Top Banner
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung 57 BAB IV PROSEDUR AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) A. KERANGKA HUKUM Prosedur akuntansi pada SKPKD sebagai PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri 13/2006 (pasal 266 sampai dengan 288) jo Permendagri 59/2007 mengatur tentang hal terkait. B. DESKRIPSI KEGIATAN Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD Pemerintah Kabupaten Bandung adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK). Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, ada dua fungsi yang dijalankan oleh SKPKD, yaitu: a. SKPKD sebagai Satuan Kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di Satker tersebut oleh sekretariat. Akuntansi di SKPKD sebagai SKPD perlakuannya seperti dijelaskan pada bab sebelumnya. b. SKPKD sebagai PPKD, yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi Pemda secara keseluruhan, dilaksanakan oleh unit yang memiliki fungsi Akuntansi . Jenis transaksinya meliputi: Pendapatan Dana Perimbangan, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang. Dengan demikian, prosedur ini akan meliputi:
35

Skpd jabar

Dec 21, 2014

Download

Documents

arvant

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 57

BAB IV

PROSEDUR AKUNTANSI

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

A. KERANGKA HUKUM

Prosedur akuntansi pada SKPKD sebagai PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri 13/2006 (pasal 266 sampai dengan 288) jo Permendagri 59/2007 mengatur tentang hal terkait.

B. DESKRIPSI KEGIATAN Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh

fungsi akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD Pemerintah Kabupaten Bandung adalah

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK). Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, ada dua fungsi yang dijalankan oleh SKPKD, yaitu:

a. SKPKD sebagai Satuan Kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas

akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di Satker tersebut oleh sekretariat. Akuntansi di SKPKD sebagai SKPD perlakuannya seperti dijelaskan pada bab sebelumnya.

b. SKPKD sebagai PPKD, yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas

pelaporan yang mewakili transaksi Pemda secara keseluruhan, dilaksanakan oleh unit yang memiliki fungsi Akuntansi. Jenis transaksinya meliputi: Pendapatan Dana Perimbangan, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang. Dengan demikian, prosedur ini akan meliputi:

Page 2: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 58

1. Akuntansi Pendapatan (Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya) 2. Akuntansi Belanja (belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,

belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga) 3. Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran Pembiyaan) 4. Akuntansi Rekening PPKD di SKPD dan Rekening SKPD di PPKD 5. Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang) 6. Akuntansi Utang 7. Akuntansi Ekuitas Dana

C. PIHAK TERKAIT

1. Fungsi Akuntansi SKPKD Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut : 1) Mencatat transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,

Aset, Utang dan Selain Kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait.

2) Memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besarnya masing-masing.

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Bendahara di SKPKD (BUD) Dalam kegiatan ini, Bendahara di SKPKD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPKD.

D. AKUNTANSI PENDAPATAN Pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan PPKD

adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti misalnya Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

D.1. Dokumen Sumber yang digunakan Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan pendapatan Dana

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Page 3: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 59

Transaksi Dokumen sumber

Penerimaan dana perimbangan Surat tanda bukti transfer pembayaran

dari KPPN (Nota Kredit Bank)

Laporan Posisi Kas Harian Bank Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Surat tanda bukti penerimaan

Laporan Posisi Kas Harian Bank

Bukti penerimaan lainnya (Berita acara penerimaan)

D.2. Jurnal Standar

Fungsi Akuntansi di PPKD (yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi di DPPK) menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi sumber penerimaan kas berasal.

Jurnal penerimaan pendapatan

Dr Kas di Kas Daerah Xxx

Cr. Pendapatan Dana Perimbangan xxx

Cr. Lain-Lain Pendapatan yang Sah xxx

Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Masuk (JKM)-PPKD. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran IV.1.

Contoh:

1) Pada tanggal 30 April 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima dana bagi hasil pajak sebesar Rp500jt.

Jurnalnya :

SKPD PPKD

Tidak ada jurnal

30 April 2009

Dr. Kas di Kasda Rp500jt

Cr. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp500jt

Page 4: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 60

Dalam kondisi nyata, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga.

Jurnal Pengembalian Pendapatan

Dr Pendapatan ........ Xxx Cr Kas di Kas Daerah xxx

2) Pada tanggal 20 Juni 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima transfer dari Departemen Kesehatan pemerintah pusat untuk asuransi jaminan kesehatan sebesar Rp600jt. Pada tanggal 15 Desember 2009 dilakukan pengembalian sebesar Rp100jt karena tidak terserap.

