tapal batas Irak.


commit to user

79

Pesawat-pesawat tempur Turki membombardir kamp-kamp di Irak Utara.

Pemerintah di Ankara juga berusaha untuk membentuk aliansi yang lebih

efektif dengan gerakan Kurdi di Irak, dengan PDK Barzani dan FUK

Talabani. Sejak Perang Teluk Januari 1991, dua pergerakan ini menguasai

bagian-bagian utara Irak yang dihuni warga Kurdi. PDK menguasai daerah

yang berdekatan dengan sebelah Tenggara. Bulan November 1992

pasukan Turki bergabung dengan warga Kurdi di Irak untuk melancarkan

serangan terhadap PKK. Untuk sementara pasukan Turki menyerbu PKK

dari Irak Utara, tetapi efeknya sangat terbatas. Hal ini terbukti dengan

kenyataan bahwa pasukan Turki mengadakan serangan besar-besaran

sekali lagi menyingkirkan pasukan PKK. Sebanyak 35. 000 tentara dan 13

jendral ikut andil dalam operasi ini. Setelah pasukan ini ditarik mundur

maka dilakukan negosiasi dengan Barzani mengenai penciptaan zona

keamanan dengan pola Israel di Lebanon Selatan, tetapi walaupun Barzani

bersedia menerima uang dan senjata, dia menolak kehadiran militer Turki

di daerah kekuasaannya. Sementara itu, pasukan PKK secara diam-diam

kembali kedaerah tapal batas dan meletuslah peperangan kembali antara

militer Turki dan gerilyawan PKK (Erik J. Zurcher, 2003).

b. Operasi Militer Besar-besaran dengan Persenjatan canggih dan

Pesawat Tempur

Respon pemerintah Turki terhadap pemberontakan yang

dilakukan oleh PKK, dan juga sebagai upaya pemerintah Turki untuk

memutus pasokan dan rute infiltrasi PKK. Pertempuran dilakasanakan

secara terbuka sampai tapal batas Irak. Pesawat-pesawat tempur Turki

membombardir kamp-kamp PKK yang berada di Irak Utara. Pemerintah

Turki juga berusaha untuk membentuk aliansi yang lebih efektif dengan

gerakan Kurdi di Irak. Pada akhir tahun 1992, pemerintah Turki

memutuskan untuk mengadakan operasi militer besar-besaran untuk

menumpas pemberontakan PKK. Sejak tahun 1986-1987, pasukan udara

Turki menyerang kamp-kamp PKK di Irak Utara atas persetujuan dari


commit to user

80

pemerintah Irak. Pada tahun 1988, Teheran memberikan izin kepada PKK

untuk membuka kamp dan menutup perbatasan Iran (Erik J. Zurcher,

2003).

Tahun 1990an pasukan keamanan Turki menggunakan taktik

-penduduk desa di pegunungan dievakuasi

untuk kemudian desa-desa mereka dihancurkan dengan tujuan untuk

memutuskan hubungan antara gerilyawan PKK dengan basis-basisnya

yaitu suku Kurdi yang berada di Irak, Iran dan Suriah, mereka saling

terikat satu sama lain dengan tujuan yang sama untuk mendirikan sebuah

Negara Kurdistan yang memiliki otonom. Apabila salah satu dari mereka

ada yang tersakiti maka yang lainnya juga ikut membantu walaupun hanya

sekedar bahan makanan yang disupali dari Kurdi Irak, tempat pengungsian

dari Kurdi Iran dan Irak, sedangkan perlengkapan persenjataan

diperkirakan dari Suriah. Pada akhir tahun 1993 sekitar 500 desa

dikosongkan dan pada tahun 1994 sebanyak 900 desa tahun 1996 jumlah

desa yang dikosonkan mencapai 3000 desa.

Pasca taktik bumi hangus tersebut warga desa kemudian ada

yang dimukimkan kembali di desa-desa aman atau kamp-kamp, namun

tidak sedikit dari merka hanya sekedar diusir saja. Kebanyakan dari warga

desa yang diungsikan tersebut kemudian tiba di kota-kota besar. Kota

Diyarbakir harus menampung lebih dari setengah juta orang pelarian dan

kota tersebut menjadi sangat sesak dan padat oleh para pengungsi

(http://majalah.tempointeraktif.com/id).

Pemerintah Turki mengaku bahwa akan melakukan segala cara

untuk menumpas pemberontakan kaum separatisme Kurdi yang dikenal

dengan PKK walaupun diketahui bahwa sangat sulit untuk melenyapkan

pemberontakan ini karean para gerilyaean PKK sudah sangat terlatih di

medan pertempuran. Dalam konteks ini perbatasan Irak merupakan

wilayah yang paling penting dalam setiap operasi militer Turki. Alasan

inilah yang menyebabkan pemerintah Turki seringkali melakukan operasi


commit to user

81

militer hingga lintas batas ke wilayah perbatasan Irak dalam rangka

menghentikan aksi pemberontak PKK.

Operasi militer yang pernah dilakukan oleh pemerintah Turki

dalam mengatasi gerakan separatisme Kurdi dengan penggunaan

persenjataan canggih serta pesawat tempur adalah:

1) Operation Northern Iraq, merupakan operasi militer Turki di bagian

Irak Utara yang berlangsung sejak 5 Oktober 15 November 1992.

Operasi militer ini menyebabkan 28 tentara Turki tewas dan 125

lainnya luka-luka sedangkan dari pihak PKK korban tewas mencapai

1.551 orang dan yang berhasil tertangkap sebanyak 1.232 militan

PKK.

