Home >Documents >SKKNI IG 2016

SKKNI IG 2016

Date post:12-Jan-2017
Category:
View:242 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI DAN SKKNI IG SEBAGAI PILAR PENGEMBANGAN SDM IG DALAM

    MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI Yogyakarta, 23 November 2016

    Dr.rer.nat. Sumaryono, M.Sc.

    Bidang Pengembangan SDM dan Industri IGBadan Informasi GeospasialSK

    KNI IG

    2016

  • DASAR HUKUM Tujuan UU-IG ( UU No. 4 th 2011, Pasal 3,)

    a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi Geospasial(IG) yang dapat dipertanggungjawabkan.

    b. Mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

    c. Mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbgai aspek kehidupan masyarakat.

    Tidak akan tercapai tanpa dukungan SDM dan industry IG yang handal

    SKKN

    I IG 20

    16

  • SDM DAN INDUSTRI PELAKSANA IG YANG HANDAL

    Pelaksanaan IG orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang wajib memenuhi kualifikasi sebagai kelompok yang bergerak di bidang IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

    (Pasal 54 55 UUIG)SK

    KNI IG

    2016

  • Pelaksanaan IG oleh Industri (Badan Usaha) (Pasal 56):

    (1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi: a. Persyaratan administratif, b. Persyaratan teknis

    (3) Persyaratan teknis meliputi: a. Memiliki sertifikat yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG dan b. Memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG

    (5) Sertifikat tenaga profesional diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan.SK

    KNI IG

    2016

  • TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM DAN INDUSTRI IG

    Jumlah kurang dari yang dibutuhkan, baik kuantitas, kualitas maupun distribusinya

    Lulusan sekolah/PT belum siap pakai langsung Masih terbatasnya PT vokasional Liberalisasi SDM Surveyor ASEAN dan dunia Persebaran PT/SMK yang tidak merata Kejelasan karir dan remunerasi profesional IG yang belum

    menarik (Menteri ATR: gula-gulanya kurang manis) Industri IG masih belum sehat dan belum siap bersaing

    globalSK

    KNI IG

    2016

  • SEBARAN SDM IG

    82%

    4%

    1% 2%2% 6%

    3% Jawa

    Kalimantan

    Maluku

    NusaTenggaraPapua

    SumateraSKK

    NI IG

    2016

  • PROYEKSI KEBUTUHAN SDM IG NASIONALTahun Proyeksi

    KebutuhanSDM IGTersedia

    GapSDM IG

    PemenuhanSDM IG

    RencanaPemenuhan

    2015 31.500 8.584 22.917 22.917

    2016 32.414 11.084 23.830 2.500 21.330

    2017 33.353 13.584 22.270 2.500 19.770

    2018 34.321 16.084 20.737 2.500 18.237

    2019 35.316 18.584 19.233 2.500 16.733

    2020 36.340 21.084 17.757 2.500 15.257

    2021 37.394 23.584 16.311 2.500 13.811

    2022 38.479 26.084 14.895 2.500 12.395

    2023 39.594 28.584 13.511 2.500 11.011

    2024 40.743 31.084 12.159 2.500 9.659

    Hasil Survei BIG tahun 2015SK

    KNI IG

    2016

  • PROYEKSI KEBUTUHAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

    TahunSRVTRTS HDGRFI FTGMTR INDERAJA SIG KARTO

    SMK S1 SMK S1 SMK S1 SMK S1 SMK S1 SMK S1

    2015 5.322 2.281 123 288 2.622 1.748 657 986 2.745 4.118 1.014 1.014

    2016 4.953 2.123 115 268 2.440 1.627 612 918 2.555 3.833 943 943

    2017 4.591 1.968 106 248 2.262 1.508 567 851 2.368 3.552 874 874

    2018 4.235 1.815 98 229 2.086 1.391 523 785 2.185 3.277 807 807

    2019 3.886 1.665 90 210 1.914 1.276 480 720 2.004 3.006 740 740

    2020 3.543 1.518 82 192 1.745 1.164 438 657 1.828 2.741 675 675

    2021 3.207 1.374 74 173 1.580 1.053 396 594 1.654 2.481 611 611

    2022 2.878 1.234 67 156 1.418 945 356 533 1.485 2.227 548 548

    2023 2.557 1.096 59 138 1.260 840 316 474 1.319 1.978 487 487

    2024 2.243 961 52 121 1.105 737 277 416 1.157 1.736 427 427

    Hasil Survei BIG tahun 2015SK

    KNI IG

    2016

  • TANTANGAN LIBERALISASI ASEAN (GLOBAL)

    Free Flowof Goods

    Free Flowof

    Services

    Free Flowof

    Investment

    Free Flowof Capital

    Free Flowof SkilledLabour

    ASEAN Economic Community

    Liberalisation

    SKKN

    I IG 20

    16

  • MODE NEGARA A NEGARA B KETERANGAN

    Mode 1

    Pengguna jasa B menerima jasa dari Penyedia jasa A melalui telekomunikasi atau sistem pos. Contoh: tele-medical advice, distance training, gambar arsitektur.

    Mode 2

    Pengguna jasa B masuk ke Negara A sebagai turis, pelajar, atau pasien untuk dapat menggunakan jasa dari Penyedia Jasa A

    Mode 3Penyedia jasa A memberikan jasa kepada Pengguna Jasa B di Negara B dengan cara membuka kantor perwakilan, kantor cabang, atau berafiliasi dengan perusahaan lokal B.

