Skripsi -- Ahli Waris Yang Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Ultra Petita.pdf

ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK TENTANG

AHLI WARIS BEDA AGAMA DAN PERKARA YANG DIPUTUS

SECARA ULTRA PETITA

(Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Istiarini Cahyaningsih

NIM : 106044101408

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A

1431 H/2010 M

ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK TENTANG AHLI WARIS

BEDA AGAMA DAN PERKARA YANG DIPUTUS SECARA ULTRA PETITA

(Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

ISTIARINI CAHYANINGSIH

NIM : 106044101408

Di bawah Bimbingan

Pembimbing I :

Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan

NIP : 195010011967122001

Pembimbing II :

Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S. Ag., MA

NIP : 197608072003121001

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A 1431 H/2010 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar S.1 di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 1 September 2010

Mohammad Andriansyah

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum. Wr. wb

Segala puji bagi Allah SWT, Maha Pencipta dan Maha Penguasa alam

semesta yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis

terutama dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam kita haturkan

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga, serta para sahabat yang

telah banyak berkorban dan menyebarkan dakwah Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit

hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya selalu ada jalan

kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan

skripsi ini banyak membantu dan memberikan bimbingan dan masukan yang

berharga kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis

mengugkapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr.

H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM.

2. Ketua Program Studi Akhwal Al-Syakhsiysah Drs. H. A. Basiq Djalil, SH., MA.

3. Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Kamarusdiana, S.Ag., MH.

i

4. Pembimbing skripsi penulis, Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan, MA dan Dr. Ahmad

Tholabi Kharlie, MA. Terima Kasih karena telah meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam rangka

menyelesaiakan skripsi ini.

5. Para Narasumber dan Staff Lembaga Pengadilan Agama Depok, yang telah

memberikan penulis izin dan membantu meluangkan waktunya untuk

melaksanakan observasi dan wawancara selama penulis mengadakan penelitian

khususnya Dra. Taslimah. Yang telah memberikan informasi kepada penulis.

6. Seluruh Staff Pengajar (dosen) Prodi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah

dan Hukum yang telah banyak menyumbang ilmu dan memberikan motivasi

sepanjang penulis berada di sini. Selain itu, para Pimpinan dan Staff Perpustakaan

baik Perpustakaan Utama maupun Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum

yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan guna

menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa untuk Ayahanda Ahmad Jubaidi dan Ibunda Sarmini tercinta. Yang

telah merawat dan mengasuh serta mendidik dengan penuh kasih sayang dan

memberikan pengorbanan yang tak terhitung nilainya baik dari segi moril maupun

materil. Serta Adinda Muhammad Arsyad Syihabudin dan Azma Firzanah

Qurrotu’aini, juga semua saudara-saudara sepupu penulis Irma Mustika Sari,

Agus Widodo, dll. Terimakasih atas segala doanya, kesabaran, jerih payah, serta

nasihat yang senantiasa memberikan semangat tanpa jemu hingga penulis dapat

ii

menyelesaiakan studi. Tiada kata yang pantas selain ucapan doa, sungguh jasa

kalian tiada tara dan tak akan pernah terbalaskan.

8. Teman-teman senasib dan seperjuangan konsentrasi Peradilan Agama angkatan

2006. Terkhusus untuk Wawad, Ilyas, Joko, Andre, Ibnu, Jamil, Rully, Huda,

Lukman, Aida, Yani, Milky, Pipih dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu, serta untuk seseorang yang telah membangkitkan kembali semangat

penulis setelah penulis terpuruk, trimakasih atas bantuannya dalam penulisan

skripsi ini, dan kebersamaan yang tercipta selama penulis belajar di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta yang selalu memberi warna dan memeriahkan hari-hari

waktu kuliah, semoga persahabatan kita tak kan pernah memudar walau waktu

dan jarak memisahkan kita.

9. Penghuni Kost Alfi, Vina, Wawad, Eva, Wiwin. Canda tawa kalian dalam

mewarnai hari-hari penulis yang selalu membuat penulis tersenyum.

Kepada semua pihak yang telah banyak memotivasi dan memberi inspirasi

kepada penulis untuk mencapai suatu cita-cita, dan yang telah membantu baik

secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil. Hanya ucapan

terima kasih yang penulis haturkan semoga segala bantuan tersebut diterima

sebagai amal baik disisi Allah SWT. Dan memperoleh pahala yang berlimpat

ganda (amin).

Penulis meyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan, oleh karena itu

kritik dan saran yang membangun perlu kiranya diberikan demi perbaikan dan

iii

iv

penyempurnaan skripsi ini. Maka akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini

bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

-Amin Ya Rabbal ‘Alamin-

Jakarta, 28 Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………...i

DAFTAR ISI………………………………………………………....................v

BAB I : PENDAHULUAN……………………………………………….1

A. ........................................................ 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....................................

Latar Belakang Masalah

5

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Review Studi Terdahulu

Sistem

BAB II JAUAN

WARIS BEDA AGAMA……..……………………...………..14

A. Gugatan Secara Garis Besar .................................................. 14

Pengertian Dan

Waris Beda Agama Be

C. .............................................. 6

D. .......................................................... 7

E. Metode Penelitian ............................................................... 10

F. atika Penulisan .......................................................... 12

: TIN UMUM TENTANG ULTRA PETITA DAN AHLI

B. Pengertian Ultra Petita……….. ............................................ 21

C. Landasan Hukum Waris .............................. 22

D. serta Ruang Lingkupnya ................... 33

v  

vi  

BAB III FIL PENGADI

A. Gambaran Umum PA Depok ................................................. 38

B. Putusan Pengadilan…….. ...................................................... 42

BAB IV

UTUS SECARA

...........57

bangan Hakim emutus Perkara

Tentang Ditetap

BAB V :

pulan ................... 1

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….74

LAMPIR

: PRO LAN AGAMA DEPOK DAN PUTUSAN

PERKARA NOMOR 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk...…………...38

C. Deskripsi Kasus…………….... ............................................ 47

D. Amar Putusan…………………………………………. ....... 55

: TINJAUAN TENTANG PERKARA GUGAT WARIS YANG

DIP ULTRA PETITA DAN PENETAPAN

AHLI WARIS BEDA AGAMA………………............

A. Dasar Pertim Dalam M

Secara Ultra Petita…………....... ........................................... 57

B. Dasar Pertimbangan Hakim kannya Ahli

Waris Beda Agama……………... ........................................... 62

C. Analisa Penulis………………………….. ............................ 65

PENUTUP…………………………………………………………. ..71

A. Kesim ........................................................ 7

B. Saran ..................................................................................... 72

AN-LAMPIRAN……………………………………………………76

1 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau organisasi yang

menyelenggarakan hukum dan keadilan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman.

Sebagai pencerminan dari kekuasaan kehakiman, itu terlihat sejak diundangkan dan

diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sampai berlakunya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan bahwa: “Kekuasaan

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk melenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya

Negara Hukum Republik Indonesia”.1

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang

merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya.

Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak mutlak karena hakim bertugas

menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar

serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang diproses di

pengadilan sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan di masyarakat.2

Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan

yang ditetapkan dengan Udang-Undang. Peradilan adalah kekuasaan negara dalam

 1 Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Sejarah Kedudukan dan Kewenangan, (Yogyakarta, UII Press, 2007) h. 147 2 A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hatini, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, (Jakarta,

Ghalia Indonesia, 2003), h. 57

2 

menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk

menegakkan hukum dan keadilan.3

Dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tugas

dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan

mengadili serta menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara. Hal ini yang

menjadi tugas pokok peradilan.

Dalam menjalankan tugas peradilan terdapat tiga tahap tindakan. Yaitu tahap

pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan

persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan

pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedang

dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.4

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di pengadilan bukan dilihat pada hasil

akhir putusan, tetapi harus dimulai pada awal proses pemeriksaan perkara, apakah sejak

awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara

atau tidak.

Pada hakekatnya hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan

benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya tanpa perlu tahu akan hukumnya.

Untuk mengetahui hukumnya, ia dapat menanyakan kepada ahlinya. Pada umumnya

hukum perdata materiil membuka kemungkinan untuk penafsiran. Namun tidak demikian

 3 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 6 4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta, Liberty, 1999), h. 5

3 

halnya dan tidak demikian seharusnya dengan Hukum Acara Perdata yang pada asasnya

bersifat mengikat.5

Agar hakim dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Penggugat,

maka Penggugat harus mencantumkan permohonan dalam petitum gugatannya yang

diajukan kepada Pengadilan Agama. Jika Penggugat tidak mencantumkan permohonan

dalam petitumnya hakim tidak diperkenankan untuk mencantumkan amar putusan.6

Hal tersebut sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan

Pasal 189 ayat (3) R.Bg dimana ditegaskan bahwa hakim dilarang mengabulkan lebih

dari yang dituntut, kecuali ada aturan khusus yang memperbolehkan. Jika sekiranya

hakim menjatuhkan suatu putusan yang tidak diminta dalam petitum gugatannya, maka

hakim tersebut telah melampaui batas wewenangnya, dalam istilah peradilan disebut

Ultra Petita Partium.

Ultra Petita Partium artinya Hakim tidak boleh memberi putusan tentang sesuatu

yang tidak dituntut atau tidak diminta dalam petitum atau mengabulkan lebih dari pada

yang ditutuntut oleh penggugat. Tetapi Hakim tidak dilarang memberi putusan yang

mengurangi isi dari tuntutan gugatan.7

Larangan untuk mengadili dan memutus melebihi apa yang dituntut (petitum)

termuat dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR serta padanannya dalam Pasal 189 Ayat (3) RBg,

yang merupakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama  

5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 5-6 6 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta,

Kencana, 2005), h. 112

7 Miftakhul Huda, S.H. Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang, http://www.miftakhulhuda.com/2009/06/ultra-petita-dalam-pengujian-undang.html diakses pada tanggal 27 juli 2010 pukul 9.31 PM 

4 

di Indonesia. Hal demikian dapat dipahami, karena inisiatif untuk mempertahankan atau

tidak adalah satu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu atau orang perorangan

yang terletak pada kehendak atau pertimbangan orang perorangan tersebut, yang tidak

dapat dilampaui.8

Karena ultra petita dilarang, sehingga judec factie yang melanggar dengan alasan

“salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” dapat mengupayakan kasasi

(Pasal 30 UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1)

UU MA).

Hal ini bertentangan dengan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor

318/Pdt.G/2006/PA.Dpk yang memberikan putusan melebihi apa yang diminta oleh

Penggugat atau disebut juga dengan Ultra Petita.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim juga memutuskan salah satu keluarga

yang berbeda agama menjadi ahli waris si pewaris. Hal ini juga sangat bertentangan

dengan ketentuan yang ada dalam KHI pasal 171 (c) yang menyatakan bahwa ahli waris

harus beragama Islam saat pewaris meninggal.

Inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim

Pengadilan Agama Depok tersebut. Untuk itu maka penulis memberi judul :

“Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama Dan

Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita (Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

 8 Ibid

5 

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan masalah

baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis membatasi pembahasan ini pada

masalah ultra petita dan penetapan ahli waris beda agama pada putusan Pengadilan

Agama Depok nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk.

2. Perumusan masalah

Di dalam Pasal 178 ayat (3) HIR serta padanannya Pasal 189 ayat (3) R.Bg telah

dijelaskan bahwa hakim dilarang memutus perkara melebihi apa yang dituntut (petitum).

Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, ultra petita ini dilakukan oleh hakim di

Pengadilan Agama Depok.

Begitu pula dengan ahli waris beda agama, dalam KHI pasal 171 (c) disebutkan

bahwa ahli waris adalah yang pada saat pewaris meninggal dunia beragama Islam, namun

Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjadi ahli waris, padahal

Penggugat berbeda agama dengan pewaris. Kedua hal inilah yang membuat penulis

terdorong untuk menelusuri dan melakukan penelitian terkait dengan permasalahan

tersebut.

Rumusan tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutus perkara

Nomor : 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk tentang perkara gugat waris yang diputus secara

ultra petita?

2. Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutus perkara

Nomor : 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk tentang ditetapkannya ahli waris beda agama?

6 

3. Bagaimana analisis Hukum Syara’ terhadap ahli waris yang berbeda agama atau

murtad?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai melalui penelitian tersebut adalah sebagai

berikut :

a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Depok

dalam memutus perkara Nomor : 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk tentang perkara

gugat waris yang diputus secara ultra petita.

b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Depok

dalam memutus perkara Nomor : 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk tentang

ditetapkannya ahli waris beda agama.

c. Untuk mengetahui analisis hukum syara’ terhadap penetapan ahli waris yang

berbeda agama atau murtad.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya

untuk :

1. Kegunaan teoritis, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan

memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademia dan penyandaran

hukum pada masyarakat.

2. Kegunaan praktis, diharapkan berguna untuk menjadi acuan/pertimbangan

bagi penerapan suatu ilmu dilapangan atau masyarakat.

7 

D. Review Studi Terdahulu

Sejauh penelusuran yang sudah penulis lakukan belum ada yang membahas

tentang Ultra Petita ini, namun ada yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata

Peradilan Agama, diantaranya adalah:

1. Skripsi oleh Nur Alim, Tahun 2004; yang berjudul “Peranan Pengacara Dalam

Hukum Acara Peradilan Agama”.

Dalam skripsi ini membahas tentang perbandingan antara Peradilan Agama

dan Peradilan Umum. Kenyataan bahwa perkara-perkara yang menjadi kompetensi

absolut Peradilan Agama sering cukup diselesaikan dengan jalan perdamaian

(abitrase), sehingga jumlah kasus yang masuk ke Peradilan Agama tidak sebanding

dengan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi. Berbeda dengan Peradilan Umum

sedikit kemungkinan kasus yang diselesaikan dengan jalan perdamaian. Sehingga

kasus yang masuk ke Peradilan Umum sebanding dengan kasus yang sebenarnya

terjadi. Juga membahas tentang pemanfaatan bantuan hukum di Pengadilan Agama

dan Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu, adanya pengacara adalah untuk mengatur dan mengawasi

menjadikan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat awam terhadap keadilan

dan kebenaran mencakup pembentukan penyusunan surat gugatan, memorandum

hukum dalam tingkat upaya hukum perdata, eksepsi dan prodeo.

Dalam skripsi tersebut hanya membahas tentang kewenangan Peradilan

Agama dan Peradilan Umum, tidak membicarakan kewenangan hakim, karena

memang fokusnya adalah peranan pengacara untuk mengatur dan mengawasi serta

memberikan pelayanan kepada masyarakat awam terhadap keadilan dan kebenaran.

8 

Dari sekian judul skripsi yang berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan

Agama, penulis tidak menemukan satupun masalah yang berkaitan dengan Ultra

Petita. Maka penulis mencantumkan review yang berkaitan dengan bagian Acara

Perdatanya saja yang juga akan penulis bahas.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui hukum melakukan Ultra Petita yang

telah dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Depok.

2. Skripsi oleh Yatmi Wulansari, tahun 2009, yang berjudul Penolakan Ahli Waris

Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam skripsi ini membahas tentang takharuj atau mengeluarkan diri menjadi

ahli waris. Takharuj dapat terjadi karena beberapa hal, pertama karena keridhoan diri

sendiri dan tanpa turut campur dari pihak lain, kedua mengundurkan diri karena

mendapatkan imbalan atau jabatan yang diberikan dari pihak lain (ada suap

menyuap). Biasanya orang yang mengundurkan diri dengan sebab-sebab tesebut

adalah orang yang kaya raya, ketiga tidak ingin ikut terbebani dengan hutang si

pewaris, dll. Sebenarnya walapun ahli waris mengundurkan diri karena tidak mau

menanggung hutang pewaris, ahli waris yang mengundurkan diri tersebut tetap harus

memenuhi hutang tersebut dengan maksimum seberat harat yang ditinggalkan (Lihat

KHI).

Namun yang demikian itu harus ada kesepakatan dari ahli waris yang lain.

Jika sudah diputuskan, maka harta waris tersebut dapat diambil dan di gantikan oleh

ahli waris lainnya.

9 

Menurut hukum perdata, penolakan ini harus terjadi dengan tegas, dan

dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri

yang di dalam daerahnya telah terbuka warisan itu.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah masih sama persoalannya

dalam lingkup waris. Dan pebedaannya adalah, pada skripsi ini yang dibahas adalah

penolakan ahli waris, padahal mungkin ahli waris tersebut tidak ada halangan untuk

saling mewarisi. Sedangkan pada skripsi penulis Penggugat menggugat harta waris

namun Penggugat beragama Kristen, yang sudah jelas sekali bahwa perbedaan agama

adalah penghalang kewarisan.

Oleh karena itu, penulis juga tergugah untuk membahas masalah tersebut,

yakni ahli waris beda agama.

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa

metode, yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah disini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan

menggunakan analisa isi, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari putusan

yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan

sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis

sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

10 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

sekunder, yaitu :

a. Data Primer, yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan

untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan penelitian, yaitu:

1) Salinan Putusan atau berkas perkara gugat waris Nomor Pengadilan Agama

Depok Nomor Perkara 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk.

2) Informasi dari hakim dan atau panitera yang menangani perkara gugat waris

perkara Nomor Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara

318/Pdt.G/2006/PA.Dpk. di Pengadilan Agama Depok.

Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan

dengan masalah yang dikaji.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi

kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan.

Dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur’an, Al-Hadits, Undang-undang, Kompilasi

Hukum Islam dan Peraturan-peraturan lainnya, buku-buku karangan ilmiah serta buku-

buku lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

a. Menganalisis putusan Pengadilan Agama Depok Nomor

318/Pdt.G/2006/PA.Dpk.

11 

b. Interview atau wawancara dengan mengumpulkan data dari responden yang

dipilih yaitu Hakim Pengadilan Agama Depok yang menangani masalah ini.

4. Teknik Analisa Data

Setelah melalui beberapa proses pengumpulan data yang dilakukan dengan

macam-macam metode yang dipilih, maka data yang sudah ada akan diolah dan dianalisa

agar mendapatkan hasil yang bermanfaat dari penelitian ini. Pengolahan data dilakukan

dengan mengadakan studi dengan teori kenyataan yang ada ditempat penelitian,

sedangkan teknik penulisan mengikuti pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “petujuk penulisan skripsi, tesis, dan

disertasi” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun sistematika

penulisan dalam skripsi ini terdiri dari Lima Bab, antara lain sebagai berikut :

Bab pertama mengenai pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang

masalah yang akan dibahas, pembatasan dan perumusan masalah, serta tujuan dan

manfaat penelitian, kemudian metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan atau

isi dari ringkasan bab dalam penulisan skripsi ini.

Bab kedua menjelaskan tentang kerangka teori yang memuat deskripsi tentang

gugatan yang meliputi pengertian gugatan, dalil gugat atau posita dan petitum atau

tuntutan baik primer maupun subsider; putusan pengadilan, meliputi arti putusan

pengadilan, asas putusan; serta tinjauan umum mengenai penentuan ahli waris, serta

pengghalang seseorang menjadi ahli waris.

12 

Bab ketiga menjelaskan tentang uraian terhadap hasil penelitian yang memuat

deskripsi data berkenaan dengan gambaran umum PA Depok, deskipsi kasus tentang

perkara gugat waris yang diputus secara ultra petita serta putusan dan dasar hukum yang

dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutus perkara penetapan ahli

waris beda agama.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis putusan Majelis Hakim tentang ultra

petita dan penetapan ahli waris beda agama, juga membahas tentang analisis penulis

tentang dasar hukum hakim tentang perkara gugat waris yang diputus secara ultra petita

dan penetapan ahli waris beda agama.

Bab kelima penutup, yang membahas dua hal yaitu tentang kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ULTRA PETITA

DAN

AHLI WARIS BEDA AGAMA

A. Gugatan Secara Garis Besar

1. Pengertian Gugatan

Perkara yang diperiksa di Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama

ada dua macam, yaitu permohonan (voluntair) dan gugatan (kontentieus). Dalam

perkara permohonan, sifat persidangannya tidak mempertentangkan pihak-pihak

yang bersengketa antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu disebut dengan

peradilan yang tidak sesungguhnya. Yang diperiksa dalam persidangan adalah

pihak Pemohon, yaitu orang yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan,

misalnya untuk disahkan sebagai ahli waris, untuk mengadopsi anak dan lain-lain.

Adapun gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa

atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian

Pengadilan.1 Dalam perkara gugatan, Hakim berfungsi sebagai hakim yang

mengadili dan memutus pihak yang benar dan pihak yang tidak benar. Hal yang

demikian disebut peradilan yang sesungguhnya (jurisdictio contentieus).2

                                                            1 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 229 2 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), h.

