SKEMA UMUM KPBU - ppsdma.bpsdm.dephub.go.idppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/...Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan

SKEMA UMUM KPBU

Disampaikan pada Reform Leadership Training Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

5 Oktober 2018

Sri Bagus GuritnoDirektur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

REPUBLIK INDONESIA

Kerangka Pendanaan Infrastruktur (2015 - 2019) …mendorong swasta dan lembaga pengelola dana jangka panjang…

Swasta:

USD 131.1 Bn

(Rp. 1.751,5

Tn)

(36,5%)

Total Nilai

Investasi

yang

dibutuhkan

dalam

infrastruktur

2015-2019:

USD 359.2

Bn(IDR 4,796.2

Tn)

BUMN:

USD 79.8 Bn

(Rp. 1.066,2

Tn)

(22,2%)

APBN+APBD:

USD 148.2 Bn

(Rp. 1.978,6

Tn)

(41,3%)

Nilai Investasi

*) 1 : Kalkulasi berdasarkan investasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjadi middle income country 2025.

Sumber: Bappenas- JICA, 2014: Latar belakang studi untuk RPJMN 2015-2019,, Analisis Tim Kementerian PPN/Bappenas

Source: BAPPENAS Internal Analysis

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

• Jaminan

Sosial

• Jaminan

Pendidikan

• Jaminan

Kesehatan

• Bahan Baku Air Minum

• Transportasi Publik

Masal

• Jalan Tol

• Pelabuhans

Investasi yang tidak

memiliki imbal balik

investasi secara

langsung dari obyek

tersebut.

Investasi dengan imbal

hasil di bawah standar

kelayakan sehingga

membutuhkan

pengurangan sebagian

beban investasi melalui

investasi sosial

Pemerintah.

Investasi dengan imbal

hasil memenuhi standar

kelayakan investasi

namun dipandang

relatif kurang menarik

atau berisiko sehingga

diperlukan intervensi

Pemerintah.

Investasi dengan

imbal hasil relatif

menarik sehingga

peran Pemerintah

minim yaitu sebagai

regulator dan

promotor.

• Listrik

• Bandar

Udara

• Pipa Gas

Definisi

Contoh

Source of Funding

Kategorisasi

Investasi Publik

IRRrendah tinggi

APBN APBN + Dana

Komersial

Dana Komersial

dengan Dorongan

Pemerintah

Dana Komersial

Murni

PINA

Investasi Sosial KPBU Special Commercial InvestmentGeneral Commercial

Investment

KPBU

2

REPUBLIK INDONESIA

Posisi KPBU pada Pelayanan Publik

Government of Indonesia(Presiden)

KementerianTeknis

PenyelenggaraPelayananPublik

RegulasiPelayananPublik

KPBU :

Perjanjian Perdata

Pihak Berwenang :• Perizinan• Pengesahan• Penetapan

PendidikanSekolah

SDM/SDA

Kurikulum

InfrastrukturJalan

BangunanFisik

Spesifikasi

Contoh

.• Penugasan kepada BUMN/BUMD (PSO)

.• Pemda kepada UPT/BLU /BUMD

.

• Perizinan kepada BUMN/ BUMD/ Swasta

REPUBLIK INDONESIA

4

Pengertian KPBU

PENYEDIAAN INFRASTRUKTURPENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERUBAHAN

PARADIGMA

PEMBENTUKAN ASET

(Pemerintah)

PELAYANAN MASYARAKAT

KONVENSIONAL

PENGADAAN ASET

DISERAHKAN SETELAH

KERJASAMA SELESAI

KEWAJIBAN PEMERINTAH

MELAYANI MASYARAKAT

KEWAJIBAN PEMERINTAHMELAYANI MASYARAKAT

• On schedule, on budget, on service

• Kesinambungan perencanaan , konstruksi, operasi

dan pemeliharaan.

• Mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan.