Jurnalnya :

a. Pada saat kas diterima di kas daerah

SKPD PPKD

Tidak ada jurnal 20 Juni 2009 Dr. Kas di Kasda Rp600jt Cr. Pendapatan Lain-lainyg sah Rp600jt

b. Pada saat kas dikembalikan

SKPD PPKD

Tidak ada jurnal

15 Desember 2009 Dr. Pendapatan lain-lain yg

sah Rp100jt

Cr. Kas di Kas Daerah Rp100jt

Jurnal diatas dicatat jika pengembalian kelebihan pendapatan terjadi pada tahun anggaran, apabila pengembalian untuk kelebihan pendapatan tahun anggaran sebelumnya maka yang didebet adalah SiLPA.

D.3 Posting ke Buku Besar

Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5.

Page 5: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 61

Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun pendapatannya berupa jenis pendapatan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pendapatan.

E. AKUNTANSI BELANJA Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur akuntansi Belanja PPKD

yaitu langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

E.1 Dokumen Sumber yang digunakan No. Transaksi

belanja Dokumen sumber Lampiran dokumen

sumber 1 Belanja Bunga - SP2D LS - nota debet bank - bukti pengeluaran lainnya

- SPM - SPD

2 Belanja Subsidi - SP2D LS - nota debet bank - bukti pengeluaran lainnya

- SPM - SPD - berita acara - keputusan Kepala

Daerah 3 Belanja Hibah - SP2D LS

- nota debet bank - bukti pengeluaran lainnya

- SPM - SPD - keputusan Kepala

Daerah

4 Belanja Bantuan Sosial

- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya

- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan Kepala

Daerah

5

Belanja Bagi Hasil

- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya

- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan Kepala

Daerah 6 Belanja Bantuan

Keuangan - SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya

- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan Kepala

Daerah 7 Belanja Tidak

Terduga - SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya

- SPM - SPD - Keputusan Kepala

Daerah

Page 6: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 62

E.2 Jurnal Standar

Transaksi belanja selaku PPKD dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan kepada bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU kepada SKPD - pembayarannya dengan SP2D LS kepada fihak ketiga

Berikut dijelaskan transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD yang dilakukan

langsung ke fihak ketiga. Penjelasan pembayaran dengan SP2D kepada

SKPD dijelaskan di bagian G (Akuntansi RK-Pusat di SKPD dan RK-SKPD di

PPKD).

Jurnal pencatatan transaksi belanja

Dr Bunga xxx Dr Belanja Subsidi xxx Dr Belanja Hibah xxx Dr Belanja Bantuan Sosial xxx Dr Belanja Bagi Hasil xxx Dr Belanja Bantuan Keuangan xxx Dr Belanja Tidak Terduga xxx Cr Kas di Kas Daerah xxx

Contoh: Pada tanggal 8 Mei 2009 PPKD Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pembayaran untuk bantuan keuangan sebesar Rp90.000.000 dengan menggunakan SP2D-LS.

Jurnal untuk mencatat pengakuan belanja bantuan keuangan:

SKPD PPKD

Tidak ada jurnal

8 Mei 2009

Dr. Belanja Bantuan Keuangan Rp90jt

Cr. Kas di Kas Daerah Rp90jt

Page 7: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 63

Perhitungan Fihak Ketiga

Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.

Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh Satker yang pemotongannya dilakukan oleh PPKD

Jurnal Pencatatan Potongan Fihak Ketiga

Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Utang PFK xxx

Contoh :

Pembayaran gaji Pegawai Dinas Perhubungan bulan Maret 2009 dengan SP2D LS sebesar Rp 80Jt, pada tanggal 30 Maret 2009. Dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh Rp1jt, IWP Rp400rb, dan Taperum Rp600rb.

Jurnalnya :

a. Untuk mencatat pengakuan belanja pegawai

SKPD

30 Maret 2009 Dr Belanja Pegawai Rp 80jt

Cr RK PUSAT Rp80jt

b. Untuk mencatat pengeluaran Kas di PPKD

PPKD 30 Maret 2009

Dr. RK/SKPD Rp80jt Cr. Kas di Kas Daerah Rp80jt

c. Untuk mencatat pengakuan Utang Titipan Pihak Ke Tiga

PPKD 30 Maret 2009

Dr. Kas di Kasda Rp2jt Cr. Utang PFK-Pot PPh Rp1jt Cr. Utang PFK-Iuran Wjb PN Rp400jt Cr. Utang PFK-Taperum Rp600jt