127

14  

Menurut Yahya Harahap, kedua bentuk perkara itu dapat disebut gugatan

yang dalam bahasa sehari-hari lazim disebut gugatan permohonan dan gugatan

biasa. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan

perdata atau gugatan saja. Sudikno Mertokusumo juga mempergunakan istilah

gugatan berupa tuntutan perdata (burgerlijke vordering) tentang hak yang

mengandung sengketa dengan pihak lain. Begitu juga dengan R. Subekti yang

mempergunakan sebutan gugatan yang dituangkan dalam surat gugatan.3

Cara mengajukan gugatan ini diatur dalam pasal 118 HIR ayat 1 yang

bunyinya:

Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang

Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani

oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut pasal 147 R.Bg/123

HIR, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak

tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat

Tergugat sebenarnya berdiam.4

Pasal 118 HIR mengemukakan bahwa gugatan harus diajukan dengan

surat gugat kepada Pengadilan Negeri. Dari pasal tersebut dan pasal-pasal

berikutnya dapat dibaca bahwa surat gugatan dapat ditandatangani oleh

Penggugat; kuasa Penggugat; dan Hakim apabila Penggugat buta huruf.                                                             

3 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) h. 47

4 M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia,

(Jakarta, Kencana, 2005) h. 11

15  

Bertitik tolak dari penjelasan di atas yang dimaksud dengan gugatan

adalah pengaduan yang dapat diterima oleh hakim, yang dimaksudkan untuk

menuntut suatu hak pada pihak yang lain.5

Adapun surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh Penggugat kepada

Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya

mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan

pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan surat

permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak

perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak

mengandung sengketa.6

Dalam arti luas dan abstrak, suatu surat gugatan mempuyai satu tujuan,

yaitu menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata; sedangkan

dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum

dengan bantuan penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh

seseorang tertentu melaksanakan saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu

putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi haknya atau kepentingan yang

diperkirakan sebagai haknya.7

                                                            5 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang, PT

Pustaka Rizki Putra, 2001) h. 105 6 H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka

Pelajar, 1996) h. 39 7 John Z. Loude, Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Praktek, (Jakarta, PT

Bina Aksara, 1981), h. 163

16  

Di Pengadilan Agama ada perkara permohonan yang mengandung

sengketa, sehingga ada dua pihak yang disebut Pemohon dan Termohon, yaitu

perkara permohonan ikrar talak dan permohonan beristeri lebih dari satu orang.

Perkara gugatan atau permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara

pihak-pihak ini disebut dengan perkara kontentius. Dan perkara yang sifatnya

permohonan tanpa adanya sengketa disebut perkara voluntair.

1. Pokok-pokok isi gugatan

Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut:8

a. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak meliputi nama/gelar/alias, umur, agama,

pekerjaan, domisili terakhir, status: Penggugat/Tergugat.

b. Positum/posita (fakta/hubungan hukum)

Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya

sengketa yang terjadi (recht feitum) dan hubungan hukum yang menjadi

dasar gugatan (recht gronden).

c. Petitum/petita (isi tuntutan)

Berisi apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar

diputuskan oleh Hakim dalam persidangan. Tuntutan hak di dalam

gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya,

                                                            8 Ibid, h. 163

17  

yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam

persidangan.

2. Fundamentum petendi (dasar-dasar dan alasan tuntutan)

Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau tuntutan. Dalam

praktek peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, antara lain:

Posita atau dalil gugatan merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara

yang lazim disebut pokok perkara. Pada prinsipnya dalil gugatan supaya jelas

harus memuat rangkaian dari beberapa hubungan hukum dan peristiwa.9

Antara posita satu dengan posita lainnya harus sinkron dan tidak boleh saling

bertentangan. Posita yang satu sama lainnya saling bertentangan akan

mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau obscuur libel. Posita ini

merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang tidak boleh

menyimpang dari dalil gugatan.

Bagian posita ini bisa dikutip dari gugatan Penggugat, jawaban

Tergugat, keterangan saksi dan hasil dari berita acara sidang selengkapnya

tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat

bukti lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak.10

                                                            9 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta, Sinar Grafika,

2006), h. 195 10 Sulaikan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2005)

h. 162-163

18  

Fundamentum petendi terdiri dari dua bagian:11

a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya;

b. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya.

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara

tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari

pada tuntutan. Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus

menyebutkan peaturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan

cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan sebagai

dasar dari tuntutan, yang member gambaran tentang kejadian meteriil yang

merupakan dasar tuntutan itu.

Uraian tentang dasar hukum memuat penegasan atau penjelasan mengenai

hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang

disengketakan; dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi

atau objek sengketa.

3. Petitum Gugatan

Tuntutan atau petitum merupakan perumusan secara tegas dan jelas

tentang apa yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat. Petitum atau

isi tuntutan pada dasarnya harus menyebutkan dengan jelas apa dan

bagaimana keputusan yang diharapkan dapat dipenuhi hakim. Tuntutan itu

akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Supaya gugatan sah, dalam                                                             

11 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h. 27

19  

arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan

yang berisi pokok tuntutan Penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebut

satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok

tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat.12

Dalam praktik Peradilan, petitum atau tuntutan dapat dibagi ke dalam

tiga bagian, yaitu:

a. Tuntutan pokok atau tuntutan primer

Tuntutan ini merupakan tuntutan pokok yang langsung

berhubungan dengan pokok perkara. Hakim tidak boleh mengabulkan

lebih dari yang diminta atau dituntut.

b. Tuntutan tambahan

Tuntutan tambahan bukan tuntutan pokok tetapi masih ada

hubungannya dengan pokok perkara. Tuntutan tambahan merupakan

tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok.

c. Tuntutan subsider atau pengganti

Tuntutan subsider adalah tuntutan yang merupakan tuntutan

alternatif atau pengganti yang biasanya tuntutan subsider dirumuskan

dengan “Mohon putusan seadil-adilnya”.13

                                                            12 Harahap, Hukum Acara, h. 63 13 Wahyudi, Peradilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h. 134

20  

B. Pengertian Ultra Petita

Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan

putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang

diminta. Ultra petita menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang

diminta.14 Ultra petita sendiri banyak dipelajari di bidang hukum perdata dengan

keberadaan peradilan perdata yang lebih tua berdiri sejak ditetapkan kekuasaan

kehakiman di Indonesia. Di dalam perkara pengujian Undang-Undang (UU) oleh

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi polemik dengan digunakan ultra petita

dalam beberapa putusannya.

Ini digariskan pada Pasal 178 HIR ayat (3), Pasal 189 R.Bg ayat (3),

bahwa: “Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak

digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat”.15 Larangan ini disebut

ultra petita partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita dan petitum

gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vries yakni bertindak

melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus

dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik maupun

sesuai dengan kepentingan umum.

Tindakan ultra petitum yang dilakukan hakim tetap tidak dibenarkan

sekalipun dilakukan dengan iktikad baik, karena melanggar prinsip rule of law.

                                                            14 Miftakhul Huda, S.H., Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang,

http://www.miftakhulhuda.com/2009/06/ultra-petita-dalam-pengujian-undang.html diakses pada tgl 16 agustus 2010

15 R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, (Bogor, Politeia, 1995), h. 131

21  

Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 1001 K/Sip/1973 yang melarang hakim

mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi yang diminta. Yang dapat

dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan masih dalam kerangka yang

serasi dengan inti gugatan (Putusan MA No. 140 K/Sip/1971).

C. Pengertian dan Landasan Hukum Waris

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab miras. Bentuk jamaknya adalah

mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan

dibagikan kepada ahli warisnya.16

Menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris

yang telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara’.

Sedangkan ilmu yang mempelajarinya disebut juga dengan fiqih

mawaris atau ilmu faraid. Sebagian ulama faradiyun, mendefinisikan ilmu

faraid sebagai berikut:

لىالموصلابالحسامعرفةورثاالب قلمتعلافقهلا

قحيذةلكلآلترانم بجالوارمعرفةقدوكذلمعرفة

Artinya: “Ilmu fiqih yang bertautkan dengan penbagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian

                                                            16 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Pustaka Setia, Bandung, 2006), h. 11

22  

pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.”17

Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (pasal 171 huruf a) tentang hukum

kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris

dan berapa bagiannya masing-masing. Dan tentang ahli waris (pasal 171 huruf c)

adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena

hokum menjadi ahli waris.18

2. Sumber hukum mawaris

Hukum-hukum pembagian waris bersumber pada:

a. Al-Qur’an, merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak

menjelaskan ketentuan-ketentuan fard tiap-tiap ahli waris, seperti

tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat yang

lain.

b. Al-Hadits, yang diantara :

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن : طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

                                                            17 Dikutip dari Muhammad Asy-Syarbiny Al-Khatib, Mughnil Mukhtah, (Musthofa Al-Babil

Halby, Juz III, Kairo, 1958), h.3 dalam tulisan Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Pustaka Setia, Bandung, 2006), h. 11

18 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2002), h 81

23  

Artinya: “Memberitahu kami Musa bin Ismail memberitahu kami dan menyuruh kami Ibn Thowas dari bapaknya dari ibnu Abbas ra: Dari Nabi SAW bersabda: (Wajib bagi orang-orang yang terdaftar dari apa yang tersisa adalah untuk laki-laki terdekat). (H.R. Bukhari Muslim)

c. Sebagian kecil dari ijma’ para ahli, dan beberapa masalah diambil dari

ijtihad para sahabat.

Ijma’ dan ijtuhad sahabat, imam madzhab, dan para mutahid dapat

digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum

dijelaskan oleh nash yang sharih.

3. Hubungannya dengan hukum waris nasional

Di Indonesia belum ada suatu kesatuan hukum tentang waris yang apat

diterapkan untuk seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, hukum waris

yang diterapkan bagi seluruh warga Negara Indonesia masih berbeda-beda

mengingat adanya penggolongan warga Negara.

a. Bagi warga Negara golongan Indonesia asli, pada prinsipnya berlaku

hukum adat, yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masing-

masing daerah.

                                                             19 Bukhari, shahih bukhari juz 6 hal 2476, Muslim, shohih muslim hadis no 4226 juz 5, h. 59

24  

b. Bagi warga Negara golongan Indonesia asli yang beragama Islam di

berbagai daerah, berlaku hukum Islam yang sangat berpengaruh padanya.

c. Bagi orang Arab umumnya, berlaku hukum Islam secara keseluruhan.

d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, berlaku hukum waris dari

Burgerlijk Wetboek.20

4. Sebab-sebab kewarisan

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga

macam, yaitu sebagai berikut:

a. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman

dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua , anak, dan orang yang

bernasab dengan mereka. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:

...

⌫

⌧

“…Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal : 75)

b. Karena hubungan pernikahan                                                             

20 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, h. 16

25  

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah

yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi

persetubuhan.

c. Karena wala’

Wala’ adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah

memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika

orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang

memerdekakannya berhak mendapat warisan.

5. Ahli Waris

Menurut hukum Islam, ahli waris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Keluarga dekat yang kemudian mereka akan mendapatkan bagian

“furudhul muqaddarah” atau “furudul ashabah”.

b. Keluarga yang jauh, yang bagiannya masih diperselisihkan. Keluarga yang

jauh ini disebut dengan “dzawil arham”.

Para ahli waris yang berhak menjadi pewaris harta benda muwarris

berjumlah 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 perempuan.

Sebagai sumber hukum dari penentuan ahli waris dan pembagiannya

masing-masing ialah Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33,

176, surat Al-Anfal ayat 75, surat Al-Ahzab ayat 6, disamping itu banyak

hadits-hadits Rasulullah SAW, Ijma’, dan Ijtihad para ulama yang

menjelaskan dan merinci ketentuan-ketentuan dari Al-Qur’an dan hadits.

