SITA HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN

SITA HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN

(ANALISIS PUTUSAN KASASI PADA PUTUSAN NO. 2484 K/Pdt/2015/MA)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu

Syarat Memperoleh Gelas Sarjana Hukum (S.H)

AFIFATUL MAHMUDAH

1113044000083

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2020 M / 1441 H

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya, yang diajukan untuk

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strara Satu (S1) di

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Semua narasumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau

merupakan hasil jipakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta

Ciputat, 12 Mei 2020

Afifatul Mahmudah

iv

ABSTRAK

Afifatul Mahmudah. NIM 1113044000083. Sita Harta Bersama Pada

Perceraian (Analisis Putusan Kasasi Pada Putusan No. 2484 K/Pdt/2015/Ma).

Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441 H /

2020 M.

Skripsi yang berjudul Sita Harta Bersama Pada Perceraian (Analisis Putusan

Kasasi Pada Putusan No. 2484 K/Pdt/2015/MA) ini merupakan hasil penelitian

yang menggambarkan ketentuan yang berhubungan dengan putusan hakim dalam

mengabulkan gugatan atas harta bersama. Metode pendekatan yang digunakan oleh

penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative (legal research) yaitu

dengan kajian perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan pengkajian

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

dibahas pada penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam

memutus perkara sita harta bersama dan ketentuan bagian antara keduanya dalam

putusan No. 2484 K/Pdt/2015/MA. Apakah sesuai dengan hukum yang berlaku

serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

Dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 2484 K/Pdt/2015/MA

mengenai pengajuan permohonan sita harta terhadap harta bersama. Bahwa

berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada perkara Nomor 2484

K/Pdt/2015/MA dalam pokok perkaranya Majelis hakim memutuskan/ mengadili

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Cencen Kurniawan, dan

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 06/PDT/2015/PT.DPS

tanggal 24 Maret 2015 yag menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 3 September 2014. Sedangkan mengenai

ketentuan pembagagian harta bersama Majelis Hakim juga menetapkan pembagian

harta bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan dalam amar putusan sebagai ½

(satu per dua) bagian pertama Harta Bersama menjadi bagian Penggugat, dan ½

(satu per dua) bagian kedua Harta Bersama menjadi bagian Tergugat.

Kata kunci : Harta Bersama, Sita, Putusan

Pembimbing : Dr. H. Muchtar Ali M.Hum

Daftar pustaka : 1986-2017

v

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan Salam tak lupa dipanjatkan

kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya

hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak

kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat

Allah SWT serta pengarahan dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini

dapat diselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk

kepentingan bersama.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari

berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus

serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie. S.H., M.H., M.A., selaku Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta serta para jajarannya.

2. Ibu Dr. Mesraini. S.H., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum

keluarga dan juga kepada Bapak Ahmad Chairul Hadi, M.A., selaku

sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, penuis mengucapkan banyak

terimakasih atas bantuan, perhatian, serta arahan yang selama ini

diberikan.

3. Bapak Dr. H. Muchtar Ali M.Hum., sebagai pembimbing skripsi yag telah

banyak meluangkan waktunya, membimbing, memberikan pencerahan,

vi

ilmu, serta motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi

ini.

4. Segenap staf Mahkamah Agung RI yang telah memberikan izin kepada

penulis untuk melakukan observasi dan mendapatkan data-data

penelitian.

5. Pimpinan perpustakaan yang telah memberi fasilitas penulis untuk

menyelesaikan studi kepustakaan.

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mencurahkan

segala kemampuannya guna memberikan ilmu-ilmu yang tak ternilai

harganya. Serta kepada civitas academika UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.

7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda tercinta H.

Ahmad Jamaluddin dan ibunda tercinta Hj. Ngatmuning yang telah

mencurahkan segenap kasih sayagnya, serta tak putus-putusnya

memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menempuh

pendidikan. Dan juga kepada saudara-saudara penulis Moh. Joni Firman

Huda, Ika Yuniartiningtiyas, Jamalia Wahyu Ningrum, Ahmad Fauzi, dan

Moh. Akmal Mubarok atas segala doa dan motivasinya sehingga penulis

dapat sampai pada jenjang terahir sebagai mahasiswa.

8. Teman-teman penulis Vicky Fauziyah, Agung Wahyu Prasetyo, Clara

Agus Putri, Irvan Rizqi Nasution, Ahmad As’ad, Ifa Nur Rafiqah,

Nasratul Ummah, Ruwaidah, keluarga besar Tpq Nurul Ilmi, keluarga

besar Sekolah Alam Bintaro dan teman-teman lain yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, yang telah mewarnai hari-hari penulis selama

vii

menimba ilmu di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Ini serta memberikan

dukungan dalam mengerjakan skripsi penulis.

9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2013 yang telah

memberikan saran dan dukungan pada penulis.

Demikian penulis haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya, karena berkat

do’a, motivasi, fasilitas, arahan dan bimbingan dari mereka penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi

penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu

dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapat balasan

berlimpah dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Ciputat, 12 Mei 2020

Penulis

viii

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................. iii

ABSTRAK ....................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ..................................................................................... v

DAFTAR ISI .................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ................................................................. 6

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ....................................... 6

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ................................................ 7

E. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 7

F. Metodologi Penelitian .............................................................. 10

G. Sistematika Penulisan ............................................................... 12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN SITA

HARTA ........................................................................................... 13

A. HARTA BERSAMA ................................................................ 13

B. SITA HARTA .......................................................................... 22

BAB III KRONOLOGI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.

2484 K/PDT/2015 TENTANG SITA .............................................. 30

ix

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SITA

HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN ................................. 38

A. Duduk Perkara .......................................................................... 38

B. Pertimbangan Hakim ................................................................ 42

C. Analisa Putusan ....................................................................... 44

D. Analisis Penulis ........................................................................ 45

BAB V PENUTUP ....................................................................................... 48

A. Kesimpulan ............................................................................... 48

B. Saran ......................................................................................... 49

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 50

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................... 53

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal penting dalam realita kehidupan untuk

manusia. Dengan adanya suatu perkawinan sebuah rumah tangga dapat

ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh agama dan

tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan

yakni suami istri, mereka saling berhubungan agar dapat keturunan sebagai

penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang

disebut dengan keuarga.1 Untuk membentuk sebuah keluarga maka diperlukan

suatu perkawinan yang sah dan sesuai dengan aturan agama.

Akad dalam perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata

semata, melainkan ikatan suci (misaqan galizan) yang terkait dengan

keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah

dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik

sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam

yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) dapat

terwujud.2

Dalam penjelasan yang lain tujuan dari pernikahan itu sendiri menurut

agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan

keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan

hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera sendiri artinya terciptanya

1 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kerncana Prenada

Media Group, 2006), h. 1. 2 Amir Nuruddin dan Azhari AT, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan

Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Kencana,2004) h. 206

2

ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya semua kebutuhan hidup lahir

maupun batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar

anggota keluarga.3

Untuk melakukan perceraian harus adanya alasan, bahwa suami istri itu

tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hal-hal yang menjadi sebab

putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri yang

menjadi pihak-pihak terkait dalam perkawinan, menurut undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 dijelaskan, ada tiga sebab

putusnya ikatan perkawinan yaitu:

1. Kematian,

2. Perceraian dan,

3. Keputusan Pengadilan.4

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah

mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat

darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengahiri

hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syariat. Namun demikian,

secara normative Rasulullah memperingatkan bahwa Allah SWT sangat

membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian

secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin

menghindari perceraian. Dan dibalik kebencian Allah SWT itu terdapat suatu

peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya jika seandainya memang

3 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 22 4 Achmad Khudari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 117

3

tidak dapat dihindarkan dan berdampak negatif terhadap keluarga dan Undang-

undang perkawinan tidak melarang perceraian.5

Persoalan yang akan dibahas kali ini adalah tentang sita harta bersama pada

perceraian. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta

suami, bukan sebagai harta bersama dengan istri. Istri hanya berkewajiban

menjaga harta suami yang berada dalam rumah. Bilamana istri mempunyai

penghasilan misalnya mengambil upah menyusukan anak orang lain, atau

sebagai penjahit pakaian atau profesi lainnya, maka hasil usahanya itu tidak

dicampurkan dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah.

Andaikan suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, dan

memakai uang istri untuk menutupi pembiayaan rumah tangganya, berarti

suami telah berhutang kepada istri yang wajib dibayarkan kemudian hari.6

Masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya

dalam kehidupan suami istri apabila telah bercerai. Hal ini disebabkan karena

munculnya harta bersama ini juga sudah terjadi suatu perceraian antara suami

istri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama,

sehingga timbul sebagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam

penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal diatas dalam peratuan perundang-undangan di Indonesia

terdapat empat macam harta keluarga (Gezims Good) dalam perkawinan, yaitu:

1. Harta yang diperoleh dari warisan baik sebelum mereka menjadi suami

istri maupun setelah perkawinan

5 Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana,

2004), h.48 6 Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam kontemporer, h. 59-60

4

2. Harta yang diperoleh dengan keringat sendiri sebelum mereka menjadi

suami istri

3. Harta yang dihasilakn bersama suami istri selama berlangsungnya

perkawinan

4. Harta yang didapat oleh pengantin pada waktu pernikahan dilaksanakan,

harta ini menjadi milik suami istri selama perkawinan.7

Secara yuridis formal ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam

pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor satu tahun 1974 tentang perkawinan,

dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama

istri diikat dalam suatu perkawinan. Dalam praktik pengadilan, ketentuan

tersebut tidaklah mudah dan sesederhana sebagaimana bunyi pasal tersebut,

terdapat beberapa hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi

sosial yang berubah dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kemajuan

zaman. Perubahan dalam kehidupan masyarakat terjadi dalam berbagai bentuk,

baik dalam bidang komunikasi, informasi dan hal-hal yang menyangkut

ekonomi. Yang kesemuanya itu sangat mempengaruhi tentang perolehan harta

bersama dan juga pembagian apabila terjadi sengketa di pengadilan. Dalam hal

ini sangat di perlukan keterampilan dan kejelian hakim dalam menganalisi

masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip

keadilan yang sesuai dengan kemajuan zaman, tanpa mengorbankan ketentuan

agama yang dianut.8

7 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdaata Islam Di Indonesia, h.106 8 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 103-104

5

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan

adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat

berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga.

Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat

dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya.

Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan

menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami

maupun istri, mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama.9

Sita atau penyitaan sendiri mengandung pengertian tindakan penempatan

harta kekayaan tergugat secara paksa berasa dalam penjagaan secara resmi

berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Petapan penjagaan barang yang

disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidaknya

tersebut.10 Dan dengan adanya penyitaan tersebut, maka tergugat kehilangan

wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga tindakan-tindakan

tergugat untuk mengalihkan barang-barang yang disita adalah perbuatan

pidana dan melawan hukum (Pasal 231, 232 KUHP).11

Dilihat dari paparan latar belakang diatass yang menjelaskan secara singkat

tentang permasalahan harta bersama, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian hukum yang berjudul “ SITA HARTA BERSAMA PADA

PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.

2484 K/Pdt/2015/MA)

9 Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2009), h. 179 10 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.282 11 Sudikno Mertikusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 83

6

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat di petik beberapa

persoalan yang berhubungan dengan pembagian harta bersama.

a) Bagaimana undang-undangan perkawinan di Indonesia mengatur tentang

pembagian harta bersama?

b) Bagaimana semestinya harta bersama di bagikan?

c) Berapakah bagian yang harus diterima oleh suami?

d) Berapakah bagian yang harus diterima oleh istri?

e) Bagaimana sita harta dilakukan ?

f) Apakah sita harta yang diajukan sudah sesuai dengan perundang-

undangan?

g) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara sita

harta bersama dalam putusan no. 2484 K/Pdt/2015/MA)?

C. Pembatasan Masalah dan rumusan masalah

1. Pembatasan masalah

Dalam perkara putusan Mahkamah Agung No. 2484 K/Pdt/2015

terdapat beberapa masalah yang bisa diambil, namun penulis perlu

membatasi masalah tersebut yaitu mengenai penyitaan harta bersama

dalam perceraian.

2. Perumusan masalah

Agar penulisan ini berjalan secara sistematis, maka perlu di buat

perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara sita harta

bersama dalam putusan No. 2484 K/Pdt/2015/MA ?

7

2. Bagaimanakah putusan hakim mengenai bagian antara keduanya

dalam putusan No. 2484 K/Pdt/2015/MA?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1) Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok penelitian diatas, maka tujuan penelitian dapat

dirumuskan sebagai berikut :

Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara sita harta

bersama dan ketentuan bagian antara keduanya dalam putusan No. 2484

K/Pdt/2015/MA.

2) Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangsi positif dan manfaat dalam segi akademik dan praktik, yaitu:

a. Secara Akademis

Dapat menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu

pengetahuan yang berkaitan dengan hukum keluarga, serta agar

penelitian ini dapat menjadi bahan pendukung kepada seluruh

kalangan akademisi, mahasiswa, maupun dosen.

b. Secara Praktis

Memberikan informasi yang berharga dalam menambah

pengetahuan tentang pembagian harta setelah perceraian.

E. Tinjauan pustaka

Review atau kajian terdahulu ini akan memaparkan beberapa penelitian

yang sudah dilakukan, baik berupa skripsi, tesis, ataupun penelitian-penelitian

lainnya yang pernah membahas atau berkaitan dengan :

8

1. Skripsi oleh M. Sapuan, Tahun 2009 Program Studi Al-Ahwal Asy-

Syakhsiyyah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

160/Pdt.G/20005/PA.Yk)” berisi tentang penelitian lapangan dipengadilan

agama yogyakarta untuk mengetahui secara langsung bagaimana tinjauan

hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam membuat putusan di

pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Skripsi oleh Hanna Abdullah, Tahun 2008 Program Studi Ahwal Al-

Syakhshiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, dengan judul “Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus

Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)” berisi

tentang pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dibagi

menurut hukumnya masing-masing, baik menurut hukum agama, atau adat

suami dan istri. Kalau tidak ada maka diselesaian di depan pengadilan

agama sesuai dengan undang-undang.

3. Skripsi oleh Intan Purnama Sari, Tahun 2013 Program Studi Al-Ahwal Al-

Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati

Bandung, dengan judul “Kompetensi Atas Nafkah dalam Pembagian Harta

Bersama (Studi Tentang Putusan di Peengadilam Agama Bandung Nomor

2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg)” berisi tentang untuk mengetahui hukum acara

yang dugunakan dalam persidangan dan untuk mengetahui dasar

pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor

2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg tentang gugatan harta bersama.

