sistem regulasi kebebasan ekonomi pancasila

REGULASI SISTEM KEBEBASAN YANG BERLANDASKAN

SISTEM DEMOKRASI PANCASILA

OLEH :

Nama : I Gede Suwantara

NPM : 09430001

FAKULTAS KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS TEKNOLOGI INDONESIA

2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa penulis

panjatkan, karena berkat kekuatan-Nya penulis dapat menyelesaikan

penulis dapat menyelesaikan makalah tepat pada waktunya. Makalah ini

penulis buat sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan. Pada tugas ini, penulis mendapatkan judul “Regulasi

Sistem Kebebasan Yang Berlandaskan Sistem Demokrasi Pancasila”.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih

kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis untuk

menyelesaikan tugas ini, all friend on real or on internet, serta seluruh

yang ikut serta membantu dalam pembuatan proyek akhir ini, baik

secara langsung ataupun tidak dan tidak sempat tersebutkan namanya,

terima kasih atas kerjasamanya.

Penyusun sangat menyadari sebagai manusia biasa yang mempunyai

keterbatasan, sehingga diakui tugas ini masih jauh dari sempurna.

Tentunya dalam laporan ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan

yang lepas dari pengamatan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan

kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dari

laporan selanjutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi

penyusun sendiri maupun bagi pembaca.

Bali, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman judul.................................................................................... i

Kata Pengantar................................................................................... ii

Daftar isi............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN.................................................................. 1

A. Latar Belakang................................................................. 5

B. Permasalahan dan Batasan Masalah................................ 5

1. Permasalahan............................................................. 6

2. Batasan Masalah........................................................ 6

C. Tujuan Penulisan.............................................................. 6

D. Methodologi..................................................................... 7

E. Sistematika Penulisan...................................................... 7

BAB II LANDASAN TEORI............................................................ 7

A. Ekonomi Pancasila........................................................... 9

..........................................................................................

..........................................................................................

1. Pengertian sistem ekonomi........................................ 10

..............................................................................

2. Klasifikasi sistem ekonomi ....................................... 10

3. Sistem Ekonomi Indonesia........................................ 12

BAB III ANALISIS SISTEM KEBEBASAN YANG

BERLANDASKAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA 14

A. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila.............................................. 14

1. Ciri-ciri positif......................................................................... 14

2. Ciri-ciri negatif......................................................................... 15

B. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberal.................................................. 16

1. Ciri-ciri positif......................................................................... 16

2. Ciri-ciri negatif......................................................................... 16

BAB IV PEMBANDINGAN............................................................. 17

A. Proses Pembandingan............................................................ 17

B. Hasil Pembandingan.............................................................. 21

C. Analisa................................................................................... 23

BAB V PENUTUP............................................................................ 25

A. Simpulan................................................................................ 25

B. Saran ..................................................................................... 25

DAFTAR PUSTAKA........................................................................ 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya sistem perekonomian Indonesia berlandaskan

terhadap sistem ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila adalah

“aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi

antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral

Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral dan

kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan

kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi

seluruh rakyat.

Intisari Pancasila (Eka Sila) menurut Bung Karno adalah

gotongroyong atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik Trisila

yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa

(monotheisme), sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.

Praktek-praktek liberalisasi perdagangan dan investasi di Indonesia

sejak tahun delapan puluhan bersamaan dengan serangan globalisasi

dari negara-negara industri terhadap negara-negara berkembang,

sebenarnya dapat ditangkal dengan penerapan sistem ekonomi

Pancasila. Namun sejauh ini gagal karena politik ekonomi diarahkan

pada akselerasi pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan

ekonomi tinggi ketimbang pemerataan hasil-hasilnya.

Sistem perekonomian Pancasila ini merupakan dasar dari semua

sistem yang berkembang pada perekonomian di Indonesia, maka

kecocokan sistem perekonomian Pancasila tidak harus dipublikasikan

kepada setiap warga, namun karena keterbiasaan bersinggungan dengan

kegiatan yang mengandung sila-sila yang akan dengan sendirinya

memudahkan warga menganut sistem perekonomian seperti ini.

