Top Banner

of 52

sistem pemerintahan jokowi dan kementriannya 2014

Oct 06, 2015

Download

Documents

seiyya

mengulas sedikit tentang sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. ulasan tentang sistem pemerintahan yang diperintah Joko Widodo dan Kementriannya dalam menjalankan tugas.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH

    REFORMASI

    A. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen/ sebelum Reformasi

    Sistem pemerintahan ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan

    yaitu:

    1. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)

    2. Sistem Konstitusional

    3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR

    4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah

    5. Negara yang tertinggi di bawah MPR

    6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

    7. Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR

    8. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

    Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial.

    Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini

    adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.

    Berikut merupakan diagram/bagan susunan Lembaga Negara Republik Indonesia sebelum Reformasi sesuai UUD 1945;

  • B. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 sesudah Diamandemen:

    PRESIDEN

    (1) Memegang kekuasaan

    eksekutif kekuasaan legislatif

    kekuasaan yudikatif, (2)

    Mengangkat dan

    memberhentikan anggota

    BPK, (3) Menetapkan Perppu

    (dalam kegentingan yang

    memaksa), (4) Menetapkan

    Peraturan Pemerintah,

    (5) Mengangkat dan

    memberhentikan menteri-

    menteri, (6) Berhak memberi

    grasi, amnesti, abolisi, dan

    rehabilitasi.

    DPR

    (1) Memberikan persetujuan atas

    RUU yang diusulkan presiden. (2)

    Memberikan persetujuan atas

    PERPU, (3) Memberikan

    persetujuan atas Anggaran, (4)

    Meminta MPR untuk mengadakan

    sidang istimewa guna meminta

    pertangungngjawaban presiden,

    (5)Tidak disebutkan bahwa DPR

    berwenang memilih anggota-

    anggota BPK dan tiga hakim pada

    Mahkamah Konstitusi.

    BPK

    (1) Untuk memeriksa

    tanggung jawab tentang

    keuangan negara diadakan

    suatu Badan Pemeriksa

    Keuangan yang

    peraturannya ditetapkan

    dengan undang-undang.

    Hasil Pemeriksaan itu

    diberitahukan kepada Dewan

    Perwakilan Rakyat

    DPA

    (1) Memberi masukan atau

    pertimbangan kepada

    presiden,

    MA

    (1) Lembaga ini berwenang dalam

    kekuasaan kehakiman

    secara utuh karena

    lembaga ini merupakan

    lembaga kehakiman satu-

    satunya di Indonesia pada

    saat itu.

    (1)lembaga tertinggi Negara sebagai

    pemegang dan pelaksana sepenuhnya

    kedaulatan rakyat, (2) Menetapkan

    GBHN, (3) Mengangkat dan

    memberhentikan Presiden dan Wapres,

    (4) Mengubah undang-Undang Dasar,

    (5) Menetapkan Peraturan Tata Tertib

    Majelis, (6) Menetapkan Pimpinan

    Majelis yang dipilih dari dan oleh

    anggota, (7) Mengambil/memberi

    keputusan terhadap anggota yang

    melanggar sumpah/janji anggota.

    UUD 1945

    Sebagai Dasar Negara

    Republik Indonesia

  • Kemudian UUD 1945 mengalami perubahan (amandemen) sampai empat kali yaitu pertama menggunakan UUD 1945 (1945-1949), kedua UUD RIS (1949-

    1950), ketiga UUDS (1950-1959), dan keempat kembali lagi ke UUD 1945 (1959-sekarang). Dengan adanya tuntutan reformasi diantaranya adalah amandemen

    UUD 1945, maka UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan. Latar belakang perubahan adalah :

    1. Terlalu besarnya kekuasaan eksekutif.

    2. Kekuasaan tertinggi ditangan MPR

    3. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden

    4. Pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga dapat menimbulkan multitafsir

    5. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang

    6. Rumusan asli UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara tidak didukung dengan ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar kehidupan

    yang demokratis, bersupremasi hukum,pemberdayaan rakyat, ham, serta mengenai otonomi daerah

    7. Menyempurnakan UUD yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman

    agar mampu membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik di berbagai bidang dengan senantiasa selalu memperhatikan kepentingan rakyat

    8. Memiliki banyak kelemahan baik secara konstektual ataupun secara konstruksi hukum.

    Perubahan ini juga terus dilakukan dengan adanya Tuntutan Reformasi yaitu:

    1. Istilah yang baku amandemen oleh MPR diganti dengan perubahan

    2. Dihapusnya dwi fungsi ABRI

    3. Pemberantasan KKN dan penegakan hukum

    4. Penguatan otonomi daerah agar tidak sentral di Ibukota Jakarta.

    5. Kebebasan pers supaya aspirasi rakyat bisa tersalurkan dengan baik.

    6. Demokratisasi terkait HAM.

    B. Diagram Susunan Lembaga Pemerintahan Indonesia Sesudah Reformasi (sesudah amandemen UUD 1945) Pimpinan Presiden Jokowi

    periode 2014-2019 adalah seperti dibawah ini :

  • UUD 1945

    Sebagai Dasar Negara

    Republik Indonesia

    LEMBAGA

    EKSEKUTIF

    PRESIDEN DAN WAPRES

    LEMBAGA LEGISLATIF

    MPR, DPR, dan DPD

    LEMBAGA YUDIKATIF

    KEKUASAAN KEHAKIMAN

    MA, MK, dan KY

    LEMBAGA INDEPENDEN

    BPK, KPU, BI, TNI, POLRI,

    dan KPK

    KEMENTRIAN NEGARA

    Kementrian Koordinator

    Bidang Polhukam

    Mentri Koordinator Bidang

    Perekonomian

    Kementrian Koordinator

    Bidang Pembangunan dan

    Manusia dan Kebudayaan

    Kementrian

    Koordinator Bidang

    Kemaritiman

    Kementerian

    Sekretariat Negara Kementerian

    Dalam Negeri

    Kementerian

    Luar Negeri

    Kementerian

    Pertahanan

    Kementerian

    Agama

    Kementerian

    Hukum dan HAM Kementrian

    Keuangan

    Kementerian

    Pendidikan dan

    Kebudayaan

    Kementerian Riset,

    Teknologi, dan

    Pendidikan Tinggi

    Kementerian

    Kesehatan Kementerian

    Sosial

    Kementerian

    Ketenagakerjaan

    Kementerian

    Perindustrian

    Kementerian

    Perdagangan

    Kementerian

    Energi dan Sumber

    Daya Mineral

    Kementerian

    Pekerjaan Umum

    dan Perumahan

    Rakyat

    Kementerian

    Perhubungan

    Kementerian

    Komunikasi dan

    Informatika

    Kementerian

    Pertanian

    Kementeriaan

    Lingkungan Hidup

    dan Kehutanan

    Kementerian Kelautan

    dan Perikanan

    Kementerian Desa,

    Pembangunan Daerah

    Tertinggal dan Transmigrasi

    Kementerian Agraria dan

    Tata Ruang

    Kementerian

    BAPPENAS

    Kementerian

    Pendayagunaan

    Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi

    Kementerian

    BUMN

    Kementerian

    Koperasi dan UKM

    Kementerian

    Pariwisata

    Ekonomi

    Kreatif

    Kementerian Pemberdayaan

    Perempuan dan

    Perlindungan Anak

    Kementerian

    Pemuda dan

    Olahraga

  • Keterangan bagan:

    Setelah UUD 1945 diamandemen lembaga-lembaga pemerintahan dibagi menjadi tiga pokok kemudian disusul dengan adanya lembaga baru yang

    disebut dengan lembaga independen. Dibawah ini merupakan sistem pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden baru yakni Joko Widodo

    beserta wakilnya Jusuf Kalla untuk periode 2014-2019.

    No. Kekuasaan / Lembaga Tugas Fungsi

    1. Eksekutif :

    Presiden : Joko

    Widodo

    Wakil Presiden:

    Jusuf Kalla

    Kementerian

    Negara

    Presiden yang dibantu dengan wakil presiden bertugas

    untuk :

    Menjalankan pemerintahannya sesuai dengan

    UUD dan UU

    Memegang kekuasaan pemerintahan menurut

    UUD

    Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL,

    dan AU

    Mengajukan rancangan UU kepada DPR.

    Presiden melakukan pembahasan dan

    pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR

    serta mengesahkan RUU menjadi UU

    Menetapkan peraturan pemerintah

    Mengangkat dan memberhentikan menteri-

    menteri

    Membantu presiden dan wakil presiden dalam

    menyelenggarakan urusan tertentu dalam

    pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab

    kepada Presiden.

    a. Presiden sebagai kepala Negara : simbol resmi Negara

    Indonesia

    b. Presiden sebagai kepala Pemerintahan : memegang

    kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas

    pemerintahan sehari-hari

    a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

    kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya,

    pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan

  • pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

    b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di

    bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara

    yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas

    pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan

    teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis

    yang berskala nasional.

    c. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,

    koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

    bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara

    yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas

    pelaksanaan tugas di bidangnya.