9

4. Skripsi oleh Wardhatul Jannah, Tahun 2014 Program Studi Hukum

Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

dengan judul “Permohonan Sita Marital (Marital Beslag) Terhadap Harta

Bersama di Luar Gugatan Perceraian (Analisis Putusan Nomor

549/Pdt.G/2007/PA.JP)” berisi tentang ketentuan yang berhubungan

dengan putusan hakim dalam mengabulkan gugatan harta bersama di luar

gugatan perceraian.

5. Skripsi oleh Ivan, Tahun 2017 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal

Syakhshiyyah) Fakultas Sayriah dan Hukum UIN Sayrif Hidayatullah

Jakarta, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam

Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Perkara No. 42/Pdt.G/2015/PTA.JK), berisi tentang ketetapan hakim

mengenai pembagian harta bersama antara suami dan isteri dalam putusan

Nomor 42/Pdt.G/2015/PTA.Jk, dalam tinjauan hukum positif, dan tinjauan

fiqih mengenai putusan tersebut.

6. Skripsi oleh Sefrianes M Dumbela, Tahun 2015 Program Studi Hukum

Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Penyelesaian Harta Bersama Dalam

Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK), berisi tentang penetapan hakim

atas 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 bagian untuk istri dari harta bersama

dalam putusan Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK, tinjauan hukum positif

dan tinjauan terhadap putusan tersebut.

10

Berdasarkan pemaparan diatas, skripsi yang akan penulis bahas berbeda

dengan skripsi-sripsi terdahulu, skripsi sebelumnya hanya berisikan tentang

gugatan harta bersama yang bersamaan dengan gugatan perceraian, dan juga

membahas tentang nafkah anak setelah terjadi perceraian pada pengadilan

tingkat pertama. Sedangkan skripsi penulis fokus pada sita harta bersama dalam

perceraian, pertimbangan hakim, dan putusan pembagian harta bersama antara

mantan suami dan mantan istri dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Untuk

itu penulis akan menuliskan tentang SITA HARTA BERSAMA PADA

PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2484

K/Pdt/2015MA).

F. Metodologi penelitian

Penelitian merupan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu

pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis

dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang mana senantiasa

dapat diperiksa dan di telaah secara kritis, dan akan berkembang terus atas

dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.12

Apabila seorang peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian,

maka sebelumnya dia perlu memahami metode dan sistematika penelitian.

Maka tanpa metode atau metodologi, seorang peneliti tak akan mampu

untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan

masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran. Dan memang

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986, cet. Ke-3. Ed. Revisi),

h. 3

11

metodologi timbul dari karakteristik-karakteristik tertentu dari masalah-

masalah yang khusus.13

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini

adalah penelitian kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, hasil pengamatan, dan bukan angka-angka. Dimana disebabkan

oleh adanya penerapan metode kualitatif.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normative (legal

research) yaitu dengan kajian perundang-undangan. Pendekatan ini

dilakukan dengan pengkajian peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian

ini.

2. Sumber dan teknik pengumpulan data

Ada dua sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian

ini, antara lain :

a. Sumber data primer, rujukan putusan Mahkamah Agung RI.

b. Sumber data sekunder, yaitu berupa literature-literatur hukum yang

terkait dengan objek penelitian. Baik berupa buku, jurnal, Koran,

artikel, ensiklopedi, dan situs-situs internet yang dapat

dipertanggung jawabkan yang tentunya memiliki keterkaitan dengan

masalah skripsi.

3. Teknis analisis data

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 13

12

Dari seluruh data yang didapatkan, penulis mengolah data dengan

,mengklarifikasi seluruh data ke dalam beberapa kategori tertentu

berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dengan deduktif. Dari data

tersebut selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

4. Teknik penulisan skripsi ini telah berdasarkan pada buku “Pedoman

Penulisan Skripsi” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Syarif HIdayatullah Jakarta, 2012.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis membagi

pembahasan dalam lima bab, yaitu :

Bab Pertama Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penilitian, review

studi terdahulu, metodologi penelitian, metode analisis, dan sistematika

penulisan.

Bab Kedua Tinjauan umum tentang harta bersama dan sita harta

Bab Ketiga Kronologi hukum putusan Mahkamah Agung No 2484

K/PDT/2015 tentang sita

Bab Keempat Analisis putusan Mahkamah Agung tentang sita harta

bersama pada perceraian yang mencakup duduk perkara, pertimbangan

hakim, analisa putusan, dan analisis penulis. Sedangakan bab terahir adalah

penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

13

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN SITA HARTA

A. HARTA BERSAMA

1. Pengertian Harta Bersama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat mengenai pengertian

harta bersama yakni ialah harta yang diperoleh secara bersamaan di dalam

perkawinan.14 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) bahwa harta

bersama adalah harta yang diperoleh selama istri diikat dalam suatu

perkawinan.15 Ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri

dan harta benda yang diperoleh masing-masingsebagai hadiah atau

warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak

tidak menentukan lain.

Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh

selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya harta yang

didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan

perkawinan. Dalam istilah fikih muamalat dapat dikategorikan sebagai

syirkah atau join antara suami dan istri.16

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 Huruf f

dirumuskan sebagai berikut : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau

syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama

14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 1988), h. 299 15 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.113 16 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet 1, h. 161

14

suami isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya

disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama

siapapun”.

Menurut KUH Perdata Pasal 119 tentang harta bersama, harta

bersama itu diperoleh sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka

menurut hukum yang terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan

interi, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam

perjanjian perkawinan.

Dalam beberapa penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa harta

bersama yang dimaksud dalam KHI lebih memberikan kesempatan yang

luas terhadap pengertian harta yang menjadi harta bersama dalam

perkawinan, karena tidak harus harta itu dari hasil kerja suami atau hasil

usaha bersama tetapi hasil usaha isteri juga melebur menjadi harta bersama

asalkan selama perkawinan masih berlangsung.17

Menurut Sayuti Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang

diperoleh selama perkawinan diluar hadiah dan warisan. Dengan kata lain

harta bersama itu adalah harta yang didapat atas usaha mereka (suami dan

isteri) selama sama ikatan perkawinan.18

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta

yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai

arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi

kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik

17 Hilam Hadi Kusumo, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Aditya Bakti, 1999), h.156 18 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet 5, h. 89

15

dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang

tidak lagi dapat disebut harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau

perceraian yang mana di daerah Jawa umumnya di sebut dengan harta

gono-gini.19

Dijelaskan juga harta gono-gini dalam ensiklopedia hukum Islam

adalah harta bersama milik suami dan isteri yang mereka peroleh selama

masa perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia pada setiap daerah

mempunyai sebutan yang berbeda untuk menyebut harta pasca berahirnya

perkawinan, seperti di Aceh disebut Hareuta Seuhareukat, di

Minangkabau di sebut harta Suaran, di daerah Sunda disebut guna Kaya

atau Tumpang Kaya, di Madura disebut ghuna Ghana dan masih banyak

terdapat penamaan lain dari harta bersama tersebut.20 Mungkin juga dasar

pemikiran pembagian gono-gini di Jawa Tengah dengan rumus “sepikul

segendong” adalah dengan menganggap saham istri hanya sepertiga

dibandingkan dengan saham suami yang dua pertiga, walaupun dasar

pemikiran ini tidak disebut dalam putusan-putusan pengadilan. Para hakim

waktu itu hanya menerima rumus “sepikul segendong” sebagai aturan

hukum adat.21

Hukum Islam hanya mengenal dengan sebutan Syirkah.22 Harta

bersama dalam perkawinan termasuk syirka abdan mufawwadah,

19 H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2010), Cet 1, h. 179. 20 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 169. 21 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan

Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 122-123 22 Syirkah adalah percampuran. Menurut ulama’ fikih syirkah adalah akad kerjasama antara dua

orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Lihat, Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 5,

(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 403.

16

dikatakan syirkah abdan karena suami istri secara bersama-sama bekerja

membanting tulang dalam mencari nafkah sehari-hari. dikatakan syirkah

mufawwadah karena perkongsian antara suami istri itu tidak terbatas.23

Dalam hal harta bersama suami istri hukum Islam juga paling

sederhana pengaturannya, tidak rumit dan mudah untuk dipraktekan.

Hukum islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami

dengan harta milik isteri, masing-masing pihak bebas mengatur hartanya

dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam

pengaturanya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya bersifat nasihat saja,

bukan penentu dalam pengelolahan harta milik pribadi suami atau isteri

tersebut. Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran

harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami isteri, tetapi

dianjurkan adanya saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola

kekayaan pribadi ini, dapat merusak hubungan suami isteri yang menjurus

kepada perceraian, dan apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang

tidak diharapkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan

perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan.24

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk

membuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersana tersebut

melalui persetujuan kedua belah pidah. Semua harta yang diperoleh suami

istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta

tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-

23 Zainuddun Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: sinar Grafika, 2006), h. 154. 24 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum

Materil, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), h. 277-278

17

sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan

berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu

permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi

masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu

atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.25

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam

perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya

berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia.

Konsep ini kemudian di dukung oleh hukum Islam dan Positif yang

berlaku di negara kita.26

Hukum harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang

saksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang

semestinya harus memerhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta

bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam

kehidupan suami istri apabila ia bercerai. Secara yuridis formal, ketentuan

tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dijelasakan

bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama istri diikat dalam

suatu perikatan perkawinan.27

Dasar hukum yang berkaitan tentang harta bersama dapat ditelusuri

melalui kitab undang-undang dan beberapa peraturan berikut. Harta

25 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 109. 26 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian, (Jakarta: Visimedia,

2003), h.8. 27 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 103

18

bersama dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 119 KUH

Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara

hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri,

sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan

ketentuan ini lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan

dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu

persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan

penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan

dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata.

Kemudaian dalam pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila

putusnya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi

dua antara suami istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang

kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama

perkawinan menjadi harta bersama. Dinyatakan pula bahwa suami atau

istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum

mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena

perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-

masing. Sebenarnya apa yang disebut dalam pasal 35-37 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas itu

adalah sejalan dengan ketentuan tentang hukum adat yang berlaku di

Indonesia.28

28 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 104-106

19

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 juga disebutkan bahwa

“Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Dalam

hukum Islam pun mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi

setiap orang, baik mengenai pengutusan dan penggunaannya maupun

untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut.

Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara

suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadu

perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut

hukum Islam dengan kaidah hukum “Tidak ada kemudharatan dan tidak

boleh memudharatkan”. Dari kaidah hukum ini jalam terbaik untuk

menyelesaikan harta besama adalah dengan membagi harta tersebut secara

adil.29

Diketahu dalam kitab-kitab fikih imam madzhab, hanya ditemui

pembahasan bahwa masing-masing harta suami dan istri itu terpisah tidak

ada penggabungan harta setelah pernikahan terjadi, karna suami hanya

berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Dasar hukumnya di jelaskan

dalam Al Qur’an surah An-Nisa’ (4) ayat 32 yaitu :

Jika dilihat dari sisi teknisnya kepemilikan harta secara bersama

antara suami istri dalam kehidupan perkawinan dapat disamakan dengan

bentuk kerja sama, atau dakam istilah fikih muamalah dapat dikategorikan

29 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam, (Surabaya: Mandar Maju, 1997),

h. 34

20

sebagai syirkah, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam

hal modal dan keuntungan.30

3. Terbentuknya Harta Bersama

Harta bersama terbentuk bersamaan dengan terjadinya perkawinan

kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa

pemisahan harta. Hal ini tercermin dalam pasal 35 Undang-Undang

Perkawinan yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama

perkawinan menjadi harta bersama.31

Menurut Sayuti Thalib, terjadinya harta bersama sama dengan saat

terjadinya syirkah. Adapaun terjadinya harta bersama dapat melalui cara-

cara berikut:

a. Dengan cara mengadakan perjanjian syirkah secara tertulis atau

diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungya akad nikah.

b. Dengan ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan perundang-

undangan lain bahwa harta yang dimaksud adalah harta bersama

suami isteri.

c. Berjalan dengan sendirinya, artinya syirkah terjadi dengan kenyataan

dalam kehidupan sehari-hari suami dan isteri.32

Pengaturan tentang terbentuknya kekayaan bersama juga dijelaskan

dalam pasal 93 kompilasi hukum islam:

a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa

benda berwujud atau tidak berwujud.

30 Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid III, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), h. 294 31 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No.

7 Tahun 1989, h. 299 32 Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, h. 84

21

b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak,

benda bergerak, dan surat-surat berharga.

c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun

kewajiban.

d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu

pihak atas persetujuan pihak lainnya.33

Menurut M. Yahya Harahap jika ditinjau historis terbentuknya harta

bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama

didasarkan pada syarat ikut serta istri secara aktif dalam membantu

pekerjaaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami

dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak

pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan.34

4. Macam-Macam Harta Bersama

Dalam pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, hukum mengenal dua jenis

harta dalam perkawinan:

1. Harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi “harta bersama”

2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh

masing-masing sebagai hadia atau warisan yang disebut dengan “harta

pribadi” yang sepenuhnya berasa dibawah penguasaan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.35

Dan dalam pasal 36 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974

juga di jelaskan sebagai berikut :

33 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 164 34 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

107 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

22

1. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan

kedua belah pihak.

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta

bendanya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan

97 disebutkan bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum

perkawinan.

2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum

perkawinan.

3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama

perkawinan menjadi harta bersama suami istri.

4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan sadaqah suami, yaitu harta

yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

B. SITA

1. Pengertian Sita

Sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia, sita dan

penyitaan diatur dalam R.O (Reglement op de Rechtterlijke Organisatie

en hed belied Justitie in Indonesia) Stb. 1847 Nomor 23 jo Stb. 1848

Nomor 57. Dalam peraturan ini dikemukakan bahwa sita dan penyitaan

yang dilakukan oleh pengadilan Negeri dilaksanakan oleh Juru Sita dab

Juru Sita pengganti, mereka inilah pejabat Umum (Openbaar

ambtenaar). Mereka ini diangkat dan diberhentikan oleh residen dalam

23

wilayah hukum di mana Pengadilan Negeri itu berada. Mereka juga

diwajibkan mengangkat sumpah sebelum melaksanakan tugasnya.

Dalam peraturan ini dikemukakan juga bahwa sita dan penyitaan itu

telah diberlakukan dalam berbagai tingkat pengadilan di dalam wilayah

hukum yang telah ditetapkan.36

Sita atau penyitaan (beslag) mengandung pengertian tindakan

penempatan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam

penjagaan secara resmi berdasarkan perinta pengadilan atau hakim.

Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses

pemeriksaan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap yang menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.37

Dengan adanya penyitaan tersebut, maka tergugat kehilangan

wewenangnya untuk menguasau barangnya, sehingga tindakan-

tindakan tergugat untuk mengalihkan baran-barang yang disita adalah

perbuatan pidana dan melawan hukum (Pasal. 231, 232 KUHP).38

2. Macam-Macam Sita

Ada beberapa macam sita yang dikenal di dalam lingkungan

Peradilan Umum, yaitu:

1. Sita Revindikasi (Revindicatoir-Beslag)

Sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda bergerak (al

manqul atau onroerende-goederen) milik sendiri yang berada di tangan

36 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:

Kencana, 2005), Edisi 2, h. 97 37 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarata: Sinar Grafika, 2006), h. 282. 38 Sudikno Mertikusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 83

24

orang lain, atau terhadap benda milik sendiri yang telah dijual tetapi

belum bayar harganya oleh pembeli, disebut sita revindicatoir.39

Untuk pengajuan sita ini tidak di syaratkan adanya indicator bahwa

tergugat akan menggelapkan atau akan memindatangankan barang

yang dikuasainya tersebut.40 Revindicatoir-beslag hanya boleh

dilakukan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuiasai

tergugat. Hal ini bertujuan untuk menghindari jatuhnya barang tersebut

ke tangan pihak tergugat, yakni untuk menghidari asas besit geld als

volkomen title, arinya penguasaan atas benda bergerak dianggap

sebagai bukti kepemilikan yang sempurna atas barang itu.

Ciri-ciri dari sita revindikasi tersebut dapat dikemukakan sebagai

berikut: (1) sita revindikasi dilaksanakan atas permintaan penggugat

terhadap barang milik penggugat yang saat ini dikuasai oleh tergugat,

(2) penyitaan tersebut dilaksanakan atas benda yang dikuasai oleh

tergugat secara tidak sah atau melawan hukum atau juga tergugat tidak

berhak atasnya, (3) objek sita revindikasi ini hanya terbatas pada benda

bergerak saja dan tidak mungkin dikabulkan terhadap benda tidak

bergerak sekalipun dalil gugatan berdasarkan hak milik41

Amar putusan untuk revindicatoir-beslag yakni jika gugatan

tentang pokok perkara dikabulkan, maka dalam amar putusan harus

dinyatakan sita itu sah dan berharga, dan memerintahkan kepada

39 Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H., Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali, 1991), Cet. 1,

hal. 210 40 M. Anshary, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, (Bandung: CV.

Mandar Maju, 2017), h. 75 41 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, h. 104

25

tergugat untuk menyerahkan barang sitaan tersebut kepada penggugat.

Tapi jika gugatan tentang pokok perkara di tolak, maka dalam amar

putusannya harus dicantumkan “perintah pensitaan untuk dicabut”. Hal

ini karena permohonan sita itu bersifat accessoir yakni menempel

kepada pokok perkara.42

2. Sita Harta Bersama (Marital-Beslag)

Sita marital tidak didapat di dalam HIR atau RBg melainkan hanya

dijumpai di dalam BW (Burgerlijke Wetboek) dan Rsv (Reglement op

de Burgerlijke Rechtsvordering), tetapi ia terpakai di lingkungan

Peradilan Agama Umum sekarang.

Marital-Beslag adalah persitaan terhadap harta bersama suami istri

dalam perkara perceraian atau perkara sengketa harta bersama.43

Tujuan penyitaan adalah untuk membekukan harta bersama suami-

istri agar tidak berpindah tangan kepada pihak ketiga, selama proses

perkara peceraian atau perkara pembagian harta bersama berlangsung.

secara yuridis, selama proses persidangan berlangsung dan perkara

belum incracht van gewijsde, baik suami maupun istri dilarang

memindah tangankan harta bersamanya.44

Menurut Sudikno, sita marital ini lebih tepat di sebut sita

matrimonial, lantaran di Negeri Belanda sendiri kenyataannya bukan

hanya isteri yang berhak mengajukannya tetapi juga suami. Penulis

42 M. Anshary, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, h. 76-77 43 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 367 44 M. Anshary, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, h. 78

26

setuju dengan pendapat beliau ini, terutama untuk Peradilan Agama,

dengan alasan:

a. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa

suami maupun isteri sama-sama cakap bertindak hukum seperti

juga dalan ajaran Islam.

b. Menurut UU tersebut, segala harta benda yang didapat dalam

perkawinan dianggap harta bersama kecuali ada ditentukan lain.

c. Adalah suatu kenyataan, bukan sedikit harta benda yang

didapatkan suami dalam masa perkawinan yang diatas namakan

isterinya, baik untuk pengamanan maupun karena sebab-sebab

lainnya.

d. Banyak kasus yang didapat dimana yang justru sering

menggelapkan harta bersama adalah isteri

3. Sita jaminan (Conservatoir-Beslag)

Sita jaminan atau conservatoir-beslag adalah sita yang dilakukan

oleh pengadilan atas permohonan dari pihak penggugat atas milik orang

lain (yakni milik tergugat) agar hak penggugat terjamin akan dipenuhi

oleh tergugat setelah penggugat di putus menang dalam perkaranya

nanti.

Ciri-ciri dari sita jaminan tersebut dapat dikemukakan sebagai

berikut: (1) sita jaminan diletakkan atas harta yang disengketakan status

pemiliknya atau terhadap harta kekayaan tergugat dalam sengketa utang

piutang atau juga dalam sengketa dan tuntutan ganti rugi, (2) objek sita

jaminan itu bisa meliputi barang yang bergerak atau tidak bergerak,

27

dapat juga dilaksanakan terhadap yang berwujud dan tidak berwujud

atau lichammelyk en onlichammelyk, (3) pembatasan sita jaminan bisa

hanya pada barang-barang tertentu jika gugatan didalilkan berdasarkan

sengketa hak milik atas barang yang tertentu atau bisa meliputi seluruh

harta kekayaan tergugat sampai mencakup jumlah seluruh tagihan

apabila gugatan didasarkan atas utang piutang atau tuntutan ganti rugi,

(4) tujuan sita jaminan dimaksudkan untuk menjamin gugatan

penggugat tidak illusoir (hampa) pada saat putusan nanti memperoleh

kekuatan hukum yang tetap dan tetap terjamin keutuhannya sampai tiba

saatnya putusan itu dieksekusi.45

Permohonan sita jaminan harus adanya dugaan beralasan bahwa

pihak tergugat akan menggelapkan atau melepaskan barangnya

sehingga nantinya tidak mampu membayar menurut yang diputuskan

oleh pengadilan, sehingga putusan itu hanya sia-sia. Oleh karena itulah,

sebelum permohonan conservatoir-beslag dikabukan, harus

dipertimbangkan dulu oleh hakim apakah dapat dikabulkan atau tidak.

Putusan hakim di situ akan berupa putusan sela. Jika permohonan sita

dikabulkan maka perintah penyitaan tidak boleh oleh hakim ketua

majelis tetapi mesti oleh ketua pengadilan.

4. Sita Eksekusi (Eksecutorial-Beslag)

Sita eksekusi adalah sita yang dilakukan pengadilan terhadap harta

benda tergugat atas permintaan penggugat untuk pembayaran sejumlah

uang.

45 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, h. 102

28

Sita eksekusi lazimnya dilaksanakan dalam perkara yang amar

putusannya mengenai pembayaran sejumlah uang , dimana tergugat

tidak bersedia melaksanakan putusan secara suka rela, sedangkan

putusan tersebut telah incracht van gewijsde. Dan amar putusannya

bersifat Condemnatoir (menghukum).

Pensitaan ini dimulai dari barang-barang bergerak milik tergugat,

kemudian barang tidak bergerak, bila barang bergerak tidak mencukupi

(Pasal 197 HIR/ 208 RBg). Bila hal itu tidak pula mencukupi, maka

disita barang bergerak milik tergugat yang berada di tangan orang lain.

Dapat pula disita surat berharga , uang tunai milik tergugat.46

3. Tata Cara Sita

Penyitaan dalam pengadilan agama dilaksanakan oleh juru sita

yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Secara garis besar,

tata cara penyitaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sita hanya dapat dilaksanakan atas dasar penetapan pengadilan.

2. Penyitaan dilakukan oleh juru sita atau panitera berdasarkan surat

tugas yang ditunjuk dalam surat penetapan berdasarkan surat

perintah dari Ketua Pengadilan Agama.

3. Ketidak hadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi.

4. Pemberitahuan penyitaan secara formal harus sudah diberitahukan

kepada termohon sita tergugat

5. Pelaksanaan sita disebutkan dalam berita acara penyitaan.

46 M. Anshary, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, h. 78

29

6. Pendaftaran sita yaitu berita acara penyitaan didaftarkan dan

diumumkan dikantor pendafataran yang berwenang.

7. Menetapkan barang sitaan di tempat semula dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Penjagaan sita benda bergerak/tidak bergerak diserahkan

kepada tergugat/termohon sita.

b. Tidak boleh menyerahkan penjagaan dan penguasaan kepada

pemohon sita (penggugat) atau kepada pihak ketiga atau

kepada desa.

c. Termohon sita berhak memakai, menikmati, dan menjalankan

kegiatan usaha yang melekat pada barang sita, kecuali barang

sita dapat mejadi habis dalam pemakaian.47

47 Zulkarnaen, dan Dewi Mayanigsih, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, (Bandung: CV

Pustaka Setia, 2017), h. 326-328

30

BAB III

KRONOLOGI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2484

K/PDT/2015 TENTANG SITA

Sita harta bersama atau Marital Beslag merupakan salah satu bentuk dari sita

jaminan yang bersifat khusus, sita marital ini hanya dapat ditetapkan terhadap harta

perkawinan, yakni harta bersama apabila diantara suami dan istri terjadi perceraian.

Arti sita harta bersama (marital beslag) ialah sita yang dilakukan atas harta

bersama suati istri yang berada ditangan suami maupun yang berada di tangan istri

apabila terjadi sengketa perceraian, sita marital tidak boleh dijalankan secara partia

(sebagian-sebagian). Untuk menjamin keutuhan harta bersama selama perkara

perceraian masih dalam pemeriksaan Pengadilan Agama, maka para pihak yang

berperkara tersebut berhak untuk mengajukan Permohonan Sita atau dalam

lingkungan Pengadilan Agama. Adapun tujuan dari sita marital adalah untuk

menjamin agar harta perkawinan tersebut tetap utuh dan terpelihara sampai perkara

mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.48

Sita marital tidak terdapat dalam HIR atau RBg melainkan hanya dijumpai di

dalam BW (Burgerlijk Wetboek) dan Rsv (Reglement op de Burgerlijke

Rechtsvordering), akan tetapi sita marital ini berlaku di lingkungan Peradilan

Umum sekarang ini.49

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hal yang berkaitan dengan

sita marital, yaitu pada pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

48 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 41 49 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003,

Cet. Ke 2), h. 208

31

1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Huruf (c), Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat

meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama

tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan

perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi,

mabuk boros dan sebagainnya.

2) Dalam pasal 136 ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur

mengenai sita marital, bahwa : selama berlangsungnya gugagtan perceraian,

atas permohonan penggugat dan tergugat Pengadilan Agama dapat

menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang0barang yang

menjadi hak istri.

Pada dasarnya persoalan sita harta besama diberlakukan apabila terjadi perkara

antara suami dan istri. Secara hukum perkara yang mungkin timbul diantara suami

dan istri yang erat kaitannya dengan harta bersama bukan hanya pada perceraian

tetapi juga pada perkara pembagian harta bersama. Seperti seorang suami

mengajukan gugatan perceraian tanpa dibarengi tuntutan pembagian harta bersama.

Terhadap gugatan itu, istri selaku tergugat tidak mengajukan gugatan rekonvensi,

menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan perceraian dikabulkan.

Dalam keadaan seperti itu apabila mantan suami atau istri ingin membagi harta

bersama hanya dapat dilakukan melalui gugatan tentang pembagian harta bersama.

Dan dalam menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses

perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkkan proses sita marital diatasnya.

Hal ini jika ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam

pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses

32

pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu sangat relevan menerapkan sita marital

dalam perkara pembagian harta bersama tersebut.

Terkait dengan pemeliharaan harta bersama untuk menjaga keutuhannya dalam

kasus sita marital harus diartikan meliputi seluruh harta bersama. Tidak boleh

diartikan hanya untuk sebagian atau harta tertentu saja, jadi sita marital diletakkan

meliputi seluruh harta bersama yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang

berperkara.50

Adapun yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan sita marital adalah sama

dengan alasan pengajuan sita jaminan yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal

227 Jo Pasal 197 HIR atau Pasal 261 Jo Pasal 206 Rbg. Alasan-alasan yang

dimaksudkan adalah bahwa adanya persangkaan yang beralasan bahwa tergugat

akan menggelapkan barang-barang sehingga hal itu akan merugikan penggugat.51

Tujuan dari sita matital (sita harta bersama) berbeda dengan tujuan sita yang

lain, bukan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada penggugat, juga buka

untuk menuntut penyerahan hak milik, akan tetapi tujuan sita marital itu sendiri

antara lain untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar

tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perceraian/pembagian harta

bersama berlangsung. Sedangkan fungsi dari dimohonkannya sita marital adalah

untuk melindungi hak pemohon sita marital dengan penyimpan atau membekukan

barang yang disita agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga.52

Kemudian apabila sita harta bersama (marital beslag) mempunyai kekuatan

hukum mengikat, diatur dalam pasal 199 Ayat 1 HIR atau pasal 214 Ayat 1 RBg,

50 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h. 284 51 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag

(Sita Jaminan), h. 36 52 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 92

33

yaitu terhitung dari jam dan hari berita acara sita diumumkan, dan sejak saat itu

dalam sita jaminan telah terkandung unsur akibat hukum. Yang mana bentuk dari

akibat hukumnya ialah berwujud “batal demi hukum”, yaitu “larangan” berupa:

1. Memindahkan kepada pihak ketiga dengan kata lain dilarang untuk

menjual, mengibahkan, atau menukar barang yang menjadi sita marital.

2. Dilarang untuk membebankannya kepada pihak ketiga yakni dalam bentuk

agunan, hipotik, gadai, dan sewa.53

Menurut M. Yahya Harahap mengenai tata cara pelaksanaan sita marital sama

dengan tata cara pelaksanaan sita eksekusi (Eksekutorial Beslag) dengan demikian

tata cara pelaksanaan Conservatoir Beslag dengan Sita Eksekusi diatur dalam pasal

197 Ayat 2 sampai Ayat 6 HIR atau Pasal 209 RBg.

Menurut perbedaan pendapat dikalangan ulama dan melihat praktek harta

gono-gini dalam masyarakat indonesia bahwa harta gono-gini termasuk dalam

syirkah abdan, dikatakan syirkah abdan karena dalam kenyataannya sebagian besar

suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang

berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari atau jika memang

hanya suami yang bekerja sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tetap istri

memiliki peranan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga

seperti mengurusi urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak,

bahkan berbelanja menyediakan makan dan minum ketika suami bekerja maka

dengan hal ini suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat

53 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag

(Sita Jaminan), h. 94

34

mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung

mempengaruhi juga jumlah harta yang diperoleh.