Page 8: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 64

Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak), namun Fungsi Akuntansi PPKD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. Fungsi Akuntansi PPKD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Utang, dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal pencatatan potongan pajak saat terbit SP2D LS Barang/Jasa

Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Utang PFK Xxx

Pada saat pelunasan atau penyetoran dana pihak ketiga (PFK) maka dilakukan jurnal sebagai berikut: Jurnal pencatatan penyetoran pajak ke kas negara/fihak ketiga

Dr Utang PFK Xxx Cr Kas di Kas Daerah Xxx

Contoh :

Apabila potongan PPh, IWP PN, dan Taperum sebesar Rp2 jt di setor ke Kas Negara pada tanggal 10 April 2009

SKPD PPKD

Tidak ada jurnal

10 April 2009

Dr. Utang PFK-Potongan PPh Rp1jt

Dr Utang PFK-IWP PN Rp400rb

Dr Utang PFK-Taperum Rp600rb

Cr. Kas di Kas Daerah Rp2jt Koreksi Pencatatan Belanja

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal sebagai berikut

Page 9: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 65

Jurnal pengembalian kelebihan belanja

Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Belanja ...... xxx

Contoh Pada tanggal 11 Mei 2009 diterima kembali belanja perjalanan dinas luar daerah bulan April 2010 sejumlah Rp5jt.

Jurnal pada SKPD:

a. Mencatat pengembalian belanja pada periode yang sama

Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5jt

Cr. Belanja perjalanan Dinas Rp5jt

b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode yang sama

Dr. RK PPKD Rp5 jt

Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5 jt

Jurnal pada PPKD

Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD akibat pengembalian belanja pada periode yang sama.

Dr. Kas di Kas Daerah Rp5 jt

Cr. RK SKPD Rp5 jt

Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya, maka PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal pengembalian kelebihan belanja, diterima pada periode berikutnya

Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Pendapatan Lain-lain Xxx

Page 10: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 66

Jurnal pada SKPD

a. Mencatat pengembalian belanja pada periode berikutnya,

Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5jt

Cr. Pendapatan Lain-lain PAD yg Sah

Rp5jt

b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode/tahun berikutnya

Dr. RK PPKD Rp5 jt

Cr. Pendapatan Lain-lain PAD yg Sah Rp5 jt

Jurnal pada PPKD

Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD akibat pengembalian belanja pada periode berikutnya.

Dr. Kas di Kas Daerah Rp5 jt

Cr. RK SKPD Rp5 jt

Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya

Contoh :

Kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada tahun yang sama di SKPD, kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada bulan Maret 2009 diketahui dan diakui pada tanggal 10 April tahun yang sama.

SKPD PPKD

Dr. RK PPKD Rp5jt Dr. Kas di Kas Daerah Rp5jt

Cr. Tunjangan Gaji Rp5jt Cr. RK/SKPD Rp5jt

Jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pengeluaran kas maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Keluar (JKM) - PPKD. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran IV.2. Sedangkan untuk mencatat transaksi yang tidak melibatkan Kas di Kas Daerah maka digunakan Jurnal Umum. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran IV.3.

Page 11: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 67

E.3 Posting ke Buku Besar

Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5.

Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun belanjanya berupa Jenis Belanja, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Belanja.

F. AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang

mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari: penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan piutang daerah. Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari:

pembentukan dana cadangan penyertaan modal pemerintah daerah pembayaran pokok pinjaman (utang) pemberian pinjaman daerah.

Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya

Page 12: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 68

transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Selain itu dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca Pemda. Oleh karena itu transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD sebagai Pemda (kantor pusat), yang kemudian akan digabungkan dengan LRA SKPD lainnya, menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

F.1 Dokumen sumber

Penerimaan Pembiayaan No.

Jenis transaksi

Dokumen sumber Lampiran

dokumen sumber 1 Penggunaan SiLPA tahun

anggaran sebelumnya Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- Nota kredit bank

2 Pencairan dana Cadangan

- Nota kredit bank - Perda dana cadangan

Kopi Surat perintah pemindahbukuan

3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Bukti Penerimaan pembayaran

- Berita acara

4

Penerimaan pinjaman daerah

- Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer

- Bukti penjualan obligasi

- Nota kredit bank

5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

- Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer

- Nota kredit bank

6

Penerimaan piutang daerah

- Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer

- Nota kredit bank

Pengeluaran Pembiayaan No.

