Top Banner
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TGL REVISI : SOP MONITORINGREALISASI PENERIMAAN NEGARASDA MIGAS (PNBP dan PPh SDA Migas) DASAR HUKUM NOMOR SOP 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 3. PP No. 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 4. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 5. Permen No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energl dan Sumber Daya Mineral TGL PEMBUATAN KETERKAITAN TGL EFEKTIF DISAHKAN OLEH DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI Mustafid Gunawan NIP. 196509081992031001 ~ NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Pengelolaan PNBP Migas 2. Mengetahui mekanisme monitoring realisasi penerimaan negara (PNBP dan PPh) SDA migas PERALATANjPERLENGKAPAN 1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Refference 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet PERINGATAN PENCATATANDAN PENDATAAN Disimpan sebagai data elektronik dan manual
10

Situs Ditjen Migas | Situs Ditjen Migas - NOMORSOP … · 2020. 5. 10. · 1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UUNo.22 tahun 2001 tentang

Nov 07, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Situs Ditjen Migas | Situs Ditjen Migas - NOMORSOP … · 2020. 5. 10. · 1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UUNo.22 tahun 2001 tentang

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

TGL REVISI

: SOP MONITORINGREALISASI PENERIMAAN NEGARASDAMIGAS (PNBP dan PPh SDA Migas)

DASAR HUKUM

NOMOR SOP

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak

2. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi3. PP No. 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas4. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi5. Permen No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energl dan Sumber Daya Mineral

TGL PEMBUATAN

KETERKAITAN

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH DIREKTURPEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI

Mustafid GunawanNIP. 196509081992031001 ~

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Pengelolaan PNBP Migas2. Mengetahui mekanisme monitoring realisasi penerimaan negara (PNBP

dan PPh) SDA migas

PERALATANjPERLENGKAPAN

1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Term of Refference3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus4. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATANDAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Page 2: Situs Ditjen Migas | Situs Ditjen Migas - NOMORSOP … · 2020. 5. 10. · 1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UUNo.22 tahun 2001 tentang

Mutu BakuPELAKSANA

Direktorat Kasubdit KeteranNo KEGIATAN Jenderal; Penerimaan Direktur Direktur Unitj gan

Anggaran - Negaradan Pembinaan Jenderal Instansi Waktu OutputKementerian Pengelolaan Program Migas User

Keuangan PNBP1 Instansi terkait menyampaikan dokumen-

dokumen yang dipergunakan dalam rangka -l_monitoring penerimaan negara (PNBP dan .' 1 hariPPh) dari sumber daya alam (SDA) minyakdan gas bumi.

2 Direktur Pembinaan Program menerima,membaca dan meneliti dokumen-dokumen ......1 1tersebut dan mendisposisikannya kepada ......Kasubdit Penerimaan Negara dan 1 hari

pengelolaan PNBP untuk diproses lebihlanjut

3 Kasubdit Penerimaan Negara danpengelolaan PNBP menerima disposisiDirektur Pembinaan Program kemudian 1 1/ 1 harimembaca, meneliti dan mendisposisikannyakepada Kasie untuk diproses lebih lanjut.

4 Kasubdit Penerimaan Negara danpengelolaan PNBP menerima, membacadan meneliti laporan dari Kasie dan , I I 3 harikemudian menyampaikan hasil laporankepada Direktur Pembinaan Program.

5 Direktur Pembinaan Program Nota Dinasmenyampaikan Nota dinas laporan D dan datamonitoring penerimaan negara (PNBP dan sertaPPh) dari SDA minyak dan gas bumi kepada

9informasi

Direktur Jenderal Migas dan datal informasi 1 haritermaksud untuk kebutuhan publikasikepada unitjinstansi lain.

0

Page 3: Situs Ditjen Migas | Situs Ditjen Migas - NOMORSOP … · 2020. 5. 10. · 1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UUNo.22 tahun 2001 tentang

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

TGl REVISI

: SOP PENGAWASAN PENGENDALIANINTERNALPNBP PEMBAYARANJASA INFORMASI POTENSIlELANG WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI(BID DOCUMENT)

DASAR HUKUM

NOMORSOP

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak

2. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi3. PP No. 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas4. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi5. Permen No. 13 tah.un 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

TGl PEMBUATAN 2' Agustu.s .,1.016

KETERKAITAN

TGl EFEKTIF

DISAHKAN OlEH DIREKTURPEMBINAAN PROGRAM MINYAK DANGAS BUMI

Mustafid GunawanNIP. 196509081992031001~

NAMA SOP

KUAlIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Pengelolaan PNBP Migas2. Mengetahui Mekanisme pelaksanaan lelang wilayah kerja mlgas3. Mengetahui mekanisme kegiatan usaha hulu rnlgas

PERALATAN/PERlENGKAPAN

1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Term of Refference3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus4. Jarlngan Internet

PERINGATAN PENCATATANDAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Page 4: Situs Ditjen Migas | Situs Ditjen Migas - NOMORSOP … · 2020. 5. 10. · 1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UUNo.22 tahun 2001 tentang

PELAKSANADirektorat Direktorat Sekretaris

No KEGIATAN Panitia Lelang Kas Output KeteranganBUjBUT

Ditjen MigasPembinaan Pembinaan Direktorat

NegaraUsaha Hulu Program Jenderal Migas

1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetapcalon peserta Penawaran Wilayah Kerja -membeli Dokumen Lelang (Bid (_~Document) sesuai dengan WilayahKerja yang diminati.

