Sistem Kliring Bank Indonesia 1

Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia

1

DAFTAR ISI

BAB I

KLIRING DI INDONESIA.............................................................................................................3

I. PENDAHULUAN ...............................................................................................................3

II. SEKILAS SEJARAH KLIRING DI INDONESIA.............................................................6

BAB II

PENGERTIAN KLIRING ............................................................................................................10

I. ISTILAH-ISTILAH DALAM KLIRING..........................................................................10

II. KEGIATAN-KEGIATAN DALAM KLIRING ...............................................................13

III. SISTEM KLIRING............................................................................................................17

IV. SISTEM MANUAL ..........................................................................................................18

V. SISTEM SEMI OTOMASI (SOKL) .................................................................................19

VI. SISTEM OTOMASI..........................................................................................................21

VII. SISTEM ELEKTRONIK...................................................................................................30

BAB III

WARKAT, DOKUMEN KLIRING, DKE DAN PENCETAKAN WARKAT .........................334

I. WARKAT..........................................................................................................................24

II. DOKUMEN KLIRING ...................................................................................................441

BAB IV

PENYELENGGARA ..................................................................................................................505

I. BANK INDONESIA SEBAGAI PENYELENGGARA KLIRING .................................35

II. PIHAK LAIN SEBAGAI PENYELENGGARA KLIRING (BANK).............................35

BAB V

BIAYA KLIRING.........................................................................................................................37

I. Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring Non SKNBI ..............................................37

II. Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring SKNBI.......................................................39


2

BAB VI

JADWAL KLIRING .....................................................................................................................41

BAB VII

DAFTAR HITAM.........................................................................................................................43

I. Pendahuluan.......................................................................................................................43

II. Jenis Alasan Penolakan Cek / Bilyet Giro.........................................................................43

III. Kriteria Penutupan Rekening.............................................................................................45

IV. Penatausahaan Daftar Hitam .............................................................................................46


3

BAB I

KLIRING DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat dengan pesat

dewasa ini, penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral (uang giral) seperti Cek,

Bilyet Giro, Nota Kredit, dan lain-lain sebagai alternatif pembayaran disamping uang

kartal dalam transaksi perdagangan dan jasa semakin lazim digunakan di Indonesia.

Kecenderungan para pelaku ekonomi dalam melakukan penyelesaian transaksi

perekonomian menggunakan dana yang tersimpan di rekening bank melalui proses kliring

dan penyelesaian akhir (setelmen) di bank sentral (Bank Indonesia) antara lain disebabkan

oleh adanya beberapa keunggulan pembayaran dengan menggunakan alat lalu lintas giral

dibandingkan dengan uang tunai, antara lain faktor efektivitas, efisiensi dan keamanan.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999

tentang Bank Indonesia (UU BI), disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 8 UU BI,

disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga

kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran tersebut Bank Indonesia berwenang untuk :

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa

sistem pembayaran;

b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan

tentang kegiatannya;

c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran sebagaimana

dimaksud di atas, Pasal 16 UU BI menyebutkan bahwa Bank Indonesia berwenang

mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.


4

Penyelenggaraan kliring antar bank tersebut dimaksudkan untuk mempermudah cara

pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantaraan

perbankan (bank peserta kliring) dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai

penyelenggara kliring. Dengan adanya kliring diharapkan penggunaan alat-alat lalu lintas

pembayaran giral di masyarakat dapat meningkat sehingga otomatis akan meningkatkan

simpanan dana masyarakat di Bank yang dapat dipergunakan oleh bank untuk membiayai

sektor-sektor produktif di masyarakat.

Ilustrasi perbedaan efektivitas dan efisiensi penyelesaian akhir (setelmen) atas transaksi

antar bank dengan melalui proses kliring dan tidak melalui proses kliring dapat dilihat

pada gambar di bawah ini:

POLA TRANSAKSI ANTAR BANKNON KLIRING

BANKA

BANKD

BANKE

BANKC

BANKB

BANKF

POLA TRANSAKSI ANTAR BANKMELALUI KLIRING

BANKA

BANKD

BANKE

BANKC

BANKB

BANKF

KLIRING

Dari ilustrasi gambar di atas, tampak bahwa penyelesaian transaksi antar bank tanpa

menggunakan mekanisme kliring meskipun tetap dapat diselesaikan namun tidak efektif

dan efisien sehingga dapat meningkatkan biaya dan keterlambatan dalam penyelesaian

transaksi (settlement lag). Hal tersebut terlihat kontras dengan penyelesaian transaksi antar

bank melalui kliring yang jauh lebih efektif dan efisien. Adapun ilustrasi pembayaran

dengan menggunakan alat pembayaran giral yang penyelesaiannya dilakukan melalui

kliring adalah sebagaimana tampak dalam ilustrasi gambar berikut ini.


5

Secara umum manfaat yang dapat ditarik oleh berbagai pihak yang terkait dengan sistem

pembayaran dengan adanya penyelenggaraan kliring untuk transaksi antar bank dimaksud

adalah:

a. Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu pembayaran

(transfer of value) efektif dan efisien dan aman.

b. Bagi bank, merupakan salah satu advantage service kepada nasabah, menjadi fee

based income, juga dapat menjadi salah satu upaya dalam menggalang dana pihak

ketiga (nasabah) untuk kepentingan portfolio fund.

c. Bagi Bank Sentral sebagai penyelenggara, dapat secara cepat dan akurat mengetahui

kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat,

baik antar nasabah bank maupun antar bank sehingga dapat menentukan kebijakan-

kebijakannya secara lebih akurat dan tepat.

Pembukuan Hasil Kliring Bank X D : Bank X K : Bank Y Saldo giro Bank X di BI menurun Saldo giro Bank Y di BI meningkat (Bank X kalah Kliring) (Bank Y menang Kliring)

Keterangan :A.1 Nasabah A memberi perintah Bank X untuk transfer dananya ke Bank YA.2 Bank X menyerahkan Warkat Kliring (Nota Kredit) untuk diproses melalui KliringA.3 Pembukuan hasil Kliring A.4 Distribusi Warkat Kliring dan laporan hasil Kliring ke Bank Y

B.1 Nasabah B setor Warkat Kliring (Cek/BG) Bank X melalui Bank YB.2 Bank Y menyerahkan Warkat Kliring (Cek/BG) Bank X untuk diproses melalui KliringB.3 Pembukuan hasil KliringB.4 Distribusikan Warkat Kliring dan laporan hasil Kliring ke Bank X

D : Bank XK : Bank Y

Pembukuan Hasil Kliring Bank Y

BANK YBANK X

NASABAH BNASABAH A

A.2

A.1

A.3/B.3

B.2

B.1

B.4 A.4

LLG/Nota Kredit

Lap. Hsl Kliring +Cek/BG

Bank XLap. Hsl Kliring

Cek/BG Bank X

+

Hasil Kliring

PEMBUKUAN HASIL KLIRING

(AKUNTING)

PENYELENGGARA(KLIRING)

Aplikasi Transfer

LLG/Nota Kredit

Cek/BGBank X


6

II. SEKILAS SEJARAH KLIRING DI INDONESIA

Perjanjian yang menyangkut sistem perhitungan penyelesaian hutang piutang melalui

mekanisme kliring untuk pertama kali terjadi di Indonesia pada tanggal 15 Februari 1909

antara 6 (enam) bank utama di Jakarta (saat itu bernama Batavia). Sistem ini dirasakan

sangat bermanfaat dalam memperlancar serta mempermudah perhitungan antar bank.

Enam bank utama yang menyelenggarakan perjanjian sistem perhitungan kliring ini adalah

Nederlandsche Handel Mij Factorij, De Hongkong & Shanghai Banking Corp, De

Chartered Bank of India Australia & China, De Nederderlandsch Indische Escompto Mij,

De Nederlandsch Indische Handelsbank, dan De Javasche Bank. Perhitungan kliring pada

saat itu dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu di gedung Fa. Rijnst & Vinju dibawah

pimpinan E. Th. Kal. Adapun perkembangan kegiatan kliring dapat digambarkan sebagai

berikut.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral pada

waktu itu, pada Pasal 30 butir a. diatur bahwa Bank Indonesia membina perbankan dengan

jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan

menyelenggarakan kliring antar bank. Sesuai amanat Undang-undang dimaksud

penyelenggaraan kliring antar bank oleh Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut

Penyelenggara) telah diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No. 14/35/Kep/Dir/UPPB dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/8/UPG masing-

masing tertanggal 10 September 1981 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal.

Pada awalnya, pelaksanaan kliring di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia dilaksanakan

secara manual, yaitu suatu sistem perhitungan antar bank dimana pelaksanaan fungsi yang

meliputi perhitungan, pembuatan daftar, pemilahan, pengecekan, penyesuaian dan

distribusi warkat kliring dilakukan secara manual, baik oleh penyelenggara maupun oleh

bank peserta kliring.

Dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional

khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia yang antara lain ditandai

dengan meningkatnya jumlah bank/kantor peserta kliring serta kuantitas maupun volume


7

warkat kliring yang dikliringkan, sistem penyelenggaraan kliringpun menjadi sangat

penting untuk ditingkatkan atau dikembangkan demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

kliring.

Khusus di wilayah kliring Jakarta, pertumbuhan baik jumlah warkat kliring maupun nilai

nominal rata-rata 6% per tahun, menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual

menjadi tidak efektif dan efisien lagi. Pada tahun 1990 dilakukan perubahan sistem

penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem manual menjadi sistem otomasi kliring.

Sistem Otomasi adalah sistem perhitungan antar bank dimana pelaksanaan fungsi-fungsi

kliring seperti pemilahan, perhitungan, pembuatan laporan dll, dilakukan oleh

Penyelenggara dengan bantuan perangkat komputer, sedangkan pemilahan warkat

dilakukan dengan bantuan mesin baca pilah (reader sorter) yang dapat memilah +/- 1.000

(seribu) warkat per menit secara otomatis. Sementara itu di beberapa kota lain yang warkat

kliringnya relatif cukup banyak dilakukan perubahan sistem kliring dari sistem manual

menjadi sistem semi otomasi kliring lokal (SOKL). SOKL adalah sistem perhitungan antar

bank dimana penggabungan data, pembuatan daftar dan laporan serta bilyet saldo kliring

dilakukan oleh Penyelenggara secara komputerisasi, sedangkan kegiatan pengecekan,

penyesuaian dan distribusi warkat kliring dilakukan oleh masing-masing bank peserta

kliring secara manual.

Di tempat-tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia dimana jumlah bank dan

volume warkat kliring relatif cukup banyak, penyelenggaraan kliring umumnya dilakukan

oleh bank pemerintah atau bank pembangunan daerah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia

berdasarkan kesediaan dan kesiapan teknis maupun non teknis. Kebijakan ini ditempuh

agar sistem pembayaran yang efektif dan efisien melalui kliring tidak saja dinikmati oleh

masyarakat di kota-kota besar melainkan mencakup pula transaksi-transaksi masyarakat

melalui perbankan di kota-kota yang relatif kecil dan atau jauh dari pusat-pusat bisnis.

Dewasa ini. penyelenggaraan kliring di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia

meliputi 1 kota dengan sistem elektronik (Jakarta), 3 kota dengan sistem otomasi kliring

(Surabaya, Medan dan Bandung), dan 34 kota dengan SOKL. Sedangkan penyelenggaraan


8

kliring yang dilakukan oleh penyelenggara yang bukan merupakan Bank Indonesia

meliputi 23 kota dengan SOKL dan 41 kota dengan sistem kliring secara manual.

