sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal

Ayu Nurul Jannah

Dini Fitria Ningsih

Dita Maharani

Jihan Thifal Affifah

XII IPS 4

Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahandipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalamkabinet diangkat dan diberhentikan olehparlemen. Dalam demokrasi parlementerPresiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagaidemokrasi parlementer.

Dalam Sistem pemerintahan presidensialkedaulatan negara dipisahkan menjadi tigagolongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatifdan satu lagi yaitu yudikatif

1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial

Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional

Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional

Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentangperubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahanparlementer

2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)

Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer

Dasar hukumnya:

Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”

Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”

Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakanpemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untukbagiannya sendiri-sendiri”

3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer

Dasar hukumnya:

Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”

Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggugugat”

Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakanpemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masinguntuk bagiannya sendiri-sendiri”

Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusanpresiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untukmengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”

4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)

Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial

Mengalami penyimpangan antara lain:

Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden

Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah

Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demikepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan

Kurun waktu 1945 – 1949

Pada periode ini sistem pemerintahan DemokrasiPancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakankarena negara dalam keadaan darurat dalamrangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presidenmenjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistemkabinet yang seharusnya Presidensil dalampelaksanaannya menjadi Parlementer seperti yang berlaku dalam Demokrasi Liberal.

Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistemDemokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadarbahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasiladan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggapbahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dannegara serta merintangi pembangunan semestaberencana untuk mencapai masyarakat adil danmakmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaranKonstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 sertatidak berlakunya UUDS 1950.

Demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individudari kekuasaan pemerintah, dalam demokrasi liberal keputusan-keputusan mayoritas (dari prosesperwakilan atau langsung)diberlakukan pada sebagianbesar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusanpemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Landasan demokrasi liberal : 1. maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945.

2. konstitusi RIS 1949 (pasak 116 ayat 2), dan3. konstitusi UUD sementara tahun 1950 (pasal 83 ayat2).

Dampak Demokrasi Liberal dalam pemerintahan:a. Pembangunan tidak berjalan lancar karena Kabinet selalu silihberganti, karena masing-masing partai lebih memperhatikankepentingan partai atau golongannya.b. Tidak ada partai yang dominan maka seorang kepala negaraterpaksa bersikap mengambang diantara kepentingan banyakpartai. Maka pengambil keputusan itu menjadi tidak ada.. Karenatidak ada partai yang pionir (pelopor), istilah Bung Karno Inimembahayakan untuk negara yang berkembang.c. dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif yang kuat, sehingga tidak adapemerintahan yang efektif.

Dampak Demokrasi Liberal dalam masyarakat:a. Munculnya pemberontakan di berbagai daerah (DI/TII, Permesta, APRA, RMS)b. Memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahanyang ada saat itu.

Kurun Waktu 1959 - 1965Pada periode ini sering juga disebut dengan OrdeLama. UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengansistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD 1945 presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, presiden dan DPR berada di bawah MPR. Dengandemikian pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presidenmenimbulkan penyimpangan dan penyelewenganterhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknyaterjadi perebutan kekuasaanoleh PKI pada tanggal 30 September 1965 (G30S/PKI) yang merupakan bencana nasional bagi bangsaIndonesia.

Demokrasi Terpimpin Adalah sebuah sistemdemokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiranberpusat pada pemimpin negara. konsep sistemdemokrasi terpimpin pertama diumumkan olehPresiden Soekarno dalam pembukaan sidangkonstituante pada tanggal 10 November 1956. Masademokrasi terpimpin ( 1957-1965 ) dimulai dengantumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasiLiberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojosebagai perdana mentri. Namun begitu, penegasanpemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelahdibubarkannya badan konstituante dandikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasiterpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh silakeempat Pancasila.

Kebebasan partai dibatasi

Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagaikepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Pemerintah berusaha menata kehidupanpolitik sesuai dengan UUD 1945.

Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

1. Kedudukan PresidenBerdasarkan penjelasan UUD 1945 menyatakan :

"Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden ialahpenyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalammenjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan presiden (concentration of power and responsibility upon the President". Oleh karena itu presidenadalah mandataris MPR, presidenlah yang memegang tanggungjawab atas jalnnya pemerintahan yang dipercayakan kepadanyadan tanggung jawab itu adalah kepada MPR bukan kepada badanlain. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apayang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak denganadanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatanwakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partaibesar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukansebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

2. Pembentukan MPRS

Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun1959. Tindakan tersebut bertentangan denganUUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembagatertinggi negara harus melalui pemilihanumum sehingga partai-partai yang terpiliholeh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.

3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilutahun 1955 dibubarkan karena DPR menolakRAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaranDPR dan sebagai gantinya presiden membentukDewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk olehpresiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan olehpresiden. Sehingga DPRGR harus mengikutikehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakanpresiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapatmembubarkan DPR.

4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung SementaraDewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk

berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuaioleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakilketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orangwakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaanpresiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.

5. Pembentukan Front NasionalFront Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13

Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional adalah sebagai berikut. Menyelesaikan Revolusi Nasional Melaksanakan Pembangunan Mengembalikan Irian Barat

6. Pembentukan Kabinet KerjaTanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil

presiden diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerjamengalami tiga kali perombakan

7. Keterlibatan PKI dalam Ajaran NasakomPerbedaan ideologi dari partai-partai yang

berkembang masa demokrasi parlementermenimbulkan perbedaan pemahaman mengenaikehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampakpada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masademokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkahuntuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupanberbangsa dan bernegara dengan menyampaikanajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.

8. Adanya ajaran RESOPIMTujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi,

Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalahuntuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatanProklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16.

9. Angkatan Bersenjata Republik IndonesiaTNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI AngkatanLaut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh MenteriPanglima Angkatanyang kedudukannya langsungberada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satugolongan fungsional dan kekuatan sosial politikIndonesia.

10. Pentaan Kehidupan Partai PolitikPada masa demokrasi Parlementer, partai dapat

melakukan kegiatan politik secara leluasa. Sedangkanpada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partaidibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlahanggota yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehinggadari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai.

11. Arah Politik Luar NegeriBahasan Umum: Pada awalnya, politik luar negeri

Indonesia adalah politik bebas aktif sesuai yang mengabdi pada kepentingan nasional. Bebas berartitidak memihak salah satu blok (barat/timur), sedangkanaktif berarti ikut memelihara perdamaian dunia.1) Faktor dalam negeri : dominasi PKI dalam kehidupanpolitik2) Faktor luar negeri : sikap negara-negara Barat yang kurang simpati dan tidak mendukung terhadapperjuangan bangsa Indonesia.

a. Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefob. Politik Konfrontasi Malaysiac. Politik Mercusuard. Politik Gerakan Non-Blok

Periode Berlakunya Demokrasi Terpimpin (1959—1965) Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945

dinyatakan berlaku kembali, dan berakhirnya pelaksanaandemokrasi liberal. Kemacetan politik yang terjadi pada masa itudapat diselesaikan dengan menggunakan demokrasi terpimpin, dimana dominasi kepemimpinan yang kuat akan dapatmengendalikan kekuatan politik yang ada pada saat itu. Keadaanpada masa demokrasi terpimpin diwarnai oleh tank menarik tigakekuatan politik yang paling utama, yaitu Soekarno, AngkatanDarat dan PKI. Soekarno membutuhkan PKI untuk menandingikekuatan Angkatan Darat yang beralih fungsi sebagai kekuatanpolitik, sedangkan PKI memerlukan Soekarno untukmendapatkan perlindungan presiden dalam melawan AngkatanDarat. Angkatan darat sendiri membutuhkan Soekarno untukmendapatkan legitimasi agar dapat terjun ke arena politikIndonesia.

A. Positifi. Kemiliteran lebih terkoordinirii. Indonesia berhasil merebut Irian Barat dariBelandaiii. Perebutan Irian Barat oleh Indonesia mendapatdukunagn PKIiv. Indonesia menjadi pendiri Gerakan Non – Blok

B. Negatifi. Pemerintahan otoriterii. Penumpukan kekuasaaan di tangan Presideniii. Korupsi mewabahiv. Sektor Ekonomi melemahv. Tidak terwujudnya stabilitas pemerintahanvi. Presiden melakukan banyak penyimpangan