Home >Documents >SKKNI Keamanan Pangan

SKKNI Keamanan Pangan

Date post:26-Dec-2015
Category:
View:270 times
Download:25 times
Share this document with a friend
Description:
SKKNI Keamanan Pangan
Transcript:
  • MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

    REPUBLIK INDONESIA

    KEPUTUSAN MENTERI

    TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR : KEP. 31 / MEN / III / 2010

    TENTANG

    PENETAPAN SKKNI

    SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN SUB SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

    BIDANG KEAMANAN PANGAN

  • TENAcAKERfffillo r*"*r,REPTJBLIK II\DONESIA

    KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA

    NOMOR KEP. 11 /MENATT2OIO

    TENTANG

    PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIASEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN SUB SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN

    MINUMAN BIDANG KEAMANAN PANGAN MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJANASIONAL INDONESIA

    MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER.21IMEN/X/2007 tentang Tata cara Penetapan standarKompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkanKeputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan standarKompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor IndustriPengolahan sub Sektor Industri Makanan dan MinumanBidang Keamanan Pangan menjadi standar Kompetensi KerjaNasional Indonesia,

    Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279);Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentangSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor affi7);Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER. 21IMEN/X12007 tentang Tata Cara PenetapanStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

    Hasil Konvensi Nasional Rancangan standar KompetensiKerja Nasional lndonesia sektor Industri Pengolahan subSektor Industri Makanan dan Minuman Bidang KeamananPangan yang diselenggarakan tanggal 15 Oktober 2009bertempat di Jakarta;Surat Direktur Surveilan dan Penyuluhan KeamananPangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan RepublikIndohesia Nomor PO.04.01 .543.1146 tanggal 18 November20Og tentang Penetapan RSKKNI Bidang KeamananPangan;

    2.

    3.4.

    Memperhatikan '. 1.

    2 .

  • Menetapkan

    KESATU

    KEDUA

    KETIGA

    KEEMPAT

    KELIMA

    Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional lndonesiaSektor lndustri Pengolahan Sub Sektor lndustri Makanan danMinuman Bidang Keamanan pangan menjadi StandarKompetensi Kerja Nasional lndonesia, sebagaimana tercantumdalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Keputusan Menteri ini.

    Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional danmenjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanprofesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasikompetensi.

    Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannyaditetapkan oleh Kepala Badan pengawasan Obat danMakanan Republik Indonesia.

    S_tandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Diktum KETTGA ditinjau setiap liml tahunatau sesuai dengan kebutuhan.

    Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    MEMUTUSKAN:

    Ditetapkan diJakartaPada tanggal 5 r"laret 2010

    MENTERIDAN TRANSMIGRASI

    IK INDONESIA.

    N ISKANDAR, M.Si.

  • LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

    REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR KEP.31/MEN/III/2010

    TENTANG

    PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN SUB SEKTOR INDUSTRI MAKANAN

    DAN MINUMAN BIDANG KEAMANAN PANGAN MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Tuntutan jaminan keamanan pangan terus meningkat sesuai dengan tuntutan konsumen

    yang terus meningkat seiring dengan kenaikan kualitas hidup manusia. Hal ini

    menyebabkan masalah keamanan pangan menjadi sangat vital bagi industri dan bisnis

    pangan.

    Tuntutan konsumen atas jaminan keamanan pangan membawa dampak perubahan bagi

    bisnis pangan. Pada tahun-tahun terakhir, konsumen telah menyadari bahwa mutu

    pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk

    akhir di laboratorium. Mereka berkeyakinan bahwa produk yang aman hanya dapat

    diperoleh dari bahan baku yang baik, ditangani dengan baik, diolah, didistribusikan

    dengan baik, dan diproses oleh tenaga yang kompeten.

    Dalam menyikapi tuntutan kualifikasi tenaga kerja pada dunia usaha / industri pangan,

    perlu adanya hubungan timbal balik antara pihak industri / usaha pangan sebagai

    pengguna tenaga kerja, dengan pihak lembaga pendidikan dan pelatihan, serta lembaga

    sertifikasi yang dikelola pemerintah ataupun swasta, baik pendidikan formal maupun non

    formal dalam upaya menciptakan tenaga kerja. Kerjasama tersebut untuk merumuskan

    kualifikasi tenaga kerja yang diinginkan dunia usaha / industri pangan dan diformulasikan

    dalam suatu standar. Standar tersebut berisi rumusan kemampuan kerja pada bidang

    yang spesifik keamanan pangan yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan

  • 2

    sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan jabatan yang diakui secara

    nasional. Kemampuan kerja yang memenuhi ketiga aspek tersebut dinyatakan sebagai

    kompetensi, oleh karenanya disebut standar kompetensi kerja. Kompetensi dalam

    standar tersebut memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan negara lain bahkan berlaku

    secara internasional.

    B. Tujuan / Ruang Lingkup Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

    Tujuan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah untuk menyusun tentang uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan,

    ketrampilan/keahlian dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk

    menduduki jenis dan jenjang pekerjaan serta tingkat job tertentu yang berlaku secara

    nasional.

    Berdasarkan amanat PP No.28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan

    maka pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dilakukan di sepanjang mata

    rantai pangan (from farm to table), oleh karena itu ruang lingkup SKKNI ini meliputi

    standar kompetensi terkait dengan pembinaan dan pengawasan pangan di sepanjang

    mata rantai pangan. Untuk standar kompetensi yang lebih spesifik akan ditetapkan dalam

    skema sertifikasi di masing-masing instansi / lembaga.

    C. Pengertian SKKNI

    1. Kompetensi kerja

    Adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan,

    ketrampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang

    ditetapkan.

    2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,

    keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan

    tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikuasainya standar kompetensi

    tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

    Bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan Bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan

  • 3

    Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula

    Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

    3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Adalah badan independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi

    kompetensi kerja, guna terlaksana tugas tersebut BNSP dapat memberikan lisensi

    kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan yang

    ditetapkan BNSP. Dalam melaksanakan tugasnya BNSP bertanggung jawab kepada

    Presiden.

    4. Fasilitator / Penyuluh Keamanan Pangan Adalah personil yang mempunyai kualifikasi fasilitator / penyuluh keamanan pangan

    yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan

    diberi tugas untuk melakukan fasilitasi / penyuluhan keamanan pangan dari

    organisasi yang kompeten.

    5. Inspektur / Auditor / Asesor Keamanan Pangan

    Adalah personil yang mempunyai kualifikasi inspektur / auditor / asesor yang

    mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan

    diberi tugas untuk melakukan kegiatan inspeksi /audit /asesmen keamanan pangan

    dari organisasi yang kompeten.

    6. Keamanan Pangan

    Adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari

    kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu,

    merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

    7. Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)

    Adalah sistem manajemen keamanan pangan yang mendasarkan pada kesadaran

    bahwa bahaya dapat timbul pada setiap langkah proses produksi, namun dapat

    dikendalikan dengan tindakan pencegahan dan pengendalian titik-titik kritis.

    8. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

    Adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain

    dengan cara :

  • 4

    a. mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan

    benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan

    kesehatan;

    b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi

    jumlah jasad renik lainnya; dan

    c. mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan

    tamb

Embed Size (px)
Recommended