Pada dasarnya para ulama tidak menentukan secara pasti tentang pembagian

harta benda (syirkah) antara dua orang yang berserikat ketika perserikatan itu bubar,

begitu juga dalam Syirkah abdan atau as-shulhu. Dengan demikian jika suami istri

bercerai dan hendak membagi harta gono-gini maka dapat ditempuh dengan jalan

perdamaian (as-shulhu) yaitu pembagiann harta gono-gini bergantung pada

musyawarah dan kesepakatan antara suami istri, boleh jadi suami mendapat 50%

dan istri 50%, boleh juga suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya dan

boleh juga pembagian dengan nisbah yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara’

selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan

masing-masing.

Adapun itu tujuan dari pengajuan sita marital dalam putusan Mahkamah Agung

No. 2484 K/Pdt/2015 adalah dikarenakan adanya penguasaan harta bersama oleh

Termohon. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi dan ketentuan yang berlaku apabila

perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi dua

yakni separo hak mantan istri dan separo lagi hak mantan suami.

Adanya permohonan kasasi ini juga dikarenakan pemohon kasasi berkeberatan

dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri

Denpasar yang diambil alih dan telah dijadikan Pertimbangan oleh Pengadilan

Tinggi Denpasar. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu

salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku baik Formil maupun

Materil dalam hal ini salah dalam penerapan Hukum Pembuktian yaitu tidak

mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan (oleh Pemohon

35

Kasasi/Pembanding/Penggugat) baik berupa bukti-bukti surat maupun keterangan

saksi-saksi yang telah diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa dan mengadili Perkara

No. 6/PDT/2015/PT.DPS, tanggal 24 Maret 2015 a quo, hanya didasarkan pada

pertimbangan hukum hanya berdasarkan 1 halaman saja, yang pada pokok amarnya

menyatakan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa telah membaca serta memperhatikan dengan seksama

memori banding tertanggal 3 September 2014, yang diajukan

Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi,

ternyata pada hakekatnya hanya pengulangan apa yang diuraikan dalam

persidangan Pengadilan Tingkat pertama dan tidak ada hal baru yang bersifat

prinsip yang dapat mematahkan pembuktian yang diajukan oleh Pihak

Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi,

kemudian apa yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam

Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam memori banding telah

dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan selanjutnya

Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan

Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang

menjadi dasar dalam putusan dan hal tersebut dianggap telah tercantum pula

dalam putusan di Pengadilan Tingkat Banding.

2. Menimbang bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas,

maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama

tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan

36

Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor 60/PDT.G/2014/PN.Dps tanggal 3 september 2014 dapat

dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan karenanya putusan

tersebut haruslah dikuatkan.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut diatas, adalah

pertimbangan yang bersifat standar bagi Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih

seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, dalam hal ini pertimbangan

hukum Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/PDT.G/2014/PN.DPS tanggan 3

September 2014 dimaksud.

Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan

kehakiman, menentukan bahwa :

“Segala putusan Pegadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar

putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

mengadili”.

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam hal ini tidak menerapkan ketentuan

Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hal tersebut, maka Putusan

Pengadilan Tinggi Denpasar dimaksud, secara hukum dapat dikualifikasikan

sebagai suatu Putusan yang kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende

gemotiveerd) sehingga menurut hukum, putusan yang demikian tersebut harus

dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

37

Bahwa Pemohon Kasasi memperjuangkan harta yang dimaksud untuk

dinyatakan sebagai harta gono gini, agar Pemohon Kasasi memperoleh ½ bagian

harta yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan (yang merupakan

bagian Pemohon Kasasi) yang selanjutnya harta dimaksud akan diberikan kepada

kedua orang anak yang dilahirkan dari pernikahan antara Pemohon Kasasi dan

Termohon Kasasi untuk kebutuhan dan kepentingan pendidikan kedua anak

tersebut. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi ini

adalah Putusan yang kurangtepat dan tidak terperinci serta kurang cukup

pertimbangannya, maka Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung R.I untuk

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dimaksud. Dan sudah

sepatutnya apabila mahkamah agung RI dalam perkara ini membatalan Putusan

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 06/PDT/2015/PT.Dps tanggal 24 Maret 2015

Junto Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal

3 Sepmtember 2014. Yang dimohonkan Kasasi tersebut, selanjutnya memeriksa

dan mengadili sendiri, sesuai dengan azas peradilan yang baik dan benar.

38

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SITA HARTA

BERSAMA PADA PERCERAIAN

Putusan Mahkamah Agung No. 2484 K/Pdt/2015 dalam kasus sita harta.

Karena itu penulis akan menguraikan pada bab ini ten tang duduk perkara,

pertimbangan hakim dan putusan Mahkamah Agung mengenai sita harta bersama.

A. Duduk Perkara

Dalam duduk perkara mengenai putusan Mahkamah Agung No. 2484

K/Pdt/2015/MA merupakan putusan kasus permohonan sita harta yang

diajukan oleh Cencen Kurniawan yang memberi kuasa berdasarkan kuasa

khusus pada tanggal 25 Mei 2015 kepada Hj. Kartika Putri Yosodiningrat, SH.,

LLM., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor Law Firm Henry

Yosodiningrat & patner yang beralamat di Twin Plaza Hotel Gedung Henry

Yosodiningrat & Patner lantai 23, Jalan Letjen S. Parman Kav. 93-94, Slipi.

Selanjutya disebut sebagai Pemohon/Suami yang mengajukan permohonan sita

harta terhadap Rina Nurjaya yang memberi kuasa berdasarkan kuasa khusus

pada tanggal 22 Juni 2015 kepada Chris Harno, SH., dan kawan-kawan , Para

Advokat, berkantor di LBH Gesori yang beralamat di Jalan Pasekan Gang

Batukaru III/07 Batubulan, Gianyar, Bali. Yang selanjutnya disebut sebagai

Termohon/Istri.

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2015 yang didaftarkan di

Mahkamah agung Nomor 2484 K/Pdt/2015/MA telah mengajukan

permohonan Sita Harta terhadap harta bersama yang diajukan kepada

39

Termohon di luar gugatan perceraian yang didasarkan pasa Pasal 95 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 186 KUHPerdata.

Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum

dengan Termohon selama 14 tahun 5 bulan atau 173 bulan yang dilangsungkan

pada tanggal 9 Mei 1999, dan hingga saat perkara permohonan sita ini diajukan

Pemohon dan Termohon masih terikat dalam suatu pernikahan yang sah, dan

telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung, yakni : Chelsy Maya Kurniawan

(Perempuan, 12 Tahun), dan Cayden Rae Kurniawan (Perempuan, 9 Tahun).

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh

harta kekayaan bersama (gono gini) yang meliputi barang tetap/barang tidak

bergerak dan barang bergerak, selanjutnya di sebut sebagai Harta Bersama

karena di dalama Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 Huruf f

dirumuskan sebagi berikut : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah

adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri

dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama,

tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”, yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 751 M² (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi)

beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Kelurahan Kerobokan

Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana

dimaksud dalam sertifikat hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kedlod,

surat ukur tanggal 30-12-2004 Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004 atas

nama Rina Nurjaya;

2. Sebidang tanah seluas 5.500 M² (liam ribu lima ratus meter persegi)

beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Ungsan,

40

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud

dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat ukur tanggal

18-12-2001 Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya;

3. Sebuah mobil nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010

Nomor Polisi DK 1793 IW Nomor rangka MHBF2EF1AA0004631,

Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10;

4. Sebuah mobil Toyota Alphad warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK

15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya;

5. Mesin pembuat kopi (Coffe Machine)

Bahwa tanggal 30 April 2013 perkawinan antara Pemohon dengan

Termohon tersebut telah putus karena perceraian dengan putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor 608/Pdt.g/2012/PN.Dps tanggal 30 April 2013 yang

telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Putusan Pengadilan

Tinggi Denpasar Nomor 127/PDT/2013/PT.DPS tertanggal 6 Nopember 2013

dan putusan mana telah mempunyai hukum tetap. Dan sampai saat ini

Termohon tetap menguasai Harta Bersama tersebut di atas indikasi Termohon

tidak mau membagi Harta Bersama tersebut dengan Pemohon, walaupun telah

beberapa kali Pemohon peringatkan Termohon supaya apa yang menjadi

haknya Pemohon diserahkan kepada pihak Pemohon.

Bahwa ada indikasi kuat Termohon akan mengalihkan Harta Bersama

tersebut, maka dengan ini Pemohon mohon agar diletakkan sita atas Harta

Bersama tersebut (maritale beslag) yaitu harta-harta yang meliputi:



41




nama Rina Nurjaya;












Bahwa gugatan Pemohon ini telah berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka

Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uitvoebar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Bersadarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan

permohonan kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberi putusan

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita atas Harta Bersama (maritale beslag);

42

3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan

antara Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini);

5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kepada Pemohon terhadap

apa yang menjadi hak dari Pemohon atas harta bersama;

B. Pertimbangan Hakim

Pemohon mengajukan permohonan sita harta dengan dasar hukum pasal

95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai sita jaminan atas

harta bersama, bukan sita material. Majelis hakim menimbang bahwa, alasan-

alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti

(putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan

Negeri Denpasar) salah menrapkan hukum karena kurang dalam memberikan

pertimbangan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangannya hukumnya Judex Facti berpendapat

bahwa 2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1439/Kel. Kerobokan

Kelod, Surat ukur tanggal 30 Desembar 2004 Nomor 1154/Kerobokan

Kelod/2004 dengan luas 751 M² dan sertipikat Hak Milik Nomor 5344/Desa

Ungasan, Surat ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001 dengan luas 5.500

M², tas nama Rina Nurjaya dibeli oleh Tergugat dengan uang milik pribadi

Tergugat yaitu uang hasil kerja di Amerika Serikat dan uang hasil penjualan 36

(tiga puluh enam) lembar saham milik orang tua Tergugat pada PT. Kuta

Seaview Cottage, tetapi tidak didukung oleh bukti sah dan kuat untuk

mendukung pendapat tersebut karena dalam persidangan terungkap bahwa jual

beli atas tanah yang diatasnya terbit SHM Nomor 5344 terjadi jauh hari

43

sebelum penjualan saham milik orang tua Tergugat PT. Kuta Seaview Cottage

yaitu pada tanggal 17 Februari 2005, sedangkan mengenai uang Tergugat hasil

kerja dari Amerika Serikat ternyata tidak ada bukti sah dan kuat mendukung

dalilnya tersebut;

Bahwa terbukti barang tidak bergerak dan bergerak sebagaimana termuat

dalam petitum Penggugat Konvensi ke-2 adalah diperoleh oleh Penggugat dan

Tergugat dalam masa perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35

ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, barang-

barang tersebut adalah gono gini Penggugat dan Tergugat;

Bahwa gugatan penggugat dalam Rekonvens berisi tuntutan barang-

barang lain yang tidak terkait dengan gugatan konvensi sehingga seharusnya

diajukan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah

Agng berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Cencen Kurniawan, tersebut dan

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor

06/PDT/2015/PT.DPS tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 3

September 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri prkara ini degan

amar putusan yang sebagamana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Termohon Kasasi/ Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berada di pihak yang kalah,

maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

44

C. Analisa Putusan

Dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 2484

K/Pdt/2015/MA mengenai pengajuan permohonan sita harta terhadap harta

bersama. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada perkara

Nomor 2484 K/Pdt/2015/MA dalam pokok peraranya Majelis hakim

memutuskan/ mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi Cencen Kurniawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

Denpasar Nomor 06/PDT/2015/PT.DPS tanggal 24 Maret 2015 yag

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

60/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 3 September 2014.

Bahwa Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi

sebagian, dan menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:






nama Rina Nurjaya;




45





Nomor Mesin QR258933-18A, BPKB Nomor R/77445/III/10;




Majelis Hakim juga menetapkan pembagian harta bersama (gono gini)

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan sebagai ½ (satu per dua) bagian

pertama Harta Bersama menjadi bagian Penggugat, dan ½ (satu per dua) bagian

kedua Harta Bersama menjadi bagian Tergugat.

Menghukum Tergugat untuk menyerahakan kepada Penggugat terhadap

apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu sebagaimana

dengan amar yang telah menetapkan bagian harta tersebut. Dan menghukum

Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding,

untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam

tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

D. Analisis Penulis

Menurut hemat penulis sita harta yang terjadi setelah terjadinya

perceraian itu ada beberapa macam, tetapi yang terdapat dalam pembahasan

diatas adalah fokus pada sita harta marital yang mana sita harta marital tersebut

adalah suatu persitaan terhadap harta bersama suami istri dalam perkara

46

perceraian atau perkara sengketa harta bersama.54 Dan tujuan dari penyitaan itu

sendiri adalah untuk membekukan harta suami-istri agar tidak berpindah tagan

kepada pihak ketiga, selama proses perkara perceraian atau perkara pembagian

harta bersama berlangsung. Sedangkan fungsi dimohonkannya sita marital

adalah untuk melindungi, hak Pemohon sita marital dengan menyimpan atau

membekukan barang yang disita agar jangan sampai jatuh ke tangan orang

ketiga.55 Dan dengan adanya penyitaan tersebut, maka tergugat kehilangan

wewenangnya untuk menuasai barangnya, sehingga tindakan-tindakan

tergugat untuk mengaslihkan barang-barang yang disita adalah perbuatan

pidana dan melawan hukum (Pasal 231, 232 KUHP).

Dalam praktik yang berlaku umum, permohonan sita selalu diajukan

dalam bentuk assesoir, namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 95

mengatur secara khusus, yang mana pengajuan permohonan sita marital dapat

dilakukan secara berdiri sendiri di luar adanya permohonan gugatan cerai,

karena dalam hal ini tujuan pokok dari sita marital adalah menyelamatkan

keutuhan harta bersama tanpa merusak ikatan perkawinan.

Terkait dengan putusan Mahkamah Agung pada perkara nomor 2484

K/Pdt/2015/MA dapat dilihat bahwa alasan pengajuan sita harta bersama yang

diajukan oleh Pemohon (Suami) kepada Termohon (Isteri) cukup dengan

indikasi bahwa Pemohon selama perceraian pertama tidak mendapatkan bagian

sedikitpun dari harta bersama yang sebenarnya Pemohon dapat setengah bagian

54 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 282 55 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1999, Cet. Ke 2),

h. 92

47

dari harta bersama tersebut, dan Mahkamah Agung menerima alasan sita harta

bersama sehingga permohonan sita tersebut dapat dikabulkan.

