SINERGI PEMBIAYAAN ULTRA-MICRO (UMi) : Intervensi ... · Riset TNP2K (2015) menunjukkan bahwa rata-rata pinjaman KUR antara Rp12 juta hingga Rp15 juta per nasabah ... segmen bankable.

Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt. 4

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 Jakarta Pusat 10710

SINERGI PEMBIAYAAN ULTRA-MICRO (UMi) : Intervensi Pemerintah Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan

RAKORNAS

Kementerian Koperasi dan UKM Yogyakarta, 5 April 2018

Pusat Investasi Pemerintah-PIP, Kementerian Keuangan RI

SYAHRIR IKA Direktur Utama

Daftar Isi

LATAR BELAKANG

KEBIJAKAN : MERANCANG SKEMA KHUSUS UNTUK PEMBIAYAAN USAHA MIKRO

BAGAIMANA PIP MENGIMPLEMENTASIKANNYA

• PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN UMi

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN

Latar Belakang Kebijakan

Financial

Inclusion Index

• 36%

Inequality Index

(Gini Ratio)

• 0,40

Unemployment

Rate

• 6%

Poverty Rate

• 11%

2014

Masalah ini merupakan tantangan Pemerintah, bagaimana mengatasinya?

Empat Masalah Utama Indonesia

Latar Belakang Kebijakan

• Interfensi Pemerintah :

Bantuan Sosial (Aid)

Kredit Usaha Rakyat atau KUR (soft loan)

• Akan tetapi kurang efektif mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan inklusi keuangan.

• Sekitar 44 juta dari 62 juta (71%) UMKM belum akses ke pembiayaan perbankan karena persyaratan perbankan terlalu ketat terutama jaminan (collateral).

• Pemerintah harus mencari skema pembiayaan yang lebih fleksibel (Pembiayaan Taylor Made).

Latar Belakang Kebijakan

Beberapa hasil penelitian mengkorfirmasi bahwa implementasi

penyaluran KUR menghadapi beberapa kendala sehingga

manfaatnya hanya dirasakan oleh kelompok usaha kecil dan

menengah, belum banyak menyentuh usaha mikro teruama dilapisan

paling bawah (Ultra atau super mikro).

Riset TNP2K (2015) menunjukkan bahwa rata-rata pinjaman KUR antara Rp12 juta

hingga Rp15 juta per nasabah.

Riset BKF (Badan Kebijakan Fiskal) (2015) menunjukkan bahwa sekitar 74% dana KUR

disalurkan ke kelompok usaha komersil atau segmen bankable. Kelompok usaha

Mikro dengan pembiayaan dibawah 10 juta rupiah belum bisa akses ke KUR.

Rirset Bank of Indonesia (BI) (2016) menunjukkan bahwa KUR banyak dinikmati oleh

Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (78%).

Latar Belakang Kebijakan

Feasible

Non

feasible

OTHER CREDIT PROGRAMS

74%

SOCIAL ASSISTANCE FUND (BANSOS)

Not bankable Bankable

KUR KUR

KUR

KUR KUR

KUR

KUR

26%

KU

R

KUR

KUR

KUR

KUR

KUR

KU

R

KUR

KUR KUR

KUSP

KPENRP

KKPE

KUSP

PIR-UPP

E-waroeng

KEBIJAKAN : MENRANCANG SKEMA PEMBIAYAAN KHUSUS UNTUK USAHA ULTRA MIKRO

Program Pembiayaan Ultra-Mikro

• Pemerintah menyediakan fasilatas pembiayaan yang mudah dan murah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), BLU (Badan Layanan Umum) yang berada dibawah Kementerian Keuangan RI untuk membiayaai kelompok usaha ultra mikro atau UMi.

• Fokus PIP adalah membiayaai usaha yang feasible tetapi belum bankable dengan nilai pembiayaan dibawah Rp 10 Juta per debitur.

Segmen Pembiayaan UMi

UMi

OTHER CREDIT

PROGRMS

SOCIAL ASSISTANCE

Non-bankable Bankable

Feasible

Non-feasible

KUR

GOVERNMENT GOVERNMENT

PIP BY NON BANK INSTITUTION

BANK

BANKING

LKBB

LKBB

LKBB

BANK

BANK LKBB

LKBB LKBB

LKBB

LKBB

LKBB

LKBB

BANK BANK

BANK

BANK

BANK

BANK

Kolaborasi Program Pembiayaan

e-waroeng business

Non-bankable SME

Bankable SME

Bankbale SME

UMi Financing < Rp 10 juta, STARTUP

KUR Micro (upto Rp25 mio)

KUR Retail (upto Rp550 mio)

> Rp550 mio

Intermediary : PIP trough Non Bank

Financial Institution

Intermediary : Bank

Intermediary : Bank

Intermediary : Bank

Social Assistance

KUR dengan Subsidi bunga

Dana Bergulir Kredit

Komersil

Pembiayaan UMi bersifat komplementer dengan program pembiayaan lain khususnya KUR

Regulasi dan MoU

o Peraturan Menteri Keuangan : PMK No.22/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

PMK No.91/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola PIP.

o Memorandum of Understanding (MoU) : Menteri Keuangan - Menteri Komunikasi dan Informatika - Menteri Koperasi

dan UKM.

