Top Banner
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PERANAN APIP DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST Bersama Anda Membangun Kepercayaan Publik
74

sistem pengendalian kepatuhan internal

Dec 02, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: sistem pengendalian kepatuhan internal

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PERANAN APIP DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN

WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST

Bersama Anda Membangun

Kepercayaan Publik

Page 2: sistem pengendalian kepatuhan internal

SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

5

Apa sebenarnya SPI dan SPIP?

Page 3: sistem pengendalian kepatuhan internal
Page 4: sistem pengendalian kepatuhan internal

Latar Belakang Dibutuhkannya SPI

Memenuhi ketentuan UU No 15 Tahun 2004 Memenuhi ketentuan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 12 yang Jawab Keuangan Negara pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka menyatakan bahwa “Dalam rangka pemeriksaan keuanganpemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pemeriksa melakukan pengujian dan pengujian dan penilaianpenilaian atas pelaksanaan atas pelaksanaan Sistem Sistem Pengendalian Intern pemerintahPengendalian Intern pemerintah”.”.

Berdasarkan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK Berdasarkan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 1 menyatakan bahwa “BPK adalah pasal 1 menyatakan bahwa “BPK adalah lembaga negaralembaga negara yang bertugas untuk yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarajawab keuangan negara”.”.

3

Page 5: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH

4

Page 6: sistem pengendalian kepatuhan internal

6

PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (1)

Berpedoman kepada SPIP

Untuk menyampai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota WAJIB melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PEMERINTAH ADA PADA MANAJEMEN

Page 7: sistem pengendalian kepatuhan internal

7

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya :a) Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negarab) Keandalan Laporan Keuanganc) Pengamanan aset negarad) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (3)

Page 8: sistem pengendalian kepatuhan internal

8

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEGIATAN PENGENDALIAN

PENILAIAN RISIKO

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

UNITA

UNITB

KEGIATAN1

KEGIATAN2

PENGAM

ANANASE

T

EFEK

TIF &

EFISI

EN

KEGIA

TAN YANG

KEANDALA

NLA

P KEU

KETAATAN

PERATU

RAN

Page 9: sistem pengendalian kepatuhan internal

9

Page 10: sistem pengendalian kepatuhan internal

Adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.

Page 11: sistem pengendalian kepatuhan internal

SPIPLingkungan

Pengendalian

Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan

Kepemimpinan yang Kondusif

Komitmen terhadap Kompetensi

Penegakan Integritas dan Etika

Peran APIP yang Efektif

Hubungan Kerja yang Baik

Page 12: sistem pengendalian kepatuhan internal

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etikaa. Menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yg berisi

ttg standar perilaku etisb. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada

setiap tingkatc. Pekerjaan dilaksanakan dengan tingkat etika yg tinggid. Menegakkan tindakan disipline. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan intervensi atau

pengabaian atas pengendalian intern

2. Komitmen Terhadap Kompetensia. Pimpinan mengidentifikasi dan menetapkan tupoksi masing-

masing posisib. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tupoksic. Menyelenggarakan Latbim untuk meningkatkan kompetensid. Pimpinan mempunyai kemampuan manajerial dan

pengetahuan yang luas

Page 13: sistem pengendalian kepatuhan internal

3. Kepemimpinan Yang Kondusifa. Mempertimbangkan resiko dlm pengambilan keputusanb. Menerapkan manajemen berbasis kinerjac. Mendukung fungsi tertentu dlm penerapan SPIPd. Perlindungan atas aset dan informasie. Interaksi yg intensif dengan pimpinan yg lebih rendahf. Sikap positif dan responsif thd pelaporan keuangan,

penganggaran, program dan kegiatang. Tidak ada mutasi pegawai berlebihan pada fungsi-fungsi kunci.