2) Operation Steel, merupakan operasi militer Turki di Irak yang

berlangsung pada 20 Maret 4 Mei 1995. Operasi ini menyebabkan 64

tentara Turki tewas dan 185 lainnya luka-luka, sedangkan dari pihak

PKK sebanyak 555 gerilyawan tewas dan 13 lainnya berhasil

ditangkap.

3) Operation Hammer, merupakan operasi militer Turki yang yang

dilancarkan di Irak bagian Utara sebanyak 114 tentara Turki tewas dan

38 luka-luka, sedangkan dari pihak PKK sebanyak 2.730 tewas dan

415 lainnya berhasil ditangkap.

4) Operation Down, merupakan operasi militer Turki di Irak Utara yang

berlangsung pada 25 September-15 Oktober 1997. Dalam operasi ini

terdapat 31 tentara Turki tewas dan 91 lainnya luka-luka, sedangkan

dari pihak PKK 240 gerilyawan tewas dan 3 lainnya ditangkap.

5) Operasi militer pada tangggal 12-15 April 2005 di Provinsi Siirt, 3

tentara Turki dan 21 gerilyawan PKK tewas.

6) Operasi militer pada tanggal 12 September 2007 masih dilakukan

operasi militer disekitar provinsi Siirt yang menewaskan 4 gerilyawan

PKK.


commit to user

82

7) Operasi Militer Turki pada tanggal 25 Oktober 2007 di provinsi

Semdinli, dimana dalam operasi ini menggunakan meriam yang

menewaskan 30 gerilyawan PKK tewas.

8) Operasi Militer Turki pada tanggal 5 Desember 2007 di provinsi

Hakkari yang menewaskan 1 tentara Turki dan 6 lainnya luka-luka.

9) Operasi Militer Turki pada tanggal 22 Mei 2008 di provinsi Sirnak

dalam operesai ini 2 tentara Turki, 2 gerilyawan PKK dan 1 warga sipil

tewas.

10) Operasi Militer Turki pada tanggal 17 Juni 2008 di daerah perbatasan

Irak, dalam operasi ini terdapat 21 gerilyawan PKK tewas.

11) Operasi Militer Turki pada tanggal 16 Juli 2008 di provinsi Hakkari

sebanyak 11 gerilya PKK tewas .

12) Operasi Militer Turki pada tanggal 17 Agustus 2008 di provinsi Sirnak

menewaskan 3 oreng gerilyawan PKK.

13) Operasi Militer Turki pada tanggak 7 September 2008 di provinsi

Hakkari memekan korban senayak 3 militer Turki dan 3 penjaga desa

(http://www.betrifft.de/dw/article)

Angkatan Udara Turki terus membombardir kawasan yang

diduga tempat persembunyian pemberontak PKK di kawasan Irak Utara.

Serangan yang dilancarkan terhadap Turki untuk mencapai tujuan ini, serta

serangan balik militer Turki telah menelan sedikitnya 40.000 jiwa korban.

Selain itu, ratusan ribu orang cedera dan jutaan orang mengungsi. Biaya

operasi militer untuk mengatasi separatisme Kurdi mencapai puluhan

miliar Dollar (Gurcan Kocan & Jason J. Nash, 2007).

Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Turki tersebut

membuktikan bahwa penyelesaian konflik dengan jalan militer hingga saat

ini masih belum mendapatkan titik temu. Operasi militer Turki lintas

perbatasan sampai dengan tabal batas Irak ini hingga saat ini masih terus

berlangsung setelah di tandatanganinya Undang-undang Operasi militer

atas PKK pada Oktober 2007.


commit to user

83

2. Upaya Pengurangan Sanksi Negatif

Penyelesaian masalah antara PKK dengan pemerintah Turki

dengan cara sanksi militer hingga saat ini belum bisa dikatakan berhasil

karena pemberontakan para separatisme Kurdi ini masih terus berlangsung

hingga tuntutan mereka terpenuhi. Selain kebijakan militer yang

dikeluarkan oleh pemerintah, Turki juga memberikan sanksi negatif

terhadap separatis Kurdi (http://europe.eu.int/com/enlargement)

Keputusan Turki sebagai anggota Council of Europe

menyebutkan bahwa warga Negara Turki keturunan Kurdi harus diberi

kesempatan dan sumber-sumber material untuk menggunakan dan

mempertahankan bahasa aslinya dan tradisi budaya dalam kondisi yang

dijamin oleh pemerintah Turki. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian

Sevres yaitu member jaminan Otonom pada daerah Kurdistan (Ully

Nuzullian, 2009).

Pada awal periode Republik Turki tahun 1926, dibawah

pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk, penggunaan bahasa Kurdi dilarang

di depan publik. Pemerintah Turki melarang penyampaian pendidikan dan

penyebaran informasi baik dalam bentuk media cetak maupun media

elektronik dalam bahasa Kurdi. Penekanan dan pengekangan terhadap

identitas Kurdi inilah yang mengakibatkan munculnya konflik antara

pemerintah dan etnis Kurdi. Dalam konteks ini PKK (Kurdistan Worker

Party) untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak etnis Kurdi,

dibawah pimpinan Abdullah Ocalan memotori aksi separatisme di wilayah

Turki Tenggara. Pada awalnya organisasi ini berjalan secara rahasia,

namun kemudian tumbuh dan berkembang pesat dan berhasil menarik

perhatian di kancan internasional dan akhirnya menjadi sebuah identitas

baru bagi etnis Kurdi (Ully Nuzulian, 2009).

