Top Banner
1 SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDEKATAN KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
60

SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

Mar 06, 2019

Download

Documents

vocong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

1

SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDEKATAN KELUARGA

UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT

KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

KESEHATAN MASYARAKAT

Page 2: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT

2

Page 3: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

VISI DAN MISI PRESIDEN

9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia

TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik;

Berkepribadian dalam budaya

PROGRAM INDONESIA SEHAT

PROGRAM INDONESIA PINTAR

PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA

RENSTRA 2015-2019

3 D

IME

NS

I P

EM

BA

NG

UN

AN

: P

EM

BA

NG

UN

AN

MA

NU

SIA

, SE

KT

OR

U

NG

GU

LA

N, P

EM

ER

AT

AA

N D

AN

KE

WIL

AY

AH

AN

NO

RM

A P

EM

BA

NG

UN

AN

KA

BIN

ET

KE

RJA

PENDEKATAN

KELUARGA

NUSANTARA SEHAT

PARADIGMA SEHAT PENGUATAN YANKES JKN

KELUARGA SEHAT

DTPK

Page 4: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

Pendekatan Keluarga

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Dukungan pembiayaan PROMOTIF PREVENTIF

A B

4

PENERAPAN PARADIGMA SEHAT

INDONESIA SEHAT

Page 5: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Tujuan untuk dilaksanakan secara dini

Tuntutan publik

5

Page 6: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PENGERTIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

6

Page 7: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal

1

Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah

2

Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota

3

Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya

5

Berlaku secara nasional 6

7

PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Page 8: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

CIRI SPM BIDANG KESEHATAN

Merupakan pelayanan yang diberikan di tingkat primer

Melibatkan lintas sektor dan masyarakat/swasta, untuk mencapai cakupan maksimal, tidak mungkin sendiri

Harus cakupan total (Univesal Coverage)

Menggunakan sumber daya daerah dan kebijakan Pemda

Perlu menggunakan Pendekatan keluarga dan Germas

8

1

2

3

5

4

Page 9: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

JENIS PELAYANAN 1. Setiap ibu hamil mendapatkan

pelayanan antenatal sesuai standar

2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;

3. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar;

4. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;

5. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;

6. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;

7. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;

8. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;

9. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;

10. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;

11. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan

12. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

9

Page 10: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PENDEKATAN KELUARGA

10

Page 11: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PENGERTIAN PENDEKATAN KELUARGA

Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari data & informasi dari profil kesehatan keluarga

Sumber Foto: achmad fiqqy fierly Tujuan Pendekatan Keluarga: 1. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan

kesehatan yang komprehensif 2. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota dan SPM Provinsi 3. Mendukung pelaksanaan JKN 4. Mendukung tercapainya program indonesia sehat

11

Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga

Page 12: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

STRATEGI PENDEKATAN KELUARGA UNTUK MENCAPAI KELUARGA SEHAT

1. Sasaran Utama adalah Keluarga

2. Mengutamakan Promotif dan Preventif( disertai penguatan UKBM)

3. Kunjungan Rumah (Outreach)

4. Mewujudkan cakupan Total Coverage

5. Melalui Pendekatan Siklus Kehidupan

12

Page 13: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

Keluarga mengikuti KB

Ibu bersalin di faskes

Bayi mendapat imunisasi dasar

lengkap

Bayi diberi ASI eksklusif selama 6

bulan

Pertumbuhan balita dipantau tiap

bulan

Penderita TB Paru berobat sesuai standar

1 Penderita hipertensi berobat teratur

Gangguan jiwa berat tidak

ditelantarkan

Tidak ada anggota keluarga yang

merokok

Keluarga mempunyai akses terhadap

air

bersih

Keluarga mempunyai akses atau

menggunakan jamban sehat

Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes

13

12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT

Page 14: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PENTAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA

14

2015

2016

2017

2018 2019 470

PUSKESMAS,

64 Kab/Kota 9 Prov

2926 Puskesmas, 34 Prov, 514

Kab/Kota

4 Puskesmas 4 Kab/Kota

4 Prop

9754 Puskesmas,

34 Prov 514 Kab 5852 Puskesmas,

34 Prov, 514 Kab

Kab/Kota dapat mengembangkan sendiri PIS-PK diluar lokus Puskesmas tahun 2017 karena pelatih sudah tersedia di 34 Propinsi dan 514 kab/kota

Page 15: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

Sumbar : 103

Medan : 285

Palembang : 104

DKI Jakarta : 85

Jawa Barat : 210

Jawa Tengah: 301

DIY : 29

Jawa Timur : 360

Bali : 51

Kalbar: 64

Sulut : 42

Sulsel : 135

Kaltim: 47 Papua : 35

Aceh : 213

Kep. Riau: 49 Riau : 84

Jambi : 67

Babel : 28

Lampung : 111

Banten : 63

Kaltara: 14

Kalteng: 25

Kalsel: 69

Gorontalo : 12

Sulbar : 11

Sultra: 32

Maluku : 16

NTB : 86

NTT : 37

Maluku Utara: 16

Sulteng : 79

Papua Barat : 17

Bengkulu : 45

SEBARAN LOKUS PUSKESMAS INTEGRASI PENDEKATAN

KELUARGA TAHUN 2017

Data Lokus : Klik >>>

TOTAL : 2.926 PKM

Binwil Wilayah: Klik >>>

15

Page 16: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PELATIHAN PENDATAAN & INFO KESEHATAN ANALISIS DATA KELUARGA

& INTERVENSI

1 2 3

Tenaga Pembina Keluarga, Tenaga Teknis, Tenaga pengolah Data, Tenaga Managemen PKM

Materi Pelatihan, a.I

PISDPK

MANAGEMEN PUSKESMAS

PENDATAAN

E-aplikasi, Manual/Formulir

Input Data Keluarga, PINKESGA, Mengolah Data, Tabulasi Data,

Aplikasi KS

12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT

Analisis Masalah

Prioritas Pemecahan

Masalah

Manajemen Puskesmas

Perencanaan: RUK RPK

Lokmin Bulanan, Triwulan

Wasdal dan Penilaian

ANALISIS DATA KELUARGA

PROSES

16

IMPLEMENTASI PENDEKATAN KELUARGA

Pelaksanaan Intervensi

Page 17: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

SASARAN SINERGI PUSAT & DAERAH

17

• SDK (MAN, MONEY, MATERIAL)

• PELATIHAN

INPUT

• PENDATAAN

• ANALISIS

• INTERVENSI

• KEBERLANJUTAN

PROSES • PEMELIHARAAN

• PENINGKATAN

OUTPUT

Page 18: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PROSES PENDEKATAN KELUARGA

PENDATAAN

KELURGA

ANALISIS DATA KELURGA

INTERVENSI KELUARGA

SEHAT

PERSIAPAN

PELATIHAN

PEMBINA

KELUARGA

INSTRUMEN

PELATIHAN

MANAJEMEN

PUSKESMAS

PELATIHAN

TEKNIS

PROSES

BERKELANJUTAN 18

Page 19: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

ALUR PROGRAM &PEMBIYAAN

M

A

S

Y

A

R

A

K

A

T

UKBM

UKBM

UKBM

PENDEKATAN KLG

PENDEKATAN INSTITUSI

PUSK KAB/KOTA PROV PUSAT

GERMAS

APBD, DAK FISIK, DAK NON FISIK,JKN, DANA DESA APBN APBD, DEKONSENTRASI

SPM

19

Page 20: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PEMBIAYAAN OPERASIONAL PROGRAM KESMAS 2017

20

APBN

PUSAT APBD

PROVINSI

PROVINSI APBD KAB/KOTA

DAK FISIK

DAK NON FISIK

- BOK - JAMPERSAL

- AKREDITASI

KAB/KOTA

DEKONSENTRASI

Page 21: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

Perwujudan sinergi Pusat dan daerah • SPM sebagai tanggungjawab daerah dalam

pelaksanaan diperkuat melalui pendekatan keluarga yang diperluas indikatornya

• Saling mengisi pemenuhan kebutuhan sumberdaya kesehatan ( man, money, material) yang diperlukan

