UNIVERSITAS INDONESIA
Program S1 FEUISilabus Tatakelola Perusahaan Genap 2014/2015
SILABUS
TATAKELOLA PERUSAHAANACCT 11306SEMESTER GENAP TAHUN
2014/2015
1. Tim PengajarNoNamaDosenAlamat Email
1Sidharta Utama / Hilda Rosietta - A (Inggris)
[email protected]/[email protected]
2Akhmad Syahroza / Vera Diyanty-
[email protected]/[email protected]
2. Deskripsi Mata Ajaran
Mata ajaran ini memberikan pengertian corporate governance,
alasan diperlukannya, prinsip-prinsip dan implementasinya, serta
tinjauan terhadap praktek dan isu corporate governance di
Indonesia. Pembahasan menekankan pada pentingnya peran profesi
akuntan dan bagaimana profesi akuntan dalam mewujudkan corporate
governance yang baik.
Jenis
: WajibJumlah SKS: 3
3. Tujuan
3.1. Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan
kognitifTujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif
adalah agar mahasiswa dapat:
1. Memahami dan menganalisis konsep Corporate Governance (CG)
serta alasan diperlukannya praktek CG yang baik (GCG).
2. Memahami dan menganalisis manfaat dari praktek GCG terhadap
perusahaan dan perekonomian.
3. Memahami dan menganalisis prinsip-prinsip GCG.
4. Memahami dan menganalisis pentingnya perilaku bisnis yang
beretika dalam mewujudkan praktek GCG.
5. Memahami dan menganalisis pentingnya peran akuntan dalam
mewujudkan GCG.
6. Memahami dan menganalisis beberapa instrumen pengukuran
praktek CG.7. Memahami dan menganalisis praktek CG di
Indonesia.
3.2. Tujuan yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian
(soft-skill) No.Ketrampilan yang DikembangkanKeterangan
1.Ketrampilan teknisAda
2.Ketrampilanan alitikalAda
3.Ketrampilan penetapan tujuan (goal setting)Ada
4.Ketrampilan mengelola waktuAda
5.Ketrampilan menulisAda
6.Ketrampilan presentasi (public speaking)Ada
7.Ketrampilan kerjasama kelompokAda
8.Kepercayaan diriAda
9.Ketrampilan memecahkan masalahAda
10.Ketrampilan bahasa InggrisAda
4. Bahan Bacaan
Bahan bacaan adalah berbagai buku dan artikel yang relevan
dengan Corporate Governance.
Umum (Menjadi acuan di semua pertemuan)
1. OECD, 2004, OECD Corporate Governance Principles.2. KNKG,
2006, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.3.
Aturan-aturan yang terkait dengan corporate governance, seperti UU
Perseroan Terbatas RI, UU Pasar Modal, aturan OJK/Bapepam-LK, BEI,
serta BI yang relevan.
Pertemuan 11. Claessens (2003), Corporate Governance and
Development. Global Corporate Governance Forum2. Masdoor (2011),
Ethical Theories of Corporate Governance. International Journal of
Governance, 1 (2): 484492Pertemuan 21. OECD, 2004, OECD Corporate
Governance Principles.2. KNKG, 2006, Pedoman Umum Good Corporate
Governance Indonesia.3. Brndle & Jrgen Noll(2004), The Power of
Monitoring. German Law Journal, Vol. 5, No. 11, 1349-1371
(baca:hal. 1352-1360).
Pertemuan 3
1. Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. . (2000). The
separation of ownership and control in East Asian Corporations* 1.
Journal of Financial Economics, 58(1-2), 81112.
2. Bapepam-LK IX.E.2, Transaksi Material
3. Bapepam-LK IX.1.1, RUPS
4. Contoh best practice panggilan RUPS: Notification of AGM,
Bank Ayudhya, Company Website.