Kebijakan pemerintah Turki dalam pengurangan sanksi negatif

terhadap etnis Kurdi adalah mencakup beberapa bidang:


commit to user

84

a. Bidang Sosial Budaya

Sejak runtuhnya kekhalifahan otonom dan mulai

terbentuknya Republik Modern Turki di bawah pemerintahan Mustafa

Kemal Attaturk, bahasa dan kebudayaan Kurdi secara resmi dilarang

untuk dipergunakan didepan umum oleh pemerintahan Turki (Mukti

Ali, 2003 : 5).

Mustafa Kemal Attaturk sebagai pencetus pembentukan

Nation State is Kurdi sebagai orang Turki

gunung, melarang pemakaian kostum tradisionalnya, mengubah semua

nama desa ke dalam bahasa Turki dan membatasi penggunaan bahasa

Kurdi. Etnis Kurdi menjadi subjek kampanye asimilasi Negara Turki

modern yang menawarkan status kewarganegaraan sebagai pertukaran

atas penyerahan bahasa, tradisi, dan identitas mereka. Hanya dengan

menjadi orang Turki, suku Kurdi diperlakukan sama sebagai anggota

Negara dengan hak dan kewajiban yang sama (Ceng Sagnic, 2010).

Berdasarkan ratifikasi mengenai pelaksanaan Hak Asasi

Manusia, pada tanggal 17 September 2006 pemerintah Turki

mengadakan perubahan terhadap beberapa sistem perundang-

undangan. Ratifikasi tersebut tercantum pada pasal 5 mengenai

kebijakan pembentukan organisasi yang berdasarkan kesukuan, yang

awalnya tidak diperbolehkan dan setelah diratifikasi menjadi

diperbolehkan (Cogsi, 1999).

Presiden Tugrut Ozal merupakan presiden yang mempunyai

darah keturunan Kurdi. Pada tanggal 21 januari 1991, bersama dengan

kabinetnya mengajukan Rancangan Undang-undang keparlemen Turki

yang isinya memperbolehkan penggunaan bahasa Kurdi. Rancangan

Undang-undang tersebut diajukan sebagai pengganti Undang-undang

tahun 1985 No.2987, yang berisi mengenai larangan berbahasa Kurdi

di depan publik. Rancangan Undang-undang (RUU) merupakan

langkah awal pemerintahan Turki untuk menekan angka

pemeberontakan PKKyang semakin meningkat dari tahun ke tahun.


commit to user

85

Pada tanggal 12 Maret 1991 RUU tersebut berhasil disahkan oleh

parlemen Turki. Diterapkan sejak Maret 1991 dan masih berlangsung

hingga saat ini, penggunaan bahasa Kurdi tidak lagi mendapat larangan

keras oleh pemerintah Turki (Cogsci, 1999).

Dampak dari pengurangan sanksi negative terhadap

kebudayaan etnis Kurdi tersebut adalah mulai diperbolehkannya

penggunaan bahasa Kurdi di depan umum. Penerbitan buku-buku,

majalah dan surat kabar berbahasa Kurdi tersebar luas. Para imigran

Kurdi yang beremigrasi ke kota-kota besar di Turki barat tidak

mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat Turki

lainnya. Untuk beberapa saat mereka tetap merupakan minoritas yang

kurang diuntungkan dalam perekonomian tetapi hal ini lebih karena

latar belakang pendidikannya bukan disebabkan oleh daerah etnisnya.

Pada pertengahan tahun 2002 pemerintah Turki memberikan jaminan

hak kepada setiap warga Turki untuk melestarikan kebudayaan-

kebuadayaan lokal mereka tanpa adanya diskriminasi atas dasar jenis

kelamin, asal etnis,agama dan bahasa.

Pada Juni 2004, televisi swasta Turkey (TRT) mulai

menyiarkan selama setengah jam program berbahasa Kurdi. Pada 8

Maret 2006, Radio and Television Supreme Council (RTUK)

mengijinkan dua saluran TV (Gun TV dan Soz TV) dan satu saluran

radio (Medya FM) untuk diperbolehkan siaran terbatas dalam bahasa

Kurdi. Perundang-undangan ini dijadikan usaha utama untuk bertemu

dengan salah satu syarat Uni Eropa untuk membicarakan masalah

keanggotaan. Peraturan baru tersebut akan memberikan stasiun radio 5

jam waktu siaran dan TV 4 jam waktu siaran setiap minggunya.

Perubahan ini dapat dikatakan mulai mengakui keberadaan etnis Kurdi

dalam lingkungan public dan instansi pemerintahan walaupun dapat

dikatakan masih sangat terbatas sekali. Selain itu pemerintah Turki

pada 13 Maret 1997 memberikan ijin pada etnis Kurdi di Turki untuk

merayakan hari besar mereka (Nevros) (Erik J, Zurcher, 2003).


commit to user

86

b. Bidang Perekonomian

Represi pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi dalam

bidang perekonomian relative tidak banyak. Pemerintah Turki dalam

hal ini memberikan kebebasan bagi etnis Kurdi di Turki untuk

melakukan kegiatan perekonomiannya. Bahkan tidak sedikit dari

mereka yang menjadi pegawai pemerintah bahkan duduk dalam

parlemen. Pembangunan di sebelah tenggara Turki merupakan wilayah

Kurdi yang sangat relative kurang berkembang dalam bidang

pembangunan akibat seringnya terjadi pemberontakan dan operasi

militer Turki yang dilakukan untuk membasmi PKK sehingga

menghambat pembangunan secara maksimal (http://forum.detik.com).