• Dengan dana yang sama, bisa me-leverage proyek yang

lebih banyak

Manfaat KPBU:

KPBU• Bukan privatisasi tetapi

pengelolaan aset

melalui konsesi

• Dapat berupa

kegiatan yang:

memiliki arus

pendapatan (palapa

ring), tidak memiliki

pendapatan (jalintim)

4

REPUBLIK INDONESIA

5

Swasta:

USD 131.1 Bn

(Rp. 1.751,5 Tn)

(36,5%)

Total Investasi

Infrastruktur

Tahun

2015-2019:

USD 359.2 Bn

(IDR 4,796.2

Tn)

BUMN:

USD 79.8 Bn

(Rp. 1.066,2 Tn)

(22,2%)

Anggaran

Negara

USD 148.2 Bn

(Rp. 1.978,6 Tn)

(41,3%)

Investasi Infrastruktur

Semua Resiko

teralokasi ke

Pemerintah

Pendanaan

Design

Kenaikan Biaya

Konstruksi

Kenaikan Biaya

Operasional

Resiko

Konstruksi

Pengadaan Lahan

Skema Konvensional

Alokasi resiko ke

Pemerintah

Alokasi resiko ke

Pihak Swasta

Pendanaan Design

Penetapan Tarif Pengadaan

LahanPeraturan Politik

Kenaikan Biaya

KOnstruksi

Kenaikan Biaya

OperasionalResiko

Konstruksi

Skema KPBU

Skema Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia

Perbedaan Skema Konvensional dan Skema KPBU

REPUBLIK INDONESIA

Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Aspek Pengaturan

Subyek Kerjasama

Pemerintah

1. Menteri

2. Kepala Lembaga

3. Kepala Daerah

4. BUMN/BUMD

Badan Usaha

1. BUMN/BUMD

2. Badan Usaha Asing

3. Perseroan Terbatas

4. Koperasi

Obyek KerjasamaInfrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial

(19 Jenis Infrastruktur)

Kontribusi

Pemerintah

1. Pembiayaan Sebagian KPBU

2. Dukungan pemerintah

3. Jaminan pemerintah

Pengembalian

investasi Badan

Usaha

1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif

(User Charge).

2. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability

Payment).

3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan

dengan Perundang-undangan.

Tahapan

1. Tahap Perencanaan 4. Konstruksi

2. Tahap Penyiapan 5. Masa Konsesi

3. Tahap Transaksi

PENJAMINAN PEMERINTAH

• Peraturan Presiden No. 78/2010

• PMK 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016

DUKUNGAN PEMERINTAH

PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)

PERPRES 38/2015

PERMEN PPN NO. 4/2015

TENTANG PANDUAN UMUM

PERATURAN KEPALA LKPP NO 19 TAHUN

2015 TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA

PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

PMK NO. 260/2016

PERMENDAGRI No. 96/2016

KERJASAMA DAERAH

PP No. 28/2018

6

REPUBLIK INDONESIA

7

19 Jenis Sektor Infrastruktur

Kebandarudaraa

n

Kepelabuhanan

Perkeretaapian

Darat dan

penyeberangan

Jalan

Jalan Tol

Jembatan Tol

Pasar

Tradisional

Transportasi Jalan

Fasilitas Perkotaan

Pengelolaan LimbahSetempat

Air Minum PerumahanRakyat

PengelolaanSampah

Pengelolaan LimbahTerpusat

SDA & Irigasi Kawasan

Fasilitas PendidikanLembaga

Pemasyarakatan

KesehatanSarana Olah Raga,

Kesenian dan Budaya

Pariwisata

Pembangkit

Listrik

Transmisi

Penerangan

Jalan Umum

Ketenagalistrikan Konservasi EnergiMigas dan EBTTelekomunikasi &

Informatika

Fiber Optic

e-Gov

KONEKTIVITAS

FASILITAS

PERKOTAAN

FASILITAS SOSIAL

DapatmengajukankepadaMenteriBappernas

Dapat merupakan gabungan dari 2 sektordengan PJPK ditentukan berdasarkan besaranPeran