    2. Legislatif :

    Majelis

    Permusyawaratan

    Rakyat (MPR)

    Ketua : Zulkifli Hasan (PAN)

    Wakil : Mahyudin (Golkar),

    EE Mangindaan

    (Demokrat), Hidayat Nur

    Wahid (PKS), dan Oesman

    Sapta (DPD)

    Menyelenggarakan dukungan teknis dan

    administratif kepada MPR dalam melaksanakan

    tugas dan wewenangnya, serta pembinaan

    terhadap seluruh unsur dalam lingkungan

    Sekretariat Jenderal MPR.

    a. Memenuhi segala keperluan/kegiatan majelis, alat

    kelengkapan majelis, dan fraksi/kelompok anggota MPR;

    b. Membantu Pimpinan, Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad

    Hoc Majelis menyempurnakan redaksi Rancangan-

    rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc

    Majelis;

    c. Membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan

    redaksional/teknis yuridis dari rancangan-rancangan

    Ketetapan/Keputusan Majelis;

    d. Membantu Pimpinan Majelis menyiapkan rancangan

  • Dewan Perwakilan

    Rakyat (DPR)

    Ketua : Setya Novanto

    Wakil : Fadli Zon

    (Gerindra), Fahri Hamzah

    (PKS), Taufik

    Kurniawan (PAN), Agus

    Membentuk undang-undang yang dibahas

    dengan Presiden untuk mendapat persetujuan

    bersama

    Membahas dan memberikan atau tidak

    memberikan persetujuan terhadap Peraturan

    Pernerintah Pengganti Undang-Undang

    anggaran belanja Majelis untuk Sidang Umum/Istimewa;

    e. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan

    aspirasi masyarakat, perundang-undangan dan

    pertimbangan hukum, persidangan dan kesekretariatan

    fraksi/kelompok anggota;

    f. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat,

    keprotokolan, publikasi, perpustakaan dan dokumentasi;

    g. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan majelis,

    administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan;

    h. Menyiapkan perencanaan dan pengendalian

    kerumahtanggaan dan kesekretariatan majelis;

    i. Menyediakan perlengkapan, angkutan, perjalanan,

    pemeliharaan serta pelayanan kesehatan;

    j. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian mengenai

    kemajelisan;

    k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

    Majelis; [https://www.mpr.go.id/pages/sekretariat-

    jenderal/kedudukan-tugas-dan-fungsi di akses pada 25

    Februari 2015 jam 20.00 WIB]

    a. Legislasi adalah membentuk undang-undang;

    b. Anggaran adalah menetapkan Anggaran dan Pendapatan

    Belanja Negara;

  • Hermanto (Demokrat)

    Menerima dan membahas usulan Rancangan

    UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang

    berkaitan dengan bidang otonomi daerah,

    hubungan pusat dan daerah, pembentukan,

    pemekaran, dan penggabungan daerah,

    pengelolaan sumber daya alam dan sumber

    daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan

    dengan perimbangan keuangan pusat dan

    daerah dan mengikut sertakan dalam

    pembahasannya dalam awal pembicaraan

    tingkat I

    Mengundang DPD pntuk melakukan

    pembahasan rancangan undang-undang yang

    diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah

    sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada

    awal pembicaraan tingkat I

    Memperhatikan pertimbangan DPD atas

    Rancangan Undang-Undang Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Negara dan

    Rancangan Undang-Undng yang berkaitan

    dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam

    awal pembicaraan tingkat I

    Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Negara bersama Presiden dengan

    memperhatikan pertimbangan DPD

    Membahas dan menindaklanjuti hasil

    c. Pengawasan adalah mengawasi jalannya pemerintahan.

  • pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap

    pelaksanaan undang-undang mengenai

    otonomi daerah, pembentukan, pemekaran

    dan penggabungan daerah, hubungan pusat

    dan daerah, sumber daya alam dan sumber

    daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Negara, pajak,

    pendidikan, dan agama

    Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan

    dengan memperhatikan pertimbangan DPD

    Membahas dan menindaklanjuti hasil

    pemeriksaan atas pertanggungjawaban

    keuangan negara yang disampaikan oleh Badan

    Pemeriksa Keuangan

    Mengajukan, memberikan persetujuan,

    pertimbangan/konsultasi, dan pendapat

    Menyerap, menghimpun, menampung dan

    menindaklanjuti aspirasi masyarakat

    Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya

    yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar

    Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

    undang-undang.

    mengajukan rancangan undang-undang (RUU)

    kepada DPR

    Ikut membahas RUU

  • Dewan Perwakilan

    Daerah (DPD)

    Ketua : H. Irman Gusman

    S.E., MBA.

    Wakil : Prof. DR. Farouk

    Muhammad dan Gusti

    Kanjeng Ratu Hemas

    Bidang Terkait: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan

    daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

    daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan

    sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan

    pusat dan daerah.

    [sumber: http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-

    wewenang diakses pasa 25 Februari 2015 jam 20.00

    WIB]

    Memberikan pertimbangan kepada DPR

    Dapat melakukan pengawasan atas

    pelaksanaan undang-undang dan

    menyampaikan hasil pengawasannya kepada

    DPR sebagai bahan pertimbangan untuk

    ditindaklanjuti.

    Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara

    yang dilakukan BPK

    Bidang Terkait : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan

    daerah; Pembentukan dan pemekaran, serta

    penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam

    serta sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan

    keuangan pusat dan daerah; Pelaksanaan anggaran

    pendapatan dan belanja negara (APBN); Pajak,

    a. Fungsi Legislasi

    b. Fungsi Pertimbangan

    c. Fungsi Pengawasan

  • pendidikan, dan agama. [Sumber:

    http://www.dpd.go.id/halaman-700_fungsi-tugas--

    wewenang diakses pada 25 Februari 2015 jam 20.00

    WIB]

    3. Lembaga Yudikatif :

    Mahkamah Agung

    (MA)

    Ketua : Prof. DR. H.

    Muhammad Hatta Ali, SH.,

    MH

    Wakil : H. Mohammad

    Saleh, SH., MH

    Mahkamah

    Konstitusi (MK)

    Ketua : Arief Hidayat

    Wakil : Anwar Usman

    Melaksanakan pemberian dukungan di bidang

    teknis dan administrasi justisial kepada Majelis

    Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan

    memutus perkara, serta melaksanakan

    administrasi penyelesaian putusan Mahkamah

    Agung.

    [Sumber;http://kepaniteraan.mahkamahagung.

    go.id/tugas-dan-wewenang.html diakses pada

    25 Februari 2015 jam 20.00]

    Berwenang mengadilidi tingkat pertama dan

    terakhir yang keputusannya bersifat final untuk

    menguji UU terhadap UUD.

    Memutus sengketa kewenangan lembaga

    Negara, memutus pembubaran partai politik

    dan memutus perselisihan tentang hasil

    pemilihan umum

    Wajib memberi keputusan atas pendapat DPR

    mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden

    dan wakil presiden menurut UUD 1945.

    a. koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang

    teknis dan administrasi yustisial;

    b. koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di

    lingkungan Mahkamah Agung;

    c. pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan

    administrasi yustisial;

    d. pelaksanaan minutasi perkara;

    e. pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;

    f. pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

    a. Menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip

    konstitusionalitas hukum

    b. Pengujian terhadap undang-undang

    c. Untuk menjamin agar tidak ada lagi produk hukum yang

    keluar dari koridor konstitusi.

    d. Memutus sengketa antar lembaga Negara, pembubaran

    partai politik dan sengketa hal pemilu.

  • Komisi Yudisial (KY)

    Ketua: Dr. Suparman

    Marzuki, S.H., M.Si.

    Wakil: Dr. H. Abbas Said,

    S.H., M.H.

    Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR

    untuk mendapatkan persetujuan dan

    selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung

    oleh presiden

    Mengusulkan pengangkatan hasil agung

    Melakukan pendaftaran dan seleksi terhadap

    calon hakim agung

    Menjaga dan menegakkan kehormatan,

    keluhuran martabat, serta perilaku hakim,

    dengan tugas utama yaitu :

    a) Menerima laporan pengaduuan

    masyarakat tentang perilaku hakim

    b) Melakukan pemeriksaan terhadap

    dugaan pelanggaran perilaku hakim

    c) Membuat laporan hasil pemeriksaan

    berupa rekomendasi yang disampaikan

    kepada MA dan tindakannya

    disampaikan kepada Presiden dan DPR

    [Sumber; http://www.komisiyudisial.go.id/statis-38-

    wewenang-dan-tugas.html diakses pada 26 Februari

    2015 jam 16.00 WIB]

    SAMA

    4. Lembaga Independen :

    BPK (Badan

    Pemeriksa

    memeriksa tanggung jawab tentang keuangan

    SAMA

  • Keuangan)

    Ketua : Harry Azhar Azis

    Wakil: Sapto Amal

    Damandari.