Semakin meningkatnya jumlah warkat kliring dari waktu ke waktu menyebabkan

meningkatnya tekanan-tekanan dalam kegiatan proses warkat kliring baik di bank peserta

kliring maupun di Penyelenggara. Hal tersebut diakibatkan adanya keterbatasan

kemampuan sarana kliring yang ada dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat

kliring. Pada gilirannya hambatan-hambatan dalam proses warkat kliring tersebut

menyebabkan terjadi keterlambatan dalam setelmen dan penyediaan informasi hasil

kliring.

Sebagaimana diketahui, gangguan yang terjadi dalam sistem pembayaran sangat berpotensi

untuk memperlemah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Gangguan

tersebut dapat pula merugikan lembaga lain yang terkait sehingga dapat menimbulkan efek

negatif yang berantai (systemic risk).

Untuk itu, sesuai dengan acuan pokok pengembangan sistem pembayaran nasional (Blue

Print Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia;1995) yang antara lain memuat visi,

kerangka kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dalam menciptakan

sistem pembayaran nasional yang lebih efektif, efisien, handal dan aman, maka pada tahun

1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik dengan teknologi image

mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia mencatat sejarah baru dalam bidang

sistem pembayaran dimana untuk pertama kalinya di Indonesia diresmikan penggunaan

Sistem Kliring Elekronik Jakarta (SKEJ) oleh Gubernur Bank Indonesia, DR. Syahril

Sabirin. Dengan sistem elektronis ini informasi warkat kliring dikirim secara elektronis dan

on-line dari Terminal Peserta Kliring (TPK) ke terminal penyelenggara (Sistem Pusat

Komputer Kliring Elektronik/SPKE) melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD). Sementara

itu fisik warkat itu sendiri tetap diserahkan ke Bank Indonesia untuk dipilah oleh mesin

baca-pilah berdasarkan bank tertuju. Perhitungan kliring dan bilyet saldo kliring dilakukan

oleh Bank Indonesia berdasarkan data elektronis yang dikirim bank-bank peserta yang


9

kemudian dicetak dalam bentuk laporan dan didistribusikan kepada bank bersama-sama

dengan warkat yang telah dipilah oleh mesin baca-pilah. Sedangkan Kliring Pengembalian

tetap menggunakan sistem SOKL. Pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta

dalam kliring elektronis masih terbatas kepada 8 peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, B.

Bali, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank dan Citibank) dan 2 peserta intern dari

Bank Indonesia (Bagian Akunting Thamrim dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan

kantor-kantor bank dalam penyelenggaraan kliring elektronis dilakukan secara bertahap

sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta. Bagi kantor-kantor bank yang belum

menjadi anggota SKEJ, perhitungan kliring tetap menggunakan sistem otomasi. Penerapan

sistem kliring elektronik secara menyeluruh baru diterapkan pada tanggal 18 Juni 2001.


10

BAB II

SISTEM KLIRING

I. Istilah-Istilah Dalam Kliring

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005

tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, antara lain dalam Pasal 1 disebutkan hal-

hal sebagai berikut :

A. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998;

B. Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;

C. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat

bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi

sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di

kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor

D. cabang pembantu syariah dan atau unit usaha syariah;

E. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring

baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya

diselesaikan pada waktu tertentu.

F. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI, adalah

system Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang

penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

G. Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet.

H. Kliring Kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit.


11


12

I. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan Kliring

sebagai bagian dari SKNBI.

J. Penyelenggara Kliring Nasional, yang selanjutnya disebut PKN, adalah unit kerja di

Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan

SKNBI secara nasional.

K. Penyelenggara Kliring Lokal, yang selanjutnya disebut PKL, adalah unit kerja di

Bank Indonesia dan unit kerja di kantor Bank yang bertugas mengelola dan

menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.

L. PKL BI adalah unit kerja di Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan

menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.

M. PKL Selain BI adalah unit kerja pada kantor Bank yang memperoleh persetujuan

Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah

Kliring.

N. Peserta adalah kantor Bank Indonesia dan atau kantor Bank yang terdaftar pada PKN

dan atau PKL untuk mengikuti kegiatan SKNBI.

O. Data Keuangan Elektronik, yang selanjutnya disebut DKE, adalah data transfer dana

dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI.

P. Penyelesaian Akhir (settlement), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir,

adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia

yang dilakukan berdasarkan perhitungan rekening giro Bank di Bank Indonesia yang

dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Bank yang

timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.

Q. Warkat Debet adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban

nasabah atau Bank melalui Kliring Debet.

R. Penarik adalah pemilik rekening yang memerintahkan Tertarik untuk melakukan

pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya kepada

Pemegang dengan menggunakan cek atau biylet giro;


13

S. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari

Penarik;

T. Pemegang adalah Nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan

dana dari Penarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik;

U. Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak

Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik

karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup;

V. Daftar Hitam adalah suatu daftar yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro

Kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) tahun

sejak tanggal penerbitan.

II. Kegiatan-Kegiatan Dalam Kliring

Penyelenggaraan kliring lokal terdiri dari 2 (dua) tahap yang meliputi kliring penyerahan

dan kliring pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus kliring.

A. Kliring Penyerahan

Kliring Penyerahan adalah bagian dari suatu siklus Kliring guna memperhitungkan

warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh Peserta. Dalam kliring penyerahan,

peserta kliring akan menyerahkan warkat-warkat/DKE kliringnya baik warkat/DKE

debet maupun warkat/DKE kredit kepada penyelenggara/peserta lawan transaksinya

(lazimnya disebut dengan warkat/DKE keluar (outward clearing)) serta menerima

warkat/DKE debet maupun kredit dari penyelenggara/peserta lawan transaksinya

(lazimnya disebut warkat/DKE masuk (inward clearing).

Atas dasar penyerahan warkat/DKE kliring dimaksud, Penyelenggara akan

melakukan perhitungan kliring sehingga dapat menghasilkan Bilyet Saldo Kliring

dan berbagai bentuk laporan kliring yang dapat berguna bagi penyelesaian akhir

transaksi kliring ke rekening giro bank di Bank Indonesia dan pembukuan transaksi

kliring ke rekening nasabah bank.


14

B. Kliring Pengembalian (Retur)

Kliring Pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan

warkat dan atau DKE debet kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang

ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan

dan persyaratan penerbitannya.

� Retur Warkat Debet

Lazimnya warkat kliring debet yang ditolak oleh bank meliputi warkat Cek dan

Bilyet Giro, serta beberapa warkat Nota Debet. Untuk warkat Cek dan Bilyet

Giro, sesuai angka IV dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP

tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong,

terdapat 17 alasan penolakan Cek/Bilyet Giro yaitu :

1. Saldo tidak cukup;

2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri);

3. Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi :

a. Tulisan "Cek"/"Bilyet Giro" dan Nomor Cek/Bilyet Giro yang

bersangkutan;

b. Nama Tertarik;

c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk

membayar/memindahbukukan dana atas beban Rekening Penarik;

d. Nama dan nomor Rekening Pemegang (khusus untuk Bilyet Giro);

e. Nama Bank penerima (khusus untuk Bilyet Giro);

f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun

dalam huruf selengkap-lengkapnya;

g. Tempat dan tanggal Penarikan;

h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel

sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk

Bilyet Giro).


15

4. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;

5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu

pengunjukkan;

6. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu

penawaran;

7. Sudah Kadaluarsa;

8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;

9. Bea meterai belum dilunasi;

10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;

11. Stempel Kliring tidak ada;

12. Stempel Kliring tidak sesuai dengan Bank Penerima;

13. Endosemen pada Cek atas nama atau Cek atas order tidak ada;

14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keternagan Kepolisian terlampir);

15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran

terlampir);

16. Warkat bukan untuk kami;

17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Dalam hal Tertarik (bank yang menatausahakan rekening nasabah) melakukan

penolakan Cek/Bilyet Giro berdasarkan alasan pada angka 1 (saldo tidak

cukup) atau angka 2 (rekening telah ditutup) yang dilakukan melalui kliring,

Tertarik wajib menatausahakan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Pemilik

Rekening serta mengembalikan Cek/Bilyet Giro yang ditolak kepada

Pemegang. Selanjutnya untuk keperluan penatausahaan Cek/Bilyet Giro

Kosong di Bank Indonesia, Tertarik wajib membuat, menatausahakan dan

menyampaikan dokumen-dokumen kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi

sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penolakan (SKP), yaitu surat yang ditujukan krpada

Pemegang yang berisi informasi alasan penolakan atas suatu Cek/Bilyet

Giro yang diunjukkan kepada Tertarik pada suatu tanggal tertentu baik


16

karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya (17 alasan

penolakan);

2. Surat Peringatan atau Surat Pemberitahuan, yaitu surat yang ditujukan

kepada Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong agar menyadari kemungkinan

dilakukannya penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama

Penarik dalam Daftar Hitam, yang dapat terdiri dari :

a. Surat Peringatan I (SP-I) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong

Pertama, yang berisi peringatan agar Penarik tidak menarik

Cek/Bilyet Giro Kosong lagi;

b. Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro

kosong kedua, yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan

penutupan rekening dan mencantumankan nama Penarik dalam

Daftar Hitam jika Penarik menarik Cek/Bilyet Giro Kosong untuk

ketiga kalinya;

c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), yaitu surat yang

berisi informasi terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang

memenuhi kriteria untuk masuk dalam Daftar Hitam (menarik

Cek/BG kosong 3 lembar atau lebih dalam kurun waktu 6 bulan

atau menarik Cek/BG Kosong 1 lembar dengan nominal di atas Rp.

1 milyar) dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan

rekening Penarik, perintah untuk mengembalikan sisa buku

Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai, pencantuman nama Penarik

dalam Daftar Hitam serta dihentikannya hubungan rekening koran

Penarik dengan bank.

3. Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong, yaitu daftar yang

berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong yang wajib

disampaikan oleh Tertarik kepada Penyelenggara Kliring sebagai

pengganti tembusan SKP untuk keperluan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro

Kosong di Bank Indonesia.


17

� Retur Warkat Kredit

Dalam hal terdapat warkat kredit dan atau DKE kredit yang tidak dapat

diperhitungkan ke rekening nasabah penerima, misalnya karena adanya

kesalahan pengisian sandi peserta, nomor rekening atau jumlah nominal maka

penolakannya wajib dilakukan melalui kliring penyerahan berikutnya segera

setelah diketahui adanya kesalahan dimaksud dan tidak melalui Kliring

Pengembalian.

III. Sistem Kliring

Saat ini penyelenggaraan kliring lokal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 4

(empat) macam sistem kliring, yaitu :

A Sistem manual;

Sistem Manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan

perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan warkat dilakukan

secara manual oleh setiap peserta. Pada proses Sistem Manual, perhitungan kliring

akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh Peserta kliring.

B Sistem Semi Otomasi;

Sistem Semi Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam

pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara

otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.

Pada proses Sistem Semi Otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE

yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan.

C Sistem Otomasi;

Sistem Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan

perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring dan pemilahan Warkat dilakukan oleh

Penyelenggara secara otomasi. Pada proses Sistem Otomasi, perhitungan kliring akan


18

didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang

dikliringkan oleh peserta kliring.

D Sistem Kliring Nasional.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah

sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang

penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

Penyelenggaraan SKNBI tunduk pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005

tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia tanggal 22 Juli 2005. SKNBI untuk

pertama kalinya diimplementasikan di wilayah kliring Jakarta pada tanggal 29 Juli

2005. Sampai dengan akhir tahun 2005, seluruh wilayah kliring di Jawa Barat telah

diimplementasikan SKNBI. Pelaksanaan implementasi SKNBI untuk wilayah kliring

lainnya akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2007.