REPUBLIK INDONESIA

Kontribusi Pemerintah Dalam Kerjasama

8

Dasar Hukum :

ProyekPemerintah

Pusat(Tarif)

VGF(Kemenkeu)

PDF(Kemenkeu)

DukunganKonstruksi

(K/L Terkait)

JaminanPemerintah

(PT PII)

ProyekPemerintah

Pusat(AP)

PDF(Kemenkeu)

DukunganKonstruksi

(K/L Terkait)

JaminanPemerintah

(PT PII)

ProyekPemerintah

Daerah (AP/Tarif)

VGF(Kemenkeu)

PDF(Kemenkeu)

DukunganPemerintah

Daerah

JaminanPemerintah

(PT PII)

PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi

Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

13

2

VGF (Viability Gap Fund) atauDukungan Kelayakan adalahDukungan Pemerintah dalambentuk kontribusi fiskal yangbersifat finansial atau insentifperpajakan yang disetujuiMenteri Keuangan.Maksimal pemberian VGF

sebesar 49% dari nilaiinvestasi proyek.

PDF (Project

Development Fund) atau

Dana Penyiapan Proyek

adalah dana yang

digunakan untuk

membiayai pelaksanaan

Fasilitas.

9

Pengembalian Investasi KPBU

Bundling dengan

kegiatan

komersial

Badan Usaha Investasi Operasi Pelayanan

Kompensasi

dari kegiatan

komersial

Ada Demand

Risk

User Fee Badan Usaha Investasi Operasi Pelayanan Pendapatan

Ada

Demand Risk Contoh:Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99 km): nilai proyek RP 10,4 triliun, masa konsesi 40 tahun, rencana tarif Rp1000/km

Availability Payment Badan Usaha Investasi Operasi Pelayanan Pembayaran AP

Tidak ada

Demand RiskContoh:

Palapa Ring: nilai proyek RP 7,4 triliun, masa konsesi 15 tahun, pembayaran AP= RP 588 milyar/tahun

Contoh:

Pemindahan Lapas Salemba ke Ciangir : nilai proyek RP 1,2 triliun, masa konsesi 15 tahun, Lapas Ciangir

dibundling dengan area komersial di Salemba.

REPUBLIK INDONESIA

Struktur Umum KPBU

Infrastructure Financing Fund

Project Development Fund

Dukungan Kelayakan (VGF)

Penjaminan Pemerintah

1.Membantu PJPK mengatasi keterbatasan

dana dan ekspertis infrastruktur dalam

penyiapan dan transaksi proyek KPBU

2.Memastikan proses lelang dilakukan

berdasarkan azas adil, kompetitif, dan

transparan

Untuk meningkatkan kelayakan finansial

proyek KPBU, diberikan dukungan fiskal

untuk sebagian dana konstruksi

“melalui anggaran BUN”

Diberikan pemerintah melalui PT PII

Melalui PT SMI dan PT IIF

Pengaturan mengenai

Pemanfaatan BMN untuk

infrastruktur

Pembayaran berkala kepada Badan

Usaha oleh Pemerintah (PJPK)

berdasarkan ketersediaan layanan

infrastruktur yang diberikan

Pembayaran

Ketersediaan Layanan

(Availability Payment)

Tarif/User Payment

Skema Pengembalian

Investasi

Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan

Bentuk lain sepanjang

tidak bertentangan dengan

Perundang-undangan

10

Pasal 26 Perpres 38/2015

• PJPK menganggarkan dana

perencanaan , penyiapan,

transaksi dan manajemen KPBU

Kementerian

Keuangan

PJPK Pengguna

Sponsor

EquitasPemberi

Dana

Proyek

KPBU

Badan

Usaha

Pelaksana

Ekuitas Debt

Kontrak

KPBU

Lahan/

Dukungan

/ AP

Biaya

Pengguna

Layanan

Infrastruktur

Dukungan Pemerintah

(Kementerian Keuangan)