Jika ditinjau dari segi hukum Islam sendiri, tujuan dari adanya

permohonan sita terhadap harta bersama sesuai dengan tujuan Maqashid

Syariah yang ditegaskan oleh Abdul Wahab al Khallaf yang mana sebagai alat

bantu untuk memahami redaksi Al Qur’an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-

dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting adalah untuk menetapkan

hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al Qur’an dan Sunnah

secara kajian kebahasaan, yakni menjaga dan memelihara harta (Hifzul

Maal).56

Rasio penerapan sita marital terhadap sita terhadap harta bersama yang

telah dikemukakan diatas, hanya bertujuan untuk melindungi eksisitensi

keutuhan harta bersama dalam perkawinan secara keseluruhan, karena harta

bersama adalah milik bersama antara suami dan istri yang diperuntukkan untuk

keperluan dan kesejahteraan masing-masing antara suami dan istri dalam

menjaga keutuhan rumah tangga. Selain itu juga, bertujuan untuk menjamin

keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses tuntutan pembagian

harta bersama.

Menurut sudikno, sita marital ini lebih tepat disebut dengan sita

matrimonial, lantaran di Negeri Belanda sendiri kenyataannya bukan hanya

isteri yang berhak mengajukannya tetapi juga suami. Dengan alasan:

56 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 237

48

a. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami

maupun isteri sama-sama cakap bertindak hukum seperti juga dalam ajaran

Islam

b. Menurut UU tersebut, segala harta benda yang didapat dalam perkawinn

dianggap harta bersama kecuali ada ditentukan lain.

c. Suatu kenyataan, bukan sedikit harta benda yang didapatkan suami dalam

masa perkawinan yang siatas namakan isterinya, baik untuk pengamana

maupun karena sebab-sebab lainnya.

d. Banyak kasus yang didapat dimana yang justru serin menggelapkan harta

bersama adalah isteri.

Oleh karena itu, tuntutan atas harta bersama ini benar adanya, karena

suami juga berhak atas harta bersama tersebut. Dan suami juga berhak

menerima setengah bagian dari harta bersama tersebut.

49

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi penulis yang berjudul permohonan sita

harta bersama setelah terjadinya perceraian dengan menganalisis putusan

perkara nomor 2484 K/Pdt/2015/MA, penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

Dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 2484

K/Pdt/2015/MA mengenai pengajuan permohonan sita harta terhadap harta

bersama. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada perkara

Nomor 2484 K/Pdt/2015/MA dalam pokok perkaranya Majelis hakim

memutuskan/ mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi Cencen Kurniawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

Denpasar Nomor 06/PDT/2015/PT.DPS tanggal 24 Maret 2015 yag

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

60/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 3 September 2014.

Sedangkan mengenai ketentuan pembagagian harta bersama Majelis

Hakim juga menetapkan pembagian harta bersama (gono gini) sebagaimana

disebutkan dalam amar putusan sebagai ½ (satu per dua) bagian pertama Harta

Bersama menjadi bagian Penggugat, dan ½ (satu per dua) bagian kedua Harta

Bersama menjadi bagian Tergugat.

B. Saran

Adapun bagian akhir dari skripsi ini, penulis mengharapkan kepada

masyarakat yang ingin melakukan perkawinan supaya membuat perjanjian

50

mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak

terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama serta pemerintah

diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan

pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam.

Penulis juga berharap agar hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat tidak

hanya bagi kalangan akademisi, akan tetapi juga menjadikan sumbangan

pemikiran baru terhadap para praktisi hukum.

51

Daftar Pustaka

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,. Jakarta:

Kerncana Prenada Media Group, 2006.

Nuruddin, Amir dan Azhari AT. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI).

Jakarta: Kencana,2004.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2010.

Khudari, Achmad. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

1995.

Zein, Satria Effendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.

Jakarta: Kencana, 2004.

Tihami, dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.

Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Mertikusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty,

2002.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum., cet. Ke-3. Ed. Revisi. Jakarta:

UI Press, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:

Balai Pustaka, 1988

Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia., cet. Ke- 1. Jakarta: Rajawali

Pers, 2013.

Kusumo, Hilam Hadi. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Aditya Bakti, 1999.

52

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia., cet. Ke-5. Jakarta: UI Press, 1986.

Arifin, Bustanul. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah,

Hambatan, dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Jilid 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Ali, Zainuddun. Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: sinar Grafika, 2006.

Wafa, Moh. Ali. Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum

Islam dan Hukum Materil. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Susanto, Happy. Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian.

Jakarta: Visimedia, 2003.

Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiati. Hukum Perdata Islam. Surabaya: Mandar

Maju, 1997.

Sabiq, Sayid. Fiqh as-Sunnah. Jilid III. Beirut: Dar al Fikr, 1983.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan

Agama. Ed. 2. Jakarta: Kencana, 2005.

Mertikusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty,

2002.

Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali, 1991.

Anshary. Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah.

Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.

Zulkarnaen dan Dewi Mayanigsih. Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia.

Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

53

Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama., cet. Ke-2. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2003.

Zein, Satria Effendi M. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media, 2005

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 2484 K/Pdt/2015

P U T U S A N Nomor 2484 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut

dalam perkara:

CENCEN KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Batu Belig,

Gang Villa Uma Nomor 1, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta

Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa

kepada: Hj. Kartika Putri Yosodiningrat, SH., LLM., dan kawan-

kawan, Para Advokat, berkantor Law Firm Henry Yosoningrat &

Patner beralamat di Twin Plaza Hotel Gedung Henry

Yosoningrat & Patner lantai 23, Jalan Letjen S. Parman Kav. 93-

94, Slipi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangggal 25 Mei

2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding;

Lawan

RINA NURJAYA, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Nomor 15,

Banjar Batu Belig, Desa Kerobokan Kelod, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Chris Harno, SH., dan kawan-

kawan, Para Advokat, berkantor di LBH Gesori, beralamat di

Jalan Pasekan Gang Batukaru III/07 Batubulan, Gianyar, Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangggal 22 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu

sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding di muka

persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 1999 Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan di Douglas County, Nevada Amerika Serikat

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dan dicatatkan pada Kantor Douglas County, Nevada pada tanggal 11 Mei

1999 dan telah didaftarkan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di

Los Angeles pada tanggal 6 Desember 2006 dengan Nomor

60/KONS/PERK/XII/2006 sebagaimana ternyata dalam akta Nomor

0183073 terlampir;

2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh

harta kekayaan bersama (gono gini) yang meliputi barang tetap/barang

tidak bergerak dan barang bergerak, selanjutnya disebut sebagai Harta

Bersama, yaitu sebagai berikut:

a) Sebidang tanah seluas 751 M2 (tujuh ratus lima puluh satu meter

persegi) beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Kelurahan

Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,

sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik Nomor 1493/Kel.

Kerobokan Kelod, surat ukur tanggal 30-12-2004 Nomor

1154/Kerobokan Kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya;

b) Sebidang tanah seluas 5.500 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi)

beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Ungasan,


dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat ukur

tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya;

c) Sebuah mobil nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010



d) Sebuah mobil Toyota Alphad warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi

DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya;

e) Mesin pembuat kopi (Coffe Machine) ;

3. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut telah putus karena perceraian dengan putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor 608/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 30 April 2013 yang

telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar melalui putusan Pengadilan

Tinggi Denpasar Nomor 127/PDT/2013/PT.DPS tertanggal 6 Nopember 2013

dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa sampai saat ini Tergugat tetap menguasai Harta Bersama tersebut di

atas dan indikasi Tergugat tidak mau membagi Harta Bersama tersebut

dengan Penggugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat peringatkan

Tergugat supaya apa yang menjadi haknya Penggugat diserahkan kepada

pihak Penggugat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



5. Bahwa ada indikasi kuat Tergugat akan mengalihkan Harta Bersama

tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita atas

Harta Bersama tersebut (maritale beslag) yaitu harta-harta yang meliputi:




sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel.

Kerobokan Kelod, surat ukur tanggal 30-12-2004 Nomor



beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Desa Ungasan,





Nomor Polisi DK.1793 IW Nomor rangka MHBF2EF1AA0004631,




e) Mesin pembuat kopi (Coffe Machine);

6. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka

Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita atas Harta Bersama (maritale beslag)

yaitu harta-harta yang meliputi:


persegi) beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di

Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

1493/Kel. Kerobokan Kelod, surat ukur tanggal 30-12-2004 Nomor






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia





c) Sebuah mobil nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun

2010 Nomor Polisi DK 1793 IW Nomor Rangka

MHBF2EF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor

R/77445/III/10;





antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut




sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel.

Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004 Nomor








Nomor Polisi DK.1793 IW Nomor rangka MHBF2EF1AA0004631,





Adalah Harta Bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) sebagaimana

disebutkan dalam Petitum pada angka 3 sebagai berikut:

a. ½ (satu per dua) bagian pertama Harta Bersama menjadi bagian

Penggugat;

b. ½ (satu per dua) bagian kedua Harta Bersama menjadi bagian Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap

apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu

sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 4 di atas;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam jawaban Konvesi berlaku sebagai hal

yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 1999 Penggugat Dalam Rekonvensi dan

Tergugat Dalam Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan di Douglas

County, Nevada Amerika Serikat dan dicatatkan pada Kantor Douglas

County, Nevada pada tanggal 11 Mei 1999 dan telah didaftarkan pada

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles pada tanggal 6

Desember 2006 dengan Nomor 60/KONS/PERK/XII/2006 sebagaimana

ternyata dalam Akta Nomor 0183073;

3. Bahwa hasil perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan

Tergugat Rekonvensi memiliki anak-anak sebagai berikut:

a. Chelsy Maya Kurniawan, perempuan, lahir pada tanggal 15 Agustus

2003 di Pasadena, Los Angeles, Amerika Serikat dan telah didaftarkan

pada Konsulat Jendral Republik Indonesia di Los Angeles pada

tanggal 12 Maret 2004 dengan Nomor 22/ KONS/KEL/III/2004,

sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor

1200363002503, tertanggal 16 Oktober 2003;

b. Cayden Rae Kurniawan, perempuan, lahir pada tanggal 15 November

2006 di Arcadia, Los Angeles, Amerika Serikat dan telah didaftarkan

pada Konsulat Jendral Republik Indonesia di Los Angeles pada

tanggal 06 Desember 2006 dengan Nomor 166/KONS/ KEL/XII/2006

sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 120061915281

tertanggal 30 November 2006;

4. Bahwa jauh sebelum perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi

dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi

memiliki Harta Bawaan berupa saham PT. Kuta Seaview Cottage

sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar yang mana saham ini dimiliki oleh

Penggugat Dalam Rekonvensi sejak Tahun 1978 merupakan pemberian

dari orang tua (vide Akta Pendirian PT. Kuta Seavieu Cottage Nomor 60


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



tanggal 20 Desember 1978 yang dibuat dihadapan Notaris Sugiarti

Hostiadi, Denpasar);

5. Bahwa kemudian dalam tahun 2005 saham sebanyak 36 lembar tersebut

dijual oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dengan harga seluruhnya

Rp9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima juta rupiah) (vide

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 66 tanggal 17-02-

2005 yang dibuat di hadapan Notaris Josef Sunar Wibisono Denpasar).

Dari hasil penjualan saham ini dipergunakan untuk:

a. Membeli tanah seluas 5.500 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi)

terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 Nomor

1377/2001 atas nama Rina Nurjaya seharga Rp2.200.000.000,00;

b. Membeli tanah seluas 751 M2 (tujuh ratus lima puluh satu meter

persegi) terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta

Utara, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak

Milik Nomor 1493/Kel.Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-20-

2004 Nomor 1154/Kerobokan/2014 atas nama Rina Nurjaya seharga

Rp2.800.000.000,00;

c. Membeli sebuah Mobil Toyota Alphard, warna putih, Tahun 2008,

Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya seharga

Rp940.000.000,00 (mobil ini sudah dijual untuk biaya hidup Penggugat

Dalam Rekonvensi dan anak-anaknya);

d. Membayar DP Pembelian Mobil Nissan X-TRL 2.5 CVT XT/AT, warna

hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK 1793 IW Nomor Rangka

MHBF2FF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor

R/77445/III/10 atas nama Rina Nurjaya sebesar Rp150.000.000,00

(mobil ini secara fisik dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat Dalam

Rekonvensi akan tetapi tidak pernah dicicil pembayarannya sehingga

mobil ini dijual untuk melunasi cicilan hutang di BCA Finance);

e. Membeli sebuah Mesin kopi (Coffe Machine) seharga

Rp35.000.000,00 (mesin kopi ini dalam keadaan rusak karena dirusak

oleh Tergugat Dalam Rekonvensi);

6. Bahwa karena harta tersebut pada angka 4 di atas berasal dari hasil

penjualan saham milik Penggugat Dalam Rekonvensi maka sudah

seharusnya harta tersebut ditetapkan sebagai Harta Bawaan Penggugat

Dalam Rekonvensi;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



7. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi

dengan Tergugat Dalam Rekonvensi memiliki Harta Bersama berupa:

a. Hak sewa atas sebidang tanah seluas 1440 M2 (seribu empat ratus

empat puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 6415 Kelurahan

Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung atas Nama Ong Sioe Tjien;

b. Hak sewa atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1980/Kelurahan

Kerobokan seluas 1900 M2 (seratus sembilan ratus meter persegi) atas

nama nama Gusti Ketut Rai terletak di Kelurahan Kerobokan Kec. Kuta,

Kab. Badung;

c. Sebuah Mobil Merzedez Benz E 250 Nomor Pol B 216 POR seharga

Rp1.250.000.000,00 Mobil ini adalah merupakan Persekot pembayaran

awal dari over kontrak hak sewa tanah tersebut pada huruf b di atas. Saat

ini mobil ini ada di Jakarta di Green Cove A2/11, BSD, Tanggerang;

d. Uang tunai sisa over kontrak dari Hak Sewa atas Tanah yang tersebut

dalam huruf b di atas sebesar Rp3.450.000.000;

e. 1 (satu) buah lukisan Arie Smit “Gunung Agung” ukuran besar dibeli

Tahun 2008 dengan harga Rp180.000.000,00;

f. 1(satu) buah lukisan Arie Smit ukuran kecil dibeli Tahun 2008 dengan

harga Rp30.000.000,00;

g. 1(satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali

berkebaya warna putih, sedang bersimpuh bersembahyang, ngaturang

banten, dibeli tahun 2011 sebagai hadiah dari Tergugat Dalam

Rekonvensi untuk Penggugat Dalam Rekonvensi dengan harga

Rp30.000.000,00;

h. 1(satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali

menari berbaju kuning dan hijau dibeli tahun 2011 Dengan harga

Rp30.000.000,00;

i. Diposito atas nama Cencen Kurniawan sebesar Rp450.000.000,00 di

BPR Lestari;

j. Diposito atas nama Cencen di Standard Chartered Investasi sebesar

Rp400.000.000,00;

k. Hutang-hutang:

1) Hutang kepada Ben Tan sebesar Rp1.500.000.000,00;

2) Hutang untuk perbaikan rumah di Batu Belig akibat dirusak oleh

Tergugat Dalam Rekonvensi berupa:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- Hutang perbaikan rumah kepada Paulus Sabata Bara, ST

