Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung 57 BAB IV PROSEDUR AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) A. KERANGKA HUKUM Prosedur akuntansi pada SKPKD sebagai PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri 13/2006 (pasal 266 sampai dengan 288) jo Permendagri 59/2007 mengatur tentang hal terkait. B. DESKRIPSI KEGIATAN Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD Pemerintah Kabupaten Bandung adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK). Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, ada dua fungsi yang dijalankan oleh SKPKD, yaitu: a. SKPKD sebagai Satuan Kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di Satker tersebut oleh sekretariat. Akuntansi di SKPKD sebagai SKPD perlakuannya seperti dijelaskan pada bab sebelumnya. b. SKPKD sebagai PPKD, yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi Pemda secara keseluruhan, dilaksanakan oleh unit yang memiliki fungsi Akuntansi . Jenis transaksinya meliputi: Pendapatan Dana Perimbangan, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang. Dengan demikian, prosedur ini akan meliputi:
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 57
BAB IV
PROSEDUR AKUNTANSI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
A. KERANGKA HUKUM
Prosedur akuntansi pada SKPKD sebagai PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri 13/2006 (pasal 266 sampai dengan 288) jo Permendagri 59/2007 mengatur tentang hal terkait.
B. DESKRIPSI KEGIATAN Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh
fungsi akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD Pemerintah Kabupaten Bandung adalah
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK). Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, ada dua fungsi yang dijalankan oleh SKPKD, yaitu:
a. SKPKD sebagai Satuan Kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas
akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di Satker tersebut oleh sekretariat. Akuntansi di SKPKD sebagai SKPD perlakuannya seperti dijelaskan pada bab sebelumnya.
b. SKPKD sebagai PPKD, yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas
pelaporan yang mewakili transaksi Pemda secara keseluruhan, dilaksanakan oleh unit yang memiliki fungsi Akuntansi. Jenis transaksinya meliputi: Pendapatan Dana Perimbangan, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang. Dengan demikian, prosedur ini akan meliputi:
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 58
1. Akuntansi Pendapatan (Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya) 2. Akuntansi Belanja (belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga) 3. Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran Pembiyaan) 4. Akuntansi Rekening PPKD di SKPD dan Rekening SKPD di PPKD 5. Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang) 6. Akuntansi Utang 7. Akuntansi Ekuitas Dana
C. PIHAK TERKAIT
1. Fungsi Akuntansi SKPKD Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut : 1) Mencatat transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,
Aset, Utang dan Selain Kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait.
2) Memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besarnya masing-masing.
3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Bendahara di SKPKD (BUD) Dalam kegiatan ini, Bendahara di SKPKD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPKD.
D. AKUNTANSI PENDAPATAN Pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan PPKD
adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti misalnya Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
D.1. Dokumen Sumber yang digunakan Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan pendapatan Dana
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 59
Transaksi Dokumen sumber
Penerimaan dana perimbangan Surat tanda bukti transfer pembayaran
dari KPPN (Nota Kredit Bank)
Laporan Posisi Kas Harian Bank Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Surat tanda bukti penerimaan
Laporan Posisi Kas Harian Bank
Bukti penerimaan lainnya (Berita acara penerimaan)
D.2. Jurnal Standar
Fungsi Akuntansi di PPKD (yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi di DPPK) menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi sumber penerimaan kas berasal.
Jurnal penerimaan pendapatan
Dr Kas di Kas Daerah Xxx
Cr. Pendapatan Dana Perimbangan xxx
Cr. Lain-Lain Pendapatan yang Sah xxx
Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Masuk (JKM)-PPKD. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran IV.1.
Contoh:
1) Pada tanggal 30 April 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima dana bagi hasil pajak sebesar Rp500jt.
Jurnalnya :
SKPD PPKD
Tidak ada jurnal
30 April 2009
Dr. Kas di Kasda Rp500jt
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp500jt
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 60
Dalam kondisi nyata, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga.
Jurnal Pengembalian Pendapatan
Dr Pendapatan ........ Xxx Cr Kas di Kas Daerah xxx
2) Pada tanggal 20 Juni 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima transfer dari Departemen Kesehatan pemerintah pusat untuk asuransi jaminan kesehatan sebesar Rp600jt. Pada tanggal 15 Desember 2009 dilakukan pengembalian sebesar Rp100jt karena tidak terserap.