PT PII

REPUBLIK INDONESIA

Alur Kerja KPBU Secara Umum

Identifikasi danusulan

TahapKonstruksi

dan Operasi

Studi Pendahuluan Penyusunan OBC PenyusunanFBC

Tahap Screening dan Seleksi Tahap Penyiapan Proyek

PQ RfP Bid Award

PPP Agreement

Signing

Financial Close

Tahap Transaksi

PJPK sebagai Pelaksana Proyek

PJPK – Bappenas

(Perencanaan)

Bappenas

menganggarkan

Dana OBC

PPP Unit di Kemenkeu sebagai

penyedia fasilitas PDF dan VGF

BKPM memastikan kelayakan investor

dan proses market sounding

LKPP bertindak sebagai

transaction probity

PT PII melakukan proses

penjaminan pemerintah

PT PII secara informal memberikan

masukan dalam penyusunan OBC dan

FBC

Kemenko Perekonomian sebagai Fasilitator Debottlenecking

KemendagriPertimbangan terhadap dokumen

rencana kegiatan KPDBU terkait AP

11

REPUBLIK INDONESIA

12

Prakarsa KPBU:Solicited

Dalam Pasal 26 Perpres 38/2015, perencanaan, penyiapan dan transaksi disiapkan oleh K/L/D

Disiapkan oleh K/LDidampingi Bappenas

Disiapkan oleh K/LKemenkeu sebagai penyedia fasilitas PDF • Mulai

pembayaran

AP• LKPP bertindak sebagai transaction probity• PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah

BKPM memastikan kelayakan investor dan proses market sounding

KemendagriPertimbangan terhadap dokumen

rencana kegiatan KPDBU terkait AP

Capacity Building oleh Kantor Bersama KPBU

• VGF

Kemenkeu

• DAK

• Dukungan

sebagian

konstruksi

Contoh:

SPAM

Umbulan

Bappenas

mengamankan

alokasi

Identifikasi

Proyek

Studi

PendahuluanOutline Business

Case (OBC)Final Business

Case (FBC)Pra-

kualifikasi

Request for

ProposalBid Award

Tandatangan

PerjanjianFinancial

Close

PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI

PR

AK

AR

SA

PE

ME

RIN

TA

H

(SO

LIC

ITE

D)

OperasiAkhir

KontrakPenyerahan

Aset

Konstruksi

MASA KONSESIKONSTRUKSI

REPUBLIK INDONESIA

13

Skema Prakarsa KPBU:Unsolicited

PR

AK

AR

SA

BA

DA

N

US

AH

A

(UN

SO

LIC

ITE

D)

Disiapkan oleh Pemrakarsa • Dilakukan oleh K/L

• PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah

Sesuai dengan rencana kerjaPemerintah

Layak secara ekonomi dan financial

Perusahaan yang mengajukan memilikikapasitas yang memadai.

Operasi

Pemrakarsa proyek mengajukan

proposal dan dokumen pra-studi

kelayakan (FS) ke PJPK

Evaluasi dokumen Pra-FS untuk

mendapat persetujuan.

Badan Usaha

Pemrakarsa

menyerahkan FS

Evaluasi FS Pengadaan

Tandatangan

Perjanjian KPBU

.