IV. SISTEM MANUAL

Saat ini pengaturan mengenai sistem manual terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia

No. 2/7/DASP tanggal 24 Februari 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara

Manual. Pada sistem Manual, pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seluruhnya dilakukan

secara manual, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

A. Perhitungan kliring dan pemilahan/penyampaian warkat dilakukan oleh semua

peserta;

B. Pembuatan dan pencocokan rincian Daftar Warkat Kliring, penyusunan Neraca

Kliring serta pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan oleh Peserta;

C. Penyusunan Neraca Kliring Penyerahan dan Pengembalian Gabungan dilakukan oleh

Penyelenggara;

D. Identitas peserta menggunakan nomor urut kelompok;

E. Menggunakan warkat baku, namun dapat menggunakan standar kertas sekuriti yang

lebih rendah bila dibandingkan dengan warkat baku pada sistem otomasi dan

elektronik;


19

F. Kesalahan perhitungan lebih sering terjadi;

G. Memiliki wakil peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang mempunyai

kewenangan untuk membuat, mengubah dan menandatangani Daftar Warkat Kliring

Penyerahan/Pengembalian, Neraca Kliring Penyerahan/Pengembalian, Bilyet Saldo

Kliring serta menandatangani dan mencantumkan nama jelas sebagai tanda terima

pada Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian yang diterima dari peserta

lain.

FLOW SISTEM KLIRING MANUAL

BANKS PENYELENGGARA

Pertukaran Warkat

Penyusunan Rekap/Neraca Kliring

Penyusunan Rekap/Neraca Gabungan

Penyusunan BSK Pengecekan danPenandatanganan BSK

Penyelesaian Kliring

V. SISTEM SEMI OTOMASI (SOKL) Saat ini pengaturan mengenai sistem semi otomasi (SOKL) terdapat dalam Surat Edaran

Bank Indonesia No. 2/8/DASP tanggal 4 Mei 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal

Secara Semi Otomasi. Pada sistem Semi Otomasi, pelaksanaan fungsi-fungsi kliring telah

dilakukan dengan menggunakan sarana komputer, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

A. Peserta merekam data setiap lembar warkat yang akan dikliringkan kedalam disket;

B. Perhitungan kliring dilakukan oleh penyelenggara dibantu komputer;

C. Pembuatan Daftar Kliring oleh peserta;

D. Rekapitulasi, neraca dan Bilyet Saldo Kliring dibuat oleh penyelenggara;


20

E. Perhitungan baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta dibantu komputer;

F. Identitas peserta menggunakan sandi bank;

G. Pemilahan/penyampaian warkat melibatkan semua peserta;

H. Menggunakan warkat baku namun dengan standar kertas sekuriti yang lebih rendah

dibandingkan sistem otomasi dan elektronik;

I. Kesalahan perhitungan dapat diminimalkan;

FLOW SISTEM KLIRING SEMI OTOMASI

BANK Warkat & Daftar Warkat

Warkat

(Dicocokkan secara manualoleh wakil bank)

Laporan Hasil Kliring Settlement

PENYELENGGARAKLIRING

Pilah manual

Kriteria SOKL

Kriteria penerapan SOKL di Kantor Bank Indonesia/bank penyelenggara :

1. Peserta telah memiliki PC;

2. Jumlah peserta dan volume warkat kliring cukup banyak sehingga penyelenggaraan

kliring secara manual dipandang tidak lagi efisien dan efektif;


21

3. Kondisi listrik di kota tersebut cukup baik dan didukung fasilitas back up yang

memadai;

4. Petugas kliring maupun penyelenggara telah memperoleh pelatihan mengenai Semi

Otomasi Kliring Lokal (SOKL).

Keuntungan Penyelenggaraan Kliring SOKL Keuntungan sistem SOKL dibandingkan sistem manual adalah :

1. Tidak memerlukan pengisian formulir secara manual;

2. Meringankan beban administrasi peserta kliring;

3. Akurasi dan keamanan data terjamin;

4. Tidak perlu terlalu lama berada di ruang kliring penyelenggara;

5. Jumlah petugas kliring bank dapat diefisienkan;

6. Penyerahan warkat kliring bank dapat dilakukan secara berangsur-angsur selama belum

melampaui batas waktu yang ditetapkan;

7. Hasil perhitungan kliring baik Kliring Penyerahan, Kliring Pengembalian (retur)

maupun bilyet saldo dapat diproses lebih cepat dan akurat;

8. Waktu pelayanan kepada nasabah dapat diperlonggar;

9. Program Kliring Retur dapat digabungkan dengan administrasi cek/bilyet giro kosong.

VI. SISTEM OTOMASI

Saat ini pengaturan mengenai Sistem Otomasi terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia

No. 4/7/DASP tanggal 7 Mei 2002 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Otomasi.

Pada sistem otomasi ini pemrosesan warkat kliring dilakukan dengan menggunakan mesin

baca pilah (reader sorter) yang telah memiliki fasilitas image warkat. Dengan fasilitas

image warkat tersebut, setiap warkat yang diproses pada mesin reader sorter akan

ter”tangkap” image warkatnya baik bagian depan maupun belakang.

Pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seperti pemilahan dan perhitungan warkat dibantu oleh

mesin baca pilah (reader-sorter) dengan langkah-langkah sebagai berikut :


22

A. Pemilahan warkat, penyesuaian dan pengecekan warkat dilakukan oleh

penyelenggara

B. Laporan kliring dibuat dan dicetak oleh penyelenggara menggunakan mesin baca

pilah (reader sorter) dan komputer mainframe

C. Distribusi warkat dilakukan oleh penyelenggara

D. Identitas peserta menggunakan sandi bank

E. Hasil perhitungan kliring lebih cepat dan akurat dibandingkan sitem manual dan

SOKL

F. Informasi hasil kliring dapat lebih cepat diketahui oleh peserta kliring dengan

menggunakan fasilitas Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh/SIKJJ dan Pusat

Informasi Pasar Uang/PIPU (khusus KP Jakarta) dan yang dapat diakses secara on

line.

FLOW SISTEM KLIRING OTOMASI

Bank WarkatBatches

ClearingReports SettlementOutsorted

Warkat

Automaticinterface

Reader/Sorter

PENYELENGGARA KLIRING


23

Dalam upaya memperluas dan memperlancar lalul lintas pembayaran giral sebagai salah

satu tugas Bank Indonesia, sistem penyelenggaraan kliring senantiasa dikembangkan agar

dapat terwujud sistem dan proses kliring yang lebih efektif dan efisien.

Sehubungan dengan perkembangan pembayaran giral di Jakarta yang ditandai dengan

adanya pertumbuhan jumlah warkat kliring yang mencapai 6% per tahun dan pertambahan

jumlah kantor bank yang cukup significant (pada waktu itu), menyebabkan pelaksanaan

kliring secara manual di Jakarta terasa semakin sulit. Sehubungan dengan hal tersebut

Direksi Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988

telah memutuskan untuk mengotomasikan penyelenggaraan kliring lokal dan membakukan

warkat kliring di Jakarta. Implementasi sistem otomasi di Jakarta untuk pertama kalinya

terjadi pada tanggal 4 Juni tahun 1990.

Dalam sistem otomasi, penyelenggaraan kliring memerlukan tersedianya warkat

baku otomasi kliring sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

No.3/27/DASP tanggal 12 Desember 2001 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan

Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti

Beberapa keuntungan penerapan penyelenggaraan kliring secara otomasi adalah

penyelesaian kliring dapat dilakukan secara cepat dan tidak terlalu terpengaruh oleh

bertambahnya jumlah warkat yang diperhitungkan sepanjang volumenya masih sesuai

dengan kapasitas mesin reader sorter. Disamping itu penyelenggara dapat memberikan

fasilitas yang lebih baik kepada peserta antara lain dengan fasilitas pilah warkat kepada

kantor cabang bank peserta. Selain itu kesalahan perhitungan kliring dapat diminimalkan

dibandingkan dengan penyelenggaraan secara manual.

Kegiatan Kliring Otomasi

Dalam penyelenggaraan kliring secara otomasi, kegiatannya meliputi :

A. Kliring Penyerahan, yang meliputi kegiatan

1. Penerimaan dan pengecekan


24

Yaitu kegiatan untuk penerimaan dan pengecekan keabsahan petugas yang

menyerahkan warkat kliring berdasarkan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK)

dan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran bundel warkat di loket. Rangkaian

kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Membandingkan nominal yang tercantum pada bukti penyerahan dengan total

nominal yang tercantum pada add list;

b. Memeriksa apakah dokumen kliring telah dibubuhi sandi Magnetic Ink

Character Recognition (MICR), stempel kliring, time stamps (mesin penera

waktu) dan kelengkapan bundel warkat;

c. Jika belum lengkap maka bundel warkat dikembalikan kepada petugas bank

peserta untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke Bank Indonesia dalam

jadwal waktu yang telah ditetapkan;

d. Jika semua persyaratan penyerahan warkat telah dipenuhi maka duplikat

(lembar kedua) bukti penyerahan di paraf oleh petugas BI dan diserahkan

kepada petugas kliring bank peserta sebagai tanda terima;

e. Memasukkan bundel warkat debet dan kredit secara terpisah pada tempat

masing-masing.

2. Proofing

Yaitu kegiatan untuk membaca informasi MICR code line pada bukti penyerahan

warkat dengan bantuan mesin reader encoder atau dengan melakukan entry data

pada komputer serta mencetak hasilnya yaitu berupa daftar kontrol untuk

kemudian digabungkan dengan addlist. Fungsi dari daftar kontrol tersebut adalah

sebagai acuan pada kegiatan balancing. Rangkaian kegiatan yang dilakukan

adalah :

a. Menerima bundel warkat dari petugas penerima warkat di loket;

b. Melakukan entry nominal dari bukti penyerahan warkat dan nominal dari

kartu batch. Selisih antara keduanya harus nihil, atau nol;


25

c. Memisahkan bukti penyerahan dan substitusi/add list dari bundel warkat dan

menempatkannya secara terpisah dengan kartu batch/warkat;

d. Mencetak daftar kontrol dan menggabungkannya dengan substitusi/add list

serta meneruskannya kepada petugas balancing;

e. Melakukan kegiatan entry data kembali untuk entry berikutnya dan begitu

seterusnya.

3. Persiapan (preparation)

Yaitu kegiatan untuk mempersiapkan warkat-warkat yang akan diproses dengan

mesin reader sorter yang meliputi kegiatan memisahkan warkat dari lembar

substitusi, stapless, karet gelang dan benda-benda lainnya yang dapat

mengganggu kelancaran jalannya mesin reader sorter serta memastikan tidak

adanya warkat yang terbalik penyusunannya. Rangkaian kegiatan yang dilakukan

adalah :

a. Mengambil bundel warkat yang telah selesai di proofing;

b. Membersihkan bundel warkat dari paper clips, stapless, karet gelang, dll (agar

benda-benda tsb tidak mengganggu pada saat proses baca pilah yang dapat

menyebabkan mesin menjadi macet, merusak warkat dll);

c. Memeriksa apakah dalam bundel warkat debet tercampur warkat kredit dan

sebaliknya;

d. Memeriksa apakah letak seluruh warkat dalam bundel dimaksud sudah searah

(tidak ada yang terbalik);

e. Memeriksa apakah ada warkat yang dilampiri dengan tembusan;

f. Memeriksa apakah ada warkat yang melekat dengan warkat lainnya;

g. Memberikan informasi kepada petugas proofing bahwa untuk runfile yang

bersangkutan sudah cukup;

h. Mengisi formulir permintaan proses run file dan meneruskan tray yang berisi

warkat kepada petugas mesin reader sorter;


26

4. Proses Baca Pilah Warkat/Proses on line

Yaitu proses membaca, merekam, mengcapture dan memilah secara global (bank

level) warkat-warkat kliring dengan mesin reader sorter. Rangkaian kegiatan

yang dilakukan adalah :

a. Menerima tray yang berisi warkat per run file dari petugas persiapan;

b. Mengaktifkan mesin R/S untuk siap dioperasikan;

c. Menempatkan warkat-warkat ke dalam mesin untuk siap dibaca, direkam dan

dipilah berdasarkan bank tertuju oleh mesin R/S dan selanjutnya

mengoperasikan mesin R/S;

d. Menempatkan warkat-warkat yang dapat dibaca mesin ke dalam tray sesuai

dengan nomor urut poket;

e. Menyerahkan warkat-warkat yang tidak dapat dibaca mesin/warkat reject

kepada petugas balancing;

f. Mempersiapkan mesin kembali untuk proses warkat entry berikutnya.