Rata-rata pendapatan penduduk perkapita di wilayah

Tenggara Turki yang merupakan daerah permukiman Kurdi, menurut

data tahun 1995 hanya berkisar 1300 dollar pertahun, sedangkan rata-

rata pendapatan perkapita Turki adalah mencapai 5.500 dolar pertahun.

Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kurdi yang tinggal di wilayah

tenggara dengan mata pencaharian di bidang pertanian tradisioanal

kondisi perekonomiannya sangat memprihatinkan

(http://www.pas.org/irp/world/).

Pemerintah Turki mengeluarkan dana sebesar 222 Milyar

dollar AS untuk investasi di wilayah Turki Tenggara yang merupakan

wilayah mayoritas etnis Kurdi di Turki. Selain itu pemerintah Turki

juga merancang sebuah proyek yang dinamakan Southeast Anatolian

Development Proyek (GAP). GAP adalah proyek pemanfaatan sumber

daya air sungai Eufrat dan Tigris dengan tujuan untuk kepentingan

pembangunan perekonomian diwilyah tengggara. Proyek ini

direncanakan pada awal tahun 1960an sebelum meletus

pemberontakan dari PKK (http://www.pas.org/irp/world/).

Proyek ini mencakup 6 propinsi dimana terdapat mayoritas

etnis Kurdi yang tinggal di wilayah tersebut diantaranya adalah, di

Adiyama 77 %, Diyarbakir 67%, Gaziantep 66%, Mardin 80%,


commit to user

87

Sanhurta 68% dan Siirt 87%. Proyek dari pembangunan ini dapat

meningkatkan produksi pertanian yang berdasarkan pada komitmen

dalam menjembatani jurang ekonomi wilayah tenggara Turki yang

masih tertinggal dengan kawasan barat Turki yang modern.

Keberhasilan proyek ini diikuti dengan pembangunan infrastruktur

pendukungnya termasuk 6 jalan raya yang menghubungkan kota

Adana, Gaziantep, Anliurka dan Diyarbakir proyek ini juga telah

diperkirakan akan membuka kesempatan kerja bagi orang-orang Kurdi

dimana, sekitar 50.000 diantaranya hidup nomaden dan bercocok

tanam (Kementrian Luar Negeri Turki, 1991).

Beberapa kebijakan dalam bidang perekonomian tersebut

dilakukan oleh pemerintah Turki dengan tujuan memekmurkan

wilayah tenggara Turki untuk mengurangi pemberontakan PKK.

c. Bidang Hukum

Pelaksanaan hukuman bagi para gerilyawan PKK sering

mendapat kecaman dari dunia Internasional karena dianggap tidak

sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Menurut laporan dari

Human Right Watch, para tahanan gerilyawan PKK di Turki sering

mendapatkan perlakuan yang kasar dan penyiksaan dalam tahanan.

Pemerintah Turki memperlakukan mereka dengan sangat semena-

mena (Kementrian Luar Negeri Turki, 1991).

Untuk mengembalikan citra baik Turki dalam pandangan

dunia Internasional, pada 18 November 1991 Turki mengesahkan

Rancangan Undang-undang pasal 55 mengenai keringanan hukuman

bagi para tahanan politik dan gerilyawan Kurdi yang berhasil

ditangkap. Dalam undang-undang ini masa hukuman bagi para pelaku

kejahatan lebih diperpendek. Selain itu, para tahanan diberikan hak

untuk bertemu secara pribadi dengan pengacara mereka dalam setiap

sesi interogasi (Kementrian Luar Negeri Turki, 1991).

Selain itu pada 22 Maret 2000 pemerintah Turki juga

mengeluarkan amandemen pasal 312 konstitusi yang memungkinkan


commit to user

88

pemerintah memberikan amnesty dan membebaskan para

narapidanayang divonis memperbolehkan hukuman dibawah 10 tahun.

Pada ratifikasi mengenai undang-undang hak Asasi Manusia di Turki

dilakukan pada 14 Maret 2000. Dalam ratifikasi tersebut pemerintah

Turki secara resmi menghapus pelaksanaan hukuman mati di Turki

yang tercantum pada pasal No. 2 mengenai perjanjian dan keadilan

politik. Ratifikasi ini muncul akibat sorotan dunia internasional

terhadap vonis mati yang dijatuhkan pada Abdullah Ocallan yang

merupakan pimpinan PKK, dengan adanya perubahan ini maka dapat

meringankan hukuman bagi Abdillah Ocallan dari hukuman mati

menjadi seumur hidup(http://ec.europe.eu/enlargement).

Pengurangan terhadap sanksi negative diatas baik yang

langsung maupun tidak langsung merupakan cara pemerintah untuk

menyelesaikan masalah Kurdi dengan jalan damai. Pengurangan sanksi

negative tersebut adalah untuk menghentikan aksi pemberontakan

PKK di Turki dan mengurangi tuntutan-tuntutan otonomi yang

diajukan oleh etnis Kurdi. Walaupun, pada kenyataanya pengurangan

sanksi negatif yang dilakukan oleh pemerintah Turki masih tidak dapat

meredam pemberontakan Kurdi terutama oleh PKK yang hingga saat

ini masih terus memperjuangkan status otonomi bagi wilayah Kurdi di

tenggara Turki. Pemerintah Turki juga masih teguh pendiriannya untuk

tidak memberikan status otonom bagi wilayah Kurdi.

3. Upaya Pemerintah Turki Dalam Bentuk Kerjasama dengan Negara-

negara Lain

Dalam rangka mengatasi gangguan keamanan yang terus-

menerus dilancarkan oleh para gerilyawan PKK, Turki berupaya menjalin

kerjasama dengan meyakinkan Negara-negara tetangga untuk bekerja

sama menumpas gerakan pemberontakan Kurdi. Kerjasama tersebut


commit to user

89

berupa penciptaan keamanan bersama untuk menumpas serangan PKK.