Penerbitan Surat

PersetujuanFinancial

Close

Akhir Kontrak

dan Penyerahan

AsetKonstruksi

Pilihan Pemberian Kompensasi

kepada Badan Usaha Pemrakarsa

Pemberian tambahannilai 10% pada

dokumen pengadaanRight to match

Pembelianprakarsa KPBU

oleh PJPK

PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI MASA KONSESIKONSTRUKSI

REPUBLIK INDONESIA

Success Story Proyek KPBU

Manado – Bitung

Toll RoadUSD 396 Milion

Serang - Panimbang

Toll RoadUSD 391.6 Milion

Umbulan

Water SupplyUSD 140.7 Milion

Palapa Ring

Central PackageUSD 71.5 Milion

Palapa Ring

East PackageUSD 386.5 Milion

Balikpappan -

Samarinda

Toll RoadUSD 767 Milion

Palapa Ring

West PackageUSD 87.6 Milion

Krian – Legundi –

Bunder - Manyar

Toll RoadUSD 940 Milion

Pandaan – Malang

Toll RoadUSD 461 Milion

Jakarta Cikampek Elevated II

Toll RoadUSD 1,249 Milion

Batang - Semarang

Toll RoadUSD 850 Milion

Serpong – Balaraja

Toll RoadUSD 464 Milion Central Java

Power PlantUSD 4,200 MilionCisumdawu

Toll RoadUSD 617.9 Milion

Ministry /

Agency

14projects

Sector GCA

Local

Government

10projects

Sector GCA

REPUBLIK INDONESIA

Solicited PPP Project Pipeline1 under operation project, 12 under construction projects, and 37 on progress projects

1. West Semarang Water Supply

1. South Sumatera Non-Toll Road

2. Sidoarjo General Hospital

3. Gorontalo Hospital4. Multifunction

Satellite

1. Trans Papua Road2. Yogya - Bawen Toll Road 3. Labuan Bajo Airport4. Proving Ground BPLJSKPB5. Surakarta Street Lighting6. National Integrated

Welfare System7. Correctional Facility

Relocation (Ciangir)8. Ciputat Market9. Bintuni Industrial Zone

1. Riau Non-Toll Road 2. Semarang – Demak Toll

Road3. Medan Municipal

Transport (LRT)4. Patimban Port5. Pekanbaru Regional

Water Supply6. Legok Nangka Regional

Waste Treatment 7. University of Sam

Ratulangi Teaching Hospital

8. Pirngadi Hospital9. Indonesia National

Cancer Center Dharmais Hospital

Preliminary study

Outline Business Case(OBC)

Final Business Case(FBC)

PQ Request forProposal

Bid AwardPPP Agreement

SigningFinancial Close

TenderPreparation

1. Trans Java Main Bridges

2. Central and Western Sumatera Road Corridor

3. Baubau Port4. Anggrek Port5. Kapet Kulon Progo

Water Supply6. Jatiluhur DKI Jakarta

Water Supply Distribution

7. Development of Piyungan Sanitary Landfill

8. DKI Jakarta Training Center

9. Development of Jogja Agro Techno Park

10.Tanjung Adikarto Fishery Zone

1. Jakarta -CikampekSouth Toll Road

2. ProbowangiToll Road

3. NamboRegional WasteManagement

TOTAL: USD 3,456 M + 12 Projects Under Calculation TOTAL: USD 3,722 M

PLANNING PREPARATION TRANSACTION

CONSTRUCTION OPERATION

1. West Palapa Ring

TOTAL: USD 8,829 M TOTAL: USD 87.6M

Included in PPP Book 2018National Strategic Project (PSN)

1. Manado - Bitung Toll Road

2. Balikpapan - Samarinda Toll Road

3. Pandaan - Malang Toll Road

4. Batang - Semarang Toll Road

5. Serpong - Balaraja Toll Road

6. Cisumdawu Toll Road7. Serang -Panimbang Toll

Road 8. Umbulan Water Supply9. Bandar Lampung Water

Supply10. Central Java Power Plant11. Central Palapa Ring12. East Palapa Ring

Data per 04/10/2018

1. Makassar-Pare-pare Railway

REPUBLIK INDONESIA

Unsolicited* PPP Project Pipeline2 under construction projects and 5 on progress projects

.

