Sila Kemanusian Yang Adil Dan Beradab 24 Copy

SILA KEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAB

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk

ciptaAN Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi, pikir,

rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia mempunyai,

menempati kedudukan dan martabat yang tinggi. Kata adil

mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan

didasarkan atas ukuran / norma-norma yang obyektif, dan tidak

subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang.

Kata beradab berasal dari kata adab, artinya budaya. Jadi adab

mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan dan

tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama

norma sosial dan kesusilaan / moral.

Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian

adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang

didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam

hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan

umumnya.

Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia,

tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit, serta

bersifat universal.

Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia

bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa yakni sesuai

dengan kodrat manusia sebagai ciptaanNya. Hal ini selaran

dengan :

a.pembukaan UUD 1945 alinea pertama

b.Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 UUD 1945

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

(1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan

harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa.

(2) Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan

kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan

suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,

kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

(3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

(4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa

selira.

(5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang

lain.

(6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

(7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

(8) Berani membela kebenaran dan keadilan.

(9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari

seluruh umat manusia.

(10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan

bekerjasama dengan bangsa lain.

Lumpur dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Saturday, 20 September 2008 14:29

Franz Magnis Suseno | Salah satu “permainan” ideologis di

negara kita ini adalah pertanyaan: manakah sila paling

mendasar dalam Pancasila sebagaimana disebut dalam

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Ada yang

mengatakan bahwa itu tentunya sila pertama, Ketuhanan Yang

Maha Esa, karena Tuhan adalah yang tertinggi dari segala yang

ada. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah “Persatuan

Indonesia” karena tanpa sila itu, sila-sila lain tidak mempunyai

tempat untuk berpijak, yaitu bumi Indonesia. Begitu pula bagi

“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan” dan bagi “keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia” bisa ditemukan argumentasi

mengapa harus dianggap sila yang paling mendasar.

Akan tetapi ada argumen kuat untuk mengikuti pendapat alm.

Prof. Dr. Nikolaus Drijarkara. Rama Drijarkara menegaskan

bahwa sila yang paling mendasar, dalam arti etis, adalah sila

kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Mengapa sila

ini? Karena tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, semua

sila lain menjadi cacat. Sebaliknya, meskipun tanpa empat sila

lain, sila kedua belum mengembangkan sepenuhnya dimensi-

dimensi potensial manusia, akan tetapi asal seseorang, dan

begitu pula hubungan antar orang, menjadi adil dan beradab,

dasar situasi yang secara etis benar dan mantap sudah

diletakkan. Dengan kata lain, hanya atas dasar kemanusiaan

yang adil dan beradab empat sila lain bisa bermutu.

Mari kita lihat tempat kunci sila kedua dengan sedikit lebih

rinci. Pertama harus dikatakan bahwa kita memang harus mulai

pada manusia, dan bukan pada Tuhan. Bukan karena manusia

lebih tinggi daripada Tuhan – Tuhan tentu jelas lebih tinggi

daripada manusia – melainkan karena sebagai manusia kita

hanya dapat bertitik tolak dari kemanusiaan. Setiap orang yang

mnengklaim bertolak langsung dari Tuhan otomatis sudah

sesat dan menyesatkan. Ia adalah manusia, dengan pengertian

manusia dan wawasan manusia, dan tidak bisa langsung

mengatasnamakan Tuhan. Maka manusia senang atau tidak

harus mulai dari dirinya sendiri. Tanpa kemanusiaan, tidak ada

dimensi manusia lain. Jadi tanpa kemanusiaan tak ada dimensi

lain, tak ada kebangsaan, tak ada kerakyatan, tak ada

Ketuhanan (tetapi, sekali lagi, Tuhan tentu ada tanpa

kemanusiaan, tetapi bukan Ketuhanan sebagai penghayatan

dan pengakuan manusia terhadap Tuhan).

Tetapi kemanusiaan yang bagaimana? Dimensi hubungan natar

manusia yang menjadi syarat segala hubungan yang baik

adalah keadilan. Adil berarti, mengakui orang lain, mengakui

dia sebegai manusia, dengan martabatnya, dengan

menghormati hak-haknya. Cinta itu mewujudkan hubungan

antar manusia paling mendalam dan berharga, tetapi kalau dia

melanggar keadilan, dia bukan cinta dalam arti yang

sebenarnya. Kejujuran yang tidak adil bukan kejujuran. Dan

kebaikan yang tidak adil kehilangan harkat etisnya.

Tetapi keadilan tidak berdiri sendiri. Memperjuangkan keadilan

hanyalah etis apabila dilakukan dengan cara yang beradab.

Tanpa sikap beradab keadilan menjadi tidak adil. Itulah seninya

sila kedua :”Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan

salah satu rumusan cita-cita dasar manusia yang paling indah

dan mendalam! Jadi kemanusiaan hanyalah utuh apabila adil

dan beradab.

Dari situ sudah dapat ditarik sebuah kesimpulan. Gasis paling

bawah yang menjamin harkat etis manusia adalah

keberadaban. Bertindak dengan beradab tentu belum cukup

kalau kita menghadap kewajiban kita sebagai manusia dalam

masyarakat dan dunia, akan tetapi sudah merupakan titik

berpijak yang menjamin moralitas pada dasariah. Sebaliknya,

bertindak dengan tidak beradab, demi tujuan baik pun, adalah

tidak mutu dan tidak etis.misalnya orang yang

memperjuangkan keyakinan politik atau keyakinan

keagamaannya dengan cara yang tidak beradab justru

merendahkan etika politik dan menghina agamanya sendiri.

Sebenarnya banyak masalah dalam masyarakat kita sudah

akan terpecahkan asal saja kita bertekad bersama untuk selalu

bertindak secara beradab. Tak perlu dulu icara akhlak mulia,

cukup kalau kita mau membawa diri sebagai makhluk yang

beradab saja. Karena keberadaban itulah yang membedakan

manusia dari binatang. Jadi kita mestinya bertekad untuk tidak

pernag bertindak secara tidak beradab, secara brutal, secara

kejam atau keji, secara beringas, secara kasar tak sopan.

Tekad ini justru perlu dipegang dalam memperjuangkan yang

baik. Begitu misalnya tindakan kasar dan brutal atas nama

agama merupakan penghinaan terhadap agama yang

diperjuangkan sendiri tak mungkin tindakan tak beradab dan

brutal berkenan di hadapan Tuhan.

Karena keadilan dan keberadaban merupakan syarat harkat

etis segala tindakan manusia, kemanusiaan yang adil dan

beradab merupakan inti Pancasila.