2. Panitia lelang melakukan verifikasipembayaran Bid Document dengan •• •• .' •• • •• IBaglan Keuangan pada unit Sekretariat • • • ' .Ditjen Migas. Selanjutnya BagianKeuangan menyetorkan ataspembayaran termaksud ke Kas Negara.

3. Apabila terbukti sudah diterimapembayaran dari BUjBUT atas Bid

DDocument, Panitia lelangmenyampaikan akses agar BUjBUTdapat membuka atau rnengaksesdokumen lelang,

4. Panitia lelang menyampaikan informasiBUjBUT yang telah berpartisipasi • •membeli Bid Document penawaran • •wilayah kerja migas beserta jumlah nilaiBid Document kepada unit terkait diDirektorat Pembinaan Usaha Hulu.

5. Direktur Pembinaan Program Migas cq. Nota Dinas

Subdit Penerimaan Negara danPengelolaan PNBP melakukan I Ipencatatan setelah menerima

~

rekapitulasi potensi PNBP yangdiperoleh dari pembelian Bid Documentpenawaran wilayah kerja rnlgas dari IDirektur Pembinaan Usaha Hulu.

( )

Page 5: Situs Ditjen Migas | Situs Ditjen Migas - NOMORSOP … · 2020. 5. 10. · 1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UUNo.22 tahun 2001 tentang

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

TGL REVISI

: SOP PENGAWASANPNBP DARI BONUSTANDATANGAN (SIGNATURE BONUS) KONTRAKWILAYAHKERJAMIGAS

DASAR HUKUM

NOMORSOP 00'''. SO~ I~J. / DMV>/.;lOI&

1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak

2. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi3. PP No. 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas4. Peraturan Presiden nom or 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi5. Permen No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

TGL PEMBUATAN 2..\

KETERKAITAN

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH DIREKTURPEMBINAAN PROGRAM MINYAK DANGAS BUMI

Mustafid GunawanNIP. 196509081992031001~

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Pengelolaan PNBP Migas2. Mengetahui Mekanisme pelaksanaan lelang wilayah kerja mlgas3. Mengetahui mekanisme keglatan usaha hulu mlgas

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Term of Refference3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus4. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATANDAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Page 6: Situs Ditjen Migas | Situs Ditjen Migas - NOMORSOP … · 2020. 5. 10. · 1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UUNo.22 tahun 2001 tentang

PELAKSANADirektorat Direktorat Sekretaris

KasNo KEGIATAN Panitia LelangPembinaan Pembinaan Direktorat

Output KeteranganBU/BUT

Ditjen Migas NegaraUsaha Hulu Program Jenderal Mlgas

1. Pengumuman/ Notifikasi Pemenang 0 Ilelang wilayah kerja -I

2. Direktur Pembinaan Program Migasmenerima rekapitulasi potensi PNBP

I Iyang diperoleh dari bonus tanda tangan Iwilayah kerja rnlgas dari DirekturPembinaan Usaha Hulu Migas. ~

3. Direktur Pembinaan Program Migas

I Imelakukan penaglhan Signature Bonus Ikepada BU/BUT. I

4. a. BU/BUT melakukan pembayaran

<>Signature Bonus. _! Tunai I D- ·rb. Verifikasi pembayaran di rekening I .1 .)-mlgas

~ Jaminan J.-H Jaminan ~ ~ Jaminan : D-.c-'c. Penyetoran ke kas negara ___.)5. Direktur Pembinaan Program Migas

~melakukan pencatatan PNBP dariSignature Bonus.

66. Penandatanganan-Kontrak KKS

I I

6

Page 7: Situs Ditjen Migas | Situs Ditjen Migas - NOMORSOP … · 2020. 5. 10. · 1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UUNo.22 tahun 2001 tentang

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

TGL REVISI

: SOP MONITORING TINDAK LANJUT PENYELESAIANKEWAJIBAN FINANSIAL ATAS PENGAKHIRAN KONTRAKKERJA SAMA (TERMINASI) YANG BELUM MEMENUHIKOMITMEN PASTI EKSPLORASI

DASAR HUKUM

NOMORSOP 00\7 . scv I'~ / OMS I d-a18

1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak

2. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi3. PP No. 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas4. Peraturan Presiden nom or 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi5. Permen No. 13 tahun 2016 tentang Organlsasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

TGL PEMBUATAN

KETERKAITAN

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH DIREKTURPEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI

Mustafid GunawanNIP.196509081992031001~

NAMA SOP

KUALlFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Pengelolaan PNBP Migas2. Mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan eksplorasi rnlgas3. Mengetahui mekanisme penyelesaian kewajiban finansial atas pengakhlran

kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pastieksplorasi.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Term of Refference3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus4. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATANDAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Page 8: Situs Ditjen Migas | Situs Ditjen Migas - NOMORSOP … · 2020. 5. 10. · 1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UUNo.22 tahun 2001 tentang

PELAKSANA

SKKDirektorat Direktorat Sekretaris

KasSekretaris

No KEGIATANKKKS Pembinaan Pembinaan Direktorat Jenderal KPKNL

Output KeteranganMIGAS Negara

Usaha Hulu Program Jenderal Migas KESDM1 - Direktorat Jenderal Migas cq.

Direktorat Pembinaan Usaha Hulumigas (DME) berkoordinasi nH ~ -'Ddengan SKK Migas terkait proses -permohonan pengakhiran kontrak ~kerja sarna (terminasi) sampaidengan persetujuan pengakhirankontrak kerja sarna oleh MESDM

- DME menyampaikan potensi sisaFirm Commitment atas Notapengakhiran kontrak kerja sarna dinaskepada Direktorat PembinaanProgram Migas

2 SKK Migas menerima persetujuanMenteri terkait pengakhiran kontrakkerjasama (terminasi) yang belummemenuhi komitmen eksplorasi I ~H Imlgas dan menyampaikannyakepada KKKS yang bersangkutan,

3 Selanjutnya, SKK Miga.s menerbitkan Suratsurat tagihankewajiban finansial at as pengakhiran

I IH IKontrak Kerja ISarna (terminasi) yang belummemenuhi komitmen pastiEksplorasi kepada Kontraktor.

l J

Page 9: Situs Ditjen Migas | Situs Ditjen Migas - NOMORSOP … · 2020. 5. 10. · 1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UUNo.22 tahun 2001 tentang

PELAKSANA

SKKDirektorat Direktorat Sekretaris Sekretaris

No KEGIATANKKKS Pembinaan Pembinaan Direktorat

KasJenderal KPKNL

Output KeteranganMIGAS

Usaha Hulu Program Jenderal MiJ!asNegara

KESDM

lJ4. Apabila KKKS melakukan

pembayaran atas Kewajibanfinansial terkait pengakhiran <, ya

Rek KPP -.(Kontrak Kerja Sama (terminasi) -: WK Migas

yang belum memenuhi komitmenpasti Eksplorasi, atas pembayaran I I I I I I ?

tersebut dilakukan verifikasi oleh f TDMEE, SDMK, DMBP dan SKK tidaMigas untuk selanjutnya di

tlsetorkan ke Kas Negara.Selanjutnya dilakukan pencatatan. -

5. - Apabila KKKS tidak melakukanpembayaran atas Kewajiban - H L I Ifinansial terkait pengakhiran I

Kontrak Kerja Sama (terminasi)yang belum memenuhikomitmen pasti Eksplorasi, SKKMigas menyampaikan potensipiutang atas sisa kewajibankomitmen pasti termasukdenda yang tidak tertaglhkepada Direktorat JenderalMigas cq. Sekretaris DitjenMigas setelah dilakukanpenaglhan lebih lanjutsebanyak 3 kali.

I j... -.t I- SDMK berkoordinasi denganDMBP dan DMEE untukmereview dan rnelengkapldokumen pendukungpersyaratan pelimpahan Upotensi piutang at as sisakewajiban komitmen pastitermasuk denda yang tidaktertaglh.

Page 10: Situs Ditjen Migas | Situs Ditjen Migas - NOMORSOP … · 2020. 5. 10. · 1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UUNo.22 tahun 2001 tentang

PELAKSANAMutuBaku

No KEGIATANSKK

Direktorat Direktorat SekretarisKas

Sekretaris KeteranganKKKS

MIGASPembinaan Pembinaan Direktorat Jenderal KPKNL OutputUsaha Hulu Program Jenderal Migas

NegaraKESDM

lJ6. Sekretaris Direktorat Jenderal

Migas menyampaikan pelimpahanpotensi plutang atas sisa kewajiban .. IIkomitmen pasti termasuk denda ~yang tidak tertagih kepadaSekretaris Jenderal KESDM cq. BiroKeuangan KESDM disertaidokumen pendukung,

7. Sekretaris Jenderal KESDMselanjutnya menyampaikan

~ I Ipelimpahan potensi piutang atassisa kewajiban komitmen pastitermasuk denda yang tidak tertaglhkepada KPKNL untuk dapat (jdiproses lebih lanjut. -

Keterangan:

Unit Internal terkait di Direktorat Jender

1. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas:

- Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas (DMEE)

2. Direktorat Pembinaan Program Migas:

- Subdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP (DMBP)

3. Sekretariat Direktorat Jenderal Migas:

- Bagian Keuangan (SDMK)