SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM PEMENUHAN ...bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2019/...SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN

SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM PEMENUHAN

TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL,

PERBATASAN DAN KEPULAUAN

ASISTEN DEPUTI PELAYANAN KESEHATAN

KEMENKO PMK

Jakarta, 11 November 2019

1

Tenaga Kesehatan merupakan faktor penentu SDM yang unggul.

Tenaga Kesehatan Mitra Pemerintah untuk Peningkatan kehidupan yang sehat

Sebagai unsur penting dalam Pembangunan Kesehatan penyediaan tenaga kesehatan harus unggul

Di Era 4.0 -- global dan digital dibutuhkan tenaga kesehatan yangkompleks, selain kompetensi profesional diperlukan kompetensibaru berupa literasi data, literasi teknologi dan literasi manusiadilengkapi kompetensi interprofesional agar dpt membangun kulturpelayanan kesehatan secara interdisiplin.

Mewujudkan SDM Unggul – Indonesia Maju

2

1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dankemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkunganhidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakatyang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehatsehingga terwujud bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera

2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidangkesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

PENDEKATAN

KELUARGA

STANDAR

PELAYANAN

MINIMAL

GERAKAN

MASYARAKAT

HIDUP SEHAT

(GERMAS)

PILAR 1

PARADIGMA

SEHAT

PILAR 2 PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN

PILAR 3

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

(JKN)

Arah pembangunan kesehatan nasional saat ini bergerak darikuratif ke promotif dan preventif sesuai kondisi dan kebutuhan

PROGRAM INDONESIA SEHAT3

PENGENDALIAN PENDUDUKAN &

TATA KELOLA KEPENDUDUKAN

PENGENTASAN KEMISKINAN

PENINGKATAN KUALITAS ANAK,

PEREMPUAN DAN PEMUDA

PENGUATAN PELAKSANAAN

PERLINDUNGAN SOSIAL

26

PENINGKATAN PRODUKTIVITASDAN DAYA

SAING

7 1

4PEMERATAAN

PELAYANAN

PENDIDIKAN

BERKUALITAS

35

PENINGKATAN AKSES DAN

MUTU PELAYANAN

KESEHATAN

1.Peningkatan Kesehatan Ibu

Anak, KB dan Kesehatan

Reproduksi

2.Percepatan Perbaikan Gizi

Masyarakat3.Peningkatan PengendalianPenyakit4.Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehat

5.Penguatan Pelayanan

Kesehatan dan

PengawasanObat dan Makanan

FOKUS PEMBANGUNANPENINGKATAN SDM BERKUALITAS &

BERDAYASAING4

ARAHKEBIJAKANRPJMNBIDANGKESEHATAN2020-2024

Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan

kesehatan reproduksi

Percepatanperbaikan

gizimasyarakat

Peningkatanpengendalian

penyakit

PenguatanGerakanMasyarakatHidup Sehat(Germas)

Peningkatan pelayanan

kesehatan dan pengawasan

obat dan makanan

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan

kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan

kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif

dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi

STRATEGI RPJMN 2020-2024

5

PENINGKATAN

MUTU

REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN

PELAYANAN TELEMEDICINE

PROGRAM INDONESIASEHAT DGN PENDEKATAN KELUARGA

PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK

(FLYING HEALTH CARE) PEMENUHAN SDM

(WKDS, NS)

PENINGKATANAKSESDAN MUTU YANKES

PROGRAM

PENINGKATAN AKSES

AKREDITASI

FKTP

AKREDITASI

RUMAH SAKIT

PENINGKATANKOMPETENSI

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM

PENINGKATAN MUTU

PEMENUHAN SARANA,

PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN

PENINGKATAN

AKSES

6

KEBIJAKANPELAYANANKESEHATAN DAN TENAGA KESEHATANDI DTPK

7

Perpres No. 131 tahun 2015

Permenkes No. 90 tahun 2015

Permenkes No. 16 tahun 2017

SK Dirjen Yankes NomorHK.02.02/II/2968/2019

Penetapan Daerah Tertinggaltahun 2015 – 2019

KepmenkesNo.HK.02.02/MK/367/2015

PenyelenggaraanYankesDiFasyankes

KawasanTerpencil/SangatTerpencil

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam

Mendukung Program Nusantara Sehat

124 Puskesmas Sasaran Program Prioritas

Nasional Yankes di Daerah Perbatasan

tahun 2015 – 2019

Penetapan Puskesmas T/ST berdasarkan

surat Kadinkes Provinsi kepada Kementerian

Kesehatan

DASAR HUKUM YANKES DTPK8

KABUPATEN TERTINGGAL

“Daerah tertinggal adalah daerahkabupaten yang wilayah sertamasyarakatnya kurangberkembang dibandingkan dengandaerah lain dalam skala nasional”