4. Struktur Organisasia. Disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatanb. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawabc. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern instansid. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi

dengan perubahan lingkungan strategise. Menetapkan jumlah pegawai yg sesuai terutama untuk

pimpinan

Page 14: sistem pengendalian kepatuhan internal

5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab Yang Tepata. Diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan

tingkat tanggung jawabnyab. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud

dalam huruf a memahami wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.

c. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

6. Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDMa. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen

sampai dengan pemberhentian pegawaib. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses

rekrutmen; c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

Page 15: sistem pengendalian kepatuhan internal

7. Peran APIP yang Efektifa. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,

kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelolapenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

8. Hubungan Kerja Yang BaikDiwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar

Instansi pemerintah terkait

Page 16: sistem pengendalian kepatuhan internal

Adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Page 17: sistem pengendalian kepatuhan internal

SPIPPenilaian

Risiko

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko

Page 18: sistem pengendalian kepatuhan internal

PENILAIAN RISIKO1. Identifikasi Risikoa. Menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai tujuan

Instansi Pemerintah dan tingkatan kegiatan b. Mengidentifikasi dari faktor eksternal dan internal dengan

menggunakan mekanisme yang memadai.c. Melaksanakan penilaian atas adanya faktor lain yang dapat

meningkatkan risikod. Mengidentifikasi secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan

2. Analisis Risikoa. Menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan b. Mengidentifikasi Risiko dari faktor eksternal dan internal c. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang diakibatkan oleh

perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan.

d. Memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang menuntut perhatian pimpinan pusat.

Page 19: sistem pengendalian kepatuhan internal

SPIP Kegiatan Pengendalian

Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi

Pengendalian Fisik atas Aset

Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja

Pemisahan Fungsi

Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

Pembatasan Akses atas Sumber Daya

Akuntabilitas terhadap Sumber Daya

Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

Page 20: sistem pengendalian kepatuhan internal

1. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan

a. Reviu pada Tingkat Puncak – Pimpinan Instansi Pemerintah memantau pencapaian kinerja Instansi Pemerintah dibandingkan rencana sebagai tolok ukur kinerja.

b. Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan – Pimpinan Instansi pemerintah mereviu kinerja dibandingkan tolok ukur kinerja.

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Komentar/Catatan

a. Pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Instansi Pemerintah.

b. Strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh c. Strategi perencanaan sumber daya manusia yang spesifik

dan eksplisitd. Persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang

diharapkan e. Pimpinan Instansi Pemerintah membangun kerja sama

tim, mendorong penerapan visi Instansi, dan mendorong

umpan balik pegawai

Page 21: sistem pengendalian kepatuhan internal

f. Sistem manajemen kinerja Instansi Pemerintah mendapat prioritas tertinggi dari pimpinan Instansi pemerintah.

g. Prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan kompetensi tepat yang direkrut dan dipertahankan.

h. Pegawai diberikan orientasi, pelatihan dan kelengkapan kerja

i. Sistem kompensasi dan penghargaan untuk mendorong pegawai melakukan tugas dengan kemampuan maksimal.

j. Program kesejahteraan dan fasilitas untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen pegawai

k. Pengawasan atasan secara berkesinambungan l. Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang

bermakna, jujur, dan konstruktif untuk membantu pegawai memahami hubungan antara kinerjanya dan pencapaian tujuan Instansi Pemerintah

m. Kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang diperlukan.

Page 22: sistem pengendalian kepatuhan internal

3. Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasia. Pengendalian umumb. Pengendalian aplikasiPengendalian umum terdiri atas:a. pengamanan sistem informasi;b. pengendalian atas akses;c. pengendalian atas pengembangan dan perubahanperangkat lunak aplikasi;d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;e. pemisahan tugas; danf. kontinuitas pelayanan.

Page 23: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pengamanan sistem informasi mencakup:a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yangkomprehensif;b. pengembangan rencana yang secara jelas

menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;

c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;

d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya

manusia terkait dengan program pengamanan; danf. pemantauan efektivitas program pengamanan dan

melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Page 24: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pengendalian atas akses mencakup:a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan

kepentingan dan sensitivitasnya;b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses

ke informasi secara formal;c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk

mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan

d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Page 25: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pengendalian atas pengembangan dan perubahanperangkat lunak aplikasi mencakup:a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan

modifikasi program;b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat

lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; danc. penetapan prosedur untuk memastikan

terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

Page 26: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pengendalian atas perangkat lunak sistem mencakup:

a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;

b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan

c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Page 27: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pemisahan tugas mencakup:a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan

penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;

b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan

c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

Page 28: sistem pengendalian kepatuhan internal

Kontinuitas pelayanan mencakup:a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian

sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;

b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;

c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan

d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Page 29: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pengendalian aplikasi terdiri atas:a. pengendalian otorisasi;b. pengendalian kelengkapan;c. pengendalian akurasi; dand. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan danfile data.