Pertemuan 4
1. Claeseens et al.(1999), On expropriation of minority
shareholders: evidence from East Asia, www.ssrn.com2. Contoh best
practice penyampaian risalah RUPS: Minutes of meeting AGM, Bank
Ayudhya, Company Website.Pertemuan 5
1. OECD (2009), Guide on fighting abusive related party
transactions2. Aturan Bapepam-LK IX.E.1 Transaksi dengan pihak
terafiliasi dan benturan kepentingan
3. Aturan Bapepam-LK VIII.G.7 dan X.K.6 Pengungkapan transaksi
dengan pihak berelasi
Pertemuan 61. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.6 Tentang Direksi
dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik
2. Surat Keputusan Direksi PT BEI
NomorKEP-00001/BEI/01-2-14Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan
Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain
Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat3. Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang PelaksanaanGood Corporate
Governance Bagi Bank Umum4. Brndle & Jrgen Noll (2004), The
Power of Monitoring. German Law Journal, Vol. 5, No. 11, 1349-1371
(baca:hal. 1360-1365).
Pertemuan 71. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 Tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit2. Peraturan
Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang PelaksanaanGood Corporate
Governance Bagi Bank Umum3. PwC (2010), Audit Committee
Effectiveness: What Works Best, 4th Edition
Pertemuan 81. IIA (2009), The Role of Internal Auditing in
Enterprise-Wide Risk Management2. Crowe Horwarth (2011),
Strenghtening Corporate Governance with Internal Audit
3. KEP-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit
Internal4. KNKG (2011), Draft Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
berbasis GovernancePertemuan 91. Peraturan perundang-undangan di
Indonesia yang terkait dengan perlindungan pemangku kepentingan
2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan
whistleblower3. Kakabadse et.al. (2005), Corporate Social
Responsibility and Stakeholder Approach: A Conceptual Review, Int.
J. Business Governance and Ethics, Vol. 1, No. 4.Pertemuan 101.
Utama, CG, Disclosure, and Its Evidence in Indonesia, Manajemen
Usahawan, Maret & April 2003
2. EBAR Vol. 1, Transparansi dan Akuntabilitas, November 2005.3.
Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang
Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
4. Contoh Laporan Tahunan PT. Telekomunikasi Indonesia
(2012)Pertemuan 111. Peraturan Nomor VIII.G.7 Lampiran Keputusan
Bapepam dan LK Nomor: Kep-347/BL/2012 tentang Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
2. Rahman et.al. (2010), Financial Reporting Quality in
International Settings: A Comparative Study of the USA, Japan,
Thailand, France, and Germany, The International Journal of
Accounting, Volume 45.3. Lin dan Hwang (2010), Audit Quality,
Corporate Governance, and Earnings Management: A Meta-Analysis,
International Journal of Auditing, 14.Pertemuan 12
1. Kaufmann, Daniel (2005), Myths and Realities of Governance
and Corruption, MPRA Paper No. 8089.
2. Why Dont We Try to Be Indias Most Respected Company. An
Interview with NR Narayana Murthy, Harvard Business Review,
November 2011.
3. UU No 31 tahun 1999 dan UU No 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pertemuan 13
1. Handy, Charles (2002), Whats a Business For? Harvard Business
Review, December 2002
2. Integrity, Without It, Nothing Works. An Interview with
Michael Jensen. Rotman Magazine, Fall 2009
3. Film: Inside Job (2010), sutradara Charles Ferguson.Pertemuan
14
1. ACMF-ADB, ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country
Report and Assessments 2012-2013,
http://www.adb.org/publications/asean-corporate-governance-scorecard-country-reports-and-assessments-2012-20132.
CLSA, 2012, CG Watch 2012: Corporate governance in Asia.
3. World Bank, 2010, Report on Observance Standards and Codes:
Corporate Governance Country
Assessment:Indonesia,http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg_idn_2010.pdf5.
Metode Pengajaran
Agar peserta dapat mengikuti kuliah sesuai dengan jadual yang
telah ditentukan melalui pembagian sesi perkuliahan mata pelajaran
ini, maka peserta diwajibkan membaca bahan-bahan kuliah sebelum
dimulai.