Hal itu dapat diperlihatkan pada sila-sila lain. Ketuhanan Yang

Maha Esa yang disertai sikap tak adil atau tindakan tak

beradab dan brutal menjadi tidak mutu dan menyabot makna

Ketuhanan sendiri. Memang selama sejarah umat manusia

sampai hari ini banyak kekasaran, kejahatan, kebrutalan

dilakukan atas nama manusia. Semuanya itu menghina Tuhan.

Orang yang bertindak brutal, kasar dan tidak beradab jangan

berani mengatasnamakan Tuhan atau agama. Begitu pula

nasionalisme yang terungkap dalam sila Persatuan Indonesia,

selalu harus adil dan beradab kalau mempertahankan

harkatnya. Mengaku cinta pada bangsa sendiri tetapi bersikap

arogan dan brutal terhadap bangsa lain merusak harkat

kebangsaan. Kerakyatan pun kalau tidak memperhatikan

keadilan misalnya menjadi kediktatoran mayoritas yang

melanggar hak-hak asasi minoritas – menjadi wahana

kejahatan. Kerakyatan yang mencuat dalam tindakan tak

beradab menjadi keganasan massa – rule of the mob dalam

bahasa Inggris – yang memuakkan karena bisa menjadi brutal

dan sampai ke pembunuhan. Kerakyatan Pancasila adalah

kerakyatan yang adil dan beradab. Keadilan sosial adalah

menarik bahwa kata adil – dan hanya kata adil, muncul dua kali

dalam Pancasila – hanya wajar kalau diusahakan secara

beradab. Keadilan kalau diperjuangkan dengan ancaman dan

cara paksa, secara arogan, brutal, egois tdak beradab bukan

lagi keadilan, melainkan egoisme ideologis. Memperjuangkan

keadilan dengan cara biadab merusak harkat keadilan sendiri

dan dalam kenyataan lalu sering menghasilkan rezim politik di

bawah seorang diktator.

Kalau Lumpur Porong hasil pengeboran Lapindo dilihat dari

sudut kemanusiaan yang adil dan beradab, kelihatan segala

dimensi malapetakanya itu. Fakta yang sangat relevan sangat

sederhana. Lumpur Porong membebani negara kita yang sudah

kekurangan dana dengan biaya tambahan luar biasa. Misalnya

biaya untuk membuat jalan-jalan dan jalur kereta api yang vital

di jantung Jawa Timur tidak sampai tenggelam. Ada bahaya

sungguh-sungguh bahwa sebagian wilayah Jawa Timur, bagian

yang padat penduduk dan sangat produktif bisa untuk

selamanya dibuat tidak dapat dihuni. Tetapi fakta yang paling

memilukan, ada 10.000 orang yang tenggelam rumah,

pekarangan dan tempat kerjanya yang dengan demikian,

hancur seluruh eksistensinya. Dan bahwa dari mereka ada

yang sampai saat tulisan ini ditulis, 17  bulan sesudah bor itu

meledak, belum juga menerima ganti rugi. Dan itu semuanya di

negara yang mendasarkan diri pada kemanusiaan yang adil

dan beradab.

Di sini bukan tempatnya untuk berspekulasi sejauh mana

Lapindo dengan pengeborannya harus dipersalahkan. Hal itu

seharusnya dibikin jelas dalam sebuah perkara pengadilan. Di

sini hanya mau ditunjuk betapa malapetaka yang menimpa

masyarakat yang terkena lumpuyr Lapindo itu menantang

pengakuan kita akan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mereka itu mengalami kehancuran, bukan karena malapetaka

alami murni, melainkan karena tindakan manusia. Itulah inti

ketidakadilan yang mereka rasakan. Bahwa manusia-manusia

yang melakukan operasi pencarian kekayaan dibawah kulit

bumi bertindak dengan ceroboh sampai sekarang tidak

terbantah. Kita menyaksikan sesuatu yang khas dalam dunia

usaha – dan dalam wawasan para pejabat negara yang

bertanggungjawab atas keselamatan masyarakat, - yaitu

kecongkakan sebuah perusahaan besar yang tidak berpikir

pada masyarakat kecil di dekatnya, yang dalam kasus Porong

melakukan pengeboran tanpa memakai casing yang

seharusnya dipakai untuk menjamin bahwa bahan yang keluar

dari perut bumi tidak masuk ke dalam celah-celah tanah. Dan

kali ini kecerobohan itu mempunyai akibat fatal. Masalahnya

bukan bahwa mereka acuh tak acuh terhadap suatu kerugian

masyarakat, melainkan bahwa mereka menganggap enteng

kemungkinan bahwa pengeboran itu bisa gagal. Jadi bukan

pengabaian total terhadap orang kecil, melainkan bahwa orang

kecil, ya massa masyarakat, seakan-akan dilupakan. Bukan

karena jahat, melainka karena sembrono. Itulah yang

mendasari ketidakadilan di negara ini berbeda dengan

beberapa di negara dimana kelas atas kejam terhadap massa

rakyat, di Indonesia ada budaya perhatian terhadap orang

kecil, tetapi dalam kenyataan perhatian itu dipojokkan oleh

suatu wawasan yang hampir seluruhnya dikuasai oleh

pertimbangan keuntungan perusahaan dan akses ke pusat-

pusat kekuasaan. Seakan-akan kita di Indonesia hidup dalam

dua dunia, atau ada dua bangsa di NKRI kita ini, mereka yang

cepat atau lambat terbawa ke atas dalam pusaran naik

akumulasi modal dan kemodernan akibat globalisasi. Dan

mereka yang harus hidup dari dua Dollar US per hari atau

kurang dan yang cita-citanya adalah survival, penjaminan

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Dua-duanya hidup

berdampingan, tetapi bangsa yang kedua oleh bangsa yang

pertama- bangsa dalam angin naik- hampir tidak diperhatikan

lagi. Itulah yang terjadi di Porong dan belakangan, sesudah

terjadi malapetaka terjadi, tentu semua menyesalkan

pengeboran itu. Sebuah penyesalan yang tidak banyak terasa

oleh para korban yang begitu lambat merasakan diberi

perhatian sungguh-sungguh.

Kembali ke wawasan “kamu modal dan kuasa” yang hampir

seluruhnya dipenuhi oleh kepentingan kemajuan ekonomis

dalam rangka globalisasi sehingga perhatian spontan pada

massa masyarakat tidak menembus lagi pengambilan

keputusan. Wawasan yang buta terhadap kenyataan

masyarakat itru tentu ajkan membahayakan masa depan

bangsa. Situasi ini adalah unsustainable secara sosial.