Page 30: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pengendalian otorisasi mencakup:a. pengendalian terhadap dokumen sumber;b. pengesahan atas dokumen sumber;c. pembatasan akses ke terminal entri data; dand. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk

memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Page 31: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pengendalian kelengkapan mencakup:a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yangtelah diotorisasi ke dalam komputer; danb. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasikelengkapan data.

Page 32: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pengendalian akurasi mencakup:a. penggunaan desain entri data untuk mendukung

akurasi data;b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data

yang salah;c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data

yang salah dengan segera; dand. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan

akurasi dan validitas data.

Page 33: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file

data mencakup:a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya

program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;

b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai

digunakan selama pemrosesan;c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk

mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan; dan

d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

Page 34: sistem pengendalian kepatuhan internal

4. Pengendalian Fisik Atas Aseta. Penetapkan, pengimplementasikan, dan

pengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur

b. Penetapan, pengimplementasikan, dan pengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan)

5. Penetapan Dan Reviu Indikator Dan Ukuran Kinerja

a. Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat Instansi Pemerintah, kegiatan, dan pegawai.

b. Instansi Pemerintah mereviu dan memvalidasi periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.

Page 35: sistem pengendalian kepatuhan internal

c. Faktor penilaian pengukuran kinerja dievaluasi untuk meyakinkan bahwa faktor tersebut seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

d. Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

6. Pemisahan Fungsi a. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan

seluruh aspek utama transaksi atau kejadian.b. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian

dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.

Page 36: sistem pengendalian kepatuhan internal

c. Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya checks and balances.

d. Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya.

e. Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas.

f. Pimpinan Instansi Pemerintah mengurangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi.

7. Otorisasi Transaksi Dan Kejadian Pentinga. Memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang

valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan Instansi Pemerintah Dokumentasi yang mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas.

b. Adanya pengendalian untuk memastikan Bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya.

Page 37: sistem pengendalian kepatuhan internal

c. Otorisasi yang secara spesifikd. Otorisasi yang ketentuan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan pimpinan Instansi Pemerintah

8. Pencatatan Yang Akurat dan Tepat Waktua. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat

dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan.

b. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.

Page 38: sistem pengendalian kepatuhan internal

9. Pembatasan Akses Atas Sumber Dayaa.Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang.b.Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan dipelihara.c.Pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan tingkat akses

10. Akuntabilitas Terhadap Sumber a.Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai khusus.b.Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber daya secara periodik direviu dan dipelihara.c.Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan akuntabilitas.d.Pimpinan Instansi Pemerintah menginformasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai.

Page 39: sistem pengendalian kepatuhan internal

11. Dokumentasi Atas Sistem Pengendalian Interna. Adanya dokumentasi tertulis mengenai SPI serta seluruh

catatan transaksi dan kejadian penting.b. Dokumentasi tersedia setiap saat pemeriksanc. Dokumentasi mencakup identifikasi, penerapan, dan

evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Pemerintahd. Dokumentasi yang mencakup mencakup dokumentasi

mengenai sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

e. Dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian penting sejak otorisasi, inisiasi, pemrosesan, hingga penyelesaian.

f. Terdapat dokumentasi baik dalam bentuk catatan maupun elektronis.

g. Seluruh dokumentasi dikelola dan dipelihara secara baik

Page 40: sistem pengendalian kepatuhan internal

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik

Page 41: sistem pengendalian kepatuhan internal

SPIP Informasi & Komunikasi

Sarana Komunikasi

Manajemen Sistem Informasi

Page 42: sistem pengendalian kepatuhan internal

INFORMASI & KOMUNIKASI

1. Sarana dan Komunikasia. Buku pedoman kebijakan dan prosedur,b. Surat edaran,c. Memorandum,d. Papan pengumuman,e. Situs internet dan intranet,f. Rekaman video,g. E-mail,h. Arahan lisan, dani. Tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPI

2. Manajemen Sistem Informasia. Pimpinan Instansi perlu mempertimbangkan manajemen

sistem informasi,b. Mekanisme identifikasi kebutuhan informasi,c. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi,d. Pemantauan mutu informasi, dane. Kecukupan SDM dan keuangan untuk pengembangan

teknologi informasi.