Pengajaran diberikan dalam bentuk perkuliahan, presentasi
kelompok, diskusi kelas, serta pembahasan kasus. Para mahasiswa
diharapkan aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan
oleh dosen. Perkuliahan diberikan pada pertemuan pertama, sedangkan
pada pertemuan 2 hingga 14 formatnya adalah sebagai berikut:
a. Mahasiswa diberikan daftar pertanyaan (terlampir di silabus)
yang terkait dengan materi tiap pertemuan.b. Mahasiswa membaca
bahan-bahan kuliah sebelum perkuliahan agar dapat menjawab daftar
pertanyaan tersebut.c. Dosen memandu diskusi dalam kelas dengan
mengajukan pertanyaan dari daftar pertanyaan kemahasiswa, selama
kurang lebih 60 menit.
d. Kelompok melakukan presentasi kasus selama kurang lebih 30
menit.
e. Dipandu oleh dosen, diskusi kelas membahas topik kasus selama
kurang lebih 45 menit.
f. Dosen memberikan ikhtisar dan penutup selama kurang lebih 15
menit.
Rincian metode pengajaran yang digunakan pada mata ajaran ini
adalah: Pengerjaan kasus
Kuliah
Diskusi kelas
Proyek kelompok
Proyek penelitian independen
Pembelajaran kerjasama (cooperative learning)
Tugas KelompokTiap kelompok beranggotakan tidak lebih dari 5
orang. Tiap kelompok ditugaskan mengerjakan tugas presentasi dan
makalah kasus. Mulai dari pertemuan 2 hingga 14, setiap kelompok
secara bergiliran akan membahas kasus yang tercakup dalam pertemuan
yang bersangkutan. Setiap kelompok (baik kelompok yang presentasi
maupun yang tidak presentasi) harus menyiapkan makalah. Jumlah
halaman antara 5 sampai maksimum 10 halaman (tidak termasuk
lampiran dan abstrak).
TugasIndividu
Tiap mahasiswa ditugaskan mengerjakan tugas makalah yang
membahas mengenai isu CG di Indonesia. Jumlah halaman antara 10
sampai maksimum 15 halaman (tidak termasuk lampiran dan abstrak).
Tugas dikumpulkan pada saat UAS.Tugas individu tersebut adalah
tugas yang dibuat khusus untuk matakuliah Tatakelola Perusahaan,
bukan tugas yang sama yang dibuat di matakuliah lain
(oto-plagiarisme).
6. Evaluasi Hasil PembelajaranNilai akhir mahasiswa direncanakan
diberikan dengan bobot sebagai berikut:
Partisipasi/Diskusi
15%
Makalah individu: analisis praktek GCG
15%
Makalah kasus
20%
Presentasi
10%
Ujian tengah semester
20%
Ujian akhirsemester
20%
7. KebijakanUmumKode etik mahasiswa yang mencakup kejujuran
akademik adalah hal yang sangat penting, tidak hanya bagi
kredibilitas dan harga diri mahasiswa itu sendiri, namun juga
mencerminkan nilai dan standar yang dianut oleh FEUI secara
keseluruhan. Mahasiswa didorong untuk bekerja sama dalam proses
pembelajaran, namun pengerjaan tugas-tugas tetap harus dilakukan
secara jujur, mandiri, bukan menyalin pekerjaan orang lain dan
kemudian diakui sebagai karyanya. 7.1. Kehadiran
Sesuai dengan aturan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
ketidakhadiran tanpa keterangan maksimum 20%. Bagi mereka yang
tingkat ketidakhadiran lebih dari 20% tidak diperbolehkan mengikuti
ujian akhir.
7.2. Persiapan
Mahasiswa diasumsikan TELAH MEMBACA bahan ajar sebelum
perkuliahan dimulai. Mahasiswa harus menunjukkan motivasi dan
komitmen yang sungguh-sungguh untuk belajar secara mandiri. Pusat
pembelajaran adalah diri mahasiswa sendiri, bukan dosen. Dosen
berperan sebagai fasilitator dan nara sumber proses belajar.