• Proses yang berjalan dengan baik akan menghasilkan pencapaian SPM dan keluarga sehat melalui peningkatan Indek Keluarga Sehat (IKS)

21

Page 22: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

KEBIJAKAN PROGRAM KESMAS MELALUI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS

TAHUN 2017

KUWAT SRI HUDOYO SETDITJEN KESEHATAN MASYARAKAT

22

Page 23: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

DAK NON FISIK 2017

1. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

2. BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

3. TUNJANGAN PROFESI GURU

4. TAMBAHAN PENGHASILAN GURU

5. TUNJANGAN KHUSUS GURU

6. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

7. DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM

8. DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 23

Page 24: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

24

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

AKREDITASI RUMAH SAKIT

AKREDITASI PUSKESMAS

BOK PUSKESMAS

BOK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN UKM SKUNDER DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

BOK DISTRIBUSI OBAT DAN E- LOGISTIK TAHUN 2017

PERMENKES NO 71/2016

Page 25: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

1. Dukungan dana untuk pembangunan kes di daerah dlm Terlaksananya RKP

2. Dukungan upaya kes Promotif preventif

3. Dukungan pencapaian SPM kab/Kota

4. Dukungan pencapaian puskesmas dan RSUD terakreditasi

5. Dukungan pelaksanaan manajemen pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota

25

DAK NON FISIK

1. DINKES KAB/KOTA

2. UPT KAB KOTA

3. RS

4. PUSKESMAS

TUJUAN

SASARAN

Page 26: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

KEBIJAKAN OPERASIONAL UMUM 1. PEMDA tetap berkewajiban mengalokasikan dana untuk kesehatan sebesar 10

% dari APBD (UU 36/2009)

2. DAK bidang Kesehatan bukan dana Utama untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah

3. Dinkes Provinsi sebagai koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev DAK bidang Kesehatan

4. Tidak Boleh Duplikasi dan Tidak boleh menggeser anggaran antar DAK Non Fisik

5. Kegiatan mengacu pada JUKNIS 2017 dengan prioritas kegiatan di sesuaikan kondisi daerah masing masing

6. Kadinkes dapat mengusulkan ke Bupati/Walikota tentang pelimpahan wewenang KPA kepada kepala puskesmas

7. Pengelolaan dan pertanggungjawaban mengikuti aturan kemenkeu dan kemendagri

26

Page 27: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

KEBIJAKAN OPERASIONAL KHUSUS

27

Dukungan manajemen Satker SKPD Dinkes kab/Kota atau Puskesmas BLUD MAKSIMAL 5% ( BOK Pusk, BOK Fasyankes rujukan UKM kab/kota dan jampersal)

BOK untuk meningkatkan kinerja dalam upaya kesehatan PROMOTIF DAN PREVENTIF

BOK utamanya untuk dukungan BIAYA OPERASIONAL UKM

JAMPERSAL untuk mendekatkan AKSES Ibu Hamil, Bersalin dan nifas dan dukungan biaya PERSALINAN bagi yang miskin, tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan

Penetapan Alokasi BOK Puskesmas dan Jampersal oleh Kepala Dinas Kab/Kota

Biaya Distribusi Obat dan BMHP untuk menjamin ketersediaan dalam jumlah cukup

Akreditasi Puskesmas dan RS untuk pemenuhan target nasional

Page 28: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

MANAJEMEN PELAKSANAAN DAK NON FISIK TA 2017

A. PERENCANAAN

B.

PENGELOLAAN

C.PEMANTAUAN DAN EVALUASI

D.

PELAPORAN

28

Page 29: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

A. PERENCANAAN

• Kepala Daerah yang menerima DAK Tahun 2017 dan Kepala SKPD yang melaksanakan perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan pusat dan daerah.

• DAK Bidang Kesehatan digunakan untuk mencapai target prioritas nasional sesuai RKP 2017 dan RKPD 2017.

• Rencana penggunaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017 yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.

• Penggunaan DAK sinergis antar sumber daya yang tersedia.