Jurnalnya :
a. Pada saat kas diterima di kas daerah
SKPD PPKD
Tidak ada jurnal 20 Juni 2009 Dr. Kas di Kasda Rp600jt Cr. Pendapatan Lain-lainyg sah Rp600jt
b. Pada saat kas dikembalikan
SKPD PPKD
Tidak ada jurnal
15 Desember 2009 Dr. Pendapatan lain-lain yg
sah Rp100jt
Cr. Kas di Kas Daerah Rp100jt
Jurnal diatas dicatat jika pengembalian kelebihan pendapatan terjadi pada tahun anggaran, apabila pengembalian untuk kelebihan pendapatan tahun anggaran sebelumnya maka yang didebet adalah SiLPA.
D.3 Posting ke Buku Besar
Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5.
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 61
Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun pendapatannya berupa jenis pendapatan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pendapatan.
E. AKUNTANSI BELANJA Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur akuntansi Belanja PPKD
yaitu langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
E.1 Dokumen Sumber yang digunakan No. Transaksi
belanja Dokumen sumber Lampiran dokumen
sumber 1 Belanja Bunga - SP2D LS - nota debet bank - bukti pengeluaran lainnya
- SPM - SPD
2 Belanja Subsidi - SP2D LS - nota debet bank - bukti pengeluaran lainnya
- SPM - SPD - berita acara - keputusan Kepala
Daerah 3 Belanja Hibah - SP2D LS
- nota debet bank - bukti pengeluaran lainnya
- SPM - SPD - keputusan Kepala
Daerah
4 Belanja Bantuan Sosial
- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya
- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan Kepala
Daerah
5
Belanja Bagi Hasil
- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya
- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan Kepala
Daerah 6 Belanja Bantuan
Keuangan - SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya
- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan Kepala
Daerah 7 Belanja Tidak
Terduga - SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya
- SPM - SPD - Keputusan Kepala
Daerah
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 62
E.2 Jurnal Standar
Transaksi belanja selaku PPKD dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan kepada bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
Transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
- pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU kepada SKPD - pembayarannya dengan SP2D LS kepada fihak ketiga
Berikut dijelaskan transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD yang dilakukan
langsung ke fihak ketiga. Penjelasan pembayaran dengan SP2D kepada
SKPD dijelaskan di bagian G (Akuntansi RK-Pusat di SKPD dan RK-SKPD di
PPKD).
Jurnal pencatatan transaksi belanja
Dr Bunga xxx Dr Belanja Subsidi xxx Dr Belanja Hibah xxx Dr Belanja Bantuan Sosial xxx Dr Belanja Bagi Hasil xxx Dr Belanja Bantuan Keuangan xxx Dr Belanja Tidak Terduga xxx Cr Kas di Kas Daerah xxx
Contoh: Pada tanggal 8 Mei 2009 PPKD Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pembayaran untuk bantuan keuangan sebesar Rp90.000.000 dengan menggunakan SP2D-LS.
Jurnal untuk mencatat pengakuan belanja bantuan keuangan:
SKPD PPKD
Tidak ada jurnal
8 Mei 2009
Dr. Belanja Bantuan Keuangan Rp90jt
Cr. Kas di Kas Daerah Rp90jt
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 63
Perhitungan Fihak Ketiga
Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.
Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh Satker yang pemotongannya dilakukan oleh PPKD
Jurnal Pencatatan Potongan Fihak Ketiga
Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Utang PFK xxx
Contoh :
Pembayaran gaji Pegawai Dinas Perhubungan bulan Maret 2009 dengan SP2D LS sebesar Rp 80Jt, pada tanggal 30 Maret 2009. Dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh Rp1jt, IWP Rp400rb, dan Taperum Rp600rb.