5. Reject Re-entry

Yaitu kegiatan perbaikan data warkat-warkat yang tidak terbaca oleh mesin

reader sorter atau tidak terbaca secara sempurna karena kualitas MICR tidak

sesuai dengan ketentuan, warkat tidak di encode, warkat terbalik penempatannya,

sandi bank tidak dikenal (warkat inkaso), dll yang perbaikannya dilakukan

melalui terminal reject re-entry. Rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah:

a. Open run file yang tertulis pada formulir permintaan proses run file yang

diperoleh dari petugas mesin R/S;

b. Melakukan perbaikan data warkat reject berdasarkan image warkat pada

monitor terminal reject re-entry atau menghapuskan data warkat kliring/ by

pass (by pass adalah proses mengeluarkan warkat dari perhitungan kliring

karena melanggar ketentuan yang berlaku, seperti warkat inkaso (warkat luar

kota), Nota debet dengan nominal di atas Rp. 10 juta, dll);


27

c. Mencetak daftar warkat yang ditolak mesin;

d. Open run file entry berikutnya.

6. Balancing/Calling over

Adalah tahapan kegiatan dalam penyelesaian proses kliring untuk mencari selisih

antara nominal pada batch dengan total rincian nominal fisik warkat melalui

terminal balancing untuk kemudian mengkoreksinya (balancing). Rangkaian


a. Menerima daftar penyerahan warkat per run file dan add list dari petugas

persiapan;

b. Menerima bundel warkat reject dari petugas reader sorter;

c. Mencari dan menyesuaikan selisih antara bukti penyerahan warkat dengan

rincian warkatnya yang disebabkan antara lain adanya warkat by pass, warkat

kurang, warkat lebih dll;

d. Mengisi formulir surat pemberitahuan atas perubahan yang dilakukan dengan

melampirkan data pendung;

e. Apabila seluruh run file telah balance, maka buat ICRE data kliring dari

database server dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Pemrosesan Data

Elektronik untuk diproses lebih lanjut;

f. Membuat back up database kliring dari server ke tape catriadge serta back up

image warkat ke Image Strorage Unit.

7. Penyediaan Informasi

Yaitu kegiatan untuk menginformasikan hasil kliring kepada seluruh peserta

kliring. Bank dapat melihat informasi hasil kliring tersebut melalui PIPU atau

SIKJJ.


28

8. Proses Pilah Warkat/Proses off line

Adalah proses pemilahan warkat dengan mesin reader sorter kepada bank tertuju

berdasarkan sandi kantor bank peserta kliring (bank branch level). Rangkaaian


a. Petugas mesin R/S mempersiapkan mesin untuk memilah warkat;

b. Memasukkan warkat-warkat yang sudah dipilah menurut bank kedalam mesin

dan selanjutnya memilah menurut sandi bank. Warkat yang telah dipilah

tersebut disusun dalam tray dan dibatasi dengan sekat pembatasn agar tidak

tercampur;

10. Distribusi warkat dan laporan hasil kliring

Yaitu kegiatan untuk memasukan fisik warkat dan laporan hasil kliring ke

masing-masing amplop bank penerima sesuai dengan sandi bank tertuju untuk

kemudian akan diserahkan kepada bank melalui petugas kliring atau jasa kurir

yang telah ditunjuk. Flow kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Memasukkan sampul yang berisi warkat kedalam pigeon hole (kotak-kotak

seperti locker dengan nomor sandi) kantor bank masing-masing;

b. Memasukkan laporan-laporan hasil perhitungan kliring kedalam sampul

kantor masing-masing peserta;

c. Setelah semua warkat/laporan sudah dimasukkan kedalam pigeon hole,

sampul yang berisi warkat dan laporan hasil kliring tersebut didistribusikan

kepada petugas bank-bank/jasa kurir dengan terlebih dahulu mengisi formulir

pengambilan.


29

B. Kliring Pengembalian (retur)

Penyelenggaraan kliring pengembalian (retur) pada sistem kliring otomasi

dilaksanakan dengan sistem SOKL. Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada Kliring

Pengembalian (Retur) adalah :

1. Penerimaan warkat kliring pengembalian dan rekaman data;

d. Menerima warkat dan rekaman disket yang berisi data warkat yang ditolak

serta daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong;

e. Merekam disket dan meneliti kecocokan antara lembar dan nominal yang ada

di tampilan layar komputer dengan bukti penyerahan rekaman warkat kliring

pengembalian;

f. Jika sama, duplikat bukti penyerahan ditandatangani oleh petugas BI dan

diserahkan pada petugas kliring sebagai tanda terima beserta dengan rekaman

disket.

23BI BAHAN PRESENTASI KLIRING

FLOW PROSES WARKAT DI PENYELENGGARA

PenerimaanWarkat

Proofing PersiapanWarkat

On-LineReader Sorter

RejectRe-entry

BalancingEarlyWarning

Off-LineSorter

Distribusike Pigeon

Hole

DistribusiWarkat


30

2. Pemilahan warkat

a. Memilah warkat secara manual dengan berpedoman pada stempel kliring yang

tertera pada warkat;

b. Menghitung jumlah lembar warkat;

3. Pencetakan Laporan

a. Bilyet Saldo Kliring Pengembalian;

b. Rekapitulasi Kliring Pengembalian;

c. Daftar Bilyet Saldo Kliring Bagian Akunting;

d. Melakukan penelitian kebenaran jumlah fisik warkat dengan jumlah lembar

warkat yang tercantum pada laporan;

e. Mencetak laporan tentang koreksi yang diperlukan.

4. Pengepakan

Yaitu melakukan pengepakan warkat dan laporan hasil kliring pengembalian.

5. Pendistribusian

Mendistribusikan warkat dan laporan hasil kliring pengembalian kepada masing-

masing peserta.

VII. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah sistem

Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang penyelesaian

akhirnya dilakukan secara nasional.

A. Prinsip Umum SKNBI

1. Penyelenggaraan kliring terdiri dari kegiatan kliring debet dan kliring kredit.

Kegiatan pada kliring debet masih disertai dengan penyampaian fisik warkat,

sedangkan pada kliring kredit dilakukan secara paperless.


31

2. Dasar perhitungan kliring pada SKNBI adalah Data Keuangan Elektronik (DKE).

3. Penyampaian DKE oleh peserta kepada penyelenggara dapat dilakukan secara on

line atau off line.

4. Bank wajib melakukan pendanaan awal (prefund) sebelum mengikuti kegiatan

kliring debet dan kliring kredit. Penyediaan prefund pada kliring kredit dapat

dilakukan dalam bentuk cash prefund, dan pada kliring debet dalam bentuk cash

prefund atau collateral prefund.

5. Jumlah minimum prefund yang harus disetorkan oleh bank pada kliring kredit

adalah Rp 1,00 (satu rupiah). Adapun pada kliring debet ditetapkan sebesar

incoming debet harian terbesar dalam 12 bulan terakhir

6. Terhadap bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban pendanaan awal (prefund),

tidak dapat mengikuti kegiatan pada kliring debet dan kliring kredit pada hari

tersebut.

B. Perbedaan SKNBI dengan sistem kliring lain adalah sebagai berikut:

1. SKNBI memisahkan penyelenggaraan kliring antara kliring debet dan kliring kredit.

Pada sistem kliring lain, kliring debet dan kliring kredit diselenggarakan secara

terintegrasi. Khusus untuk kliring kredit, dilaksanakan tanpa disertai penyampaian

fisik warkat (paperless), sedangkan pada kliring debet, fisik warkat masih tetap

disampaikan pada penyelenggara kliring atau dipertukarkan antar peserta.

2. Perhitungan kliring pada SKNBI dilaksanakan secara nasional. Perhitungan kliring

kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional. Adapun

perhitungan kliring debet dilakukan oleh masing-masing Penyelenggara Kliring

Lokal.

3. Penyelesaian akhir (setelment) pada SKNBI terpisah antara kliring kredit dan

kliring debet. Setelmen kliring kredit dilakukan secara nasional berdasarkan Bilyet

Saldo Kliring (BSK) Nasional dan dimungkinkan untuk melakukan lebih dari satu

kali setelmen. Sedangkan setelmen untuk kliring debet dilakukan satu kali

berdasarkan BSK Nasional yang merupakan gabungan dari BSK Lokal.

4. Penyelenggara SKNBI dibedakan atas Penyelenggara Kliring Nasional dan

Penyelenggara Kliring Lokal.


32

5. Adanya mekanisme failure to settle dalam penyelenggaraan SKNBI. Melalui

mekanisme ini, bank diwajibkan untuk menyediakan pendanaan awal sebelum

melakukan kegiatan kliring. Terhadap bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban

pendanaan awal, maka bank tersebut beserta seluruh kantornya tidak dapat

mengikuti kegiatan kliring pada hari itu.


33

BAB III

WARKAT, DOKUMEN KLIRING, DKE DAN PENCETAKAN WARKAT

I. Warkat

Warkat kliring adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral

yang diperhitungkan dalam kliring. Beberapa warkat kliring merupakan instrumen surat

berharga atau surat yang mempunyai nilai dan dapat dipergunakan sebagai alat

pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan baik antar nasabah

maupun antar bank, yaitu meliputi :

1. Cek;

2. Bilyet Giro;

3. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT);

4. Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT);

5. Nota Debet;

6. Nota Kredit.

Secara umum warkat kliring dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Warkat Kredit (Nota

Kredit) dan Warkat Debet (seluruh warkat selain nota kredit).

A. Jenis Warkat Kliring

1. Cek

Cek dalam kliring termasuk warkat debet yang lazim dipergunakan dalam

pembayaran antar bank maupun antar nasabah. Cek adalah surat perintah tidak

bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek.

Penarikan cek dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan

merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (negotiable paper)


34

Pemindahan hak atas cek dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu untuk cek atas

nama, pemindahan haknya dapat dilakukan dengan cara endosement,

sedangkan untuk cek atas unjuk, pemindahan haknya hanya dengan

memindahkan cek dari tangan ke tangan tanpa membutuhkan adanya

endosemen.

a. Syarat Formal cek

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 KUHD setiap cek harus

memenuhi syarat formal sebagai berikut :

1) Nama "Cek" harus termuat dalam teks;

2) Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;

3) Nama orang yang harus membayarnya (nama Tertarik);

4) Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;

5) Tanggal dan tempat cek ditarik;

6) Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek (tanda tangan

penarik).

b. Penarikan kembali suatu cek

Penarik cek wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya

pada bank tertarik mulai dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal

kadaluarsa kecuali ditarik kembali sebagamana dimaksud dalam pasal

209 KUHD;

c. Daluarsa Cek

Daluarsa cek dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak

mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan, sedangkan

tenggang waktu pengunjukkan adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal

penarikan.

Dalam perkembangannya di Indonesia, cek yang dipergunakan dalam

transaksi pembayaran giral berkembang meliputi cek perjalanan (Rupiah


35

Travel’s cek), cek deviden, cek cinderamata (gift cheque) dan jenis cek

lainnya yang penggunaannya dalam kliring disetujui oleh Bank

Indonesia.

