SKKNI SPBU

Date post:05-Jul-2018
Category:
View:259 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 8/15/2019 SKKNI SPBU

    1/90

     

    MENTERI

    TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

    REPUBLIK INDONESIA

    KEPUTUSAN MENTERI

    TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

    REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR : KEP. 246 / MEN / XII / 2008

    TENTANG

    PENETAPAN SKKNI

    SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

    SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HILIR

    BIDANG PENGELOLAAN SPBU SUB BIDANG OPERASI SPBU 

  • 8/15/2019 SKKNI SPBU

    2/90

    MENTERI

    TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

    REPUBLIK INDONESIA

    KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR KEP. 246 / MEN / XII / 2008

    TENTANG

    PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

    SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HILIR BIDANG PENGELOLAAN SPBU SUB BIDANG OPERASI SPBU

    MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang  : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub Bidang Operasi SPBU, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri

    Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub BidangOperasi SPBU dengan Keputusan Menteri;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

    3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

    4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

    5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

    Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub Bidang

  • 8/15/2019 SKKNI SPBU

    3/90

    Mineral No. 11631/10.12/DMT/2008 perihal Permohonan Penetapan RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub Bidang Operasi SPBU.

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : 

    KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub Bidang Operasi SPBU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

    KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

    KETIGA  : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

    KEEMPAT  : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2008

  • 8/15/2019 SKKNI SPBU

    4/90

    LAMPIRAN

    KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO: KEP. 246 / MEN / XII / 2008

    TENTANG

    PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

    SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HILIR BIDANG PENGELOLAAN SPBU SUB BIDANG OPERASI SPBU

    BAB I

    PENDAHULUAN

     A. Latar Belakang

    Perjanjian ASEAN Free Trade Area  (AFTA) telah diberlakukan sejak tahun 2004. Era globalisasi dalam perdagangan bebas Asia Tenggara telah berlaku. Kondisi tersebut membawa dampak kepada persaingan yang semakin ketat dan tajam.

    Untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan usaha untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan dalam berkompetisi di semua sektor usaha, baik usaha bidang industri maupun  jasa. Oleh sebab itu peningkatan kemampuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi.

    Untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja, dunia kerja ataupun dunia usaha, diperlukan hubungan timbal balik antara pihak penyedia SDM (pendidik SDM) dengan dunia industri atau dunia usaha yang membutuhkan SDM tenaga kerja. Hubungan tersebut dapat berupa keterbukaan dan kerjasama dalam menentukan standar kompetensi SDM yang dibutuhkan. Dengan kerjasama dan keterbukaan tersebut, pihak industri maupun dunia kerja/usaha dapat menjelaskan standar kompetensi yang dibutuhkan, sedangkan pihak penyedia SDM (pendidik SDM) dapat merumuskan pengembangan program SDM untuk memenuhi standar kompetensi tersebut.

    Dukungan pihak pemerintah (birokrat) sangat menentukan terwujudnya standardisasi kompetensi kerja nasional Indonesia. Dengan adanya dukungan dan kebijakan pemerintah dalam mendukung standardisasi kompetensi, maka kerjasama dan standardisasi yang dibuat dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana.

    Standar kompetensi kerja merupakan refleksi dari kemampuan dan keahlian yang dimilikioleh setiap orang yang akan bekerja pada bidang keahlian tersebut. Disamping itu, standar kompetensi kerja nasional Indonesia tersebut harus memilki kesetaraan dan ekuivalensi dengan standar sertifikasi yang telah dimiliki oleh masing-masing produk yang berlaku mengikuti produk bidang keahlian tersebut.

    SKKNI sub bidang Operasi SPBU ini disusun berdasarkan standar kompetensi kerja yang mengacu pada Regional of Model Competency Standard (RMCS). Prosedur perumusan SKKNI tersebut sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Per.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Masukan dari nara sumber Departemen Tenaga

    Kerja RI, BNSP, pemangku kepentingan, cendekiawan dan industri yang terkait sangat berharga dan digunakan sebagai acuan dasar pada perumusan maupun penyempurnaan SKKNI ini.

  • 8/15/2019 SKKNI SPBU

    5/90

     

    Pengertian :

    SPBU : Sarana Pelayanan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas untuk Umum

    Bahan Bakar Minyak yang dimaksud adalah Bensin (Gasoline), Minyak Solar (Gas Oil).

    RSKKNI ini dirumuskan dengan menggunakan acuan/referensi :

    1. Undang-undang No 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.

    2. Undang-undang No. 2 Tahun 1981, tentang Metrologi Legal.

    3. Undang-undang No.23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

    4. Undang-undang No. 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi

    5. Undang-undang No.13 Tahun 2003, tentang Ketenaga Kerjaan

    6. Peraturan Pemerintah No. 36 Th. 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

    7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

    8. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

    9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.111.K/70/MEEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai Standar Wajib di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

    10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : PER.21/Men/X/2007, tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

    11. Keputusan Dirjen Migas No.Kep.01.K/60.05/DJM/2003, tentang Lembaga SertifikasiPersonil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi.

    12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01/P/M/Pertamb./1980 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

    13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 01/Men/1982 tentang Bejana Tekan.

    14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03.P/123/M.PE/1986 dan / atau No. 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya

    15. Keputusan Dirjen Migas No.Kep.01.K/60.05/DJM/2003, tentang Lembaga SertifikasiPersonil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi.

    16. Keputusan Dirjen Migas No.74.K/72/DJM/2001, tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis bensin Premium tanpa timbal

    17. Keputusan Dirjen Migas No.113.K/72/DJM/1999, tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis minyak Solar

    18. Keputusan Dirjen Migas No.940/DDJM/2002, tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak  jenis Pertamax dan Pertamax Plus

    19. Pedoman BNSP Nomor 101 tahun 2005 dan nomor 102 tahun 2005.

  • 8/15/2019 SKKNI SPBU

    6/90

    B. Tujuan

    Penyusunan Standar kompetensi SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas, Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Hilir, Bidang Pengelolaan SPBU, Sub Bidang Operasi SPBU mempunyai tujuan yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak d

Embed Size (px)
Recommended