Jurnalnya :
a. Untuk mencatat pengakuan belanja pegawai
SKPD
30 Maret 2009 Dr Belanja Pegawai Rp 80jt
Cr RK PUSAT Rp80jt
b. Untuk mencatat pengeluaran Kas di PPKD
PPKD 30 Maret 2009
Dr. RK/SKPD Rp80jt Cr. Kas di Kas Daerah Rp80jt
c. Untuk mencatat pengakuan Utang Titipan Pihak Ke Tiga
PPKD 30 Maret 2009
Dr. Kas di Kasda Rp2jt Cr. Utang PFK-Pot PPh Rp1jt Cr. Utang PFK-Iuran Wjb PN Rp400jt Cr. Utang PFK-Taperum Rp600jt
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 64
Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak), namun Fungsi Akuntansi PPKD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. Fungsi Akuntansi PPKD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Utang, dengan jurnal sebagai berikut:
Jurnal pencatatan potongan pajak saat terbit SP2D LS Barang/Jasa
Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Utang PFK Xxx
Pada saat pelunasan atau penyetoran dana pihak ketiga (PFK) maka dilakukan jurnal sebagai berikut: Jurnal pencatatan penyetoran pajak ke kas negara/fihak ketiga
Dr Utang PFK Xxx Cr Kas di Kas Daerah Xxx
Contoh :
Apabila potongan PPh, IWP PN, dan Taperum sebesar Rp2 jt di setor ke Kas Negara pada tanggal 10 April 2009
SKPD PPKD
Tidak ada jurnal
10 April 2009
Dr. Utang PFK-Potongan PPh Rp1jt
Dr Utang PFK-IWP PN Rp400rb
Dr Utang PFK-Taperum Rp600rb
Cr. Kas di Kas Daerah Rp2jt Koreksi Pencatatan Belanja
Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal sebagai berikut
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 65
Jurnal pengembalian kelebihan belanja
Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Belanja ...... xxx
Contoh Pada tanggal 11 Mei 2009 diterima kembali belanja perjalanan dinas luar daerah bulan April 2010 sejumlah Rp5jt.
Jurnal pada SKPD:
a. Mencatat pengembalian belanja pada periode yang sama
Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5jt
Cr. Belanja perjalanan Dinas Rp5jt
b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode yang sama
Dr. RK PPKD Rp5 jt
Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5 jt
Jurnal pada PPKD
Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD akibat pengembalian belanja pada periode yang sama.
Dr. Kas di Kas Daerah Rp5 jt
Cr. RK SKPD Rp5 jt
Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya, maka PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:
Jurnal pengembalian kelebihan belanja, diterima pada periode berikutnya
Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Pendapatan Lain-lain Xxx
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 66
Jurnal pada SKPD
a. Mencatat pengembalian belanja pada periode berikutnya,
Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5jt
Cr. Pendapatan Lain-lain PAD yg Sah
Rp5jt
b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode/tahun berikutnya
Dr. RK PPKD Rp5 jt
Cr. Pendapatan Lain-lain PAD yg Sah Rp5 jt
Jurnal pada PPKD
Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD akibat pengembalian belanja pada periode berikutnya.
Dr. Kas di Kas Daerah Rp5 jt
Cr. RK SKPD Rp5 jt
Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya
Contoh :
Kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada tahun yang sama di SKPD, kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada bulan Maret 2009 diketahui dan diakui pada tanggal 10 April tahun yang sama.
SKPD PPKD
Dr. RK PPKD Rp5jt Dr. Kas di Kas Daerah Rp5jt
Cr. Tunjangan Gaji Rp5jt Cr. RK/SKPD Rp5jt
Jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pengeluaran kas maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Keluar (JKM) - PPKD. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran IV.2. Sedangkan untuk mencatat transaksi yang tidak melibatkan Kas di Kas Daerah maka digunakan Jurnal Umum. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran IV.3.
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 67
E.3 Posting ke Buku Besar
Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5.
Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun belanjanya berupa Jenis Belanja, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Belanja.
F. AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang
mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.
Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari: penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan piutang daerah. Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari:
pembentukan dana cadangan penyertaan modal pemerintah daerah pembayaran pokok pinjaman (utang) pemberian pinjaman daerah.
Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 68
transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Selain itu dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca Pemda. Oleh karena itu transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD sebagai Pemda (kantor pusat), yang kemudian akan digabungkan dengan LRA SKPD lainnya, menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
F.1 Dokumen sumber
Penerimaan Pembiayaan No.
Jenis transaksi
Dokumen sumber Lampiran
dokumen sumber 1 Penggunaan SiLPA tahun
anggaran sebelumnya Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Nota kredit bank
2 Pencairan dana Cadangan
- Nota kredit bank - Perda dana cadangan
Kopi Surat perintah pemindahbukuan
3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Bukti Penerimaan pembayaran
- Berita acara
4
Penerimaan pinjaman daerah
- Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer
- Bukti penjualan obligasi
- Nota kredit bank
5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer
- Nota kredit bank
6
Penerimaan piutang daerah
- Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer
- Nota kredit bank
Pengeluaran Pembiayaan No.
Jenis transaksi
Dokumen sumber Lampiran dokumen
sumber
1 Pengisian dana cadangan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Perda tentang dana Cadangan
- SPD - SPM
2
Penyertaan modal pemerintah daerah
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- SPD - SPM
3
Pembayaran pokok pinjaman
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- SPD - SPM
4
Pemberian pinjaman daerah
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- SPD - SPM - Perjanjian pinjaman
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 69
F.2 Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, yaitu penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.
Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Pembiayaan Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis.
Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan jurnal , di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.
Berdasarkan dokumen Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal penerimaan kas dari penerimaan pembiayaan sebagai berikut :
a. Jurnal Penerimaan Pencairan Dana Cadangan
Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Penerimaan Pembiayaan – Dana
Cadangan xxx
Contoh : Pada tanggal 20 Juni 2009 diterima dana pinjaman dari lembaga perbankan sebesar Rp2 miliar, hutang ini jatuh tempo dalam 5 tahun ke depan. Jurnalnya : 1) Untuk mencatat penerimaan pembiayaan utang jangka panjang
PPKD
Dr. Kas di Kas Daerah Rp2 M
Cr. Penerimaan Pembiayaan- Utang DN-Lembaga Keuangan Bank
Rp2 M
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 70
2) Untuk mencatat utang jangka panjang
PPKD Dr. Dana yang harus disediakan untuk
utang jangka panjang Rp2 M
Cr. Utang DN-Lembaga Keuangan Bank Rp2m
a. Jurnal Pencairan Dana Cadangan
Dr Ekuitas Dana Cadangan – Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Xxx
Cr Dana Cadangan xxx
b. Jurnal Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan
kekayaan Daerah yg dipisahkan xxx
c. Jurnal Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang
xxx
Cr Penyertaan Modal Pemerintah –Daerah/Investasi
xxx
d. Jurnal Penerimaan Pinjaman Daerah (contoh dari dalam negeri – perbankan)
Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan
Pinjaman Daerah xxx
e. Jurnal Penerimaan Pinjaman
Dr Dana yang harus disedakan untuk pembayaran utang jangka panjang
xxx
Cr Utang Dalam Negeri Xxx
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 71
f. Jurnal Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan
kembali pemberian pinjaman Xxx
g. Jurnal Penerimaan kembali pemberiaan Pinjaman Dr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang xxx Cr Bagian Lancar Pinjaman Xxx
h. Jurnal Penerimaan Piutang Daerah
Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan
Piutang Daerah Xxx
i. Jurnal Penerimaan Piutang Daerah
Dr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang xxx
Cr Piutang Daerah Xxx
F.3 Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening
Kas Daerah.
Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Pembiayaan Penjurnalan transaksi pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh fungsi
akuntansi PPKD, secara harian secara kronologis.
Jurnal untuk transaksi pengeluaran pembiayaan merupakan jurnal, dimana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.
Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:
a. Jurnal Pembentukan Dana Cadangan
Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan
xxx
Cr Kas di Kas Daerah Xxx
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 72
Contoh :
Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2015 akan membangun jalan tol, direncanakan diperlukan dana sebesar Rp50 miliar untuk pembebasan tanahnya, untuk hal tersebut maka Pemda Kab. Bandung membentuk dana cadangan yang diisi tiap tahun Rp10 miliar untuk waktu lima tahun, mulai tahun 2010,
1) Untuk mencatat pengeluaran pembiayaan
PPKD
Dr. Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan
Rp50m
Cr. Kas di Kas Daerah Rp50m
2) Untuk mencatat penyertaan modal
PPKD
Dr. Penyertaan Modal Pemda Rp50m Cr. EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka
Panjang Rp50m
b. Jurnal Korolari Pembentukan Dana Cadangan
Dr Dana Cadangan xxx Cr Ekuitas Dana Cadangan –
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Xxx
PPKD
Dr Dana Cadangan Rp50miliar Cr Ekuitas Dana Cadangan-Diinvestasikan
dalam Dana Cadangan Rp50miliar
c. Jurnal Penyertaan Modal Pemerintah
Dr Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan
Modal Pemerintah xxx
Cr Kas di Kas Daerah Xxx
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 73
Jurnal Penyertaan Modal Pemerintah
Dr Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx Cr Ekuitas Dana Investasi –
Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang
Xxx
Contoh :
Pada tanggal 10 Juni 2009 dilakukan transfer dana sebesar Rp 1 Milyar sebagai tambahan penyertaan modal di PDAM 1) Untuk mencatat pengeluaran pembiayaan penyertaan Modal
PPKD Dr. Pengeluaran pembiayaan Penyertaan
Modal Rp1M
Cr. Kas di Kas Daerah Rp1M
2) Untuk mencatat penyertaan modal
PPKD Dr. Penyertaan Modal Pemda Rp1M
Cr. EDI-Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang
Rp1M
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
Dr Kas di Kas Daerah xxx Cr Penerimaan Pembiayaan – Utang
DN-Lembaga Keuangan Bank xxx
Contoh :
Pada tanggal 20 Juni 2009 diterima dana pinjaman dari lembaga
perbankan sebesar Rp2 Milyar, hutang ini jatuh tempo dalam 5 tahun
ke depan
Jurnalnya :
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 74
1) Untuk mencatat penerimaan pembiayaan utang jangka panjang:
PPKD
Dr. Kas di Kas Daerah Rp2M
Cr. Penerimaan Pembiayaan-Utang DN Rp2M
2) Untuk mencatat utang jangka panjang :
PPKD
Dr. Dana yg harus disediakan untuk utang jangka panjang
Rp2M
Cr. Utang dalam negeri-Lembaga Keuangan Bank
Rp2M
e. Jurnal Pembayaran Pokok Pinjaman (contoh pembayaran utang dalam negeri – perbankan)
Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran
Pokok Pinjaman xxx
Cr Kas di Kas Daerah xxx
Jurnal Korolari Pembayaran Pokok Pinjaman Dr Bagian Lancar utang jangka panjang
Dalam Negeri xxx
Cr Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
xxx
f. Jurnal Pemberian Pinjaman Daerah
Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pemberian
Pinjaman Daerah xxx
Cr Kas di Kas Daerah xxx
Jurnal Korolari Pemberian Pinjaman Daerah
Dr Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx Cr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan
Piutang xxx
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 75
Contoh :
Selama satu tahun anggaran, penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan pinjaman sejumlah Rp400 juta, dan pengeluaran pembiayaan hanya untuk penyertaan modal sejumlah Rp600juta. 1) Untuk mencatat penerimaan pembiyaan
PPKD Dr. Kas di Kas Daerah Rp400jt
Cr. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Rp400jt
2) Untuk mencatat pengeluran pembiyaan penyertaan modal : PPKD
Dr. Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal
Rp600jt
Cr. Kas di Kas Daerah Rp600jt
3) Untuk mencatat penutupan pembiayaan 31 Desember 2009
PPKD Dr. Penerimaan Pembiayaan Rp400jt
Dr. SiLPA Rp200jt
Cr. Pengeluaran Pembiayaan Rp600jt
Contoh :
Jika surplus/defisit pada contoh di atas bersaldo kredit Rp500juta
sedangkan pembiayaan netto bersaldo debet Rp200juta
PPKD
Dr. Surplus/Defisit Rp500jt
Cr. Pembiayaan Netto Rp200jt
Cr. SiLPA Rp300jt F.4 Jurnal dan Posting ke Buku Besar
Jurnal-jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pembiayaan dicatat dalam Jurnal Kas Masuk (JKM-PPKD) untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan dan Jurnal Kas Keluar (JKK-PPKD) untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan. Sedangkan jurnal dicatat dalam Jurnal Umum.
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 76
Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekeningnya. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5.
Buku Besar digunakan untuk posting jurnal Jenis Pembiayaan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pembiayaan.
G. Akuntansi Rekening (RK-SKPD) di PPKD Akuntansi RK-SKPD merupakan akuntansi Aset Lancar di tingkat PPKD.
Akun “RK-SKPD” akan bertambah bila PPKD mentransfer aset (seperti menerbitkan SP2D-UP, SP2D-GU dan SP2D-LS, atau menerima aset tetap dari Pemda), dan akan berkurang bila PPKD menerima pendapatan dari SKPD atau penyetoran uang (pengembalian sisa Uang Persediaan)
Saldo normal akun “RK-SKPD” adalah Debet (Dr.). Akun-akun RK-PPKD dan RK-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat laporan gabungan Pemda. Pengeliminasian dilakukan oleh PPKD/BUD.
Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat mutasi akun Rekening SKPD ini adalah dokumen yang terkait dengan transaksi antarkantor, antara SKPD PPKD, yaitu dokumen transfer antara kedua kantor tersebut, sebagai berikut:
No. Jenis Transaksi Dokumen Sumber 1 PPKD mengeluarkan SP2D kepada
SKPD (transfer uang dari PPKD) - SP2D UP - SP2DGU - SP2D TUP
2 PPKD mengeluarkan tembusan pelunasan belanja LS kepada SKPD (transfer belanja dari SKPD)
Tembusan SP2D LS
3 PPKD melakukan penyesuaian atas, piutang pendapatan
Surat Penetapan DAU/DAK
4 PPKD menerima setoran pendapatan Surat Tanda Setoran (STS)
5 Setoran sisa kas ke PPKD (transfer uang ke PPKD dari SKPD)
Surat Tanda Setoran (STS)
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 77
Standar Jurnal Transaksi Transfer ke Rekening SKPD
Jurnal pemberian SP2D UP/GU/TU/LS kepada SKPD
Dr RK-SKPD ..... Xxx
Cr Kas di Kas Daerah Xxx Jurnal penerimaan pendapatan/penyetoran uang dari SKPD ke rekening kas daerah
Dr Kas di Kas Daerah Xxx
Cr RK – SKPD .... Xxx
G.4 Jurnal dan Posting ke Buku Besar
Jurnal-jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transfer dari PPKD ke SKPD dicatat dalam Jurnal Kas Masuk (JKM-PPKD) untuk mencatat transfer masuk dari SKPD dan Jurnla Kas Keluar (JKK-PPKD) untuk mencatat transfer keluar ke SKPD.
Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekeningnya. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5.
Buku Besar digunakan untuk posting jurnal Jenis Pembiayaan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pembiayaan.
H. Akuntansi Aset
Prosedur akuntansi aset pada SKPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang.
Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni: 1. Aset Lancar (Current Asset); dan 2. Aset Tidak Lancar (Non-Current Asset)
Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasi atau
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 78
dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Standar Jurnal Akuntansi Aset
Standar Jurnal untuk akuntansi aset dilakukan melalui jurnal (jurnal ikutan) yang proses pencatatannya dilakukan bersamaan dengan jurnal yang berkaitan dengan rekening realisasi anggaran. Berikut disajikan kembali jurnal-jurnal yang dilakukan untuk pengakuan aset:
a. Jurnal – Pengakuan Investasi
Dr Investasi ... xxx Cr Ekuitas Dana Investasi –
Diinvestasikan dalam Investsi Xxx
b. Jurnal - Pelepasan Investasi
Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investsi
xxx
Cr Investasi ... Xxx
c. Jurnal – Pengakuan Aset Tetap
Dr Aset Tetap ... xxx Cr Ekuitas Dana Investasi –
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Xxx
d. Jurnal - Pelepasan Aset Tetap
Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap
xxx
Cr Aset Tetap .... Xxx
Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD.
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 79
Contoh transaksi investasi :
Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Februari 2009 menginvestasikan sebagaian uangnya ke deposito Bank Jabar, Deposito dengan nominal Rp1milyar, jatuh temponya 1 bulan. Maka, deposito yang berjatuh tempo 1 bulan (maksimum 3 bulan) dengan nilai Rp 1 milyar diakui sebagai setara kas, sedangkan deposito yang berjatuh tempo 6 bulan (diatas 3 bulan, dibawah 12 bulan) dengan nilai Rp2 milyar diakui sebagai investasi jangka pendek.
Jurnal :
a. Untuk mencatat investasi jangka pendek dalam bentuk deposito lebih dari 3 bulan :
SKPD PPKD
Tidak ada jurnal Dr. Investasi Jangka Pendek Rp2 M
Cr. Kas di Kas Daerah Rp2M
Untuk investasi 1 milyar tidak ada jurnal, karena jangka waktunya kurang dari 3 bulan, sehingga masih bagian dari kas atau setara kas.
Contoh :
Pada tanggal 15 November 2009 membayar belanja langsung kegiatan fisik dan menahan uang jaminan dari pihak ke 3 sebagai pelaksana proyek sebagai uang jaminan pemeliharaan pekerjaan sebesar 5 % dari total kontrak sebesar Rp100jt dan uang jaminan Rp 5 jt (5% x Rp100jt).
Jurnal :
a. Untuk mencatat pengakuan belanja modal di pengeluaran kas
SKPD PPKD
Dr. Belanja modal-pembangunan instalasi
Rp100jt Dr.
RK SKPD Rp100jt
Cr. RK Pusat Rp 100jt Cr. Kas di Kasda Rp100jt
b. Untuk mencatat pengakuan utang kepada pihak ketiga atas penerimaan kas dari uang jaminan pekerjaan.
SKPD PPKD
Dr. Belanja modal-pembangunan instalasi
Rp100jt Tidak ada jurnal
Cr. RK Pusat Rp 100jt
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 80
Contoh :
Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Januari 2009 menyimpan uangnya di Bank dalam bentuk deposito berjangka kurang dari 12 bulan nilainya Rp100.000.000. dengan bunga sebesar 12% per tahun.
1) Untuk mencatat investasi jangka pendek
SKPD PPKD
Tidak ada jurnal Dr. Investasi Jangka Pendek-deposito Rp100jt
Cr. Kas di Kasda Rp100jt
2) Untuk mencatat pendapatan bunga deposito selama 6 bulan
SKPD PPKD
Dr. Kas di Kas Daerah Rp6jt
Cr. Lain-lain Pendapatan Yg Sah Rp6jt
3) Untuk mencatat penerimaan kembali uang yang didepositokan
SKPD PPKD
Dr. Kas di Kas Daerah Rp100jt
Cr. Investasi Jangka Pendek Rp100jt
I. Akuntansi Utang PPKD
Prosedur akuntansi utang pada PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan hutang jangka panjang yang muncul dari transaksi pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal – Pengakuan Utang Jangka Panjang
Dr Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang
jangka panjang xxx
Cr Hutang Jangka Panjang Xxx
Jurnal – Pembayaran Hutang
Dr Hutang Jangka Panjang xxx Cr Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran
Hutang Jangka Panjang Xxx
Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 81
rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD. Format Jurnal Umum, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu dapat dilihat pada lampiran bab ini.
J. Akuntansi Ekuitas Dana
Akuntansi atas ekuitas dana terjadi bersamaan teru tama dengan akuntansi atas transaksi pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran), serta penyesuaian karena sebenarnya perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas dana, disebabkan oleh transaksi-transaksi tersebut serta penyesuaian di akhir periode akuntansi. Pencatatan atas akun ekuitas dana adalah sebagai jurnal dari transaksi-transaksi tersebut.
Ekuitas Dana terbagi ke dalam 3 (tiga ) kelompok, yaitu:
- Ekuitas Dana Lancar, terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SiLPA), dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi, terdir dari Diinvestasikan dalam Investasi jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya serta kontra ekuitas berupa Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.
- Ekuitas Dana Cadangan, terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.
Dari keseluruhan akun yang termasuk ke dalam ekuitas dana tersebut, dua di antaranya merupakan contra account, yaitu: - dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek - dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
Dikarenakan kedua akun tersebut merupakan contra account dari
ekuitas dana, maka saldo normalnya berlawanan dengan saldo normal ekuitas dana. Saldo normal ekuitas dana adalah kredit (Cr), sedangkan kedua akun tersebut bersaldo normal debet (Dr).
Akun-akun ekuitas dana seperti di atas, hanya ada di dalam neraca
PPKD sebagai Pemda, sedangkan untuk neraca SKPD tidak ada akun-akun tersebut diatas. Karena SKPD merupakan bagian dari Pemda, dan SKPD tidak memiliki kekayaan bersih sendiri. Hubungan antara Pemda dengan SKPD adalah hubungan Pusat – Cabang, dengan seluruh aset dan utang SKPD adalah aset dan utang Pemda. Di neraca tingkat SKPD,
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 82
menggunakan akun RK-Pusat. Akun ini merupakan reciprocal account dengan akun RK-SKPD yang dicatat di tingkat Pemda pada kelompok aset.