Jenis transaksi

Dokumen sumber Lampiran dokumen

sumber

1 Pengisian dana cadangan

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- Perda tentang dana Cadangan

- SPD - SPM

2

Penyertaan modal pemerintah daerah

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- SPD - SPM

3

Pembayaran pokok pinjaman

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- SPD - SPM

4

Pemberian pinjaman daerah

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- SPD - SPM - Perjanjian pinjaman

Page 13: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 69

F.2 Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, yaitu penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Pembiayaan Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh

fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis.

Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan jurnal , di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.

Berdasarkan dokumen Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal penerimaan kas dari penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

a. Jurnal Penerimaan Pencairan Dana Cadangan

Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Penerimaan Pembiayaan – Dana

Cadangan xxx

Contoh : Pada tanggal 20 Juni 2009 diterima dana pinjaman dari lembaga perbankan sebesar Rp2 miliar, hutang ini jatuh tempo dalam 5 tahun ke depan. Jurnalnya : 1) Untuk mencatat penerimaan pembiayaan utang jangka panjang

PPKD

Dr. Kas di Kas Daerah Rp2 M

Cr. Penerimaan Pembiayaan- Utang DN-Lembaga Keuangan Bank

Rp2 M

Page 14: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 70

2) Untuk mencatat utang jangka panjang

PPKD Dr. Dana yang harus disediakan untuk

utang jangka panjang Rp2 M

Cr. Utang DN-Lembaga Keuangan Bank Rp2m

a. Jurnal Pencairan Dana Cadangan

Dr Ekuitas Dana Cadangan – Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Xxx

Cr Dana Cadangan xxx

b. Jurnal Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan

kekayaan Daerah yg dipisahkan xxx

c. Jurnal Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang

xxx

Cr Penyertaan Modal Pemerintah –Daerah/Investasi

xxx

d. Jurnal Penerimaan Pinjaman Daerah (contoh dari dalam negeri – perbankan)

Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan

Pinjaman Daerah xxx

e. Jurnal Penerimaan Pinjaman

Dr Dana yang harus disedakan untuk pembayaran utang jangka panjang

xxx

Cr Utang Dalam Negeri Xxx

Page 15: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 71

f. Jurnal Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan

kembali pemberian pinjaman Xxx

g. Jurnal Penerimaan kembali pemberiaan Pinjaman Dr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang xxx Cr Bagian Lancar Pinjaman Xxx

h. Jurnal Penerimaan Piutang Daerah

Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan

Piutang Daerah Xxx

i. Jurnal Penerimaan Piutang Daerah

Dr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang xxx

Cr Piutang Daerah Xxx

F.3 Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening

Kas Daerah.

Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Pembiayaan Penjurnalan transaksi pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh fungsi

akuntansi PPKD, secara harian secara kronologis.

Jurnal untuk transaksi pengeluaran pembiayaan merupakan jurnal, dimana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.

Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

a. Jurnal Pembentukan Dana Cadangan

Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan

xxx

Cr Kas di Kas Daerah Xxx

Page 16: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 72

Contoh :

Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2015 akan membangun jalan tol, direncanakan diperlukan dana sebesar Rp50 miliar untuk pembebasan tanahnya, untuk hal tersebut maka Pemda Kab. Bandung membentuk dana cadangan yang diisi tiap tahun Rp10 miliar untuk waktu lima tahun, mulai tahun 2010,

1) Untuk mencatat pengeluaran pembiayaan

PPKD

Dr. Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan

Rp50m

Cr. Kas di Kas Daerah Rp50m

2) Untuk mencatat penyertaan modal

PPKD

Dr. Penyertaan Modal Pemda Rp50m Cr. EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka

Panjang Rp50m

b. Jurnal Korolari Pembentukan Dana Cadangan

Dr Dana Cadangan xxx Cr Ekuitas Dana Cadangan –

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Xxx

PPKD

Dr Dana Cadangan Rp50miliar Cr Ekuitas Dana Cadangan-Diinvestasikan

dalam Dana Cadangan Rp50miliar

c. Jurnal Penyertaan Modal Pemerintah

Dr Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan

Modal Pemerintah xxx

Cr Kas di Kas Daerah Xxx

Page 17: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 73

Jurnal Penyertaan Modal Pemerintah

Dr Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx Cr Ekuitas Dana Investasi –

Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang

Xxx

Contoh :

Pada tanggal 10 Juni 2009 dilakukan transfer dana sebesar Rp 1 Milyar sebagai tambahan penyertaan modal di PDAM 1) Untuk mencatat pengeluaran pembiayaan penyertaan Modal