B. Permasalahan dan Batasan Masalah

Permasalahan dan batasan masalah yang akan dibahas dalam

pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka masalah yang akan

dikaji dalam penyusunan makalah ini dapat dirumuskan sebagai

berikut:

a. Merencanakan regulasi sistem kebebasan yang berlandaskan sistem

demokrasi Pancasila

2. Batasan Masalah

Karena terbatas waktu dalam pengujian pengimplementasian, untuk

sekarang ini difokuskan pada :

a. Sistem Perekonomian

b. Hubungan Ekonomi dan Pancasila

c. Pendapat dari penulis

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Mengetahui secara spesifik sistem perekonomian

2. Memahami sejarah sistem perekonomian Indonesia

3. Mengaplikasikan sistem perekonomian Pancasila dalam kehidupan

bangsa dan negara Indonesia

D. Methodologi

Jenis dan Sumber Data

Jenis data terdiri dari data sekunder yang didapat dari berbagai

referensi.

Jenis data dan analisisnya dalam penulisan adalah data kualitatif, yang

berupa kata, kalimat, skema dan gambar.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi tulisan secara

keseluruhan, maka akan diuraikan beberapa tahapan dari penulisan

secara sistematis, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara umum mengenai hal yang menyangkut latar

belakang penulisan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan,

metodelogi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi kajian ilmiah untuk memperkuat penulisan seperti

misalnya pengertian sistem perekonomian, sistem ekonomi Pancasila

secara umum.

BAB III ANALISIS PERBANDINGAN

Berisi pemodelan dan perbandingan antara dua sistem ekonomi

di Indonesia.

BAB IV PEMBANDINGAN

Berisi pengujian dan analisis terhadap sistem perekonomian

yang berlaku di Indonesia

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Pancasila

Ekonomi pancasila adalah pandangan filsafati di bidang kehidupan

ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya pancasila di

Indonesia. Jadi pancasila adalah khas Indonesia, maka ekonomi

pancasila pun merupakan ciri khas Indonesia. Menurut Prof. Dr.

Mubyarto sistem ekonomi pancasila adalah ekonomi kerakyatan yang

berarti bahwa seluruh rakyat, atau setiap warga Negara diperbolehkan

ikut serta dalam proses produksi dan distribusi. Artinya mereka

diperbolehkan memiliki modal yang menjadi hak milik pribadinya.

Modal ini boleh dipadukan dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk

membuat barang dan jasa, yang dijual kepada para konsumen dengan

memperoleh laba. Bentuk hokum dari organisasinya boleh apa saja.

Yang lazim adalah perusaan perseorangan ( eenmanszaak ),

persekutuan perorangan ( maatschap ), firma, firma komanditer,

perseroan terbatas, koperasi, usaha bersama ( onderlinge ).

Setiap produsen bebas menentukan, berapa jumlahnya, dan berapa

harga yang dimintanya. Semua ini tidak ditentukan oleh pemerintah

sentral. Yang menjadi petunjuk bagi mereka tentang brang apa, berapa

jumlahnya dan harga berapa yang akan dipasang adalah harga yang

terbentuk dipasar. Karena sistem ini akan menimbulkan banyak

produsen, maka akan banyak pula barang yang serupa tapi tidak sama

yang akan beredar di pasaran. Maka itu akan membuat persaingan

diantara para produsen, diantaranya banyak sekali yang melakukan

kecurangan, melanggar etika, dan tidak jujur. Hal tersebut dicoba

ditiadakan dengan adanya peraturan dan pengaturan, yang lazimnya

adalah undang-undang anti monopoli, undang-undang anti trust, dan

undang-undang tentang persaingan.

1. Pengertian sistem ekonomi

Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk

mengoordinasikan perilaku masyarakat (konsumen, produsen,

pemerintah, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi

untuk mencapai suatu tujuan. Setiap negara mempunyai sistem

perekonomian yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi selain oleh

ideologi suatu bangsa juga dikarenakan perbedaan budaya dan

pandangan politik di setiap negara. Sistem perekonomian yang

dianut bangsa Indonesia berbeda dengan sistem perekonomian yang

dianut negara Malaysia, Thailand, Australia, Inggris, Italia dan

negara-negara di Afrika. Perbedaan-perbedaan sistem ekonomi

tersebut, pada dasarnya mengarah pada tujuan-tujuan yang sama

berikut ini.

a. Mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

c. Mencapai kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang

luas.

d. Mengurangi jumlah pengangguran.

e. Pemerataan pendapatan di antara berbagai golongan dan lapisan

masyarakat.