26  

Para ahli waris dari laki-laki, jika diperingkas ada 10 orang dan jika

diperluas akan menjadi 15 orang, yaitu sebagai berikut:

1. Anak laki-laki

2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki

3. Ayah

4. Kakek (ayah dari ayah)

5. Saudara sekandung

6. Saudara seayah

7. Saudara seibu

8. Anak laki-laki saudara sekandung

9. Anak laki-laki saudara seayah

10. Paman sekandung

11. Paman seayah

12. Anak laki-laki paman sekandung

13. Anak laki-laki paman seayah

14. Suami

15. Tuan yang memerdekakan budak

Ahli waris perempuan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

syara’ jika diperingkas ada 7 orang. Sedangkan jika diperluas, maka ahli waris

dari perempuan tersebut yang mendapat warisan ada 10 orang, yaitu:

1. Anak perempuan

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki

27  

3. Ibu

4. Nenek dari ibu

5. Nenek dari ayah

6. Saudari sekandung

7. Saudari seayah

8. Saudari seibu

9. Istri

10. Tuan puteri yang memerdekakan (Mu’tiqah)

Adapun kelompok-kelompok ahli waris yang mendapat warisan sebagaimana

diatur dalam Bab II, pasal 174 meliputi:

1. Golongan laki-laki : anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, paman dan

kakek, serta suami.

2. Golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek

dan isteri.21

6. Rukun dan Syarat Kewarisan

1. Rukun Waris

Waris mengharuskan tiga hal berikut:

a. Pewaris (al-waarits) ialah orang yang mempunyai hubungan

kewarisan dengan mayat sehingga dia mendapatkan warisan.

                                                            21 Asyhari Abta, Ilmu Wari Al-Faraidl (Deskripsi Hukum Islam, Praktis dan Terapan), h. 45

28  

b. Pemberi waris (al-muwarrits) ialah mayat itu sendiri, baik nyata

maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang hilang dan

dinyatakan mati.

c. Harta yang diwariskan (al-mauruuts) disebut juga peninggalan dan

warisan, yaitu harta ata hak yang dipindahkan dari orang yang

mewariskan kepada pewaris.

2. Syarat-syarat Kewarisan

Pewarisan harta baru dapat dilakukan setelah tepenuhinya tiga

syarat berikut:

a. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata maupun

secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian

seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadikan orang hilang sama

statusnya seperti orang mati secara hakiki, atau mati menurut dugaan

seperti orang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga

janinnya lahir dalam keadaan mati, maka janin itu dianggap pernah

hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.22

b. Pewaris hidup setelah orang yang mewariskan mati, meskipun

hidupnya itu secara hukum, seperti janin di dalam kandungan. Janin

itu secara hukum dianggap hidup karena mungkin rohnya belum

ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa pewaris masih hidup

sesudah orang yang mewariskan mati, seperti karena tenggelam atau                                                             

22 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 4, (Pena Pundi Aksara cet. 3, 2006), h. 485 

29  

terbakar atau tertimbun, maka di antara mereka tidak ada waris

mewarisi jika mereka termasuk orang-orang yang saling mewarisi.

Dan harta masing-masing dari mereka itu dibagikan kepada ahli waris

yang masih hidup.

c. Tidak ada penghalang yang menghalangi kewarisan.

7. Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan

tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun orang

yang terhalang untuk mendapatkan warisan ini adalah orang yang memenuhi

sebab-sebab memperoleh warisan.

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta

peninggalan si pewaris, yaitu:

a. Perbudakan (hamba sahaya)

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya,

sebab kalau ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh

majikannya. Padahal majikan adalah orang lain dari kerabat hamba sahaya

yang menerima warisan tersebut.

Para ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang

menjadi penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari nash

sharih yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala

bidang, yaitu firman Allah SWT.

30  

⌧

☺ ⌧

⌧

....

Artinya: “Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu.” (QS. An-Nahl : 76)

b. Pembunuhan

Jumhur fuqaha’ telah berpendapat, bahwa pembunuhan dapat

menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Begitu juga dengan

penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Dasar hukum

terhadap yang menghalangi si pembunuh adalah :

عن ليث عن مجاهد عن أخبرنا أبو نعيم ثنا سفيانقال من المقتول شيئا ال يرث القاتل: بن عباس قال

سناده ضعيف لضعف ليث بن أبي إ: حسين سليم أسد 23سليم

Artinya:

“Abu Na’im memberitahu kami meriwayatkan Sufyan dari Laits dai

Mujahid dari Abbas berkata: Tidak mewarisi pembunuh dari sesuatu yang

dibunuh. Berkata Husain Sulaim Asad: Sanadnya Dhoif, dhoif kepada

Laits bin Abi Sulaim.”

                                                            23 Sunan addarimi, hadis no 3080 juz 2 h. 478

31  

Adapun pembunuhan yang tidak disengaja maka parra ulama

berbeda pendapat mengenainya. Imam Syafi’i berkata bahwa setiap

pembunuhan menghalangi kewarisan, sekalipun pembunuhan itu

dilakukan oleh orang gila atau anak kecil, juga sekalipun dengan cara

benar seperti had atau qisash. Kalangan pengikut maliki berkata bahwa

sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi kewarisan itu adalah

pembunuhan yang disengaja dan dilakukan dengan motif permusuhan,

baik langsung maupun melalui perantara.24

A. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama

yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang

diwarisi. Misalnya, agama orang yang mewarisi itu kafir, sedang yang

diwarisi itu beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta

peninggalan orang Islam.

ا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن حدثنعلي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن

أن النبي صلى اهللا عليه و سلم :ماعنه زيد رضي اهللا 25) الكافر وال الكافر المسلم ال يرث المسلم (قال

Artinya: “Abu Ashim dari ibn Juraij dari ibn Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid ra memberitahu kami: Sesungguhnya

                                                            24 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 486 25 Bukhari hadis no 6383 juz 6 h. 2484, muslim hadis no 4225 juz 5 h. 59

32  

Nabi SAW bersabda (Tidak mewarisi antara muslim dengan kafir dan tidak pula kafir dengan muslim). (H.R. Bukhari Muslim)

Sebagian ulama mengemukakan bahwa murtad (keluar dari Islam),

termasuk dalam kategori berbeda agama. Oleh karena itu, murtad

merupakan penghalang untuk mewaris. Bahkan, menurut ijma’ ulama,

orang murtad tidak boleh mewarisi orang Islam.26

Ada riwayat lain dari Mu’adz, Mu’awiyah, Ibnu Musayyab,

Masruq, dan Nakha’i bahwa sesungguhnya seorang muslimitu mewarisi

dari seorang kafir namun tidak sebaliknya. Sama seperti seorang muslim

laki-laki boleh menikah dengan kafir perempuan dan seorang muslim

perempuan tidak boleh menikah dengan kafir laki-laki. Orang-orang

nonmuslim boleh saling mewarisi satu sama lain karena dianggap

memeluk satu agama.27

D. Waris Beda Agama Beserta Ruang Lingkupnya

Waris beda agama adalah praktek waris yang amat pelik, di zaman

modern, lebih-lebih ketika terjadi yang berhak menerima warisan adalah Muslim

dari orang tua atau kerabat yang masih kafir, seperti banyak kasus di beberapa

tempat di dunia, termasuk di Indonesia. Keterangan yang menapikan kewarisan

itu, dengan menggunakan huruf La nafyiyah yang diartikan tidak, bukan la nahyi,

                                                            26 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, h. 34  27 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 486

33  

larangan. Huruf La nafyiyah ini mengandung faidah “tidak” dan dengan

kata tidak ini, tidak dilakukan suatu tindakan hukum. Sabda Nabi yang berkaitan

dengan menapikan waris mewarisi antar agama ialah:

1. Hadis yang diterima dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw. “La yaritsu al-

Muslim al-kafira wala alk-kafir al-muslima,” yang artinya “Tidak mewarisi

orang kafir kepada muslim, demikian orang Muslim kepada kafir” (Hr.

Bukhari dan Muslim).

2. Hadis lain dari Amr ni Syaib dari kakeknya Abdullah bin Amr dari Nabi

saw,“La yatawaratsu ahlu millatain syatta,” yang artinya “Tidak waris

mewarisi penganut dua agama yang berbeda”, (HR. Ahmad, Abu Dawud,

dan Ibn Majah).28

Dua hadis inilah yang menjadi standar kewarisan di kalangan umat Islam

yang dianut oleh para ulama, sejak sahabat, ulama salaf dan khalaf. Namun

demikian, tidak menjadi ijma, karena ada beberapa sahabat tidak menyepakatinya

kafir di dalam hadis itu masih umum dan memerlukan khas (pengkhususnya) atau

mungkin taqyid-nya, bila dianggap mutlaq. Maka kafir di situ kafir harbi,

bukan kafir dzimmi. Umar dari kalangan al-Khulafa al-Rasyidin, Muadz,

Muawiyah, tidak menerapkan praktek hadis yang diriwayatkan di atas, bahkan

sebaliknya dalam kasus tertentu, sebagaimana diriwayatkan, “Mereka mengambil

                                                            28 Pwkpersis, kedudukan waris beda agama, Pasingpanjang, Kawali – Ciamis

http://pwkpersis.wordpress.com/2008/05/16/kedudukan-waris-beda-agama/ diakses pada tanggal 23 Agustus 2010 pukul 7.22 PM

34  

waris dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya, yaitu orang kafir dari orang Islam

(al-Mughni IX: 154), sebagai dikutip al-Qardhawi (2003: III, 675).29

Dari kalangan ulama muta’akhirin ternyata sepakat dengan pendapat

ulama di atas tersebut, seperti dikutip Ibn Qayyim dari Ibn Taimiyah dan dikutip

lagi oleh al-Qardhawi (2003, III: 676), sebagai berikut: “Adapun kewarisan

Muslim dari kafir berbeda pendapat di kalangan salaf. Kebanyakan dari kalangan

mereka mengambil pendapat yang menyatakan bahwa ia tidak memperoleh waris,

sebagaimana orang kafir tidak memperoleh waris dari Muslim. Pendapat ini

dikenal di kalangan ulama yang empat dan para pengikutnya.” Sebagian

kelompok mengatakan, “Bahkan orang Muslim menerima waris dari kafir, tidak

sebaliknya.” Ini adalah pendapat Muadz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan.

Muhammad bin al-Hanafiyah (putra Ali ra dari istri selain Fatimah), dan

Muhammad bin Ali bin al-Husein (Abu Ja’far al-Baqir), Said bin al-Musayyab,

Masruq bin Ajda, Abdullah bin Mughaffal, al-Syu’bi, al-Nakha’i, Yahya bin

Ya’mur, dan Ishaq ibn Rahawaih. Mereka katakan, “Kita memperoleh warisan

dari mereka dan mereka tidak memperolehnya dari kita, sebagaimana kita bisa

menikahi perempuan-perempuan mereka, tetapi tidak sebaliknya”. Namun,

kesahihan riwayat ini diragukan keabsahannya oleh Ibn Qudamah (VI: 294).