7.3. Fotokopi Buku
Sesuai dengan Kode Etik di lingkungan FEUI yang menghormati hak
atas kekayaan intelektual (HAKI), mahasiswa diharuskan membawa buku
teks asli ke kelas; bukan fotokopi. Buku teks tidak harus edisi
terbaru sesuai silabus, selama bisa menunjang pembelajaran.
Mahasiswa yang tidak memiliki buku asli, dapat meminjam dari
mahasiswa senior atau Perpustakaan FEUI.
7.4. Pedoman Penulisan
Makalah penulisan menggunakan standar huruf Times New Roman,
font 12, spasi 1,5, kertas A4.
7.5. Plagiarisme
Plagiarisme adalah mengutip hasil karya orang lain (meliputi
namun tidak terbatas pada kata-kata/data/ide/tabel/diagram), baik
sebagian atau seluruhnya, tanpa menyebutkan sumbernya, atau
menyajikan ulang hasil karya orang lain seakan-akan karya si
penyaji. Plagiarisme termasuk juga menyalin sebagian atau seluruh
pekerjaan mahasiswa lain atau menyalin dari buku, jurnal, Web,
majalah, koran, dan lain-lain. Plagiarisme juga mencakup
oto-plagiarisme yaitu memasukkan kata-kata/kalimat/ ide sendiri
yang berasal dari tugas/makalah yang telah dikumpulkan untuk
penilaian lainnya tanpa menyebutkan sumbernya.Sanksi atas
Plagiarisme Satu kali, makalah diberi nilai nol atau maksimum E
Dua kali, mata ajaran terkait diberi nilai E
Tiga kali, dikeluarkan dari Departemen Akuntansi FEUI
Nama dan pas foto diumumkan di Papan Pengumuman setiap kali
melakukan plagiarisme
Panduan untuk Mencegah Plagiarisme
Panduan untuk mencegah plagiarisme dapat diakses di situs FEUI.
Bagi mahasiswa yang belum jelas, dapat menghubungi Departemen
Akuntansi FEUI.
Statement of Authorship
Bagi mahasiswa yang mendapatkan tugas membuat makalah/paper,
harus menyertakan Statament of Authorship (terlampir) di halaman
depan makalah/ papernya.
8. Jadwal Pengajaran
PertemuanTopik BahasanBahan Bacaan Wajib
1Pengertian CG
Alasan Diperlukannya GCG, Manfaat GCGTeori Keagenan Claessens
(2003), CorporateGovernance and Development. Global Corporate
Governance Forum
Masdoor (2011), Ethical Theories of Corporate Governance.
International Journal of Governance, 1 (2): 484492
2Tinjauan Prinsip-prinsip CGStruktur Governance OECD CG
Principles
KNKG, Code for Good Corporate Governance Brndle & Jrgen Noll
(2004), The Power of Monitoring. German Law Journal, Vol. 5, No. 11
(baca: hal. 1352-1360). Kasus 1: Hasil Kajian Bapepam-LK Tahun 2006
Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam
dan tahun 2010 tentang Pedoman Good Corporate Governance di
Negara-Negara Anggota ACMF (Asean Capital Market Forum)
3Struktur Kepemilikan dan Perlindungan terhadap Hak Pemegang
Saham
OECD CG Principle 2 Claessens et al., 2000 Bapepam-LK IX.E.2
Bapepam-LK IX.1.1 Best practice panggilan RUPS Kasus 2: PT Bumi
Resources Tbk
4Perlakuan yang Setara untuk Pemegang Saham OECD CG Principle 3
Claeseens et al. 1999 Best practice pengumuman risalah RUPS Kasus
3: Kasus PT Matahari Putra Prima Tbk
5CG danTransaksi Pihak Berelasi OECD CG Principle 3 OECD (2009),
Guide on fighting abusive related party transactions
Aturan Bapepam-LK IX.E.1
Aturan Bapepam-LK VIII.G.7 Pengungkapan transaksi dengan pihak
berelasi Kasus 4: Satyam
6Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
OECD CG Principle 6 Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.6 Tentang
Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik Surat Keputusan
Direksi PT BEI NomorKEP-00001/BEI/01-2-14Tahun 2014 tentang
Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek
Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan
Tercatat Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Brndle &
Jrgen Noll (2004), The Power of Monitoring.German Law Journal, Vol.