2. Klasifikasi Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi yang dianut berbagai negara merupakan hasil perkembangan sejarah serta tanggapan suatu bangsa atas pergolakan zaman. Secara umum sistem ekonomi dalam perekonomian suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran.

a. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi liberal adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan memperoleh keuntungan juga. Dengan demikian setiap orang akan bebas bersaing dengan orang lain dalam bidang ekonomi. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (1776) juga menunjukkan bahwa kebebasan berusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar bebas ini dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan perekonomian. Mungkin kalian akan bertanya, bagaimanakah peran pemerintah dalam sistem ekonomi liberal? Pemerintah sama sekali tidak campur tangan dan tidak pula berusaha memengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana sumber-sumber daya tersebut akan digunakan.

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistem ekonomi liberal, dapat kalian perhatikan ciri-ciri sistem ekonomi liberal berikut ini.

1) Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.

2) Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.

3) Campur tangan pemerintah dibatasi.

4) Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan.

5) Harga-harga dibentuk di pasar bebas.

6) Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.

b . Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat. Mengapa disebut terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara, dan dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis adalah ajaran Karl Marx, di mana ia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.

Sistem ekonomi sosialis mempunyai ciri-ciri berikut ini:

1) Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara

2) Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.

3) Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah.

4) Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.

5) Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.

b. Sistem Ekonomi Indonesia

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatanmasyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

BAB III

ANALISIS PERBANDINGAN PEREKONOMIAN PANCASILA

DENGAN PEREKONOMIAN LIBERAL

A. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Pancasila memiliki empat ciri yang menonjol, yaitu :

a. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.

b. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.

c. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.

d. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.

1. Ciri-ciri positif

Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi.

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat.

4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk

permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta

pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga

perwakilan rakyat pula.

5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang

dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan

yang layak.

6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

7) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara

dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan

kepentingan umum.

8) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

2. Ciri-ciri negatif

Selain memiliki ciri-ciri positif, sistem ekonomi ini juga mempunyai

hal-hal yang harus dihindarkan.

1) Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang

saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi

terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan

kelemahan struktural ekonomi nasional.

2) Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi

negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi

dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

3) Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada

satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan

masyarakat.

B. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberal

Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh

penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats.

Sistem ekonomi klasik tersebut mempunyai kaitannya dengan

"kebebasan (proses) alami" yang dipahami oleh sementara tokoh-tokoh

ekonomi sebagai ekonomi liberal klasik. Meskipun demikian, Smith

tidak pernah menggunakan penamaan paham tersebut sedangkan

konsep kebijakan dari ekonomi (globalisasi) liberal ialah sistem

ekonomi bergerak kearah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi

berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan

menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme

1. Ciri-ciri positif

Kelebihan sistem ekonomi liberal :

1) Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi.

2) Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.

3) Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang.

4) Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

2. Ciri-ciri negatif

Kekurangan sistem ekonomi liberal :

1) Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat bilamana birokratnya korup.

2) Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

3) Banyak terjadinya monopoli masyarakat.

4) Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

5) Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut.

Sebagai sebuah sistem perekonomian yang dianut, mestinya sistem

perekonomian pancasila menjadi landasan dalam menjalankan roda

perekonomian negara. Sistem perekonomian pancasila yang

mengedepankan pada nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan,

kesejahteraan dan saling menguntungkan tanpa ada unsur untuk saling

menjatuhkan merupakan sebuah sistem yang ideal untuk diadopsi

bangsa Indonesia yang kaya akan keanekaragaman. Tidak bisa

dibayangkan apa jadinya apabila negara ini menganut sebuah sistem

perekonomian semisal liberal, kapitalis dan sistem-sistem asing lainnya.

Sistem-sitem tersebut sangat tidak sesuai dengan bangsa ini, sangat

bertolak belakang dengan kepribadian dan jati diri bangsa dan rakyat

Indonesia. Lihat saja seandainya sistem liberal dan kapitalis dianut

maka yang terjadi akan berlaku sistem animal dan kanibalisme. Yang

mampu dan memiliki kekuatan serta kapital akan semakin eksis

sedangkan yang lemah yaitu rakyat jelata akan menjadi korban dan

penonton yang selalu berteriak kesakitan.

Sistem perekonomian Pancasila sendiri sudah dianut bangsa Indonesia

sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Akan tetapi yang menjadi

sebuah kemirisan dan menghawatirkan adalah bahwa sistem tersebut

ditempatkan hanya sebagai sebuah wacana atau konsep belaka. Seiring

perkembangan zaman secara evolusi maupun revolusi bangsa ini

perlahan telah menerapkan sistem ekonomi yang lain dalam

menjalankan roda perekonomiannya, yaitu terutama sistem kapitalis.