    Mode 4Seorang Profesional Jasa A menyediakan jasa di Negara B sebagai independent Supplier atau pekerja dalam perusahaan jasa

    Penyedia Jasa A

    Penyedia Jasa A

    Penyedia Jasa A

    Pekerja Jasa A

    Pengguna Jasa B

    Pengguna Jasa B

    Pengguna Jasa B

    Pengguna Jasa B

    Pengguna Jasa B

    Penyedia Jasa A

    Pekerja Jasa A

    MODE LIBERALISASI JASA

    SKKN

    I IG 20

    16

  • INSTRUMEN FREE FLOW OF SERVICES

    Blue Print dan Penjadwalan Strategis dalam implementasi AEC 2015

    AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services): mengadopsi ketentuan-ketentuan GATS

    Coordinating Committee on Services (CCS): merupakan Kelompok Kerja Teknis yang bertanggungjawab dalam liberalisasi Jasa melalui negosiasi.

    CCS membentuk Ad-Hoc Expert Group on MRA di bawah Business Services Working Group (BSWG).

    MRA on Surveying dibahas dalam Ad-Hoc Expert Group on MRA-Surveying

    SKKN

    I IG 20

    16

  • TUJUAN MRA ON SURVEYING Melakukan identifikasi kerangka kerja dan menetapkan dasar

    pijakan bagi Competent Authority agar dapat melakukan observasi dan negosiasi antar negara anggota ASEAN tentang MRA. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa masing-masing negara anggota ASEAN memiliki nomenklatur dan persyaratan yang berbeda dalam kualifikasi surveyor.

    Melakukan tukar menukar informasi dalam rangka membangun Trust (saling percaya) antar negara ASEAN.

    Melakukan adopsi hal-hal yang dianggap praktek terbaik (Best practices) dalam standar dan kualifikasi surveying.SK

    KNI IG

    2016

  • STATUS MRA ON SURVEYING Sampai saat ini sudah dilaksanakan pertemuan MRA on Surveying

    yang ke 19 (Ho Chi Minh, 25 29 Sept 2016) Telah menghasilkan Framework Arrangement for The Mutual

    Recognition of Surveying Qualifications, yang telah ditandatangani oleh ASEAN pada tanggal 19 November 2006 di Singapura

    Penyusunan Draft dokumen MRA Hand Book on Surveying yang akan segera dipublikasikan oleh Sekretariat ASEAN menjadi dokumen resmi MRA on Surveying.

    Pengumpulan kurikulum pendidikan surveying pada negara anggota ASEAN

    Penyusunan dokumen Roadmap MRA on Surveying

    SKKN

    I IG 20

    16

  • SKKN

    I IG 20

    16

  • INISIASI SEKRETARIAT PENDIDIKAN SURVEYING ASEAN

    http://aseansurveyingedu.big.go.id/

    SKKN

    I IG 20

    16

  • DATA SURVEYOR ASEANNo. Negara Luas Wilayah (Km2)

    1 Brunei Darussalam 5,765 2 Filipina 300,000 3 Indonesia 6,315,222 4 Kamboja 181,035 5 Laos 236,800 6 Malaysia 329,847 7 Myanmar 676,553 8 Singapura 718 9 Thailand 508,050

    10 Viet Nam NA

    No. Negara Jumlah Penduduk (Jiwa)1 Brunei Darussalam 410,000 2 Filipina 101,000,000 3 Indonesia 255,461,700 4 Kamboja 15,000,000 5 Laos 7,000,000 6 Malaysia 30,513,848 7 Myanmar 50,000,000 8 Singapura 5,470,000 9 Thailand 66,800,000

    10 Viet Nam NA

    No. Negara Tenaga Surveyor (jiwa) KeteranganTerdaftar Berlisensi

    1

    Brunei Darussalam

    22 17

    22 surveyor terdaftar (17 di sektor swasta dan 5 di pemerintahan); 17 surveyor di swasta juga berlisensi; Terdapat 14 surveyor lain (10 di Departemen Survey, 1 di bidang pendidikan dan 3 di sektor migas).

    2 Filipina 9,325 4,397 3 Indonesia 5,500

    4Kamboja

    241 Tingkat Nasional 75 Tingkat Provinsi 266

    5 Laos 2,000

    6

    Malaysia

    662 531

    Terdaftar 662, Tidak Terdaftar 412, Berlisensi 531, Tidak Berlisensi 124, Bergerak di sektor pemerintah 57, di sektor swasta 532

    7

    Myanmar Tanggung jawab kegiatan survai pada pemerintah; Tidak ada surveyor terdaftar dan berlisensi di Sektor Swasta.

    8Singapura

    100 66

    9Thailand

    500 65.800 Civil Engineers (Terdaftar)

    10 Viet Nam NASK

    KNI IG

    2016

  • No. Negara Program Pendidikan Keterangan

    1Brunei Darussalam

    Diploma 1 terdiri dari 40 siswa Tidak ada program sarjana

    2Filipina Program sarjana: 1;

    Diploma: 5 Siswa / lulusan: 3535/350

    3Indonesia Jumlah program sarjana:

    11; Diploma: 2 Jumlah siswa: 5000; lulusan: 1000

    4Kamboja Royal University of

    Agriculture (RUA) Jumlah siswa 673, lulusan: 404

    5Laos Jumlah program sarjana:

    2; Diploma: 1Jumlah siswa/lulusan: 100 orang/tahun

    6Malaysia Jumlah program sarjana:

    2; Diploma: 10 Jumlah siswa/lulusan: 3684

    7Myanmar

    Program Pelatihan Survai Jumlah siswa/lulusan: 11.999

    8Singapura

    Program Diploma: 1Jumlah siswa/lulusan: 400 (pra-1980) + 40 (pasca-2014)

    9

    ThailandJumlah Program Sarjana (Survey Engineering): 6; Diploma (Teknisi): 9

    Jumlah Mahasiswa/Lulusan per tahun: Program Sarjana 200/100, Program Diploma sekitar 200-50; 315 Bersertifikat Program (Teknik Sipil) oleh COE