2. Bilyet Giro

Bilyet giro dalam kliring termasuk warkat debet yang lazim dipergunakan

sebagai alat pembayaran antar bank maupun antar nasabah. Bilyet Giro adalah

surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk

memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada

rekening pemegang yang disebutkan namanya.

a. Syarat formal Bilyet Giro

Sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro,

ditentukan bahwa Bilyet giro harus memenuhi syarat formal sebagai

berikut :

1) Nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;

2) Nama tertarik;

3) Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana

atas beban rekening penarik;

4) Nama dan nomor rekening pemegang;

5) Nama bank penerima;

6) Jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam

huruf selengkap-lengkapnya;

7) Tempat dan tanggal penarikan;

8) Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel

dengan persyaratan pembukaan rekening.


36

b. Pembatalan Bilyet Giro

Penarik tidak bileh membatalkan Bilyet Giro selama dalam tenggang

waktu penawaran, yaitu :

1) Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh

hari) terhitung sejak tanggal penarikan;

2) Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif

atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa

memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening

penarik;

3) Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya

tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya

sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.

Pembatalan Bilyet Giro hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya

tanggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang

ditujukan kepada bank tertarik dengan menyebutkan nomor Bilyet Giro,

tanggal penarikan dan jumlah dana yang dipindahkan.

c. Daluarsa Bilyet Giro

Daluarsa Bilyet Giro dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan

terhitung mulai tanggal berakhirnya tanggang waktu penawaran.

Termasuk dalam jenis Bilyet Giro ini adalah Bilyet Giro Bank Indonesia

(BGBI) yang merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada

bank atas pembukaan rekening giro di Bank Indonesia.

3. Wesel Bank Untuk Transfer

Warkat kliring ini termasuk warkat debet dan sangat jarang (hampir tidak

pernah) digunakan dalam pelaksanaan kliring. Wesel bank untuk transfer

adalah wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.


37

4. Surat Bukti Penerimaan Transfer

Warkat kliring ini termasuk warkat debet dan sangat jarang (hampir tidak

pernah) digunakan dalam pelaksanaan kliring. Surat Bukti Penerimaan Transfer

adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan

kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal.

5. Nota Debet

Warkat kliring ini termasuk warkat debet dan lazimnya digunakan hanya dalam

transaksi antar bank. Nota Debet adalah warkat yang digunakan untuk

menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang

menyampaikan warkat tersebut. Nota debet yang dikliringkan lazimnya telah

terlebih dahulu diperjanjikan dan dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh bank

yang menyampaikan nota debet dimaksud kepada bank yang akan menerima

nota debet untuk menghindarkan terjadinya penolakan warkat atau

perselisihan.

Nota Debet dahulu lazim digunakan untuk pencairan kembali surat sanggup

(aksep/promes) yang dilakukan dengan cara penerbitan nota debet oleh peserta

yang memberikan pinjaman (kreditur) untuk menagih pelunasan transaksi

PUAB oleh debitur. Selanjutnya, mengingat terdapat penyimpangan dalam

penggunaan Nota Debet, yaitu Nota Debet diterbitkan tanpa adanya transaksi

yang memiliki dasar hukum yang sah (transaksi fiktif) yang memang sejak

semula hanya dimaksudkan untuk mendebet banknya sendiri atas beban Bank

Indonesia (saldo overdraft) untuk kepentingan pemilik bank ybs. Sehubungan

dengan hal-hal tersebut, maka dalam Surat Edaran No. 31/4/UAK tanggal 4

April 1998 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring juncto Surat Edaran

No. 31/10/UAK tanggal 29 April 1998 perihal Penggunaan Nota Debet di Atas

Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta) juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bank

Indonesia No. 1/3/PBI/1999 juncto Surat Edaran NO. 1/10/DASP tanggal 31


38

Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring, diatur sebagai

berikut :

a. Nota Debet adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada

bank lain untuk untung bank pengirim atau untuk untung nasabah bank

pengirim;

b. Nota Debet yang dapat diproses melalui kliring dibatasi pada Nota Debet

dengan nominal setinggi-tingginya bernilai nominal Rp. 10.000.000.,00

(sepuluh juta rupiah) dan tidak dapat digunakan untuk transaksi PUAB.

Dengan demikian pencairan kembali surat sanggup (aksep/promes) atau

pembayaran kembali pinjaman dalam rangka transaksi PUAB juga tidak

dapat dilakukan dengan menerbitkan nota debet oleh pihak yang

memberikan pinjaman, tetapi dilakukan dengan penerbitan nota kredit

oleh peminjam pada tanggal jatuh tempo yang diikuti dengan

pengembalian surat sanggup (aksep/promes) kepada peminjam secara

lansung setelah pihak yang meminjamkan menerima nota kredit tersebut.

c. Nota debet dengan nominal di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) masih dapat dipergunakan dalam kliring dengan ketentuan

diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada bank atau nasabah

bank yang berisi :

1) Tagihan realisasi dan atau biaya-biaya yang berhubungan dengan

pembukaan atau perubahan L/C impor;

2) Tagihan pokok dan atau bunga kredit likuiditas Proyek Kredit

Mikro (KL PKM), Kredit Likuiditas Program Kredit Modal Kerja

Bank Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Bank Perkreditan

Rakyat (KL KMK-BPR), Pembiayaan Likuiditas Pembiayaan

Modal Kerja dalam Rangka Pengembangan Bank Perkreditan

Rakyat Syariah (PL PMK-BPRS), Kredit Likuiditas Kredit kepada

Pengusahan Kecil dan Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat (KL

KPKM-BPR), dan Pembiayaan Likuiditas Pembiayaan Kepada


39

Pengusahan Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan

Rakyat Syariah (KL KPKM-BPRS).

d. Pelunasan tagihan-tagihan selain yang dimaksud dalam huruf c, apabila

dilakukan melalui kliring maka harus dilakukan dengan menerbitkan

nota kredit oleh pihak yang berhutang/pihak peminjam atau dengan

memperhitungkan cek atau bilyet giro yang diterbitkan oleh pihak yang

berhutang/pihak peminjam.

e. Bank yang menyampaikan warkat atau DKE nota debet dalam kliring

yang tidak sesuai dengan ketentuan dan atau bank yang menerima warkat

atau DKE nota debet dalam kliring yang tidak sesuai dengan ketentuan

dan tidak melakukan penolakan atas nota debet dimaksud, dikenakan

sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

untuk setiap pelanggaran.

6. Nota Kredit

Warkat kliring ini merupakan satu-satunya warkat kredit, yaitu warkat kliring

yang lazim digunakan untuk transaksi antar bank maupun antar nasabah bank.

Warkat Kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada

bank lain (transfer) untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima

warkat tersebut.

B. Syarat Warkat

1. Dinyatakan dalam mata uang rupiah;

2. Telah dapat ditagih pada saat dikliringkan;

3. Telah dibubuhi cap atau stempel kliring.

C. Pembakuan Warkat

Warkat yang dikliringkan yang lazimnya disebut warkat baku wajib memenuhi

spesifikasi teknis warkat yang antara lain meliputi jenis dan kualitas kertas, ukuran,


40

rancang bangun, garis batas, jenis tinta serta jenis angka dan simbol magnetic ink

character recognition (MICR) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank

Indonesia No. 1/3/PBI/1999 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/27/DASP

tanggal 12 Desember 2001 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya

Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.

Setiap pembuatan dan pencetakan warkat khususnya untuk warkat sistem otomasi

dan sistem elektronik untuk pertama kali dan atau perubahannya oleh peserta wajib

memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia. Kebijakan ini

diterapkan mengingat mesin reader sorter (baca pilah) yang memproses warkat baku

pada sistem otomasi dan elektronik sangat sensitif sehingga dikhawatirkan warkat

yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dimaksud dapat menyebabkan terhambatnya

proses kliring.

Spesifikasi Teknis Warkat

Setiap warkat wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :

a. Kertas

Kualitas kertas yang digunakan harus memenuhi “The London Clearing

Bank’s Paper Spesification No. 1” atau dikenal dengan nama CBS 1 (96

gsm). Khusus untuk warkat pada penyelenggaraan kliring lokal dengan

menggunakan sistem manual dan semi otomasi, selain dapat

menggunakan kertas CBS 1 juga dapat menggunakan kertas sekuriti

(security paper) 90 gsm. Yang dimaksud dengan kertas sekuriti adalah

kertas yang dipakai untuk mencetak dokumen sekuriti yang memiliki ciri

pengaman untuk menangkal usaha pemalsuan baik dengan cara peniruan

maupun manipulasi.

b. Ukuran

Ukuran warkat yang dapat digunakan merupakan ukuran seragam untuk

semua jenis warkat, yaitu panjang 7 (tujuh) inci dan lebar 2 ¾ (dua tiga

per empat) inci dengan ketebalan 0,12 mm – 0,13 mm (warkat kecil).

Khusus untuk Nota Kredit dapat pula digunakan ukuran panjang 8


41

(delapan) inci dan lebar 32/3 (tiga dua pertiga) inci (warkat besar).

Khusus untuk warkat pada penyelenggaraan kliring lokal dengan

menggunakan sistem manual dan semi otomasi tidak ditentukan standar

ketebalan warkatnya.


42

c. Rancang Bangun

Pembakuan warkat tidak dimaksudkan untuk membakukan redaksi yang

tercantum dalam warkat melainkan untuk lebih memudahkan

pengenalannya dan pemeriksaan warkat maupun sandi/informasi yang

tercantum didalamnya. Adapun rancang bangun warkat perlu

memperhatkan hal-hal sebagai berikut : penempatan dan pencetakan nilai

nominal warkat, nama/logo bank penerbit, nomor seri warkat, ruangan

tanda tangan serta kemungkinan personalisasi nasabah.

d. Clear Band

Clear band adalah ruang kosong pada bagian bawah setiap warkat

selebar 5/8 (lima per delapan) inci diukur dari batas bawah warkat dan

disediakan khusus untuk pencetakan angka dan simbol MICR E-13B.