    KPU (Komisi

    Pemilihan Umum)

    Ketua : Husni Kamil Manik

    negara dan hasilnya diberitahukan kepada DPR

    memeriksa penerimaan keuangan Negara

    memeriksa semua pelaksanaan APBN

    merencanakan dan mempersiapkan

    pelaksanaan Pemilihan Umum;

    menerima, meneliti dan menetapkan Partai-

    partai Politik yang berhak sebagai peserta

    Pemilihan Umum;

    membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang

    selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan

    kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat

    pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara

    yang selanjutnya disebut TPS;

    menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I

    dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;

    menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan

    Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR,

    DPRD I dan DPRD II;

    mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-

    bahan serta data hasil Pemilihan Umum;

    Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

    SAMA

  • BI (Bank Indonesia)

    Gubernur: Agus D.W.

    Martowardojo

    TNI (Tentara

    Nasional Indonesia)

    [Sumber;

    http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/

    Tugas-dan-Kewenangan diakses pada 27 Februari 2015

    jam 10.00 WIB ]

    menetapkan dan melaksanakan kebijakan

    moneter (operasi pasar terbuka, penetapan

    cadangan wajib minimum, peran sebagai lender

    of the last resort, kebijakan nilai tukar,

    pengelolaan cadangan devisa, kredit program)

    mengatur dan menjaga kelancaran sistem

    pembayaran

    mengatur dan mengawasi bank

    Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan

    negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara

    Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

    Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap

    bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari

    ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan

    negara. Sedangkan tugas pokonya yaitu operasi militer

    untuk perang dan operasi militer selain perang.

    a. menghimpun dana dari masyarakat

    b. menanamkan dana yang dikelola kedalam berbagai asset

    produktif

    c. Memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa

    perbankan lainnya.

    Sebagai alat pertahanan Negara yang berfungsi sebagai penangkal

    terhadap setiap bentuk ancaman militer dan bersenjata dari luar

    dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan

    keselamatan bangsa. Penindak tegas terhadap setiap bentuk

    ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang

    terganggu akibat kekacauan keamanan.

  • POLRI (Kepolisian

    Negara Republik

    Indonesia)

    KPK (Komisi

    Pemberantasan

    Korupsi)

    [Sumber; http://www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-

    dan-tugas.html diakses pada 27 Februari 2015 jam

    10.00 WIB]

    Memelihara keamanan dan ketertiban

    masyarakat

    Menegakkan hukum dan terbinanya

    ketentraman dengan menjunjung tinggi HAM

    Memberikan perlindungan, pengayoman dan

    pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

    terpeliharanya keamanan dalam negeri.

    [sumber;

    https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-

    dan-wewenang-polri/ diakses pada 27 Februari 2015

    jam 10.00 WIB]

    1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang

    melakukan pemberantasan tindak pidana

    korupsi.

    2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang

    melakukan pemberantasan tindak pidana

    korupsi.

    3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

    SAMA

    a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan

    penuntutan tindak pidana korupsi;

    b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan

    pemberantasan tindak pidana korupsi;

    c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan

    tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

  • penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

    4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan

    tindak pidana korupsi; dan

    5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan

    pemerintahan negara.

    [Sumber; http://www.kpk.go.id/id/tentang-

    kpk/fungsi-dan-tugas diakses pada 27 Februari

    2015 jam 11.00 WIB]

    d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan

    instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak

    pidana korupsi; dan

    e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan

    tindak pidana korupsi.

    Diagram Tabel terkait 34 Kementerian dari Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla Periode 2014-2019;

    No. Nama Menteri Kementrian Tugas Fungsi Kebijakan Terkini

    1. Marsekal TNI

    (Purn.) Tedjo Puji

    Menteri

    Koordinator Politik

    Hukum dan

    Keamanan

    Membantu Presiden dalam

    mengkoordinasikan

    perencanaan dan penyusunan

    kebijakan serta mensinkronkan

    pelaksanaan kebijakan di

    bidang politik, hukum dan

    keamanan.

    1. koordinasi perencanaan dan

    penyusunan kebijakan di bidang

    politik, hukum, dan keamanan;

    2. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

    di bidang politik, hukum, dan

    keamanan;

    3. pengendalian penyelenggaraan

    kebijakan;

    4. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    Pembentukan Badan

    Keamanan Laut (Bakamla).

    Bakamla dibentuk sebagai

    alasan efisiensi terkait fungsi

    dan operasional keamanan laut

    Indonesia.

  • menjadi tanggung jawabnya;

    5. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di bidang politik, hukum, dan

    keamanan;

    6. pelaksanaan tugas tertentu yang

    diberikan oleh Presiden;

    7. penyampaian laporan hasil

    evaluasi, saran, dan pertimbangan

    di bidang tugas dan fungsi tentang

    politik, hukum, dan keamanan

    kepada Presiden.

    2. Sofyan Djalil Menteri

    Koordinator Bidang

    Perekonomian

    Membantu Presiden dalam

    menyinkronkan dan

    mengoordinasikan

    perencanaan, penyusunan,

    dan pelaksanaan kebijakan di

    bidang perekonomian.

    1. sinkronisasi perencanaan,

    penyusunan, dan pelaksanaan

    kebijakan di bidang perekonomian;

    2. koordinasi perencanaan,

    penyusunan dan pelaksanaan

    kebijakan di bidang perekonomian;

    3. pengendalian penyelenggaraan

    kementerian sebagaimana

    dimaksud pada no 1 dan 2;

    4. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung

    jawabKementerian Koordinator

    Bidang Perekonomian;

    Pemerintah Beri Subsidi Rumah

    Susun Sederhana Milik

    (Rusunami) kepada Masyarakat

    Berpenghasilan Rendah (MBR).

  • 5. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Koordinator Bidang Perekonomian;

    dan

    6. Pelaksanaan tugas tertentu yang

    diberikan oleh Presiden.

    3. Puan Maharani Menteri

    Koordinator Bidang

    Manusia dan

    Kebudayaan

    Membantu Presiden dalam

    mengkoordinasikan

    perencanaan dan penyusunan

    kebijakan serta mensinkronkan

    pelaksanaan kebijakan di

    bidang Manusia dan

    Kebudayaan

    1. koordinasi dan sinkronisasi

    perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan

    Kementerian/Lembaga yang

    terkait dengan isu di bidang

    pembangunan manusia dan

    kebudayaan;

    2. pengendalian pelaksanaan

    kebijakan Kementerian/Lembaga

    yang terkait dengan isu di bidang

    pembangunan manusia dan

    kebudayaan;

    3. koordinasi pelaksanaan tugas,

    pembinaan, dan pemberian

    dukungan administrasi kepada

    seluruh unsur organisasi di

    lingkungan Kementerian

    Koordinator Bidang Pembangunan

    Manusia dan Kebudayaan;

    Kebijakan untuk menjalankan

    program Kartu Keluarga

    Produktif, yang di dalamnya

    mencakup Kartu Indonesia

    Sehat (KIS), Kartu Indonesia

    Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga

    Sejahtera (KKS).

  • 4. Pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Koordinator Bidang

    Pembangunan Manusia dan

    Kebudayaan;

    5. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Koordinator Bidang Pembangunan

    Manusia dan Kebudayaan; dan

    6. Pelaksanaan fungsi lain yang

    diberikan oleh Presiden.

    4. Indroyono Susilo Menteri

    Koordinator Bidang

    Kemaritiman

    Menyelenggarakan koordinasi,

    sinkronisasi, dan pengendalian

    urusan Kementerian dalam

    penyelenggaraan

    pemerintahan di bidang

    kemaritiman

    1. Menyelesaikan batas-batas

    maritim dengan negara tetangga

    termasuk landas kontinen.

    2. Menjaga dan menyelamatkan

    seluruh kekayaan laut di Indonesia

    3. Mengoptimalkan berbagai potensi

    laut Indonesia.

    Maret 2015 akan ada 7

    bandara baru dengan 66 rute

    penerbangan baru menuju

    daerah-daerah terpencil dan 80

    pelabuhan baru dengan 86

    trayek pelayaran baru,

    pemerintah akan bangun 2

    kapal perintis dengan kapasitas

    750 DWT dan 1200 DWT untuk

    wilayah Bitung hingga Maluku

    Utara.

  • 5. Prof. Dr. Pratikno,

    M.Soc.Sc.,

    Menteri Sekretaris

    Negara

    Memberikan dukungan teknis

    dan administrasi serta analisis

    kepada Presiden dan Wakil

    Presiden dalam

    menyelenggarakan kekuasaan

    negara.