5, No. 11 (baca: hal. 1360-1365). Kasus 5: PT Askrindo
7Komite Audit dan Komite Lainnya: Peran, Tanggung Jawab,
Komposisi, Keefektifan OECD CG Principle 6 Peraturan Bapepam-LK
Nomor IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum PwC (2010),
Audit Committee Effectiveness: What Works Best, 4th Edition Kasus
6: PT Telkomsel
Ujian Tengah Semester
8Peran Audit Internal dan Manajemen Risiko IIA (2009), The Role
of Internal Auditing in Enterprise-Wide Risk Management
Crowe Horwarth (2011), Strenghtening Corporate Governance with
Internal Audit
KEP-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit
Internal
KNKG (2011), Draft Pedoman Penerapan Manajemen Risiko berbasis
Governance
Kasus 7: GlaxoSmithKline Plc
9Peran Pemangku Kepentingan
OECD CG Principle 4 Peraturan perundang-undangan di Indonesia
yang terkait dengan perlindungan pemangku kepentingan Peraturan
perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan whistleblower
Kakabadse et.al. (2005), Corporate Social Responsibility and
Stakeholder Approach: A Conceptual Review, Int. J. Business
Governance and Ethics, Vol. 1, No. 4. Kasus 8: Susno Duadji sang
Whistle Blower
10Pengungkapan dan Transparansi
OECD CG Principle 5 Utama, CG, Disclosure, and Its Evidence in
Indonesia, Manajemen Usahawan, Maret & April 2003 EBAR Vol. 1,
Transparansi dan Akuntabilitas, November 2005. Keputusan Ketua
Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan
Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Contoh Laporan Tahunan PT.
Telekomunikasi Indonesia (2012) Kasus 9: PT. Perusahaan Gas Negara
Tbk
11Kualitas Pelaporan Keuangan dan Peran Auditor Eksternal
OECD CG Principle 5 Peraturan Nomor VIII.G.7 Lampiran Keputusan
Bapepam dan LK Nomor: Kep-347/BL/2012 tentang Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Rahman
et.al. (2010), Financial Reporting Quality in International
Settings: A Comparative Study of the USA, Japan, Thailand, France,
and Germany, The International Journal of Accounting, Volume 45.
Lin dan Hwang (2010), Audit Quality, Corporate Governance, and
Earnings Management: A Meta-Analysis, International Journal of
Auditing, 14. Kasus 10: Lehman Brothers
12Masalah Korupsi di Indonesia Good Public Governance Kauffman
(2005) Harvard Busive Review, Nov 2011.
UU Tindak Pidana Korupsi
Kasus 11: PT Duta Graha Indah Kasus Korupsi WismaAtlet
13Etika Bisnis dan CG Handy, Charles (2002)
Rotman Magazine, Fall 2009
Film: Inside Job (2010), sutradara Charles Ferguson. Kasus 12:
Parmalat
14Praktek CG dan Instrumen Pengukuran Praktek CG World Bank:
ROSC CG Indonesia, 2010 ACGA CLSA (2012) ASEAN CG Scorecard Kasus
13: Hasil penilaian Bank Dunia ROSC terhadap corporate governance
di negara-negara ASEAN
Ujian Akhir Semester
9. Daftar Pertanyaan
1. Pertemuan 2a. Jelaskan prinsip-prinsip CG menurut OECD.
b. Jelaskan juga prinsip-prinsip CG yang dikeluarkan KNKG.
c. Menurut Anda, apa saja isu-isu utama terkait penerapan
prinsip-prinsip CG di Indonesia?d. Bagaimana peranan regulator
terkait penerapan prinsip-prinsip CG tersebut?2. Pertemuan 3a.