Khusus untuk warkat kliring yang digunakan pada penyelenggaraan

kliring lokal dengan menggunakan sistem manual dan semi otomasi,

pengisian MICR pada clear band tidak perlu dilakukan sehingga

penandatanganan dan penulisan nama penarik dapat melewati clear band.

e. Garis Batas

Sebuah garis batas sejajar batas bawah sepanjang warkat harus dicetak

pada ukuran 1/8 (satu per delapan) inci di atas batas atas clear band.

f. Pembedaan Warna

Untuk mempermudah mengenali dan membedakan warkat dalam

pengolahan di tempat peserta pengirim, penyelenggara maupun peserta

penerima warkat, maka pada sudut kanan atas warkat dari jenis Nota

Kredit harus diberi tanda dengan bentuk segitiga siku-siku berwarna

merah tua degan ukuran sisi tegak masing-masing 1,5 (satu setengah)

centimeter.

g. Pertinggal (cheque stub)


43

Untuk keperluan administrasi terhadap penarikan atau penerbitan

cek/bilyet giro pada setiap lembar warkat dapat ditambahkan lembar

pertinggal yang dapat ditempatkan pada sebelah kiri atau sebelah atas

warkat atau diadministrasikan di bagian depan/belakang bundel warkat

atau berupa carbonized paper.

h. Perforasi

Untuk menghindari kerusakan warkat pada waktu pengolahan oleh mesin

baca pilah dan atau MICR encoder/reader-encoder pada sistem otomasi

dan elektroni, perforasi untuk memisahkan warkat dengan lembar

pertinggal dapat ditempatkan pada sebelah kiri atau sebelah atas warkat.

i. Pencantuman informasi dalam bentuk MICR diatur sebagai berikut :

4. Jenis Warkat dan Sandi Transaksi

Jenis Warkat Sandi Transaksi

• Cek 00 - 09

• Bilyet Giro 10 - 19

• Wesel Bank Untuk Transfer 20 - 29

• Surat Bukti Penerimaan Transfer 30 - 39

• Nota Debet < Rp. 10.000.000,00 40 - 49, kecuali 45

> Rp. 10.000.000,00 45

• Nota Kredit 50 - 59

Field Informasi Pada Warkat

Field informasi pada warkat dicetak dari kanan ke kiri pada bagian clear band

warkat dengan menggunakan mesin MICR encoder menjadi 5 jenis informasi

dengan urutan sebagai berikut :


44

• Nomor seri warkat 6 digit

• Sandi Peserta 7 digit

• Nomor rekening 10 digit

• Sandi Transaksi 2 digit

• Nilai nominal 14 digit

Cara pencantuman sandi MICR

Pencantuman sandi MICR pada warkat oleh peserta yang menyerahkan diatur

sebagai berikut :

• Cek, hanya nilai nominal umumnya informasi selain nilai nominal

• BG hanya nilai nominal telah dicetak (preprinted) oleh bank penerbit

• Wesel bank untuk transfer, semua jenis informasi

• Surat Bukti Penerimaan Transfer, semua jenis informasi

• Nota Debet, semua jenis informasi

• Nota Kredit, semua jenis Informasi

II. Dokumen Kliring

Dalam proses kliring selain digunakan warkat baku sebagaimana tersebut di atas,

digunakan pula berbagai jenis dokumen kliring (dahulu dikenal sebagai dokumen kontrol

atau formulir kliring) sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring. Dokumen

kliring yang disampaikan oleh peserta harus memuat informasi identitas peserta yang

menyerahkan.

A. Jenis Dokumen Kliring

Jenis dokumen kliring yang digunakan dalam kegiatan kliring adalah sebagai berikut:

1. Dalam sistem Otomasi adalah :

a. Bukti Penyerahan Warkat Debet – Kliring Penyerahan (BPWD);

b. Bukti Penyerahan Warkat Kredit – Kliring Penyerahan (BPWK);


45

c. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat – Kliring Pengembalian (BPRWKP);

d. Lembar Substitusi;

e. Kartu Batch.

2. Dalam sistem Semi Otomasi, adalah :

a. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan;

b. Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Penerima;

c. Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Pengirim;

d. Bukti Rekaman Warkat Tolakan Kliring Pengembalian;

e. Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Penerima;

f. Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Pengirim;

g. Daftar Warkat Yang Ditolak dengan Alasan Kosong.

3. Dalam Sistem Manual, adalah :

Daftar warkat kliring penyerahan/pengembalian.

B. Manfaat Dokumen Kliring Dalam Sistem Otomasi dan Elektronik, adalah :

1. Bukti Penyerahan Warkat

a. Digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat untuk setiap bundel

(batch) warkat dari peserta kepada penyelenggara;

b. Diisi dalam rangkap dua oleh peserta yang menyerahkan warkat;

c. Lembar asli yang diisi informasi dalam bentuk sandi MICR, merupakan

Bukti Penyerahan warkat kepada penyelenggara;

d. Lembar kedua merupakan Bukti Penerimaan Warkat, yang setelah

ditandatangani oleh penyelenggara diserahkan kembali kepada petugas

yang menyerahkan warkat;

e. Informasi lengkap yang harus dicantumkan pada Bukti Penyerahan

Warkat oleh peserta adalah :

1) Nama dan sandi peserta;


46

2) Tanggal kliring;

3) Nilai Nominal;

4) Tanda tangan dan nama jelas petugas yang menyerahkan.

f. Pencantuman informasi dalam bentuk sandi MICR yang semula diisi

dengan informasi sandi bank/kantor peserta pengirim, sandi transaksi

debet/kredit (60/61) dan nilai nominal, diubah menjadi sama dengan

pencantuman informasi pada kartu batch.

2. Lembar Substitusi (bukti penjumlahan)

Untuk mempermudah pencarian selisih yang terjadi pada proses warkat di

mesin reader sorter (baca pilah), peserta yang menyerahkan warkat harus

melampirkan bukti penjumlahan nilai nominal warkat yang terdapat pada setiap

bundel/batch yang diserahkan.

3. Kartu Batch

a. Kartu batch dalam proses otomasi perhitungan kliring digunakan sebagai

alat bantu untuk mempermudah proses penelitian (balancing) setiap

bundel warkat yang diserahkan peserta;

b. Setiap kartu batch dibuat untuk lebih kurang 200 lembar warkat kliring

yang diserahkan;

c. Untuk setiap bundel warkat debet dan warkat kredit yang diserahkan

masing-masing dibuatkan kartu batch;

d. Setiap peserta dapat menyerahkan lebih dari satu bundel warkat kliring;

e. Pencantuman informasi dalam bentuk sandi MICR diatur sebagai berikut:

1) Nomor warkat

a) Tiga digit pertama diisi dengan angka 000;


47

b) Tiga digit terakhir diisi dengan 3 digit pertama sandi peserta

yang menyerahkan;

2) Sandi bank/kantor peserta

a) Tiga digit pertama dengan angka 3 digit sandi kantor peserta

tanpa angka penguji;

b) Empat digit terakhir diisi dengan angka 9999;

3) Sandi transaksi diisi dengan angka 96;

4) Nilai nominal diisi dengan hasil penjumlahan nominal warkat

kliring yang dilampirkan.

C. Spesifikasi Teknis Dokumen Kliring

1. Dokumen Kliring Sistem Otomasi

Dokumen kliring yang digunakan pada penyelenggaraan kliring lokal dengan

menggunakan sistem otomsi dan elektronik, kecuali BPRWKP dan lembar

substitusi, harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :

a. Kertas

Kualitas kertas yang digunakan harus memenuhi “The London Clearing

Bank’s Paper Spesification NO. 1 “/CBS 1 (96 gsm).

b. Ukuran

Ukuran dokumen kliring yang digunakan merupakan ukuran seragam

untuk semua jenis dokumen kliring, yaitu panjang 7 (tujuh) inci dan lebar

2 ¾ (dua tiga per empat) inci dengan ketebalan 0,12 mm – 0, 13 mm.

c. Rancang Bangun

Pembakuan dokumen kliring tidak dimaksudkan untuk membakukan

redaksi yang tercantum dalam dokumen kliring, melainkan untuk lebih

memudahkan pengenalan dan pemeriksanaan dokumen kliring maupun

sandi/informasi yang tercantum di dalamnya. Rancang bangun dokumen


48

kliring perlu memperhatikan penempatan nilai nominal, logo dan nama

bank penerbit, pembedaan warna antara dokumen kliring kredit (warna

merah tua) dan dokumen kliring debet (hijau), nomor seri, ruangan tanda

tangan dan clear band.

Khusus untuk BPRWKP merupakan print out (hasil cetakan) dari sistem semi

otomasi yang wajib menggunakan printer dot matrix minimal kualitas cetaknya

3000 cps.

Khusus untuk lembar substitusi dapat menggunakan kertas HVS minimal 60

gsm warna putih, tanpa mencantumkan logo dan nama bank.

Jenis dokumen kliring BPWD dan BPWK dibuat rangkap 2 (dua) dengan

menggunakan carbonized paper. Untuk lembar keduanya tidak wajib

memenuhi spesifikasi teknis kertas sebagaimana tersebut di atas.

2. Dokumen Kliring Sistem Semi Otomasi


menggunakan sistem semi otomasi merupakan hasil cetakan (print out) hasil

pengolahan rekaman warkat melalui aplikasi dari sistem kliring semi otomasi

yang pencetakannya wajib menggunakan printer dot matrix minimal kualitas

cetaknya 300 cps.

3. Dokumen Kliring Sistem Manual


menggunakan sistem manual wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagai

berikut :

a. Kertas

Kualitas kertas yang digunakan untuk lembar pertama adalah jenis kertas

HVS minimal 60 gsm warna putih, sedangkan untuk lembar kedua dan

ketiga menggunakan carbonized paper.


49

b. Ukuran

Ukuran dokumen kliring yang digunakan yaitu panjang 27 (dua puluh

tujuh) centimeter dan lebar 81/2 (delapan setengah) centimeter.

c. Rancang Bangun

Pembakuan dokumen kliring tidak dimaksudkan untuk membakukan

redaksi yang tercantum dalam dokumen kliring, melainkan untuk lebih

memudahkan pengenalan dan pemeriksaan dokumen kliring maupun

sandi/informasi yang tercantum di dalamnya. Rancang bangun dokumen

kliring harus memperhatikan pencantuman nama bank penerbit,

keterangan Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian, Keterangan

Debet/Kredit, Nilai Nominal dan ruangan tanda tangan dan nama jelas.


50

BAB IV

PENYELENGGARA

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa

penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing

dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya

dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 disebutkan bahwa Penyelenggara di

wilayah kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia adalah Bank Indonesia. Sedangkan

Penyelenggara di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain

dengan persetujuan Bank Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan

hukum baik Bank maupun bukan Bank, yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan

kliring. Untuk sementara, pihak lain yang diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kliring

sebagaimana dimaksud dalam Bank Indonesia hanya memberi kesempatan kepada bank untuk

mengajukan permohonan menjadi penyelenggara kliring di wilayah kliring yang tidak terdapat

kantor Bank Indonesia.

I. Bank Indonesia Sebagai Penyelenggara Kliring

Seluruh kantor Bank Indonesia merupakan penyelenggara kliring. Sistem penyelenggaraan

kliring oleh Bank Indonesia dibedakan atas 3 (macam) yaitu SKNBI, sistem otomasi, dan

SOKL.

Bank Indonesia dapat membatalkan sebagian atau seluruh perhitungan kliring dan atau

penyelesaian akhir dari peserta tertentu, apabila diperoleh informasi bahwa transaksi yang

diperhitungkan dalam kliring melanggar ketentuan yang berlaku dan akan memberitahukan

perihal pembatalan tersebut kepada bank yang bersangkutan. Bank Indonesia berwenang

pula untuk memberikan keputusan terakhir dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara 2

(dua) atau lebih Peserta Kliring mengenai dapat tidaknya suatu warkat atau DKE

diperhitungkan dalam kliring lokal.


51

II. Pihak Lain Sebagai Penyelenggara Kliring (Bank)1

Penyelenggaraan kliring dapat dilakukan oleh pihak lain selain Bank Indonesia.

Penyelenggaraan kliring oleh selain Bank Indonesia antara lain karena di suatu wilayah

tidak terdapat Kantor Bank Indonesia sehingga kantor-kantor bank yang ada di wilayah

tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan kliring di Kantor Bank Indonesia terdekat.

A. Persyaratan Penyelenggaraan Kliring Lokal

1. Penyelenggaraan kliring di suatu wilayah harus didukung oleh adanya

kebutuhan penyelenggaraan kliring di wilayah tersebut. Untuk itu harus ada

kesepakatan dari kantor-kantor Bank di wilayah yang bersangkutan terlebih

dahulu secara tertulis mengenai pentingnya penyelenggaraan kliring di

wilayah tersebut dan kesepakatan mengenai kantor Bank yang diusulkan

menjadi Penyelenggara.

2. Mempunyai kesiapan dari segi organisasi yang memungkinkan

ditempatkannya kegiatan penyelenggaraan kliring lokal kedalam suatu unit

tersendiri dan dapat menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai

pemahaman mengenai kliring lokal serta mempunyai sistem administrasi yang

memadai.

3. Memiliki ruangan dan peralatan yang mendukung pertukaran warkat dan atau

DKE antar peserta serta memiliki peralatan komunikasi yang memadai

sekurang-kurangnya berupa telepon, faksimili dan teleks.