    1. Pemberian dukungan data,

    informasi, dan analisis dalam

    rangka pengambilan kebijakan di

    bidang politik, hukum, keamanan,

    perekonomian, dan kesejahteraan

    rakyat;

    2. pemberian dukungan teknis dan

    administrasi serta analisis dalam

    rangka penyiapan izin prakarsa dan

    penyelesaian Rancangan Undang-

    Undang, Rancangan Peraturan

    Pemerintah Pengganti Undang-

    Undang, dan Rancangan Peraturan

    Pemerintah, serta pemberian

    pertimbangan kepada Sekretaris

    Kabinet dalam penyusunan

    Rancangan Peraturan Presiden,

    penyiapan pendapat hukum, serta

    penyelesaian rancangan

    Keputusan Presiden tentang

    pemberian grasi, amnesti, abolisi,

    rehabilitasi, ekstradisi, remisi

    perubahan dari pidana penjara

    seumur hidup menjadi pidana

    sementara, dan naturalisasi;

    3. pemberian dukungan teknis dan

    Program KIS saat ini dibiayai

    CSR BUMN. Tidak hanya

    pembiayaan Kartu Indonesia

    Sehat (KIS), kartu lain seperti

    Kartu Indonesia Pintar (KIP)

    dan Kartu Keluarga Sejahtera

    (KKS) saat ini menggunakan

    dana tanggung jawab sosial

    (CSR) Badan Usaha Milik

    Negara (BUMN) bukan APBN,

    sehingga tidak memerlukan

    persetujuan DPR.

  • administrasi kerumahtanggaan,

    keprotokolan, pers, dan media

    kepada Presiden dan Wakil

    Presiden;

    4. penyiapan naskah-naskah bagi

    Presiden dan Wakil Presiden;

    5. pemberian dukungan teknis dan

    administrasi kepada Presiden

    dalam menyelenggarakan

    kekuasaan tertinggi atas Angkatan

    Darat, Angkatan Laut, dan

    Angkatan Udara, dalam hal

    pengangkatan dan pemberhentian

    perwira TNI dan Polri,

    penganugerahan gelar, tanda jasa

    dan tanda kehormatan, yang

    wewenang penetapannya berada

    pada Presiden, serta koordinasi

    pengamanan Presiden dan Wakil

    Presiden;

    6. pemberian dukungan teknis dan

    administrasi serta analisis dalam

    penyelenggaraan administrasi

    pejabat negara dan pejabat lainnya

    yang dalam proses penetapannya

    memerlukan pertimbangan Dewan

  • Perwakilan Rakyat atau pejabat

    yang kedudukannya disetarakan

    dengan Menteri Negara, yang

    wewenang penetapannya berada

    pada Presiden;

    7. pemberian dukungan teknis dan

    administrasi serta analisis dalam

    penyelenggaraan hubungan

    dengan lembaga negara, lembaga

    daerah, lembaga non struktural,

    organisasi politik, lembaga

    swadaya masyarakat, dan

    organisasi kemasyarakatan, serta

    penanganan pengaduan

    masyarakat;

    8. penyelenggaraan koordinasi

    pelaksanaan kerja sama teknik

    antara pemerintah Indonesia

    dengan pihak luar negeri;

    9. penyelenggaraan pembinaan dan

    pengembangan sumber daya

    manusia serta penataan organisasi

    dan tata laksana di lingkungan

    Kementerian Sekretariat Negara;

    10. pengembangan sistem

    akuntabilitas kinerja di lingkungan

  • Kementerian Sekretariat Negara;

    11. penyelenggaraan pelayanan dan

    dukungan perencanaan,

    pengelolaan keuangan,

    ketatausahaan, kehumasan,

    teknologi informasi, pengelolaan

    barang milik/kekayaan negara

    yang menjadi tanggung jawab

    Kementerian Sekretariat Negara,

    penyediaan prasarana dan sarana

    serta administrasi umum lainnya di

    lingkungan Kementerian

    Sekretariat Negara;

    12. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Sekretariat Negara; dan

    13. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain

    yang diberikan oleh Presiden dan

    Wakil Presiden serta oleh

    peraturan perundang-undangan.

    6. Tjahjo Kumolo Menteri Dalam

    Negeri

    Menyelenggarakan urusan

    pemerintahan dalam negeri

    untuk membantu Presiden

    dalam menyelenggarakan

    pemerintahan negara.

    1. perumusan, penetapan dan

    pelaksanaan kebijakan dibidang

    pemerintahan dalam negeri;

    2. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara;

    3. pengawasan atas pelaksanaan

    Memprioritaskan

    pemerintahan daerah dalam

    merumuskan kebijakan antara

    lain menyangkut pelayanan

    publik, pemberdayaan

    masyarakat, peran serta

  • tugas dibidang pemerintahan

    dalam negeri; dan

    4. pelaksanaan kegiatan teknis dari

    pusat sampai ke daerah

    masyarakat dan daya saing

    daerah. Pemerintah daerah

    diminta merumuskan kebijakan

    investasi di daerahnya,

    khususnya tentang

    peningkatan iklim investasi

    melalui Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Daerah

    (RPJMD). Kebijakan tersebut

    sebaiknya ditetapkan dengan

    standarisasi yang baku, dan

    selanjutnya dipublikasikan,

    agar investor dapat

    mempelajarinya.

    7. Retno Lestari

    Marsudi

    Menteri Luar

    Negeri

    Menyelenggarakan urusan

    pemerintahan di bidang politik

    dan hubungan luar negeri

    dalam pemerintahan untuk

    membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan

    pemerintahan negara.

    1. Memagari potensi

    disintegrasi bangsa

    1. perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    politik dan hubungan luar negeri;

    2. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Luar Negeri;

    3. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Luar Negeri; dan

    Sesama Diplomat RI kini

    diperbolehkan menikah.

    Kebijakan ini diharapkan agar

    keberpihakan jender bisa

    dituangkan dalam

    pembentukan kebijakan,

    misalnya saja pemberian

    fasilitas, seperti pusat

    pengasuhan anak di Kemenlu.

  • 2. Upaya membantu

    pemulihan ekonomi

    3. Upaya peningkatan

    citra Indonesia

    4. Meningkatkan kualitas

    pelayanan dan

    perlindungan WNI

    4. pelaksanaan kegiatan teknis dari

    pusat sampai ke daerah

    8. Ryamizard

    Ryacudu

    Menteri

    Pertahanan

    menyelenggarakan urusan di

    bidang pertahanan dalam

    pemerintahan untuk

    membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan

    pemerintahan negara

    1. perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    pertahanan;

    2. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara menjadi

    tanggungjawab Kementerian

    Pertahanan;

    3. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Pertahanan, dan;

    4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari

    pusat sampai ke daerah.

    Kerjasama Menhan RI dan

    Menhan Singapura.

    Kedua Menteri Pertahanan

    menyatakan keinginan untuk

    lebih memperkuat hubungan

    pertahanan bilateral. Empat

    inisiatif baru yang disepakati

    adalah:

    Pertama, untuk meningkatkan

    kolaborasi dan kerja sama

    praktis melalui hubungan yang

    ada antara kedua Angkatan

    Bersenjata di masalah

    keamanan umum, seperti

    keamanan maritim dan anti

    perompakan, kontra-terorisme,

  • dan bantuan kemanusiaan

    serta penanganan bencana

    (HADR).

    Kedua, untuk meningkatkan

    interaksi bilateral antara

    pejabat di Kementerian

    Pertahanan dan militer melalui

    pelatihan bersama dan

    partisipasi kursus di lembaga

    masing-masing.

    Ketiga, untuk melakukan dialog

    reguler antara pejabat senior di

    Kementerian Pertahanan

    tentang isu-isu regional dan

    strategis untuk kepentingan

    bersama kedua negara.

    Keempat, untuk

    mengeksplorasi langkah-

    langkah baru yang diambil

    pada interaksi antar militer

    yang telah membawa banyak

    manfaat bagi kedua TNI dan

    SAF.

  • 9. Lukman Hakim

    Saefudin

    Menteri Agama Menyelenggarakan urusan di

    bidang keagamaan dalam

    pemerintahan untuk

    membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan

    pemerintahan Negara.

    1. perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    keagamaan;

    2. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Agama;

    3. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Agama;

    4. pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian Agama di daerah;

    5. pelaksanaan kegiatan teknis yang

    berskala nasional; dan

    6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari

    pusat sampai ke daerah.

    Batasan kuota Jemaah haji

    2015. Prioritas kuota haji

    adalah bagi calon jamaah yang

    belum pernah melaksanakan

    ibadah haji, kecuali petugas.

    Hal itu juga berkaitan dengan

    renovasi Masjidil Haram di

    Makkah dan Masjid Nabawi di

    Madinah. Sehingga dari tiap

    negara, diminta agar ada

    pemangkasan kuota jamaah.

    10. Yasonna H. Laoly,

    SH, M.Sc

    Menteri Hukum

    dan HAM

    Menyelenggarakan urusan di

    bidang hukum dan Hak Azasi

    Manusia dalam pemerintahan

    untuk membantu Presiden

    dalam menyelenggarakan

    pemerintahan Negara.

    1. Pelaksanaan urusan pemerintahan

    di bidang hukum dan hak asasi

    manusia

    2. Pembinaan dan koordinasi

    pelaksanaan tugas serta pelayanan

    administrasi kementerian

    3. Pelaksanaan penelitian dan

    pengembangan terapan,

    pendidikan dan pelatihan tertentu

    Kebijakan Bantuan Hukum Bagi

    Orang/Kelompok Miskin.

    Bantuan Hukum untuk orang

    miskin dalam skema UU No. 16

    tahun 2011 tentang Bantuan

    Hukum memiliki 3 (tiga)

    stakeholder, yaitu Penerima

    Bantuan Hukum yang terdiri

    dari orang atau kelompok

  • serta penyusunan peraturan

    perundang-undangan yang

    menjadi kewenangannya sesuai

    dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku

    dalam rangka mendukung

    kebijakan di bidang hukum dan hak

    asasi manusia

    4. Pelaksanaan pengawasan

    fungsional

    masyarakat miskin, Pemberi

    bantuan Hukum yang terdiri

    dari Organisasi Bantuan Hukum

    yang lolos Akreditasi/Verifikasi,

    dan Penyelenggaran Bantuan

    Hukum yaitu Kementerian

    Hukum dan HAM RI.

    11. Bambang

    Brodjonegoro

    Menteri Keuangan

    Menyelenggarakan urusan di

    bidang keuangan dan

    kekayaan negara dalam

    pemerintahan untuk

    membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan

    pemerintahan negara.

    a. perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    keuangan dan kekayaan negara;

    b. pengelolaan Barang

    Milik/Kekayaan Negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Keuangan;

    c. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Keuangan;

    d. pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian Keuangan di daerah;

    e. pelaksanaan kegiatan teknis yang

    Penyediaan dana untuk

    pembangunan infrastruktur

    hasil skema pengalihan dana

    subsidi bahan bakar minyak

    (BBM). Skema subsidi baru ini

    akan dialokasikan ke

    pembangunan infrastruktur,

    terutama infrastruktur dasar,

    yang mendukung pencapaian

    tujuan ketahanan pangan,

    ketahanan energi dan

    konektivitas.

  • berskala nasional; dan

    f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari

    pusat sampai ke daerah.

    12. Anies Baswedan Menteri Budaya

    Pendidikan Dasar

    dan Menengah

    Menyelenggarakan urusan

    pemerintahan di bidang

    pendidikan anak usia dini,

    pendidikan dasar, pendidikan

    menengah, dan pendidikan

    masyarakat, serta pengelolaan

    kebudayaan untuk membantu

    Presiden dalam

    menyelenggarakan

    pemerintahan negara.

    1. perumusan dan penetapan

    kebijakan di bidang pendidikan

    anak usia dini, pendidikan dasar,

    pendidikan menengah, dan

    pendidikan masyarakat, serta

    pengelolaan kebudayaan;

    2. pelaksanaan fasilitasi

    penyelenggaraan pendidikan anak

    usia dini, pendidikan dasar,

    pendidikan menengah, dan

    pendidikan masyarakat, serta

    pengelolaan kebudayaan;

    3. pelaksanaan kebijakan di bidang

    peningkatan mutu dan

    kesejahteraan guru dan pendidik

    lainnya, serta tenaga kependidikan;

    4. koordinasi pelaksanaan tugas,

    pembinaan, dan pemberian

    dukungan administrasi kepada

    seluruh unsur organisasi di

    lingkungan Kementerian

    Pendidikan dan Kebudayaan;

    5. pengelolaan barang milik/kekayaan

    negara yang menjadi tanggung

    Kebijakan penghentian

    kurikulum 2013 yang dianggap

    memberatkan pelajar dan

    penghapusan Ujian Akhir

    Nasional (UAN) sebagai

    standard kelulusan sekolah-

    sekolah.

  • jawab Kementerian Pendidikan dan

    Kebudayaan;

    6. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Pendidikan dan Kebudayaan;

    7. pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian Pendidikan dan

    Kebudayaan di daerah;

    8. pelaksanaan pengembangan,

    pembinaan, dan pelindungan

    bahasa dan sastra;

    9. pelaksanaan penelitian dan

    pengembangan di bidang

    pendidikan anak usia dini,

    pendidikan dasar, pendidikan

    menengah, dan pendidikan

    masyarakat, serta kebudayaan;

    dan

    10. pelaksanaan dukungan substantif

    kepada seluruh unsure organisasi

    di lingkungan Kementerian

    Pendidikan dan Kebudayaan.

    13. Prof. H.

    Mohammad Nasir,

    Ph. D., Ak..

    Menteri Ristek dan

    Pendidikan Tinggi

    menyelenggarakan urusan di

    bidang riset, ilmu pengetahuan

    dan teknologi dalam

    1. Perumusan dan penetapan

    kebijakan di bidang riset dan

    teknologi;

    Perubahan status Perguruan

    Tinggi Negeri yang sebelumnya

    adalah Kementerian

  • pemerintahan untuk

    membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan negara

    2. Koordinasi dan sinkronisasi

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    riset dan teknologi;

    3. Pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Riset dan Teknologi;

    dan

    4. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Riset dan Teknologi.

    Pendidikan dan Kebudayaan

    Nasional sekarang diubah

    menjadi Kementerian Riset

    Teknologi dan Pendidikan

    Tinggi.

    14. Prof. Dr. dr. Nila F.

    Moeloek, Sp.M(K)

    Menteri Kesehatan Membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan sebagian

    urusan pemerintahan di

    bidang kesehatan.

    1. Perumusan kebijakan nasional,

    kebijakan pelaksanaan dan

    kebijakan teknis di bidang

    kesehatan

    2. Pelaksanaan urusan pemerintahan

    sesuai dengan bidang tugasnya

    3. Pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawabnya

    4. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugasnya

    5. Penyampaian laporan hasil

    evaluasi, saran dan pertimbangan

    Program menekan angka

    kematian ibu (AKI). AKI

    dipergunakan sebagai salah

    satu faktor yang

    diperhitungkan dalam

    pencapaian target-target

    kesehatan Millenium

    Development Goals (MDGs)

    2015.

  • di bidang tugas dan fungsinya

    kepada Presiden

    15. Khofifah Indar

    Parawansa

    Menteri Sosial Menyelenggarakan dan

    membidangi urusan dalam

    negeri di dalam pemerintahan

    untuk membantu presiden

    dalam penyelenggaraan

    pemerintahan negara di

    bidang sosial.

    1. Perumusan dan penetapan

    kebijakan di bidang sosial;

    2. Koordinasi dan sinkronisasi

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    sosial;

    3. Pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian sosial;

    4. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    sosial.

    Kebijakan program Kartu

    Keluarga Sejahtera (KKS) untuk

    masyarakat miskin.

    16. Hanif Dakhiri Menteri

    Ketenagakerjaan

    Menyelenggarakan dan

    membidangi urusan dalam

    negeri di dalam pemerintahan

    untuk membantu presiden

    dalam penyelenggaraan

    pemerintahan negara di

    ketenagakerjaan.

    1. perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    ketenagakerjaan;

    2. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian ketenagakerjaan;

    3. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Pemberantasan calo TKI liar.

    Kebijakan ini ditandai dengan

    diterbitkannya Peraturan

    Menteri Ketenagakerjaan No

    22 tahun 2014 tentang

    Pelaksanaan Penempatan dan

    Perlindungan TKI di Luar

    Negeri. Aturan baru ini

    memberantas keberadaan calo

  • ketenagakerjaan;

    4. pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian ketenagakerjaan di

    daerah; dan

    5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang

    berskala nasional.

    TKI liar, sekaligus mencegah

    penempatan TKI ilegal dan

    menghentikan pemalsuan

    identitas calon yang sering

    dilakukan calo TKI. Adapula

    kebijakan penempatan TKI satu

    pintu itu dilakukan untuk

    meningkatkan aspek

    perlindungan dan membenahi

    mekanisme penempatan TKI

    yang bekerja di Malaysia secara

    legal dan prosedural.

    17. Saleh Husin Menteri

    Perindustrian

    menyelenggarakan urusan di

    bidang perindustrian dalam

    pemerintahan untuk

    membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan

    pemerintahan negara

    1. perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    perindustrian;

    2. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Perindustrian;

    3. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Perindustrian;

    4. pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian Perindustrian di

    Kementerian Perindustrian

    (Kemenperin) kembali

    menggelar program

    penghargaan industri hijau

    kepada perusahaan industri

    yang telah menerapkan

    prinsip-prinsip industri hijau

    dalam proses produksinya.

  • daerah; dan

    5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang

    berskala nasional.

    18. Rahmat Gobel Menteri

    Perdagangan

    membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan sebagian

    tugas pemerintah di bidang

    perdagangan

    1. Perumusan, penetapan dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    perdagangan;

    2. Pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Perdagangan;

    3. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Perdagangan;

    4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian Perdagangan di

    daerah;

    5. Pelaksanaan Kegiatan teknis yang

    berskala nasional.

    Kemendag manfaatkan

    kerjasama dengan JICA (Japan

    International Cooperation

    Agency). Kerjasama ini guna

    meningkatkan jejaring

    kemitraan sekaligus sebagai

    wujud komitmen antara

    pemerintah dan swasta dalam

    upaya peningkatan ekspor

    nasional.

    19. Sudirman Said Menteri Energi dan

    Sumber Daya

    Membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan sebagian

    1. Perumusan kebijakan nasional,

    kebijakan pelaksanaan dan

    Kementerian ESDM, menaikkan

    harga premium Rp200 per liter

  • Mineral urusan pemerintahan di

    bidang energi dan sumber

    daya mineral.

    kebijakan teknis di bidang energi

    dan sumber daya mineral;

    2. Pelaksanaan urusan emerintahan

    di bidang energi dan sumber daya

    mineral;

    3. Pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Departemen;

    4. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugas Departemen

    5. Penyampaian laporan hasil

    evaluasi, saran dan pertimbangan

    di bidang tugas dan fungsi

    Departemen kepada Presiden.

    mulai 1 Maret 2015 pukul

    00.00 WIB. Kenaikan ini demi

    kestabilan perekonomian

    nasional.

    20. DR. Ir. Mochamad

    Basoeki

    Hadimuljono, M.

    Sc

    Menteri Pekerjaan

    Umum dan

    Perumahan Rakyat

    Menyelenggarakan urusan di

    bidang pekerjaan umum dalam

    pemerintahan untuk

    membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan

    pemerintahan negara.

    1. Perumusan, penetapan dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    pekerjaan umum.

    2. Pengelolaan barang milik /

    kekayaan negara yang menjadi

    tanggung jawab Kementerian

    Pekerjaan Umum.

    3. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Program Subsidi KPR FLPP

    2015. Menteri PU-Pera

    mengimbau kepada

    masyarakat kelas menengah

    atas untuk tidak mengambil

    skema KPR Fasilitas Likuiditas

    Pembiyaan Perumahan (KPR

    FLPP). Pasalnya skema

    pembiayaan murah itu

  • Pekerjaan Umum.

    4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian Pekerjaan Umum di

    daerah.

    5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang

    berskala nasional.

    ditujukan untuk Masyarakat

    Berpenghasilan Rendah (MBR).

    21. Ignasius Johan Menteri

    Perhubungan

    Melaksanakan pengawasan

    fungsional di lingkungan

    Kementerian Perhubungan.

    1. Penyiapan perumusan

    kebijaksanaan pengawasan

    fungsional di lingkungan

    Departemen Perhubungan.

    2. Pengawasan fungsional di

    lingkungan Kementerian

    Perhubungan.

    3. Penyiapan perumusan norma,

    standar, kriteria, dan prosedur

    pengawasan di bidang

    perhubungan;

    4. Pengawasan lain atas petunjuk

    Menteri Perhubungan sesuai

    dengan peraturan perundang-

    undangan yang berlaku

    5. Pelaksanaan urusan administrasi

    Kebijakan penentuan minimal

    batas bawah tiket pesawat

    murah. Kebijakan ini muncul

    karena adanya tragedi jatuhnya

    pesawat AirAsia QZ-8501 pada

    28 Desember 2014 silam.

  • Inspektorat Jenderal.

    22. Rusdiantara Menteri

    Komunikasi dan

    Informatika

    Membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan sebagian

    tugas pemerintah di bidang

    komunikasi dan informatika

    1. perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    Komunikasi dan Informatika;

    2. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Komunikasi dan

    Informatika;

    3. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Komunikasi dan Informatika;

    4. pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian Komunikasi dan

    Informatika di daerah; dan

    5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang

    berskala nasional.

    Menkominfo luncurkan

    jaringan internet dengan

    teknologi 4G yang merupakan

    generasi keempat jaringan

    nirkabel pada mobile network.

    23. Amran Sulaeman Menteri Pertanian Membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan sebagian

    tugas pemerintah di bidang

    pertanian

    1. perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    pertanian;

    2. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    Targetkan Produksi Padi di Bali

    Naik 20% Per Tahun. Saat ini

    produksi padi se-Bali sekitar

    500 ribu ton. Padahal,

    kebutuhan beras di sana hanya

  • menjadi tanggung jawab

    Kementerian pertanian;

    3. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    pertanian;

    4. pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian pertanian di daerah;

    dan

    5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang

    berskala nasional.

    400 ribu ton. Ada lima faktor

    dalam memengaruhi produksi

    pertanian, yaitu irigasi, pupuk

    sering terlambat, benih

    terlambat, alat mesin pertanian

    kurang, dan kekurangan

    penyuluhan.

    24. Siti Nurbaya Menteri

    Lingkungan Hidup

    dan Kehutanan

    Membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan sebagian

    tugas pemerintah di bidang

    Lingkungan Hidup dan

    Kehutanan.

    1. perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    2. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Lingkungan Hidup

    dan Kehutanan;

    3. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    4. pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian Lingkungan Hidup

    Kementerian LHK Bekerjasama

    dengan Pemda dan POLRI

    Tangkap Penyelundupan Satwa

    Langka. Barang bukti telah

    disita oleh Balai Besar

    Konservasi Sumberdaya Alam

    Kementerian Kehutanan

    Wilayah I Bogor Jawa Barat

    pada 26 Januari 2015 berupa

    Trenggiling dan sisik Trenggiling

    sebanyak 14 koli atau setara

    263,78 kg di kantor Pos

    Cibinong Bogor. Penangkapan

    ini merupakan upaya bersama

  • dan Kehutanan di daerah; dan

    5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang

    berskala nasional.

    antara PPNS dan Polres Bogor.

    Upaya diatas dilakukan

    berdasarkan pengembangan

    kasus penangkapan sisik

    trenggiling di Bandara

    Soekarno Hatta pada tanggal

    13 Januari 2015 lalu.

    25. Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan

    dan Perikanan

    Membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan sebagian

    tugas pemerintah di bidang

    kelautan dan perikanan.

    1. perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    kelautan dan perikanan;

    2. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian kelautan dan

    perikanan;

    3. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    kelautan dan perikanan;

    4. pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian kelautan dan

    perikanan di daerah; dan

    5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang

    berskala nasional.

    Kebijakan penenggelaman

    kapal nelayan asing dan

    larangan penggunaan alat

    penangkapan ikan (API) trawl

    atau pukat atau cantrang.

  • 26. Marwan Jafar Menteri Desa,

    Pembangunan

    Daerah Tertinggal

    dan Transmigrasi

    Membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan sebagian

    tugas pemerintah di bidang

    Desa, Pembangunan Daerah

    Tertinggal dan Transmigrasi.

    1. perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    Desa, Pembangunan Daerah

    Tertinggal dan Transmigrasi;

    2. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Desa, Pembangunan

    Daerah Tertinggal dan

    Transmigrasi;

    3. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Desa, Pembangunan Daerah

    Tertinggal dan Transmigrasi;

    4. pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian Desa, Pembangunan

    Daerah Tertinggal dan

    Transmigrasi; dan

    5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang

    berskala nasional.

    Targetkan 5.000 Desa Mandiri

    2015. Hal itu untuk

    mengembangkan potensi yang

    ada di kawasan pedesaan

    berkembang agar angka

    urbanisasi menurun.

    27. Ferry Musyidan

    Baldan

    Menteri Agraria

    dan Tata Ruang /

    BPN

    Melaksanakan tugas

    pemerintahan di bidang

    pertanahan secara nasional,

    regional dan sektoral sesuai

    1. Perumusan kebijakan nasional di

    bidang pertanahan.

    2. Perumusan kebijakan teknis di

    bidang pertanahan.

    Rencana penghapusan Pajak

    Bumi dan Bangunan (PBB).

    Pengapusan PBB ini hanya akan

    dikenakan untuk rumah hunian

  • dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan.

    3. Koordinasi kebijakan, perencanaan

    dan program di bidang

    pertanahan.

    4. Pembinaan dan pelayanan

    administrasi umum di bidang

    pertanahan.

    5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan

    survei, pengukuran dan pemetaan

    di bidang pertanahan.

    6. Pelaksanaan pendaftaran tanah

    dalam rangka menjamin kepastian

    hukum.

    7. Pengaturan dan penetapan hak-

    hak atas tanah.

    8. Pelaksanaan penatagunaan tanah,

    reformasi agraria dan penataan

    wilayah-wilayah khusus.

    9. Penyiapan administrasi atas tanah

    yang dikuasai dan/atau milik

    negara/daerah bekerja sama

    dengan Departemen Keuangan.

    10. Pengawasan dan pengendalian

    penguasaan pemilikan tanah.

    11. Kerja sama dengan lembaga-

    lembaga lain.

    12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan

    masyarakat menengah

    kebawah sedangkan untuk

    rumah hunian menengah

    keatas dan rumah untuk

    keperluan komersial seperti

    restoran, hotel, dan rumah

    kontrakan akan tetap

    dikenakan PBB.

  • kebijakan, perencanaan dan

    program di bidang pertanahan.