Pemerintah lewat kebijakannya sangat mendewakan sistem ini. Lihat

saja sudah banyak aset negara ( BUMN) yang harus rela menjadi

korban jual beli kepada kapitalis hanya sekedar untuk mendapatkan

dana segar sesaat. Padahal jika dilihat lagi dalm UUD 1945 sangat jelas

tertulis pada pasal 33 bahwa “bumi,air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak

dikuasai sepenuhnya oleh negara untuk dikelola demi kesejahteraan

rakyat”. Bahkan dalam pasal 33 ada penjelasan yang cukup rinci

mengenai apa yang dikehendaki oleh Undang-undang Dasar, mengenai

bagaimana ekonomi kita harus dikelola dan dikembangkan. Lantas

mengapa kekayaan alam tersebut rela dijual? Hal inilah yang telah

menunjukkan bahwa bagaiman sistem ekonomi yang kita jalankan

sudah keblinger, melenceng dan melanggar dari amanat UUD 1945.

Secara paradigma atau tertulis kita memang menganut sistem ekonomi

pancasila tapi kenyataannya di dalam implementasinya kita tidak dan

yang ada mengadopsi sistem lain yang sangat bertentangan dengan

kepribadian bangsa.

Tentu saat ini yang menjadi tanya besar, mengapa atau ada apa

sebenarnya Indonesia meninggalkan sistem perekonomian yang

dianutnya ? Sepertinya masih banyak penghuni negara ini belum

mengerti dan meyakini bahwa sistem ekonomi pancasila adalah yang

terbaik untuk bangsa Indonesia. Hal inilah yang harus segera

diluruskan.

Ekonomi Pancasila, dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,

menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi

manusia dalam kehidupan ekonomi. Dalam ekonomi Pancasila dengan

demikian tidak dikenal “economic animal”, yang satu memangsa yang

lain. Ekonomi Pancasila berakar di bumi Indonesia. Meskipun ekonomi

dunia sudah menyatu, pasar sudah menjadi global, namun selama masih

ada bangsa dan negara Indonesia, maka ekonomi Indonesia tetap

diabdikan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sila

Persatuan Indonesia, mengamanatkan kesatuan ekonomi sebagai

penjabaran wawasan nusantara di bidang ekonomi. Globalisasi kegiatan

ekonomi tidak menyebabkan internasionalisasi kepentingan ekonomi.

Kepentingan ekonomi kita tetap diabdikan untuk kepentingan bangsa

Indonesia. Ekonomi Pancasila dengan demikian berwawasan

kebangsaan dan tetap membutuhkan sikap patriotik dari para pelakunya

meskipun kegiatannya sudah mengglobal. Sila keempat dalam

Pancasila menunjukkan pandangan bangsa Indonesia mengenai

kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia. Di

bidang ekonomi, Ekonomi Pancasila dikelola dalam sebuah sistem

demokratis yang dalam Undang-undang Dasar secara eksplisit disebut

demokrasi ekonomi. Nilai-nilai dasar sila kelima, keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan betapa seluruh upaya

pembangunan kita, seluruh upaya untuk mengembangkan pertumbuhan

ekonomi dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh

rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Ginandjar

Kartasasmita/www.ginandjar.com)

Prof. Mubyarto mengatakan bahwa Ekonomi Pancasila bukan

merupakan suatu impian maupun wacana belaka, tetapi benar-benar

merupakan kebutuhan yang mendesak untuk “menyelamatkan”

perekonomian Bangsa Indonesia. Krisis ekonomi yang telah melanda

bangsa ini selama lebih dari 5 tahun belum menunjukkan tanda-tanda

akan berakhir, karena para ekonom kita tidak mampu memberikan

pemecahan-pemecahan konkrit. Mereka menggunakan teori-teori

ekonomi liberal secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kondisi dan

karakteristik perekonomian bangsa sendiri. Padahal di negara-negara

barat sendiri, ekonomi liberal semakin banyak digugat oleh tokoh-tokoh

ekonomi dunia. Para ekonom “arus utama” dan pemerintah secara

“membabibuta” terus melakukan privatisasi berbagai BUMN,

memanjakan para konglomerat dan eks konglomerat, dan investor asing

Para ekonom seringkali melihat perekonomian Indonesia hanya dari

sudut pandang makro dengan menggunakan perhitungan model

matematika agar terlihat lebih canggih (sophisticated). Kekeliruan-

kekeliruan tersebut terjadi karena mereka sebenarnya “tidak tahu” dan

“tidak mau tahu” karakteristik khas kehidupan ekonomi Indonesia.