Masyarakat kita tidak senantiasa akan terus menerus

menerima ketidakadilan itu dengan damai dan pasrah. Kita

jangan mengharapkan kekerasan dalam masyarakat berkurang

kalau mereka terus tidak diberi perhatian.

Kadang-kadang kebutaan perusahaan-perusahaan terhadap

masyarakat biasa berbalik menjadi kebrutalan terbuka/ pada

tanggal 11 Oktober 2007 terbaca di sebuah harian Ibukota

bahwa di Tangerang ada developer yang memagari dengan

tembok tinggi sebuah kampong sebesar delapan atau sembilan

rumah yang terletak di tengah-tengah tanah yang mau

dikembangkannya, yang menolak untuk mau pergi, sesudah

sebelumnya memblokir satu demi satu jalan-jalan yang

menghubungkan kampung-kampung itu dengan dunia luar.

Satu-satunya jalan ke luar bagi kampong itu – yang untuk

terdiri ata orang-orang lanjut usia – adalah sebuah celah

selebar  50 cm yang masih terbuka. Semua barang lebih  besar

harus diangkut melalui tangga yang naik ke atas tembok tiga

meter itu. Kalau kelakuan semacam itu dibiarkan terus, negara

Indonesia akan menghadapi masa yang  berat di masa

mendatang. Kebrutalan dan ketakpedulian terhadap massa

rakyat yang terdiri atas orang kecil tak mungkin akan ditelan

terus.

Yang gawat bahwa ketidakadilan dalam kesempatan rakyat

indonesia bisa maju tidak keluar dari sebuah kebencian atau

rencana jahat khusus, melainkan merupakan akibat

kecerobohan, kelalaian dan kurang perhatian pada

kemungkinan bahwa ada orang yang menderita. Sebuah

rencana yang jahat bisa langsung digugat dan dilawan. Tetapi

ketidakadilan yang karena kurang perhatian, karena katakana,

telinga orang-orang dia tas sudah penuh dengan bunyi keras

ipod, cell phone dan iklan mereka sehingga jeritan mereka

yang ketinggalan tidak kedengaran lagi, bisa menjadi

kebiasaaan, dan kebiasaan hanya akan diubah dengan ledakan.

Akhirnya perhatian pada orang kecil, wawasan yang betul-betul

mau adil juga merupakan tantangan bagi keberadaan bangsa.

Sebagai bangsa yang beradab, apa kita mau menerima bahwa

terjadi perkembangan-perkembangan mengagumkan dan

sebagian-sebagian cukup besar, bangsa tetap teramcam

kemiskinan dan keputusasaan?

Selasa, 12 Oktober 2010

“KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB UNTUK SIAPA

”

“KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB UNTUK SIAPA ”

*Yoyarib Mau

Adil dan Beradab adalah dua suku kata yang masing-masing

memiliki makna tersendiri, adil menurut pengertian Kamus

Besar Bahasa Indonesia berarti berimbang, tidak berat sebelah,

tetapi juga memiliki arti berpihak pada yang benar. Sedangkan

kata beradab lebih diartikan bagaimana seseorang mempunyai

budi bahasa yang baik, berlaku sopan dan pada pengertian lain

lebih pada majunya sebuah kehidupan atau tingkat kehidupan.

Pengertian dua kata ini memiliki makna ganda seperti adil pada

kondisi tertentu diharapkan berlaku adil dimana berimbang

tidak berat sebelah tetapi juga menekankan akan keberpihakan

pada yang benar. Demikian juga dengan kata beradab juga

memiliki pengertian ganda yakni harapan akan perilaku yang

baik tetapi juga merujuk pada sebuah tingkat kehidupan.

Adil dan beradab menjadi bermakna apabila di lekatkan pada

sebuah identitas yang menyangkut sebuah asas kehidupan

yang berlaku mutlak bagi semua manusia. Sehingga kedua

kata ini menjadi dua padanan kata yang bermakna ketika di

lekatkan dengan asas tersebut seperti ungkapan,

”kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Ungkapan ini merupakan sebuah makna filosofis karena asas

kemanusiaan menyangkut sesuatu nilai (values), cara pandang,

yang terpatri dalam diri setiap insan manusia bahwa manusia

itu adalah ciptaan yang berakal budi, makhluk yang memiliki

kekhusuan atau keunggulan dari makhluk atau ciptaan lainnya.

Keunggulan yang dimiliki manusia inilah yang membuat

manusia itu bermartabat karena keunggulan dan kekhususan.

Keberadan Manusia yang memiliki keunggulan membuat

manusia menjadi manusia bebas, tanpa tekanan tanpa ada

pembatasan menyebabkan manusia manusia bersaing secara

bebas untuk mempertahankan diri, hidup mengikuti naluri

kebebasannya, sehingga menghasilkan pemikiran siapa yang

kuat ia yang akan menang, sebaagaimana kehidupan rimba

berlaku hukum rimba siapa yang kuat ia akan memangsa yang

lemah. Kondisi ini menyebabkan manusia bertanya, siapakah

yang berperan untuk menyatukan dua arus nafsu yang bertolak

belakang tersebut ?

Kenyataan ini merupakan realitas yang mendorong munculnya

konsep yang di tuliskan oleh Thomas Hobbes, dimana dirinya

mampu membangun “sebuah psikologi politik yang

mengajukan sebuah pandangan tentang manusia yang

digerakan oleh gariah-gairah dan nafsu-nafsu untuk

menciptakan, namun meskipun terdapat gairah-gairah yang

mendorong kita masuk ke dalam konflik juga terdapat gairah-

gairah yang membuat kita condong menuju kedamaian karena

takut akan kematian” (Joseph Losco & Leonard Williams –

Rajawali Pers – 2005) .

Naluri kebebasan ini membuat manusia bersikap ingin

menguasai akan komunitas, kelompok ataupun individu

tertentu, kondisi inilah menghadirkan ketidak percayaan antara

manusia, semua hidup didalam kewaspaadaan dan menunggu

waktu untuk saling memaksa. ketidakadilan dan membuat nilai

manusia itu rendah, manusia hanya bernilai jika ia memiliki

kekuatan.

