SISTEM REGULASI KEPERAWATAN Oleh: BUDI SUSATIA, SKp, M.Kes
Jan 31, 2016
SISTEM REGULASI KEPERAWATAN
Oleh:
BUDI SUSATIA, SKp, M.Kes
Pelayanan harus:
1. Profesional
2. Memenuhi standart kompetensi
3. Memperhatikan etik & moral
KEPERAWATAN sebagai PROFESI
KETETAPAN HUKUM
1) MENGATUR LAYANAN PRAKTEK
2) PENGENDALIAN MUTU PRAKTEK
3) LEGISLASI KEPERAWATAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN Nomor:647/2000 YANG MENGATUR TENTANG
REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT
Kemudian direvisi dg KEPMENKES NO 1239/2001
ADANYA PENGAKUAN PEMERINTAH
ADANYA KEWENANGAN PRAKTEK SECARA LEGAL
PENGATURAN KINERJA DG STANDART PROFESI
KEHARUSAN PROFESI UNTUK PEMBINAAN
PRAKTIK KEPERAWATAN MANIFESTASI DARI:
A.Undang-Undang RI no 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Bab VI ps 53 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
1. Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya
2. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standart profesi dan menghormati hak pasien
PRAKTIK KEPERAWATAN MANIFESTASI DARI:
B.Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1966 tentang Tenaga Kesehatan Bab III ps 4 ayat 1 berbunyi:
1. Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari menteri
TUJUAN TERBITNYA KEPMENKES NO.1239/2001
TUJUAN UMUMPengaturan terhadap Registrasi dan Praktik perawat adalah
untuk memberikan landasan hukum terhadap Praktik Keperawatan agar masyarakat dan perawat dapat terlindungi
TUJUAN KHUSUS1. Mempertahan dan meningkatkan mutu pelayanan
keperawatan dan kesehatan yang diberikan oleh perawat2. Melindungi masy atas tindakan yg dilakukan oleh perawat3. Menetapkan standar pelayanan keperawatan4. Menapis ilmu pengetahuan dan tehnologi keperawatan5. Menilai boleh tidaknya perawat untuk menjalankan praktik
keperawatan6. Menilai ada tidaknya kesalahan dan atau kelalaian yang
dilakukan perawat dalam memberikan pelayanan
PENGERTIAN LEGISLASI KEPERAWATAN
Legislasi adalah suatu ketetapan atau ketentuan
hukum yang mengatur hak dan kewajiban
seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan
PENGERTIAN LEGISLASI KEPERAWATANHal ini diperlukan untuk:1. Mempertahankan identitas & status
profesi2. Menopang, melaksanakan & membina
standar pendidikan keperawatan & praktik keperawatan
Legislasi merupakan proses yang terdiri dari:1. Registrasi (administrasi & kompetensi)2. Lisensi3. Sertifikasi
HUBUNGAN LEGISLASI HUBUNGAN LEGISLASI && KEPMENKES KEPMENKES 12391239
ADA 3 BENTUK PERIJINANADA 3 BENTUK PERIJINAN,, yaituyaitu::
1.1. Surat Surat IIjin jin PPerawat selanjutnya disebut erawat selanjutnya disebut SIPSIP adalah bukti tertulis pemberian adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan dipekerjaan keperawatan di seluruh seluruh wilayah wilayah IIndonesiandonesia
HUBUNGAN LEGISLASI HUBUNGAN LEGISLASI && KEPMENKES KEPMENKES 12391239
2.2. Surat Surat IIjin jin KKerja selanjutnya disebut erja selanjutnya disebut SIKSIK adalah bukti tertulis yang adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan dimelakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatansarana pelayanan kesehatan
3. Surat Ijin Praktik Keperawatan selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok
PENJELASANPENJELASAN
SIP BERLAKU SELAMA 5 TAHUN & DAPAT DIPERBARUI SERTA MERUIPAKAN DASAR
UNTUK MEMPEROLEH SIK & ATAU SIPP
(diberikan kepada seluruh lulusan Sekolah/Akademi/Sarjana Keperawatan)
BAB II PS 7
PENJELASANPENJELASAN
Ayat 2
Perawat yang melaksanakan praktik
keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus
memiliki SIK
BAB III PS 8
Ayat 3
Perawat yang melakukan praktik
perorangan/ berkelompok harus
memiliki SIPP
PENJELASANPENJELASAN
Ayat 2
SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan Ahli Madya
Keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi
BAB III PS 12
PENJELASANPENJELASAN
Ayat 1Rekomendasi untuk mendapatkan SIK dan/atau SIPP dilakukan melalui penilaian kemampuan