Jelaslah mengapa “keterpurukan” Bangsa Indonesia terus berlanjut dan

hanya berputar-putar dalam lingkaran yang sama. Drs. Dumairy, MA

mengemukakan bahwa dampak terburuk dari masalah ekonomi yang

berkepanjangan ini adalah rakyat kebanyakan yang harus menanggung

akibat dari “dosa-dosa” ini dan mengakibatkan timbulnya rasa saling

tidak percaya (distrust) antar elemen-elemen bangsa yang semakin

meluas sehingga menghambat perbaikan kehidupan bangsa dalam

berbagai segi serta menghambat kemajuan bangsa secara keseluruhan

Prof. Mubyarto dan Prof. Sri-Edi Swasono menegaskan bahwa yang

diperlukan saat ini adalah kehidupan ekonomi yang digerakkan oleh

seluruh lapisan masyarakat, yang mencerminkan karakter Bangsa

Indonesia, yaitu Ekonomi Pancasila yaitu ekonomi pasar yang mengacu

pada ideologi Pancasila. Didalam sistem ekonomi Pancasila, manusia

Indonesia merupakan homo socius, homo ethicus, sekaligus homo

economicus. Jika dilihat dari sudut pandang mikro, perekonomian

Indonesia memiliki nilai moral dan etika luhur yang dapat membentengi

manusia dari nafsu serakah (greedy). Namun yang banyak terjadi

adalah bahwa moral dan etika tersebut telah pudar dalam kehidupan

perekonomian Indonesia dimana pasar lebih mengagungkan kompetisi

(winner vs loser) dan semangat keserakahan individualisme dan bukan

ekonomi kekeluargaan yang kooperatif (win-win). Yang lebih

menyedihkan lagi adalah yang kalah dalam pasar lebih banyak dan

hanya sebagai penonton setia dari perilaku pemenang. Keprihatinan

juga mencuat karena sistem kompetisi inilah yang selalu ditekankan dan

diajarkan disekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Mengapa Ekonomi

Pancasila? Karena sistem ekonomi ini menjamin tatanan ekonomi yang

dapat memperkecil kesenjangan (gap) yang sangat lebar di dalam

masyarakat Indonesia. Contoh nyata dari penerapan Ekonomi Pancasila

sebenarnya sudah lama ada dan masih bias ditemukan, yaitu kehidupan

di pedesaan yang kooperatif berdasarkan asas kekeluargaan. Mengingat

pentingnya kembali kepada karakteristik bangsa untuk memulihkan

kembali perekonomian Indonesia dan menjawab pertanyaan dari

seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Prof. Mubyarto

menjelaskan bahwa Ekonomi Pancasila perlu dikaji secara induktif-

empirik dan deduktif-logis sebagai satu kesatuan yang menyeluruh

(holistik). Tujuannya adalah agar sistem Ekonomi Pancasila tidak hanya

sebagai teori dan konsep dalam buku teks saja tetapi juga berapa

penerapan yang relevan dengan realita kehidupan ekonomi Bangsa

Indonesia.

Bangsa ini memang terlalu lemah dan inkonsisten. Terlalu mudah untuk

berpaling, terlalu mudah untuk di intervensi, terlalu mudah untuk di

“drive” dan tidak punya pendirian. Jika dilihat secara kekayaan alam

sungguh luar biasa, semua ada di sini. Seandainya jika mau menutup

diri dan tidak mau berinterkasi dengan negara lain (ekstrim) dengan

keyakinan tinggi negara ini pasti mampu bertahan. Sekaranglah saatnya

bangsa ini untuk kembali ke fitrahnya. Sistem ekonomi pancasila harus

segera ditegakkan dan dilaksanakan. Sebab, dengan sistem tersebutlah

segala kepentingan perbedaan yang begitu beragam dinegara ini dapat

diakomodir.

BAB IV

PEMBANDINGAN

A. Proses Pembandingan

Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini

sesuai dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti

halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia

akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat

ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut

sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan

kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang

disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di

Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi

sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa

Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem

ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi,

pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi

kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut ini

bentuk sistem ekonomi di Indonesia dari masa Orde Baru hingga

sekarang.

1. Sistem Ekonomi Demokrasi

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan

konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan

masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan

demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan

ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian

sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem

perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah

Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan

kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan

pengawasan pemerintah.

Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik

golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha

mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam

merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan

perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling

membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya

Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad

melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan

ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang

menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem

ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat

memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah

menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan

dunia usaha.