Jelaskan perbedaan antara cash-flow rights dan control-rights serta
bagaimana menghitungnya.b. Berdasarkan Claessens et al. (2000),
jelaskan bagaimana karakteristik struktur kepemilikan perusahaan
terbuka di negara-negara Asia.
c. Jelaskan relevansi butir-butir prinsip 2 CG OECD dengan
mempertimbangkan karateristik struktur kepemilikan perusahaan
terbuka di Asia.
d. Analisis apakah butir-butir prinsip 2 CG OECD sudah tercermin
di UU Perseroan Terbatas dan aturan Bapepam-LK IX.1.1?
e. Bandingkan panggilan RUPS Bank Ayudhya dengan panggilan RUPS
dari perusahaan Tbk di Indonesia serta usulkan perbaikan
pengungkapan panggilan RUPS di Indonesia.3. Pertemuan 4
a. Mengapa untuk sebagian besar perusahaan terbuka di Asia
konflik keagenan yang utama adalah antara pemegang saham pengendali
dan pemegang saham non-pengendali?
b. Bagaimana hasil penelitian Claessens et al. (1999) terhadap
pengaruh insentif ekspropriasi pemegang saham pengendali terhadap
kinerja perusahaan terbuka di Asia pada masa krisis ekonomi Asia
tahun 1997-1998?
c. Menurut prinsip 3 CG OECD, aturan/kebijakan apa yang
diperlukan untuk memastikan terdapat perlakuan yang adil terhadap
pemegang saham?d. Jelaskan pasal-pasal di UU Perseroan Terbatas
yang memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham.
e. Jelaskan pasal-pasal di UU Pasar Modal untuk mencegah
terjadinya insider trading. f. Mengapa menurut anda risalah RUPS
beserta butir-butirnya perlu diungkapkan ke publik?
4. Pertemuan 5
a. Jelaskan jenis transaksi yang termasuk dalam kelompok
transaksi dengan pihak berelasi yang abusive.
b. Jelaskan aturan/kebijakan untuk mencegah terjadinya transaksi
dengan pihak berelasi yang abusif.
c. Menurut anda apakah aturan Bapepam-LK sudah cukup memadai
dalam mencegah terjadinya transaksi dengan pihak berelasi yang
abusif?
d. Menurut anda apakah aturan Bapepam-LK mengenai pengungkapan
transaksi dengan pihak berelasi sudah cukup memadai?5. Pertemuan
6a. Jelaskan persamaan dan perbedaan peranan dewan komisaris dan
direksi.
b. Analisis kelebihan dan kelemahan dari struktur dewan one tier
dan two tier.
c. Jelaskan yang dimaksud dengan Komisaris Independen dan
peranannya dalam tata kelola perusahaan.
d. Menurut Anda apakah terdapat kelemahan terkait peraturan
mengenai komisaris independen yang ada saatini?6. Pertemuan 7a.
Analisis peranan komite audit dalam tata kelola perusahaan.
b. Menurut Anda mengapa peraturan Bapepam-LK dan BI mengharuskan
Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen?c. Analisis
faktor-faktor apa yang berkontribusi dalam membentuk komite audit
yang efektif.
d. Jelaskan komite lain, selain komite audit, yang umumnya dapat
dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris, serta peranan dari
komite-komite lain tersebut.7. Pertemuan 8a. Analisis bagaimana
peran internal audit dalam manajemen risiko perusahaanb. Jelaskan
peran internal audit dalam pelaksanaan CG yang efektifc. Bandingkan
peraturan Bapepapm-LK terkait internal audit dengan peran internal
audit menurut IIA (2009) dan Crowe Horwarth (2011)d. Jelaskan
manajemen risiko menurut Draft Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
berbasis Governance (KNKG, 2011)8. Pertemuan 9a. Berikan contoh
penerapan prinsip 4 OECD dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia
b. Jelaskan keterkaitan elemen-elemen utama CSRc. Jelaskan
penerapan stakeholders theory dalam CSR
d. Jelaskan hubungan CSR dan CG
9. Pertemuan 10a. Jelaskan perkembangan tingkat pengungkapan dan
transparansi di Indonesia
b. Bandingkan peraturan Bapepam-LK tentang laporan tahunan
dengan prinsip 5 OECDc. Bandingkan laporan tahunan PT.