Bentuk kerjasama tersebut antara lain:

a. Kerjasama dengan Iran

Iran sebagai salah satu Negara yang berbatasan langsung

dengan wilayah Turki bagian Timurdan mempunyai suku kecil yang

didalamnya terdapat suku Kurdi dalam jumlah besar dan sebagian

besar lagi berada di bagian barat laut Negara tersebut. Data suku Kurdi

di Iran menurut tahun 1995 mencapai sekitar 4 juta jiwa

(www.kapanlagi.com).

Iran sebagai salah satu Negara yang berbatasan langsung

dengan wilayah Turki, sering menjadi tempat pelarian bagi

pemberontakan Kurdi PKK yang menjadi buruan oleh militer Turki.

Pemerintah Turki menganggap menjalin kerjasama dengan pemerintah

Iran merupakan suatau langkah penting dalam menumpas gerakan

separatisme Kurdi. Permasalahan antara pemberontak Kurdi dengan

pemerintah Turki juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah Iran.

Turki memutuskan untuk melancarkan kerjasama diplomatik dengan

pemerintah Iran untuk sama-sama menjaga keamanan wilayah

perbatasannya masing-masing dari ancaman terror pemberontakan

Kurdi. Hal ini terlihat dalam beberapa perjanjian kerjasama dan

pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh kedua Negara untuk

membicarakan permasalahan separatisme Kurdi.

Pada 13 September 1992, menteri dalam negeri Iran dan

Turki mengadakan pertemuan di Ankara untuk membahas

permasalahan keamanan perbatasan kedua Negara. Dalam pertemuan

tersebut dihasilkan perjanjian keamanan wilayah perbatasan kedua

Negara. Pemerintah Iran mengerahkan kurang lebih 1200 pasukannya

untuk berjaga di perbatasannya dengan Turki. Sedangkan pemerintah

Turki mengerahkan sekitar 3000 pasukannya berjaga di perbatasan

Iran. Perjanjian keamanan ini berlaku mulai bulan September 1992

hingga September 1994. Pada 5 September 1994, perwakilannya dari


commit to user

90

Turki dan Iran mengadakan pertemuan di Ankara. Dalam pertemuan

ini Turki dan Iran menandatangani sebuah perjanjian kerjasama

keamanan berupaya untuk menghentikan aktivitas group oposisi Kurdi

di Negara masing-masing (www.kapanlagi.com).

b. Kerjasama dengan Irak

Irak merupakan Negara yang memberikan status wilayah

otonom terhadap wilayah Kurdi di Irak bagian Utara. Wilayah Irak

bagian utara merupakan tempat dimana PKK sering melancarkan

serangannya ke wilayah Turki. Oleh karena itu kerjasama diplomatik

dengan Irak dirasa sangat penting bagi pemerintah Turki sebab para

pemberontak biasanya membentuk basis-basis di wilayah pegunungan

di Irak Utara yang sulit untuk dijangkau. PKK menmanfaatkan wilayah

Irak Utara yang bergunung-gunung untuk melancarkan seranga-

serangannya ke wilayah Turki (http://ipsnews.net/news).

Kerjasama diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah

Turki antara lain pada tanggal 19 Juli 2005, diadakan pertemuan

menteri dalam negeri Irak dan Turki di Istanbul. Hasil yang

dikeluarkan pada pertemuan tersebut menekankan, tiap Negara perlu

mengadakan kerjasama memerangi terorisme termasuk pemberontak

Kurdi dan PKK di dalamnya dan juga memeliharakan keamanan dan

kestabilan kawasan. Selaian itu pertemuan ini juga menghasilkan

penekanan pada masing-masing Negara untuk mengintensifkan

komunikasi dan pertukaran berbagai informasi menegenai elemen

teroris yang terkait, serta dapat mengendalikan dan mengontrol

perbatasan untuk mencegah elemen teroris untuk membangun

pangkalannya di masing-masing wilayah Negara diantaranya adalah

Iran, Irak, Suriah dan Turki sendiri. PKK merekrut dan melatih

anggotanya, merancang kegiatan terror dan memperoleh dukungan

ekonomi. Pertemuan antar kedua Negara ini, pemerintah Irak

memberikan pada pemerintah Turki dalam menangani PKK yang telah

tercatat sebagai organisasi teroris Internasioanal. Pertemuan ini juga


commit to user

91

dihadiri menteri dalam negeri Turki sebagai tuan rumah dan pejabat

Irak (Kompas, 2005).

Perdana Menteri (PM) Irak, Nuri Al-Maliki, mengatakan

bahwa pihak Baghdad akan menutup kantor kelompok terlarang Partai

Pekerja Kurdistan (PKK) dan tidak akan mengizinkan kelompok PKK

beroperasi di wilayah Irak. Turki memperkirakan 3.000 pemberontak

PKK berpangkalan di Irak. Ankara percaya Irak memiliki kemampuan

untuk menangkap para pemimpin PKK yang bersembunyi di

pegunungan Qandil, menutup kamp mereka dan memotong jalur

pasokan serta dukungan logistik (http://www.antaranews.com).