Sejarah Ekonomi Pancasila

Sebelum periode penjajahan dimulai Indonesia masih banyak terdapat

kerajaan-kerajaan yang tersebar diseluruh nusantara. Pada saat itu

dalam kegiatan perekonomian belum mengenal sistem perekonomian

maka mulai dari raja sampai para pejabat kerajaan terjun langsung ke

dalam kegiatan perekonomian tersebut. Seluruh sektor perekonomian

dikuasai oleh penguasa. Kemudian setelah kedatangan para penjajah

maka seluruh kegiatan perekonomian diambil alih oleh penjajah.

Mereka menguasai seluruh sektor perekonomian dan hanya untuk

dikuasai sendiri.

Akan tetapi setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan

Indonesia dan selanjutnya melahirkan Pancasila sebagai ideologi

Negara maka dibuatlah peraturan untuk mengatur jalannya roda

perekonomian untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Kemudian diterapkan lah sistem-sistem ekonomi yang berkembang di

dunia kepada Indonesia. Seiring waktu ternyata sistem-sistem ekonomi

itu kurang cocok dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dari indikasi ketidakcocokkan itulah maka lahirlah pemikiran tentang

suatu sistem perekonomian yang baru. Suatu sistem perekonomian yang

mampu membuat hajat hidup seluruh warga Negara menjadi lebih

layak. Maka dengan berpedoman pada pancasila yang juga merupakan

ideologi Negara serta Undang-Undang Dasar 1945 tercetuslah konsep

pemikiran sistem ekonomi pancasila.

Dasar-Dasar Ideologi, Filsafat Dan Nilai-Nilai Sistem Ekonomi

Pancasila.

1. Ekonomi Berketuhanan

Kalau dalam teori ekonomi barat (Smithian) dan teori ekonomi timur

(Marxian) hakekat manusia adalah egoistis atau kolektif, maka dalam

Pancasila manusia mencari keseimbangan antara hidup materi dan

rohani. Manusia Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa adalah

selain homo-economicus, juga homo metafisikus dan homo mysticus.

Berlandas pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan

kita pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan

menjadi landasan spiritual, moral dan etik bagi penyelenggaraan

ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian Ekonomi Pancasila

dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga

pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak

Memang, setiap masyarakat mempunyai atau menganut sistem nilai

tertentu, yaitu sistem preferensi yang dianggap disepakati oleh seluruh

anggota masyarakat. Tanpa sistem nilai tertentu tidak akan ada

kebudayaan dan sistem peradaban tertentu. Bansa Indonesia dapat

mencapai kemerdekaan dan dapat bertahan sebagai satu bangsa karena

memiliki sistem nilai. Sistem nilai atau falsafah dasar bangsa Indonesia

yang kini sudah menjadi menjadi ideologi bangsa kita adalah Pancasila.

Karena Pancasila sudah kita sepakati sebagai falsafah dasar yang

menjadi pandangan dan pegangan hidup Bangsa, maka ia menjadi

moral kehidupan Bangsa, ia menjadi ideologi yang ideologi yang

menjiwai peri kehidupan Bangsa kita di bidang sosial budaya, sosial

ekonomi, sosial politik dan Hankam.

2. Ekonomi Berlandaskan Kemanusiaan

Ekonomi Pancasila, dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,

menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi

manusia dalam kehidupan ekonomi. Dalam ekonomi Pancasila dengan

demikian tidak dikenal “economic animal”, yang satu memangsa yang

lain

3. Nasionalisme dalam ekonomi pancasila

Sebenarnya ilmu ekonomi ala Smith bersifat kosmopolitan dan

nasionalistis merupakan senjata ampuh bagi negara yang sudah maju

untuk lebih maju lagi (dengan mengorbankan negara yang belum maju).

Tetapi sebaliknya, negara miskin yang belum maju harus menolaknya,

kalau ia tidak ingin terus menerus dijajah secara ekonomi oleh negara

lain yang lebih maju. Kalau pun teori barat ini diterapkan apa adanya,

maka akibatnya bagi negara Indonesia adalah :

a. ketergantungan kita atas negara-negara yang sudah maju semakin

lama semakin besar.

b. di dalam negeri kelompok ekonomi kuat dan sektor modern akan

berkembang jauh lebih cepat dari kelompok ekonomi lemah.

Ini berarti kesenjangan ekonomi kaya-miskin bertambah besar.