Perpres 131 tahun 2015 tentangPenetapan Daerah Tertinggal tahun

2015 s.d 2019

122 Kabupaten

Perlu pembaharuan

segera

9

PERMENKES NOMOR 30

TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI DAN

PERIZINAN RS

PERMENKES NOMOR 75

TAHUN 2014

TENTANG

PUSKESMAS

STANDAR JENIS KETENAGAAN DALAM LAYANAN

KESEHATAN DI FASYANKES 10

PERMENKES NOMOR 4

TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR TEKNIS

PEMENUHAN MUTU

PELAYANAN DASAR PADA

SPM BIDANG KESEHATAN

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

MINIMAL

11

Permasalahan Jumlah dan

Distribusi SDM Kesehatan

PRODUKSI NAKES

PER TAHUN

Dokter : 11.000

Drg : 3.500

Perawat : 47.500

Bidan : 63.000

Kesmas : 10.250:

Kesling : 1.500

Gizi : 3.000

Apoteker : 3.300

Data PusrengunBPPSDMK, 25 Oktober 2019

MASALAH

1. Jumlah dan jenis tenaga Kesehatan (jenistertentu) masih kurang

2. Pendayagunaan tidak sesuai dengan kompetensi nakes

3. Penempatan tenaga oleh Pusat di DTPK terbatas

4. Kemampuan fiskal daerah bervariasi, sehingga kemampuan serapan tenagakesehatan daerah berbeda-beda

5. Distribusi tidak merata

6. Mutu tenaga kesehatan kurang

7. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur pelayanan kesehatan

8. Kurangnya partisipasi/komitmenPemda dalam penyediaan fasilitas, distribusi, monitoring dan evaluasi tenaga kesehatan

DAMPAK

1. Produksi tidak terserap (Pengangguran)

2. Kekurangan tenaga

3. Pelayanan kesehatan tidak optimal

4. Target program kesehatan sulitdicapai

5. Target UHC sulit tercapai

12

Permasalahan Mutu SDM

Kesehatan

Pemenuhan SDM Kesehatan meliputi kekurangan tenaga kesehatan, maldistribusi dan

standarisasi mutu yang masih sulit dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kota/

Kabupaten.

Standarisasi Mutu Kelulusan peserta didik melalui pelaksanaan uji kompetensi ---- untuk

penerbitan Sertifikat Kompetensi

Kualifikasi minimal Diploma III pendidikan tenaga kesehatan (diluar tenaga medis) ---

amanat pasal 8, 9, 88 ayat (1) dan (2) UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

dimana masa peralihan usai 17 Oktober 2020 .

Kepemilikian Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat tanda Registrasi (STR), sebagai upaya untuk

menjamin hak tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan

praktiknya sepanjang sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar

prosedur operasional --- pasal 29, 31, 32, 50 UU No.29 Tahun 2005 ttg Praktik Kedokteran

--- pasal 21, 44, 46, 57 UU No. 36 Tahun 2014 ttg Tenaga Kesehatan

13

PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN OLEH

PUSAT

PUSKESMAS

NS TIM

NS INDIVIDU

RUMAH SAKIT

WKDS/PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS

RESIDEN

14

• Pegawai ASN terdiri PNS dan PPPKUU No 5 Tahun 2014

Pasal 6

• Pengangkatan tenaga kesehatan melalui PNS, PPPK dan Penugasan Khusus

UU No 36 Tahun 2014

Pasal 23 ayat (2)

• Wajib Kerja kepada tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik & kompetensi

UU No 36 Tahun 2014

Pasal 28 ayat (1)

• Pemerintah dan/atau Pemda dpat menetapkan pola ikatan dinas

UU No 36 Tahun 2014

Pasal 29 ayat (1)

Mekanisme Pemenuhan Tenaga Kesehatan15

Kendala Dalam Pemenuhan Nakes

• Penyediaan tenaga kesehatan

1. kecukupan jenis dan jumlah,

2. distribusi

3. Infrastruktur pelayanan kes

• Regulasi (sentralisasi dan desentraliisasi)

• Retensi untuk daerah dengan geografis sulit masih rendah

• Sedikitnya peminat tenaga kesehatan khususnya untuk DTPK

• Kurangnya partisipasi pemda dalam penyediaan fasilitas, distribusi,

monitoring dan evaluasi

• Tingginya biaya operasional untuk mobilisasi tenaga kesehatan di daerah

dengan geografis sulit.