Dalam kebebasan manusia ada dua unsur yang saling tarik

menarik seperti dua kutub magnet utara – selatan atau aliran

listrik positik – negatif, ada nafsu yang menggebu untuk

menguasai orang lain tetapi juga ada kemauan untuk

melakukan kebaikan karena suatu waktu di perhadapkan pada

suatu kondisi yang lemah di mana pasti ada kelompok yang

dulu lemah menjadi kuat akan melakukan pembalasan dan ini

akan tak akan berakhir tetapi akan terus berputar seperti roda

pedati.

Kondisi liar ini membuat Hobbes menelurkan sebuah

kesimpulan bahwa manusia perlu bersatu di bawah sebuh

”kontrak keselamatan dan penjagaan bersama”. Kontrak

keselamatan inilah yang menjadi awal atau cikal-bakal

terbentuknya negara-bangsa dengan pemerintahan yang

didaulat untuk mengatur kehidupan bersama, Karena

masyarakat mau menyerahkan seluruh hak dan

kewenangannya kepada lembaga masyarakat dan kepada

lembaga tersbutlah mereka mau tunduk.

Indonesia merupakan sebuah negara – bangsa berdasarkan

kontrak kesepakatan, kontrak kesepakatan ini bertujuan untuk

menghimpun semua masyarakat dalam aturan-aturan bahkan

pandangan hidup yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan.

Pemerintahan di harapkan dalam menjalankan fungsinya

menciptakan kebaikan bagi semua pihak namun kondisi ini

terkadang tidak berimbang, kebaikan itu hanya berpihak bagi

mereka yang mengendalikan kekuasaan, yang memiliki uang

untuk bisa membeli kekuasaan.

Kontrak kesepakatan yang disepakati untuk menciptakan

kebaikan bagi semua pihak tidaklah terwujud sebagaimana

para penguasa yang menikmati uang rakyat sehingga para

penguasa menjadi tetap kaya sedangkan yang miskin tetap

miskin. Padahal tujuan di bentuknya negara adalah untuk

menciptakan kebaikan bersama namun pada kenyataanya

kebaikan (kesejahteraan) hanya di nikmati oleh mereka yang

berada di kota tetapi di desa tetap hidup dalam kemiskinan

kondisi ini sepertinya tidak menciptakan kebaikan bersama

tetapi menambah perlawanan kutub magnet antara kota dan

desa menegang dan meningkat.

Mereka yang di daulat untuk menciptkan kehidupan bersama

malah mencederai hak rakyat dengan mengambil hak rakyat

bahkan di perlakukan khusus oleh negara seperti yang

dilakukan Mantan Kepala Bulog terlibat korupsi sebesar Rp. 20,

2 milyar kemudian di vonis 4 tahun namun karena kasasi maka

bebas bersyarat. Abdulah Puteh Mantan Gubernur NAD terlibat

korupsi Rp. 3.687 milyar di vonis 10 tahun penjara namun

kemudian bebas bersyarat pada tahun 2009 padahal baru

menjalani masa tahanan sebanyak 6 tahun . Syaukani HR yang

adalah Mantan Bupati Kutai Kertanegara terlibat korupsi senilai

Rp. 49,367 milyar di hukum 6 tahun sejak 2007 namun di

bebaskan dengan mendapatkan grasi pada tahun 2010 dengan

alasan sakit padahal masih dua tahun masa tahanannya. Aulia

Pohan yang nota bene besanya SBY, Maman Soemantri,

Bunbunan Hutapea, Aslim Tadjudin dimana keempatnya adalah

Mantan Deputi Gubernur Gubernur Bank Indonesia, mereka

besekongkol melakukan korupsi berjamaah dalam pengucuran

dana Rp.100 milyar dari Yayasan Pengembangan Perbankan

Indonesia (YPPI) di vonis masing-masing 3 tahun penjara pada

tahun 2008, namun pada tahun 2010 mendapatkan grasi

president (sumber : Kompas 04/10/2010).

Kondisi ini berbeda dengan rakyat kecil seperti; Nenek Minah

yang melakukan pencurian 3 buah kakao di kebun PT Rumpun

Sari Antan di vonis hukuman percobaan selama 1 bulan 15 hari.

Sedangkan Rusnoto, Juwono, Manisih dan Sri Suratmi

melakukan pencurian satu karung plastik buah randu sisa

panen hasil perkebunan di hukum 24 hari penjara. Basar

Suyanto dan Kholil melakukan pencurian sebuah semangka di

kebun Gaguk Prambudi di hukum 15 hari namun sebelum

proses hukum sudah di hukum selama 2 bulan 10 hari. Aspuri

yang mencuri sehelai kaus milik tetangganya di hukum 3 bulan

5 hari (sumber : Kompas 04/10/2010).

Jika di bandingkan dengan mereka yang dipercayakan untuk

menjalankan negara keadilan itu tidak berpihak tidak

berimbang nilai sebuah semangka harga Rp. 10.000 harus

menjalani hukuman selama hampir 3 bulan, jika dibandingkan

dengan mencuri uang rakyat sebesar Rp. 100.000. milyar

hanya 3 tahun apabila harga Rp. 10.000 harus menjalani

hukuman 3 bulan sedangkan Rp. 100.000 milyar mendapatkan

hukuam 3 tahun itupun mendapatkan keringanan.

Hukum yang dijalankan harus memenuhi syarat kemanusiaan

yang adil dan beradab apakah sudah sesuai jika makna ”adil”

itu adalah berimbang, tidak berat sebelah, dan berpihak

kepada kebenaran apakah ini sesuai jika Rp. 10.000 : 3 bulan

penjara, sedangkan Rp 100. 000 milyar : 3 tahun. apakah hal

ini memenuhi unsur keadilan ? atau karena pertimbangan

pemerintah yang di percayakan untuk menjalankan negara ini

memakai pertimbangan ”beradab” dalam pengertian karena

memiliki bahasa yang sopan santun serta memiliki tingkat

kehidupan ekonomi yang lebih baik, berpendidikan tinggi,

menikmati fasilitas yang memadai ? sedangkan Nenek Minah

yang tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik, yang

kemungkinan sehari bisa makan hanya 1 (satu) kali makan,

hanya bisa berbahasa Jawa, hanya tamat Sekolah Dasar

dengan tingkat ekonomi yang sangat memprihatinkan.

Seandainya kemanusian yang adil dan beradab adalah sebuah

sebuah filosofis atau cara pandang negara untuk menyatukan

atau menjembatani kehidupan, ibarat arus magnet yang

berlawanan diantara rakyat maka sejatinya penegakan hukum

harus di lakukan berimbang dan tidak mencederai rasa

keadilan, keadaan ini terwujud maka manusia ini akan kembali

kepada kehidupan siapa yang kuat siapa yang kaya siapa yang

memiliki kekuasaan maka dialah yang berkuasa dan layak

hidup. Ketika hal ini di biarkan terus berlarut maka negara yang

di daulat dalam kontrak sosial untuk mewujudkan kehidupan

manusia untuk dapat hidup bersama telah gagal.