Berhubungan dengan itu, sistem ekonomi pancasila dan teori yang

mendasarinya memang sangat di perlukan. Teori ini bersifat nasionalitis

dari segi Indonesia sendiri dan apabila diterapkan secara sungguh-

sungguh akan mampu menciutkan kesenjangan sosial atau dengan

perkataan lain mampu menuju tujuan-tujuan pemerataan.

Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan kesatuan ekonomi sebagai

penjabaran wawasan nusantara dibidang ekonomi. Globalisasi kegiatan

ekonomi tidak menyebabkan internasionalisasi kepentingan ekonomi.

Kepentingan ekonomi kita tetap diabdikan untuk kepentingan bangsa

Indonesia. Ekonomi Pancasila dengan demikian berwawasan

kebangsaan dan tetap membutuhkan sikap patriotik dari para pelakunya

meskipun kegiatannya sudah mengglobal.

4. Demokrasi Ekonomi

Sila keempat dalam Pancasila menunjukkan pandangan bangsa

Indonesia mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi

dijalankan di Indonesia. Di bidang ekonomi, Ekonomi Pancasila

dikelola dalam sebuah sistem demokratis yang dalam Undang-undang

Dasar secara eksplisit disebut demokrasi ekonomi. Sistem

perekonomian dijalankan atas dasar keikutsertaan masyarakat banyak

untuk mengelola perekonomiannya.

5. Keadilan sosial

Ciri-ciri lain Ekonomi Pancasila adalah semangat solidaritas sosial;

untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan sosial yaitu sila kelima

dari Pancasila. Masyarakat Pancasila yang berkeadilan sosial adalah

masyarakat yang bersifat sosialistik, dimana nasib mereka yang

“tertinggal“ mendapat perhatian besar. Inilah yang disebutkan pada

pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi bahwa “Fakir miskin dan anak-anak

terlantar dipelihara oleh negara“. Bahkan apa yang tercantum pada

pasal 33, yang selalu dianggap sebagai pedoman dasar pengelolaan

perekonomian Indonesia, termasuk dalam bab kesejahteraan umum.

Masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur adalah tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia, tujuan untuk

mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Hasil Pembandingan

Pada tataran filosofis ekonomi Pancasila tentulah harus dijiwai oleh

nilai-nilai-Pancasila.

Atas dasar itu maka Ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat

materialistis, karena:

1. Berlandas pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari

pengakuan kita pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keimanan dan

ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral dan etik bagi

penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian

Ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan

etika, sehingga pembangunan nasional kita adalah pembangunan

yang berakhlak.

2. Ekonomi Pancasila, dengan nilai kemanusiaan yang adil dan

beradab, menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan

kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi. Dalam

ekonomi Pancasila dengan demikian tidak dikenal “economic

animal”, yang satu memangsa yang lain.

3. Ekonomi Pancasila berakar di bumi Indonesia. Meskipun ekonomi

dunia sudah menyatu, pasar sudah menjadi global, namun selama

masih ada bangsa dan negara Indonesia, maka ekonomi Indonesia

tetap diabdikan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan kesatuan ekonomi sebagai

penjabaran wawasan nusantara dibidang ekonomi. Globalisasi

kegiatan ekonomi tidak menyebabkan internasionalisasi

kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi kita tetap diabdikan

untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila dengan

demikian berwawasan kebangsaan dan tetap membutuhkan sikap

patriotik dari para pelakunya meskipun kegiatannya sudah

mengglobal.

4. Sila keempat dalam Pancasila menunjukkan pandangan bangsa

Indonesia mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi

dijalankan di Indonesia. Di bidang ekonomi, Ekonomi Pancasila

dikelola dalam sebuah sistem demokratis yang dalam Undang-

undang Dasar secara eksplisit disebut demokrasi ekonomi.

5. Nilai-nilai dasar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia, menunjukkan betapa seluruh upaya pembangunan kita,

seluruh upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi

dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sistem ekonomi kerakyatan sendi utamanya adalah UUD 1945 pasal 33

ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah

koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah

perusahaan negara. Adapun dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang

berbunyi “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang

banyak boleh di tangan seorang”. Hal itu berarti perusahaan swasta juga

mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan

demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem

perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah),

perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan

menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi

kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika

pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam

mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di

antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan

ekonomi kerakyatan.