16

Konsep afirmasi pendidikantinggi tenaga kesehatan yang diusulkan Kemenkes

AfirmasiPendidikan

Retensitenaga

kesehatan

DTPK/DBK

AksesPelayanan

kesehatan

17

AlurBeasiswa

Lulusan

SMA/sederajat

Mahasiswa

tahun terakhir

Pembiayaan mulai 0 tahun s/d :

• D3 6 semester

• D4 8 semester

• Profesi 2 semester

Pembiayaan pada 2 semester akhir :

• D3 mulai semester 5

• D4 mulai semester 7

• Profesi mulai semester 1

LULUS

Tenaga Kesehatan

Putra-putri terbaik

dari daerah DTPK

dan DBK

Poltekkes Kemenkes Penempatan di DTPK/DBK

Supply Side

1. Penguatan tata kelola menjaga kualitas

lulusan

2. Peningkatan kualitas dosen di DTPK

3. Memastikan lulusan untuk bisa berkarir

di DTPK (asalnya)

Demand Side

1. Pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan

di DTPK

2. Melakukan sosialisasi kebutuhan

tenakes kepada Universitas (DTPK

maupun Tetangga)

3. Penyiapan penganggaran melalui

beasiswa

18

Konsep afirmasi pendidikantinggi tenaga kesehatan yang diusulkan Kemenkes

Konsepafirmasipendidikantinggitenagakesehatan

Konsep yang dikembangkan dan perlu di dukung

K/L terkait

(Kemenkes – Kemendagri – Kemenkeu –

Kemenristek – KemenPPN Bappenas)

Program pemerintah yang diatur secara khusus

untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada

siswa lulusan SMA sederajat putra-putri daerah

DTBK/DBK dan/atau mahasiswa pada tahun

terakhir yang akan ditempatkan di DTPK/DBK,

untuk membantu meningkatkan akses pelayanan

kesehatan di DTPK/DBK”.

19

REKOMENDASI

1. Penguatan Regulasi

• Revisi Perpres 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah

Tertinggal tahun 2015 s.d 2019

• Penetapan Lokus Prioritas daerah perbatasan – Badan

Nasional Pengelolaan Perbatasan – Kementerian Dalam Negeri

• Kebijakan Penganggaran Program Afirmasi Tenaga Kesehatan

– Kementerian Keuangan.

• Sistem kurikulum program pembelajaran affirmasi tenaga

kesehatan untuk menjamin mutu lulusan - Kementerian

Pendidikan

• Konsil Tenaga kesehatan Indonesia (KTKI) - terkait penerbitan

Surat Tanda Registrasi (STR)

• Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan – kompetensi lulusan

tenaga kesehatan

2. Pembahasan ROADMAP secara detail, Siapa berbuat apa

3. KSP Pelaksanaan Program - Kemenko PMK

20

21

DasarHukum

UU No. 36 / 2009 tentangKesehatan

UU No. 44 / 2009 tentangRumah Sakit

UU No. 12/2012 tentang

PendidikanTinggi

UU No. 23/2014 tentang

PemerintahDaerah

UU No. 36/2014 tentangTenaga

Kesehatan

UU No.29/2005

tentangPraktik

Kedokteran

UU No.38/2014

tentangKeperawatan

Perpres No. 82/2019 tentangJaminan

Sosial

UU No. 4/2019 tentang

Kebidanan

TE

NA

GA

KE

SE

HA

TAN

22

Bagi Fasyankes tempat bekerja:

1.Fasyankes tidak lagi sesuai standar akreditasi

2.Timbul potensi masalah hukum bagi fasyankes yang

mempekerjakan asisten kesehatan

3.Harus bekerja dibawah supervisi tenaga kesehatan.

Bagi Tenaga Kesehatan:

1. Menjadi Asisten tenaga kesehatan

2. Tidak memiliki kewenangan, melaksanakan praktik

sebagai tenaga kesehatan

3. Harus bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan

Dampak Tenakes pendidikan dibawah Diploma III

(masa peralihan usai 17 Oktober 2020)

23