Financial

Close

Construction

2 Toll Road Projects

1. Krian-Legundi-Bunder-Manyar(US$ 0.9 billion)

2. Jakarta – Cikampek Elevated II(US$ 1.3 billion)

2.2 Billion USD

Construction

1. Jatiluhur I Water Supply (US$ 142.2 million)

1. Tanjung Jabung Bridge (US$ 13.5 million)

2. Karian Water Supply (under calculation)

3. Marine Observation and Modeling (US$ 95.9 million)

Project proponent submits

a proposal and pre-FS

document to GCA

Pre-FS document evaluation

to get pre-FS approval

Business Entity

submits FSFS evaluation Procurement

PPP

Agreement

Signing

Issuing approval letter

Data per 18/09/2018

Technically integrated with the sector’s master plan

Economically and financially viable

The business entity that proposes the initiative has adequate financial capability to finance the project.

Compensation option

to the project initiator

Additional mark of 10% on the

procurement scoreRight to match

The GCA purchase the PPP initiative

Evaluation Criteria:

1. TOD Poris Plawad(US$ 125.9 million)

*The unsolicited project is when the project is initiated by the private sector

Include in PPP Book 2018National Strategic Project (PSN)

REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

Koordinasi

Kantor Bersama KPBU Republik

Indonesia

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

(Persero)

Capital Place, 7th & 8th Floor

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18,

Jakarta 12710 - Indonesia

Fasilitasi

Capacity

Building

Percepatan

Pelaksanaan

KPBU di

Indonesia

17

LAMPIRAN

REPUBLIK INDONESIA

Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

19

Pengeluaran Publik dalam AP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Total Pengeluaran

280

Rp

Tahun

Tidak ada pembayaran

konstruksiRisiko ditransfer ke swasta

dan diatur oleh swasta.Availability Payment (AP)

Pengeluaran Publik dalam Skema Konvensional

Pembayaran Konstruksi

Pembayaran

Operasi &

Pemeliharaan)

Risiko/ Biaya tak terduga

ditanggung publik

Total Pengeluaran

290

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40

100 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5

Rp

Tahun

40

4

0

SLA

Standard

Minimum

yang diatur

SLA

Aktual

Badan

Usaha

Penalti

AP Penuh AP Penuh – Penalti

Standar Pelayanan Minimal atas

tersedianya:

1.Kondisi Jalan Mantap

2.Jalan yang berkeselamatan sesuai

kecepatan rencana

• Berkesinambungan: Tahap

perencanaan-konstruksi-operasi -

pemeliharaan

• Mengoptimalkan kapasitas fiskal

• On schedule, on budget, on

service

Manfaat AP:

Pembayaran Terhadap SLA:

REPUBLIK INDONESIA

20

Skema KPBU Dengan Pengembalian Investasi MelaluiTarif dan VGF

• VGF: fasilitas pemberian dukungan pemerintah dalambentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial.

• VGF diberikan kepada proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU dan bertujuan untukmeningkatkan kelayakan finansial proyek.

• Maksimal pemberian VGF sebesar 49% dari nilaiinvestasi proyek

• Tarif ditetapkan oleh PDAB berdasarkan perjanjianjualbeli air curah dengan 5 PDAM

Dasar Hukum :PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang PemberianDukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya KonstruksiPada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Contoh : Proyek SPAM Umbulan

20

REPUBLIK INDONESIA

21

Skema KPBU Dengan Pengembalian InvestasiMelalui Availability Payment/AP

Skema pengembalian investasi melalui:

Availability Payment (AP)

Availability Payment (AP)

Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan

Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana

ditentukan dalam Perjanjian KPBU

Dasar Hukum :

• Perpres 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

• PMK Nomor 260/PMK.08/2015 tentang Tatacara Pembayaran

Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBU dalam rangka

Penyediaan Infrastruktur.

