SIONAL PEMERINTAH DIMINTA TUNTASKAN …mpmgroup.co.id/public/uploads/2018/06/MPMX_Corsec_091...perjalanan First Travel yang menjadi korban penipuan pascaputusan pengadilan. ILUSTRASI

Senin, 4 Juni 2018Edisi: 10983 | Thn. XXXXV

Senin, 4 Juni 2018Edisi: 10983 | Thn. XXXXV4

Senin, 4 Juni 2018Edisi: 10983 | Thn. XXXXV NASIONALSenin, 4 Juni 2018Edisi: 10983 | Thn. XXXXV 5

NASIONAL

PEMERINTAH DIMINTA TUNTASKAN GANTI RUGI KORBAN FIRST TRAVELPemerintah RI diminta menuntaskan ganti rugi jamaah biro perjalanan First Travel yang menjadi korban penipuan pascaputusan pengadilan.

ILUSTRASIISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Umum Partai Ama-nat Nasional (PAN) Hanafi Rais menegaskan bahwa kasus tersebut membuat 63.310 jemaah batal berang-kat umrah dengan nilai ke-rugian mencapai Rp 905 miliar.

“Selepas vonis dan dihu-kum pelakunya, jangan di-lupakan nasib uang setoran calon jamaah umrah yang

gagal berangkat. Ini uang umat dan banyak dari ka-langan tidak mampu,” ujar Hanafi dalam keterangan tertulisnya, yang diterima di Jakarta, kemarin.

Dalam sidang putusan Pengadilan Negeri (PN) De-pok, majelis hakim menja-tuhkan vonis kepada tiga bos travel umrah First Travel atas terbukti penipuan, pengge-lapan dan pencucian uang,

mereka dihukum kurungan penjara 15-20 tahun dan den-da hingga Rp5 milyar.

Namun, keputusan ha-kim juga menetapkan bahwa 529 aset mlik First Travel dirampas oleh negara, se-hingga masih menjadi per-tanyaan bagaimana penyele-saian kerugian jamaah.

“Apapun hasilnya, apa-lagi aset diserahkan kepa-da negara. Maka yang ter-

penting disini adalah uang umat,” ujarnya.

Ditegasnya banyak sekali uang orang yang tidak mam-pu yang rela mencicil.

“Sehingga kita harus me-nuntaskan pengembalian kepada korban yang sudah lama terkatung-katung,” kata Hanafi .

Jika diperlukan, tambah dia, untuk mengusut tun-tas dan mengawal penye-lesaian kasus ini, dirinya mempertimbangkan untuk mengusulkan membentuk Pansus DPR untuk kasus First Travel.

Danial

Jakarta, HanTer - Direk-tur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulti-ng, Pangi Syarwi Chaniago menilai larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota le-gislatif diserahkan kepada partai politik dengan mem-buat aturan dan syarat ketat

ketika seorang mendaftar sebagai caleg.

“Jalan tengah yang bisa dilakukan adalah laran-gan ‘nyaleg’ mantan napi korupsi diserahkan saja kepada parpol untuk mem-buat peraturan dan syarat menjadi caleg,” kata Pangi di Jakarta, kemarin

Hal itu menurut dia dilakukan karena terja-dinya polemik dan per-bedaan pandangan yang berlarut-larut terkait KPU yang akan mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) mengenai larangan mantan napi korupsi menjadi caleg.

D i a m e n i l a i k a l a u

persyaratan tersebut dibuat parpol maka “bola panas” ada pada parpol, bukan di KPU sehingga tidak perlu berhadapan secara lang-sung dengan aktor individu caleg dan partai politik.

“Sekarang KPU ber-hadapan langsung den-gan aktor individu dan

elit parpol. Namun kalau bicara ‘sennse of politics’, KPU tidak perlu khawatir karena opini masyarakat mendukung kebijakan ter-sebut,” ujarnya.

Pangi menilai menga-tasi polemik tersebut harus dengan pandangan yang jernih dan melihatnya seca-

ra komprehensif dengan tinjauan dua sisi yang ber-beda.

Di satu sisi menurut dia, kita berdebat soal HAM ter-kait hak politik setiap warga negara memilih dan dipilih, kembali ke prinsip “equality before of the law” atau sama di hadapan hukum, siapa

pun dia.“Namun di sisi lain,

biarkan pengadilan yang mencabut hak politik me-reka, misalnya dicabut hak politik seumur hidup maka selama itu tidak punya hak memilih dan dipilih,” ujar-nya.

Danial

Pengamat: Mantan Napi Korupsi Nyaleg Seleksi Parpol