Page 43: sistem pengendalian kepatuhan internal

Adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Page 44: sistem pengendalian kepatuhan internal

SPIPPemantauan

Pengendalian Intern

Pemantauan Berkelanjutan

Evaluasi Terpisah

Tindak Lanjut

Page 45: sistem pengendalian kepatuhan internal

1. Pemantauan Berkelanjutana. Memiliki strategi untuk menyakinkanb. Mendapatkan informasi yang fungsinya pengendalian

secara efektif c. Komunikasi dengan pihak eksternald. Struktur organisasi dan supervisi yang memadaie. Membandingkan data yang tercatat dalam sistem

informasi dan keuangan dengan aset fisik.f. Menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan

pengendalian internalg. Meminta masukan tentang efektivitas pengendalian

internh. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik atau peraturan

bagi pegawai

Page 46: sistem pengendalian kepatuhan internal

2. Evaluasi Terpisaha. Metodologi evaluasi pengendalian intern harus logis

dan memadaib. Memiliki sumber daya, kemampuan, dan

independensi memadaic. Kelemahan yang ditemukan segera diselesaikan

3. Tindak Lanjuta. Memiliki mekanisme untuk meyakinkan

ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera

b. Pimpinan Instansi Pemerintah tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya guna memperkuat pengendalian intern

c. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat

Page 47: sistem pengendalian kepatuhan internal

SPIP

PEMERINTAHPEMERINTAH

TertibTerkendali

EfisienEfektif

TertibTerkendali

EfisienEfektif

Keyakinan Memadai

Keyakinan Memadai

Paket Undang-Undang Keuangan Negara:1. UU 17/20032. UU 1/20043. UU 15/2004

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PusatPusat DaerahDaerah

AkuntabelAkuntabel

TransparanTransparan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

PUBLIKPUBLIK

• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan•

• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan•

Proses Terintegrasi Pertanggungjawaban

UU 33/2004

Kegiatan yang Efektif & Efisien

KeandalanPelaporanKeuangan

PengamananAset Negara

Ketaatan terhadapPeraturan

Page 48: sistem pengendalian kepatuhan internal

PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN MELEKAT vs SPIP

NO URAIAN WASKAT SPIP

1 Definisi Alat Proses

2 Sifat Statis Dinamis

3 Framework 8 Unsur Sisdalmen 5 Unsur

4 Tanggungjawab Pelaksanaan

Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam organisasi

5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi

6 Penekanan Pengawasan Atasan Langsung

Pengawasan Fungsional

• Lingkungan Pengendalian

• Penilaian Risiko

Page 49: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pengawasan Intern

Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 1 angka 3

Page 50: sistem pengendalian kepatuhan internal

50

PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 47 ayat (1)

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara

b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP(PP 60/2008, Ps. 47 ayat (2))

Dilakukan oleh :

APIP(PP 60/2008, Ps. 48 ayat (1))

Page 51: sistem pengendalian kepatuhan internal

a. BPKP;

b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;

c. Inspektorat Propinsi; dan

d. Inspektorat Kabupaten/Kota

(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (1))

a. BPKP;

b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;

c. Inspektorat Propinsi; dan

d. Inspektorat Kabupaten/Kota

(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (1))

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a.kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b.kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; danc.kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2))

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a.kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b.kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; danc.kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2))5

Siapakah APIP?