Pasal-pasal tentang sila ke-2

8. Pasal 28 I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi

dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa

pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu.

Penyiksaan terhadap TKI merupakan salah satu contoh penyimpangan terhadap

pasal ini. Perlakuan ini terjadi diakibatkan oleh adanya diskriminasi antara majikan

dan pembantu. Sehingga majikan bebas melakukan kekerasan terhadap pembantu

mereka.Hal ini bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila.

9. Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Walaupun HAM telah diatur dalam pasal 28 akan tetapi pelanggaran HAM masih

saja terjadi pelanggaran HAM. Sebagai contoh adalah kasus penggusuran dan konflik

sosial. Secara tidak langsung, pelanggaran hak dasar untuk bertempat tinggal ini

menggeser hak dasar untuk bekerja sebagai warga masyarakat. Pemindahan tempat

tinggal dengan sendirinya mempersulit jangkauan kerja. Malah, tidak sedikit korban

konflik sosial yang terpaksa menganggur gara-gara kehilangan tempat tinggal.

Gangguan pada hak dasar untuk mendapat pekerjaan menimbulkan gangguan-

gangguan dalam bidang lain. Hal ini merupakan penyimpangan terhadap pancasila

sila ke-2 dan ke-5.

11. Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh

persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia.

Dalam pasal ini disebutkan pemerintah telah menjamin pendidikan warga

negaranya akan tetapi dalam pelaksanaannya, pasal ini menyimpang dari Pancasila

sila ke-2 dan ke-5. Walaupun telah ditetapkan dalam UUD 1945 akan tetapi apabila

kita lihat kenyataannya masih begitu banyak anak Indonesia yang belum

mengenyam pendidikan. Bahkan diantara mereka ada yang putus sekolah. Mereka

tidak mendapatkan hak dan keadilan seperti yang telah dijamin dalam pancasila sila

ke-2 dan ke-5. Dalam pasal 31 ayat 2 pemerintah menyatakan akan membiayai

pendidikan, akan tetapi hal tersebut tidak terealisasi. Biaya pendidikan di Indonesia

malah dari tahun ke tahun semakin mahal, sehingga tidak terjangkau oleh kalangan

menengah ke bawah. Hal ini juga merupakan salah satu penyimpangan terhadap

pancasila.

13. Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan

fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Pada pelaksanaan pasal ini terdapat penyimpangan terhadap pancasila.

Penyimpangan tersebut terdapat dalam Pancasila sila ke- 2 dan ke-5. Pada

kenyataannya fakir miskin dan anak terlantar yang ada di Indonesia belum

semuanya dipelihara oleh negara. Malah semakin lama, begitu banyak orang yang

menjadi gelandangan dan tidak terurus. Hal ini bertentangan dengan Pancasila yaitu

“Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan juga “Keadilan bagi seluruh rakyat

Indonesia”. Jaminan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah pun hanya tinggal janji

semata. Masyarakat Indonesia belum mendapatkan keadilan. Hak-hak warga negara

juga belum terpenuhi sebagaimana mestinya.

Kemanusian Yang Adil dan Beradab

Dasar pemikiran kenapa Kemanusian Yang Adil dan Beradab

dijadikan sila kedua dari Pancasila dikarenakan pencetus ide

Pancasila – Bung Karno – yang hidup di masa penjajahan

Belanda merasa ada perlakuan yang tidak manusiawi dari

penjajah Belanda terhadap bangsa pribumi atau mayoritas

bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan satu

dan lain cara. Jadi dalam alam kemerdekaan sudah seharusnya

bangsa Indonesia memperlakukan sesama manusia secara

manusiwi, secara adil, dan tidak meniru model penjajahan

manusia oleh manusia yang berasal dari budaya masa lalu

yang masih biadab. Subtansi ini juga tercermin pada paragrap

awal dari pembukaan UUD ’45 yang berbunyi: Bahwa

sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan

oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan

perikeadilan.

Dalam masyarakat Jawa ada istilah “tepo slira” yang artinya

kurang lebih bahwa kita sebagai manusia diharapkan

memperlakukan manusia yang lain seperti kita memperlakukan

diri kita sendiri (dalam bahasa yang berbeda masyarakat

bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dipastikan

mempunyai sikap hidup seperti ini). Oleh karena itu bisa juga

dikatakan bahwa Kemanusian Yang Adil dan beradab digali dari

budaya bangsa Indonesia sendiri.

Pada bahasa modern-nya Kemanusian Yang Adil dan Beradab

juga bisa diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak

azasi manusia yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan bangsa Indonesia sudah seharuskan menghargai

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang

dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 10 December, 1948 dan

Hak Azasi Manusia atau Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

kemudian secara operational dijabarkan dalam UUD ’45 pasal-

pasal tentang HAM yaitu Bab XA yang secara komprehensif

telah disisipkan pada amandemen ke 2 UUD’45 tahun 2000 dari

Pasal 28A s/d Pasal 28J (yang tertarik untuk melihat lebih detail

apa isi penghargaan HAM yang tercantum didalam UUD’45 bisa

akses ke www.depkunham.go.id)

Penghayatan Bangsa Indonesia Terhadap Sila Kemanusian

Yang Adil dan Beradab

Pelaksanaan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang

diartikan sebagi penghormatan Bangsa dan Negara terhadap

Hak Asasi Manusia harus dibagi dalam dua periode yaitu

periode sebelum amandemen 2 tahun 2000 dan sesudahnya.

Karena penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia secara

formal juridis punya kekuatan hukum dalam konstitusi baru

mulai tahun 2000. Walaupun esensi Kemanusian Yang Adil dan

Beradab memang sudah ada sejak ada pada UUD’45 pada

pembukaan UUD’45 dan secara umum di pasal 27 dan 28.

Sebagai anggota PBB tentu Indonesia harus juga patuh pada

deklarasi hak asasi manusia yang dicanangkan oleh PBB. Tapi

realitasnya pada fase pemerintahan Bung Karno dan apalagi

pada masa pemerintahan Soeharto banyak sekali peristiwa

yang baik pemerintah maupun rakyat Indonesia sama sekali

tidak menghiraukan hak asasi manusia. Hal ini disebabkan

sosialiasi deklarasi hak asasi manusia versi PBB tidak pernah

dilakukan oleh pemerintah saat itu, tidak pernah diwajibkan

baik kalangan pemerintah maupun rakyatnya untuk

mempelajari atau mentaati deklarasi hak asasi manusia versi

PBB, yang mempelajari hanya terbatas sebagian kecil praktisi

hukum maupun LSM yang bergerak dibidang perlindungan

HAM. Seolah-olah pemerintah saat itu melakukan pembenaran

melakukan pelanggaran HAM dikarenakan tidak punya

landasan yang kuat yang tercantum di konstitusi atau UUD’45

sebelum amandemen ke 2, tahun 2000.

Sebetulnya setelah amandemen ke-2 UUD’45, tahun 2000,

tidak ada alasan lagi bagi para pejabat pemerintah terutama

para penegak hukumnya maupun rakyat Indonesia secara

keseluruhan untuk tidak mempelajari dan mentaati UUD’45 bab

XA tentang HAM ditambah juga keharusan untuk mempelajari

dan mentaati deklarasi HAM versi PBB. Hal ini sangat

diperlukan karena sifat pelanggaran HAM bisa bersifat vertikal

yang umumnya terjadi antara pemerintah yang punya

kekuasan terhadap rakyat atau sebaliknya dan juga bisa

bersifat horizontal yaitu yang terjadi antara sesama anggota

masyarakat baik secara organisasi atau bersifat pribadi.

Masalahnya apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi

secara luas amandemen ke 2 UUD’45, tahun 2000, baik ke

kalangan para pejabat pemerintah pusat dan pemerintah

daerah maupun ke masyarakat luas? Apakah pemerintah

pernah punya priorotas melakukan sosialisasi? Kalau tidak,

itulah wajah Indonesia, apapun yang ada pada tataran ideal

tidak pernah bisa secara nyata terjadi. Dalam penghayatan

Kemanusian Yang Adil dan Beradab yang paling penting dan

tidak pernah bisa dijalankan oleh pemerintah adalah supremasi

hukum yang tidak pandang bulu seperti diamanatkan oleh UUD

’45 pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pelanggaran sila Kemanusian Yang Adil dan Beradab yang

bersifat vertikal

Seperti juga sila ini ditarik dari pengalaman bangsa yang

dijajah, pelanggaran nilai-nilai HAM paling sering terjadi antara

yang dijajah dengan yang menjajah, yang dikuasai dengan

sang penguasa, rakyat dengan dominasi kekuasaan, rakyat

dengan dominasi pemerintahnya. Ini yang dinamakan

pelanggaran HAM yang bersifat vertical. Dikarenakan

pemerintah dilengkapi dengan sarana pengamanan seperti

militer lengkap dengan senjatanya ataupun penegak hukum

lainya seperti polisi, kejaksaan, kehakiman dll. Sangat mudah

terjadi penyimpangan yang disatu sisi pemerintah dengan

kekuasaan seharusnya mengayomi atau memberi rasa aman

kepada masyarakat justru sebaliknya malahan menjalankan

pemerintahan yang represif dan menghantui rakyatnya dengan

rasa takut apabila berhadapan dengan penegak hukum yang

berlaku sewenang-wenang dalam melakukan penegakan

hukum. Hal ini terjadi sejak jaman kemerdekaan sampai

dengan saat ini, sehingga kemerdekaan yang seharusnya

memberikan kemerdekaan sepenuhnya buat rakyat tetapi yang

terjadi justru penjajahan yang masa lalu dilakukan oleh

Belanda, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia dijajah oleh

bangsa sendiri yang kebetulan dipercaya oleh rakyat untuk

duduk dalam posisi sebagai pengelola Negara.

Dalam banyak kasus yang menyangkut pihak aparat keamanan

(terutama militer), penegakan HAM menjadi tumpul di

Indonesia sebagai contoh (ini suatu indikasi bahwa kekuatan

militer masih punya pengaruh yang cukup dominan dalam

pemerintahan Republik Indonesia yang katanya demokratis

saat ini):

1. Tidak tuntasnya siapa sebenarnya penembak mati 4

mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998.

2. Tidak pernah terungkapnya siapa sebetulnya yang berada

dibalik kerusuhan 13-14 Mei 1998.

3. Tidak pernah terungkapnya siapa penembak mahasiswa di

peristiwa Semanggi I & II pada periode tanggal 8 – 14

November 1998.

4. Berbeli-belitnya penyelesiaan masalah siapa dibalik skenario

pembunuhan Munir.

5. Yang paling akhir adalah apa yang terjadi dibalik kematian

mahasiswa Unas yang sempat ditahan polisi dalam peristiwa

penyerbuan polisi kedalam kampus Unas pada saat demo

protes kenaikan BBM.

Mungkin masih banyak contoh-contoh lain yang terlewatkan

yang pada hakekatnya masih tipisnya para pejabat NKRI dalam

menghayati atau menjalankan sila 2 dari Pancasila –

Kemanusian Yang Adil dan Beradab.

Pelanggaran sila Kemanusian Yang Adil dan Beradab yang

bersifat horizontal

Rakyat bisa juga mencoba melakukan intimidasi, pemaksaan

kehendak terhadap rakyat yang lain sehingga menimbulkan

keterpaksaan lain pihak dalam melakukan sesuatu atau pada

banyak hal memberikan sesuatu secara terpaksa kepada pihak

lain, apakah itu secara organisasi ataupun secara individu.

Yang paling menonjol saat ini di Indonesia adalah praktek

premanisme dan mafia pengadilan.

Beberapa contoh premanisme yang dibiarkan secara berlarut-

larut oleh oknum penegak hukum karena membawa manfaat

secara pribadi terhadap oknum penegak hukum tersebut

adalah:

1. Adalah pemandangan yang biasa di Jakarta adanya terminal

bayangan di jalan-jalan di Kota Jakarta yang dikuasai

sekelompok preman dan mengharuskan sopir angkot untuk

memberi uang menurut tarif yang mereka tentukan sendiri

apabila melewati terminal bayangan ini. Tidak pernah ada

tindakan penegak hukum untuk praktek pemaksaan kehendak

ini.

2. Praktek pungutan keamanan untuk para pedagang kaki lima,

pasar ataupun toko-toko kecil hampir diseluruh jalan di Jakarta,

mungkin juga terjadi dikota-kota besar lainnya diseluruh

Indonesia. Biasanya ini dilakukan jutru oleh organisasi massa

yang berafiliasi dengan partai politik.