Telekomunikasi Indonesia (2012) dengan peraturan Bapepam-LK tentang
laporan tahunan dan prinsip 5 OECD10. Pertemuan 11a. Bandingkan
peraturan Bapepam-LK tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan dengan prinsip 5 OECDb. Jelaskan kualitas pelaporan
keuangan di berbagai negara menurut studi Rahman et. al. (2010)
c. Jelaskan keterkaitan kualitas auditor eksternal, tata kelola,
dan kualitas laporan keuangan11. Pertemuan 12
a. Diskusikan tantangan Infosys dalam lingkungan bisnis yang
korup
b. Diskusikan kunci keberhasilan Infosys dalam mengatasi tekanan
untuk terlibat korupsi dan membalikkan situasi yang dihadapi
sehingga dapat menjadi perusahaan global
c. Bandingkan tantangan yang dihadapi Infosys di India dengan
tantangan yang dihadapi perusahaan yang beroperasi di
Indonesia.
d. Evaluasi apakah praktik CG yang baik dapat membantu
perusahaan dalam mengatasi tekanan untuk terlibat korupsi
e. Di beberapa Negara maju, seperti AmerikaSerikat, perusahaan
dilarang untuk terlibat korupsi, tidak hanya di dalam negeri, tapi
juga di luar negeri. Beberapa perusahaan yang menemukan praktik
penyuapan yang dilakukan oleh perusahaan di luar negeri biasanya
segera melaporkan ke SEC untuk menghindari hukuman yang lebih
berat. Salah satu contohnya adalah Monsanto di Indonesia.
Bandingkan dengan UU Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan UU
serta peraturan pasar modal Indonesia. 12. Pertemuan 13
a. Apa argumentasi Handy mengenai penyebab orientasi jangka
pendek perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya skandal
korporasi?
b. Handy menyebutkan bahwa the contribution ethic has always
been a strong motivating force. Diskusikan apa yang dimaksud dengan
pernyataan tersebut.
c. Diskusikan apa yang dimaksud dengan perusahaan yang
berintegritas. Diskusikan apa faktor-faktor yang dapat membuat satu
perusahaan berintegritas dan perusahaan lain tidak.
d. Diskusikan apa yang dimaksud dengan pernyataan treating
integrity as a matter of cost/benefit analysis virtually guarantees
that you will not be a person of integrity.
e. Di AmerikaSerikat, skandal korporasi semakin lama semakin
dekat jarak terjadinya. Pada tahun 2001 terjadi skandal laporan
keuangan yang mengakibatkan dibuatnya Sarbanes Oxley Act, sedangkan
pada tahun 2008 terjadi skandal subprime mortgage. Diskusikan
mengapa hal seperti ini terjadi.13. Pertemuan 14
a. Jelaskan metode pengukuran praktek CG dari ASEAN CG
Scorecard.b. Bandingkan metode pengukuran praktek CG dari ASEAN CG
Scorecard, Bank Dunia ROSC, dan CLSA.
c. Berdasarkan ASEAN CG Scorecard dan penilaian ROSC Bank Dunia,
jelaskan kekuatan dan kelemahan prakteknya di Indonesia untuk
masing-masing prinsip CG OECD.
d. Berdasarkan hasil penilaian CLSA-ACGA, jelaskan hal-hal apa
yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan praktek CG di
Indonesia?
----- **** -----LampiranStatement of AuthorshipSaya/kami yang
bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir
adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan
orang lain yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan
sumbernya.Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai
bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali saya/kami
menyatakan dengan jelas bahwa saya/kami menyatakan dengan jelas
menggunakannya.Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami
kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk
tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.Mata Ajaran
:
Judul Makalah/Tugas:
Tanggal
:
Dosen
:
Nama
:
NPM
:
Tandatangan
:
(Jika bentuknya tugas kelompok, tuliskan nama, NPM dan tanda
tangan dari seluruh anggota kelompok)UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
EMBED PBrush
halaman1dari13