PPKD Dr. Pengeluaran pembiayaan Penyertaan

Modal Rp1M

Cr. Kas di Kas Daerah Rp1M

2) Untuk mencatat penyertaan modal

PPKD Dr. Penyertaan Modal Pemda Rp1M

Cr. EDI-Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang

Rp1M

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Penerimaan Pembiayaan – Utang

DN-Lembaga Keuangan Bank xxx

Contoh :

Pada tanggal 20 Juni 2009 diterima dana pinjaman dari lembaga

perbankan sebesar Rp2 Milyar, hutang ini jatuh tempo dalam 5 tahun

ke depan

Jurnalnya :

Page 18: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 74

1) Untuk mencatat penerimaan pembiayaan utang jangka panjang:

PPKD

Dr. Kas di Kas Daerah Rp2M

Cr. Penerimaan Pembiayaan-Utang DN Rp2M

2) Untuk mencatat utang jangka panjang :

PPKD

Dr. Dana yg harus disediakan untuk utang jangka panjang

Rp2M

Cr. Utang dalam negeri-Lembaga Keuangan Bank

Rp2M

e. Jurnal Pembayaran Pokok Pinjaman (contoh pembayaran utang dalam negeri – perbankan)

Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran

Pokok Pinjaman xxx

Cr Kas di Kas Daerah xxx

Jurnal Korolari Pembayaran Pokok Pinjaman Dr Bagian Lancar utang jangka panjang

Dalam Negeri xxx

Cr Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

xxx

f. Jurnal Pemberian Pinjaman Daerah

Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pemberian

Pinjaman Daerah xxx

Cr Kas di Kas Daerah xxx

Jurnal Korolari Pemberian Pinjaman Daerah

Dr Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx Cr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan

Piutang xxx

Page 19: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 75

Contoh :

Selama satu tahun anggaran, penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan pinjaman sejumlah Rp400 juta, dan pengeluaran pembiayaan hanya untuk penyertaan modal sejumlah Rp600juta. 1) Untuk mencatat penerimaan pembiyaan

PPKD Dr. Kas di Kas Daerah Rp400jt

Cr. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Rp400jt

2) Untuk mencatat pengeluran pembiyaan penyertaan modal : PPKD

Dr. Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal

Rp600jt

Cr. Kas di Kas Daerah Rp600jt

3) Untuk mencatat penutupan pembiayaan 31 Desember 2009

PPKD Dr. Penerimaan Pembiayaan Rp400jt

Dr. SiLPA Rp200jt

Cr. Pengeluaran Pembiayaan Rp600jt

Contoh :

Jika surplus/defisit pada contoh di atas bersaldo kredit Rp500juta

sedangkan pembiayaan netto bersaldo debet Rp200juta

PPKD

Dr. Surplus/Defisit Rp500jt

Cr. Pembiayaan Netto Rp200jt

Cr. SiLPA Rp300jt F.4 Jurnal dan Posting ke Buku Besar

Jurnal-jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pembiayaan dicatat dalam Jurnal Kas Masuk (JKM-PPKD) untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan dan Jurnal Kas Keluar (JKK-PPKD) untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan. Sedangkan jurnal dicatat dalam Jurnal Umum.

Page 20: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 76

Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekeningnya. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5.

Buku Besar digunakan untuk posting jurnal Jenis Pembiayaan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pembiayaan.

G. Akuntansi Rekening (RK-SKPD) di PPKD Akuntansi RK-SKPD merupakan akuntansi Aset Lancar di tingkat PPKD.

Akun “RK-SKPD” akan bertambah bila PPKD mentransfer aset (seperti menerbitkan SP2D-UP, SP2D-GU dan SP2D-LS, atau menerima aset tetap dari Pemda), dan akan berkurang bila PPKD menerima pendapatan dari SKPD atau penyetoran uang (pengembalian sisa Uang Persediaan)

Saldo normal akun “RK-SKPD” adalah Debet (Dr.). Akun-akun RK-PPKD dan RK-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat laporan gabungan Pemda. Pengeliminasian dilakukan oleh PPKD/BUD.

Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat mutasi akun Rekening SKPD ini adalah dokumen yang terkait dengan transaksi antarkantor, antara SKPD PPKD, yaitu dokumen transfer antara kedua kantor tersebut, sebagai berikut:

No. Jenis Transaksi Dokumen Sumber 1 PPKD mengeluarkan SP2D kepada

SKPD (transfer uang dari PPKD) - SP2D UP - SP2DGU - SP2D TUP

2 PPKD mengeluarkan tembusan pelunasan belanja LS kepada SKPD (transfer belanja dari SKPD)

Tembusan SP2D LS

3 PPKD melakukan penyesuaian atas, piutang pendapatan

Surat Penetapan DAU/DAK

4 PPKD menerima setoran pendapatan Surat Tanda Setoran (STS)

5 Setoran sisa kas ke PPKD (transfer uang ke PPKD dari SKPD)

Surat Tanda Setoran (STS)

Page 21: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 77

Standar Jurnal Transaksi Transfer ke Rekening SKPD

Jurnal pemberian SP2D UP/GU/TU/LS kepada SKPD

Dr RK-SKPD ..... Xxx

Cr Kas di Kas Daerah Xxx Jurnal penerimaan pendapatan/penyetoran uang dari SKPD ke rekening kas daerah

Dr Kas di Kas Daerah Xxx

Cr RK – SKPD .... Xxx

G.4 Jurnal dan Posting ke Buku Besar

Jurnal-jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transfer dari PPKD ke SKPD dicatat dalam Jurnal Kas Masuk (JKM-PPKD) untuk mencatat transfer masuk dari SKPD dan Jurnla Kas Keluar (JKK-PPKD) untuk mencatat transfer keluar ke SKPD.

Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekeningnya. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5.

Buku Besar digunakan untuk posting jurnal Jenis Pembiayaan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pembiayaan.

H. Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang.

Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni: 1. Aset Lancar (Current Asset); dan 2. Aset Tidak Lancar (Non-Current Asset)

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasi atau

Page 22: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 78

dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Standar Jurnal Akuntansi Aset

Standar Jurnal untuk akuntansi aset dilakukan melalui jurnal (jurnal ikutan) yang proses pencatatannya dilakukan bersamaan dengan jurnal yang berkaitan dengan rekening realisasi anggaran. Berikut disajikan kembali jurnal-jurnal yang dilakukan untuk pengakuan aset:

a. Jurnal – Pengakuan Investasi

Dr Investasi ... xxx Cr Ekuitas Dana Investasi –

Diinvestasikan dalam Investsi Xxx

b. Jurnal - Pelepasan Investasi

Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investsi

xxx

Cr Investasi ... Xxx

c. Jurnal – Pengakuan Aset Tetap

Dr Aset Tetap ... xxx Cr Ekuitas Dana Investasi –

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Xxx

d. Jurnal - Pelepasan Aset Tetap

Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap

xxx

Cr Aset Tetap .... Xxx

Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD.

Page 23: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 79

Contoh transaksi investasi :

Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Februari 2009 menginvestasikan sebagaian uangnya ke deposito Bank Jabar, Deposito dengan nominal Rp1milyar, jatuh temponya 1 bulan. Maka, deposito yang berjatuh tempo 1 bulan (maksimum 3 bulan) dengan nilai Rp 1 milyar diakui sebagai setara kas, sedangkan deposito yang berjatuh tempo 6 bulan (diatas 3 bulan, dibawah 12 bulan) dengan nilai Rp2 milyar diakui sebagai investasi jangka pendek.

Jurnal :

a. Untuk mencatat investasi jangka pendek dalam bentuk deposito lebih dari 3 bulan :

SKPD PPKD

Tidak ada jurnal Dr. Investasi Jangka Pendek Rp2 M

Cr. Kas di Kas Daerah Rp2M

Untuk investasi 1 milyar tidak ada jurnal, karena jangka waktunya kurang dari 3 bulan, sehingga masih bagian dari kas atau setara kas.

Contoh :

Pada tanggal 15 November 2009 membayar belanja langsung kegiatan fisik dan menahan uang jaminan dari pihak ke 3 sebagai pelaksana proyek sebagai uang jaminan pemeliharaan pekerjaan sebesar 5 % dari total kontrak sebesar Rp100jt dan uang jaminan Rp 5 jt (5% x Rp100jt).

Jurnal :

a. Untuk mencatat pengakuan belanja modal di pengeluaran kas

SKPD PPKD

Dr. Belanja modal-pembangunan instalasi

Rp100jt Dr.

RK SKPD Rp100jt

Cr. RK Pusat Rp 100jt Cr. Kas di Kasda Rp100jt

b. Untuk mencatat pengakuan utang kepada pihak ketiga atas penerimaan kas dari uang jaminan pekerjaan.

SKPD PPKD

Dr. Belanja modal-pembangunan instalasi

Rp100jt Tidak ada jurnal

Cr. RK Pusat Rp 100jt

Page 24: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 80

Contoh :

Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Januari 2009 menyimpan uangnya di Bank dalam bentuk deposito berjangka kurang dari 12 bulan nilainya Rp100.000.000. dengan bunga sebesar 12% per tahun.