(Kontraktor) setelah pengusiran Penggugat Dalam Rekonvensi

di bulan Mei 2012 sebesar Rp407.800.000,00;

- Hutang ke Yoga (Kanara) sebesar Rp83.694.000,00;

- Hutang pembelian batu di Quantum sebesar Rp341.263.680,00;

3) Hutang Tergugat Dalam Rekonvensi di Kartu Kredit Tambahan

Citi Bank sebesar Rp170.000.000,00;

4) Hutang Penggugat Dalam Rekonvensi pada Hotel Rama Beach

selama bertempat tinggal di Hotel Rama Beach bersama anak-

anak sejak diusir bulan Mei 2012 sebesar Rp381.885.000,00;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

608/Pdt.G/2012/PN.Dps tgl. 30 April 2013 junto Putusan Pengadilan Tinggi

Denpasar Nomor 127/Pdt.G/2013/PT.DPS tanggal 6 November 2013 yang

telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bahwa perkawinan antara

Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi

adalah sah dan putus karena perceraian;

9. Bahwa karena perkawinan dinyatakan sah maka berlaku ketentuan hukum

Perkawinan yang berlaku di Indonesia beserta segala resiko hukumnya;

10. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi dan ketentuan yang berlaku apabila

perkawinan putus karena perceraian, Harta Bersama tersebut pada angka

7 diatas harus dibagi dua yakni separo hak mantan istri dan separo lagi

hak mantan suami. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini menetapkan pembagian Harta Bersama ini separo

diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dan separo lagi diberikan

kepada Tergugat Dalam Rekonvensi;

11. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:

54/Pdt.P/2014/PN.Dps tanggal 3 Maret 2014 hak asuh terhadap anak-

anak tersebut pada posita angka 3 gugatan rekonvensi diberikan kepada

Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi berhak

untuk menuntut nafkah/biaya hidup bagi anak-anak hasil perkawinan

antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

1974 menyebutkan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya.” Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi adalah seorang

suami yang mampu, akan tetapi selama masa perkawinan yakni dari

tanggal 9 Mei 1999 sampai terjadi perceraian tanggal 6 November 2013


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



atau selama 14 tahun 5 bulan atau selama 173 bulan Tergugat Dalam

Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Dalam

Rekonvensi beserta anak-anak. Biaya nafkah/biaya keperluan hidup untuk

Penggugat Dalam Rekonvensi beserta anak-anak dibiayai dari

penghasilan Penggugat Dalam Rekonvensi sendiri. Oleh karenanya sudah

sepatutnya Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut penggantian biaya

keperluan hidup tersebut yang besarnya selama 173 bulan @

Rp25.000.000,00 perbulan sehingga berjumlah Rp4.325.000.000,00

(empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa beberapa surat-surat/dokumen milik Penggugat Dalam Rekonvensi

dan anak-anak berupa:

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, luas tanah 751

M2 (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Rina Nurjaya;

c. Akta Kelahiran Rina Nurjaya;

d. Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan;

e. Akta kelahiran atan mana Cayden Rae Kurniawan;

Surat-surat/dokumen ini dipergunakan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi

untuk pembuktian di Pengadilan pada saat mengajukan gugatan percerain

di Pengadilan Negeri Denpasar namun sampai saat ini tetap dipegang dan

disimpan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi sehingga sudah seharusnya

surat-surat/dokumen tersebut dikembalikan dan diserahkan oleh Tergugat

Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi Penggugat Dalam

Rekonvensi apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan tidak sia-sia (illisoir)

maka Penggugat Dalam Rekonvensi mohon Kepada Yang Mulia Majelis

Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan untuk meletakkan

Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Harta Bersama tersebut pada

angka 6 huruf a sampai dengan j posita gugatan rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat Dalam

Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri

Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi

seluruhnya;

2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



a. Sebidang tanah seluas 5.500 M2 (lima ribu lima ratus meter

persegi) terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan,

Kabupaten Badung sebagaimana Dimaksud dalam Sertifikat Hak

Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001

Nomor 1377/2001Atas nama Rina Nurjaya adalah sah

merupakan Harta Bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;

b. Sebidang tanah seluas 751 M2 (tujuh ratus lima puluh satu meter

persegi) beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan

Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung

sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

1493/Kel.Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-20-2004 Nomor

1154/Kerobokan/2014 atas nama Rina Nurjaya adalah sah

merupakan Harta Bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;

c. Sebuah Mobil Toyota Alphard, warna putih, Tahun 2008, Nomor

Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya yang sudah dijual

adalah sah merupakan Harta Bawaan milik Penggugat Dalam

Rekonvensi;

d. Sebuah Mobil Nissan X-TRL 2.5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun

2010 Nomor Polisi DK 1793 IW Nomor Rangka

MHBF2FF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB

Nomor R/77445/III/10 atas nama Rina Nurjaya yang sudah

dijual adalah sah merupakan Harta Bawaan milik Penggugat

Dalam Rekonvensi;

e. Sebuah Mesin kopi (Coffe Machine) yang saat ini dalam keadaan

rusak adalah sah merupakan Harta Bawaan milik Penggugat

Dalam Rekonvensi;

3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama

perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat

Dalam Rekonvensi yaitu berupa:

a. Hak sewa atas sebidang tanah seluas 1.440 M2 (seribu empat

ratus empat puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 6415

Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atas Nama

Ong Sioe Tjien;

b. Hak sewa atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1980/Kelurahan

Kerobokan seluas 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi)

atas nama nama Gusti Ketut Rai terletak di Kelurahan Kerobokan

Kec. Kuta, Kab. Badung;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



c. Sebuah Mobil Merzedez Benz E 250 Nomor Pol B 216 POR

seharga Rp1.250.000.000,00 Mobil ini adalah merupakan

Persekot pembayaran awal dari over kontrak hak sewa tanah

tersebut pada huruf b di atas.Saat ini mobil ini ada di Jakarta di

Green Cove A2/11, BSD, Tanggerang;

d. Uang tunai sisa over kontrak dari Hak Sewa atas Tanah yang

tersebut dalam huruf b di atas sebesar Rp3.450.000.000,00;

e. 1 (satu) buah lukisan Arie Smit “ Gunung Agung “ ukuran besar

dibeli Tahun 2008 dengan harga Rp180.000.000,00;

f. 1(satu) buah lukisan Arie Smit ukuran kecil dibeli Tahun 2008

dengan harga Rp30.000.000,00;

g. 1 (satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan

Bali berkebaya warna putih, sedang bersimpuh bersembahyang,

ngaturang banten, dibeli tahun 2011 sebagai hadiah dari

Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Penggugat Dalam

Rekonvensi dengan harga Rp30.000.000,00;

h. 1(satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali


Rp30.000.000,00;

i. Diposito atas nama Cencen Kurniawan sebesar

Rp450.000.000,00 di BPR Lestari;

j. Diposito atas nama Cencen di Standard Chartered Investasi

sebesar Rp400.000.000,00;

k. Hutang-hutang:

1). Hutang kepada Ben Tan sebesar Rp1.500.000.000;

2). Hutang untuk perbaikan rumah di Batu Belig akibat dirusak

oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa:

- Hutang perbaikan rumah kepada Paulus Sabata Bara, ST

(Kontraktor) setelah pengusiran Penggugat Dalam

Rekonvensi di bulan Mei 2012 sebesar Rp407.800.000;

- Hutang ke Yoga (Kanara) sebesar Rp83.694.000,00;

- Hutang pembelian batu di Quantum sebesar

Rp341.263.680,00;

3). Hutang Tergugat Dalam Rekonvensi di Kartu Kredit

Tambahan Citi Bank sebesar Rp170.000.000,00;

4). Hutang Penggugat Dalam Rekonvensi pada Hotel Rama

Beach selama bertempat tinggal di Hotel Rama Beach


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



bersama anak-anak sejak diusir bulan Mei 2012 sebesar

Rp381.885.000,00;

Adalah sah merupakan Harta Bersama (gono gini) dalam

perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat

Dalam Rekonvensi;

4. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) tersebut dalam

petitum angka 3 sebagai berikut :

1. ½ (seperdua) bagian pertama menjadi bagian Penggugat Dalam

Rekonvensi;

2. ½ (seperdua) bagian kedua menjadi bagian Tergugat Dalam

Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar pengganti

biaya nafkah/biaya keperluan hidup yang tidak dipenuhi selama

masa perkawinan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar

Rp4.325.000.000,00 (DH);

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan dokumen

yang dipegangnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, luas tanah

751 M2 (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama

Rina Nurjaya;

b. Akta Kelahiran Rina Nurjaya;

c. Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan;

d. Akta kelahiran atas mana Cayden Rae Kurniawan;

7. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan (Consenvatoir beslag) yang

diletakkan atas Harta Bersama berupa:

a. Sebuah Mobil Merzedez Benz E 250 Nomor Pol B 216 POR

seharga Rp1.250.000.000,00 Mobil ini adalah merupakan

Persekot pembayaran awal dari over kontrak hak sewa tanah

tersebut pada huruf b di atas.Saat ini mobil ini ada di Jakarta di

Green Cove A2/11, BSD, Tanggerang;

b. Uang tunai sisa over kontrak dari Hak Sewa atas Tanah yang

tersebut dalam huruf b di atas sebesar Rp3.450.000.000,00;

c. 1 (satu) buah lukisan Arie Smit “Gunung Agung“ ukuran besar

dibeli Tahun 2008 dengan harga Rp180.000.000,00;

d. 1(satu) buah lukisan Arie Smit ukuran kecil dibeli Tahun 2008

dengan harga Rp30.000.000,00;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



e. 1(satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali

berkebaya warna putih, sedang bersimpuh bersembahyang,

ngaturang banten, dibeli tahun 2011 sebagai hadiah dari

Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Penggugat Dalam

Rekonvensi dengan harga Rp30.000.000,00;

f. 1(satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali


Rp30.000.000,00;

g. Diposito atas nama Cencen Kurniawan sebesar

Rp450.000.000,00 di BPR Lestari ;

h. Diposito atas nama Cencen di Standard Chartered Investasi

sebesar Rp400.000.000,00;

Adalah sah dan berharga;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi

untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

berpendapat lain, Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam

Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah

memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.DPS tanggal 3 September 2014

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa:

a. Sebidang tanah seluas 5.500 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi)

terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa

Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001 atas nama

Rina Nurjaya;

b. Sebidang tanah seluas 751 M2 (tujuh ratus lima puluh satu meter

persegi) beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kerobokan

Kelod, kecamatan kuta Utara, Kabupatn Badung sebagaimana

dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan

Kerobokan/2014 atas nama Rina Nurjaya;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Adalah sah merupakan Harta Bawaan milik Penggugat Rekonvensi (Rina

Nurjaya);


Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

- Sebuah mobil Merzedes Benz E 250 Nomor Polisi B 216 POR seharga

Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Adalah sah merupakan Harta Bersama (gono gini) antara Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) atas nilai mobil

Merzedes Benz E 250 Nomor Pol B 216 POR sebagai berikut :

- ½ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat Rekonvensi ;

- ½ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah/biaya

keperluan hidup anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan terhitung

sejak putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada

Penggugat Rekonvensi berupa dokumen-dokumen:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel.Kerobokan Kelod, luas tanah 751

M2 (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Rina Nurjaya;

b. Akta Kelahiran Rina Nurjaya;

c. Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan;

d. Akta Kelahiran atas nama Cayden Rae Kurniawan;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara ini sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu

rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 06/Pdt/2015/PT.DPS

tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 22 Maret

2015 kemudian terhadapnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



tanggal 25 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2015

sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Perkara Nomor

60/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

tanggal 28 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan

kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 18

Juni 2015;

Bahwa kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/

Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori

kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi Berkeberatan dan tidak dapat menerima

pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang diambil alih

dan telah dijadikan Pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar;

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan Hukum, yaitu salah

dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku baik Formil maupun

Materiil dalam hal ini salah dalam penerapan Hukum Pembuktian yaitu tidak

mempertimbangkan Bukti-bukti yang diajukan (oleh Pemohon Kasasi/

Pembanding/Penggugat) baik berupa bukti-bukti surat maupun keterangan

saksi-saksi yang telah diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa dan mengadili

Perkara Nomor 6/PDT/2015/PT.DPS, tanggal 24 Maret 2015 a quo, hanya

didasarkan pada pertimbangan hukum hanya berdasarkan 1 halaman saja,

yang pada pokok amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Judex Facti Halaman 6 alinea 1, yang amarnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa telah membaca serta memperhatikan dengan seksama

memori banding tertanggal 3 september 2014, yang diajukan

Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ternyata pada hakekatnya hanya pengulangan apa yang diuraikan dalam

persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang

bersifat prinsip yang dapat mematahkan pembuktian yang diajukan oleh

Pihak Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi,

Kemudian apa yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam

Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya telah

dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan

selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta

alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan hal tersebut dianggap

telah tercantum pula dalam putusan di Pengadilan Tingkat Banding;”

2. Pertimbangan Judex Facti Halaman 7 alinea 1, yang pada pokoknya

sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum

diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan

putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor 60/PDT.G/2014/PN.Dps tanggal 3 September

2014 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan karenanya

putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut di atas, adalah

pertimbangan yang bersifat standar bagi Pengadilan Tinggi untuk mengambil

alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, dalam hal ini

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/PDT.G/2014/

PN.DPS tanggal 3 September 2014 dimaksud;

Bahwa Selain hal tersebut, Pengadilan Tinggi Denpasar dalam

putusannya, sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya sendiri,

kecuali hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang

kemudian dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini

pada tingkat Banding;

Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1)

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa:

“Segala putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan

dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang

dijadikan dasar untuk mengadili”;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka dalam memutuskan

suatu perkara, Pengadilan “wajib” mencantumkan dasar pertimbangan yang

cukup dan matang, sehingga dalam putusan dimaksud harus jelas motivasinya

dan cukup pertimbangannya;

Hal tersebut di atas, dimaksudkan agar dalam memutus suatu perkara,

Pengadilan benar-benar memberikan motivasi dan pertimbangan yang cukup,

yaitu berdasarkan wawasan, kematangan penguasaan hukum dan pola berpikir

secara sistematik serta profesional, sehingga dalam putusan Pengadilan

dimaksud mengandung pertimbangan yang merefleksikan dimensi keutuhan

pertanggungjawaban terhadap hukum, kebenaran dan keadilan, serta

pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Bahwa suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa adanya

motivasi yang cukup dalam pertimbangannya, secara hukum dianggap tidak

melaksanakan jalannya peradilan menurut ketentuan undang-undang, karena

tidak memenuhi syarat-syarat dan tata cara mengadili sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sehingga

putusan yang demikian tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat kasasi;

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam hal ini tidak menerapkan

ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana Pengadilan Tinggi

Denpasar tidak mempertimbangkan bukti-bukti baik berupa bukti-bukti surat

maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di

Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan

Tinggi Denpasar dimaksud, secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai suatu