29

Page 30: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

B. PENGELOLAAN

• Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) disalurkan ke puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

• Jaminan persalinan disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

• Akreditasi puskesmas disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

• Akreditasi rumah sakit disalurkan melalui rumah sakit.

30

Page 31: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dan evaluasi DAK mencakup kinerja program dan kinerja keuangan. Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:

•Kesesuaian antara kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

•Kesesuaian pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan.

•Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

•Evaluasi pencapaian kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output.

•Evaluasi pencapaian target Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan sesuai dengan target unit teknis, RKP 2017 dan Renstra Kemenkes 2015 – 2019.

31

Page 32: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI (2)

• Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pusat, provinsi dan Kab/Kota sesuai Petunjuk pelaksaaan pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK dalam SEB 3 Menteri 2008

• Pemantauan dan evaluasi capaian indicator secara terpadu ditiap jenjang administrasi sesuai format dan ketentuan yang berlaku

32

Page 33: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

D. PELAPORAN • Tatacara Pemantauan dan Evaluasi

Pengiriman laporan secara berjenjang

Pelaporan pelaksanaan DAK non Fisik (BOK dan Jampersal) mengacu pada capaian indicator program RKP dan RENSTRA sesuai format laporan rutin

Dinkes Kab/Kota melaporkan triwulanan hasil pelaksanaan aplikasi e logistic melalui bank data pusat

Review atas laporan yang diterima secara berjenjang kembali kepada pelaksana di lapangan

• Pelaksanaan Pelaporan*

• Jenis Pelaporan (Laporan bulanan,triwulanan, tahunan, laporan penyerapan DAK ke kemenkeu,

• Tujuan Pelaporan (Menkes, Mendagri, Menkeu)

• Alur Pelaporan: di Puskesmas, Kab/Kota dan Provinsi**

33

Page 34: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

*Pelaksanaan pelaporan • Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur Rumah Sakit

Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 hari setelah triwulan selesai (pelaporan bulan Maret, Juni, September, Desember).

• Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya, kemudian hasil kompilasi meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik tersebut dilaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran paling lambat 14 hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember).

• Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

34

Page 35: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

**ALUR PELAPORAN TRIWULAN TINGKAT KAB/KOTA (tiap tanggal 10 bulan berikutnya)

35

**ALUR PELAPORAN RUTIN BULANAN CAPAIAN PROGRAM DI PUSKESMAS

(tiap tanggal 5 bulan berikutnya)

**ALUR PELAPORAN TRIWULAN DI TINGKAT PROVINSI (tiap tanggal 15 bulan berikutnya)

LAP

OR

AN

LAPORAN

LAPORAN

PUSAT KEMENKES, KEMENKEU DAN KEMENDAGRI

REVIEW

REVIEW

REV

IEW

Page 36: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

BOK DAN JAMPERSAL TAHUN 2017

36

Page 37: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

BOK DAN JAMPERSAL TAHUN 2017

• BOK dan Jampersal tahun 2017 Merupakan kelanjutan dari tahun 2016

• Tertuang dalam Permenkes No 71/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017

• Terdapat Perluasan ruang lingkup.

37

Page 38: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

TUJUAN

1. Peningkatan akses dan mutu YANKES promotif dan preventif diluar gedung

2. Dukungan manajemen untuk menunjang kinerja, menjamin ketersediaan obat, vaksin dan BMHP

3. Pemberdayaan masyarakat

4. Menyelenggarakan Kerjasama lintas sector dalam mendukung program kesehatan

5. Penguatan fungsi rujukan UKM sekunder di kab/kota

38

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

4. INSTALASI FARMASI

Page 39: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

KEBIJAKAN OPERASIONAL

1. Sebagai dana bantuan

operasional BUKAN DANA

UTAMA

2. Untuk PENINGKATAN KINERJA PKM,

KAB/KOTA, BALKESMAS

3. Dukungan biaya

operasional PENINGKATAN JANGKAUAN

melalui PENDEKATAN

KELUARGA

4. Mendukung PENINGKATAN AKSES yankes

melalui Nusantara

Sehat

5. Mendukung KELANJUTAN

PROGRAM STBM

6. Dukungan biaya distribusi

dan pemanfaatan

e-logistik

7. Sinergi dengan sumber

dana lainnya, tidak duplikasi

8. Ketentuan lanjutan dapat

diATUR DAERAH

39

Page 40: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

RINCIAN PENGALOKASIAN 1. Besaran alokasi untuk dinas kesehatan kab/kota sebagai fasilitas UKM sekunder sesuai

lampiran JUKNIS 2. Besaran alokasi balai kesehatan masyarakat sebesar Rp 200 juta/per balai/tahun (bila

ada)