Menteri Keuangan – Chief of Nahdatul Ulama (NU), Chief of Majelis Ulama Indonesia (MUI) – Chief of Muhammadiyah.

Dirut PIP – Dirut PT Pegadaian - Dirut PT PNM – Dirut PT BAV

Dirut PIP – Dirut BP3TI

Dirut PIP - Bupati/Wali Kota

Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

PIP dibentuk pada pertenganhan 2017 berkedudukan dibawah Menteri Keuangan dan dimandatkan sebagai Koordinator Dana (Coordinated Fund) untuk membiayai usaha Ultra Mikro dengan sasaran 44 juta usaha.

Peran PIP adalah sebagai pendorong (booster) lembaga-lembaga keuangan yang kompeten dan berpengalaman dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro.

Tujuan Pembiayaan UMi

• Menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah (easy and cheap )

• Meningkatkan jumlah wirausaha baru dalam kerangka inclusi keuangan (financial inclusion )

• Meningkatkan nilai tambah ekonomi para nasabah (economic value of customers)

Target Pembiayaan UMi

• Usaha yang fisible dan belum bankable

• Wirausaha baru (New enterpreneurs )

• Memiliki izin Usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM atau Dinas Koperasi dan UKM setempat atau surat keternagan usaha dari Penyalur (karena KYC).

Lembaga Penyalur

• Non-Bank Financial Institution (LKBB)

• BLU (Badan Layanan Umum)

• Koperasi

Persyaratan :

• Pengalaman minimum 2 tahun

• Melakukan program pendampingan atau traning secara reguler

• Sehat dan Berkinerja baik (performing well)

• Memiliki IT yang Online dengan SIKP

• Kriteria-kriteria lain yang ditetapkan oleh Dirut PIP

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

SIKP dihubungkan dengan Sys-UMi untuk memfilter ketepatan sasaran dan fungsi-fungsi administrasi lainnya.

Fungsi administrasi Sys-UMi : Prospective customers, credit approval, credit disbursement, loan installment, monitoring and reporting.

Bagaimana PIP menjalankan Program UMi

Skema UMi

Sumber : PIP

Inovasi Kebijakan Pemerintah yang memiliki Keunggulan : information technology, coordinating, dan assistance to customers

Suber Dana

PIP

LOCAL GOVERNMENT

CROWD FUNDING

ASSETS SECURITIZATION

o PIP tidak boleh bergantung terus menerus pada dana APBN

o PIP harus mempunyai strategi untuk mendapatkan dana lain

Sinergi Pembiayaan UMi

BUMN (SOE)

Pemerintah Daerah

(Gubernur/ Bupati/Wali

Kota)

Kementerian Komunikasi

dan Informatika

Kementerian Koperasi dan

UKM

Kementerian Keuangan

Lembaga Penyalur

NON BANK INSTITUTION (LKBB)

State Own Enterprises or SOEs (BUMN)

Cooperatives (Koperasi Simpan Pinjam or KSP)

Public Services Agency (Badan Layanan Umum or BLU)

PIP sebagai “booster” lembaga penyalur.

PIP sebagai Regulator.

PIP sebagai Fasilitator Program Pembiayaan dengan Kementerian/ Lembaga/ Pemda.

Pola Penyaluran UMi

PIP (MOF)

PT. BAV (SOE)

KOPERASI/ BMT

UMI

KOPERASI/ BMT

UMI

Private

KOPERASI/ BMT

UMI

PIP (MOF)

PT PEGADAIAN (SOE)

UMI UMI

PT PNM (SOE)

UMI

Tidak Langsung

Langsung

Why two steps (through BAV)? The goals is to assist the government or PIP to select a healthy cooperatives as a linkage channel.

Why using SOE (BUMN)? 100 percent of UMi Financing supported by state budget (APBN). This is the goverment way to mitigate financing risk.