1) Untuk mencatat investasi jangka pendek

SKPD PPKD

Tidak ada jurnal Dr. Investasi Jangka Pendek-deposito Rp100jt

Cr. Kas di Kasda Rp100jt

2) Untuk mencatat pendapatan bunga deposito selama 6 bulan

SKPD PPKD

Dr. Kas di Kas Daerah Rp6jt

Cr. Lain-lain Pendapatan Yg Sah Rp6jt

3) Untuk mencatat penerimaan kembali uang yang didepositokan

SKPD PPKD

Dr. Kas di Kas Daerah Rp100jt

Cr. Investasi Jangka Pendek Rp100jt

I. Akuntansi Utang PPKD

Prosedur akuntansi utang pada PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan hutang jangka panjang yang muncul dari transaksi pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal – Pengakuan Utang Jangka Panjang

Dr Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang

jangka panjang xxx

Cr Hutang Jangka Panjang Xxx

Jurnal – Pembayaran Hutang

Dr Hutang Jangka Panjang xxx Cr Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran

Hutang Jangka Panjang Xxx

Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar

Page 25: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 81

rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD. Format Jurnal Umum, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu dapat dilihat pada lampiran bab ini.

J. Akuntansi Ekuitas Dana

Akuntansi atas ekuitas dana terjadi bersamaan teru tama dengan akuntansi atas transaksi pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran), serta penyesuaian karena sebenarnya perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas dana, disebabkan oleh transaksi-transaksi tersebut serta penyesuaian di akhir periode akuntansi. Pencatatan atas akun ekuitas dana adalah sebagai jurnal dari transaksi-transaksi tersebut.

Ekuitas Dana terbagi ke dalam 3 (tiga ) kelompok, yaitu:

- Ekuitas Dana Lancar, terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SiLPA), dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi, terdir dari Diinvestasikan dalam Investasi jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya serta kontra ekuitas berupa Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan, terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

Dari keseluruhan akun yang termasuk ke dalam ekuitas dana tersebut, dua di antaranya merupakan contra account, yaitu: - dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek - dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

Dikarenakan kedua akun tersebut merupakan contra account dari

ekuitas dana, maka saldo normalnya berlawanan dengan saldo normal ekuitas dana. Saldo normal ekuitas dana adalah kredit (Cr), sedangkan kedua akun tersebut bersaldo normal debet (Dr).

Akun-akun ekuitas dana seperti di atas, hanya ada di dalam neraca

PPKD sebagai Pemda, sedangkan untuk neraca SKPD tidak ada akun-akun tersebut diatas. Karena SKPD merupakan bagian dari Pemda, dan SKPD tidak memiliki kekayaan bersih sendiri. Hubungan antara Pemda dengan SKPD adalah hubungan Pusat – Cabang, dengan seluruh aset dan utang SKPD adalah aset dan utang Pemda. Di neraca tingkat SKPD,

Page 26: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 82

menggunakan akun RK-Pusat. Akun ini merupakan reciprocal account dengan akun RK-SKPD yang dicatat di tingkat Pemda pada kelompok aset.

I.1 Dokumen Sumber yang digunakan

No. Jenis transaksi Dokumen sumber 1 Ekuitas dana lancar – Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2 Ekuitas dana lancar – Cadangan piutang pendapaatan dana transfer

- SKP/SKR yang belum dibayar - Surat perjanjian pemberian

pinjaman - Bukti transfer

3 Ekuitas dana lancar – Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

- Surat perjanjian pinjaman (utang) - SP2D

4 Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

- SP2D - Kopi surat perintah

5 Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan dalam aset lainnya

- Surat Keputusan penempatan - SP2D

6 Ekuitas dana investasi – Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

- Surat perjanjian pinjaman (utang) - SP2D

7 Ekuitas dana cadangan – Diinvestasi- kan dalam dana cadangan

- Perda tentang dana cadangan - SP2D

I.2 Standar Jurnal Transaksi Ekuitas Dana

Penjurnalan atas ekuitas dana dilaksanakan secara harian dan kronologis, serta bersamaan dengan penjurnalan transaksi pembiayaan, penjualan aset daerah, dan penyesuaian (di tingkat Pemda/PPKD/BUD)

a. Jurnal Standar – Penyesuaian Cadangan Piutang

(dari penyesuaian atas timbulnya piutang pendapatan di akhir periode akuntansi)