Page 52: sistem pengendalian kepatuhan internal

a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIPb. Sosialisasi SPIPc. Pendidikan & pelatihan SPIPd. Pembimbingan & konsultansi SPIPe. Peningkatan kompetensi auditor APIP

(PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))

a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIPb. Sosialisasi SPIPc. Pendidikan & pelatihan SPIPd. Pembimbingan & konsultansi SPIPe. Peningkatan kompetensi auditor APIP

(PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))

5

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP

Dilakukan oleh :

BPKP (PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))

Dilakukan oleh :

BPKP (PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))

Page 53: sistem pengendalian kepatuhan internal

53

Kegiatan yang Bersifat Lintas Sektoral :

Merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukanpengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan. (Penjelasan PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2) huruf a)

Pengawasan Intern dilakukan melalui :a. audit;b. reviu;c. evaluasi;d. pemantauan; dane. kegiatan pengawasan lainnya. (PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2))

Audit terdiri atas :a. Audit Kinerja; danb. Audit dengan Tujuan Tertentu. (PP 60/2008, Ps. 50 ayat (1))

Page 54: sistem pengendalian kepatuhan internal

Melalui:1. Kegiatan yg Efektif &

Efisien2. Keandalan Lap Keu3. Pengamanan Aset4. Ketaatan Peraturan

FRAMEWORKPENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP

12

3

Page 55: sistem pengendalian kepatuhan internal

Peran dan Fungsi Pengawasan Intern

PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu melakukan pengawasan intern yang mengarah pada counseling partner

1.Bukan hanya mencari daftar kesalahan tetapi menjadi penyedia daftar solusi nyata2.Bukan lagi pengawasan kantor per kantor tetapi menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam program/kegiatan/tujuan.3.Bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan normatif tetapi usulan konsep policy recomendation yang menyeluruh dan implementatif.

PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu melakukan pengawasan intern yang mengarah pada counseling partner

1.Bukan hanya mencari daftar kesalahan tetapi menjadi penyedia daftar solusi nyata2.Bukan lagi pengawasan kantor per kantor tetapi menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam program/kegiatan/tujuan.3.Bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan normatif tetapi usulan konsep policy recomendation yang menyeluruh dan implementatif.

Page 56: sistem pengendalian kepatuhan internal
Page 57: sistem pengendalian kepatuhan internal

57

Bukti transaks

iJurnal

Buku Besar

Laporan Keuanga

n

Pencatatan

Pengikhtisaran

Pelaporan

AKUNTANSI

Review = Tidak Menguji Bukti

Audit = menguji sampai bukti transakti

Page 58: sistem pengendalian kepatuhan internal

Audit adalah :Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti

yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf a)

Audit adalah :Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti

yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf a)

5

DEFINISI AUDIT VS REVIU

Reviu adalah :Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf b)

Reviu adalah :Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf b)

Page 59: sistem pengendalian kepatuhan internal

5

PERBEDAAN AUDIT DAN REVIU

ASPEK AUDIT REVIU

Keyakinan Memadai Terbatas

Sistem Pengendalian Intern

Dasar Menilai Resiko Audit

Telaah + Rekomendasi

Output Opini Rekomendasi + Dasar Pernyaatan Manajemen

Pengguna External Stakeholder

Internal Manajemen

Page 60: sistem pengendalian kepatuhan internal

1. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

2. Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

4. BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.

1. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

2. Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

4. BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.

5

Siapakah yang melakukan Reviu?(PP 60/2008, Ps. 57 ayat (1) s.d. ayat (4))

Page 61: sistem pengendalian kepatuhan internal

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

5

Standar Reviu atas Laporan Keuangan

(PP 60/2008, Ps. 57 ayat (5))

PMK No. 41/PMK.09/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga

PMK No. 41/PMK.09/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga

Page 62: sistem pengendalian kepatuhan internal

62

Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK oleh auditor Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK telah disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK yang berkualitas

PENGERTIAN REVIU LK K/L(menurut PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga)

Serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan LKKL, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data transaksi

Serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan LKKL, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data transaksi

Pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Neraca, LRA, CaLK)

Pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Neraca, LRA, CaLK)

• Akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi

• Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP

• Tidak mencakup pengujian atas : SPI, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, respon permintaan keterangan

• Akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi

• Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP

• Tidak mencakup pengujian atas : SPI, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, respon permintaan keterangan

Penyelenggaraan Akuntansi

Penyelenggaraan Akuntansi

Penyajian LKKLPenyajian LKKL Keyakinan Terbatas

Keyakinan Terbatas

Page 63: sistem pengendalian kepatuhan internal

Definisi Standar Reviu

Menjalankan reviu LK K/L

Mengevaluasi pelaksanaan reviu LK K/L

prasyarat yg diperlukan

Standar

Reviu

PMK-41 Pasal 1

Juknis

tata cara pelaksanaan

PMK-41 Pasal 3 (2)

63

Aparat Pengawasan Intern

Page 64: sistem pengendalian kepatuhan internal

Tujuan Standar Reviu

memberikan prinsip-prinsip dasar yang

diperlukan dalam praktik reviu

menyediakan kerangka untuk menjalankan dan

meningkatkan nilai tambah reviu

menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu

mendorong peningkatan kualitas LK K/L

Kenapa perlu Standar Reviu?

PMK-41 Pasal 2

64

Page 65: sistem pengendalian kepatuhan internal

Definisi Reviu65

ReviuLK K/L

penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L

auditor aparat pengawasan intern yg kompeten

membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas

memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Page 66: sistem pengendalian kepatuhan internal

pelaksanaan reviu

Tujuan Reviu

Membantu terlaksananya

penyelenggaraan akuntansi dan

penyajian LK K/L

Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan

informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi

sesuai dengan SAP

LKberkualitas

Pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi secara berjenjang

Kelemahan dan/atau kesalahan

66

Page 67: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pengujian:• sistem pengendalian intern• catatan akuntansi & dokumen sumber• respon atas permintaan keterangan

AUDIT

Ruang Lingkup Reviu

• Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L

• Penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yg diperlukan

REVIU

Titik berat pada unit akuntansi dan/atau akun yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan

Pendekatan berjenjang Aktivitas:

• penelusuran ke catatan & dokumen sumber

• permintaan keterangan• analitik

67

Page 68: sistem pengendalian kepatuhan internal

Sasaran Reviu

Menteri/ Pimpina

n Lembag

a

memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan LK K/L disajikan sesuai dengan SAP

dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas

68

Page 69: sistem pengendalian kepatuhan internal

Waktu Pelaksanaan Reviu

R E V I U

LKberkualitas

LKberkualitas

LKberkualitas

Pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK K/L

• Tidak menunggu LK selesai disusun

• Cukup waktu dalam membantu menghasilkan LK yg berkualitas

69

Page 70: sistem pengendalian kepatuhan internal

Keyakinan Terbatas

Akurasi Informasi

Kehandalan Informasi

Keabsahan Informasi

Pengakuan Transaksi Sesuai SAP

Pengukuran Transaksi sesuai SAP

Pelaporan Transaksi sesuai SAP

Keyakinan

Terbatas

harso@2010

70

Page 71: sistem pengendalian kepatuhan internal

Pendampingan selama

pemeriksaan BPK

Tahapan Reviu

perencanaan pelaksanaan pelaporan

• penentuan obyek, proses dan akun yang akan direviu

• pemilihan langkah-langkah reviu

• penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK K/L pada unit reviu

• penyusunan KKR

• penyusunan :Catatan Hasil ReviuIkhtisar Hasil ReviuLaporan Hasil Reviu

71

membantu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan LK

K/L oleh BPK

Page 72: sistem pengendalian kepatuhan internal

Aktivitas Pendampingan

• Menjelaskan kepada BPK mengenai hasil reviu atas LK K/L agar dapat digunakan oleh BPK;

• Mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK;• Mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit

akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK K/L oleh BPK;• Membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan

hasil pemeriksaan BPK;• Mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK

untuk membahas hasil pemeriksaan atas LK K/L; dan• Mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LK K/L

berdasarkan hasil pemeriksaan BPK

harso@2010

72

LAPORANMANAJERIAL

Page 73: sistem pengendalian kepatuhan internal

Peran APIP Itjen Kemenkeu

73

Rekomendasi Panja Perumus Kesimpulan DPR terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN T.A. 2009 :

Agar Pemerintah mengoptimalkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas LKPP dan LK K/L

Itjen Kemenkeu telah melakukan :1.Reviu terhadap LK BA 015 dan LK BA BUN, serta LK BUN2.Penyusunan dan penyiapan Standar Reviu LK K/L3.Pendampingan selama pemeriksaan BPK4.Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK5.Pembinaan dan pemberian konsultasi dan motivasi untuk mendorong peningkatan kinerja serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Page 74: sistem pengendalian kepatuhan internal

With You, We Build Public Trust

sekiasekiann

erima Kasih ...

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN