SKOR Edisi 029 [Feb-2015]

Pelindung/Penasehat:Mayjen (Purn) Salim S. Mengga

Pembina:Mayjen (Purn) Salim S. Mengga

Kapt. Inf. Arman SalehKapt. CPM. Inf. La Poni

Serma. Abd KadirDrs. H. Syahrir Hamdani

Dewan redaksiArman B.

RD. DarwisNuhroji

PenanggungjawabPemimpin Umum/Redaksi

RD. Darwis, S.Par, SHI

Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan

Arman B, SS

Pemimpin Produksi:Nuhroji

Wakil Pemimpin RedaksiIskandar Sulthoni

Redaktur Pelaksana:Noe NemenRedaktur:

Zulkifli Sunusi, S.Ip Guntoro

Sekretaris:Yudi Kerta

Tim Investigasi:RD.055, Ri.04, Ar.05

Bambang SiregarDesign Grafis:Zahra/AdienStaf Redaksi:

Reni Anggraeni, M. Alfi Yasin Haryadi, Abdullah G, Hari Setiawan

Yusuf Dj, Andika, AriefBendahara:Sri WiningsihMarketing:

YuliPhotografer/Sirkulasi:

Joko KartonoPenasehat Hukum:

DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.SiAbdi Segara, SH. MHAndi Azis Maskur, SHMaskur Husain, SH

Alamat Redaksi/Tata Usaha:Jl. SMA 14 No. 16B Cawang

Jakarta Timur

Telp: (021) 2409 5520Mobile: 0853 1116 6156

email: [email protected]: www.skornews.com

Bank Mandiri: 166-00-0124878-0An. PT Solusi Komunikasi Regional

Penerbit:

PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL SK Menkumham;

NOMOR AHU-27892.40.10.2014

Percetakan :CV Surya Djaya

Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat

erihal yang mendasari terjadin-ya korupsi adalah menipisnya iman seseorang ditambah kurangnya rasa “malu” sehing-ga berkembang sistemik seakan

telah membudaya.Perkembangan kasus korupsi telah

mendorong makin gencarnya pemberan-tasan dan pencegahan oleh instansi pen-egak hukum meski belum menunjukkan titik terang, hal itu berdasarkan peneli-tian Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Tahun 2014 semester I bahwa trend perkembangan kasus korupsi cenderung meningkat, terbanyak di wilayah Kabu-paten/Kota berjumlah 205 kasus dengan pelaku terbanyak adalah Pegawai dan Kepala SKPD sebesar 51,2%.

Pekerjaan konstruksi, Bantuan Sosial, Dana Hibah dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah sasaran paling empuk para koruptor kampung, mereka seakan bang-ga disebut koruptor yang pada dasarnya adalah maling, garong, rampok (mengam-bil sesuatu yang bukan haknya).

Modusnya adalah memanipulasi kel-ompok penerima dana hibah “fiktif”, melakukan Free Hand Over (PHO) pada

akhir tahun anggaran padahal prestasi pekerjaan fisik masih jauh dari penyelesaian, Mark Up Harga Prakiraan Sendiri (HPS) dan lain-lain.

Lemahnya pengawasan dan penega-kan hukum makin menambah keberanian oknum pejabat melakukan korupsi, infor-masi yang disampaikan oleh media seba-gai sosial kontrol tidak sigap ditindaklan-juti oleh instansi penegak hukum sebagai langkah awal melakukan pengusutan. ■

DKI JAKARTA: ■M. Alfi Yasin ■Nurhasanah ■Rizki ■Torman ■Herman Adiardhana, SE ■Irwan ■Sitor Siringoringo ■Ratis ■ Arman ■Taswin ■M. AkbarJAWA BARAT: ■Saidani (Korwil) ■Saskia ■Erwin ■Alfi ■Suryadi ■Prabowo M. TANGERANG: ■Mevi Amirullah ■Cecep Apendi. JAWA TENGAH: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil) ■Sofyan Handoko (Pembina) ■Ridhol Maulana (Tegal) ■Budi S (Brebes). JAWA TIMUR: ■Agus Budianto ■Adien ■Sunaryo ■Mantep Yudi. SUMATERA UTARA: ■Hotman Toruan (Korwil) ■Asman Simaremare (Medan) ■Dedi Gayo (Batubara). ■Patar Siagian (Asahan)SUMSEL: Muba: ■Yudi Febriansyah (Kabiro). OKU: ■Asni Anwar. Riau: -Indragiri Hulu: ■Dahlan Harahap Lampung: ■Alex Kosasi ¦ Jambi: - Batam: - Sulteng/Sulsel: ■Sudirman Umar ■A.Rauf. Maros: ■Suwadi (Kabiro) ■Ahmad Fauzi ■Abdul Aziz, S.Ip.SULAWESI BARAT: H. Muh Hasan, SH ¦ Dewan Lembah ¦ Arifuddin Haroen, SH (Polman).SULAWESI TENGGARA: ■Abdul Rahim (Korwil) ■Azhar ■JM. Irwandar ■Yulin Antonie ■Nasrul Anas ■Andi Baso. SULUT/GORONTALO: ■Arham Licin. KALIMANTAN TIMUR: ■Idris. KALIMANTAN BARAT: Pontianak: ■Ade C Anwarudin (Kabiro) ■HarsonoMALUKU/MALUKU UTARA: ■Zakarias Waatwahan. PAPUA BARAT: ■Soleman Mate.

Koruptor sepertinya berlomba merampok uang Negara/Daerah, pelakunya

terus “tumbuh menjamur”. Proses penyelesaian kasus

ekstra ordinary crime itu pun paling menyita perhatian

publik. Anehnya, justru orang-orang yang dianggap terpandang tiba-tiba duduk

di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor.

■ Wartawan Investigasi 3 Orang untuk DKI Jakarta 2 Orang untuk Kendari 1 Orang untuk Sulawesi Barat 1 Orang untuk Makasar

■ Marketing 2 Orang (Wanita)

Untuk Keterangan dan Kualifikasi silahkan lihat di www.skornews.com

04Edisi ke-29/Tahun IV/Februari 2015

iliaran pencairan dana hibah tahun anggaran 2013 diberikan tanpa proposal penga-

juan dana dari calon penerima ke-pada Bupati Bandung dan tidak diverifikasi dinas teknis terkait. Di-duga karena ada intervensi atau “pesanan” dari Bupati Kab. Band-ung yang menyalahgunakan jaba-tan dan kewenangannya untuk kepentingan sendiri atau kelom-poknya. Hal itu mengakibatkan prosedur pencairan hibah tidak mempedomani aturan perundan-gan serta NPHD yang dapat berak-ibat penggunaan hibah oleh pen-erima tidak sesuai dengan tujuan pemberian dana hibah tersebut.

Hal serupa juga diduga terjadi pada penyaluran Bantuan Keuan-gan Khusus (BKK) tahun angaran 2013 yang bersumber dari belanja transfer bagi hasil pajak dan retri-busi ke pemerintah desa, Puluhan Miliar Rupiah penyalurannya didu-ga diintervensi oleh Bupati. Sesuai data, informasi dan analisa Tim In-vestigasi SKOR bahwa pengelolaan dan penganggaran BKK tersebut substansinya merupakan be-

lanja hibah karena diarahkan oleh bupati dalam penetapannya.

Diperoleh informasi bahwa Ra-tusan penerima BKK tanpa pro-posal tapi memperoleh disposisi dari Bupati yang kemudian tidak lagi diverifikasi lebih lanjut oleh dinas teknis terkait. Diduga terjadi pungutan liar oleh oknum Pejabat Kab. Bandung pada penerima BKK dengan alasan potongan pajak.

Pada kasus lain di lingkup Di-nas Pendidikkan dan kebudayaan Kab. Bandung, diduga telah terjadi konspirasi antara Oknum Pejabat dan pelaksana pekerjaan pada pembangunan Plaza Kesenian Kab. Bandung Tahun anggaran 2014 yang diduga merugikan keuangan Daerah, hal tersebut berdasarkan terjadinya PHO pada akhir Desem-ber 2014 namun prestasi penyele-saian pekerjaan masih jauh dari 100% yang diduga

PHO tersebut hanyalah akal-akalan oknum-oknum pejabat terkait bek-erjasama denga pelaksana peker-jaan.

Dikonfirmasi terkait hal terse-but Bupati, Sekda dan Kadis Pen-didikan enggan memberikan tang-gapan, diduga Bupati melakukan pembiaran “pura-pura buta dan tuli” atas bobroknya penataan dan pengeloaan APBD di daerahnya. Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Pemkab Bandung belum menanggapi konfirmasi Tabloid SKOR.

Aktifis Lembaga Informant ko-rupsi (LIK), Nurhalis Lumapatty yang juga turut melakukan inves-tigasi terkait penggunaan APBD Kab. Bandung Tahun 2013/2014 tersebut mengatakan bahwa Pen-gelolaan angaran tersebut diduga melanggar Permendagri No. 32 Ta-

SKOR, Kab. Bandung-Jabar Berdasarkan data,

informasi dan hasil inves-tigasi Tim SKOR. Diduga

telah terjadi intervensi, manipulasi, konspirasi serta penyalahgunaan

wewenang dan jabatan oleh oknum-oknum peja-bat Kab. Bandung dalam

pengeloaan keuangan Daerah Tahun Anggaran

2013/2014.

hun 2011 tentang Pedoman Pem-berian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Pera-turan Bupati Badung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pedoman Ban-tuan Keuangan Khusus pada Pasal 3 (4), Pasal 6 Ayat (2, 3,4,5), Pasal 14 yang menyatakan “Pertanggung-jawaban pemerintahan daerah atas pemberian bantuan keuangan meliputi; Usulan, Keputusan Bupa-ti, Fakta Integritas, bukti transfer BKK dan Pasal 15 serta Perpres No 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pembangunan Plaza Kesenian, terang Nurhalis.

Nurhalis menambahkan bahwa pihaknya akan segera melaku-kan aksi dan mendesak penegak hukum untuk segera mengusut maraknya dugaan korupsi di Kab. Bandung. ■Saidani/Red01

Redaksi Tabloid SKOR menyampaikan permohonan maaf Atas kesalahan pemua-tan gambar pada Edisi Ke-28, Dengan judul berita “DIDUGA, PEMBANGUNAN GEDUNG/PLAZA KESENIAN SARAT KORUPSI” Gambar yang dimuat adalah Gedung Science Center bukan Gedung Plaza Kesenian. [Redaksi]

05 www.skornews.comEdisi ke-29/Tahun IV/Februari 2015

SKOR, Jakartaroyek pengadaan perahu cepat evakuasi yang dilaksanakan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial (Kemensos)

tahun anggaran 2012 dan 2013 terindikasi korupsi yang diduga dilakukan oknum pe-jabat Kemensos dengan modus mark up anggaran yang merugikan keuangan neg-ara miliaran rupiah.

“Harga kapal atau perahu yang dibeli pada tahun 2012 dan 2013 itu diatas har-ga pasar sebenarnya sehingga kuat dug-aan terjadi mark up anggaran”

Demikian disampaikan aktifis Lembaga Informant Korupsi (LIK), Nurkhalis kepada Skor saat bertandang ke kantor redaksi Tabloid Skor beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut Nurkhalis mengungkapkan modus mark up anggaran yang dilaku-kan oknum pejabat Kemensos pada ta-hun 2013 itu sama persis dengan tahun 2012 sehingga diduga kuat adanya mafia pengadaan barang yang berkolusi dengan pihak penyedia barang.

“ini ada indikasi kongkalikong antara oknum pejabat pengadaan di Direktorat PSKBA dengan pihak penyedia barang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan secara terencana karena polanya sama antara tahun 2012 dengan tahun 2013” ungkapnya.

Nurkhalis membeberkan pada tahun 2013 Kementerian sosial telah mereal-isasikan pengadaan 83 unit perahu poly-ethylene jenis seafrog dengan harga Rp. 9 miliar lebih. Sebelumnya pada tahun 2012 Kemensos juga menghabiskan anggaran 27 miliar lebih untuk pengadaan 22 kapal cepat evakuasi.

Pihak Kemensos yang dikonfirmasi membenarkan adanya kelebihan pemba-yaran dari harga perahu itu, namun de-mikian pihak Kemensos membantah adan-ya dugaan korupsi atau mark up anggaran pada kedua proyek itu.

“Itu bukan mark up anggaran, tetapi itu adalah diskon harga yang diberikan oleh pihak produsen atau pabrik kepada pihak penyedia barang” ujar Fahri Isnanta, Pokja

ULP Kemensos kepada Skor yang ditemui di ruang kerjanya (13/1) lalu.

Fahri menyebutkan adanya diskon itu karena pihak penyedia barang sudah mem-punyai hubungan bisnis yang baik dengan pihak produsen. Selain itu disebutkan juga bahwa prudusen kapal itu adalah satu-sat-unya perusahaan di indonesia yang mem-produksi kapal yang sesuai dengan spesi-fikasi dari Kemensos.

“Perusahaan yang menjadi produsen kapal itu adalah satu-satunya perusahaan yang meproduksi kapal yang ada di Indo-nesia, jadi kita susah cari pembanding” ujarnya.

Lebih lanjut Fahri menjelaskan bah-wa sebelum dilaksanakan tender proyek pihaknya telah melaksanakan survey harga mulai dari informasi harga yang di-iklankan pihak produsen di media cetak, selain itu, survey langsung ke pihak pro-dusen juga dilakukan.

“Kami mendapatkan informasi harga dari harga yang dipublikasikan oleh Pro-

dusen pada media cetak nasional selain itu metode survey harga yang kami laku-kan langsung mendatangi produsen kapal” ujarnya.

Fahri juga menyebutkan terkait proyek pengadaan perahu itu telah dikonsultasi-kan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil konsultasi itu diakui tidak ada masalah dari pembe-rian diskon tersebut. ■Red02


oto yang diduga mirip Kadis PU Ma-ros itu diyakini kuat adalah benar Kadis PU Kab. Maros bersama kelu-arga besarnya setelah putrinya meng-upload foto-foto perjalanan

wisata mereka di akun Sosmed face booknya, Sadrina Dwi Ramadani Salam (saat ini foto-foto itu telah dihapus di akun yang bersang-kutan).

Seorang yang diduga mirip dari Asosiasi Konraktor Maros “SA” tampak ikut dalam rom-bongan keluarga besar Kadis PU, Abdul Salam saat berwisata di eropa.

Dugaan korupsi proyek jalan beton yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel yang diduga melibatkan Kadis PU se-makin harum tercium, kecurigaan masyarakat atas penyalahgunaan anggaran dalam peker-jaan tersebut makin kuat.

Usai menghadiri Forum Dewan Pendiri Or-ganisasi LSM Salewangang Corruption Watch di salah satu Cafe di Makassar pada (22/1/15), Rauf Mappatunru yang di konfirmasi SKOR perihal foto-foto tersebut membenarkan bah-wa foto yang beredar itu adalah asli, “ini ten-tu dapat dijadikan alat pendukung oleh pihak Kejati untuk mengungkap sejumlah dugaan kasus korupsi di lingkup Dinas PU Maros.

Pendiri LSM SCW, Muhammad Ilyas Cika, SH yang juga hadir pada saat itu mengatakan,

“Rauf dipercaya mampu membongkar kasus-kasus korupsi di Maros, sosoknya yang keras, cerdas dan pemberani adalah modal besar untuk membantai “tikus-tikus berdasi”, ma-kanya Dia (Rauf, red) didaulat sebagai Ketua LSM SCW.

Lebih lanjut, Rauf menjelaskan bahwa LSM SCW yang akan saya pimpin ini akan menjadi kekuatan besar kedaulatan rakyat untuk mel-awan tirani kekuasaan yang korup di maros, kami akan membidik dan “memeja hijaukan” satu persatu koruptor di Maros tanpa pan-dang bulu”, tegasnya.

Ketua LBH Salewangang, Muhammad Ilyas Cika, SH yang turut hadir dalam acara terse-but mengatakan bahwa lembaganya siap mendampingi LSM SCW jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam mengawal kasus-kasus ko-rupsi, pungkasnya. ■Aziz

DugAAn korupsi di lingkup Dinas Peker-jaan Umum (DPU) Kabupaten Maros, Prov. Sul-sel terkait pekerjaan proyek jalan beton di ke-camatan Mallawa belum juga ditindaklanjuti pihak Kejaksan Tinggi Sulsel.

Ketua Gerakan Mahasiswa Indonesia

(GMNI) Maros, Andis amir menuding kejati sulsel yang saat ini mengusut dugaan korupsi proyek jalan beton di Kecamatan Mallawa Ma-ros hanya “gertak sambel” saja.

“Anehnya, sejak tahun 2013, pengusutan kasus ini belum juga ditindaklanjuti, padahal sangat kuat adanya indikasi korupsi dalam proyek tersebut”, kata Andis.

Pihak kejati sulsel ditengarai sengaja “mem-petieskan” kasus itu, padahal muda saja mela-cak siapa siapa yang terlibat, anggarangnya berapa dan hasil pekerjaannya bagaimana, masa dua tahun dilidik dan tidak ada tersang-kanya, tambah Andis (8/1).

Andis juga mengatakan bahwa dalam ka-sus tersebut, peran kontraktor dan Kepala Di-nas Pekerjaan Umum Kab. Maros sangat jelas. Bagian perencanaan dan pengawasan tidak memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan kerja yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Imbuhnya.

Sementara itu, penggiat LSM menialai bahwa proyek tersebut mencapai target Ren-cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maros, hanya saja hal tersebut dinilai masih bermasalah. Beberapa Lembaga Swa-daya Masyarakat (LSM) di Maros menilai telah terjadi kebocoran anggaran hingga Miliaran Rupiah.

Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Maros, Abrar Rahman, Minggu (13/1/2015) mengatakan bahwa kebocoran anggaran tersebut sangat jelas terjadi, ber-dasarkan kualitas jalan beton yang tidak se-suai dengan standar pengerjaan, umur jalan beton tersebut baru sekitar satu tahun dan hampir semua telah mengalami kerusakan parah. ■Fauzi

SKOR, Maros-Sulsel

Foto Abdul Salam Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Maros

bersama keluarganya saat berada di kota Topkapi

Turki pada tanggal 15 januari 2015 beredar

di sosial media, kabar tersebut sontak jadi

“buah bibir”.


andeknya penan-ganan kasus yang ditangani Kepoli-sian Daerah (Polda) Sulawesi Utara itu

ditengarai karena melibatkan orang nomor satu di Kota Bitung yang diduga sudah “main mata”

dengan pihak Polda Sulut. Pasal-nya kasus itu telah dilaporkan ke Mabes Polri sejak tahun 2012 dan sampai saat ini belum ada yang jadi tersangka.

Demikian disampaikan aktifis anti korupsi yang juga sebagai pelapor ke Mabes Polri , Berty Al-lan Lumempouw kepada Skor be-berapa waktu lalu.

Lumempouw mempertanya-kan lambannya penanganan ka-sus yang dilimpahkan Mabes Polri ke Polda Sulut Itu. “Saya sebagai pelapor resmi ke Mabes Polri kembali ingin mengetahui sam-pai dimana komitmen Kapolda dalam menuntaskan kasus yang seharusnya tidak terlalu rumit ini. Atau jangan-jangan Kapolda takut untuk mengungkapnya, karena sudah ‘ada apa apanya" Tanya Lumempouw.

Lebih lanjut, Lumempouw menantang Kapolda Sulawesi

SKOR, Bitung-SulutPengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan

terminal kayu di Kelurahan Sagerat Weru II, Keca-matan Matuari Kota Bitung yang menelan APBN/APBD Miliaran Rupiah hingga kini belum menemui titik terang bahkan terkesan “dipetieskan” aparat penegak hukum.

Utara, Brigjend Pol Jimmy Palmer Sinaga untuk berani menuntas-kan kasus itu dan membuktikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Bitung jika Ka-polda serius dalam menangani kasus korupsi yang sudah dilapor-kan masyarakat.

Disebutkan Pembangunan Terminal Kayu yang merupakan

bantuan dari Kementerian Per-industrian itu merugikan negara hingga miliaran rupiah karena mesin yang dikirim oleh pihak ketiga ke Bitung dalam keadaan rusak.

"Pemenang tender di Jakarta mengirim mesin yang berbeda dari spesifikasi yang diajukan oleh pemerintah Kota Bitung den-gan alasan mesin yang dipesan tidak ada namun tetap saja diteri-ma oleh Pemerintah Kota Bitung," ujar Lumempouw.

Lumempouw juga membeber-kan bahwa Pemerintah Kota Bi-tung telah merampok anggaran perbaikan mesin sawmill Termi-nal Kayu Sagerat sebesar Rp 500 juta dari pihak supplier sebagai kompensasi rusaknya mesin-mesin tersebut.

"Pemerintah menerima dana Rp 500 juta dari pihak suplier di Jakarta untuk perbaikan mesin sawmill tersebut namun tidak dipergunakan untuk perbaikan, malah memasukkan anggaran perbaikan tersebut pada APBD Kota Bitung. Saat itu, saya protes keras hingga batal disahkan da-lam APBD, hingga hari ini mesin tersebut tidak pernah diperbaiki bahkan telah hilang satu persatu," pungkasnya. ■Arham Licin/S-10

SKOR, Koltim-SultraWARgA masyarakat minta perhatian aparat penegak hukum

terkait proyek pencetakan sawah di Desa Solewatu, Kec Tinon-do, Kab Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 900 Juta bersumber dari APBN 2011 namun hingga kini tidak dapat dimanfaatkan.

Pekerjaan pencetakan sawah baru di atas lahan seluas 100 hektar yang didanai APBN itu tidak diselesaikan oleh rekanan pemegang kuasa yakni Ketua Kelompok Tani, Andi Sudirman yang diduga “kongkalingkong” dengan oknum petugas Dinas Pertanian.

Dari data dan informasi yang diterima Tabloid SKOR, diduga terjadi memanipulasi pekerjaan proyek pencetakan sawah yang hinnga tahun 2015 tidak jelas penyelesaiannya.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Sudirman menjelaskan bahwa pencetakan sawah itu dianggap sudah selesai pada 2013 dan anggarannya sudah habis.

Percetakan sawah ini dikerjakan langsung oleh kelompok tani melalui Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan pencairan dananya langsung dikirim ke rekening kelompok, sementara dinas hanya melakukan pengawasan. ■Ashar/S-10


SeLAin itu mengakibatkan penca-plokan wilayah yang dimanfaatkan oleh oknum aparat tertentu dalam hal administrasi yang berkaitan den-gan kepentingan warga, sebagaimana yang terjadi pada daerah perbatasan Muba dengan Banyuasin, meski Banyuasin adalah pemekaran atau adik dari Kabupaten Muba.

“Masalah batas wilayah itu harus dituntaskan, sekarang kan belum ada kekuatan hukumnya, jadi ban-yak yang memfaatkan dan jika ini dibiarkan jelas akan memicu konflik antar masyarakat” demikian diung-kapkan salah seorang aktivis Forum Demokrasi Rakyat (FDR) Kec Tungkal Jaya, Swardike kepada Skor di kedia-mannya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Swardike mencontoh-kan, seperti terjadi di Dusun V Suka Maju, Dusun VII Sridamai, Dusun VII Suka Makmur, Desa Suka Damai Ke-camatan Tungkal Jaya dengan Desa Keluang Bantaian Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. “Di daerah itu jelas sudah terjadi pencaplokan

hingga masalah perbatasan itu tidak berlarut-larut karena yang jadi kor-ban adalah masyarakat.

“Saya sudah turun ke lapangan bahkan di beberapa wilayah sering terjadi perseteruan antar desa, kar-ena administrasi batas desa belum jelas, kemudian antar Kabupaten Muba dengan Banyuasin. Padahal itu jelas sudah jauh melenceng dari batas wilayah. Tepatnya persis Dusun VII Suka Makmur, Desa Sukadamai Kec Tungkal Jaya” ujarnya

Bahkan Ismail mengaku mengeta-hui beberapa bangunan pemerintah seperti Sekolah, Masjid, termasuk administrasi penduduk dan lahan usaha yang ditangani Desa wilayah Kab Banyuasin padahal ketika kita tarik dengan JPS, ternyata masuk ke wilayah kab Muba, bukan Banyausin.

■Yudi Febriansyah/S-10

SKOR, Bandung BaratPeLAkSAnAAn proyek pipanisasi

dari mata air Cijanggel, Badan Usa-ha milik daerah (BUMD) Kabupaten Bandung Barat dan PT Perdana Mul-tiguna Sarana (PT PMgS) diharapkan segera menyelesaikan permasalahan dengan penduduk Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua, Kabupaten Band-ung Barat.

Direktur Utama PT PMgS, Edi Mukhlas K mengakui jika pihaknya juga diminta oleh pihak Pemkab untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait kepastian pekerjaan proyek pipanisasi yang sempat mendapatkan penolakan warga di sekitar sungai Ci-janggel.

"Kami sedang menindaklanjutinya dengan melihat kembali perizinan-perizinan terkait, perizinan yang dimiliki saat ini berupa izin dari Per-hutani yang sedang memproses SIPA, izin penggalian jalan dari Pemprov serta UKL/UPL dari Pemkab”, terang Edi Mukhlas.

Sebelumnya telah dilakukan studi kelayakan, berdasarkan perhitungan neraca air di Sungai Cijanggel, debit air mencapai 600 liter/detik pada puncak musim kemarau, sedangkan di musim hujan adalah 2000-3000 liter/detik sementara PT PMgS meng-gunakan 50 liter/detik.

Kepala Bidang Pembangunan Jarin-gan Irigasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan (DBMS-DAP) KBB, Edi Setiadi mengatakan bahwa pembangunan pipa saluran air dihentikan sementara, penghentian itu didasarkan adanya penolakan dari warga dan belum adanya izin resmi pembangunan saluran pipa.

“pemasangan pipa harus atas izin Dinas Bina Marga, kemudian diter-uskan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk dilakukan kajian dan hasilnya diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum,” Kata Edi Setiadi.

Proses perizinan masih di Dinas Bina Marga yang masih menunggu

kelengkapan dokumen status lahan/bukti kepemilikan, persetujuan aparat desa, proyeksi airnya untuk apa dan estimasi debit air yang akan diambil nantinya.

Camat Kertawangi, Usep saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya kurang mengetahui adanya pipanisa-si di wilayahnya, sementara Kepala

SKOR, Muba

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) diminta memberikan perhatian serius untuk me-nyelesaikan penetapan batas wilayah seperti batas antar desa antar kecamatan bahkan batas antar ka-bupaten, karena jika tidak segera ditertibkan akan berdampak kurang baik, bahkan dikhawatirkan akan memicu konflik antar masyarakat yang ting-gal di daerah perbatasan.

administrasi, karena masyarakat yang membuka lahan, didukung oleh Pe-merintah Kabupaten Banyuasin, den-gan alasan kalau perbatasan Muba - Banyuasin belum jelas” ujarnya

Lebih lanjut Swardike mengatakan saat ini ada kegiatan mendatangkan penduduk dari daerah lain untuk ber-mukim diwilayah Kabupaten Muba namun administrasinya Banyuasin, ironisnya kegiatan itu mendapat du-kungan dari Pemkab Banyuasin.

“Di wilayah itu sudah ada fasilitas Pemkab Banyuasin, baik dari adminis-trasi lahan usaha, maupun infrastruk-tur seperti sekolah dan sarana agama, yaitu langgar dan lainnya,” jelasnya.

Disisi lain, lanjut Swardike Pihak Kabupaten Muba belum serius mem-perhatikan masalah tersebut yang mengakibatkan penduduk yang ber-mukim di perbatasan Muba – Banyua-sin, terutama di Dusun V Sukamaju, Suka Makmur dan Dusun 6 Sridamai, Desa Karang Agung ini terus was-was karena sering cekcok akibat lahan usaha yang mereka miliki tidak jelas

administrasinya. “Jika pihak Pemkab Musi Banyua-

sin tidak cepat menangani hal ini, jelas akan terjadi bentrok seperti hal-nya yang terjadi di Mesuji” ujarnya

Menurutnya, Pemkab Muba mesti bercermin dengan kejadian selama ini, seperti yang terjadi antara Musi Banyuasin dengan Musi Rawas terkait Suban IV. Meski sekarang katanya su-dah dimenangkan oleh Muba, namun jangan lupa kalau perjuangan Sub-an IV tersebut menelan dana tidak sedikit, belum lagi pengorbanan lain-nya. Selain itu, masalah perbatasan yang terjadi antara Musi Banyuasin dengan Muara Enim.

Anggota DPRD Kab Muba yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI-P Kab Muba H Ismail, yang dimintai tanggapannya terkait masalah perbatasan itu mend-esak pemerintah segera turun tangan dan memberikan perhatian serius, se-

Desa Kertawangi, Pepi mengaku telah menerima uang sebesar Rp 40 juta dari seorang oknum Pegawai BUMD namun akan mengembalikan uang tersebut karena didesak warga, “Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Desa Ker-tawangi karena telah khilap,” ungkap Pepi. ■Saidani/S-10


FRAkSi PAM menuntut, usir chi-na dari maros, tutup bosowa dan adili Bupati Maros bersama “konco-konconya”. Mereka menganggap pabrik semen china ini merupakan pabrik semen raksasa yang ingin megeksploitasi gunung karst terin-dah ketiga di dunia setelah china dan brazil yang dimiliki oleh Kabu-paten Maros.

Ditemui di kediamannya, Tokoh pemuda yang juga merupakan Ket-ua Tim Lima PB HIPMI Maros Raya, Rauf Mappatunru (14/1/14), menu-turkan bahwa Kehadiran semen China di Maros adalah bukti produk kapitalis untuk menarik Inves-tor asing menanamkan modalnya, “pada prinsipnya kaum kapitalis lebih cenderung ingin merampok kekayaan alam daerah dan negara lain”, ketus Rauf.

Kabupaten Maros memiliki luas wilayah pertanian dan perikanan sangat berlimpah ruah, olehnya itu pemerintah diharapkan mempri-oritaskan investor yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian petani dan ne-layan. bukannya mengeruk keka-yaan alam Maros.

Masuknya semen china di Maros tidak lepas dari peran Bupati selaku pemilik kewenangan dan kebijakan. Otonomi Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menolak dan menerima investor asing yang ingin menanamkan modalnya selama mengikuti prose-dural yang ada. Diduga, Keterliba-tan Bupati Maros bersama konco-konconya saat beredarnya bambar

SKOR, Maros-SulselKehadiran perusa-

haan semen asal Chi-na, PT Conch Maros

South Sulawesi Mine di Kecamatan Simbang

Kabupaten Maros, Prov Sulsel menuai pro

dan kontra di kalan-gan masyarakat. Pe-

muda dan para aktivis pemerhati lingkungan bersama sejumlah Or-ganisasi Kepemudaan

(OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) yang tergabung dalam Front Aksi Pe-

muda Dan Mahasiswa Peduli Alam maros

(FRAKSI PAM) gencar melakukan aksi peno-

lakan.

visual bupati bersama petinggi PT CONCH MAROS SOUTH SULAWESI MINE ketika berkunjung ke china pada tahun 2013 lalu yang terkesan “Cokko-Cokko” (dirahasiakan, red), “ini diduga terjadi kongkalikong terbitnya IUP”, terang Rauf.

Rauf juga menuturkan bahwa proses terbitnya izin usaha pertam-bangan (IUP) ini mengalami cacat hukum karena sebelum terbitnya IUP tidak diawali dengan penentu-an Wilayah Izin Usaha Pertamban-gan (WIUP) dan sosialisasi kepada masyarakat, ungkapnya.

‘’Mari kita berkaca dari kehad-iran pabrik semen bosowa maros, pabrik ini secara terang terangan mengesploitasi gunung karst kita sementara peningkatan kesejahter-aan masyarakat tidak menda-pat perhatian khusus, sementara rakyat merasakan dampak lingkun-gan akibat kegiatan tersebut’’, kata Rauf Mappatunru.

PB HIPMI Maros Raya mengan-cam akan melakukan demonstrasi besar-besaran jika tuntutan mer-eka tidak diindahkan. ■Azis

...kaum kapitalis

lebih cenderung ingin merampok kekayaan alam

daerah dan negara lain...


WALikotA Cimahi, Atty Su-harti mengatakan “Kota Cimahi memiliki 3 unit rusunawa di Cibeureum, Cigugur Tengah dan Leuwigajah. Perkembangan pem-bangunan di Cimahi berimplikasi terhadap bertambahnya jumlah penduduk yang butuh hunian," ungkapnya.

Rusunawa terdiri atas 3 blok, masing-masing berjumlah 100 unit, kamar yang tersedia berupa

SKOR, Maros-Sulsel DinAS Pertanian Kabupaten Maros,

Prov. Sulsel tidak transparan memberi-kan informasi kepada pemohon informasi publik, hal tersebut patut diduga karena menyembunyikan pelanggaran dalam pe-nyerapan dan realisasi anggaran dalam pelaksanaannya.

Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Maros Abustan Junaid saat menemui Kepala Dinas Pertanian Ma-

SKOR, Konawe-Sultraadan Permusyawaratan Desa (BPD) Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe Rekomendasikan pemecat-an Kepala Desa Asolu, terkait pemo-tongan insentif/honor perangkat

Desa dan pemecatan aparatnya.Karena itu, sesuai dengan perundang-un-

dangan yang berlaku serta memperhatikan dan mempertimbangkan usulan masyarakat, akh-irnya BPD Asolu merekomendasikan kepada Bu-pati Konawe melalui Camat Abuki untuk mem-berhentikan Kepala Desa Asolu, Hasanuddin.

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) periode Juli-Desember 2014 terjadi pemotongan sebesar Rp 100.000 pada 19 perangkat desa, Pemoton-gan diawali dengan kesepakatan antara Kades dan perangkat desa, menjelang pencairan ADD tahap II yang dituangkan dalam berita acara ra-pat dengan nominal Rp 50.000/Orang.

Berawal saat Bendahara, Hanafi menerima dana (Honor) namun potongannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, Kades Asolu menjelas-kan jika tambahan potongan untuk menutupi bi-aya yang dibayarkan kepada Camat Abuki, BPMD dan DPPKAD Konawe. “Makanya, pemotongan honor ditambah,” ujar Kades.

Kisruh pemotongan honor aparat berlanjut, setelah Kades Hasanuddin memecat 9 Orang aparat desa yang protes kebijakan pemotongan itu.

Dikonfirmasi SKOR terkait rekomendasi pem-berhentian Kades, Ketua BPD, Sunartin men-gungkapkan jika dirinya hanya menerima aduan masyarakat, meneliti dan merekomendasikannya. Kata Sunartin

Kades Asolu maupun Camat Abuki belum da-pat diklarifikasi hingga berita ini ditulis.

■nasrul/Rahim/S10

ros, Ir. H. Burharuddin (13/1/14) untuk mem-inta informasi terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2014 dan Rencana Kerja Anggaran TA. 2015 namun ditolak dengan alasan yang tidak jelas.

Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bahwa pejabat publik wajib memberikan informasi kepada pemo-hon informasi public kecuali informasi yang

dikecualikan oleh undang-undang. “Dinas Pertanian dan seluruh SKPD di

Kabupaten Maros belum mengangkat Pe-jabat Pengelola Informasi dan Dokumen-tasi (PPID)”, kata Abustan kesal.

Terkait hal tersebut, LIRA beramak-sud melaporkan Kepala Dinas Pertanian Kab. Maros ke Komisi Informasi Sulsel di Makassar.

■Fauzi

tipe 24 dengan 1 kamar tidur, 1 ruang utama, dapur dan kamar mandi tanpa furnitur.

Dengan sistem bangunan ver-tikal, warga yang ditampung lebih

banyak dan mampu menyediakan sarana/prasarana pendukung ter-utama ruang terbuka hijau, "hing-ga pada akhirnya masyarakat dapat udara yang sehat dan nya-man," kata Walikota.

Untuk memastikan penghun-inya betul-betul warga Cimahi, peminat diseleksi oleh UPTD Rusunawa, masa sewa juga di-batasi maksimal 3 tahun sesuai Perda Rusunawa untuk memberi kesempatan bagi masyarakat mendapatkan rumah.

Hal serupa diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ison Suhud dan Kepala UPTD Rusunawa, Febri Ratmoko. “Jum-lah pendaftar untuk menghuni rusunawa cukup banyak, namun tak semua diterima, diutamakan warga Cimahi”, katanya.

Selain itu, pihaknya juga me-nyediakan 3 unit hunian untuk masyarakat difabel, prasarana

pendukung yang tersedia yaitu tangga landai, besi pegangan, serta kloset duduk, "hunian dise-diakan di lantai dasar sehingga memudahkan warga difabilitas," tuturnya.

Harga sewa berkisar Rp 280.000-Rp 310.000 tergantung lantai lokasi hunian, ditambah biaya listrik pakai sistem token yang diisi sendiri dan biaya peng-gunaan air sesuai meteran.

Ison Suhud yang didampingi Sekretaris PU Bina Marga, Meti mengatakan bahwa pihak Pemkot Cimahi akan berusaha merawat dan mengawasi bangunan rusu-nawa maupun warganya agar tercipta sebuah lingkungan yang aman dan kondusif. “Rusunawa ini melibatkan dewan keuangan juga jadi harus bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-bai-knya demi kesejahteraan warga Kota Cimahi,” tegasnya.■Said/S10

SKOR, Cimahi-JabarPasca serah terima dari

Kementrian Pekerjaan Umum awal 2014 lalu,

rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

Leuwigajah di Jln. Kihapit Kota Cimahi telah resmi dioperasikan, Rusunawa

tersebut diperuntukkan bagi warga miskin yang belum

memiliki rumah.


BeBeRAPA incumbent yang diprediksi akan terpilih kembali men-jadi anggota Panwaslu sesuai pen-gumumam hasil fit and proper test Bawaslu Sulawesi Utara pada (13/1) itu diantaranya Drs Robby L Kambey, Deiby A Londok SE, dan Zulkifly Densi SPd.

"Calon anggota Panwaslu yang juga adalah anggota Panwaslu pada pemilu legislatif dan presiden pada 2014 ini tidak memiliki prestasi yang berarti saat menjadi anggota Panwas-lu, bahkan banyak kasus pelanggaran pemilu yang dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti oleh mereka, juga kar-ena salah satu dari mereka adalah se-orang PNS," jelas Baginda.

Lebih lanjut Baginda menegaskan, walaupun sesuai aturan tidak ada yang dilanggar jika Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Bawaslu, Ba-waslu Provinsi dan Panwaslu Kabu-paten/Kota, namun secara etika sehar-usnya mereka tidak diizinkan untuk mencalonkan diri, karena dikhawatir-kan akan mengganggu kinerja mere-ka sebagai abdi negara dan juga men-

jaga netralitasnya sebagai seorang aparatur negara yang notabene bisa diintervensi oleh pimpinannya.

Hal senada disampaikan aktivis LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Sany Kakauhe kepada Skor mengaku menyayangkan keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang kembali memilih semua incumbent untuk menjadi calon anggota Pan-waslu Kota Bitung.

Menurut Kakauhe, jika berkaca dari kinerja mereka bertiga selama Pi-leg dan Pilpres 2014 lalu, mereka san-gat tidak patut dipilih kembali, untuk itu apabila Bawaslu Sulawesi Utara tetap memilih para incumbent itu ki-nerja Bawaslu juga sangat buruk.

“Bawaslu seharusnya punya pan-duan untuk menentukan siapa-siapa yang bisa dipilih, paling tidak meli-hat kinerjanya yang lalu, jika hasil-nya tidak ada perubahan, maka tidak perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, tinggal diperpanjang saja SK-nya," tukasnya.

Kakauhe juga menyoroti status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dis-

andang salah satu anggota panwaslu, karena sesuai aturan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 85 huruf I, yaitu mengun-durkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pe-merintahan dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon.

Berdasarkan itu, lanjut kakauhe seharusnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak meloloskan berkas salah satu dari calon anggota yang terpilih tersebut, karena sesuai amanat Un-dang Undang sudah jelas harus mun-dur saat mendaftar, sedangkan berkas rekomendasi pengunduran diri salah satu anggota Panwaslu yang merupa-kan seorang Guru di salah satu seko-

SeLAin itu, dilakukan penanda-tanganan komitmen bersama anti-narkoba oleh jajaran FKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi Pemuda, Mahasiswa dan Siswa Seko-lah bertempat di halaman Mapolres Muba, Selasa (20/1/15).

Sekda Muba, Drs. H. Sohan Majid, MM mewakili Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas upaya pemberantasan narkoba di wilayah Kab Muba, "Mari kita ber-sama untuk memberantas peredaran narkoba sampai ke akar-akarnya,

dengan komitmen bersama menolak narkoba berarti kita telah ikut menye-lamatkan generasi muda”.

Mari wujudkan masyarakat Per-mata Muba dengan “Prestasi Yes, Narkoba No”, ujar Sekda menyeman-gati.

Kapolres Muba melalui Kabag Sum-da Polres Muba, Kompol Hadi Suseno mengungkapkan, dengan digelarnya Glorifikasi Sumsel Anti Narkoba ini, sesuai perintah Kapolri bahwasannya pemberantasan Narkoba harus dis-egerakan dan tindak tegas pelaku kar-

SKOR, Sekayu-SumselPemusnahan 21

batang ganja yang ditemukan di hutan

Desa Tebing Bulang, Kec Sungai Keruh oleh Babinsa serta ratusan

minuman keras (Miras) berbagai merk dengan

cara dibakar dalam drum yang dilakukan bersama oleh Jajaran

Forum Koordinasi Pemerintah Daerah

(FKPD) dan Polres Muba.

ena sudah menjadi darurat nasional.“Secara menyeluruh, Polri men-

gadakan kegiatan Glorifikasi Sumsel Anti Narkoba, menindak tegas Ban-dar, pengedar dan memberikan edu-kasi kepada masyarakat.

■Yudi Febrianyah

lah kejuruan di Kota Bitung tersebut masih sementara diproses oleh Tim Baperjakat.

Sampai berita ini ditulis belum ada surat rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Kepe-gawaian Daerah Kota Bitung.

"Yang bersangkutan sudah me-masukkan permohonan dan juga pen-gunduran diri dari jabatan fungsional sebagai guru, jadi saat ini rekomen-dasinya sudah diproses termasuk SK Pemberhentian dari jabatan fungsion-al guru," demikian penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Kota Bitung, Drs Yossi Kawengian melalui pesan sing-kat (sms) kepada wartawan SKOR, Senin (19/1) lalu. ■Arham Licin/S-10

SKOR, Bitung-SulutHasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Pani-

tia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara ditengarai sarat kepentingan politik. Pasal-nya nama nama yang muncul adalah incumbent yang tidak menunjukkan prestasi pada pemilu 2014.


BAhkAn sudah menjadi perbin-cangan umum di masyarakat ten-tang aneka pelanggaran yang berujung pada kerugian keuangan negara yang marak dilakukan ok-num pejabat pemerintahan di kota Bitung.

Sebut saja, salah satu contoh ka-sus paling sering menjadi perbin-cangan adalah proyek pembangu-nan dan pengadaan terminal kayu yang terletak di Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari.

Pada proyek yang menelan

anggaran puluhan miliar APBN dan APBD itu ditengarai terjadi dugaan tindak pidana korupsi dan “kongkalikong” antara kontraktor dan oknum pejabat daerah.

Akibatnya proyek pemban-

gunan terminal kayu serta pen-gadaan peralatannya itu terkesan terbengkalai dan rusak sebelum difungsikan.

Dipertanyakan komitmen Ke-jaksaan dalam pemberantasan ko-

SKOR, Bitung-Sulutcara Maulid Nabi yang di-helat Komisariat Daerah Al Khairaat Kota Bitung ini, mengangkat tema “Menel-adani Sang Uswatun Hasa-

na Mewujudkan Generasi Yang Cerdas Dan Berakhalakul Kari-mah”.

Lebih lanjut dalam memberi-kan Tauziah dan Hikmah Maulid, Habib Ali bin Muhammad Al Jufrie

yang belum lama menjabat seba-gai Kepala Kantor kementerian Agama Sulawesi Utara ini.

Di sela-sela peringatan Mau-lid dan Milad Al Khairaat ini, juga dilakukan pelantikan Pemuda Al Khairaat Kota Bitung dan Wanita Islam Al Khairaat Kota Bitung oleh Komisariat Daerah Al Khairaat Kota Bitung, Sadat Minabari MAP.

Pada kesempatan itu, tampak hadir Wakil Walikota Bitung, Drs Max J Lomban, anggota dewan Kota Bitung, Faisal Dzulkarnain SSos, Ahmad Syafrudin Ila, Ang-gota dewan Kota Manado, Fatma-wati Abubakar Alhabsy, Korwil Al Khairaat Sulawesi Utara, H Sahil bin Abdurrahman Mulachela, Asis-ten II Sekda Kota Bitung, Salma Hasyim, Kasubag Kementerian Agama Kota Bitung, Drs Samsu-din Pulu, serta tokoh-tokoh agama dan seluruh guru Madrasah Per-guruan Islam Al Khairaat se-kota Bitung serta siswa-siswi Madrasah Al Khairaat se-kota Bitung.

■Arham

rupsi di Kota Bitung yang dinilai sejumlah kalangan kurang optimal "mandul", Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara yang baru dilantik itu saat "blusukan" ke Ke-jaksaan Negeri Bitung baru-baru ini terlihat heran dan kebingungan menjawab pertanyaan wartawan, Kajati akhirnya juga bertanya ke-pada Kajari Bitung, Bambang Eko Mintarjo,SH dan Kasie Intel Kejari Bitung Slamet,SH.

"Kami belum punya data" ujar Bambang yang diamini Selamet menjawab pertanyaan Kajati.

Teuku Muhammad Syah Rizal menjelaskan bahwa sebelum ke Bitung dia juga berkunjung ke Ke-jaksaan Negeri Manado dan Mina-hasa Utara. Lebih lanjut pria yang akrab disapa Rizal itu mengatakan kedatangannya ke Bitung hanya untuk bersilaturrahmi dan berke-nalan dengan seluruh pegawai Ke-jaksaan Negeri Bitung.

"Saya ke sini (Bitung) dalam rangka silaturrahim dan berkenal-an dengan semua staf"jelas Rizal.

Kedatangan Rizal bersama rombongan diterima Kajari Bitung beserta seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Bitung. ■Arham

yang merupakan cucu dari pendiri Perguruan Islam Al Khairaat ini menuturkan, hadits-hadits sa-hih juga banyak menjelaskan ba-gaimana Rasulullah memberikan contoh dengan perbuatan bukan dengan kata-kata.

"Karena saat ini, banyak orang yang hanya pandai bersilat lidah, namun pada kenyataannya per-buatannya tidak sesuai dengan

apa yang dia katakan. Semoga kita semua tidak seperti itu, yakni lain di bibir lain pula di hati," lanjut Habib Ali.

Sedangkan Kepala Kantor Ke-menterian Agama Provinsi Su-lawesi Utara, Drs Suleman Awad MPd I saat menyampaikan sambu-tannya, menekankan pada keru-kunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung sebagai bagian utama da-lam proses pembangunan bangsa.

Menurut mantan Kepala Kan-tor Kementerian Agama Kota Ko-tamobagu ini, semboyan “torang samua basudara” (Kita Semua ber-saudara-red) merupakan landasan falsafah yang seharusnya dilak-sanakan pada kehidupan sehari-hari, agar seluruh komponen umat beragama bisa saling menghargai dan saling menghormati.

"Kementerian Agama hadir un-tuk membangun kualitas umat beragama secara keseluruhan dan menjadikannya sebagai umat yang takut akan Tuhan," ungkap Awad

SKOR, Bitung-SulutKepala Kejaksaan

Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Teuku

Muhammad Syah Rizal, SH mengaku heran dan

terkejut saat dilapori awak media terkait

belum adanya kasus korupsi yang berhasil

diungkap jajaran Kejaksaan Negeri

Bitung, padahal aroma korupsi tercium hampir

di semua institusi di kota itu.


MenuRutnYA, ada beberapa aspek yang menunjukkan gagalnya Bupati Maros yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, yakni janji mense-jahterakan kaum petani, menggenjot peningkatan pembangunan infrastruktur umum, mengatasi kri-sis air bersih di sejumlah wilayah pesisir dan men-ingkatkan kualitas pendidikan ketika kampanye dulu, ternyata hanyalah “angin surge” belaka.

Ditambahkan Rauf, ketidakberpihakan kebijakan pemerintahlah yang menjadi biang kerok dari berb-agai permasalahan. Kebanggaan masyarakat Maros dengan adanya Bandara Internasional, PT Semen Bosowa, PT CS2, KIMA, PT Jappa dan sebentar lagi akan hadir PT. Conch Maros South Sulawesi Mine asal Cina, tidaklah berdampak signifikan bagi kes-ejahteraan rakyat Maros, “Bahkan yang lebih mem-prihatinkan, perusahaaan-perusahaan tersebut jus-tru mewariskan kerusakan dan pencemaran bagi lingkungan pertanian warga Maros,” tegas Rauf.

Bahwa kepemimpinan Bupati banyak terindikasi kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang-orang di lingkaran terdekatnya, mulai dari kasus PJU, jalan beton, pembangunan masjid agung, bedah rumah dan terakhir dugaan gratifikasi masuknya Semen Cina di Maros.

Diduga telah terjadi konspirasi besar sehingga kasus-kasus tersebut tidak tuntas, “Tentu hal terse-

but adalah prestasi yang buruk bagi sang Bupati Hatta Rahman, hingga sangat tidak layak lagi yang bersangkutan memimpin Maros periode selanjut-nya.

Lebih jauh Rauf menegaskan, "memang wajar saja jika selama ini, Bupati Hatta Rahman kurang keberpihakannya kepada masyarakat karena berla-tarbelakang pedagang, jadi konstruksi berfikirnya cenderung mengarah ke bisnis, “karena itu, pada pilkada yang akan datang warga Maros harus intropeksi dan menjajaki dengan baik calon yang akan dipilihnya,” kata Rauf dengan tegas.

Sekertaris DPD PAn kab. Maros, AS. Chaidir Syam, S.ip Memban-tah Pernyataan Rauf Mappatunru

PeRnYAtAAn Rauf Mappatunru di Media Online skornews.com yang menuding Bupa-ti Maros, Hatta Rahman yang juga merupa-kan Ketua DPD PAN Kab. Maros memiiki rapor merah dan tidak layak lagi memimpin maros periode selanjutnya itu mendapatkan tang-gapan keras dari Sekertaris DPD PAN Maros, AS. Chaidir Syam, S.Ip yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Maros.

Chaidir yang di konfirmasi via BBM pada Rabu (21|1|15) mengatakan, “pada prinsipnya saya menghorma-ti pandangan Rauf karena setiap orang memiiki hak berpendapat, apalagi dia adalah sosok pemuda yang sangat kritis dalam men-gawal pelaksanaan pemer-intahan tetapi kritikannya kali ini di skor saya anggap sangat tendensius dan tidak punya parameter yang jelas”, bantahnya.

“Jika menilai prestasi yang telah ditorehkan

Bupati, saya sebagai warga Maros sangat bangga memiliki bupati yang masih muda dan mampu mengantarkan berbagai perubahan di Maros, pa-rameternya adalah reformasi diberbagai bidang, misalnya keuangan, kepegawaian dan juga pem-bangunan,” kata Chaidir.

Dilanjutkan Chaidir, “sebaiknya kita menilai secara obyektif pembangunan yang sudah dihasil-kan sejak pemerintahan Bapak Ir. HM. Hatta Rah-man, misalnya bagaimana manajemen pengelolaan keuangan yang semakin baik terbukti dengan pe-nilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bagaimana pemban-gunan jalan, jembatan dan semuanya untuk kes-ejahteraan masyarakat” terangnya.

“Bagaimana proses pembayaran hak buat PNS, Guru Sertifikasi yang sangat lancar dan juga ber-bagai pembangunan di bidang pendidikan, keseha-tan, pertanian dan perikanan”, kata Chaidir yang juga mantan Ketua DPD KNPI Maros tersebut.

“saya berharap agar Bupati kembali memimpin Maros pada periode selanjutnya”, tegas Chaidir membela Hatta Rahman.

Rauf Mappatunru yang di temui di Kampus Akper Yapenas 21 Maros usai membawakan kaji-an Identitas Kemahasiswaan di hadapan puluhan kader HIPMI Maros Raya, menyatakan bahwa ban-tahan yang di sampaikan Kakanda Chaidir Syam adalah wajar dan hak beliau untuk menanggapinya namun sebagai civil socity saya masih tetap ber-pandangan berbeda, saya akan tetap menghormati Bapak Hatta Rahman karena beliau adalah pen-erima mandat terbanyak dari warga maros pada Pilkada yang lalu. ■Fauzi

SKOR, Maros-Sulsel Selama memimpin Kab. Maros, praktis tidak banyak terobosan

produktif yang dilakukan untuk kemajuan daerah dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjelang akhir masa jabatannya, Bupati Maros, Ir. H. Muh. Hatta Rahman, MM

dianggap memiliki banyak catatan "merah". Hal itu dikemukakan Rauf Mappatunru, Pengamat

Sosial Politik Sulsel asal Butta Salewangang berlambang Kupu-

Kupu tersebut saat dimintai keterangan, Selasa (20/01/15).


Investigasi SKOR menemukan adanya indikasi bahwa persyara-

tan dan kelengkapan permohonan kredit sengaja tidak dianalisa oleh pejabat terkait untuk mempercepat proses pencairan. Pasalnya, 50 kelompok peternak sapi terse-but diduga fiktif.

Penelusuran Tim SKOR ke alamat kel-ompok penerima fasilitas KUR BNI di Ka-bupaten Subang, warga dan pejabat set-empat mengaku tidak mengetahui adanya kelompok peternak sapi di daerah mereka padahal salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah keterangan pemerintah setempat tentang keberadaan kelompok tersebut.

Bahwa Bank BNI telah mencairkan kredit kepada 50 rekening kelompok fiktif terse-but yang sengaja dibentuk hanya untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Kelompok yang beranggotakan 500 orang (10 orang/kelompok) itu hanyalah “rekayasa” oknum-oknum mafia kredit Bank BNI bekerjasama dengan debitur “nakal”. Sebanyak 500 orang itu diduga dibayar un-tuk dipinjam KTP dan KK-nya sebagai per-syaratan pengajuan KUR. Diduga juga telah

terjadi pemalsuan Dokumen Negara berupa Surat Keterangan Kelompok dari pemerin-tah setempat.

Pemberian fasilitas KUR tersebut juga di-duga merugikan negara atas Imbalan Jasa Penjaminan (IJP) yang telah dibayarkan pe-merintah kepada PT Jamkrindo (Persero) sebesar Rp 1,9 Miliar.

Hal itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010 tentang fasilitas penjaminan KUR Pasal 5 menyatakan bah-wa “UMKM-K yang dapat menerima fasili-tas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produktif yang feasible namun be-lum bankable”.

Aktivis Lembaga Informant Korupsi, Bang Awi yang di temui di kantor DPP

SKOR, Jakarta

Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUR) pada Bank

BNI menjadi “lahan empuk” korupsi oknum

Pejabat BNI bekerjasama dengan kreditur dalam

memuluskan persetujuan dan pencairan kredit.

Praktek tersebut disinyalir telah membudaya sejak

lama di lingkup Bank BNI, sebagaimana halnya yang terjadi pada Bank BNI SKC Bandung atas pemberian

fasilitas KUR kepada 50 Kelompok peternak sapi

di Subang.

LIK, Jalan DR Sukamto, BKT Pondok Kopi, Jakarta Timur (25/1/15) mengatakan, “LIK akan melakukan investigasi, jika benar 500 orang anggota kelompok itu fiktif dan namanya dicatut sebagai penerima kredit KUR, itu jelas pelanggaran pidana dan akan kami berikan pendampingan hukum untuk menuntut Bank BNI“, kata awi dengan te-gas.

Pihak Bank BNI SKC Bandung yang dikonfirmasi, tidak bersedia memberikan klarifikasi, “kami tidak berani memberi ket-erangan, silahkan ke BNI Besar “Pusat” di Jakarta karena pemberian informasi sistem satu pintu melalui Corporate Sekretary”, kata Relationsip Manager BNI, Oki.

Corporate Sekretary Bank BNI Pusat yang dikonfirmasi tentang kebenaran adanya kredit fiktif tersebut belum menberikan tanggapan hingga berita ini ditulis.

■Saidani/Red.01


etegasan Gubernur da-lam menindak para Kepala SKPD “nakal” di-harapkan juga melaku-kan hal yang sama pada

penatausahaan pelayanan pajak re-klame yang dinilai sejumlah kalangan benyak terjadi “manipulasi”.

Warga Jakarta juga menanti kete-gasan yang sama dari Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP), Agus Bambang Setyowidodo yang baru dilantik pada Tanggal, 2 Januari 2015 lalu.

Harapan masyarakat itu sesuai dengan apa yang pernah disampai-kan Gubernur ketika masih menja-bat sebagai Wagub DKI Jakarta, Ahok

SKOR, JakartaDitengah gencarnya

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

“Ahok”membuat kebijakan pro rakyat, hal berbeda dipertontonkan

Dinas Pelayanan Pajak (DPP) yang diduga

melakukan pembiaran “kongkalikong” terhadap

deretan reklame yang telah habis masa

pajangnya “kadaluarsa.”

menuding Kepala DPP DKI Jakarta pada saat itu, Iwan Setiawandi tidak tegas dalam memberikan sanksi ter-hadap perusahaan yang melanggar batas waktu pemasangan reklame.

Basuki Tjahaja Purnama mengeluh, selama ini banyak perusahaan yang terbukti melanggar waktu pemasan-gan reklame namun tidak ditindak, diduga ada permainan yang dilaku-kan oleh pemilik iklan dengan oknum petugas pajak karena banyak iklan telah habis batas waktu pemasan-gannya namun tidak bayar pajak per-pajangan, “Ada banyak bill board di

Jakarta sudah lewat masa pajangnya namun pemilik iklan bermain dengan oknum petugas,” Tambah Ahok.

Sebagaimana pemberitaan sebe-lumnya, “Diduga, Miliaran Pajak Re-klame Diselewengkan”, kuat dugaan

adanya oknum petugas DPP melaku-kan manipulasi masa pajang yang merugikan daerah hingga puluhan miliar akibat hilangnya penerimaan daerah.

Bahwa terdapat Ratusan reklame terpasang Outdoor/Indoor namun be-lum terdaftar dalam Sistem Manaje-men Informasi Reklame (SIM-R) dan tidak ditetapkan pajaknya.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut Rabu (17/12/2014), Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, H Juli Zulkarnain (kini Wakil Kepala DPP) melalui Ketua Umum LSM Lembaga Independen Pemantau Anggaran (LIPA), Yanri Untoro menyatakan ke-beratan dengan pemberitaan SKOR.

Kepada Yanri Untoro, SKOR me-nyampaikan agar sanggahan/klari-fikasi diberikan secara resmi. Hingga berita ini ditulis, pihak DPP belum memberikan tanggapan. ■Skor-10

erdasarkan data dan informasi yang di-terima redaksi SKOR bahwa dalam Ang-garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013, Pemkab Kolaka te-lah merealisasikan Miliaran Rupiah un-

SKOR, Kab. Kolaka-Sultra

Penyertaan modal Pe-merintah Kabupaten

Kolaka pada sejumlah Perusahaan Daerah

(Perusda) Tahun ang-garan 2013 diduga

banyak dimanipu-lasi oleh oknum

pejabat dan Perusda yang mengakibat-

kan kerugi-kan keuangan

Daerah.

tuk investasi kepada pihak Ketiga (BPD Sultra, PDAM Kolaka, PD Aneka Usaha dan PD BPR Bahteramas) tapi dalam laporan keuangannya, Pemkab tidak menyajikan penambahan penyer-taan modal tersebut.

“Terdapat perbedaan pengakuan nilai ekuitas per 31 Desember 2013 antara pencatatan Pemda dan Perusahaan Daerah”, terang sumber SKOR

yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Hal itu jelas bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah No. 71 Ta-hun 2010 tentang Standar Akun-tansi Pemerintah, “investasi jangka

panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerin-

tah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut”

Hingga berita ini ditulis, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka belum dapat dikon-firmasi terkait hal tersebut. ■Rd055


Sehubungan dengan surat Koordinator Wilayah Jabar Tabloid SKOR No-mor. 07/K/KJ-SKOR/XII/2014 tanggal, 17 Desember 2014 perihal konfirmasi/klarifikasi dana hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Kami sangat perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Surat tersebut telah kami terima pada hari Rabu, tanggal 24 Desember

2014 2. Dalam Surat tersebut, Saudara menyampaikan, “untuk menghindari pem-

beritaan sipihak mohon kiranya memberikan klarifikasi kepada kami sebelum waktu deadline terbit tanggal, 27 Desember 2014,” tapi Saudara sudah memuat berita tersebut di www.skornews.com pada tanggal, 22 Desember sebelum kami memberikan klarifikasi, berita di media online tentu sudah dibaca masyarakat luas yang mengaksesnya.

3. Berkenaan dengan pemberitaan di http/skornews.com-dana-hibah-diga-rong, kami menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan tersebut dan kami minta supaya dalam pemberitaan dilakukan secara profes-sional sesuai denga etika pers dan mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

4. Beberapa hal yang menjadi keberatan kami dalam surat saudara dan pemberitaan di skornews.com adalah:

a. Judul pemberitaan sangat menyudutkan sehingga bisa dipersepsi-kan bahwa pernyataan tersebut diungkapkan oleh Sdr. Yahya Su-narya, SH. MM. (Kepala Bidang Kesbak pada Badan Kesatuan Bang-sa dan Politik Provinsi Jawa Barat) sekaligus dengan memuat foto Yahya Sunarya, SH. MM dan membuat peryataan berita “Diduga sebagian besar anggaran tersebut “Ditilep” oleh oknum pejabat Bakesbangpol”.

b. Terjadi kesalahan rujukan peraturan Gubernur yang saudara tulis-kan dalam pemberitaan tersebut yaitu peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 53 tahun 2011 dan peraturan Gubernur Jawa Barat

Nomor 31 Tahun 2012 yang seharusnya peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2013 karena dengan ditetapkan dan diun-dangkannya peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2013 maka peraturan Gubernur terkait sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

5. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2013, berkaitan den-gan dana hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, kami perlu menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat membentuk Tim evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persayaratan permohonan belanja hibah, kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ber-dasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim evaluasi.

b. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hi-bah Daerah (NHPD) yang ditandatangani bersama oleh penerima belanja hibah.

c. Penerima belanja hibah wajib menggunakan sesuai dengan NPHD berikut perubahannya.

d. Penerima hibah dilarang mengalihkan sebagian atau seluruhnya hi-bah yang diterima kepada pihak lain dengan dalih apapun.

e. Penerima hibah bertanggungjawab secara.. dan material atas peng-gunaan dana hibah yang diterimanya.

f. Penerima hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah.

g. Laporan belanja hibah tersebut disampaikan oleh penerima belanja hibah kepada gubernur kepada SKPD terkait, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Jan-uari tahun anggaran berikutnya.

1. Bahwa pemberitaan yang dipublikasikan pada tanggal, 22 Desember 2014 di online skornews.com adalah hasil wawancara dengan Sdr. Yahya Sunarya, SH. MM (kepala Bidang Kesbak) yang menyatakan bahwa “sebe-lum Tahun 2014, penyaluran dana Hibah tidak dilakukan pengawasan dilapangan terkait kebenaran Kelompok masyarakat penerima maupun penggunaannya karena tidak terdapat anggaran bagi petugas untuk ke lapangan”

2. Terkait dengan jawaban surat yang diminta Tabloid SKOR sebelum dead-line terbit tanggal, 27/12/14 adalah deadline terbit media cetak (Tabloid) bukan skornews.com (online).

SKOR, Jawa Baratenyaluran dana hi-bah lingkup Pemprov. Jabar tahun angga-ran 2012/2013 ban-yak dimanipulasi

oleh oknum pejabat SKPD, terda-pat Puluhan kelompok masyarakat yang sengaja “direkayasa”.

Penyalahgunaan hibah ter-banyak disinyalir terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa politik dan perlindungan masyarakat (Bakesbangpol) yang tidak mem-pedomani Peraturan Gubernur (Pergub) dan Nota Perjanjian Hi-bah Daerah (NPHD) yang meng-atur tentang pengelolaan dana

3. Pada poin (a) sampai dengan poin (g) yang disampaikan dalam surat tangggapan Ka. Bakesbangpol, kenyataannya tak satu pun yang dilak-sanakan dalam realisasi penyaluran dana hibah bahwa terdapat pulu-han Kelompok Masyarakat penerima Hibah fiktif dan dana hibah tidak digunakan sesuai peruntukannya.

4. Kata “DigARong” pada Judul berita online www.skornews.com mau-pun Tabloid SKOR adalah kesepadanan kata (dicuri, dirampok, dikorupsi dll). Oknum Pejabat diduga bangga disebut Koruptor sehingga Redak-si mengganti kata tersebut dengan maksud memberi rasa malu pada pelakunya.

tersebut. Terkait Bantahan Kepala Bakes-

bangpol, Drs. Agus Hanafi, BA atas pemberitaan SKOR, Koordi-

nator Investigasi Lembaga Infor-mant Korupsi, Awi yang ditemui di kantornya (12/1/15) mengata-kan, “isi surat sanggahan kepala

Bakesbangpol itu menunjukkan kebenaran terjadinya penyalah-gunaan karena hasil pemeriksaan BPK semester 1 Tahun 2014 men-emukan telah terjadi penyalahgu-naan penyaluran dana hibah. Hal itu patut diduga dilakukan secara massif”, terangnya.

“Maling” dana hibah itu diduga dilakukan dengan terencana kare-na Kelompok penerima, kegiatan kelompok serta anggota kelom-poknya itu fiktif dan pihak SKPD terkait pun tidak melakukan pen-gawasan dan verifikasi kebenaran kelompok tersebut, kata awi me-nambahkan.

■Saidani


SKOR, Koltim-SultrakekuRAngAn Tenaga pengajar

menjadi permasalahan mendasar dalam perkembangan kualitas pen-didikan saat ini, hal itu juga terjadi di SMK 1 Kec Tinondo, Koltim, Su-lawesi Tenggara. Jumlah Guru pen-gajar 15 orang termasuk Kepala Sekolah, GTT 12 Orang dan 3 PNS dengan siswa sebanyak 133. Para Guru Tidak Tetap (GTT) berharap agar nasib mereka diperhatikan Pe-merintah.

Salah seorang GTT, Abdul Rah-man saat ditemui SKOR menjelas-kan, pengabdian kami sudah ber-

tahun-tahun yang digaji dari dana Komite karena dalam 13 item pengu-naan dana BOS, tidak alokasi untuk GTT, “namun semangat kami tidak pernah surut untuk mengajar”, ung-kapnya.

Kepala Sekolah SMKN 1 Tinondo, Abdul Muin membenarkan keluhan GTT, “benar sumber gaji mereka dari dana Komite Sekolah, pembayaran iuran Komite sesuai hasil rapat orang-tua siswa yakni Rp 40 Ribu/Siswa, harapan kami Pemerintah dapat memberikan anggaran khusus untuk GTT”, katanya. ■Ashar/S-10

SKOR, Polman-Sulbarecamatan Campala-gian merupakan daer-ah subur peredaran Narkoba, bahkan dikategorikan sebagai

daerah terbesar peredaran barang haram itu di Kabupaten Polman Su-lawesi Barat. Diduga kuat narkoba yang banyak beredar berasal dari Ma-laysia yang diedarkan oleh cukong dan warga yang banyak merantau ke Malaysia.

Hal itu diungkapkan Kabag Humas Polres Polman, Abdul Haris Y kepada Skor yang ditemui di Mapolres Pol-man baru baru ini.

Haris mengungkapkan pihaknya telah memiliki target operasi yang terindikasi menjadi pemakai dan Ban-dar Narkoba di kecamatan campala-gian namun perlu dibuktikan secara fisik, untuk itu dia menegaskan dua bulan kedepan akan berhasil men-gungkap peredaran narkoba di ke-

camatan campalagian apalagi lanjut Haris pemberantasan narkoba itu merupakan salah satu janji prioritas Kapolres.

“Saya target dua bulan ke depan akan terungkap semua pelaku pe-

makai narkoba maupun bandarnya, itu juga adalah janji Bapak Kapolres” tuturnya.

Haris menambahkan sejak awal pertama tugas di Polman kasus yang paling diprioritaskan Kapolres ialah Narkoba, Judi dan Miras karena ke-tiga kasus itulah yang bisa merusak moral dan berimbas di kalangan anak muda zaman sekarang.

Mewakili Kapolres Polman, Haris mengatakan Narkoba itu sengaja di-datangkan dari Malaysia oleh para cukong dan sekaligus mengedarkan, apalagi warga campalagian banyak yang merantau ke Malaysia.

“Barangkali di Malaysia gampang dapatnya barang haram itu, hing-ga akhirnya masuklah di Sulawesi” ujarnya

Dirinya berharap semoga semua ini dapat diatasi sesuai janji Kapolres yang targetkan dua bulan ke depan dapat menangkap pelakunya.

“Kalau perlu anggota kami jangan

ada yang tidur, karena dikhawatirkan bisa merembet ke mana-mana,” te-gasnya.

Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjut Haris karena peredaran narko-ba itu sudah masuk ke desa-desa, na-mun ia tidak ingin merinci desa mana saja yang telah menjadi sasaran pere-daran narkoba itu di campalagian

“Apabila saya beritahu desa ini yang sudah dimasuki pengedar men-jual Narkoba, tentu kami akan kesuli-tan menangkapnya,” ujarnya.

Pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu prioritas Kapolres Polewali Mandar (Polman), AKBP Agoeng Adi Koerniawan. Kapolres berjanji tidak akan memberi toleransi bagi peng-guna narkoba, apalagi sang bandar pengedarnya. Hal itu sejalan dengan Semangat pemberantasan dan perang melawan narkoba yang diserukan Presiden Jokowi dan Jaksa Agung.

■Ariefuddin haroen/S-10

erkait dengan hal tersebut SKOR baru-baru ini secara khusus mendatangi dan wawancara

khusus kepada tiga kepala seko-lah, yakni Kepala Sekolah SMK Negri Tinambung Muhammad Idris SPd , Kepala Sekolah SMK YPP Wonomulyo, Ir Muhammad Thalib SPd MPd, Kepala Sekolah SMK 1 Polewali, Drs Aladin MSi.

Ketiga Kepala Sekolah SMK itu mengaku sangat bangga, sete-lah pemerintah pusat menunjuk sekolah mereka sebagai sekolah rujukan yang akan menerima dan melayani sekolah-sekolah

SMK lainnya untuk mendapat-kan pembinaan khusus, seperti layaknya Studi Banding.

Menurut mereka, sekolah yang ada di Polman, terkhusus SMK sudah tidak mengalami lagi kemandekan dalam menjalank-an proses belajar mengajar dan mutu pendidikan di Polman ten-tu dapat pula bersaing dengan kota-kota besar lainnya yang su-dah maju pendidikannya.

Nantinya, ungkap mereka program-program yang diterap-kan pada para guru dan siswa/siswi pembinaan bertaraf na-sional diantaranya dari aspek pelatihan kinerja pegawai, pen-

didikan siswa, sistim adminis-trasi, pelaporan keuangan yang akuntabil, kinerja guru yang lebih professional, visi misi dan sitem SMK Online.

Bahkan dalam waktu dekat ini, kata mereka, akan ditanda-tangani MOU selama lima tahun ke depan. MOU itu terkait ren-cana penyaluran bantuan dari pemerintah pusat, yakni sebesar satu miliar rupiah pertahunnya. Bantuan tersebut belum final, karena bisa saja lebih dari satu miliar, tergantung situasi dan kondisi di lapangan.

“Kami belum tahu persis berapa besarnya anggaran, kar-ena Tim Pelaksana SMK ruju-kan masih survey. Sekolah kami tinggal satu kali lagi disurvei, setelah itu kami akan dipanggil kembali ke Jakarta untuk pen-andatanganan MOU” demikian disampaikan tiga kepala sekolah tersebut.

Kami juga tambahkan, adan-ya bantuan satu miliar pembi-ayaannya akan diperuntukan pada kelengkapan alat labora-torium sekolah yang trendy saat ini. Bila perlu sekolah direno-vasi, dibuat taman bunga agar sekolah terlihat indah, enak dipandang. Bahkan CCTV juga akan dipasang, agar semuanya mudah terkontrol. n Ariefuddin

■haroen/S-10

SKOR, PolmanDunia pendidikan dan

masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman)

perlu berbangga hati, pasalnya 3 (tiga) dari 1.650 sekolah secara

nasional yang ditunjuk dan dilegalitaskan Direktorat

Jenderal Pendidikan sebagai sekolah rujukan

merupakan SMK yang ada di Polman yaitu SMK Negeri Tinambung, SMK

YPP Wonomulyo, dan SMK 1 Polewali.


AkiBAtnYA hingga kini tanah yang terletak di Kelurahan Manembo Nembo Atas, Kecamatan Matuari itu masih status sengketa antara pemer-intah Kota Bitung sebagai pihak yang merasa mendapat hibah berdasarkan Akta Hibah No: 571/HB/BTG.B/I/2005 dengan Adi Mulyono yang mengaku secara sah memiliki tanah berdasar-kan sertifikat yang dimilikinya.

Adi Mulyono yang merasa dirugi-kan sebagai pemilik sah tanah itu, beberapa tahun lalu berinisiatif me-masang plang nama di depan sekolah TK Negeri Pembina dengan tulisan "Tanah Ini Milik Adi Mulyono, jika Di-nas Pendidikan ingin memiliki maka harus menyelesaikan pembayaran-nya".

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bi-

tung, Drs Ferdinand Tangkudung MSi yang dikonfirmasi Skor beberapa wak-tu lalu terkait plang nama itu hanya menjawab singkat.

"Kita tunggu saja hasil pemerik-saan laboratorium forensik di Makas-sar, apakah tanda tangan yang tertera di Akta Hibah itu memang milik Adi Mulyono atau bukan." Ujarnya.

"Kalau pun itu betul bukan tanda tangan beliau (Adi Mulyono, Red), maka Pak Wali (Walikota Bitung) siap membayar kepada Adi," lanjut Tang-kudung.

Sementara Adi Mulyono saat ditemui Skor di kediamannya di Manembo Nembo Atas membeberkan seluruh kronologis persoalan tanah sampai secara tiba-tiba munculnya Akta Hibah yang telah merampas

haknya atas tanah tersebut oleh Pe-merintah kota Bitung.

Menurut Adi Mulyono, Akta Hibah itu dibuat oleh Pemerintah Kota saat itu agar mereka (Pemkot, Red) tidak lagi harus membayar tanah tersebut kepadanya.

"Pemerintah Kota Bitung telah merampas tanah saya dengan me-malsukan tanda tangan saya yang memang mirip, tapi tidak sama," un-gkapnya.

Lebih lanjut Adi mengatakan masih ada saksi hidup yang cukup menge-tahui masalah tanah itu “Kalian bisa temui Drs M Maindoka, beliau sangat paham masalah ini, karena beliau saat itu adalah Camat Bitung Barat (Keca-matan Matuari sekarang) dan beliau mengaku jika Adi Mulyono (saya,

red) tidak pernah datang ke Kantor Camat untuk mengurus Akta Hibah, jadi sangat jelas kalau akta hibah itu dipalsukan oleh oknum tertentu di pemerintahan,” tegasnya berusaha meyakinkan Skor.

Dan yang paling membuat Mu-lyono kesal karena hampir 10 tahun pemerintahan Hanny Sondakh tidak pernah ada niat baik untuk menye-lesaikan masalah ini. Bahkan diakui dirinya sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Bitung Barat dan Polres Bitung karena dianggap mengganggu jalannya proses belajar mengajar di sekolah TK Negeri Pem-bina.

Mulyono menegaskan akan tetap mempertahankan haknya atas tanah itu. “Saya titip pesan kepada pak wa-likota, saya Adi Mulyono siap mem-pertahankan hak atas tanah tersebut sampai kapan pun. Ingat itu, sampai kapan pun, jika Pemerintah Kota Bi-tung mau memiliki tanah tersebut, saya akan berikan namun dengan catatan harus bayar Rp.1,5 miliar," ce-tus Mulyono mengakhiri perbincan-gan dengan Skor.

Sekretaris Kota Bitung, Drs.Edison Humiang, MSi saat ditemui wartawan SKOR di Kompleks Kantor Walikota Bitung (16/1) lalu mengatakan bahwa persolan sengketa tanah antara Pem-kot Bitung dengan Adi Mulyono sudah ditangani pihak kepolisian daerah Su-lawesi Utara. "kita tunggu saja hasil pemeriksaan polisi"ujar Humiang singkat.■Arham Licin/S-10

SKOR, Bitung-SulutPemerintah Kota bitung dituding

merampas tanah warga dengan menerbitkan

akta hibah yang diduga palsu untuk memiliki

tanah seluas 1.820 meter persegi yang

di atasnya berdiri bangunan Sekolah TK Negeri Pembina milik

Dinas Pendidikan Kota Bitung yang sejak

tahun 2005.

“ini tidak boleh dibiarkan, pihak perusahaan jangan seenaknya saja itu jelas tindak kriminal “Rampok”, Jika itu benar, kita akan panggil Direktur perusahaannya,” tegas H. Ismail.

Ali Rohman menuturkan bahwa lahan kebun tersebut adalah milik keluarga turun temurun, tidak

SKOR, Muba-Sumsel

Terkait adanya dugaan penggusuran lahan milik Ali Rohman dan keluarga

oleh pihak PT Inti Agro Makmur (IAM) seluas 300

Ha. di wilayah Talang Prabimo seberang Desa

Bailangu, Kec Sekayu, Kab Musi Banyuasin tanpa ada ganti rugi kepada pemilik

lahan, hal ini membuat geram anggota Komisi II

DPRD, H. Ismail.

pernah ada sengketa dengan siapapun. Ba-tas-batas lahan jelas sebagaimana dalam surat keterangan pemilik yang dike-tahui Kepala Desa Bailangu, Ali Sodikin tertanggal 7 Januari 2007,” jelasnya.

PT IAM telah menggusur 240 hek-tar sementara pihak perusahaan hanya menawarkan ganti rugi yang tidak sesuai, “perusahaan hanya sanggup Rp 3 Juta,” kata Ali Rohman.

Rohman berharap Pemerintah dan DPRD mem-bantu menyelesaikan permasalahan tersebut, “to-long bantu kami”, katanya berharap.

Pihak PT Inti Agro Mandiri belum dapat dikon-firmasi hingga berita ini ditulis. ■Yudi F


hAL itu disampaikan Lestari pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), di Gedung Kelurahan Bangka Beli-tung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Rabu (21/1).

“Saya berharap Musrembang ini menghasilkan Program kerja yang berkualitas demi Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara” ujarnya.

Lestari juga berterima kasih atas dukungan Walikota Ponti-anak, H. Sutarmidji SH MHum sehingga Musrembang itu dapat terlaksana dengan baik.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa merupakan forum musyawarah

tahunan para pemangku kepent-ingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pem-bangunan (RKP) Desa tahun ang-garan yang direncanakan.

Musrenbang Desa dilaksana-kan setiap bulan Januari dengan mengacu pada Rencana Pemban-gunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen ren-cana 5 tahunan, yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan, yaitu RKP Desa.

Selain itu, Musrenbang meru-pakan forum perencanaan (pro-gram) yang dilaksanakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga

Diduga, manajemen Kota Harapan Indah tidak memperhatikan pembangunan fasilitas umum/sosial dalam perluasan wilayah pem-bangunan perumahan elite yang dibandrol dengan harga Miliaran Rupiah tersebut, “pengamatan kami di lokasi banjir, urugan itu jelas tidak mengkaji dampak lingkungan yang akan ditimbulkan, kami akan segera melakukan kajian terkait hal itu”, kata aktivis pemerhati ling-kungan dari LSM LIK, Rizki.

Dikonfirmasi terkait dugaan tidak adanya kajian Amdal dan perha-tian pada fasilitas umum/sosial pada pengembangan pembangunan perumahan, Pengelola Kota Harapa Indah tidak memberikan tangga-pan hingga berita ini ditulis. ■Doel

SKOR, Pontianak-KalbarLurah Bangka Belitung Laut, Lestari bertekad meng-

abdikan diri untuk membangun wilayah tugasnya menjadi kelurahan yang maju, dalam rangka mengen-jot pembangunan Lestari mengharapkan bantuan dan dukungan para pemangku kepentingan (stakehold-er) desa, para pemuka masyarakat maupun pemuka agama, serta seluruh elemen masyarakat lainnya.

dan para pemangku kepentingan lainnya untuk membangun kes-epahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Tampak hadir pada kesempa-tan itu, para undangan seperti

Camat Pontianak Tenggara, Hj. Titin Subakti SSos MSi, dan hadir juga anggota DPR Kota Pontianak, Pejabat Bappeda Kota Pontianak, para pemuka masyarakat mau-pun pemuka agama serta Pengu-rus Rukun Warga (RW) di wilayah kelurahan Bangka Belitung Laut.

■ Ade/S-10

SKOR, Bekasianjir yang menggenangi jalan dan perkampungan Bogor akhir-akhir ini cukup meresahkan pengguna jalan dan warga sekitar, “jalan yang selama ini tidak pernah menga-lami banjir, sekarang sering tergenang pasca danau yang

selama ini menjadi resapan air diurug (ditimbun,red) oleh pen-gelolah perumahan elite kota Harapan Indah (HI)”, terang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.


SKOR, Kab Bandung-JabarPeRLuASAn wilayah PT Anggana Kurnia Putra

(AKP) mendapat penolakan warga, kegiatan pe-rusahaan yang berada di Kampung Jl. Siliwangi, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dinilai merusak lingkungan sekitar. Masyarakat menuntut Dinas terkait mencabut Izin Mendiri-kan Bangunan (IMB) dan membongkar bangunan pabrik.

Menurut salah seorang petugas Pengawas dan Pengendali Bangunan (P2B), IMB tersebut keluar karena kesalahan dan lemahnya kontrol petugas di lapangan, “IMB yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) tidak se-suai dengan kondisi riil”, katanya.

"Perjajiannya, PT AKP akan membuat site plan dan analisis dampak lingkungan (Amdal) namun pihak perusahaan telah melakukan pembangu-nan fisik tanpa site plan dan kanjian Amdal”, tambahnya.

Kabid P2B, Yoga mengatakan akan melakukan evaluasi dan pembenahan, "Sesuai aturan, ban-gunan itu memang harus dibongkar namun akan dicari solusi terbaik," tandasnya.

■Saidani/S-10

LAMBAnnYA penyelesaian proyek itu diakibatkan CV Almedia tidak profesional dalam menyelesaikan pekerjaan, selain itu kurangnya pen-gawasan dari Panitia Pembuat Komit-men (PPK).

Panitia Pembuat Komitmen, dr Piter Lumingkewas yang ditemui Skor beberapa waktu lalu mengakui lam-bannya penyelesaian proyek gedung rawat inap itu.

“CV Almedia sebagai kontrak-tor memang lambat menyelesaikan pekerjaan gedung, sesuai kontrak harusnya selesai tanggal 22 Desember 2014 namun sampai 6 Januari 2015 pekerjaan pembangunan gedung ra-wat inap kelas satu dan dua itu belum juga selesai”ungkapnya.

Piter memprediksi pihak kontrak-tor akan terkena sanksi ganti rugi keterlambatan penyelesaian proyek itu, pasalnya sesuai perjanjian dalam kontrak kerja tidak diberikan adden-dum.

SKOR, Maros-Sulsel kegiAtAn PT Semen Bosowa Maros (SBM) yang telah

mengeksploitasi gunung kars dan sebagian lahan pertanian dan perkebunan milik warga dinilai menimbulkan pencemaran lingkungan namun disisi lain tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Aktivis HIPMI Maros Raya, Rauf M. mengatakan “diduga ter-jadi konspirasi antara oknum pejabat setempat dan pihak pe-rusahaan karena keberpihakan pemerintah dan legislatif masih dinilai jauh dari harapan dan kepentingan rakyat” terangnya.

Masyarakat Desa Tunikasea, Dusun Bungaeja yang berada disekitar pabrik semen tersebut setiap hari harus menikmati dampak dan limbah perusahaan berupa debu yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan berbagai penyakit, baik kepada masyarakat maupun peternakan serta lingkungan sementara kompensasi dari perusahaan tidak jelas, hal tersebut diung-kapkan “R” salah seorang warga.

UU No 40 Tahun 2007 menjelaskan tentang kewajiban pe-rusahaan sebesar 2% untuk warga dan 2% untuk lingkun-gan namun hingga saat ini regulasi condev perusahaan tidak jelas dan masih banyak dampak yang ditibulkan pabrik semen tersebut yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. ■Fauzy

“Kami tidak memberikan adendum kepada pihak kontraktor, karena itu kami beri batas waktu sampai tang-gal 10 Januari 2015 pekerjaan sudah harus rampung, tapi meskipun kami beri waktu sampai tanggal 10 Januari 2015, mereka (kontraktor, Red) tetap harus membayar tindakan ganti rugi alias TGR,” tegas Lumingkewas.

Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Bitung, dr Jeaneste Watuna yang ditemui di ruang kerjanya be-berapa waktu lalu mengatakan se-lama ini rumah sakit umum belum memiliki ruang rawat inap kelas satu yang tentunya memiliki fasilitas lebih baik dari ruang rawat inap yang lain.

"Jadi gedung ini dibangun untuk menambah ruang rawat inap, khusus-nya untuk kelas satu dan dua, dan itu nantinya bisa menjadi pilihan bagi kalangan menengah atas untuk men-jadikan RSU Bitung rujukan untuk perawatan mereka," jelas Watuna.

Rumah Sakit Umum Bitung yang

terletak di Kelurahan Manembo Nem-bo Tengah, Kecamatan Matuari Kota Bitung terus berbenah dan melaku-kan peningkatan infrastruktur ten-tunya dengan tujuan agar bisa lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Salah satu yang dibenahi dan dit-ingkatkan adalah penambahan ge-dung baru untuk ruang rawat inap kelas satu dan dua yang terletak di samping ruang Intensive Care Unit (ICU), dan nantinya akan menjadi

SKOR, Bitung-SulutPenyelesaian pembangunan gedung rawat Inap RSUD

Kota bitung yang menggunakan Dana Alokasi Umum (APBD-DAU) Rp.1 miliar lebih itu dinilai lamban bahkan telah melewati batas waktu kontrak kerja. Akibatnya CV Almedia sebagai pelaksana proyek harus membayar denda keterlambatan.

salah satu ruang untuk pasien yang akan rawat inap dengan fasilitas no-mor satu.

Lambannya penyelesaian pem-bangunan gedung rawat inap RSUD Bitung itu hanya salah satu contoh amburadulnya proyek infrastruktur di hampir semua satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang butuh perhatian serius dari semua elemen masyarakat Kota Multi Dimensi ini.

■Arham Licin/S-10


SKOR, JakartaMayor Inf. Warto mengukir prestasi serta

mengangkat nama baik TNI AD sebagai Penem-bak TNI di Kancah Internasional. Terlahir seba-gai anak buruh tani, masa kecilnya dihabiskan untuk membantu orang tua demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada tahun 1982, Pria kelahiran 1962 ini mendaftar di Rindam V/Jayakarta sebagai calon Tamtama TNI AD yang kemudian menyandang pangkat Prada dan bertugas di Batalyon Infan-teri 328/Kostrad Cilodong.

Selama bertugas di Yonif Linud 328/ Kostrad, aktivitas yang rutin dilakukan diluar penugasan adalah latihan atletik, olahraga militer, beladiri, menembak dan terjun bebas. Mayor Warto ter-gabung dalam pelari jarak menengah dan es-tafet, oramil, Dan-II karate dan pernah meraih medali perunggu pada turnamen antar angka-tan di bidang kumite kelas bebas.

■(sumber: puspen)

anglima berpesan agar TNI AU terus mengembangkan kemampuan di udara untuk lebih memberikan perhatian ter-hadap pesatnya kemajuan ilmu penge-tahuan dan teknologi.

"Tantangan TNI Angkatan Udara di masa datang akan semakin besar, terutama terkait perkemban-gan kompetisi kedaulatan wilayah udara dan akses ekonomi khususnya di laut China Selatan yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu," Kata Moeldoko di hadapan Ribuan Prajurit TNI AU.

Dukungan pemerintah terhadap beberapa alut-sista yang sudah hadir dapat lebih meningkatkan kemampuan TNI AU, diharapkan bisa mengopti-malkan kesiapan dan pelaksanaan tugas, baik un-

SKOR, JakartaPanglima TNI, Jendral Moeldoko memimpin

upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Udara

(KSAU) dari Marsekal Ida Bagus Putu Dunia kepada Marsekal Madya TNI Agus Supriatna di Skuadron 17

landasan udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta

Timur (15/1)

tuk tujuan Operasi Militer Perang (OPM) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Saya berharap dengan adanya alutsista baru seperti Pesawat Tempur T-501 Golden Eagle, Suk-hoi, Super Tucano dan F-16, dapat mengoptimalkan peran dan tugas angkatan udara ke depannya,"

jelas Moeldoko.Acara serah terima Jabatan KSAU juga dihadiri

Menteri PertahananRyamizard Ryacudu, seluruh Kepala Staf Angkatan, Kapolri Jendral Sutarman, perwakilan tentara dari luar negeri dan juga Duta Besar negara sahabat. ■(Puspen)

Cewek cantik makin banyak di beragam profesi.. sebelumnya santer diberitakan Polisi Wanita Cantik, Satpol Pamong Praja Cantik dan Pegawai Pemda Cantik, Tentara sebagai profesi yang dikenal dengan pengabdiannya yang tinggi pada bangsa dan negara yang biasanya hanya didominasi pria macho dan pemberani ternyata punya prajurit cantik, mereka adalah Serda Riyana (AU), Serda Ulfa (AL) dan Serda Andi Novita (AD)


ersetujuan atas subsidi pupuk itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR, Edhi Prabowo pada ra-pat kerja di Gedung DPR

RI Jakarta, Senin (19/1) lalu.Selain subsidi pupuk, Komisi

IV juga menyetujui alokasi dana program dan rencana kerja Ke-menterian Pertanian dalam APBN 2015 sebesar Rp 15,8 triliun serta subsidi benih sebesar Rp. 939 mil-iar, dan juga menerima usulan tambahan dana alokasi khusus sebesar Rp 4 triliun.

Dana sebesar ini untuk reha-bilitasi dan pengembangan jarin-ga irigasi tersier, pengembangan sumber air tanah dan parit serta pembangunan rehabilitasi jarin-gan usaha tani.

"Selain itu juga kita terima usulan pagu Kementan tahun 2015 sebesar Rp16 triliun yang dialokasikan untuk pencapaian swasembada padi, jagung dan ke-

Edhy juga mengungkapkan Komisi IV mendorong peningka-tan produksi daging, gula, cabai, bawang merah dan komoditas pertanian unggulan lainnya.

"Hal itu sama pentingnya un-tuk kedaulatan rakyat. Jadi saat ini kita mendorong Kementerian Pertanian untuk segera mereal-isasikan," pungkasnya.

Besarnya anggaran yang di-gelontorkan untuk subsidi pupuk itu dikhawatirkan akan menjadi lahan empuk para “mafia” pupuk sebagaimana disinyalir Skor pada

SKOR, JakartaKomisi IV DPR RI me-

nyetujui anggaran subsidi pupuk pada tahun ang-

garan 2015 sebesar Rp. 35, 7 Triliun. Jumlah subsidi itu meningkat tajam apa-bila dibandingkan subsidi

pupuk tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing

mencapai Rp 15,8 triliun dan Rp 21,04 triliun.

tempat Lahir: Muara Enim, Sumatera Barattanggal Lahir 24/12/1972Partai: GerindraDapil: Sumatera Selatan Ikomisi: IV - Pertanian, Perke-bunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan.

kekurangan pupuk, bisa digolok kita", kata Ir. Suprapti beberapa waktu lalu kepada SKOR men-gakui pemborosan itu.

Terbatasnya target produksi pupuk bersubsidi PT Pupuk Sri-wijaya Palembang (PSP) yang di-tunjuk melalui PSO (penunjukan langsung) sehingga pelaksana meminta pasokan dari PT PIM dan PKT yang notabene adalah juga anak perusahaan pelaksana PSO.

Selisih Harga Pokok Produksi (HPP) antara pelaksana dan pe-masok itulah terjadi pemborosan karena HPP pemasok melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan dalam Permentan.

Koordinator investigasi Lemba-ga Informant Korupsi (LIK), Bang Awi menilai adanya unsur kesen-gajaan memboroskan keuangan Negara karena penugasan (PSO) diberikan kepada produsen yang target produksinya kurang dari volume penugasan sesuai Per-mentan, kemudian rangkap ja-batan Dirjen PSP Kementan yang juga Komisaris Utama pada salah satu anak perusahaan pelaksana PSO dinilai dapat menimbulkan komplik kepentingan dalam mer-umuskan kebijakan (sebagai regu-lator dan pelaksana pekerjaan).

“LIK akan terus mengawal dan mengungkap dugaan kesenga-jaan pemborosan tersebut karena merupakan modus korupsi “gaya baru” mafia pupuk yang telah merugikan Negara Ratusan Mil-iar”, tegas Awi di kantor redaksi SKOR (25/1/15).

Awi menambahkan, LIK men-duga pada direktotorat lain di Kementan juga terjadi hal yang sama pada setiap pengadaan pu-puk bersubsidi, “kami akan terus melakukan pengawasan dan pen-gawalan”, tegasnya

■Doel/S-02

■Latar Belakang

Edhy Prabowo terpilih kem-bali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Ger-indra) untuk Dapil Sumatera Selatan I setelah memperoleh 75,186 suara. Pada periode 2009-2014, Edhy bertugas di Komisi VI DPR-RI yang membi-dangi perdagangan, perindus-trian, koperasi dan bumn.

Di 2014-2019, Edhy bertugas

menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehu-tanan, kelautan, perikanan dan pangan.

Pada tahun 1991, Edhy di-terima sebagai anggota AKABRI di Magelang, Jawa Tengah. Edhy adalah mantan atlet silat na-sional. Edhy pernah berjaya di event Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan beberapa kejuaraan lainnya tingkat mancanegara.

■PendidikanS1, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta (1997)

S2, Magister Manajemen, Swiss German University (SGU), Ser-pong (2004)

delai," tegas poli-tisi gerindra itu.

beberapa terbitan edisi sebelumnya.

Disinyalir bahwa subsidi pupuk tahun 2009-

2011 pada Ditjen Prasarana

dan Sarana Perta-nian (PSP) Kemen-tan memboroskan keuangan negara hingga ratusan

miliar."Kami sadar volume akan

tergerus tapi kondisinya saat itu force majour petani berteriak


SKOR-Jakartaemerintahan Kabupat-en Maros memiliki Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Ba-hari di Dusun Sabang,

Desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. PPI ini dibangun sejak tahun 2008 dan siap difungsikan tahun 2012, na-mun sampai sekarang ini belum tuntas pembangunan pelabu-hannya.

Hal ini diungkapkan Bupati Ma-ros, Hatta Rahman saat menerima tim kunjungan kerja Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto, di Rumah Jabatan Bupati Maros belum lama ini. Sebagaimana dikutip pada si-tus resmi DPR RI www.dpr.go.id

Hatta Rahman mengatakan, setiap tahun pihaknya mendap-atkan bantuan anggaran dari Ke-menterian Perikanan. Tahun 2013 mendapat bantuan kurang lebih Rp 25 miliar tapi sampai seka-rang belum selesai pembangunan pelabuhannya, karena pencairan anggarannya itu sedikit-sedikit.

Ditambahkan PPI Bonto Bahari yang menjadi salah satu ikon ke-banggaan Maros pada dasarnya untuk pelabuhan perikanan, tapi tidak menutup kemungkinan akan disulap menjadi pelabuhan ko-moditi.

Bupati Maros berharap Komisi IV dapat mendukung penyelesa-ian pembangunan PPI Bonto Ba-hari melalui bantuan dari pemer-intah pusat. “Mudah-mudahan ini

menjadi salah satu agenda untuk diperjuangkan oleh Komisi IV DPR RI,” harapnya.

Anggota Tim Kunker Hamka B. Kadi dari Fraksi Partai Golkar membenarkan bahwa bantuan anggaran untuk PPI di Sulsel itu sangat-sangat sedikit, khusus-nya di sektor perikanan. “Pelabu-han perikanan memang menjadi masalah khususnya di PPI, tapi itu bukan hanya di Maros dan di Taka-lar saja,” ujar Hamka.

Hal ini, lanjut Hamka,sudah dis-ampaikan kepada Eselon I Kemen-

ada prinsipnya angga-ran itu untuk pen-gadaan berbagai per-alatan pertanian, pengadaan bibit dan

perbaikan jaringan irigasi se-bagai kunci utama dalam pen-ingkatan produksi. Mentan juga telah mengkoordinasikan dengan KPK dan Polri terkait dengan pemanfaatan anggaran karena polanya dengan sistem penunjukan.

Bojonegoro akan akan mem-peroleh jatah 460 traktor dan

perbaikan jaringan irigasi pada areal sawah seluas 4.500 hek-tar yang bersumber dari ang-garan bantuan Kementerian Pertanian. Produksi padi di Kab Bojonegoro ditargetkan men-capai 1.020.530 Ton pada tahun 2015 dari luas lahan 161.989 ha. target produksi itu mening-kat dibanding Tahun 2014.

Pemerintah menargetkan produksi padi nasional men-capai 73 Juta Ton gabah kering giling pada tahun 2015, jum-lah tersebut meningkat 4,3% dibanding tahun 2014. Untuk merealisasikan terget tersebut, Mentan menargetkan produksi padi tiap provinsi meningkat hingga 5%-10% disbanding ca-paian tahun sebelumnya. Men-tan juga akan menggenjot 12 Provinsi untuk mencapai target produksi yaitu Prov. Jawa Ba-rat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Ka-limantan Tengah.

■Red011

terian Kelautan, dan berdasarkan informasi yang diperoleh memang akan diprioritaskan pembangunan infrastruktur yang belum selesai.

Ia menyampaikan mubazir proyek ini kalau tidak selesai dan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan ne-layan. “Oleh karena itu kita men-coba menyelesaikan masalah tan-pa menimbulkan masalah. Insya Allah Komisi IV memperjuangkan proyek yang diusulkan terutama untuk menyelesaikan PPI tadi,” pungkasnya. ■Doel/S-02

SKOR, JakartaKementerian

Pertanian pangkas anggaran perjalanan

dinas (Perdin) hingga Rp 4 Triliun lebih

untuk meningkatkan produktivitas petani.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman

mengatakan “kebijakan tersebut akan dimanfaatkan

untuk pengadaan 10 Ribu traktor

yang akan dibagikan kepada petani sebagai

upaya meningkatkan produktivitas sehingga

mencapai target swasembada pangan”,

ungkapnya.


SKOR, Maros-Sulselucuran dana pada Proyek Nasional (Prona) yang ber-sumber dari APBN 2014 Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan, Kementerian

PU yang dikelolah oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Maros, Prov Sulsel dini-lai “gagal”.

Proyek pembangunan tanggul pena-han abrasi yang ditempatkan di lingkun-gan panaikang, Kelurahan Panlantikan, Kec. Maros Baru itu “roboh”, kerugian negara ditaksir mencapai Ratusan Juta Rupiah.

Anggota DPRD Kab. Maros Komisi II, H. Amirullah Nur saat dikonfirmasi via telepon, jum'at,(23/1) menuturkan, “Rubuhnya tanggul itu sangat disan-yangkan dan DPRD sama sekali tidak dilibatkan”, terangnya.

Amirullah menambahkan, “peker-jaan tersebut seluruhnya ditangani oleh Dinas PU Maros dan tidak diawasi oleh DPRD sehingga hasilnya sia sia kar-ena tidak terkontrol dengan baik, data proyek suda lama dicari tapi Kepala Dinas PU sulit ditemui”, katanya pada SKOR. ■Fauzy

hAL itu diungkapkan Ketua Tim 5 Pengurus Besar Himpunan Pe-muda Mahasiswa Indonesia (HIP-MI) Maros Raya, Rauf Mappatunru kepada Skor saat ditemui di Buana Cafe Maros, selasa (13/1) lalu.

Rauf mendasarkan kecurigaan-nya karena proyek tersebut tidak disertai papan proyek dan terke-san ditutup-tutupi dokumen Periz-inan, AMDAL, RAB dan peta gam-bar pembangunannya, padahal lanjut rauf hak masyarakat untuk mengakses sejumlah informasi dan data terkait proyek tersebut karena sudah di atur dalam UU KIP No. 14 Tahun 2008.

“Proyek tersebut bukanlah pelabuhan ikan tetapi lebih cocok sebagai pelabuhan semen” tegas-nya.

Rauf menduga proyek pelabu-han ikan itu adalah mega proyek si-luman yang melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Ma-ros. Dugaan itu dikuatkan adanya

operasi senyap yang dilakukan Bu-pati Maros, Hatta Rahman yang di-am-diam merestui PT. Conch Maros South Sulawesi Mine (Perusahaan Semen) asal Cina dengan mener-bitkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) seluas 512 Hektar dan Surat Rekomendasi kepada Menteri ESDM Jero Wacik kala itu tanpa melakukan ekspos terlebih dahulu ke Masyarakat Maros.

Padahal ekspose itu lanjut Rauf adalah perintah Undang Undang Pertambangan No. 9 Tahun 2009. Olehnya itu jelas terbitnya IUP (Izin Usaha Pertambangan) Semen Cina dari Kementerian ESDM dan Proyek Pelabuhan di Bontoa memi-liki koneksi yang sarat gratifikasi, prosedural yang cacat dan tidak transparannya dokumen penger-jaan pelabuhan tersebut adalah pintu masuk bagi para penegak hukum untuk menindaklanjutinya. “KPK harus memproses kasus ini” Tandas Rauf.

Kepala Desa Bonto Bahari, H. Ali yang dikonfirmasi terkait proyek PPI tersebut mengatakan bahwa desanya kelak akan menjadi kota besar dan lahan-lahan pertanian di sini akan di jual untuk bangunan-bangunan besar.

Pernyatan Kepala Desa Bahari itu semakin menguatkan bahwa

SKOR, Maros-SulselProyek pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di

Desa Bonto Bahari Kecamatan Bontoa ditengarai hanya tipu-tipu sesat Pemerintah Kabupaten Maros. Pasalnya bentuk dan konstruksi bangunan fisiknya tidak seperti umumnya pelabuhan ikan yang lain. Diduga pembangunan pelabuhan itu terkait dengan rencana pabrik semen asal cina yang akan beroperasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

memang bukan PPI yang dibangun melainkan pelabuhan semen, “ini adalah kasus besar yang mungkin saja melibatkan Mantan Menteri Jero Wacik, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Maros Hatta Rahman serta kroni-kroninya” pungkasnya.

■Aziz

www.skornews.com25Edisi ke-29/Tahun IV/Februari 2015

ana sewa Rusunawa yang seharus-nya masuk ke rekening pemerin-tah daerah itu justru diseleweng-kan oknum pengelola dan tidak disetor ke kas daerah Pemerintah

DKI Jakarta sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah hingga dua miliaran lebih.

Penyelewengan dana sewa Rusunawa itu di-duga dilakukan oleh tiga Unit Pengelola Rumah

Selain itu, Skor juga menerima infor-masi adanya dugaan mark up anggaran yang dilakukan Pejabat Pembuat Komit-men (PPK) pada penyusunan Harga Perhi-tungan Sendiri (HPS).

Proyek tahun 2013 yang menghabiskan anggaran Rp. 7 miliar lebih itu untuk Pen-gadaan Alat Kesehatan Puskesmas melipu-ti peralatan kedokteran umum, peralatan kedokteran gigi, peralatan kebidanan dan penyakit kandungan, peralatan radiologi dan peralatan laboratorium kesehatan.

Skor telah berusaha mengkonfirmasi dugaan kongkalikong pada proyek Alkes Puskesmas Jakarta Utara itu, namun hing-ga berita ini ditulis pihak Suku Dinas Kes-ehatan Jakarta Utara belum memberikan klarifikasinya. ■Doel/S-02

SKOR, Jakartaealisasi proyek pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Puskes-mas tahun 2013 pada Suku Di-nas (Sudin) Kesehatan Jakarta Utara diduga dimanipulasi

oknum pejabat pada Dinas terkait untuk mendapatkan keuntungan pribadi, akibat-nya keuangan daerah dirugikan hingga miliaran rupiah.

Modus korupsi dengan Mark up ang-garan serta kongkalikong dengan pihak penyedia barang juga diduga kuat terja-di pada proyek yang menggunakan dana APBD itu.

Berdasarkan data dan informasi yang diterima dari sumber Skor yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan pe-menang lelang proyek itu bukan penawar terendah.

“Ada perusahaan yang memberikan penawaran lebih rendah tetapi malah di-anggap tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti lelang proyek, jadi perusahaan itu digugurkan” ungkapnya.

SKOR, Jakarta. Program Rumah Susun Sederhana

Sewa (Rusunawa) untuk warga kurang mampu yang dilaksanakan

Pemerintah DKI Jakarta dimanfaatkan oknum pengelola untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara

“merampok” dana sewa Rusunawa yang telah dibayarkan para penghuni

ke pengelola tahun 2013.

lahnya sampai miliaran rupiah” ungkap Awi. Awi menduga penyelewengan dana sewa

itu tidak hanya dilakukan oleh pihak pengelola saja tapi kuat dugaan keterlibatan oknum peja-bat pada dinas terkait.

“Tidak mungkin pengelola berani bertindak sendiri, ini pasti ada kerjasama dengan pejabat di atasnya” sebut Awi.

Lebih lanjut, Awi meminta kepada gubernur DKI Jakarta agar melakukan pembenahan pada sistem administrasi penerimaan pembayaran sewa Rusunawa untuk menghindari terulang-nya penyelewengan dana sewa itu.

“Harus ada perbaikan, dan kita minta agar pak gubernur Ahok tegas dalam penataan pen-gelolaan Rusunawa di Jakarta, dan berani men-indak tegas para pelaku penyelewengan dana itu” tegasnya.

Untuk diketahui pengelolaan layanan huni-an Rusunawa di Jakarta dikelola oleh Unit Pen-gelola Rumah Susun (UPRS), dan setiap UPRS mengelola beberapa komplek yang terdiri dari ribuan unit.

Terkait dugaan itu, Skor telah mengirim su-rat permintaan klarifikasi kepada dinas terkait, namun hingga berita ini ditulis Skor belum ada penjelasan dari dinas terkait. ■Doel/S02

Susun (UPRS) yakni UPRS I, II, dan III pada tahun anggaran 2013 lalu.

Demikian disam-paikan Koordina-tor Tim Investi-gasi Lembaga I n f o r m a n t Korupsi (LIK), yang akrab disapa bang Awi kepada

Skor beberapa waktu yang lalu.

“Ada tiga unit pengelola yang ber-

masalah yakni UPRS satu, dua, dan tiga, itu ada dana sewa yang su-dah dipungut tapi tidak disetor ke kas daerah, jum-


Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan dari berhubungan seks.

kebugaran fisik:- Salah satu hubungan paling erat adalah bahwa kehidu-

pan seks yang aktif membuat Anda awet muda.- Aktivitas seksual bisa membakar kalori dan lemak.

Orang yang kehidupan seksnya aktif jauh lebih efektif dalam menjalankan program dan kebi-asaan diet daripada mereka yang jarang ber-hubungan seks. Seperti, kebugaran fisik bisa berpengaruh pada kesehatan seksual.

- Orang yang kehidupan seksualnya tetap aktif, biasanya hidup lebih lama (umur panjang).

Mencegah penyakit- Aktivitas seksual bisa juga mengurangi

potensi serangan jantung. Sebab ting-kat oxytocin yang lebih tinggi dan sebuah pemancar saraf dihasilkan pada saat orgasme dan ejakulasi.

- Bagi kaum pria, semakin ser-ing ejakulasi (lebih dari 21 kali dalam sebulan) dapat mengu-rangi risiko terkena kangker prostat.

Mungkin Anda termasuk orang yang tidak mau melakukan

hubungan seks dengan pasangan anda karena takut pada hal-hal negatif seperti takut sakit atau tidak ingin hamil atau karena

alasan pedofilia. Tetapi seks adalah tentang kebahagian, tentang hal-hal yang enak dan indah. Apalagi

berhubungan seks ternyata memiliki banyak sekali dampak

posifit baik secara fisik, intelektual, emosional maupun sosial.

- Penelitian sudah menunjukkan bahwa aktivitas seksual dan orgasme bisa menghasilkan sistem kekebalan tubuh pria dan wanita.

- Aktivitas seksual dan orgasme selama masa menstruasi pada wanita juga potensial melindungi dampak endometriosis.

- Perempuan yang tetap melakukan aktivitas seksual hingga men-capai masa menopause dengan pasangannya atau melalui mas-turbasi dapat mengurangi atropia (penghentian pertumbuhan) vaginal secara signifikan.

Pengendalian emosi dan memperbaiki hubungan- Pengalaman dan kepuasan seksual berhubungan erat dengan

hampir seluruh kualitas kehidupan. Pengalaman dan kepuasan seksual bisa meningkatkan rasa nyaman dan kepuasan priba-di.

- Aktivitas seksual berhubungan secara negatif dengan risiko dan insiden penyakit psikologis, depresi, dan bunuh diri.

- Aktivitas seksual dan orgasme mengurangi stres- Saling memuaskan dalam kehidupan seksual secara konsisten

dengan pasangan Anda, membuat hubungan Anda berdua se-makin mesra dan intim. Hal ini juga meningkatkan kepua-

san dan kualitas hubungan suami istri ketika mere-ka saling memenuhi keinginan suksual satu sama

lain.- Kepuasan seksual juga diasosiasi-

kan dengan stabilitas hubun-gan.- Sebuah studi di kalangan perempuan yang baru me-nikah memperlihatkan bahwa

mereka yang melakukan mastur-basi saja bisa memperkokoh ikatan perkawinan mereka.

Karena itu, kalau Anda men-dengar sesuatu yang negatif tentang seks, ingatlah bahwa ada begitu banyak hal-hal positifnya dan sungguh-sungguh benar. ■SP

Pemilihan “Perdana” Kepala

Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Provinsi

Sulawesi Tenggara bakal diramaikan sejumlah

kandidat yang siap berkompetisi meraih

kursi Bupati di daerah yang banyak didiami pendatang dari Sulsel

dan Sulbar.

ederet kandidat yang muncul didominasi Poli-tisi dan Birokrat, yakni Pj. Bupati koltim [tony herbiansyah], nakean

Beddu [ketua tim Pemekaran kol-tim], Andi nur Lapae [Mantan Sekda koltim], Amir Sahaka [Man-tan Wabup kolaka], Ali nur [Peja-bat Pemprov], Ruhaedin Dja-maluddin [kepala BkD kolaka], Bobby Alimuddin [Wabup kolaka

utara], Muhammad Akbar [kabag Pemerintahan Setda kolaka], Andi Zulkarnain [kepala BPkAD kola-ka], harun Rahim dan Sabarud-din Labamba [Anggota DPRD Provinsi].

Daerah otonomi Baru yang terbentuk berdasarkan uu. Ri. no. 8 tahun 2013 itu jelas mem-butuhkan Sosok Pemimpin yang berintegritas tinggi, mampu mencetuskan program inovatif.

melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia demi ter-wujudnya kesejahteraan rakyat.

Berkaca pada setiap Pilkada bahwa kandidat gemar memberi janji-janji “palsu”. Masyarakat harus cerdas mamilih pemimpin yang punya kemampuan dengan mempertimbangkan track record (Prestasi), moral, intelegensi dan kapasitas calon.■

SKOR Edisi 029 [Feb-2015]

News & Politics