Perdana Menteri Turki dan Irak pada tanggal 24 September

2008 mengadakan pertemuan di Ankara. Perdana Menteri Irak, Nuri

Al-Maliki dalam kunjungannya tersebut bertujuan untuk membentuk

Dewan Agung dari kerjasama strategis, yang telah diumumkan dalam

kunjungan Endorgon ke Baghdad 14 Juli 2008. Dewan itu juga akan

beranggotakan para perdana menteri. Endorgon menyatakan perang

-negara

bertetangga itu. Ankara telsh berusaha mempererat hubungan dan

kerjasama dengan Baghdad, tetapi pemebrontakan PKK yang bebas

terus bergerilya di Irak Utara telah mengganggu hubungan bilateral.

Pertemuan antara kedua Negara ini telah menimbulkan harapan baru

bagi kerjasam yang lebih luas melawan kaum separatisme Kurdi. PKK

termasuk dalam kelompok teroris oleh Negara itu dan banyak

masyarakat internasioanal. (http://www.kapanlagi.com).

c. Kerjasama dengan Suriah

Permasalahan Kurdi sempat membuat hubungan antar

kedua Negara merenggang. Dikarenakan dukungan pemerintah Syria

dalam menyembunyikan pemberontakan Kurdi. Untuk membangun

suatu hubungan kerjasama yang baik kembali, pemerintah Turki

mengadakan pendekatan diplomasi kepada pemerintah Suriah agar

mau menghentikan dukungannya pada pemberontak PKK.


commit to user

92

Beberapa pertemuan dan perjanjian antar pemerintah Turki

dan Syria telah diadakan untuk lebih merekatkan hubungan antar

kedua Negara. Pada 7 Juni 1993 diadakan pertemuan antara Turki dan

Syria yang membahas mengenai masalah Kurdi dikawasan perbatasan

kedua Negara tersebut, khususnya dalam memantau perbatasan ysng

dimanfaatkan PKK sebagai lalu lintas untuk bergerilya. Hasil

pertemuan dari kedua Negara tersebut kemudian membuat Suriah

untuk menghentikan dukungannya terhadap PKK dan masing-masing

Negara memonitori wilayah perbatasannya secara lebih intensif dalam

membendung penyusupan gerilyawan PKK dan lebih jauh lagi Turki

dan Syria menandatangani perjanjian ekstradisi bagi anggota-anggota

PKK yang tertangkap di Syria. (Departemen Luar Negeri RI, Badan

Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, Buku I tahun

1993-1994,).

Pelaksanaan hubungan diplomatik dan kerjasama keluar negeri

Turki dalam rangka pemberantasan PKK difokuskan pada tetangga Turki

yaitu, Irak, Iran dan Suriah karena Negara-negara tersebut menruakan

Negara yang paling mendukung atas pemberontakan Kurdi bahkan

hubungan antara ketiga Negara dengan Turki pernah memburuk akibat

dari dukungan yang mereka berikan kepada PKK dengan alasan

kemanusiaan (Ully Nuzulian, 2009: Jurnal Vol. XV).

Hubungan baik antara Turki dengan Negara-negara sekitar

masih terjalin dengan sangat erat, dengan adanya kerjasama ini serangan-

serangan dari para pemberontak PKK berhasil diminimalisir. Hal tersebut

terbukti dengan berkurangnya serangan-serangan dari tapal batas Iran dan

juga pernyataan Suriah yang akan menghentikan dukunganya terhadap

organisasi PKK. Pemerintah Irak sendiri bahkan telah memberikan ijin

bagi militer Turki untuk menumpas PKK hingga wilayah tapal batas Irak

dan juga batuan dari wilayah otonom Kurdi di Irak dalam melakukan

operasi bersama untuk menumpas PKK. Adanya hubungan baik antara


commit to user

93

Turki dengan pihak luar menyangkut masalah Kurdi ini membuat Posisi

Yurki dalam Uni Eropa dapat dipertimbangkan lagi sebagai anggota tetap.

4. Dampak Gerakan Separatisme

a. Bagi Turki

Kurdi merupakan masalah yang paling sulit untuk

diselasaikan oleh pemerintah Turki. Hingga saat ini gerakan

separatisme yang dilancarkan oleh gerilyawan Kurdi masih terus

berlangsung. Konflik ini menjadi masalah nasional Turki yang dapat

mempengaruhi stabilitas Negara akibat adanya gerakan separatisme,

dimana suku Kurdi menginginkan adanya sebuah Negara Otonom

yang berada di Turki bagian tenggara. Pemerintah Turki sendiri tetap

bersih kukuh hanya ada satu bangsa, budaya, dan bahasa pada Negara

Turkey

dihapuskan agar tidak mengganggu stabilitas dan integritas Negara

Turki (Kompas, 7 November 2007).

b. Bagi Suku Kurdi

Sejak pemebentukan Republik Turki oleh Mustafa Kemal

Pasha Ataturk, maka sejak saat itu pula Kurdi menjadi korban karena

segala bentuk keetnisan dari kurdi perlahan-lahan mulai dihapuskan.

Penerapan kebijakan-kebijakan yang semena-mena terhadap etnis

Kurdi juga menrenggut hak-hak bangsa Kurdi untuk menjaga dan

membudayakan etnisnya. Akibat dari adanya penghapusan hak-hak

dan sikap diskriminatif oleh pemerintah Turki ini menyebabkan

munculnya kesadaran etnis mereka dan berusaha untuk melepaskan

diri dari Turki. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan suku Kurdi

untuk melancarkan gerakan separatisme Kurdi (Erik J, Zurcher, 2003).

Adanya konflik antara pemerintah Turki dan suku Kurdi ini

banyak menimbulkan korban baik materi maupun nyawa manusia.

Sepanjang kurun waktu 1984 hingga 2007 sudah tercatat sekitar

40.000 jiwa melayang baik pada pemerintah Turki atau Kurdi.


commit to user

94

Persoalan antara Kurdi ini bukan hanya menjadi masalah bagi

pemerintah Turki saja tetapi juga dihadapi oleh bebrapa Negara yang

terdapat suku Kurdi yaitu Irak,Iran dan Suriah. Negara otonom

Kurdistan sulit didirikan karena adanya beberapa faktor yang

diantaranya adalah kentalnya sentiment kesukuan diberbagai Negara

yang membuat mereka sulit untuk bersatu dalam satu kebangsaan, hal

ini menyebabkan sulitnya lahir pemimpin Kurdi yang bias menyatukan

bangsanya.

Faktor geografis juga menghambat penyatuan suku Kurdi

untuk mendirikan Negara Kurdistan, telah diketahuia bahwa suku

Kurdi terpecah menjadi beberapa bagian yaitu Turki, Irak, Iran, dan

Suriah. Suku Kurdi harus mengahadapi empat Negara sekaligus jika

ingin bersatu dan mendirikan sebuah Negara Kurdistan yang otonom.

Mereka sering dibantai oleh negara-negara penguasanya seperti yang

dilakukan oleh Saddam membumi hanguskan 1000 desa suku Kurdi

dan pembantaian dengan bom kimia di halabjah Irak tahun 1988.

Hingga saat ini cita-cita suku Kurdi yang ingin mendirikan daerah

Kurdistan masih belum bias tercapai (Kompas, 7 November 2007).

Cita-cita mendirikan Kurdi yang otonom di Turki hingga

saat ini belum dapat terealisasikan. Banyaknya hambatan yang

menghalangi berdirinya Kurdistan sangat sulit terwujud. Jika

pemberontakan para separatis Kurdi di Turki ini dapat berhasil maka

akan memicu para kaum nasionalis Kurdi di negara-negara lain yang

akan mengganggu keamanan dan stabilitas negara penguasanya.


commit to user

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut.

1. Sejak Perang Dunia I bangsa Kurdi terpecah kedalam beberapa negara, yaitu

Turki, Irak, Iran dan Suriah. Suku Kurdi di Turki ingin mendirikan negara

Kurdistan yang otonom seperti Kurdi di wilayah lain. Gerakan separatisme

Kurdi di Turki untuk mendapatkan otonomi dimulai sejak 21 Maret 1984,

yaitu pada saat dilarangnya perayaan Nevros (perayaan tahun baru suku

Kurdi). Larangan ini merupakan tanda dimulainya aktivitas gerilyawan PKK

dalam memperoleh hak-hak etnis mereka dan menuntut pemberian wilayah

otonom di Turki bagian tenggara. Gerakan dari PKK ini mengancam stabilitas

negara dan disebut sebagai gerakan separatisme yang harus segera di

padamkan. Hingga saat ini gerakan separatisme suku Kurdi ini masih terus

berlangsung di Turki dan belum dapat disesaikan oleh pemerintah.

2. Gerakan separatisme suku Kurdi di Turki dihimpun dalam Partiya Karkeren

Kurdistan ( Partai Pekerja Kurdistan atau lebih dikenal dengan PKK) yang

dipimpin oleh Abdullah Ocalan. Partai ini menjadi wadah aspirasi dan

perjuangan suku Kurdi dalam memeperjuangkan hak-hak untuk

mempertahankan identitas, sistem budaya Kurdi dan otonomi daerah

Kurdistan di Turki bagian Tenggara yang telah dirampas oleh pemerintah

Turki. Keinginan suku Kurdi dan PKK ini merupakan ancaman bagi stabilitas

negara Turki, PKK sering melancarkan serangan gerilya dan juga bom bunuh

diri pada daerah-daerah vital di Turki yang menyebabkan kerugian ekonomi

yang sangat besar bagi pemerintah Turki sejak tahun 1984. Hingga akhir 2007

pemerintah Turki mengeluarkan Undang-undang mengenai Kebijakan

pemerintah dalam mengatasi masalah keamanan negara. Undang-undang

tersebut berisi mengenai pemeberian ijin secara penuh kepada Militer Turki


commit to user

96

untuk memberantas gerakan separatisme yang di lakukan oleh PKK hingga

lintas perbatasan Turki mencapai wilayah Irak bagian Utara.

3. Kebijakan pemerintah Turki mengenai pengurangan sanksi negatif terhadap

PKK dalam bidang sosial budaya, perekonomian dan hukum belum dapat

menyelesaikan konflik ini bahkan perjuangan suku Kurdi berhasil memaksa

pemerintah untuk mengesahkan Undang-undang mengenai kebijakan

pemerintah yang menyangkut masalah keamanan negara yang terancam oleh

keberadaan PKK. Pada 17 Oktober 2007 pemerintah Turki mengeluarkan

sebuah kebijakan untuk mengatasai gerakan separatisme Kurdi. Pemerintah

Turki memberikan lampu hijau kepada pasukan militer Turki untuk

membasmi dan melakukan pengejaran kepada gerilyawan PKK yang berbasis

di wilayah Irak bagian Utara. Pemerintah Turki dalam mengatasi gerakan

separatisme PKK ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa negara yang

mempunyai masalah sama dengan etnis Kurdi diantaranya adalah Irak, Iran

dan Suriah. Adanya kerjasama ini maka serangan-serangan dari para

pemberontak PKK berhasil diminimalisir.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka muncul implikasi

yang dapat dipandang dari berbagai segi:

1. Teoritis

Implikasai Teoritis dari hasil penelitian ini adalah konflik antara

suku Kurdi dengan pemerintah Turki ini disebabkan oleh beberapa faktor yang

diantarantaranya adalah dari sudut pandang politik, ekonomi, dan sosial

budaya. Secara politik, konflik antara suku Kurdi dengan pemerintah Turki ini

terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, dimana suku Kurdi menuntut

pemeberian otonomi di wlayah Kurdistan yang berada di Turki bagian

tenggara kepada pemerintah Turki, tetapi tuntutan tersebut tidak dapat

dipenuhi oleh pemerintah Turki dengan alas an untuk menjaga keutuhan

bangsa. Secara ekonomi, wilayah suku kurdi bagian tenggara Turki merupakan

daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Turki. Dalam bidang sosial-


commit to user

97

budaya, suku Kurdi dilarang menggunakan dan menunjukkan identitas

kesukuannya, dilarang menggunakan bahasa Kurdi baik dalam media cetak,

elektronik, dan dalam dunia pendidikan bahasa Kurdi dilarang. Permasalahan

suku Kurdi semakin kompleks dan sulit dicari pemecahannya karena mereka

tersebar dalam berbagai negara diantaranya adalah Turki, Irak, Iran, dan

Suriah. Berdirinya negara Kurdistan dapat menggangu stabilitas keamanan

negara dan juga membangkitkan nasionalisme di negara Irak, Iran dan Suriah

yang memiliki masalah sama dengan Suku Kurdi.

2. Praktis

Implikasi secara praktis dari hasil penelitian ini dalam dunia

pendidikan adalah fenomena yang memperlihatkan suatu perjuangan dari

sebuah etnis, yaitu suku Kurdi dalam memperoleh hak-hak politik, ekonomi,

sosial budaya mereka yang dibatasi oleh pemerintah Turki. Perjuangan gerilya

suku Kurdi ini dimulai pada tahun 1984 setelah dilarangnya Kurdi merayakan

perayaan taun baru Turki yaitu Nevros. Kesadaran keetnisan dari suku Kurdi

ini memberikan pembelajaran bahwa sebagai seorang yang cinta tanah air kita

harus mempertahankan dan melestarikan budaya bangsa kita sendiri.

Pergerakan PKK yang menyerang daerah-daerah vital di Turki

menimbulkan keresahan bagi pemerintah dan rakyat sipil. Untuk mengatasi

gerakan PKK pemerintah mengupayakan penyelesaikan baik secara persuasif,

dengan pengurangan sanksi negative. Selain secara persuasif pemerintah juga

mengupayakan penyelesaian konflik secara koersif yaitu dengan cara

kekerasan dengan mengeluarkan kebijakan yaitu disahkannya Undang-undang

pada 17 Oktober 2007 yang mengijinkan militer Turki untuk menberantas dan

melakukan pengejaran kepada PKK hingga daerah basis-basisnya yang berada

di Turki bagian tenggara dan tapal batas Irak bagian Utara. Pemerintah Turki

juga menjalin kerjasama kepada negara sekitar yaitu Irak, Iran dan Suriah

yang memiliki permasalahan yang sama dengan suku Kurdi. Adanya

kerjasama ini maka konflik antara suku Kurdi dapat diminimalisir.


commit to user

98

3. Metodologis

Implikasi metodologis dari penelitian ini adalah dengan

penggunaan metode historis memudahkan peneliti dalam mengumpulkan

sumber melalui studi pustaka, namun dalam pengumpulan data , peneliti

kesulitan dalam mencari sumber primer terutama msurat kabar dan majalah

pada tahun 1980-an dan 1990-an karena tidak didapatkannya data yang

diperlukan. Peneliti hanya menemukan sedikit sumber primer berupa surat

kabar pada tahun 2005 dan 2007 yang berhubungan dengan tema penelitian di

Monumen Pers Surakarta. Selain peneliti kesulitan dalam menemukan sumber

primer peneliti juga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan sumber

sekunder yaitu buku-buku khusus yang membahas mengenai suku Kurdi dan

kebijakan pemerintah Turki dalam mengatasi gerakan separatisme Kurdi dan

apabila diperoleh dalam bentuk bahasa Inggris seperti buku karangan Kinnade

C. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh, dapat

diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Sejarah peneliti mengharapkan mahasiswa sejarah hendaknya

dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai suku Kurdi baik

dari perjuangannya dalam memperoleh daerah otonom Kurdistan dan juga

upaya pemerintah negara penguasa Kurdi seperti Turki, Irak, Iran, dan Suriah

yang masih sedikit dan sampai saat ini konflik antara pemerintah penguasa

dengan Kurdi masih terus berlangsung. Bagi mahasiswa yang tertarik

melakukan penelitian tentang perjuangan Kurdi di Iran, dan Suriah agar lebih

mendalami bahasa Inggris sehingga jika banyak sumber yang ditemukan

dalam bentuk bahasa Inggris dapat memahaminya dan mahasiswa yang

tertarik meneliti mengenai perjuangan suku Kurdi dapat mengumpulkan

sumber-sumber primer di Monumen Pers Surakarta dan Perpustakaan Daerah

Yogyakarta yang berupa surat kabar dan majalah.


commit to user

99

2. Bagi para pembaca khususnya pendidik dan pelajar, penelitian ini diharapkan

dapat menambah pengetahuan mengenai sejarah Luar Negeri terutama sejarah

Timur Tengah.

SKRIPSI ANDINA SARI HANDAYANI K4408013/Upaya...SKRIPSI ANDINA SARI HANDAYANI K4408013

Documents