Dr Piutang Daerah xxx Cr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang

Daerah Xxx

Page 27: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 83

b. Jurnal – Penerimaan Pelunasan Piutang Daerah Dr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang

Daerah xxx

Cr Piutang Daerah Xxx

c. Jurnal – Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Pendek

Dr Ekuitas Dana Lancar – Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

xxx

Cr Utang Jangka Pendek xxx d. Jurnal – Pembayaran Pokok Pinjaman Jangka Pendek

Dr Utang Jangka Pendek Xxx Cr Ekuitas Dana Lancar – Dana yang

Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

xxx

e. Jurnal – Penyertaan Modal /Investasi Jangka Panjang

Dr Penyertaan Modal Pemerintah Daerah/ Investasi Jangka Penjang

Xxx

Cr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Penjang

xxx

f. Jurnal – Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan

dalam Investasi Jangka Penjang Xxx

Cr Penyertaan Modal Pemerintah daerah/ Investasi Jangka Penjang

xxx

g. Jurnal – Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan

dalam Aset Tetap xxx

Cr Aset Tetap xxx

Page 28: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 84

h. Jurnal – Perolehan Aset Lainnya

Dr Aset lainnya xxx Cr Ekuitas Dana Investasi –

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx

i. Jurnal Standar –Penjualan Aset Lainnya Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

xxx

Cr Aset lainnya xxx

j. Jurnal – Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Panjang

Dr Ekuitas Dana Investasi– Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

xxx

Cr Utang Jangka Panjang xxx

Jurnal – pembayaran pokok pinjaman

Dr Bagian Lancar Utang xxx Cr Ekuitas Dana Lancar– Dana yang

Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

xxx

Catatan: jurnal pembayaran pokok pinjaman, menggunakan akun dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, karena utang yang dibayar adalah bagian yang jatuh temponya saja, yaitu yang sudah menjadi utang jangka pendek.

k. Jurnal – Pembentukan Dana Cadangan

Dr Dana Cadangan Xxx Cr Ekuitas Dana Cadangan Xxx

l. Jurnal – Pencairan Dana Cadangan

Dr Ekuitas Dana Cadangan Xxx Cr Dana Cadangan Xxx

Page 29: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 85

Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi Utang Jangka Panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD.

Page 30: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 86

DAFTAR LAMPIRAN BAB IV : PROSEDUR AKUNTANSI SKPKD

1. BUKU JURNAL KHUSUS KAS MASUK (JKM-PPKD)

2. BUKU JURNAL KHUSUS KAS KELUAR (JKK-PPKD)

3. BUKU JURNAL UMUM

4. BUKU BESAR

5. BUKU BESAR PEMBANTU

Page 31: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 87

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL KAS MASUK (JKM)

Halaman .....

Tanggal

DEBET

KREDIT

Kas di Kas Daerah 1.1.1.01.01

(Rp.)

Nomor Bukti/ Dokumen

Kode Rekening

Uraian

Ref

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Lampiran IV.1. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :

Page 32: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 88

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL KAS KELUAR (JKK)

Halaman .....

Tanggal

DEBET KREDIT

Nomor Bukti/

Dokumen

Kode Rekening

Uraian

Ref

Jumlah (Rp)

Kas di Kas Daerah 1.1.1.01.01

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

Lampiran IV.2. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :

Page 33: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 89

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL UMUM (JUM)

Halaman .....

Tanggal

Nomor Bukti/ Dokumen

Kode Rekening

Uraian

Ref

Jumlah (Rp)

DEBET

KREDIT

1 2 3 4 5 6 7

Lampiran IV.3. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :

Page 34: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bandung 90

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BUKU BESAR

Kode rekening : ................................................................................... Nama rekening : ................................................................................... Pagu APBD : ................................................................................... Pagu perubahan APBD : ................................................................................... Halaman .....

Tanggal Uraian Ref. Debet

(Rp) Kredit (RP)

Saldo (Rp)

Jumlah

....................., ................................. Kepala Bidang Akuntansi

(tanda tangan) (nama lengkap)

NIP

Lampiran IV.4. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :

Page 35: Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bandung 91

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUKU BESAR

Kode rekening BB Pembantu : ............................................................................... Nama rekening BB Pembantu : ............................................................................... Pagu APBD : ............................................................................... Pagu perubahan APBD : ............................................................................... Halaman ....

Tanggal Uraian Ref. Debet

(Rp) Kredit (RP)

Saldo (Rp)

Jumlah

....................., ................................. Kepala Bidang Akuntansi

(tanda tangan) (nama lengkap)

NIP

Lampiran IV.4. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :