Home >Documents >SKKNI Industri

SKKNI Industri

Date post:22-Nov-2015
Category:
View:155 times
Download:15 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

    REPUBLIK INDONESIA

    KEPUTUSAN MENTERI

    TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR : KEP. 45 / MEN / II / 2009

    TENTANG

    PENETAPAN SKKNI

    SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN SUBSEKTOR INDUSTRI PANGAN DAN MINUMAN

    BIDANG TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN SUBBIDANG INDUSTRI PANGAN

  • KEPUTI'SAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSIIIIIGRASIREPUBLIK INDONESIA

    NOITIIOR KEP. 45 /irEN/rr /2009

    KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIAHAN SUB SEKTOR INDUSTRI PANGAN

    DAN MINUII]IAN BIDANG TEKNOLOGI HASIL PERTANIANSUBBIDANGINDUSTRIPANGAN

    KERJA DAN TRANSMIGMSI REPUBLIK INDONESIA,

    senrnkasi kompetens ke4a danpengenbangan penddikankompeieN d sekior rndusiri Pengoahan sub sekior IndusrriPaiqan dan Minuman Bdang TknologBLdans Indusl[ Pangatr peru menelapkan sladdd Komp.tensi

    dusti Pengolahan Sub Sektorans Tekno oqi Has perlanan

    1 Undang UndangKdenasaksFan (Lembran NesaE Repub k rDdonesaRepubrik Indones a Nomor 427e1

    Perdhan Keda NAonar (Lembmn NesaE Rpudrkndonesa Tahln 2006 Nomof 67 Tambahan LembaGnNesa.a Repubrik rndonesia Nomor4637):

    4 Peraruran lvenred Tenasa Keda dan rransnisras NomotPER osrMEN/ V/2007 lentans Orsansasi dan Tala KerlaDepanemen lenasa Kerla dan rransnismsi sebasainana

    diubah, terakh r denqan PeraluradMenrerl Teiaqa Keta dan TransmqGsi Nomor

    eta dan rransmigs Nomo,

    KompelensiKerlaNasona nd0tresal

    ssa 13 Desember ?003

  • srdrd3r rGmoet6n6 keja Na.onar noones.a sprd rrd6r,PersordhJl slb se.ior

    he4a Nas.oldr rldo.es'a sebasdimradnakeld drrdm Dkum Klsqtu b-'atu 5e(aE nas.onatdanmenjadi acuan penyerenssaman pendidikan dan petalihan ke4aseb uli komptensi daram ranska senilikaei komFiens .

    Keda Nasionat Indonsia sebasaimana

    Koputusan Mented ini mulai bedaku pada tanggaL ditslapkan.

    p a d a l a n g g a l 2 ? - 2 - 2 o o 9

    DONES!A,

    ENTERI

  • 2

    LAMPIRAN

    KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR KEP. 45 / MEN / II / 2009

    TENTANG

    PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

    SUB SEKTOR INDUSTRI PANGAN DAN MINUMAN BIDANG TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

    SUB BIDANG INDUSTRI PANGAN

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Era globalisasi dalam lingkup perdagangan bebas antar negara, membawa dampak ganda, di satu sisi era ini membuka kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya antar negara, namun di sisi lain era itu membawa persaingan yang semakin tajam dan ketat. Oleh karena itu, tantangan utama di masa mendatang adalah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di semua sektor industri dan sektor jasa dengan mengandalkan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi dan manajemen.

    Untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri (DUDI), perlu adanya hubungan timbal balik antara pihak DUDI dengan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat), baik pendidikan formal, informal maupun yang dikelola oleh industri itu sendiri. Salah satu bentuk hubungan timbal balik tersebut adalah pihak DUDI harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan, untuk menjamin kesinambungan dan kemajuan DUDI di tanah air Indonesia. Pihak lembaga diklat akan menggunakan standar tersebut sebagai acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum, sedangkan pihak birokrat akan menggunakannya sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pengembangan SDM secara makro. Standar kebutuhan kualifikasi SDM tersebut diwujudkan dalam Standar Kompetensi yang merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki mereka yang akan bekerja di bidang tersebut. Di samping itu standar tersebut harus juga memiliki ekuivalen atau kesetaraan dengan standar-

  • 3

    standar relevan yang berlaku pada sektor industri di negara lain bahkan berlaku secara internasional.

    B. Tujuan

    Tujuan penyusunan standar kompetensi ini adalah sebagai acuan pengembangan SDM pada bidang teknologi hasil pertanian yang mendapat pengakuan secara nasional. Untuk memperoleh pengakuan itu, penyusunan standar kompetensi dilakukan antara lain : 1. Dikembangkan berdasar pada kebutuhan DUDI, baik untuk tenaga kerja

    mandiri maupun sebagai pekerja (employee) dimaknai dengan melakukan eksplorasi data primer secara intensif dan komprehensif.

    2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar sejenis yang dipergunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan bidang standardisasi dengan negara lain.

    3. Dilakukan bersama dengan perwakilan (a) asosiasi profesi, (b) asosiasi DUDI, dan (c) asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi, atau (d) para pakar di bidang terkait agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

    C. Pengertian SKKNI

    1. Kompetensi Berdasar pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

    2. Standar Kompetensi Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai Ukuran yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.

  • 4

    3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu : Bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan Bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat

    dilaksanakan Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda

    dengan rencana semula Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk

    memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

    D. Penggunaan SKKNI

    Keberadaan SKKNI sangat dibutuhkan di Indonesia bila dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja di Indonesia untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha. SKKNI akan berperan besar antara lain dalam: 1 Lembaga pendidikan dan pelatihan, sebagai acuan dalam pengembangan

    program/kurikulum dan komponen pendidikan lainnya. 2 Lembaga pengujian dan sertifikasi profesi, sebagai acuan dalam

    pengembangan materi pengujian dalam rangka sertifikasi profesi. 3 Industri/dunia usaha, sebagai acuan pengembangan SDM dan

    pengembangan pelatihan khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 4 Departemen teknis sebagai referensi dalam pengembangan SDM sesuai

    dengan sektornya.

    E. Format Standar Kompetensi

    1. Kode Unit Kompetensi

    Pengkodean unit kompetensi Bidang Keahlian THP mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Secara ringkas pengkodean dilakukan sebagai berikut:

  • 5

    x x x . x x 0 0 . 0 0 0 . 0 0

    ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

    a. Sektor/Bidang Lapangan Usaha :

    Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

    b. Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

    Untuk sub sektor (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

    c. Kelompok Unit Kompetensi :

    Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu : 01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general) 02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional). 03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik) 04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)

    d. Nomor urut unit kompetensi

    Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih komplek.

    e. Versi unit kompetensi

    Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

  • 6

    2.