3. Besaran alokasi dana BOK Puskesmas sesuai lampiran sebelum dibagi ke setiap Puskesmas terlebih dahulu dialokasikan untuk :

1) Nusantara sehat sebesar Rp 200 juta/NS/tahun 2) Pemicuan desa STBM sebesar Rp 7,5 juta/desa/tahun

4. Alokasi dana bok puskesmas total setelah dikurangi untuk Nusantara Sehat dan desa STBM dibagi untuk semua puskesmas secara proporsional

5. Khusus untuk puskesmas dengan program Nusantara Sehat dan desa STBM maka besaran alokasi dana BOK pusk hasil perhitungan pada point 3 ditambah

dengan alokasi Nusantara Sehat dan atau desa STBM 40

Page 41: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PENGGUNAAN DI PUSKESMAS

1. UKM esensial dan UKM pengembangan termasuk pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektor serta manajemen Puskesmas termasuk administrasi;

2. Percepatan pencapaian keluarga sehat melalui PENDEKATAN KELUARGA

3. Pelaksanaan Fungsi MANAJEMEN PUSKESMAS (P1,P2 dan P3 )

4. UKM yang dilaksanakan oleh Tim NUSANTARA SEHAT Pelayanan kesehatan keluar gedung;

5. Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM; dan

6. Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan ketentuan khusus

41

Page 42: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

KEGIATAN MANAJEMEN PUSKESMAS (P1,P2,P3) NO KEGIATAN JENIS KEGIATAN

1 Manajemen Puskesmas 1 Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan POA

2 Lokakarya mini Puskesmas bulanan/tribulanan 3 Evaluasi/Penilaian kinerja 4 Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral

2 Penyediaan bahan habis pakai

1 Pembelian ATK

2 Fotocopy/penggandaan form keluarga sehat

3 Konsultasi, pembinaan teknis

1 Konsultasi ke kabupaten/kota

2 Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi

4 Sistem informasi 1 Penggandaan laporan 2 Pengiriman laporan 42

Page 43: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PENGGUNAAN DI BALAI KESEHATAN MASYARAKAT

1. Peningkatan akses YANKES promotif dan preventif di luar gedung

2. Pemberdayaan masyarakat

3. Sosialisasi, advokasi, kampanye PHBS

4. Fungsi rujukan UKM dari dan ke Puskesmas

5. Pelaksanaanya berinergi dengan PKM untuk mendukung outreach PKM melalui PENDEKATAN KELUARGA

6. JUKNIS kegiatan ditetapkan oleh DINKES dan BALKESMAS 43

Page 44: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PENGGUNAAN DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 1. Dinkes Kab/Kota sebagai Fasilitas UKM Rujukan Sekunder dan Dukungan

manajemen pengelola keuangan SATKER

2. Koordinasi Lintas Program, Lintas Sektor termasuk dengan Puskesmas (Program)

3. Pembinaan program UKM ke Puskesmas minimal 4 kali pertahun termasuk menghadiri lokakarya mini Puskesmas

4. Sosialisasi, advokasi dan kampanye UKM di tingkat Kab/Kota

5. Rujukan UKM dari dan ke Puskesmas berupa fasilitasi, backup sarpras, tenaga, tehnologi dan Yankes (KLB, Bencana, dll)

6. Pelaksanaan Program STBM di kab/Kota termasuk Membayar honor tenaga kontrak STBM Kabupaten dan operasional

44

Page 45: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

DUKUNGAN MANAJEMEN DI KAB/KOTA DAN PUSKESMAS BLUD

45

• MAKSIMAL 5 % DARI TOTAL ALOKASI BOK Pusk, BOK UKM skunder dan Jampersal

NO KEGIATAN JENIS KEGIATAN 1. Pengelolaan Keuangan

Satuan Kerja 1 Honor satker SKPD termasuk Pengelola keuangan

pusk sesuai peraturan yang berlaku

2 Dukungan administrasi antara lain ATK, penggandaan

2 Pembinaan Administrasi 1 Rapat-rapat, pertemuan koordinasi, sosialisasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi

2 Pembinaan administrasi tata kelola keuangan Puskesmas

3 Konsultasi

Page 46: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PEMANFAATAN

1. Transport lokal bagi nakes, lintas sektor, kader

2. Perjalanan dinas PNS dan Non PNS

3. Belanja bahan pakai habis

4. Belanja bahan/material promotif & preventif

5. Belanja cetak & penggandaan

6. Belanja makanan & minuman

7. Penyelenggaran pertemuan, rapat & sosialisasi

8. Honorarium PNS dan Non PNS

46

1. Belanja tidak langsung (Gaji dan tunjangan)

2. Belanja modal

3. Kuratif & rehabilitatif

4. Pembelian Obat & vaksin

5. Pemeliharaan gedung & kendaraan

6. Biaya Transport rujukan

BOLEH UNTUK TIDAK BOLEH UNTUK

Page 47: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

KEBIJAKAN JAMPERSAL TAHUN 2017

47

Page 48: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

LATAR BELAKANG

Dana Jampersal tahun 2017 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan sulit dan tidak memiliki biaya untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

48

Page 49: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

TUJUAN

1. Meningkatkan akses YANKES bg ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke Faskes kompeten

2. Meningkatkan jumlah persalinan di Faskes yang kompeten

3. Menurunkan kasus komplikasi pada Ibu hamil, bersalin, Nifas dan bayi baru lahir

49

JAMPERSAL

SASARAN

RUMAH SAKIT

DINKES KAB/KOTA

PUSKESMAS

Page 50: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

KEBIJAKAN OPERASIONAL (1) a. Dana Jampersal Dilaksanakan oleh DINKES Kab/Kota untuk mendekatkan akses

pelayanan KIA;

b. JAMPERSAL untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan

c. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.

d. Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/ perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan lainnya. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas

e. Tidak boleh Duplikasi pendanaan dengan sumber lain

50

Page 51: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

KEBIJAKAN OPERASIONAL (2) f. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menghitung kebutuhan pemanfaatan dana

Jampersal untuk masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari dana Jampersal untuk wilayah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas.

g. Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel dalam lingkup Jaminan Persalinan sesuai kebutuhan di daerah dan dapat diatur dalam juknis dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal

h. Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

i. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal diatur lebih lanjut di daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku

51

Page 52: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

RUANG LINGKUP 1. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan

yang kompeten

2. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK)

3. Pertolongan persalinan,perawatan kehamilan risti, KB pasca salin dan perawatan bayi baru lahir

52

Page 53: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota dihitung berdasarkan formula: • Memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan

akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, • Tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan dan • kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran dan operasionalnya sebagai

tempat transit sementara mendekati hari kelahiran. • Alokasi dana Jampersal per kabupaten/kota merupakan pagu maksimal

sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasar skala prioritas

53

Page 54: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL (1) Penggunaan dana Jampersal di setiap kabupaten/kota ditetapkan berdasar tingkat prioritas dengan memperhatikan jumlah sasaran dan ketersediaan anggaran dengan kegiatan meliputi :

a. Rujukan ibu hamil/ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan pergi dan pulang meliputi :

1. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer

2. Rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke Fasilitas Pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke Fasilitas pelayanan Kesehatan rujukan sekunder/tersier

3. Rujukan ibu hamil risiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis

54

Page 55: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader minimal 1 RTK didekat RS Rujukan

c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di kelas III Fasilitas Pelayanan kesehatan yang kompeten berupa :

1. Biaya jasa pertolongan persalinan/perawatan kehamilan,

2. Pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN

3. Perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital.

4. Pembiayaan untuk pelayanan ante natal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil Risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

5. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penerima bantuan iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL (2)

55

Page 56: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi

Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin serta bayar iuran/premi.

PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL

56

Page 57: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

PEMANFAATAN 1. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader

2. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan

3. Sewa rumah untuk Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

4. Makan dan minum di RTK

5. Langganan air, listrik , kebersihan

6. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan

7. Honor PNS dan non PNS

8. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi

9. Penyediaan barang pakai habis

10. Penyediaan bahan dan material

11. Belanja pencetakan dan penggandaan

12. Belanja jasa pengiriman spesimen

57

Page 58: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

58

NAMA PROVINSI / KAB / KOTA

BOK

JAMPERSAL

AKREDITASI

JUMLAH

AKREDITASI RS

AKREDITASI PUSKESMAS

ACEH

Kab. Simeulue 5.839.879.000 1.295.047.000

-

923.930.000

8.058.856.000

Kab. Aceh Singkil 6.008.140.000 1.730.064.000

475.000.000

-

8.213.204.000

Kab. Aceh Selatan 10.705.498.000 1.905.564.000

-

-

12.611.062.000

Kab. Aceh Tenggara 8.944.062.000 2.525.564.000

-

1.225.640.000

12.695.266.000

Kab. Aceh Timur 13.839.923.000 4.443.889.000

-

2.448.850.000

20.732.662.000

Kab. Aceh Tengah 7.151.846.000 2.157.814.000

-

1.225.640.000

10.535.300.000

Kab. Aceh Barat 6.611.243.000 1.946.239.000

-

777.460.000

9.334.942.000

Kab. Aceh Besar 15.227.871.000 4.174.189.000

-

1.225.640.000

20.627.700.000

Kab. Pidie 14.391.411.000 3.862.639.000

-

1.438.450.000

19.692.500.000

Kota Langsa 2.533.787.000 978.022.000

-

640.990.000

4.152.799.000

Kota Lhoksumawe 2.884.974.000 743.197.000

-

481.350.000

4.109.521.000

Kota Subulussalam 2.364.975.000 724.597.000

-

481.350.000

3.570.922.000

Page 59: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

59

NAMA PROVINSI / KAB / KOTA

BOK

JAMPERSAL

AKREDITASI

JUMLAH

AKREDITASI RS

AKREDITASI PUSKESMAS

ACEH

Kab. Bireuen 9.702.507.000 1.796.864.000

-

- 11.499.371.000

Kab. Aceh Utara 17.042.134.000 5.451.522.000

-

2.332.380.000 24.826.036.000

Kab. Aceh Barat Daya 6.256.988.000 1.131.722.000

- 893.930.000

8.282.640.000

Kab. Gayo Lues 5.658.284.000 1.285.747.000

-

-

6.944.031.000

Kab. Aceh Tamiang 7.315.619.000 2.778.589.000 475.000.000 893.930.000 11.463.138.000

Kab. Nagan Raya 6.914.454.000 1.416.139.000

-

1.225.640.000

9.556.233.000

Kab. Aceh Jaya 5.054.786.000 1.297.372.000

- 777.460.000

7.129.618.000

Kab. Bener Meriah 6.301.332.000 1.330.114.000

- 640.990.000

8.272.436.000

Kab. Pidie Jaya 5.736.108.000 1.215.997.000

- 640.990.000

7.593.095.000

Kota Banda Aceh 4.812.180.000 787.372.000 - 640.990.000

6.240.542.000

Kota Sabang 3.019.362.000 499.072.000 - 523.350.000

4.041.784.000

Kota Langsa 2.533.787.000 978.022.000 - 640.990.000

4.152.799.000

Kota Lhoksumawe 2.884.974.000 743.197.000 - 481.350.000

4.109.521.000

Kota Subulussalam 2.364.975.000 724.597.000 - 481.350.000

3.570.922.000

Page 60: SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN … · pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota 25 DAK NON FISIK 1. DINKES KAB/KOTA 2. UPT KAB KOTA 3. RS 4. PUSKESMAS

TERIMA KASIH

60