Putusan yang kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd)

sehingga menurut Hukum, putusan yang demikian tersebut harus dibatalkan

oleh Mahkamah Agung RI;

Hal tersebut di atas, adalah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap

Mahkamah Agung R.I. dalam beberapa putusannya, yaitu:

a). Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13-7-1976 Nomor 588 K/Sip/1975

yang menegaskan:

“Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, kurang tepat dan

tidak terperinci harus dibatalkan”;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



b). Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969

yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang

cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan.

i.c. Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah

menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang

diajukan, terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat

dapat dikabulkan sebagian,” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap

penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat-Tergugat asli”;

Bahwa Judex Facti juga sama sekali tidak mempertimbangkan Memori

Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding, mengenai harta

yang diperoleh selama perkawinan (gono gini) yang meliputi barang tetap/

barang tidak bergerak;

Bahwa Pemohon Kasasi memperjuangkan harta dimaksud untuk

dinyatakan sebagai harta gono gini, agar Pemohon Kasasi memperoleh ½

bagian harta yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan (yang

merupakan bagian Pemohon Kasasi) yang selanjutnya harta dimaksud akan

diberikan kepada kedua orang anak yang dilahirkan dari pernikahan antara

Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk kebutuhan dan kepentingan

pendidikan bagi kedua anak yang bernama:

1) Chelsy Maya Kurniawan yang lahir pada 15 Agustus 2003 di Pasadena, Los

Angeles Amerika Serikat;

2) Cayden Rae Kurniawan yang lahir pada 15 November 2006 di Arcadia, Los

Angeles Amerika Serikat;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena Putusan

Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi ini adalah Putusan yang Kurang

tepat dan tidak terperinci serta kurang cukup pertimbangannya, maka Pemohon

Kasasi mohon agar Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan Putusan

Pengadilan Tinggi Denpasar dimaksud;

Judex Facti Telah Salah dalam Menerapkan Hukum dan Salah dalam

Melakukan Penilaian Yuridis Terhadap Pembuktian;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam memeriksa dan

memutus perkara Nomor 60/PDT.G/2014/PN.DPS tanggal 3 September 2014

dimaksud, telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal ini salah dalam

menerapkan hukum pembuktian, dan telah salah dalam melakukan penilaian

yuridis terhadap hasil pembuktian;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti

yang membuktikan bahwa harta benda baik yang bergerak maupun tidak

bergerak sebagaimana dalan Putusan dimaksud adalah bukan merupakan harta

bawaan dari Termohon Kasasi melainkan Harta bersama dari Pemohon Kasasi

dan Termohon Kasasi yang diperoleh semasa pernikahan;

Bahwa sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung RI dalam perkara

ini, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 06/PDT/2015/

PT.Dps tanggal 24 Maret 2015 Junto Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 60/Pdt. G/2014/PN.Dps tanggal 3 September 2014. yang dimohonkan

Kasasi tersebut, selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri, sesuai dengan

azas peradilan yang baik dan benar;

Hal tersebut di atas, adalah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap

Mahkamah Agung R.I. dalam beberapa putusannya, yaitu sebagai berikut:

a). Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober

1974, yang kaedah hukumya menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat

mengadili sendiri perkaranya baik mengenai pengetrapan hukum maupun

penilaian hasil pembuktiannya”;

b). Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 178 K/Sip/1976 tanggal 2

November 1976, yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian juridis bukan penilaian fakta

semata-mata tunduk pada kasasi”;

Bahwa Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi) Keberatan terhadap Pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan

Negeri:

“Yang menyatakan bahwa harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak sebagaimana tersebut dalam Putusan dimaksud adalah merupakan

Harta bawaan Termohon Kasasi (Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat

Rekonvensi), dengan pertimbangan bahwa harta benda dimaksud dibeli dengan

uang yang berasal dari uang yang dibawa dari Amerika dan uang yang berasal

dari hasil penjualan 36 lembar Saham PT. Kuta Seaview Cottage milik

Termohon Kasasi (Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi)”;

Pertimbangan dan kesimpulan tersebut diatas, adalah tidak benar dan Tidak

ada Dasar Hukumnya;

Yaitu dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat satu pun keterangan saksi atau alat bukti surat yang secara

sah dan meyakinkan dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



(Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dari Amerika

membawa uang sebanyak US $ 200.000;

2. Tidak terdapat Satu pun keterangan saksi atau alat bukti surat yang secara


(Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) pada tahun 1978

memiliki saham PT. Kuta Seaview Cottage;


sah dan meyakinkan dapat membuktikan bahwa pada tahun 2004

Termohon Kasasi (Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi)

telah membeli tanah di Batubelig, Kel. Kerobokan Kelod seluas 751 M2

(tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 1493 /

Kel. Kerobokan Kelod;



(Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) membeli tanah,

baik yang terletak di Batubelig seluas 751 M2 maupun yang terletak di

Ungasan seluas 5.500 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) dan harta

benda lainnya dengan uang yang berasal dari Amerika dan yang berasal

dari hasil penjualan 36 lembar saham PT. Kuta Seaview Cottage;

Mengenai hal tersebut pada angka 1 s/d angka 4 diatas, Pemohon Kasasi

(Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mohon perhatian

Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk

memperhatikan dan memeriksa kembali keterangan saksi-saksi yang tidak

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan

Pada Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

Keterangan Saksi Tan Sinn Aeng Ben:

Pada pokoknya menerangkan bahwa “....,setelah ia Termohon Kasasi

(Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) kembali dari

Amerika ia membawa uang 200 ribu dolar kemudian dibelikan tanah”;

(Vide halaman 29 baris terakhir dan halaman 30 baris pertama Putusan

Judex Facti Pengadilan Negeri);

Bahwa dalam keterangan saksi tersebut diatas, sama sekali tidak

menyebutkan darimana dan dengan cara bagaimana dia mengetahui

secara pasti bahwa “ketika Termohon Kasasi (Terbanding/Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kembali dari Amerika, ia membawa

uang sejumlah 200 ribu dolar kemudian dibelikan tanah”;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Dengan demikian maka keliru apabila keterangan saksi tersebut tanpa

didukung oleh bukti lainnya baik bukti keterangan saksi maupun bukti surat,

dipertimbangkan sebagai bukti bahwa “ketika Termohon Kasasi

(Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kembali dari

Amerika, ia membawa uang sejumlah 200 ribu dolar kemudian dibelikan

tanah”;

Keterangan Saksi I Nyoman Latri:

Pada pokoknya menerangkan bahwa “....bahwa Rina Nurjaya datang dari

Amerika membawa uang 2 Milyar, kemudian buka usaha di Bali,

usahanya bernama Buddha’s Belly, dan sekarang sudah bangkrut,

mengenai harta yang lain saksi tidak tahu. Bahwa saksi mengetahui hal

itu karena mendengar cerita dari Rina Nurjaya”;

Bahwa dalam keterangan saksi tersebut diatas, secara tegas saksi

menerangkan, bahwa mengenai hal itu ia ketahui / ia dengar cerita dari

Rina Nurjaya;

(Vide halaman 33 alinea 10 dan halaman 34 alinea 6 Putusan Judex

Facti Pengadilan Negeri);

Bahwa dengan demikian maka keterangan saksi I Nyoman Latri, karena

merupakan testimonium de auditu, oleh karenanya harus di

kesampingkan dan tidak boleh dijadikan sebagai bukti untuk

dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Kesimpulan:

Dari fakta hukum tersebut diatas, maka:

Keterangan saksi Tan Sinn Aeng Ben:

Selain tidak menyebutkan darimana dan dengan cara bagaimana dia

mengetahui secara pasti bahwa ketika Termohon Kasasi

(Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kembali dari

Amerika, ia membawa uang sejumlah 200 ribu dolar kemudian dibelikan

tanah, juga keterangan itu berdiri sendiri serta tidak didukung oleh alat

bukti yang lain. Oleh karenanya maka demi hukum harus dianggap tidak

terbukti bahwa ketika Termohon Kasasi (Terbanding/Tergugat Konvensi/

Penggugat Rekonvensi) kembali dari Amerika, ia membawa uang

sejumlah 200 ribu dolar kemudian dibelikan tanah;

Keterangan saksi I Nyoman Latri:

Saksi menerangkan bahwa ketika Rina Nurjaya Termohon Kasasi

(Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) datang dari

Amerika membawa Uang 2 Milyar (dan/atau bukan 200 ribu dolar);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Dan saksi juga tidak menyebutkan darimana dan dengan cara bagaimana

ia mengetahui bahwa Termohon Kasasi (Terbanding/Tergugat Konvensi/

Penggugat Rekonvensi) kembali dari Amerika benar membawa Uang

sejumlah tersebut;

Akan tetapi quod non keterangan saksi itu benar, maka Uang sejumlah 2

Milyar itu telah dipergunakan untuk membuka usaha di Bali, usahanya

bernama Buddha’s Belly yang saat ini sudah bangkrut. Dan/atau bukan

untuk membeli tanah. (vide Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri

halaman 33 alinea 10);

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka:

tidak terbukti bahwa ketika Termohon Kasasi (Terbanding/Tergugat

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) kembali dari Amerika membawa

Uang sejumlah 200 ribu dolar;

tidak terbukti bahwa tanah di Batubelig di beli dengan uang yang

dibawa Termohon Kasasi (Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat

Rekonvensi) dari Amerika sebanyak dua miliar rupiah ($ 200.000 US)

sebagaimana di pertimbangkan oleh Judex Facti. (vide putusan Judex

Facti halaman 45 alinea pertama);

5. Tidak benar bahwa Rina Nurjaya/Tergugat Konvensi yang pada tahun 1978

masih berusia 4 tahun, telah memiliki 36 lembar saham PT. Kuta Seaview

Cottage:

dan tidak benar bahwa harta benda yang dimaksud dalam Putusan Judex

Facti dibeli dari Uang yang berasal dari hasil penjualan 36 lembar saham PT.

Kuta Seaview Cottage.

Oleh karenanya harta benda dimaksud bukan merupakan harta bawaan dan /

atau merupakan harta bersama;

Mengenai hal tersebut diatas, mohon perhatian halaman terakhir Akta Nomor 60

tanggal 26 Desember 1978 yang di buat dihadapan Notaris Sugiarti Hostiadi;

Tentang Pendirian PT. Kuta Seaview Cottage, pada kalimat penutup akta

tersebut, tersurat dan tersirat bahwa “ Seluruh Saham yang telah ditempatkan

sebagai modal yang ditanamkan, telah diambil bagian oleh Para Pendiri”;

Hal itu berarti bahwa mereka yang memiliki saham pada tahun 1978 (saat

Perseroan didirikan/saat akta tersebut diatas dibuat dan ditandatangani)

adalah orang-orang yang datang menghadap Notaris selaku pendiri dan/atau

adalah orang dewasa yang telah cakap hukum;

Sedangkan berdasarkan Pengakuan Rina Nurjaya (Termohon Kasasi/

Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan dihubungkan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dengan Akta otentik yang lain dalam hal ini putusan Judex Facti yang secara

tegas mengakui dan tertulis bahwa Rina Nurjaya (Termohon Kasasi/

Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) lahir pada tahun

1974. Hal itu membuktikan bahwa pada tahun 1978 saat PT. Kuta Seaview

Cottage didirikan, Rina Nurjaya (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi) masih berusia empat tahun (belum

dewasa/belum cakap hukum;

Saksi Tan Sinn Aeng Ben:

Pada pokoknya menerangkan:

“.... bahwa Tergugat memiliki saham di PT. Kuta Seaview Cottage sejumlah 36

lembar yang kemudian pada tahun 2005 dijual dan uang hasil penjualan

tersebut di pergunakan oleh Tergugat Konvensi untuk membeli tanah di

Ungasan serta mobil Alphard. Hal tersebut diketahui saksi karena diberitahu

oleh orang tua Tergugat “ (vide halaman 44 alinea terakhir Putusan Judex

Facti Pengadilan Negeri);

Catatan:

- Keterangan saksi mengenai hal tersebut diatas, oleh karena merupakan

testimonium de auditu maka harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan

sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

- Quod Non peristiwa penjualan saham tersebut diatas benar adanya pada

tahun 2005 akan tetapi tidak membuktikan bahwa uang hasil penjualan

saham itu dikatakan sebagian dipergunakan untuk membeli tanah di

Batubelig. Karena keterangan saksi tersebut bertentangan dengan

keterangan nya sendiri yang menyatakan bahwa uang untuk membeli tanah

di Ungasan pada tahun 2004 dan untuk membeli mobil toyota Alphard, yaitu

dengan menggunakan uang yang dibawa oleh Rina Nurjaya/Tergugat

Konvensi dari Amerika sebanyak 2 Milyar Rupiah ($ 200.000 US) (vide

halaman 45 alinea pertama Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri);

Majelis Hakim Agung yang Mulia:

Bahwa berdasarkan alasan serta fakta hukum tersebut diatas, ditambah

dengan bukti-bukti otentik yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti

sebagaimana akan kami uraikan dibawah nanti, maka pertimbangan Judex Facti

pada putusan Pengadilan Negeri pada halaman 46 Putusannya justru

bertentangan dengan Bukti Otentik yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tersebut, memberikan

pertimbangan sebagai berikut:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- “Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi baik

berupa surat-surat maupun saksi-saksi telah dapat membuktikan bahwa

tanah yang terletak di Batubelig, Kelurahan Kerobokan Kelod Seluas 751

M2 (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik

Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod atas nama Rina Nurjaya dibeli oleh

Tergugat Konvensi pada tahun 2004 dengan menggunakan uang yang

dibawa dari Amerika, dan tanah beserta bangunan yang terletak di Desa

Ungasan seluas 5.500 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) dengan

Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/ Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-

Desember 2001 Nomor 1377/2001 atas nama Rina Nurjaya adalah Milik

Tergugat Konvensi (Rina Nurjaya) dimana uang Pembeliannya berasal dari

Penjualan 36 Lembar Saham PT. Kuta Seaview Cottage”;

- “Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka tanah-

tanah baik yang terletak di Desa Batubelig maupun di Desa Ungasan

merupakan tanah milik Tergugat Konvensi karena menggunakan uang milik

Tergugat Konvensi yang berasal dari hasil penjualan saham PT. Kuta

Seaview Cottage dan uang yang dibawa dari Amerika”;

- “Menimbang bahwa dengan demikian harta berupa tanah beserta bangunan

di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel.Kerobokan

Kelod seluas 751 M2 (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama

Rina Nurjaya dan tanah berserta bangunan di atas nya sebagaimana

Setifikat Hak Milik Nomor 5344/ Desa Ungasan seluas 5.500 M2 (lima ribu

lima ratus meter persegi) atas nama Rina Nurjaya adalah merupakan harta

bawaan Tergugat Rekovensi meskipun diperoleh pada waktu”;

- “Tergugat Konvesi dan Penggugat Konvensi masih terikat dengan

Perkawinan, jadi bukan merupakan harta bersama”;

Bahwa pertimbangan tersebut diatas bertentangan dengan Bukti Otentik

yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu:

Bertentangan dengan bukti berupa:

a). Sertipikat Hak Milik Nomor 1493/Kel.Kerobokan Kelod seluas 751 M2 (tujuh

ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Rina Nurjaya;

Dalam Sertipikat tersebut secara tegas, terang dan nyata menyebutkan

bahwa Hak Milik atas nama Rina Nurjaya tersebut adalah berdasarkan Akta

Jual Beli Nomor 36/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat oleh I Gusti

Putu Anom Kerti, SH, MKn selaku PPAT;

Dan/atau bukan dibeli pada tahun 2004;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



b). Salinan Akta Jual Beli Nomor 36/2010 tanggal 25 Februari 2010 dibuat oleh

I Gusti Putu Anom Kerti, S.H., M.Kn selaku PPAT;

Dalam Akta Jual Beli tersebut secara tegas, terang dan nyata menyebutkan

bahwa Jual Beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2010

dan/atau bukan dibeli pada tahun 2004;

Majelis Hakim Agung yang Mulia:

Berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas, maka Pertimbangan Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 46 alinea pertama yang tertulis dan

dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi baik

berupa surat-surat maupun saksi-saksi telah dapat membuktikan bahwa tanah

yang terletak di Batubelig, Kelurahan Kerobokan Kelod Seluas 751 M2 (tujuh

ratus lima puluh satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

1493/Kel. Kerobokan Kelod atas nama Rina Nurjaya dibeli oleh Tergugat

Konvensi pada tahun 2004 dengan menggunakan uang yang dibawa dari

Amerika”;

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan pada di

Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama diperoleh fakta bahwa tanah yang

terletak di Batubelig, Kelurahan Kerobokan Kelod Seluas 751 M2 (tujuh ratus

lima puluh satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel.