3. Pembiaran praktek “debt collector” yang dipraktekkan oleh

seluruh perbankkan di Indonesia termasuk didalamnya Bank

Asing, Bank Pemerintah maupun perusahaan leasing

mobil/motor yang melakukan intimidasi dan kata-kata yang

kotor bagi para penunggak kredit. Rakyat tidak punya tempat

untuk mengadu, kalaupun mengadu tidak akan mendapat

tanggapan dari pihak yang berwewenang.

4. Pembiaran oleh pemerintah, organisasi preman berkedok

agama yang merusak tempat-tempat usaha hiburan bahkan

yang terakhir peristiwa Monas yang target kekerasan adalah

organisasi massa lainnya.

Pada hakekatnya praktek premanisme merupakan bisnis yang

empuk bagi sebahagian rakyat kepada rakyat yang lain berupa

pemaksaan kehendak dengan tindak kekerasan yang tidak

jarang berujung dengan penganiayan bahkan pembunuhan.

Penegak hukum menutup mata bahkan oleh oknum-oknum

ditubuh militer dan kepolisian dijadikan objek penambahan

penghasilan dengan cara memberikan backing.

Praktek mafia pengadilan bisa juga dikatakan pelanggaran HAM

horizontal karena ada unsur pemerasan kelompok mafia

pengadilan apabila oleh sesuatu hal kita berhubungan dengan

penegak hukum karena terkena kasus hukum baik yang ringan

ataupun yang berat, selalu akan ada makelar pengadilan atau

kelompok mafia pengadilan yang akan mengurus masalah

pembebasan atau paling tidak peringanan hukuman melalui

kelompok ini yang mengenal baik para pejabat penegak

hukum. Bukannya proses hukum yang dilakukan untuk

menegakkan hukum secara adil dan beradab tapi proses

mediasi dengan motif uang gratifikasi yang menjadi fokusnya.

Peristiwa makelar pengadilan dilakukan oleh Artalyta Suryani

yang mempunyai hubungannya yang baik dengan hampir

semua pejabat Kejaksaan Agung adalah hanya satu contoh

yang kebetulan ditemukan pada lembagi tinggi peradilan kita

yang seharusnya melaksanakan supremasi hukum. Hampir

setiap perkara hukum akan terjadi proses mediasi semacam ini

yang bahkan kadang-kadang disponsori atau diinisiasi para

pengacaranya sendiri.

Apakah pemerintah mampu menghilangkan mafia pengadilan

yang sudah pasti terus menggelumbungkan kocek para

penegak hukum yang hampir secara mayoritas terjadi di

Indonesia? Kalau tidak makin jauh bangsa Indonesia maupun

Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa menghayati dan

menjalankan sila ke 2 dari Pancasila – Kemanusian Yang Adil

dan Beradab dan masih banyak yang harus dilakukan bangsa

Indonesia maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk

betul-betul bisa menghayati dan menjalankan sila ke 2 dari

Pancasila – Kemanusian Yang Adil dan beradab.

Sangat banyak hal yang terjadi di masyarakat yang berkaitan

dengan intimidasi kelompok masyarakat yang satu terhadap

kelompok mayarakat lainnya. Pada banyak kasus pembebasan

tanah sangat sering terjadi intimidasi terhadap pemilik tanah

agar menjual tanahnya dengan harga yang dipaksakan oleh

pembeli melalui intimidasi. Kemungkinan besar masyarakat

Indonesia banyak yang tidak mengetahui bahwa setiap tindak

pemerasan dan pemaksaan kehendak terhadap pihak lain

adalah salah satu pelanggaran hak azasi manusia. Mungkin

pemerintah juga tidak tahu bahwa pemerintah punya

kewajiban untuk melindunginya warganegaranya yang

dijadikan objek kekerasan dan pemerasan seperti tercermin

pada UUD’45 pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan

harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Juga pasal Pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati

hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sesuai dengan UUD’45 Pasal 28I ayat (4) Perlindungan,

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ini

adalah tugas yang sangat berat yang harus dipikul pemerintah

sebagai konsekwensi dan tanggung jawab pemerintah sebagai

kepercayaan pilihan yang dilakukan oleh rakyat dalam proses

demokrasi. Rakyat akan menilai dari waktu ke waktu apakah

kewajiban ini betul-betul akan dijalankan oleh pemerintah yang

dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis.

Atau pemilu akhirnya – seperti pada masa orde baru – adalah

sekedar formalitas penunjukan pemimpin atau rotasi giliran

pergantian kekuasaan tanpa menyentuh esensi kemampuan

dalam menyelesaikan masalah bangsa secara komprehensip.

Sampai kita bisa menemukan pemimpin yang punya

kemampuan seperti ini, kita bangsa Indonesai hanya bisa

melihat sila ke 2 dari Pancasila – Kemanusian Yang Adil dan

Beradab sebatas formal juridis tanpa mampu menyentuh

realitas hidup berbangsa dan bernegara.

Dengan memasukkan pasal-pasal penghargaan terhadap HAM

didalam amandemen ke-2 UUD’45, tahun 2000, paling tidak

ada sudah ada langkah maju niat dan kehendak Negara dan

masyarakat Indonesia untuk mulai memperhatikan

penghargaan terhadap HAM oleh karena itu walaupun dalam

pelaksanaan sila 2 - Peri Kemanusian Yang Adil dan Beradab

masih mengalami berbagai kendala, bagaimanapun juga kita

perlu memberikan apresiasi ide penggali Pancasila yang punya

pemikiran “forward looking” dimana ide penghargaan terhadap

HAM sudah dicetuskan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh pemimpin

bangsa dan dicantumkan sebagai sila ke 2 dari Pancasila yang

akhirnya dijadikan dasar NKRI sedangkan PBB baru

mendeklarasikan Universal Human Right pada tanggal 10

Desember 1948.

menuju kemanusiaan yang adil dan beradab

Submitted by antok on Jum, 13/05/2011 - 16:27

Pernah terdengar dalam sebuah perhelatan pertemuan agak

besar di sebuah kota antara Jogja dan Solo, beberapa tahun

yang lalu, dimana seorang bapak korban tragedi 1965

mengungkapkan harta bendanya yang telah dirampas, sangat

hafal dan dengan santun dia mengungkapkannya, sangat detil

hingga harga kambing, sapi miliknya saat itu, piring, gelas,

bahkan tikar. Meski terdengar tegar, namun rasa perih dan

tanda tanya besar yang tak akan pernah terjawab dan

terpuaskan, sebab tanpa ada alasan jelas mengapa

perampasan harta benda itu bisa terjadi. Kemudian tiba-tiba

dimasukkan dalam sebuah kerangka besar pengkhianatan

negara yang sama sekali tak pernah terbersit dalam benak

kewarasan bermasyarakat.