C. Analisa

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Dari perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abab ke-18

menumbuhkan ekonomi kapitalis. Dan atas dasar kenyataan obektif

inilah maka di eropa pada awal abad ke-19 munculah pemikiran sebagai

reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut yaitu sosialisme

komunisme yang menyebabkan nasibkaum proletar yang ditindas oleh

kaum kapitalis. Oleh karenanya menjadi sangat penting dan mendesak

untuk dikembangkan suatu system ekonomi yang berdasarkan pada

moralitas kemanusiaan, ekonomi yang berkemanusiaan. Atas dasar

tersebut maka lahirlah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang

berdasarkan pada moralitas kemanusiaan yang berdasarkan pada tujuan

demi kesejahteraan rakyat secara luas. Sesuai dengan paradigma

pancasila sebagai pembangunan eknomi maka system dan

pembangunan ekonominya berdasarkan kepada nilai moral daripada

pancasila. Sila yang secara khusus digunakan dalam penerapan

paradigma pancasila sebagai pembangunan ekonomi adalah sila I dan

sila II, karena sistem ekonominya harus berdasarkan pada dasar

moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Berdasarkan sistem ekonomi

yang berlandaskan atas ketuhanan dan kemanusiaan akan menghasilkan

sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi tidak hanya

mengejar pertumbuhan saja tetapi demi kemanusiaan, kesejahteraan

seluruh bangsa. Maka sistem ekonomi yang berdasarkan pancasila

adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan. Dan

sistem ekonomi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai

moral kemanusiaan. Oleh karena itu ekonomi harus berdasarkan pada

kemanusiaan yaitu demi kesejahteraan kemanusiaan, ekonomi untuk

kesejahteraan manusia sehingga kita harus menghindarkan diri dari

pengembangan ekonomi yang hanya berdasarkan pada persaingan

bebas, monopoli, dan lainnya yang menimbulkan penderitaan pada

manusia, menimbulkan penindasan, ketidakadilan, dan kesengsaraan

warga negara.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang disampaikan, dapat disimpulkan beberapa

hal sebagai berikut :

Dengan segala kekayaan dan keanekaragaman yang dimiliki sejatinya

diperlukan sebuah sistem dan regulasi disegala sektor dan bidang yang

tepat. Sistem tersebut harus sesuai dengan kepribadian serta

karakteristik bangsa. Sistem perekonomian yang berlandaskan pancasila

yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan,

kesejahteraan, kesamarataan dan kemakmuran merupakan sebuah

sistem yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dengan sistem ini

segala keanekaragaman dan perbedaan yang ada diyakini dapat

disatukan untuk dijadikan sebagai basis keunggulan bangsa. Tapi

nyatanya dengan usia kemerdekaan yang telah mencapai hampir 63

tahun kita seakan lupa dengan ciri khas sistem ekonomi kita sendiri,

justru yang ada kita mengadopsi sistem asing yang jelas-jelas

bertentangan dengan karakteristik dan kepribadian bangsa. Inilah yang

harus segera disadari oleh seluruh elemen bangsa. Sudah saatnya

Indonesia kembali jaya.

B. Saran

Dari apa yang telah dibahas dalam pembuatan makalah ini, maka

penulis menyarankan agar :

1. Pengetahuan mengenai perekonomian Pancasila lebih

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui

koperasi.

2. Agar pengetahuan tentang perekonomian Pancasila diberikan

secara lebih mendalam di lingkungan sekolah atau pendidikan

tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Raka, I.G.Gde. 1983. Pengantar Pengetahuan Koperasi. Departemen

Koperasi, Jakarta

Administrator.2011. Sistem Ekonomi Berlandaskan Pancasila.

(h ttp://rumahmateri.blogspot.com/2010/04/salam-

hangat.html, diakses pada tanggal 24 Januari 2011.)

Administrator.2011. Ekonomi Kerakyatan Sebagai Implementasi Sistem

Ekonomi Pancasila.

(http://rahmadmedan.multiply.com, diakses pada

tanggal 24 Januari 2011.)

Administrator.2011. Sistem Perekonomian Indonesia. (http://achmad-

entriatom.blogspot.com/, diakses pada tanggal 24

Januari 2011)

Administrator.2011. Ekonomi Pancasila: Sistem Perekonomian

Indonesia(http://id-id.facebook.com/pages/_-ANAK-

MEULABOH-_/119042604798861, diakses pada

tanggal 24 Januari 2011)

Administrator. 2011. Bab15. Pelaku-Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia (http://www.crayonpedia.org/wiki/index.php?title=BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29&redirect=no, diakses pada tanggal 24 Januari 2011)

Administrator. 2011. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila Di

Indonesia(http://organisasi.org/, diakses pada tanggal

24 Januari 2011)