keilmuan dan ketrampilan dalam bidang keperawatan, kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi serta kesanggupan melakukan Praktik Keperawatan
BAB III PS 13
PENJELASANPENJELASAN
Ayat 2
Setiap perawat yang melakukan praktik
keperawatan berkewajiban meningkatkan
kemampuan keilmuan dan/atau ketrampilan
bidang keperawatan melalui pendidikan dan/atau
pelatihan
BAB III PS 13
PROSEDUR
Pelaporan dan Registrasi:
1. Pimpinan penyelenggara pendidikan
2. Permohonan perwat yg baru lulus kepada kadinkes propinsi utk sip dg kelengkapana) Foto Copy Ijazah
b) Surat Sehat
c) Pas Photo
PERIJINAPERIJINANN
Untuk mengurus Untuk mengurus SIK,SIK, permohonan ke permohonan ke KKaa. D. Dinkes inkes KKota/ota/KKabab.. setempat dg setempat dg
lampiranlampiran::
1)1) Foto Foto CCopi opi SIPSIP
2)2) Surat Surat SSehat ehat
3)3) Pas Pas FFotooto
4)4) Surat Keterangan Pimpinan Tempat Surat Keterangan Pimpinan Tempat KerjaKerja
5)5) Rekomendasi Organisasi ProRekomendasi Organisasi Proffesiesi
PERIJINAPERIJINANN
Untuk Untuk SIPP SIPP mengajukan dg kelengkapan:mengajukan dg kelengkapan: (awal)(awal)
1)1) Foto Copi Ijazah Ahli Madya Foto Copi Ijazah Ahli Madya Keperawatan Keperawatan aatau tau yyang ang llebih ebih ttinggiinggi
2)2) Surat Pengalaman KerjaSurat Pengalaman Kerja
3)3) Foto Foto CCopi opi SIPSIP
4)4) Surat Surat SSehat ehat
5)5) Pas PhotoPas Photo
6)6) Rekomendasi OrganisasiRekomendasi Organisasi
PERIJINAPERIJINANN
Untuk Untuk SIPPSIPP Ulang: Ulang:
1)1) Mengisi Formulir PermohonanMengisi Formulir Permohonan2)2) Foto Copy Foto Copy SIPSIP3)3) Foto Copi SFoto Copi SIPPIPP4)4) Rekomendasi PRekomendasi PPNIPNI ddg Syaratg Syarat::
a.a. Foto Copi SFoto Copi SIPIP Terbaru Terbaru b.b. Foto Copi SFoto Copi SIPPIPP Sebelumnya Sebelumnyac.c. Foto Copi Sertifikat BLS/ALSFoto Copi Sertifikat BLS/ALSd.d. Laporan Kegiatan Setahun TerakhirLaporan Kegiatan Setahun Terakhire.e. Alamat Praktik Dan Bukti Kepemilikan Alamat Praktik Dan Bukti Kepemilikan
Tempat PraktikTempat Praktik
Persyaratan tempat praktik perorangan:
a) Memiliki tempat yang memenuhi syarat kesehatan
b) Memiliki perlengkapan tindakan
c) Memiliki perlengkapan administrasi
SIK DAN SIPP DAPAT DICABUT OLEH KEPALA DINAS KOTA/KAB. SETEMPAT
Pemohon
Isi Form IV Foto Copy Ijazah Surat Pengalaman Kerja Foto Copy SIP Rekomendasi PPNI
Permohonan (Form E) Anggota PPNI Sertifikasi BLS/ALS Alamat & Denah Lokasi Bukti Kepemilikan
Tempat Praktek
PPNI Kab/KotaSIPP
Ka. Dinkes Kab/Kota Form VII
Ditolak
Kirim Diterima
Tembusan
ALUR PEMBUATAN SIPP AWAL
Pemohon
Melampirkan: SIP terbaru SIPP sebelum Rekomendasi PPNI
Sertifikasi BLS/ALS Foto Copy SIP terbaru Foto Copy SIPP sebelum Alamat & Bukti
Kepemilikan Laporan kegiatan
setahun terakhir
PPNI Kab/KotaSIPP
Ka. Dinkes Kab/Kota Form VII
Ditolak
Diterima
Tembusan
ALUR PEMBUATAN SIPP (PERBAHARUAN)
4
7
8
5
3 6
2
9 1
Keterangan:
1. R. Tunggu
2. Meja Praktik Perawat
3. Filling kabinet/MR/Lemari Instrument/Lemari Obat
4. Wastafel/Waskom cuci tangan
5. Meja Instrumen
6. Gorden/Pembatas
7. Tempat tidur periksa
8. Tempat sampah bertutup
9. Toilet Pria/Wanita
4 m
6 m
TATA RUANG PRAKTIK KEPERAWATAN
Hospital Diploma Program (3 years)
Associate Degree(2 years)
Bachelor of Science in Nursing
(4 years)
Register Nurse
R.N. to B.S.N(2–3 years)
Advance Degree
Post – DoctoralDoctoral Degree(PhD, EdD, DNS)
Master’s Degree(MSN)
The Nurse candidate must complete nursing The Nurse candidate must complete nursing
education in an accredited program, then education in an accredited program, then
pass the National Council Licensure pass the National Council Licensure
Examination for registered nurse (NCLEX-Examination for registered nurse (NCLEX-
RN) a comprehensive nursing test that RN) a comprehensive nursing test that
ensure entry level nursing knowledge, in ensure entry level nursing knowledge, in
order to become a licensed registered nurseorder to become a licensed registered nurse