Kriteria Umum Proyek KPBU AP:

• Proyek infrastruktur yang secara komersial masih marginal• Proyek infrastruktur ekonomi atau infrastruktur sosial yang memiliki

manfaat besar bagi masyarakat• Proses pengadaan proyek dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil,

terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usahayang sehat

• Moda pengembalian investasi kepada badan usaha tidak berasal dari tarif pengguna layanan

• Tarif tetap dapat dikenakan kepada pengguna layanan, dimana pengelolaannya dilaksanakan oleh PJPK

EKUITAS:

• Paket Barat:

Konsorsium Mora

Telematika

Indonesia –

Ketrosden

Triasmitra (Rp 425

Milyar

• Paket Tengah:

Konsorsium

Pandawa Lima (Rp

425 Milyar)

• Paket Timur:

Konsorsium

Moratelindo, IBS,

dan Smart Telecom

Kominf

o-BP3TI

Badan

Usaha

PINJAMAN:

•Paket Barat:

Bank Mandiri

(Rp 875 Milyar)

• Paket

Tengah: IIF,

BNI, SMI (Rp

975 Milyar)

• Paket Timur: -

Perjanjian Penjaminan

Penggu

na

Jaringa

n

Access Charge

LayananJaringan

Availability

Payment

Perjanjian Regres

Proyek Palapa

Ring

21

REPUBLIK INDONESIA

2222

Keuntungan Availability Payment (AP)Alternatif Relokasi Pembiayaan Pembangunan

Masa operasiMasa

konstruksi

Profil Belanja Pemerintah jika

Proyek dibangun dengan

skema AP

Pengadaan Infrastruktur

dengan Belanja Modal

s/d 32 tahun

s/d 32 tahun

Suku bunga obligasi 2017 7.5%

Inflasi 2010-2017 5.4%

Analisis Potensi Government Saving Pada Proyek Palapa RingPSC PPP

Government Expenditure

-CAPEX 4.743.922.993.248 0

-OPEX 3.369.789.444.263 0

-Availability Payment 0 8.823.556.862.337

-Financing 332.074.609.527 0

-Ancillary 474.392.299.325 711.588.448.987

-Competitive Neutrality 0 (792.398.703.159)

-Retained Risk 2.049.442.259.087

10.969.621.605.450 8.742.746.608.165

20,30%Government Saving

Total Government

Expenditure including Risk

Risk Value

PSC = Public Sector Comparator

PPP = KPBU - AP=

CAPEX Cost

Overrun

OPEX Cost

Overrun

RETAINED RISK = CAPEX Cost

Overrun + OPEX Cost Overrun

Untuk Ancillary cost, yang sebagian besar dari biaya penyiapan proyek. Untuk

PPP perkirakan 1.5 kali lebih besar dari PSC

Competitive Neutrality, pada PPP terdapat potensi pembayaran PPh 25 dari

Earning Before Tax (EBT) berdasarkan proyeksi keuangan untuk masing-

masing Paket.

• Masa konstruksi tepat waktu

• Kinerja pelayanan terjamin

REPUBLIK INDONESIA

Exercise Tarif melalui KPBU

Service LevelCAPEX

/OPEX

Tarif Keekonomian

IAtoP WtoP Gap

xxx AA/BB 10 8 6,5 -3,5

xy CC/DD 20 18 17 -3

xyy EE/FF 25 26 25 0

1000 Pedagang

I 600

II 200

III 200

Studi Kasus:

Opsi A: Subsidi Pemerintah Opsi B: Bantuan Pemerintah

Subsidi Pedagang

I

Subsidi Pedagang

II

Subsidi Pedagang

III

3,5 3 0

Pemerintah Daerah harus

membayar subsidi setiap bulan

sebagai upaya dalam menutupi

gap funding.

Pemerintah daerah memberikan dukungan pada

tahapan konstruksi/operasi (CAPEX/OPEX) yang

mengurangi tarif dari T.EK I menjadi T.EK II

sehingga pada kolom Gap merupakan keuntungan

kepada Badan Usaha.

Dukungan Pemerintah

untuk CAPEX/OPEXWtoP T.EK II Gap

60 M 6,5 6 +0,5

17 17 0

25 24 +1