Reparasi kepada korban kejahatan hak asasi manusia kategori

berat diwajibkan berdasarkan hukum internasional. Reparasi

didalamnya mencakup:

1. Memberi kompensasi kepada korban pelanggaran hak

asasi manusia atas rasa sakit dan deritanya,

2. Melakukan restitusi yaitu semaksimal mungkin

mengembalikan korban pada kondisinya sebelum terjadi

pelanggaran (misalnya, mengembalikan hak korban untuk

berpartisipasi dalam proses politik, mengembalikan hak

milik yang telah diambil atau dirusakkan, mengembalikan

atau memulihkan hak-hak korban sebagai warganegara),

memberikan rehabilitasi terhadap luka dan kesakitan yang

diderita salah satu contoh adalah menjamin akses korban

pada pelayanan seperti akses pelayanan kesehatan atau

pendidikan,

3. Pemenuhan hak untuk kepuasaan korban secara emosi

dan eksistensinya sebagai manusia antara lain yang bisa

dlakukan adalah dengan memberi penghargaan baik

simbolis maupun nyata terhadap korban, pengakuan

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang nyata pernah

dialami dan terjadi, pengungkapan kebenaran jalannya

peristiwa, membuat hari-hari peringatan untuk

memelihara dan menghormati ingatan tentang

pelanggaran yang sudah terjadi masa lalu, atau

pernyataan maaf yang resmi dilakukan oleh negara, dan

upaya-upaya pencarian juga setelah itu mengakui orang-

orang yang hilang.

Tersebut dengan jelas dalam Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Nomor 26/2000, Pasal 35 ayat (1), “Semua korban

pelanggaran hak asasi manusia dan ahli warisnya harus

menerima kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.” Sebuah

rangkaian kata yang memabukkan dan sangat indah namun

dengan berbagai hambatan didalamnya, seperti harus

diputuskan dalam Pengadilan mengenai hal tersebut. Juga

berbagai standar operasional prosedur seperti pengajuan-

pengajuan oleh jaksa untuk mengajukan tuntutannya.

Dukungan Presiden dan DPR agar membentuk pengadilan ad

hoc dan lain sebagainya, bahkan hukum acara belum bisa

dibedakan mana yang urusan Hak Asasi Manusia ataupun delik-

delik yang bersifat Pidana biasa. Sebuah hal yang berat bagi

para korban pemerkosaan yang akan sangat sulit dibuktikan

namun dengan efek pengaruh kehidupan individu yang sangat

mengerikan. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No.3 Thn.

2002 mengenai Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban-

korban Pelanggaran HAM Berat yang disahkan negara pada 13

Maret 2002 yang esensinya sangat jauh dengan keinginan

universal kemanusiaan maupun standar internasional tentang

restitusi dan rehabilitasi itu sendiri.

Juga Undang-undang Perlindungan Saksi Korban yang sudah

lama telah disahkan oleh DPR dimana segera akan dibentuk

sebuah lembaga perlindungan korban, yang melapor langsung

pada Presiden. Disebutkan disana bahwa lembaga ini akan

menjamin segala kepentingan perlindungan saksi dan korban

kejahatan misalnya dalam pendampingan hukum, keamanan,

informasi dan lain sebagainya, namun belum terdengar ada

lembaga seperti itu yang berdiri sebagaimana amanat Undang-

Undang tersebut. Tidak menutup mata dengan kualitas

pemikiran ataupun strategi untuk mempertahankan diri dan

keyakinannya tersebut, bahwa hukum di negara kita sangatlah

lemah dan itu dibuktikan dengan semakin sedikitnya warga

yang merasa bisa hidup dengan nyaman dan terlindungi karena

aturan-aturan yang dibuat. Apalagi untuk para korban

pelanggaran hak asasi manusia kategori berat seperti pada

tragedi 1965, dimana survivor semakin bertambah sepuh dan

rentan kesehatannya. Semakin sedikitnya bukti hidup yang bisa

mengatakannya dengan jelas. Bahkan sebuah laporan atas

kejahatan masa lalu berbasis gender yang dirangkum oleh

sebuah lembaga negara bernama Komnas Perempuan pun

taksanggup untuk mengetuk hati para punggawa dan

pengambil keputusan untuk terbuka mata hatinya demi

kebaikan berbangsa dan bernegara untuk menyembuhkan

luka-luka lama perjalanan kemerdekaan, demi sesuatu yang

sangat diperlukan di masa depan.

Perjuangan kaum aborigin atas diskriminasi dan perlakuan

buruk orang kulit putih disana mulai tahun 1770 dan baru

sukses pada 13 Februari 2008, meskipun pada tahun 1998

sudah ada laporan dari Komisi hak asasi dan persamaan

kesempatan yang bertitel "Bringing them home", yang

mencatat kisah-kisah oral history dari para korban. Betapa kata

"maaf' menjadi suatu penyembuh meskipun secara simbolik

bagi para indigenous people bangsa Aborigin pemilik tanah

Australia yang hak, beserta implikasi-implikasi tindak lanjut

setelahnya. Dimana mereka menjadi the stolen generation

karena dicerabut dari tanah dan keluarganya untuk

dimasukkan ke lembaga-lembaga maupun rumah-rumah

tangga untuk dididik menjadi seorang kulit putih, sempat

difilmkan dalam Rabbit-proof fence sebuah kisah dari buku

Follow the Rabbit-Proof Fence oleh Doris Pilkington Garimara.

Bahwa adanya sistem reparasi atau berdirinya Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi bukanlah sebuah akhir dari

perjuangan membangun bangsa namun adalah awal untuk

menjadi sebuah bangsa yang bisa meyakini dirinya untuk selalu

berbuat yang terbaik bagi warga negaranya tanpa pilih kasih

sebagaimana menghargai diri sendiri sebagai insan yang selalu

membutuhkan dan menjaga lingkungan sosial bersama dengan

nilai-nilai keterbukan untuk belajar menuju kemanusiaan yang

adil dan beradab.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan

harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa.

2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban

asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku,

keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan

sosial, warna kulit dan sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang

lain.

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

8. Berani membela kebenaran dan keadilan.

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh

umat manusia.

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan

bekerjasama dengan bangsa lain.