4. Memiliki tempat penyelenggaraan kliring lokal yang mudah dijangkau oleh

peserta sehingga dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

dan tempat penyelenggaraan kliring lokal tersebut dapat terpisah dari lokasi

kantor bank.

1 Ketentuan mengenai penyelenggaraan kliring oleh Selain Bank Indonesia diatur dalam SE BI No. 7/29/DASP tanggal 7/29/DASP tanggal 22 Juli 2005 untuk wilayah yang sudah menerapkan SKNBI; dalam SE BI No. 1/4/DASP tanggal 29 November 1999 dan SE BI No. 3/25/DASP untuk wilayah yang belum menerapkan SKNBI.


52

B. Bantuan Keuangan dan Biaya Kliring

Bank Indonesia memberikan bantuan keuangan kepada setiap penyelenggara yang

mengunakan sistem manual sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah) per bulan, dan kepada penyelenggara yang menggunakan sistem

semi otomasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan melalui kantor

pusat penyelenggara.

Dalam hal penyelenggara mendapat bantuan keuangan dari Bank Indonesia, maka

penyelenggara tidak diperkenankan untuk mengenakan biaya kliring kepada peserta.

Dalam hal jumlah rata-rata perputaran warkat kliring penyerahan per hari telah

mencapai lebih dari 500 (lima ratus) lembar selama 6 (enam) bulan berturut-turut,

Bank Indonesia akan menghentikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

angka 1. Sebagai gantinya penyelenggara dapat mengenakan biaya kepada peserta

yang jenis dan besarnya sama dengan jenis dan besarnya biaya yang dibebankan

Bank Indonesia kepada peserta dalam sistem kliring yang sama2.


53

BAB V

BIAYA KLIRING

I. Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring Non SKNBI 3

Penyelenggara dapat mengenakan biaya kliring lokal kepada peserta yang dapat terdiri dari

biaya administrasi, biaya proses dan biaya lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan

kliring lokal. Jenis dan besarnya biaya kliring lokal yang dikenakan kepada setiap Peserta

adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Besarnya Biaya Kliring

Kliring Lokal Secara Otomasi

1. Biaya administrasi sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan

yang dibebankan kepada setiap Peserta Langsung maupun Peserta Tidak

Langsung.

2. Biaya proses terdiri dari :

a. Biaya proses warkat kliring penyerahan sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah)

per warkat. Khusus untuk warkat kredit pada kliring penyerahan nominal

besar, biaya proses warkat sebesar Rp.10.000,00 (seratus ribu rupiah) per

warkat;

b. Biaya proses warkat kliring pengembalian sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu

rupiah) per warkat

3. Peserta dikenakan biaya penggantian pembuatan Tanda Pengenal Petugas Kliring

(TPPK) sebesar Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk TPPK

2 Ketentuan ini dicabut dengan SE BI No. 7/29/DASP tanggal 22 Juli 2005 dimana dalam penyelenggaraan SKNBI penyelenggara tidak diperkenankan untuk mengenakan biaya kepada peserta, dan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan SKNBI adalah sebesar Rp 5.000.000,00 per bulan. 3 Diatur dalam SE BI No.2/9/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Biaya Kliring yang telah disempurnakan dengan SE BI No.4/3/DASP tanggal 11 Februari 2002 perihal Perubahan SE No.2/9/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Biaya Kliring.


54

4. yang dilengkapi dengan magnetic stripe dan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk

TPPK tanpa magnetic stripe.

5. Dalam hal terdapat warkat yang ditolak oleh mesin (reject) dan jumlah warkat

reject tersebut melebihi 2% (dua persen) dari warkat yang diserahkan maka

Peserta yang bersangkutan dikenakan biaya pemrosesan warkat reject sebesar

Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per warkat, sesuai dengan peranan Peserta dalam

mencantumkan sandi MICR dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dikenakan kepada Peserta yang menyerahkan warkat, apabila warkat tidak

terbaca karena :

- Pencantuman sandi MICR nilai nominal pada Cek dan Bilyet Giro;

- Pencantuman semua jenis MICR pada warkat selain Cek dan Bilyet

Giro.

b. Dikenakan kepada Peserta yang menerima warkat, apabila warkat tidak

terbaca karena pencantuman sandi MICR selain nilai nominal pada Cek dan

Bilyet Giro.

Ketentuan biaya reject tersebut tidak berlaku untuk warkat kliring penyerahan

nominal besar.

Kliring Lokal Secara Semi Otomasi

1. Biaya kliring penyerahan sebesar Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per

warkat;

2. Biaya kliring penyerahan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per

warkat.

Khusus untuk Peserta kliring lokal yang penyelenggaranya adalah pihak lain yang

mendapat persetujuan Bank Indonesia, pengenaan biaya sesuai ketentuan dalam

Surat Edaran Bank Indonesia No.1/4/DASP tanggal 29 November 1999 perihal

PemberianPersetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di

Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia antara lain diatur bahwa apabila

jumlah rata-rata perputaran warkat kliring penyerahan per hari telah mencapai lebih

dari 1000 (seribu) lemba r selama 6 (enam) bulan berturut-turut, Bank Indonesia akan


55

menghentikan bantuan keuangan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada

penyelenggara. Sebagai gantinya penyelenggara dapat mengenakan biaya kepada

Peserta yang jenis dan besarnya sama dengan yang dibebankan Bank Indonesia

kepada Peserta dalam sistem kliring yang sama.

Kliring Lokal Secara Manual

Mengingat jumlah warkat yang dipertukarkan dalam kliring lokal secara manual

yang dilakukan oleh penyelenggara yang bukan Bank Indonesia tidak terlalu besar,

dan disamping itu penyelenggara masih menerima bantuan biaya dari bank Indonesia

sebesar Rp.1.750.000 maka penyelenggara kliring lokal secara manual tidak dapat

mengenakan biaya apapun kepada peserta kliring local

B. Biaya Tambahan pada Sistem Kliring Otomasi dan Semi Otomasi

1. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A sudah termasuk biaya untuk

pencetakan laporan bagi peserta yang berkaitan dengan hasil proses kliring dan

daftar rincian pembebanan biaya kliring. Dalam hal peserta melakukan

permintaan ulang atas laporan hasil proses kliring dan daftar rincian

pembebanan biaya kliring tersebut, peserta dikenakan biaya sebesar

Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per laporan.

2. Permintaan ulang permintaan ulang atas laporan hasil proses kliring dan daftar

rincian pembebanan biaya kliring tersebut dapat diproses oleh penyelenggara

apabila diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah

diterbitkannya laporan dan daftar dimaksud.

3. Bagi Peserta yang memanfaatkan Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh (SIKJJ)

dikenakan biaya sebesar Rp.100.000,00 per bulan.

4. Dalam hal Peserta mengajukan permintaan salinan warkat atas warkat yang

telah diproses dalam Kliring maka Peserta yang bersangkutan dikenakan biaya

sebesar Rp.1.000,00


56

5. Biaya tambahan pada angka 3 dan 4 berlaku hanya pada penyelengaraan

Kliring secara elektronik dan otomasi.

II. Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring SKNBI4

A. Biaya Proses Kliring Debet

Biaya Proses Kliring Debet Penyerahan terdiri dari :

1. Biaya proses Kliring Debet Penyerahan di Wilayah Kliring yang pemilahan

Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi adalah sebesar Rp1.500,00 (seribu

lima ratus rupiah) per transaksi dengan rincian sebagai berikut:

a. biaya proses Data Keuangan Elektronik (DKE) Debet sebesar

Rp1.000,00 (seribu rupiah) per DKE Debet; dan

b. biaya proses Warkat Debet sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per

Warkat Debet.

2. Biaya proses Kliring Debet Penyerahan di Wilayah Kliring yang pemilahan

Warkat Debetnya dilakukan secara manual sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

per transaksi yang merupakan biaya proses DKE Debet.

3. Biaya tambahan yang dikenakan hanya kepada Peserta yang memanfaatkan

fasilitas pemilahan Warkat Debet berdasarkan kantor asal Peserta penerima di

Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara Otomasi

sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per Warkat Debet.

B. Biaya proses Kliring Kredit

Biaya proses Kliring Kredit adalah sebesar Rp1.000, 00 (seribu rupiah) per transaksi.

C. Biaya Warkat Debet Reject

1. Warkat Debet reject adalah Warkat Debet dalam Kliring penyerahan, yang

diproses oleh PKL di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya

dilakukan secara otomasi, yang tertolak oleh mesin baca pilah. 4 Biaya kliring untuk wilayah yang telah menerapkan SKNBI diatur dalam SE BI No. 7/28/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Biaya dalam Penyelenggaraan SKNBI.


57

2. Biaya Warkat Debet reject adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per

Warkat Debet reject.

3. Biaya Warkat Debet reject dikenakan apabila total Warkat Debet reject

melebihi 2% (dua persen) dari total Warkat Debet yang diserahkan oleh

Peserta.

4. Dalam hal Warkat Debet reject melebihi 2% (dua persen), perhitungan biaya

Warkat Debet reject dilakukan terhadap kelebihan persentase Warkat Debet

reject tersebut.

5. Biaya Warkat Debet reject dikenakan kepada Peserta pengirim atau Peserta

penerima sesuai dengan alasan yang menyebabkan warkat reject sebagaimana

tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.

D. Biaya Pembuatan dan atau Penggantian Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK)

Peserta dikenakan biaya pembuatan dan atau penggantian TPPK dengan ketentuan

sebagai berikut :

1. Untuk TPPK Proximity, baik yang dilengkapi dengan magnetic stripe maupun

yang tidak dilengkapi dengan magnetic stripe, dikenakan biaya sebesar

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per TPPK.

2. Untuk TPPK tanpa Proximity yang dilengkapi dengan magnetic stripe

dikenakan biaya sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per

TPPK.

3. Untuk TPPK tanpa Proximity yang tidak dilengkapi dengan magnetic stripe

dikenakan biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

E. Biaya Pemanfaatan Fasilitas Perekaman Data Hasil Kliring Dalam Bentuk Compact

Disk (Fasilitas CD Kliring)

Biaya pemanfaatan fasilitas CD Kliring di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat

Debetnya dilakukan secara otomasi diatur sebagai berikut :


58

1. Pengguna tetap dikenakan biaya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

per CD.

2. Pengguna tidak tetap dikenakan biaya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima

ribu rupiah) per CD.

3. Permintaan perekaman ulang CD Kliring dikenakan biaya sebesar

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per CD.


59

BAB VI

JADWAL KLIRING

Penyelenggaraan kegiatan kliring di masing-masing wilayah kliring dilaksanakan sesuai dengan

jadwal kliring yang berlaku di wilayah tersebut. Jadwal kliring ditetapkan oleh masing-masing

penyelenggara dimana dalam penetapannya tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur tentang jadwal kliring. Penyelenggaraan kliring dapat dilakukan di luar jadwal kliring

yang berlaku dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, tutup buku, dan lain-lain. Khusus

untuk penyelenggaraan kliring oleh selain Bank Indonesia, jadwal kliring yang ditetapkan oleh

penyelenggara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Bank Indonesia

setempat. Dengan diterapkannya SKNBI, penetapan jadwal kliring oleh penyelenggara harus

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penyelenggara Kliring Nasional5.

Jadwal Kliring ditetapkan antara lain dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan

masyarakat pengguna uang giral, kondisi perbankan, kuantitas warkat yang akan dikliringkan

dalam satu hari, kebijakan waktu penyelesaian akhir (same day settlement atau next day

settlement) dan kemampuan teknis penyelenggara dalam memproses warkat kliring dimaksud

sesuai dengan sistem kliring yang digunakan.