Kerobokan Kelod atas nama Rina Nurjaya dibeli bukan dengan menggunakan

uang yang dibawa dari Amerika pada tahun 2004 akan tetapi dibeli pada tanggal

25 Februari 2010. Sehingga dengan demikian maka Pertimbangan Judex Facti

dimaksud bertentangan dengan bukti otentik yang telah diajukan oleh

karenanya pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dipertahankan,

sehingga harus di batalkan atau setidaknya harus dikesampingkan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka putusan Judex Facti

yang dimohonkan kasasi ini kurang cukup pertimbangan hukumnya

(Onvoldoende Gemotiveerd) tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya harus

dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I;

Tentang Pembelian Tanah seluas 751 M2 (tujuh ratus lima puluh satu meter

persegi) terletak di Batubelig, Kelurahan Krobokan Kelod;

Bahwa sesungguhnya sebidang tanah seluas 751 M2 (tujuh ratus lima

puluh satu meter persegi) berikut bangunan diatasnya terletak di Batubelig,

Kelurahan Krobokan Kelod dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel.

Kerobokan Kelod tercatat a/n Rina Nurjaya, bukan di beli pada Tahun 2004 dan

bukan dibeli dari uang baik yang berasal dari Amerika dan bukan berasal dari


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



penjualan saham, serta bukan merupakan Harta Bawaan Termohon

Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Pengggugat Rekonvensi;

Melainkan:

Dibeli pada tanggal 25 Februari 2010, oleh Pemohon Kasasi/

Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan uang yang

diperoleh dari kredit Bank BNI / PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk sentra

Kredit Konsumen (SKK Denpasar), yang angsuran pembayaran serta

pelunasannya dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Pembanding;

Oleh karenanya merupakan harta bersama dalam perkawainan antara Rina

Nurjaya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi dengan Cencen Kurniawan Pemohon Kasasi/Pembanding/

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bukti untuk membuktikan hal tersebut diatas, mohon diperiksa dengan teliti:

a). Sertipikat Hak Milik Nomor 1493/Kel.Kerobokan Kelod Seluas 751 M2 (tujuh

ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Rina Nurjaya;

Dalam Sertifikat tersebut secara tegas, terang dan nyata menyebutkan

bahwa Hak Milik atas nama Rina Nurjaya tersebut adalah berdasarkan Akta

Jual Beli Nomor 36/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat oleh I Gusti

Putu Anom Kerti, S.H., M.Kn selaku PPAT;

b). Salinan Akta Jual Beli Nomor 36/2010 tanggal 25 Februari 2010 dibuat oleh

I Gusti Putu Anom Kerti, S.H., M.Kn selaku PPAT;

Dalam Akta Jual Beli tersebut secara tegas, terang dan nyata menyebutkan

bahwa Jual Beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2010,

seharga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c). Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1517/2010 Propinsi Bali, Kabupaten/

Kota Badung;

Dalam Sertipikat Hak Tanggungan tersebut diatas, terang, nyata dan jelas

tertulis bahwa pemberian Hak Tanggungan itu dilakukan pada Hari dan

Tanggal yang sama dengan saat dilakukan transaksi Jual beli dimaksud

(Salinan Akta Jual Beli tersebut pada huruf b diatas) yaitu pada tanggal 25

Februari 2010, dan Sertipikat Hak Tanggungan itu dibuat oleh atau dihadapan

Notaris/PPAT yang sama dengan Notaris/PPAT yang membuat Akta Jual Beli

tersebut pada huruf b diatas yaitu I Gusti Putu Anom Kerti, S.H., M.Kn;

Bahwa yang menjadi objek tanggungan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor

1493 Kel. Krobokan Kelod (Sertifikat tersebut pada huruf a di atas);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa Hak Tanggungan itu untuk menjamin pelunasan hutang debitur

sejumlah harga pembelian tanah sebagaimana tercantum dalam Akta Jual

Beli Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah biaya-

biaya, sehingga menjadi Rp2.550.000.000,00;

Bahwa dalam Sertipikat tersebut pada huruf a diatas, juga tertera tulisan

bahwa Sertipikat dimaksud dibebankan pada Hak Tanggungan / sebagai

jaminan kredit pada Bank BNI;

d). Bukti Pembanding:

Berupa Copy Surat PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Sentra Kredit

Konsumen (SKK) Denpasar, Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Badung (Vide BUKTI Pembanding / BP. 1);

Bahwa Kredit yang diperoleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekovensi dari BNI untuk membayar harga pembelian

tanah tersebut, telah dibayar lunas dalam waktu satu tahun oleh Pemohon

Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi;

Oleh karenanya atas permintaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat

Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka Bank BNI telah bertulis Surat kepada

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang pada pokoknya

meminta agar Sertipikat tersebut pada huruf a dan Akta Jual Beli tersebut

pada huruf b diatas, supaya di roya karena tidak dipergunakan lagi sebagai

jaminan kredit, bahwa kredit sudah lunas;

Kesimpulan:

Berdasarkan alasan hukum serta bukti-bukti otentik tersebut diatas,

maka terbukti bahwa sebidang tanah di Batubelig Kel. Kerobokan Kelod

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali seluas 751 M2 (tujuh ratus

lima puluh satu meter persegi) atas nama Rina Nurjaya dengan Sertipikat Hak

Milik Nomor 1493/Kel.Kerobokan Kelod, dibeli oleh Pemohon Kasasi/

Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi pada tanggal 25

Februari 2010 dengan fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank BNI, dan

Pembayaran atas Kredit tersebut telah dibayar lunas oleh Pemohon

Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, oleh karena nya

merupakan harta bersama antara Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekovensi;

Tentang Pembelian Tanah seluas 5.500 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi)

terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa sesungguhnya sebidang tanah seluas 5.500 M2 (lima ribu lima

ratus meter persegi) terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta dengan

Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta a/n Rina

Nurjaya, di beli dengan harga Rp165.000.000 (seratus enam puluh limja juta

rupiah) pada tanggal 15 Mei 2006 dengan Akta Jual Beli Nomor 49/2006 yang

dibuat oleh I Putu Ngurah Aryana, SH (PPAT). Dan uang untuk membeli tanah

tersebut berasal dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/

Tergugat Rekovensi;

Bahwa pada tanggal 19 Mei tahun 2005, Pemohon

Kasasi/Pembanding /Pengggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah

memberikan uang kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga miliar

rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening nya pada Bank BII (Rekening

Nomor 2-177-012525) ke Rekening Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Bank Mandiri Cabang Kuta Setiabudi

yaitu Rekening Nomor 145.000.4750.432 a.n Rina Nurjaya. yaitu berdasarkan

Bukti Pembanding Dengan Kode Bukti BP.2;

Bahwa sebagian dari uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar

rupiah) tersebut diatas yaitu sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh

lima juta rupiah) telah dibelikan tanah tersebut oleh Termohon

Kasasi/Terbanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Kesimpulan:

Berdasarkan alasan hukum serta bukti-bukti otentik tersebut diatas,

maka terbukti bahwa sebidang di Desa Ungasan Kecamatan Kuta seluas 5.500

M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/

Desa Ungasan, Kecamatan Kuta a/n Rina Nurjaya, dibeli pada tanggal 15 Mei

2006, dengan uang yang berasal dari Pemohon Kasasi, dan diatas namakan

menjadi a/n Rina Nurjaya. Oleh karena nya merupakan harta bersama antara

Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Tentang kepemilikan dan Penjualan Saham milik Rina Nurjaya (Termohon

Kasasi):

Bahwa Quod Non Rina Nurjaya (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi) pernah memiliki 36 lembar Saham PT.Kuta

Seaview Cottage dan telah memperoleh uang dari hasil penjualan Saham tersebut;

Akan tetapi hal tersebut diatas tidak dapat diartikan apalagi dipastikan

bahwa uang hasil penjualan Saham itu telah dibelikan harta benda dimaksud

dalam Putusan Judex Facti. Karena tidak terdapat bukti yang Sah dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menyakinkan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang hasil

penjualan Saham dimaksud, dan bukan berasal dari uang baik yang diperoleh

dari Kredit Bank BNI dan uang yang ditransfer Pemohon Kasasi/Pembanding/

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke rekening Termohon Kasasi/

Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa hal tersebut di atas hanya memperlihatkan bahwa Rina Nurjaya

(Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi)

pernah memiliki uang sejumlah Rp9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus

lima puluh juta rupiah);

Bahwa quod non uang sejumlah tersebut diatas telah dibelikan nya

sesuatu barang (selama berlangsungnya perkawinan), akan tetapi barang/harta

benda tersebut tidak dapat diartikan sebagai harta bawaan;

Karena:

Menurut keterangan Saksi I Nyoman Latri:

“Bahwa pada waktu saham dibagi Penggugat dan Tergugat masih dalam

Perkawinan”

(vide angka ke 4 halaman 34 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar);

Kesimpulan:

Berdasarkan alasan Hukum sebagaimana telah diuraikan diatas,

Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti telah

salah dalam menerapkan Hukum, oleh karena pengertian warisan menurut

hukum adalah “bagian Ahli Waris atas harta peninggalan Pewaris, dan warisan

itu ada / terbuka setelah pewaris meninggal dunia”;

Bahwa oleh karena orang yang membagikan saham itu (orang tua Rina

Nurjaya) ketika membagikan Saham itu masih hidup, maka Saham yang

diperoleh Rina Nurjaya itu bukan warisan;

Bahwa pengertian hadiah menurut hukum perkawinan adalah “hadiah yang

diperoleh sebagai hadiah perkawinan/hadiah yang diterima dalam hubungan

nya dengan perkawinan yang berlangsung atau baru saja berlangsung”;

Oleh karenanya hadiah-hadiah lain setelah/selama perkawinan

berlangsung (seperti hadiah ulang tahun, hadiah atas suatu prestasi, atau

hadiah-hadiah lain nya) baik yang diberikan oleh orang tua atau oleh orang lain,

tidak dapat dikatakan sebagai hadiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Perkawinan;

Bahwa oleh karena 36 lembar Saham dimaksud bukan merupakan

warisan dan bukan pula merupakan hadiah sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang Perkawinan, maka hasil penjualan atas Saham itu demikian


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



pula harta benda yang dibeli dari uang yang berasal dari penjualan Saham itu

(Quod Non ada) tidak dapat diartikan sebagai harta bawaan. (vide Memori

Banding Pembanding, Halaman 14 s/d Halaman 15);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat

dibenarkan, oleh karena Judex Facti (putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar) salah menerapkan hukum

karena kurang dalam memberikan pertimbangan hukum dengan alasan sebagai

berikut:

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti berpendapat bahwa

2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod,

surat ukur tanggal 30 Desember 2004 Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004

dengan luas 751 m² dan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan,

Surat ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001 dengan luas 5.500 m², atas

nama Rina Nurjaya dibeli oleh Tergugat dengan uang milik pribadi Tergugat

yaitu uang hasil kerja di Amerika Serikat dan uang hasil penjualan 36 (tiga puluh

enam) lembar saham milik orang tua Tergugat pada PT. Kuta Seaview Cottage,

tetapi tidak didukung oleh bukti sah dan kuat untuk mendukung pendapat

tersebut karena dalam persidangan terungkap bahwa jual beli atas tanah yang

diatasnya terbit SHM Nomor 5344 terjadi jauh hari sebelum penjualan saham

milik orang tua Tergugat pada PT. Kuta Seaview Cottage yaitu pada tanggal 17

Februari 2005, sedangkan mengenai uang Tergugat hasil kerja dari Amerika

Serikat ternyata tidak ada bukti sah dan kuat mendukung dalilnya tersebut;

Bahwa terbukti barang tidak bergerak dan bergerak sebagaimana

termuat dalam petitum Penggugat Konvensi ke-2 adalah diperoleh oleh

Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan sehingga sesuai dengan

ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan, barang-barang tersebut adalah gono gini Penggugat dan Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi berisi tuntutan barang-

barang lain yang tidak terkait dengan gugatan konvensi sehingga seharusnya

diajukan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Cencen Kurniawan,

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




September 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan

amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CENCEN

KURNIAWAN tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor



September 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;


antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:


persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di

Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor

1493/Kel. Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004 Nomor



beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Ungasan,


dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



d) Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor

Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya;


Adalah Harta Bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) sebagaimana

disebutkan dalam amar pada angka 2 sebagai berikut:

a. ½ (satu per dua) bagian pertama Harta Bersama menjadi bagian

Penggugat;

b. ½ (satu per dua) bagian kedua Harta Bersama menjadi bagian

Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap

apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu

sebagaimana dimaksud dalam amar angka 3 di atas;

5. Menolak gugatan Pengugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam semua

tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Sudrajad Dimyati, S.H.,M.H., dan Syamsul Ma’arif, S.H.,LL.M.,PhD., Hakim-

hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

Ttd./ Ttd./

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./

Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya: 1. M e t e r a i…………….. Rp 6.000,00 2. R e d a k s i…………….. Rp 5.000,00 3. Administrasi kasasi……….. Rp489.000,00 Jumlah ………………… Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH NIP. 19610313 198803 1 003


SITA HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN

Documents