Penyaluran Dengan Mekanisme Chanelling

PIP Pegadaian Anggota Koperasi

Piloting pada PT Pegadaian dengan Komida

• Fee Base Income (administrasi) • NOA (jumlah nasabah) bertambah, anggota koperasi yang

mendapat UMi bertambah • Tidak Menambah aset koperasi, tetapi SHU antuk anggota

Persyaratan Sebagai Lembaga Penyalur UMi

1. Memiliki program monitoring atau melakukan pendampingan kepada nasabah secara reguler .

2. Mempunyai Information Technology (IT) yang online dengan SIKP.

3. Harus menyerahkan piutang lancar (account receivable) ke PIP sebesar minimal sama dengan kebutuhan pembiayaan.

Persyaratan ini merupakan cara PIP dalam memitigasi resiko keuangan negara (Fiscal Risk).

Piloting Skema Pembiayaan UMi

• Pemerintah menetapkan tahun 2017 merupakan tahun piloting UMi. Tujuan : untuk memastikan skema UMi tapat untuk

mengatasi gap financing yang tidak dapat diisi oleh KUR.

• PIP bekerjasama dengan UKM Center UI melakukan pengujian skema pembiayaan UMi dan survey untuk mengukur dampak pembiayaan UMi terhadap keekonomian debitur, baik individu maupun usaha.

• Piloting dilakukan di 31 Daerah

Anggaran Pembiayaan UMi

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 4 Trilliun untuk Pembiayaan UMi.

APBN-2017 : Rp1,5 trillion (Piloting)

APBN-2018 : Rp 2,5 trillion

Target nasabah UMi (Komulatif):

2017 : 300 ribu nasabah

2018 : 800 ribu nasabah

Keberlangsungan Program Pembiayaan UMi

1. Promoting transparency, melalui SIKP.

2. Strengthening the capacity of channeling agency (BUMN,

Koperasi, Ventura, BLU/BLUD).

3. Penguatan Tata Kelola PIP . SDM IT SOP Manageman Resiko Audit Sinergi Kelembagaan

REALISASI PEMBIAYAAN UMi

Progres Penyaluran UMi (Piloting Period)

Bali 1.78 Miliar

Banten 24.38 Milliar

Bengkulu 688 Juta

DIY 17.97 Milliar

DKI Jakarta 30.54 Milliar

Gorontalo 1.34 Miliar

Jambi 7.50 Milliar

Jabar 271.08 Milliar Jateng

232.70 Milliar Jatim

126.40 Milliar

Kalbar 7.87 Milliar

Kalsel 4.25 Milliar

Kalteng 835 Juta

Kaltim 4.56 Milliar

Babel 423 Juta

Kep. Riau 2.51 Milliar

Lampung 53.30 Milliar

Maluku 923 Juta

Malut 90.6 Juta

NAD 19.18 Milliar

NTB 20.74 Milliar

NTT 7.91 Milliar

Papua 895 Juta

Papua Barat 820.4 Juta

Riau 15.81 Milliar

SulBar 1.54 Milliar

SulSel 9.98 Milliar

SulTeng 3.89 Milliar

SulTra 3.76 Milliar

Sulut 2.61 Milliar

SumBar 20.77 Milliar

Sumsel 26.04 Milliar

Sumut 71.41 Milliar

Sumber : PIP

Collaboration with Ministry of Cooperation and SME and regional government to

expanding out reach for cooperative and SME throughout the country. With support

from Ministry of ICT through BLU BP3TI which provide supporting system and

technology.

Disbursement as of April 2, 2018

Rp. 994.621.882.236

378.619 nasabah

UMi Disbursement Progress per Institution

LKBB Penyaluran Debitur

Pegadaian 144.746.500.000 14.55 % 21.771 5.75 %

PNM 587.702.500.000 59.09 % 282.988 74.74 %

PT. BAV 262.172.882.236 26.36 % 73.860 19.51 %

Linkage Penyaluran Debitur

ABI 3.001.043.099 471

AKR 13.403.100.000 3.976

AL-HUDA 4.515.450.000 874

BIMU 6.280.567.061 842

BUS 50.067.633.083 18.720

Komida 50.216.400.000 20.826

Marhamah 8.177.300.000 1.480

NUS 25.150.000.000 2.515

Sidogiri 51.298.632.794 11.453

Tamzis 50.062.756.199 12.703

Progres Penyaluran UMi Melalui Koperasi

Number of Proposal : 38 Koperasi (Rp 489.5 Milyar) Done : 10 Koperasi (Rp 215 billion) Signing (Akad) : 4 Koperasi Colesting Data : 11 Koperasi Prospect : 13 Koperasi

Thank You

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Bersinergi mengangkat ekonomi rakyat