Dengan diimplementasikannya SKNBI, jadwal kliring di wilayah kliring yang telah

mengimplementasikan SKNBI tunduk pada ketentuan yang berlaku pada SKNBI. Berbeda

halnya dengan jadwal kliring sebelumnya, jadwal kliring SKNBI terbagi menjadi 2 (dua) yaitu

jadwal kliring kredit dan jadwal kliring debet. Jadwal kliring kredit untuk semua wilayah kliring

SKNBI adalah sama. Adapun untuk jadwal kliring debet, dapat ditetapkan berbeda oleh masing-

masing wilayah kliring. Namun demikian, pelaksanaan setelmen / penyelesaian akhir hasil

kliring debet tidak boleh melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring

Nasional (PKN). Khusus untuk wilayah kliring Jakarta, jadwal penyelenggaraan SKNBI adalah

sebagai berikut:

5 Diatur dalam SE BI No. 7/27/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Jadwal Penyelenggaraan SKNBI.


60

No. Kegiatan T + O (WIB) T+ 1 (WIB)

I Kliring Kredit

A Siklus Pertama

1 Pengiriman DKE Kredit 08.15 – 11.30

2 Penyampaian Disket DKE Kredit*) 08.45 – 11.00

3 Penyampaian Daftar Rincian DKE Kredit

yang Diserahkan Per Bank Penerima

08.15 – 12.00

4 Informasi Awal (Early Warning) 11.30 – 12.00

5 Penyelesaian Akhir (Settlement) 12.30

6 Distribusi Laporan Hasil Kliring Kredit Siklus

Pertama

12.30 – 14.00

B Siklus Kedua

1 Pengiriman DKE Kredit 12.45 – 15.30

2 Penyampaian Disket DKE Kredit*) 13.15 – 15.00

3 Penyampaian Daftar Rincian DKE Kredit

yang Diserahkan Per Bank Penerima

12.45 – 16.00



6 Distribusi Laporan Hasil Kliring Kredit Siklus

Kedua

16.30 – 20.00

II Kliring Debet

A Kliring Penyerahan

1 Pengiriman DKE Penyerahan 08.30 – 15.00

2 Penyampaian Disket DKE Penyerahan*) 09.00 – 14.00

3 Penyampaian Warkat Debet Penyerahan 11.00 – 15.30



6 Distribusi Warkat Debet dan Laporan Hasil 17.30 – 20.00


61

Kliring Penyerahan

B Kliring Pengembalian

1 Pengiriman DKE Pengembalian 08.30 – 10.30

2 Penyampaian Disket DKE Pengembalian*) 09.00 – 10.00

3 Penyampaian Warkat Debet Pengembalian 08.45 – 11.00



6 Distribusi Warkat Debet dan Laporan Hasil

Kliring Pengembalian

12.00 – 14.00


62

BAB VII

DAFTAR HITAM

I. Pendahuluan

Penatausahaan Daftar Hitam (DH) oleh Bank Indonesia saat ini diatur dalam Surat Edaran

Bank Indonesia (SE BI) No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan

Cek/BG Kosong. Berdasarkan ketentuan dimaksud, DH didefinisikan sebagai suatu daftar

yang berisi nama-nama Penarik Cek/BG Kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan

berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Implikasi dari definisi DH adalah

bahwa nasabah yang namanya tercantum dalam DH pada suatu periode tertentu, tidak dapat

membuka rekening giro di Bank lain dalam satu wilayah kliring sehingga nasabah tersebut

tidak dapat melakukan penarikan Cek/BG sampai dengan masa berlaku DH pada periode

dimaksud selesai. Dalam hal terdapat nasabah yang namanya telah dimasukkan dalam DH

namun melakukan penarikan Cek/BG dan ditolak dengan alasan kosong, nasabah tersebut

akan dimasukkan kembali dalam DH pada periode berikutnya. Informasi mengenai adanya

sanksi pencantuman bagi Penarik Cek/BG kosong ke dalam DH telah diatur pula pada SE

BI No.2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, dimana Bank mempunyai kewajiban untuk

mencantumkan klausula sanksi DH pada perjanjian pembukaan rekening giro. Klausula

tersebut pada dasarnya mengatur bahwa pemilik rekening tidak keberatan rekeningnya

ditutup dan namanya dicantumkan ke dalam DH apabila melakukan Penarikan Cek/BG

Kosong.

Ditinjau dari wilayah berlakunya, DH berlaku di wilayah kliring lokal setempat. Hal ini

dapat diartikan bahwa seorang nasabah yang namanya tercantum dalam DH pada suatu

wilayah kliring lokal masih dimungkinkan untuk membuka rekening di wilayah kliring

lokal lain. Sifat dari DH adalah rahasia sehingga hanya dapat dipergunakan secara terbatas

untuk keperluan intern bank.


63

II. Jenis alasan penolakan Cek / Bilyet Giro (BG)

Jenis alasan penolakan Cek/BG adalah sebagai berikut:

A Saldo tidak cukup.

B Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri).

C Persyaratan formal Cek/BG tidak dipenuhi yaitu:

1. Tulisan ‘Cek/BG’ dan Nomor Cek/BG yang bersangkutan;

2. Nama Tertarik;

3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar/memindahbukukan dana

atas beban Rekening Penarik;

4. Nama dan nomor Rekening Pemegang;

5. Nama Bank penerima;

6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf

selengkap-lengkapnya;

7. Tempat dan tanggal Penarikan;

8. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan

persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Bilyet Giro);

9. Tanda tangan Penarik dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan

persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Cek).

D Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;

E Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan;

F Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;

G Sudah kadaluwarsa;

H Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;

I Bea meterai belum dilunasi;

J Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;

K Stempel kliring tidak ada;

L Stempel kliring tidak sesuai dengan Bank penerima;

M Endosemen pada Cek atas nama (Cek atas order) tidak ada;

N Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan Kepolisian terlampir);

O Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir);


64

P Warkat bukan untuk kami;

Q Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya;

Dari ke-17 alasan penolakan tersebut, alasan yang dapat dikategorikan ke dalam penarikan

Cek/BG kosong adalah alasan (1) saldo tidak cukup dan alasan (2) rekening telah ditutup.

Dalam hal terdapat lebih dari satu alasan penolakan, terdapat suatu kriteria tersendiri untuk

dapat digolongkan sebagai penolakan Cek/BG kosong sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1: Ilustrasi Penggolongan Penolakan Cek/BG

Alasan Pertama

(1)

Alasan Kedua

(2)

Penggolongan Penolakan

Cek/BG

(3)

1. Saldo tidak cukup - Penolakan Cek/BG Kosong

2. Rekening telah ditutup

(termasuk ditutup atas

permintaan sendiri)

- Penolakan Cek/BG Kosong

3. Persyaratan formal

Cek/BG tidak dipenuhi

Saldo tidak

cukup/rekening telah

ditutup

Bukan sebagai penolakan Cek/BG

Kosong

4. Tanggal efektif BG

belum sampai

Saldo tidak


ditutup


Kosong

5. Cek ditarik kembali

oleh Penarik setelah

berakhirnya tenggang

waktu pengunjukan.

Saldo tidak


ditutup


Kosong

6. BG dibatalkan oleh

Penarik setelah

berakhirnya tenggang

Saldo tidak


ditutup


Kosong


65

Alasan Pertama

(1)

Alasan Kedua

(2)


Cek/BG

(3)

waktu penawaran

7. Sudah kadaluwarsa Saldo tidak


ditutup


Kosong

8. Coretan/perubahan tidak

ditandatangani oleh

Penarik

Saldo tidak


ditutup

Penolakan Cek/BG Kosong

9. Bea meterai belum

dilunasi

Saldo tidak


ditutup


10. Tanda tangan tidak

cocok dengan specimen

Saldo tidak


ditutup


11. Stempel kliring tidak

ada

Saldo tidak


ditutup


12. Stempel kliring tdk

sesuai dengan bank

penerima

Saldo tidak


ditutup


13. Endosemen pada Cek

atas nama atau Cek atas

order tidak ada

Saldo tidak


ditutup


14.Warkat diblokir

pembayar-annya (surat

keterangan kepolisian

terlampir)

Saldo tidak


ditutup


15. Rekening diblokir oleh Saldo tidak Penolakan Cek/BG Kosong


66

Alasan Pertama

(1)

Alasan Kedua

(2)


Cek/BG

(3)

instansi yang berwenang

(surat pemblokiran

terlampir)


ditutup

16. Warkat bukan untuk

kami

Saldo tidak


ditutup


Kosong

17. Encode tdk sesuai

dengan nominal yang

sebenarnya

Saldo tidak


ditutup


III. Kriteria Penutupan Rekening

Seorang nasabah akan dicantumkan dalam Daftar Hitam apabila telah melakukan penarikan

Cek/BG kosong sehingga menyebabkan rekening nasabah tersebut ditutup oleh suatu bank.

Kriteria penutupan rekening nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

A Menarik Cek/BG kosong 3 (tiga) lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan;

B Menarik Cek/BG kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah) atau lebih;

C Namanya tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.

IV. Penatausahaan Daftar Hitam

Penatausahaan DH dilakukan oleh Bank Indonesia baik untuk penyelenggara kliring Bank

Indonesia maupun non Bank Indonesia. Adapun cakupan pemberlakuan DH masih bersifat

lokal yang hanya berlaku dimasing-masing wilayah kliring lokal yang bersangkutan. Alur

proses penatausahaan DH secara umum adalah sebagaimana pada Gambar berikut ini.


67

Gambar: Alur Proses Penerbitan DH

Sebagaimana pada Gambar 2.2 di atas, dapat dijelaskan alur proses penatausahaan DH

sebagai berikut:

A Bank Tertarik melakukan input data berdasarkan Cek/BG yang ditolak untuk

menghasilkan SKP. Khusus untuk Cek/BG yang ditolak dengan alasan kosong

akan menghasilkan PSOKL 2204 (softcopy dan hardcopy), SP I, SP II dan

SPPR.

B Dalam hal Cek/BG ditolak dengan alasan kosong, Bank Tertarik melalui proses

kliring retur menyerahkan PSOKL 2204 kepada Bank Indonesia untuk digunakan

sebagai dasar penatausahaan DH. Selain itu, Bank Tertarik juga menyampaikan

SKP kepada Bank Tertolak untuk kemudian diteruskan kepada nasabahnya.

Adapun SP I, SP II dan SPPR diserahkan kepada Bank Indonesia secara terpisah

untuk keperluan pemrosesan DH.

C Selanjutnya Bank Indonesia melakukan penggabungan data PSOKL 2204 pada

saat berakhirnya proses kliring retur untuk kemudian diolah dalam aplikasi

TUCK/TUDH. Dalam proses ini kegiatan yang dilakukan mencakup pemilahan

data Penarik Cek/BG kosong yang berpotensi masuk DH secara manual

berdasarkan kriteria pada SE BI No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000.

BANK TERTOLAK BANK TERTARIK BANK INDONESIAPROSES OUTPUTINPUT

Cek/BGDitolak

SKP

SP1/2/SPPR

PSOKL 2204

APLIKASI TUCK/TUDH

DAFTARHITAM

DAFTARHITAM

DAFTARHITAM

2 3 4

1

BANK TERTOLAK BANK TERTARIK BANK INDONESIAPROSES OUTPUTINPUT

Cek/BGDitolak

SKP

SP1/2/SPPR

PSOKL 2204

APLIKASI TUCK/TUDH

DAFTARHITAM

DAFTARHITAM

DAFTARHITAM

2 3 4

1


68

D Dari hasil pemilahan data secara manual tersebut dihasilkan DH lokal per

wilayah kliring dan didistribusikan kepada Bank dalam bentuk hardcopy.

Sistem Kliring Bank Indonesia 1

Documents