Singgih sundoro 2014521773

DISUSUN OLEH:

1. Singgih Sundoro 2014.521.7732. Redy Arisonda 2014.521.8093. Bayu Anggoro 2014.521.7984. Andreas W N 2014.521.784

Latar Belakang.Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesiayang mengatur seluruh struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, masih banyak bahkan sangat banyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidak Sesuai dengan nila-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Padahal jika membahas negara dan ketatanegaraan Indonesiamengharuskan ingatan kita meninjau dan memahami kembali sejarah perumusan dan Penetapan Pancasila, Pembukaan UUD,dan UUD 1945 oleh para pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Pertama, memberikan faktor- faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia,dan kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.Maka kedudukan Pancasila sebagaiman tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalahsebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

UUD dan Fungsinya

Dalam ketatanegaraan, istilah UUD sering digunakan pula dengan istilah konstitusi dalam pengertian yang berbeda atau untuk saling menggantikan. Sedangkan Indonesia menggunakan istilah UUD yang disejajarkan dengan istilah Grondwet dari belanda yang mempunyai pengertian suatu undang-undang yang menjadi dasar (Grond) dari segala hukum dalam suatu negara.

Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945, itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukan bahwa pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD. Pembukaan maupun pancasila tidak bisa dirubah maupun diganti oleh siapapun, karena merubah ataupun mengganti berarti membubarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 karena Pancasila merupakan fundamental terbentuknya bangsa Indonesia.

Ada juga yang dimaksud hubungan formal dan Material yangDapat diartikan sebagai berikut :

A.Hubungan Secara FormalTata bernegara tidak hanya bertopang pada asas social, ekonomi, politik akan tetapi dalam perpaduanya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas- asas cultural, religious dan asas – asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam pancasila.

B.Hubungan Secara MaterialHakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental, maka sebenarnya secara materiarial pokok yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah Negara fundamental tersebut tidak lain adalah pancasila.

DEMOKRASI INDONESIA SEBAGAIMANA DIJABARKAN DALAM UUD 1945

DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM PEMERINTAH DARI RAKYAT , DALAM ARTI RAKYAT SEBAGAI ASAL MULA KEKEUASAAN NEGARA SEHINGGA RAKAYAT HARUS IKUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEWUJUDKAN SUATU CITA-CITANYA.BERDASARKAN CIRRI-CIRI SISTEM DEMOKRASI TERSEBUT MAKA PENJABARAN DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAANIMDONESIA DAPAT DITEMUKAN DALAM KONSEP DEMOKRASI SEBAGAIMANA TERDAPAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT

Kesimpulan

Sistem ketatanegaraan dengan berdasarkan pada nilai-nilai dan yang berhubungan dengan Pancasila, dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila.Negara Indonesia dan masyrakat Indonesia dengan ketatanegaraannya berdasar pada Pancasila akan membawa dampak positif bagi terbentuknya bangsa Indonesia.

>>>Good bye, Thank you<<<

Special Credits :

-Bu Dosen-

-Singgih Sundoro-

-Google-

-Easy gif animator-

-Microsoft office PowerPoint-

-Es Goodday-

-Sing Sak Kelompok Karo Singgih-