I.1 Dokumen Sumber yang digunakan
No. Jenis transaksi Dokumen sumber 1 Ekuitas dana lancar – Sisa Lebih
2 Ekuitas dana lancar – Cadangan piutang pendapaatan dana transfer
- SKP/SKR yang belum dibayar - Surat perjanjian pemberian
pinjaman - Bukti transfer
3 Ekuitas dana lancar – Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
- Surat perjanjian pinjaman (utang) - SP2D
4 Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang
- SP2D - Kopi surat perintah
5 Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan dalam aset lainnya
- Surat Keputusan penempatan - SP2D
6 Ekuitas dana investasi – Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
- Surat perjanjian pinjaman (utang) - SP2D
7 Ekuitas dana cadangan – Diinvestasi- kan dalam dana cadangan
- Perda tentang dana cadangan - SP2D
I.2 Standar Jurnal Transaksi Ekuitas Dana
Penjurnalan atas ekuitas dana dilaksanakan secara harian dan kronologis, serta bersamaan dengan penjurnalan transaksi pembiayaan, penjualan aset daerah, dan penyesuaian (di tingkat Pemda/PPKD/BUD)
a. Jurnal Standar – Penyesuaian Cadangan Piutang
(dari penyesuaian atas timbulnya piutang pendapatan di akhir periode akuntansi)
Dr Piutang Daerah xxx Cr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang
Daerah Xxx
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 83
b. Jurnal – Penerimaan Pelunasan Piutang Daerah Dr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang
Daerah xxx
Cr Piutang Daerah Xxx
c. Jurnal – Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Pendek
Dr Ekuitas Dana Lancar – Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
xxx
Cr Utang Jangka Pendek xxx d. Jurnal – Pembayaran Pokok Pinjaman Jangka Pendek
Dr Utang Jangka Pendek Xxx Cr Ekuitas Dana Lancar – Dana yang
Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
xxx
e. Jurnal – Penyertaan Modal /Investasi Jangka Panjang
Dr Penyertaan Modal Pemerintah Daerah/ Investasi Jangka Penjang
Xxx
Cr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Penjang
xxx
f. Jurnal – Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan
dalam Investasi Jangka Penjang Xxx
Cr Penyertaan Modal Pemerintah daerah/ Investasi Jangka Penjang
xxx
g. Jurnal – Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan
dalam Aset Tetap xxx
Cr Aset Tetap xxx
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 84
h. Jurnal – Perolehan Aset Lainnya
Dr Aset lainnya xxx Cr Ekuitas Dana Investasi –
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx
i. Jurnal Standar –Penjualan Aset Lainnya Daerah Yang Tidak Dipisahkan
Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
xxx
Cr Aset lainnya xxx
j. Jurnal – Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Panjang
Dr Ekuitas Dana Investasi– Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
xxx
Cr Utang Jangka Panjang xxx
Jurnal – pembayaran pokok pinjaman
Dr Bagian Lancar Utang xxx Cr Ekuitas Dana Lancar– Dana yang
Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
xxx
Catatan: jurnal pembayaran pokok pinjaman, menggunakan akun dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, karena utang yang dibayar adalah bagian yang jatuh temponya saja, yaitu yang sudah menjadi utang jangka pendek.
k. Jurnal – Pembentukan Dana Cadangan
Dr Dana Cadangan Xxx Cr Ekuitas Dana Cadangan Xxx
l. Jurnal – Pencairan Dana Cadangan
Dr Ekuitas Dana Cadangan Xxx Cr Dana Cadangan Xxx
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 85
Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi Utang Jangka Panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD.
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 86
DAFTAR LAMPIRAN BAB IV : PROSEDUR AKUNTANSI SKPKD
1. BUKU JURNAL KHUSUS KAS MASUK (JKM-PPKD)
2. BUKU JURNAL KHUSUS KAS KELUAR (JKK-PPKD)
3. BUKU JURNAL UMUM
4. BUKU BESAR
5. BUKU BESAR PEMBANTU
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 87
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
JURNAL KAS MASUK (JKM)
Halaman .....
Tanggal
DEBET
KREDIT
Kas di Kas Daerah 1.1.1.01.01
(Rp.)
Nomor Bukti/ Dokumen
Kode Rekening
Uraian
Ref
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Lampiran IV.1. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 88
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
JURNAL KAS KELUAR (JKK)
Halaman .....
Tanggal
DEBET KREDIT
Nomor Bukti/
Dokumen
Kode Rekening
Uraian
Ref
Jumlah (Rp)
Kas di Kas Daerah 1.1.1.01.01
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
Lampiran IV.2. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung 89
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
JURNAL UMUM (JUM)
Halaman .....
Tanggal
Nomor Bukti/ Dokumen
Kode Rekening
Uraian
Ref
Jumlah (Rp)
DEBET
KREDIT
1 2 3 4 5 6 7
Lampiran IV.3. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bandung 90
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BUKU BESAR
Kode rekening : ................................................................................... Nama rekening : ................................................................................... Pagu APBD : ................................................................................... Pagu perubahan APBD : ................................................................................... Halaman .....
Tanggal Uraian Ref. Debet
(Rp) Kredit (RP)
Saldo (Rp)
Jumlah
....................., ................................. Kepala Bidang Akuntansi
(tanda tangan) (nama lengkap)
NIP
Lampiran IV.4. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bandung 91
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BUKU BESAR
Kode rekening BB Pembantu : ............................................................................... Nama rekening BB Pembantu : ............................................................................... Pagu APBD : ............................................................................... Pagu perubahan APBD : ............................................................................... Halaman ....
Tanggal Uraian Ref. Debet
(Rp) Kredit (RP)
Saldo (Rp)
Jumlah
....................., ................................. Kepala Bidang Akuntansi