Artinya, di kalangan ulama hanbaliyah pun ada perbedaan tetang ketentuan waris

ini.30

                                                            29 Ibid, pukul 7.30 PM 30 Ibid, diakses pada tgl 23-Agustus-2010 pukul 8.10 PM

35  

Problem yang dirasakan dengan dua hadis di atas ialah sebagai berikut:

1. Kerugian harta yang mestinya diambil umat Islam bisa jatuh kepada yang lain,

bahkan kepada lembaga-lembaga keagamaan non-Muslim yang selanjutnya

digunakan untuk memurtadkan umat Islam.

2. Banyak muallaf yang sengsara atau hidup pas-pasan, padahal keluarganya

berada.

3. Dimungkinkan seseorang yang tidak masuk Islam karena takut tidak kebagian

warisan orang tuanya yang kaya itu.

4. Penguasaan harta dari non-Muslim, dibenarkan oleh perundang-undangan

negara sudah diatur di negara-negara modern sekarang. Mungkin hibah,

wasiat, hadiah, dari mereka atau malah jual beli. Adalah kerugian bila harta

itu dibiarkan tak ada “pemiliknya”.

Namun tidak serta-merta orang yang berbeda agama tidak dapat saling waris

mewarisi, mereka masih bisa mendapatkan harta waris dengan ketentuan wasiat

wajibah, tetapi bagiannya tidaklah sama seperti ahli waris yang lainnya, bagian orang

yang mendapat wasiat wajibah adalah tidak lebih dari 1/3 dari harta pewaris.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang kehilangan haknya karena

perbedaan agama dalam pembagian warisan adalah sebagai bentuk penerobosan

gugurnya hak waris. Dalam perspektif Hukum Islam keberadaan wasiat wajibah

adalah sejalan dengan pandangan Islam sebagai Agama yang bertujuan untuk

merealisasikan suatu perwujudan dari prinsip keadilan serta kasih sayang yang

36  

37  

terdapat dalam ajaran Islam itu sendiri seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan

banyak hadist. Perasaan kasih yang terjalin dalam satu keluarga dapat diwujudkan

dengan pemberian bagian melalui wasiat sebagai bentuk kasih sayang antar umat

manusia kepada manusia lainnya. Semuanya dimaksudkan untuk kebaikan,

menghindari konflik di dunia yang berdampak besar bagi terciptanya kedamaian

dunia akibat perasaan ketidakadilan akibat dominasi penganut agama lainnya.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA DEPOK DAN PUTUSAN PERKARA

NOMOR 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk

A. Gambaran Umum PA Depok

1. Gambaran kondisi wilayah hukum

Pengadilan Agama Depok Kelas IB beralamat di Jalan Boulevard

Sektor Aggrek Komplek Perkantoran Kota Kembang Grand Depok City

Depok dan beroperasi pada alamat tersebut setelah diresmikannya gedung

Pengadilan Agama Depok bersamaan dengan diresmikannya gedung

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Februari tahun 2007 oleh

Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL., di Jalan Soekarno Hatta 714 Bandung.

Pengadilan Agama Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang

peresmian operasioanalnya dilakukan oleh Wali Kota Depok di Gedung Balai

Kota Depok pada tanggal 25 Juni 2003 dan mulai menjalankan fungsi

peradilan sejak tanggal 01 Juli 2003 di Jalan Bahagia Raya No.11 Depok

dengan menyewa rumah penduduk sebagai gedung operasionalnya.

Pengadilan Agama Depok yang daerah hukumnya meliputi Wilayah

Pemerintahan Kota Depok yang terdiri dari ( sebelum pemekaran adalah 6

Kecamatan dengan 60 Kelurahan) 11 Kecamatan dengan 64 Kelurahan

38  

dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dengan beban kerja rata-rata

tiap bulan 162 perkara. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama

Depok didukung dengan kekuatan pegawai sebanyak 38 Orang dan secara

formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Depok harus dipertanggung

jawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku

atasan.

2. Gambaran kondisi kompetensi

Pengadilan Agama Depok sesuai dengan tugas dan kewenangannya

yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang

perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shadaqoh dan

ekonomi syari’ah dan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau

berdasarkan Undang-undang.

Kompentensi Pengadilan Agama Depok ini diatur dalam pasal 49

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a)

perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g)

infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syari’ah.

39  

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan

atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah antara lain

meliputi:

1. Bank syari’ah;

2. Lembaga keuangan mikro syari’ah;

3. Asuransi syari’ah;

4. Reasuransi syari’ah;

5. Reksa dana syari’ah;

6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;

7. Sekuritas syari’ah;

8. Pembiyaan syari’ah;

9. Penggadaian syari’ah;

10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan

11. Bisnis syari’ah

Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk

memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat pencari

keadilan yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Depok yang

mayoritas beragama Islam.

Disamping itu, Pengadilan Agama Depok dengan kekuatan yang

dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang

bermuara pada cita-cita negara yakni negara hukum (rechtstaats).

40  

3. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Depok

Daerah hukum PA Depok adalah meliputi wilayah Pemerintahan Kota

Depok, sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang dalam

Keputusan Presiden RI Nomor 62 tahun 2002 pasal 2 ayat (5) disebutkan

bahwa “Daerah hukum Pengadilan agama Depok meliputi wilayah

pemerintahan Kota Depok Propinsi Jawa Barat.” Yang pada saat ini wilayah

yurisdiksinya sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Depok meliputi Wilayah Kota

Depok. Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6°19’00” –

6°28’00” Lintang Selatan dan 106°43’00” – 106°55’30” Bujur Timur. Secara

geografis, Kota Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada

dalam lingkungan wilayah Jabotabek.

Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah

dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 –

140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%.

Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah

sekitar 200,29 km2.

Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai

Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai.

Disamping itu terdapat pula 25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar

169,68 Ha, dengan kualitas air rata-rata buruk akibat tercemar.

41  

Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan

kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa

wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir

dari selatan menuju utara: Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai

Pesanggrahan dan Kali Cikeas.

4. Berkas Perkara

PA Depok yang dibentuk sejak tanggal 28 Agustus 2002 berdasarkan

Kepres No. 62 Tahun 2002 dan beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2003 termasuk

PA kelas II yang tinggi jumlah perkaranya. Hal ini terlihat bahwa untuk 6

(enam) bulan pertama saja yaitu Juli s/d Desember 2003 menerima sejumlah

410 perkara, dan tahun 2004 sejumlah 926 perkara. Sedangkan untuk tahun

2005 yaitu bulan Januari dan Februari atau 2 (dua) bulan berjumlah 176

perkara. Jika kurun waktu 20 bulan berjumlah 1512 perkara, bila diambil

angka rata-rata, maka PA Depok menerima 75 buah perkara lebih tiap

bulannya. Dari jumlah perkara sebanyak itu yang diterima hanya 2 (dua)

perkara saja yang merupakan pekara waris, sedangkan 1510 perkara lainnya

adalah perkara pekawinan.

5. Struktur Organisasi (terlampir)

B. Putusan Pengadilan

1. Arti putusan pengadilan

42  

Tujuan suatu proses di persidangan adalah untuk memperoleh putusan

hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan pasal 178

HIR, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya

melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan proses pengambilan keputusan ialah proses sejak

dilimpahkannya perkara ke Pengadilan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan

sampai diputusnya suatu perkara. Dengan kata lain suatu proses yang dilalui

suatu perkara sejak pelimpahannya sampai diperolehnya putusan pengadilan

atas perkara teresebut.1 Setelah semua tahap pemeriksaan persidangan

terselesaikan, majelis hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses

selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.

Yang dimaksud putusan adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang

telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat

berbentuk tertulis maupun lisan. Putusan (vonis) ini merupakan hasil akhir

dari pemeriksaan di sidang pengadilan.2 Berdasar penjelasan Pasal 60

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi putusan sebagai

berikut: “Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan

berdasarkan adanya suatu sengketa.” Secara lebih terperinci, putusan ialah

suatu keputusan hakim, sebagai pejabat yang berwenang menjalankan

                                                            1 Harun M. Husein, Kasasi sebagai Upaya Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992) h.16 2 Leden Marpaung, Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995) h.

36

43  

kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian

diucapkan secara lisan dalam persidangan terbuka untuk umum, sebagai suatu

produk Pengadilan Agama sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan

berdasarkan adanya suatu sengketa, serta bertujuan untuk mengakhiri suatu

gugatan.

Putusan (vonnis) memuat perintah pengadilan kepada pihak yang

kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, dan untuk

menghukum sesuatu. Amar putusan bersifat menghukum (condemnatoir)

seperti menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah, atau bersifat

menciptakan (constitutoire) menceraikan antar Penggugat dengan Tergugat.

Perintah pengadilan ini memiliki daya paksa untuk dilaksanakan atau

dieksekusi.3

2. Asas putusan

Asas yang mesti ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak

mengandung cacat, yaitu:4

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Suatu putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan

yang jelas dan cukup. Alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan

bertitik tolak dari ketentuan: pasal-pasal tertentu peraturan perundang-

                                                            3 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 238 4 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan

Putusan Pengadilan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h. 797-803

44  

undangan; hukum kebisaan; yurisprudensi, atau doktrin hukum. Hal ini

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2004, bahwa:

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar

putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang

dijadikan dasar untuk mengadili.5

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) putusan harus secara total

menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan,

tidak boleh memeriksa dan memutus sebagian saja. Cara demikian

bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-Undang.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Ini digariskan pada Pasal 178 HIR ayat (3), Pasal 189 R.Bg ayat

(3), bahwa: “Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang

tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat”.6 Larangan

ini disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan melebihi

posita dan petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau

ultra vries yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan

                                                            5 Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan), h. 151 6 R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, (Yogyakarta, UII Press, 2007), h. 131

45  

mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu

dilakukan hakim dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan

umum.

Tindakan ultra petitum yang dilakukan hakim tetap tidak

dibenarkan sekalipun dilakukan dengan iktikad baik, karena melanggar

prinsip rule of law. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 1001

K/Sip/1973 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta

atau melebihi yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan

yang dijatuhkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan

(Putusan MA No. 140 K/Sip/1971).

d. Di ucapkan di muka umum

Menurut asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus

berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian,

prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal sampai putusan

dijatuhkan, merupakan bagian dari asas fair trial. Tujuan utamanya adalah

untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari

pejabat peradilan.

Prinsip pemeriksaan dan putusaan terbuka, ditegaskan dalam Pasal

20 UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi: “Semua putusan Pengadilan

46  

hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum.”7

Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan

dalam sidang terbuka. Akan tetapi pengecualian ini sangat terbatas. Yang

paling utama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai

perkara perceraian.

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan

pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila

dilakukan dalam sidang pengadilan.

C. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 27 April 2006 HERAWATY CH. binti DJAINUN, umur 48

tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan

Tiva 5 no. 27 Rt 03/08, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota

Depok, yang selanjutnya disebut “Penggugat I”, dan SYAMWIL CH. binti

DJAINUN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat

tinggal di Jalan Tifa 5, nomor 27, Rt 03/08, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan

Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut “Penggugat II”, serta YETTY CH.

Binti DJAINUN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga

bertempat di Jalan Tifa 5, nomor 27, Rt 03/08, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan

Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut “Penggugat III” dengan surat

                                                            7 Anshori, Peradilan Agama di Indonesia, h. 150

47  

permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok di

bawah register perkara Nomor: 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk., bermaksud hendak

menggugat empat saudaranya dalam gugatan harta peninggalan berupa Tabungan

Pensiun (TASPEN) a.n. ENTISNAWATI, No/NIP. 130541039, yang dikeluarkan

oleh PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. TASPEN-Persero).

Empat saudaranya itu antara lain SUKMAWATI binti DJAINUN, umur 58 tahun,

agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, betempat tinggal di Jl. Hayam

Wuruk Gg. Melati No. 181 lingkungan IV Kelurahan Kampung Sawah Lama,

Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, selanjutnya disebut

“Tergugat I”, MURNI binti DJAINUN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS/Guru, bertempat tinggal di Jalan Kebon Nenas Utara No. 19 Rt. 13/7

Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya

disebut “Tergugat II”, HAFLIL CH. bin DJAINUN, umur 51 tahun, agama

Islam, pekerjaan pengamen, bertempat tinggal di Jalan Petamburan No. 5 Rt.

08/03 Petamburan Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut

“Tergugat III”, dan RINALDI CH. bin DJAINUN, umur 46 tahun, agama

Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Blok Dukuh Gg. Jengkol No. 458

C Rt. 02/10 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya

disebut “Tergugat IV”, dan SYAHRIAL, umur 66 tahun, dahulu bertempat

tinggal di Jalan Tifa 5, nomor 27, Rt 03/08, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan

Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut “Tergugat V”.8                                                             

8 Salinan putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk.

48  

Penggugat I, II, dan penggugat III adalah (saudara kandung) dari

almarhumah Entis Nawati binti Djainun yang telah meninggal dunia pada hari

Jum’at, tanggal 24 September 2004, kedua orang tua almarhumah Entis Nawati

binti Djainun telah meninggal dunia, ayahnya bernama Djainun bin Aman wafat

pada tahun 1984 dan ibunya bernama Noerdjani wafat pada tahun 1996,

almarhumah Entis Nawati binti Djainun mempunyai 7 (tujuh) saudara kandung

yang terdiri dari 3 (tiga) saudara laki-laki dan 4 (empat) saudara perempuan,

masing-masing bernama:

A. Syamwil CH. bin Djainun;

B. Sukma CH. bin Djainun;

C. Murni CH. binti Djainun;

D. Herawati CH. binti Djainun;

E. Haflil CH. bin Djainun;

F. Yetty CH. binti Djainun;

G. Rinaldi bin Djainun.

Semasa hidup almarhumah Entis Nawati bin Djainun telah menikah

dengan Syahrial pada tanggal 05 Juni 1983. Namun dari pernikahan tersebut

mereka tidak dikaruniai anak. Dan sejak tahun 1983 suami alm Entis Nawati yang

bernama Syahrial (Tergugat V) pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,

dan rumah tangganya hanya 1 bulan, sampai sekarang tidak diketahui lagi

keberadaannya. Almahumah semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil

(Guru SMP Negeri 38 Jakarta) dengan meninggalkan harta peninggalan berupa

49  

Tabungan Pensiun (TASPEN) a.n. Entis Nawati, No/NIP. 130541039, yang

dikeluarkan oleh PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT.

TASPEN-Persero), namun sampai sekarang tabungan tersebut belum diambil.

Dan sekarang ahli waris yang ada adalah : Syamwil CH. bin Djainun, Sukma CH.

bin Djainun, Murni CH. binti Djainun, Herawati CH. binti Djainun, Haflil CH.

bin Djainun, Yetty CH. binti Djainun, Rinaldi bin Djainun. Sebenarnya disamping

itu masih ada saudara kandung alm. Entis Nawati yaitu Syahril meninggal 7 hari

setelah lahir, dan Syafrizal meninggal 40 hari setelah lahir, sedangkan saudara

kandung yang bernama Jamaludin alias Uda Boy ada meninggalkan dua orang

anak yang bernama Oke dan Yuche.9

Oleh sebab itu, untuk kepentingan pengurusan Taspen atas nama

Almarhumah Entis Nawati, penggugat memohon agar ditetapkan sebagai ahli

waris alm. Entis Nawati. Penggugat I, II, dan III juga menyatakan tidak mampu

untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan gugat waris ini, hal ini

didukung dengan Surat Keterangan nomor 470/380-Pemohon.Um, tanggal 25-04-

2006, yang dikeluarkan Lurah Mekarjaya dan diketahui oleh Camat Sukmajaya,

Kota Depok, untuk itu para Penggugat mohon untuk dibebaskan biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan

kepada Ketua Pengadilan Agama Depok beserta Majelis Hakim Pengadilan

Agama Pasuruan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan

menjatuhkan putusan sebagai berikut:                                                             

9 Ibid

50  

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, dan III;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa:

2.1. Syamwil CH. bin Djainun;

2.2.Sukma CH. bin Djainun;

2.3.Murni CH. binti Djainun;

2.4.Herawati CH. binti Djainun;

2.5.Haflil CH. bin Djainun;

2.6.Yetty CH. binti Djainun;

2.7.Rinaldi bin Djainun

Adalah ahli waris dari alm. Entis Nawati binti Djainun;

3. Menyatakan, tergugat V ahl waris mafqud;

4. Menyatakan, harta peninggalan berupa Tabungan Pensiun (TASPEN) a.n.

Entis Nawati NIP. 130541039, yang dikeluarkan oleh PT. Dana Tabungan dan

Asuransi Pegawai Negeri (PT. TASPEN-Persero) adalah harta peninggalan

alm. Entis Nawati binti Djainun;

5. Menyatakan, bahwa para ahli waris tersebut berhak mendapatkan bagian atas

peninggalan alm. Entis Nawati binti Djainun;

6. Menetapkan, pembagian atas harta peninggalan alm. Entis Nawati binti

Djainun tersebut berdasarkan hukum Islam;

51  

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;10

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tegugat

datang menghadap sendiri dalam persidangan, namun Tergugat V tidak datang

dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Wali

Kota Depok. Upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim, namun para pihak

telah menyatakan pada dasarnya tidak keberatan atas maksud dan tujuan gugatan

Penggugat tersebut.

Dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Foto copy KTP an. Penggugat 1, bukti P.1

- Foto copy KTP an. Penggugat 1, bukti P.2

- Foto copy KTP an. Penggugat 1, bukti P.3

- Foto copy KTP an. Penggugat 1, bukti P.4

- Foto copy KTP an. Penggugat 1, bukti P.5

- Foto copy KTP an. Penggugat 1, bukti P.6

- Foto copy KTP an. Penggugat 1, bukti P.7

- Foto copy Kartu Keluarga an. Herawati, bukti P.8

- Foto copy Surat Keterangan dari SMP 38 Jakarta Pusat, bukti P.9  

10 Ibid

52  

- Foto copy Surat Keterangan Kematian an. Alm. Entis Nawati CH., No.

474.3/194. Tanggal 28 September 2004, bukti P.10

- Foto copy Kartu Peserta Taspen an. Entis Nawati, bukti P.11

- Foto copy Surat Pernyataan an. Herawaty CH, bukti P.12

- Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Abadi Jaya, bukti P.13

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup,

serta terhadap bukti tersebut para Tergugat tidak membantahnya.

II. Bukti Saksi

;

is Nawati;

an Rinaldi;

1. Rouwke Dandel, SH., umur 34 tahun, pekerjaan swasta, bertempat

tinggal di Blok Dukuh Rt. 02/10 No. 48 C Kelurahan Cibubur

Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, menerangkan sumpah sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan juga para Tergugat

- Bahwa setahu saksi para Penggugat dengan para Tergugat

seluruhnya adalah saudara kandung dari alm. Ent

- Bahwa setahu saksi saudara alm. Entis Nawati itu adalah:

Sukmawati, Syamwil, Murni, Herawati, Haflil, Yetty d

- Bahwa setahu saksi di samping para Penggugat an para Tergugat

tidak ada lagi ahli waris lain dan orang tuanya telah meninggal dunia

terlebih dahulu, demikian juga suaminya;

- Bahwa setahu saksi alm. Entis Nawati telah meninggal dunia pada

tanggal 24 September 2004 dan saksi hadir dalam pemakamannya;

53  

- Bahwa setahu saksi alm. Entis Nawati memiliki suami bernama

Syahrial tetapi yang bersangkutan telah pergi meninggalkan alm dan

tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sekalipun penah dicari

serta tidak mempunyai anak;

- Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris ini untuk kepentingan

pengurusan Taspen an. Entis Nawati;

2. Benny Chabero, menerangkandi bawah suumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tegugat;

- Bahwa setahu saksi saudara kandung alm. Entis Nawati itu adalah:

Sukmawati, Syamwil, Murni, Herawati, Haflil, Yetty dan Rinaldi;

- Bahwa setahu saksi di samping para Penggugat dan para Tergugat

tidak ada lagi ahli waris lain dan orang tuanya telah meninggal dunia

terlebih dahulu, demikian juga suaminya telah meninggalkannya

sejak tahun 1983 dan tidak mempunyai anak keturunan;

- Bahwa setahu saksi alm. Entis Nawati telah meninggal dunia pada

tanggal 24 September 2004 an saksi hadir saat pemakamannya;

- Bahwa setahu saksi alm. Entis Nawati memiliki suami bernama

Syahrial tetapi tetapi yang bersangkutan telah pergi meninggalkan

alm tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali hingga

sekarang. Dan saksi pernah mendengar alm. Entis Nawati pernah

mencarinya, tetapi tidak behasil;

54  

- Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris ini untuk kepentingan

pengurusan Taspen an. Entis Nawati;

D. Amar Putusan

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan

perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengadili:

Dalam gugatan primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa:

Syamwil CH. bin Djainun, saudara kandung;

Sukma CH. binti Djainun, saudara kandung;

Murni CH. binti Djainun, saudara kandung;

Herawaty CH. binti Djainun, saudara kandung;

Haflil CH. binti Djainun, saudara kandung;

Yetty CH. binti Djainun, saudara kandung;

Rinaldi bin Djainun, saudara kandung;

Adalah ahli waris dari almarhumah Entis Nawati binti Djainun yang telah

meninggal dunia pada tanggal 24 September 2004;

3. Menetapkan, bahwa Oke dan Yuche adalah ahli waris pengganti dari

Jamaludin bin Djainun;

4. Menyatakan bahwa Tergugat V (Syahrial) ahli waris mafqud;

55  

56  

5. Menetapkan, harta peninggalan berupa Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai

Negeri Sipil pada PT. TASPEN Persero atas nama Entis Nawati, NIP.

130541039, adalah harta peninggalan almarhumah Entis Nawati binti

Djainun;

6. Menyatakan tentang tatacara pembagian harta peninggalan berupa Taspen an.

Entis Nawati binti Djainun telah berakhir perdamaian tanggal 21 Juni 2006;

Dalam gugatan subsider:

1. Memerintahkan piha-pihak untuk mematuhi dan melaksanakan isi perdamaian

tesebut;

2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama untuk

membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 226.000,- (dua

ratus dua puluh enam ribu rupiah)

BAB IV

TINJAUAN TENTANG PERKARA GUGAT WARIS YANG DIPUTUS

SECARA ULTRA PETITA DAN PENETAPAN AHLI WARIS BEDA AGAMA

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Secara Ultra Petita

Pekara ini merupakan sengketa waris yang berdasarkan ketentuan pasal 49

ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah merupakan

kewenangan absolute Pengadilan Agama. Dan yang menjadi dalil gugatan

Penggugat dalam perkara ini adalah: bahwa untuk kepentingan pengurusan

TASPEN atas nama Entis Nawati para Penggugat dan Tergugat mohon ditetapkan

sebagai ahli waris alm. Entis Nawati yang telah meninggal pada tanggal 24

September 2004, dan mohon dinyatakan berhak atas perolehan Taspen tesebut.

Adapun berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya ternyata

dalam bukti surat kutipan Kartu Keluarga an. Herawati, dan surat kutipan Surat

Keterangan Kematian an. Alm. Entis Nawati CH., No. 474.3/194. tanggal 28

September 2004, serta bukti surat kutipan Kartu Peserta Taspen an. Entis Nawati

yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar saudara kandung dari alm. Entis

Nawati yang telah meninggal pada tanggal 28 September 2004, dan alm. Entis

Nawati adalah benar mempunyai tabungan Taspen.1

                                                            1 Salinan Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk.

57  

Oleh karena Tergugat V tidak datang menghadap meskipun telah

dipanggil dengan resmi dan patut melalui Wali Kota Depok, maka Tergugat V

harus dinyatakan tidak hadir.

Selain itu, pihak Majelis telah berusaha mendamaikan, dan kemudian para

pihak telah menyatakan pada dasarnya tidak keberatan atas maksud dan tujuan

gugatan Penggugat.

Bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, baik berupa

surat maupun saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan Penggugat dan

Tergugat memperkuat dalil-dalil gugatannya.

Atas dasar keterangan saksi, terbukti adanya fakta bahwa Penggugat dan

Tergugat adalah benar saudara kandung dari alm. Entis Nawati yang telah

meninggal pada tanggal 28 September 2004, dan selain itu ada saudara kandung

alm. Entis Nawati yang lain yaitu Syahril meninggal 7 hari setelah lahir, dan

Syafrizal meninggal 40 hari setelah lahir, sedangkan saudara kandung yang

bernama Jamaludin alias Uda Boy ada meninggalkan dua orang anak yang

bernama Oke dan Yuche. Sedangkan Tegugat V tidak diketahui di mana

keberadaannya sejak 1 bulan menikah dengan alm. Entis Nawati sampai sekarang.

Dari uraian Penggugat dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya gugatan

Penggugat didasarkan atas penetapan ahli waris untuk pengurusan peninggalan

Taspen an. Entis Nawati.

Menurut saksi-saksi yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan

keterangan Penggugat maka dapat ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

58  

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung dari alm. Entis

Nawati;

- Bahwa benar alm. Entis Nawati tidak mempunyai keturunan;

- Bahwa benar alm ditinggal pergi oleh suaminya (Tergugat V) pada masa 1

bulan setelah pekawinan;

- Bahwa benar saudara kandung alm yang bernama Syahril meninggal setelah 7

hari setelah lahir dan Syafrizal meninggal 40 hari setelah lahir, sedangkan

saudara kandung yang benama Jamaludin alias Uda Boy ada meninggalkan

dua orang anak yang bernama Oke dan yuche;

- Bahwa benar orang tua alm telah meninggal;

- Bahwa benar alm mempunyai tabungan berupa Taspen yang sampai sekarang

belum diurus;

- Bahwa benar kegunaan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan

Taspen an. Alm. Entis Nawati binti Djainun yang hingga sekarang belum

diurus;

Melihat dalam tuntutan primer Penggugat mengajukan gugatan

berupa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, dan III;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa:

2.1.Syamwil CH. bin Djainun;

2.2.Sukma CH. bin Djainun;

2.3.Murni CH. binti Djainun;

59  

2.4.Herawati CH. binti Djainun;

2.5.Haflil CH. bin Djainun;

2.6.Yetty CH. binti Djainun;

2.7.Rinaldi bin Djainun

Adalah ahli waris dari alm. Entis Nawati binti Djainun;

3. Menyatakan, tergugat V ahl waris mafqud;

4. Menyatakan, harta peninggalan berupa Tabungan Pensiun (TASPEN) a.n.

Entis Nawati NIP. 130541039, yang dikeluarkan oleh PT. Dana Tabungan dan

Asuransi Pegawai Negeri (PT. TASPEN-Persero) adalah harta peninggalan

alm. Entis Nawati binti Djainun;

5. Menyatakan, bahwa para ahli waris tersebut berhak mendapatkan bagian atas

peninggalan alm. Entis Nawati binti Djainun;

6. Menetapkan, pembagian atas harta peninggalan alm. Entis Nawati binti

Djainun tersebut berdasarkan hukum Islam;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Penggugat juga mengajukan prodeo.

Dalam gugatan subsider Penggugat mohon agar diberikan putusan seadil-

adilnya.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim setelah

bermusyawarah berpendapat, bahwa gugatan Penggugat dalam tuntutan primer

dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan supaya berperkara secara prodeo,

60  

Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan sela

tanggal 13 Juni 2006, sebaga berikut:

1. Menolak pemohonan para Penggugat untuk beperkara secara prodeo;

2. Memerintahkan para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Disamping itu, para Penggugat dan Tergugat juga telah menandatangani

kesepakatan tanggal 21 Juni 2006, pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh ahli waris sepakat menyelesaikan sengketa ini dengan secara

damai;

2. Bahwa para ahli waris memerlukan penetapan ini guna pengurusan Taspen an.

Alm. Entis Nawati binti Djainun;

3. Bahwa para ahli waris sepakat agar seluruh ahli waris ditetapkan oleh

Pengadilan sebagai ahli waris;

4. Bahwa para ahli waris sepakat pembagian dari hasil pengurusan Taspen

dimaksud akan dibagi secara kekeluargaan di antara para ahli waris;

5. Bahwa di samping ahli waris sebagaimana tersebut di atas, tidak ada lagi ahli

waris lain;

6. Bahwa para ahli waris mohon agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam

putusan Pengadilan;

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, gugatan Penggugat

dapat dikabulkan.

Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan adanya tuntutan subsider

yang pada intinya mohon untuk diputus seadil-adilnya. Dan keputusan ini oleh

61  

majelis hakim dianggap paling adil, sehingga mengabulkan tuntutan subsider

tersebut.2

Karena para Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan, maka

dengan demikian tidak ada pihak yang kalah dan menang, oleh karena itu segala

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara bersama diantara para ahli

waris.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Ditetapkannya Waris Beda Agama

Di dalam memutuskan perkara, hakim perlu memperhatikan pertimbangan

hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan

cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Dapat dikatakan pertimbangan

hukum merupakan jiwa dan intisari putusan.

Pada perkara gugat waris ini hakim mengabulkan gugatan Penggugat

seluruhnya, namun hakim juga memutuskan satu perkara yang menurut penulis

bahwa ini adalah suatu keputusan yang tidak beralasan, karena dalam salinan

putusan yang penulis dapat, di dalamnya tidak terdapat dasar hukum atau alasan

yang jelas mengapa hakim memutuskan demikian.

Hakim sebagai pelaku fungsional kekuasaan kehakiman harus berupaya

secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Hakim

dianggap sebagai orang yang mengetahui semua hukum, oleh karena itu hakim

haruslah orang yang berpengetahuan dan berwawasan luas.

                                                            2 Berdasarkan wawancara salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut

62  

Karena sifatnya peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap dalam

mengatur seluruh kegiatan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas, maka

hukumnya harus diketemukan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi

peraturan perundang-undangannya. Dengan kata lain ketidak-lengkapan dan

ketidak-jelasan hukum ini dapat diatasi dengan jalan penemuan hukum. Dalam

hal ini hakim harus secara aktif menggali hukum untuk dijadikan dasar dalam

memutus suatu perkara.

Prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan,

yakni upaya mencari dan menemukan hukum obyektif yang hendak diterapkan

harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan perundang-undangan.

Pada alasan memutus, yang diutarakan adalah bagian duduk perkara, yaitu

keterangan pihak-pihak berikut dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus

ditimbang secara seksama, diterima atau ditolak. Pihak mana yang akan dibebani

untuk memikul biaya perkara, juga menjadi pertimbangan hakim. Dan sebagai

dasar memutus, hakim menggunakan perundang-undangan negara dan hukum

syara’.

Dalam perkara ini, hakim memutuskan bahwa Rinaldi CH. bin Djainun

yang beragama Kristen adalah ahli waris alm. Entis Nawati binti Djainun. Padahal

dalam KHI pasal 171 huruf (c) yang menyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang

yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Kemudian pada pasal 172 yang juga

63  

berkaitan dengan pasal sebelumnya, berbunyi “Ahli waris dipandang beragama

Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau

kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa,

beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Dalam fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang waris

beda agama menetapkan bahwa:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar

orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim);

2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat

dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.3

Berbeda agama adalah salah satu penghalang kewarisan, sesuai dengan

hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

ا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي حدثنعن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي بن حسين

ال يرث (أن النبي صلى اهللا عليه و سلم قال :عنهما اهللا 4) الكافر وال الكافر المسلم المسلم

Artinya: “Abu Ashim dari ibn Juraij dari ibn Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid ra memberitahu kami: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda (Tidak mewarisi antara muslim dengan kafir dan tidak pula kafir dengan muslim). (H.R. Bukhari Muslim)

                                                            3 Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, Keputusan Fatwa MUI

Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama 4 Bukhari hadis no 6383 juz 6 h. 2484, muslim hadis no 4225 juz 5 h. 59

64  

Sebagian ulama mengemukakan bahwa murtad (keluar dari Islam),

termasuk dalam kategori berbeda agama. Oleh karena itu, murtad merupakan

penghalang untuk mewaris. Bahkan, menurut ijma’ ulama, orang murtad tidak

boleh mewarisi orang Islam. Dan sebagaimana yang sudau penulis terangkan

dalam bab 3.

C. Analisa Penulis

Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan

perdata, jadi ia harus mengindahkan peraturan-peraturan negara dan syari'at Islam

sekaligus. Oleh karena itu dalam menyelesaikan perkara melalui proses perdata,

hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan Undang-Undang

kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Untuk itu, hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan

kasus yang disengketakan. Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal)

di samping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu

menghasilkan putusan yang baik dan benar.

Dalam posita perkara gugat waris ini, tidak terdapat adanya dalil-dalil

yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya meminta agar Oke dan Yuche di

cantumkan sebagai ahli waris. Posita yang ada hanya mengarah kepada gugatan

agar Syamwil CH. bin Djainun, Sukma CH. bin Djainun, Murni CH. binti

Djainun, Herawati CH. binti Djainun, Haflil CH. bin Djainun, Yetty CH. binti

Djainun, Rinaldi bin Djainun diputuskan sebagai ahli waris alm. Entis Nawati.

65  

Hal ini sesuai dengan asas konsistensi antara posita dan petitum, bahwa antara

posita dan petitum harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten.

Artinya petitum yang ada tidak boleh berubah arahnya dari makna dan jiwa posita

agar gugatan tidak menjadi kacau sehingga petitum yang bersangkutan dapat

diterima. Adapun amar atau dictum pada hakikatnya merupakan jawaban terhadap

petitum daripada gugatan.

Apabila gugatan mengandung petitum subsider dengan bentuk ex aequo et

bono, hanya dapat diperiksa dan dikabulkan jika masih dalam ruang lingkup yang

serasi dengan petitum primer dan tidak menyimpang dari posita yang tersebut

dalam surat gugatan. Jadi tidak boleh menyimpang dari ruang lingkup tuntutan

pokok semula. Sebab bagaimanapun juga hakim dilarang memutus melebihi apa

yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam tuntutan pokok dan

posita serta Tergugat tidak dirugikan haknya untuk melakukan pembelaan

kepentingannya.

Dalam mengadili suatu perkara hakim dilarang menjatuhkan putusan atas

perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut

(Pasal 178 ayat 3 HIR). Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun

petitum gugat dianggap telah melampaui batas wewenang, yakni bertindak

melampaui wewenangnya.

Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan ultra petita hakim dilakukan

dengan iktikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip rule

of law, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas

66  

wewenangnya. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan hakim yang

dijatuhkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan.

Menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, pembuktiannya bersifat

mencari kebenaran formil. Jadi kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang

bersifat formil. Mencari kebenaran formil berarti hakim tidak boleh melampaui

batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Sehingga karenanya,

hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau

meluluskan lebih dari yang dituntut.

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis mengenai perkara gugat

waris ini, yang menurut penulis hakim memutuskan perkara secara ultra petita,

yakni hakim mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan kecuali gugatan

untuk beperkara secara prodeo yang ditolak oleh hakim pada putusan sela pada

tanggal 13 Juni 2006, kemudian hakim juga memutuskan dalam perkara subsider

bahwa Oke dan Yuche adalah ahli waris pengganti dari Jamaludin bin Djainun,

putusan tersebut bukan termasuk kategori ultra petita atau termasuk kategori ultra

petita namun dapat dibenarkan karena masih serasi dengan inti gugatan. Hal ini

sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan MA No. 140 K/Sip/1971 yang

berbunyi:

“Keputusan judex facti yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili

menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam

kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair.”

67  

Sama seperti putusan membayar nafkah iddah pada istri yang dibebankan kepada

suami yang telah menalaknya, walaupun hal tersebut jarang sekali dimasukkan ke

dalam petitum tetapi hakim mencantumkan putusan tesebut pada putusan akhir,

karena itu dianggap adil oleh hakim.

Namun, pada putusan Majelis Hakim yang memutuskan bahwa Rinaldi

CH. bin Djainun adalah juga ahli waris alm. Entis Nawati binti Djainun sudah

melanggar undang-undang dalam KHI pasal 171 (c), bahwa ahli waris pada saat

pewaris meninggal harus beragama Islam. Dalam fiqih sunnah bab waris

dikatakan bahwa beda agama adalah salah satu penghalang kewarisan.

Berdasarkan hadits yang telah disebut dalam skripsi penulis halaman 60

pada Bab IV, semua imam madzhab (yang empat) berpendapat sama. Namun,

sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta orang kafir,

tetapi sebaliknya tidak boleh. Pendapat semacam ini dikemukakan dengan

argumentasi bahwa kedudukan orang Islam itu lebih tinggi daripada siapapun,

tidak ada satu pun yang dapat mengunggulinya. Dari semua pendapat tersebut,

pendapat pertamalah yang benar yang merupakan pendapat jumhur, yang secara

jelas telah mengamalkan nash nabawi dalam hadits di atas. Lagi pula masalah

waris mewarisi adalah saling menolong dan membantu sesamanya. Hal ini tidak

terdapat di antara orang muslim dengan orang kafir karena dilarang syara’.

Mengenai semua agama dan kepercayaan diluar Islam, ulama Hanafiyyah,

Syafi’iyyah, Imam Abu Dawud mengatakan bahwa semuanya merupakan satu

68  

agama, sebab pada hakikatnya mereka mempunyai prinsip yang sama, yaitu

menyerikatkan atau menyekutukan Allah SWT.

Sebagian ulama mengemukakan bahwa murtad (keluar dari Islam),

termasuk kategori bebeda agama. Oleh karena itu, murtad merupakan penghalang

untuk mewaris. Bahkan, menurut ijma’ ulama, orang murtad tidak boleh mewarisi

orang Islam. Adapun mengenai kerabatnya yang muslim, apakah ia boleh

mewarisi dari kerabatnya yang murtad atau tidak? Dalam hal ini ada perbedaan

pendapat di kalangan ulama.

Menurut jumhur fuqaha, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah, ia tidak

mewarisi dari kerabatnya yang murtad. Menurut golongan ini, mereka tidak boleh

waris mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir. Orang murtad berarti

keluar dari Islam, yang berarti ia menjadi kafir, maka hartanya menjadi rampasan

bagi orang Islam.

Begitu pula dalam fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005

tentang waris beda agama, yang pada intinya antara muslim dan nonmuslim tidak

saling mewarisi, namun pemberian harta warisan masih dapat dilakukan dalam

bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Dari sekian dasar hukum yang menyatakan bahwa antara muslim dan

nonmuslim tidak saling mewarisi, namun Majelis Hakim memutuskan bahwa

Rinaldi CH adalah ahli waris pewaris. Alasannya karena para penggugat dan

69  

70  

tergugat telah sepakat untuk hal tersebut.5 Jadi, hakim memutuskan hanya

berdasarkan kesepakatan para pihak, bukan merujuk pada dasar hukum syara’

yang ada, padahal Pengadilan Agama adalah pengadilan yang mengedepankan

hukum syara’.

Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan keputusan hakim. Karena

penulis menganggap bahwa “kesepakatan” bukanlah dasar yang dapat dijadikan

acuan, apalagi dasar hukum yang mengaturnya sudah tak dapat diragukan lagi.

 5 Berdasarkan wawancara Majelis Hakim, pada tanggal 27 Agustus 2010.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya,

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutus perkara

Nomor : 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk tentang perkara gugat waris yang diputus secara

ultra petita adalah Pasal 178 HIR ayat (3) dan Putusan MA No. 140 K/Sip/1971

yaitu selama perkara masih dalam jika masih dalam ruang lingkup yang serasi

dengan tuntutan primer dan tidak menyimpang dari dalil gugatan yang ada dalam

surat gugatan. Dengan kata lain, hakim diperbolehkan mengabulkan putusan yang

dianggap tepat dan adil dalam batas-batas yang masih serasi dengan petitum

primer dan tidak menyimpang dari posita yang ada. Putusan tersebut bukan

termasuk kategori ultra petita atau dalam hukum acara perdata termasuk kategori

ultra petita namun dapat dibenarkan karena masih serasi dengan inti gugatan.

2. Pada putusan Majelis Hakim, yang memutuskan bahwa Rinaldi CH. bin Djainun

adalah juga ahli waris alm. Entis Nawati binti Djainun sudah mengabaikan

undang-undang dalam KHI pasal 171 (c), bahwa ahli waris pada saat pewaris

meninggal harus beragama Islam. Dalam fiqih sunnah bab waris dikatakan bahwa

beda agama adalah salah satu penghalang kewarisan. MUI juga mengeluarkan

fatwa bahwa muslim dan nonmuslim tidak saling mewarisi. Namun di sini hakim

memutuskan hanya berdasarkan “kesepakatan” para pihak.

66  

3. Dalam KHI pasal 171 huruf (c) yang menyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang

yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Kemudian pada pasal 172 yang juga

berkaitan dengan pasal sebelumnya, berbunyi “Ahli waris dipandang beragama

Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau

kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa,

beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Sudah jelas sekali bahwa antara muslim dan kafir tidak saling mewarisi.

Sedangkan murtad sudah dianggap kafir, karena mereka sudah termasuk ke dalam

golongan yang mensyarikatkan Allah.

B. Saran-Saran

1. Kepada Pengadilan Agama khususnya di PA Depok, dalam menerima, memeriksa

dan memutus perkara permohonan gugat waris yang diajukan oleh Penggugat,

diharapkan lebih cermat dan tetap mempertimbangkan peraturan perundangan

yang berlaku baik secara materiil maupun formil.

2. mberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya

diterapkan secara proporsional yaitu: keadilan, kepastian hukumnya dan

kemanfaatannya.

Dalam me

3. Bahwasanya hakim perlu lebih aktif dalam menggali dan menemukan hukum

objektif atau materiil karena bisa jadi perkara yang diajukan dalil hukumnya tidak

ada atau kurang jelas. Kebebasan bagi hakim janganlah ditafsirkan tanpa batas

67  

68  

agar tidak terjadi pelanggaran batas kewenangan atau penyalahgunaan

kewenangan.

74  

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahnya, Departemen RI

Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah Kedudukan dan Kewenangan, Yogyakarta, UII Press, 2007

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta, Kencana, 2005

Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000

A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hatini, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003

Bisri, Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999

______, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1998

Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, Pustaka Setia, Bandung, 2006

John Z. Loude, Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Praktek, Jakarta, PT Bina Aksara, 1981

Harun M. Husein, Kasasi sebagai Upaya Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 1992

H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

Leden Marpaung, Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya, Jakarta, Sinar Grafika, 1995

M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005

R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, Bogor, Politeia, 1995

75  

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 4, Pena Pundi Aksara cet. 3, 2006

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1999

Sulaikan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001

Wahyudi, Peradilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Salinan putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2002

Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, Keputusan Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama

Pwkpersis, kedudukan waris beda agama, Pasingpanjang, Kawali – Ciamis http://pwkpersis.wordpress.com/2008/05/16/kedudukan-waris-beda-agama/

Miftakhul Huda, S.H. Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang, http://www.miftakhulhuda.com/2009/06/ultra-petita-dalam-pengujian-undang.html