    13. Pemberdayaan masyarakat di

    bidang pertanahan.

    14. Pengkajian dan penanganan

    masalah, sengketa, perkara dan

    konflik di bidang pertanahan.

    15. Pengkajian dan pengembangan

    hukum pertanahan.

    16. Penelitian dan pengembangan di

    bidang pertanahan.

    17. Pendidikan, latihan dan

    pengembangan sumber daya

    manusia di bidang pertanahan.

    18. Pengelolaan data dan informasi di

    bidang pertanahan.

    19. Pembinaan fungsional lembaga-

    lembaga yang berkaitan dengan

    bidang pertanahan.

    20. Pembatalan dan penghentian

    hubungan hukum antara orang,

    dan/atau badan hukum dengan

    tanah sesuai dengan ketentuan

    peraturan perundang-undangan

    yang berlaku.

    21. Fungsi lain di bidang pertanahan

  • sesuai peraturan

    perundangundangan yang berlaku.

    28. Adrinof Chaniago Menteri Bappenas Menyelenggarakan urusan di

    bidang Perencanaan

    Pembangunan Nasional dalam

    pemerintahan untuk

    membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan

    pemerintahan negara.

    1. Perumusan dan penetapan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    Perencanaan Pembangunan

    Nasional;

    2. Koordinasi dan sinkronisasi

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    Perencanaan Pembangunan

    Nasional;

    3. Pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Perencanaan

    Pembangunan Nasional; dan

    4. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Perencanaan Pembangunan

    Nasional.

    Menteri Andrinof Ajak Ilmuwan

    Sosial Berkontribusi Dalam

    Pembangunan. Seluruh Civitas

    Akademika Fakultas Ilmu Sosial

    dan Ilmu Politik Universitas

    Indonesia (FISIP UI) diharap

    dapat berkontribusi aktif dalam

    pembangunan nasional karena

    sekecil apapun sumbangsih

    ilmuwan sosial dapat

    menentukan kemajuan dan

    keberhasilan pembangunan

    Indonesia. Pertama, para

    ilmuwan dapat membuat

    analisis berdasarkan kajian

    ilmiah dan penelitian empiris di

    lapangan, untuk

    menggambarkan masalah

    utama yang muncul di

    masyarakat, dan menghimpun

    isu-isu strategis yang perlu

    diakomodasi dalam

  • perencanaan pembangunan.

    Kedua, para ilmuwan sosial

    juga dapat menyumbang

    konsep-konsep, pemikiran,

    penemuan, teori-teori, dan

    pendekatan-pendekatan baru,

    yang dapat dimanfaatkan

    untuk kepentingan

    pembangunan.

    29. DR. Yuddy

    Chrisnandi

    Menteri

    Pendayagunaan

    Aparatur Negara

    dan Reformasi

    Birokrasi

    Menyelenggarakan urusan di

    bidang pendayagunanan

    aparatur Negara dan reformasi

    birokrasi dalam pemerintahan

    untuk membantu Presiden

    dalam menyelenggarakan

    pemerintahan negara.

    1. Perumusan dan penetapan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    Pendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi;

    2. Koordinasi dan sinkronisasi

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    Pendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi;

    3. Pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Pendayagunaan

    Aparatur Negara dan Reformasi

    Birokrasi; dan

    4. Pengawasan atas pelaksanaan

    Kebijakan Larangan instansi

    pemerintah melakukan rapat di

    hotel.

  • tugas di lingkungan Kementerian

    Pendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi.

    30. Rini M. Soemarno Menteri BUMN Menyelenggarakan urusan di

    bidang pembinaan Badan

    Usaha Milik Negara dalam

    pemerintahan untuk

    membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan

    pemerintahan negara.

    1. Perumusan dan penetapan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    pembinaan Badan Usaha Milik

    Negara;

    2. Koordinasi dan sinkronisasi

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    pembinaan Badan Usaha Milik

    Negara;

    3. Pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian BUMN; dan

    4. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    BUMN.

    Kebijakan terkait BUMN Segera

    Bangun Rusun Murah. BUMN

    tersebut akan membangun

    rumah susun sederhana milik

    (rusunami) dan rumah susun

    sederhana sewa (rusunawa)

    dekat dengan stasiun kereta.

    Lokasi ini dipilih agar

    masyarakat yang dituju dapat

    lebih dekat dengan

    transportasi

    publik.Pembangunan pertama

    sebagai percontohan menurut

    rencana, akan dilaksanakan di

    wilayah Tanjung Barat. Namun

    pembangunan belum bisa

    dilaksanakan karena tanah

    tersebut masih dimiliki

    Kementerian Perhubungan.

    31. Aagn Puspayoga Menteri Koperasi Menyelenggarakan urusan di

    bidang koperasi dan usaha

    1. Perumusan dan penetapan

    kebijakan di bidang koperasi dan

    Luncurkan Asuransi Anti

    Bangkrut (Si Abang) Untuk

  • dan UKM kecil dan menengah dalam

    pemerintahan untuk

    membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan

    pemerintahan negara.

    usaha mikro, kecil dan menengah;

    2. Koordinasi dan sinkronisasi

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    koperasi dan usaha mikro, kecil

    dan menengah;

    3. Pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Koperasi dan Usaha

    Kecil dan Menengah;

    4. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Koperasi dan Usaha Kecil dan

    Menengah; dan

    5. Penyelenggaraan fungsi teknis

    pelaksanaan pemberdayaan

    koperasi, usaha mikro, kecil dan

    menengah sesuai dengan undang-

    undang di bidang koperasi, usaha

    mikro, kecil dan menengah.

    Usaha Mikro. Kementerian

    Koperasi dan UKM bersama

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

    dan Asosiasi Asuransi Umum

    Indonesia (AAUI)

    mengeluarkan produk asuransi

    mikro untuk pelaku UKM di

    Indonesia. Asuransi ini

    memberi proteksi para pelaku

    usaha dari kerugian yang

    diakibatkan oleh kebakaran

    dan bencana alam. Asuransi ini

    diperuntukkan bagi masyarakat

    berpenghasilan rendah.

    32. Arief Yahya Menteri Pariwisata

    dan Ekonomi

    Kreatif

    Menyelenggarakan urusan di

    bidang pariwisata dan

    ekonomi kreatif dalam

    pemerintahan untuk

    1. perumusan, penetapan, dan

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    pariwisata dan ekonomi kreatif;

    Kebijakan dengan Progrm

    targetkan 20 juta

    turis/wisatawan mancanegara

    pada tahun 2015, dengan salah

  • membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan

    pemerintahan negara.

    2. pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Pariwisata dan

    Ekonomi Kreatif;

    3. pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

    4. pelaksanaan bimbingan teknis dan

    supervisi atas pelaksanaan urusan

    Kementerian Pariwisata dan

    Ekonomi Kreatif di daerah; dan

    5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang

    berskala nasional.

    satu caranya yaitu

    mempromosikan wisata

    indonesia lewat internet (E-

    Tourism).

    33. Prof. DR. Yohana

    Susana Yembise,

    Dip.Apling, MA

    Menteri

    Pemberdayaan

    Perempuan dan

    Perlindungan Anak

    Menyelenggarakan urusan di

    bidang pemberdayaan

    perempuan dan perlindungan

    anak dalam pemerintahan

    untuk membantu Presiden

    dalam menyelenggarakan

    pemerintahan negara.

    1. Perumusan dan penetapan

    kebijakan di bidang

    pemberdayaan perempuan dan

    perlindungan anak;

    2. Koodinasi dan sinkronisasi

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    pemberdayaan perempuan dan

    perlindungan anak;

    3. Pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    Kebijakan terhadap Program

    Balai Pemberdayaan Tenaga

    Kerja Indonesia (TKI). Program

    itu sebagai upaya

    meningkatkan kualitas ilmu

    dan keterampilan para calon

    TKI, khususnya perempuan

    agar lebih bermartabat dan

    berdaya saing tinggii.

  • menjadi tanggung jawab

    Kementerian Pemberdayaan

    Perempuan dan Perlindungan

    Anak; dan

    4. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Pemberdayaan Perempuan dan

    Perlindungan Anak.

    34. Imam Nahrawi Menteri Pemuda

    dan Olahraga

    Menyelenggarakan urusan di

    bidang Pemuda dan Olahraga

    dalam pemerintahan untuk

    membantu Presiden dalam

    menyelenggarakan

    pemerintahan negara.

    1. Perumusan dan penetapan

    kebijakan di bidang Pemuda dan

    Olahraga;

    2. Koodinasi dan sinkronisasi

    pelaksanaan kebijakan di bidang

    Pemuda dan Olahraga;

    3. Pengelolaan barang

    milik/kekayaan negara yang

    menjadi tanggung jawab

    Kementerian Pemuda dan

    Olahraga; dan

    4. Pengawasan atas pelaksanaan

    tugas di lingkungan Kementerian

    Pemuda dan Olahraga.

    Kebijakan pembentukan Tim

    Sembilan yang bertugas

    mengawasi kinerja Persatuan

    Sepak Bola Seluruh Indonesia

    (PSSI).

  • Daftar Referensi:

    Online : http://bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/menteri-andrinof-ajak-ilmuwan-sosial-berkontribusi-dalam-pembangunan/?&kid=1425121836 [Diakses

    pada 28 Februari 2015 jam 17.00 WIB]

    Online : http://boomee.co/2015/01/100-hari-jokowi-jadi-presiden-ini-dia-daftar-menteri-yang-ramai-sorotan [Diakses pada 26 Februari 2015 jam 16.00]

    Online : http://bphn.go.id/?page=news&section=news&id=2015021110005019 [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 07.20 WIB]

    Online : http://bumn.go.id/berita/0-BUMN-Segera-Bangun-Rusun-Murah [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.00 WIB]

    Online : http://bumn.go.id/halaman/133/Tugas.Pokok.dan.Fungsi [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 18.00 WIB]

    Online : http://ekbis.sindonews.com/read/961080/34/mentan-targetkan-produksi-padi-di-bali-naik-20-per-tahun-1423212802 [Diakses pada 28 Februari 2015

    jam 18.00 WIB]

    Online : http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia#Tugas_dan_Fungsi [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.30 WIB]

    Online : http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Kementerian_Negara#Fungsi_dan_tugas [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.30 WIB]

    Online : http://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/2029-sertijab-menkes-baru-penurunan-aki-jadi-prioritas [Diakses pada 28 Februari 2015 jam

    20.00 WIB]

    Online : http://kkp.go.id/index.php/visi-misi-tujuan-dan-sasaran-strategis/ [Diakses pada 26 Februari 2015 jam 15.00 WIB]

    Online : http://lampost.co/berita/1-maret-harga-bensin-naik-rp200liter [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 05.00 WIB]

    Online : http://lampost.co/berita/menko-maritim-2015-ada-7-bandara-dan-80-pelabuhan-baru [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 08.25 WIB]

    Online : http://m.tribunnews.com/bisnis/2015/02/26/menteri-pu-dan-perumahan-imbau-warga-kelas-menengah-tidak-beli-rumah-bersubsidi [Diakses pada 28

    Februari 2015 jam 19.00 WIB]

    Online : http://naker.go.id/id/tentang-kemnaker/visi-dan-misi [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 18.00 WIB]

    Online : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/21/21375721/Kebijakan.Baru.Kemenlu.Sesama.Diplomat.RI.Kini.Boleh.Menikah [Diakses pada 01 Maret

    2015 jam 08.15 WIB]

  • Online : http://politik.news.viva.co.id/news/read/562458-menteri-sosial-jelaskan-program-kartu-keluarga-sejahtera-di-dpd-ri [Diakses pada 1 Maret 2015 jam

    07.00 WIB]

    Online : http://riaugreen.com/view/Lingkungan/7762/Pemerintah-Kembali-Adakan-Program-Penghargaan-Industri-Hijau-2015.html#.VPHGASwvaCA [Diakses

    pada 28 Februari 2015 jam 19.30 WIB]

    Online : http://setia1heri.com/2014/10/12/daftar-pimpinan-dpd-ri-dpr-ri-dan-mpr-ri-periode-2014-2019/ [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 10.05 WIB]

    Online : http://sumateradeadline.com/?p=11755 [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 08.15 WIB]

    Online : http://trendtek.republika.co.id/berita/trendtek/internet/14/12/08/ng9izr-rudiantara-2015-rakyat-indonesia-bisa-rasakan-teknologi-4g [Diakses pada

    Online : 28 Februari 2015 jam 19.00 WIB]

    Online:http://www.antaranews.com/berita/478785/indonesia-kembangkan-e-tourism-demi-genjot-

    kunjungan?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.00 WIB]

    Online : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1500:kemenkop-ukm-luncurkan-asuransi-anti-bangkrut-untuk-usaha-

    Online : mikro&catid=50:bind-berita&Itemid=97 [diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.00 WIB]

    Online : http://www.bappenas.go.id/profil-bappenas/tujuan/?&kid=1424861883 [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 18.00]

    Online : http://www.bappenas.go.id/profil-bappenas/tupoksi/ [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 15.00 WIB]

    Online : http://www.bpk.go.id/news/ketua-dan-wakil-ketua-bpk-ri-ucapkan-sumpah-jabatan [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 10.30 WIB]

    Online : http://www.bpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/bangunan-untuk-keperluan-komersial-tetap-dikenakan-pajak-57353 [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.00

    WIB]

    Online : http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.00 WIB]

    Online : http://www.dadangjsn.com/2015/02/salinan-peraturan-presiden-nomor-14.html [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.15 WIB]

    Online : http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9730 [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 18.00 WIB]

    Online : http://www.depkes.go.id/article/view/13010100003/struktur-organisasi-kementerian-kesehatan-republik-indonesia.html [Diakses pada 28 Februari

    2015 jam 19.00 WIB]

    Online : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=37 [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.20 WIB]

    Online : http://www.ekon.go.id/page/profil1/ [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 18.10 WIB]

  • Onine : http://www.gresnews.com/berita/politik/200122-menkopolhukam-jamin-tidak-ada-tumpang-tindih-kewenangan-bakamla/ [Diakses pada 01 Maret

    2015 jam 10.00 WIB]

    Online : http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-sosial/1654-profile/193-kementerian-sosial [Diakses pada 28 Februari 2015 jam

    19.00]

    Online : http://www.jokowicenter.com/2015/02/menkeu-sebut-skema-subsidi-untuk-pembangunan-infrastruktur-dasar/ [Diakses pada 01 Maret 2015 jam

    07.00 WIB]

    Online : http://www.kemendag.go.id/id/about-us/task-and-function/minister-expert-staff [Diakses pada 1 Maret 2015 jam 10.00 WIB]

    Online : http://www.kemendagri.go.id/news/2014/11/06/mensesneg-tegaskan-kis-saat-ini-dibiayai-csr-bumn [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 08.20 WIB]

    Online : http://www.kemendagri.go.id/profil/tugas-dan-fungsi [Diakses pada 1 Maret 2015 jam 06.30 WIB]

    Online : http://www.kemenkeu.go.id/Page/tugas-dan-fungsi [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 07.00 WIB]

    Online : http://www.kemenkopmk.go.id/kedudukan-tugas-dan-fungsi [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.00]

    Online : http://www.kemenperin.go.id/tugas-pokok-fungsi-kementerian-perindustrian [Diakses pada 1 Maret 2015 jam 07.20 WIB]

    Online : http://www.kemenpppa.go.id/v3/index.php/tentangkami/tugasdanfungsi/kementerian [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.20 WIB]

    Online : http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=1664 [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 08.00 WIB]

    Online : http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=4 [Diakses pada 1 Maret 2015 jam 07.40 WIB]

    Online : http://www.menpan.go.id/tentang-kami/tentang-kami/tujuan-strategis [Diakses pada 1 Maret 2015 jam 08.15 WIB]

    Online : http://www.parekraf.go.id///asp/ringkasan.asp?c=7 [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 07.17.WIB]

    Online : http://www.pedomannews.com/fiskal/30138-sudirman-said-mobil-listrik-tenaga-surya-masuk-program-unggulan-kesdm [Diakses pada 28 Februari

    2015 jam 19.00 WIB]

    Online : http://www.polkam.go.id/ProfilKemenkoPolhukam/StrukturOrganisasi/MenkoPolhukam/tabid/67/Default.aspx [Diakses pada 1 Maret 2015 jam 09.15

    WIB]

    Online : http://www.pu.go.id/content/show/14 [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 10.00 WIB]

    Online : http://www.radarcirebon.com/canangkan-balai-pemberdayaan-tki.html [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.00 WIB]

  • Online : http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/14/12/11/nget57-kuota-haji-2015-sebanyak-168800-orang [Diakses pada 01 Maret

    2015 jam 07.30 WIB]

    Online : http://www.ristek.go.id/index.php/module/Profile/id/2 [Diakses pada 1 Maret 2015 jam 08.35 WIB]

    Online : http://www.tempo.co/read/news/2014/12/17/078629014/Menteri-Marwan-Targetkan-5000-Desa-Mandiri-2015 [Diakses pada 28 Februari 2015 jam

    18.00 WIB]

    Online : http://www.tribunnews.com/nasional/2015/01/09/menteri-hanif-terbitkan-aturan-berantas-calo-tki-liar [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.30 WIB]

    Oniline : Id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pertimbangan_Agung [Diakses Pada 22 Februari 2015 jam 11.30 WIB]

    Musdianto. Selasa, 15 November 2011. http://softwaregratismusdianto.blogspot.com/2011/11/sistem-politik-di-indonesia.html [Diakses pada 23 Februari 2015 jam 19.30]

    Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

    Ditulis oleh:

    Wahyu Riyani

    135030101111044

    Mata kuliah Politik Pemilihan Tingkat Nasional dan Daerah (Kelas E)