Republic of Indonesia State Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency Asian Development Bank Technical Advisory Services Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) Loan ADB No. 2264-INO (SF) Lukas Hutagalung 23 Mei 2013 SIKLUS PELAKSANAAN PROYEK KPS
17
Embed
Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Republic of Indonesia State Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency Asian Development
Bank
Technical Advisory Services Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)
Loan ADB No. 2264-INO (SF)
Lukas Hutagalung23 Mei 2013
SIKLUS PELAKSANAAN PROYEK KPS
TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA
2
Kerangka Pengaturan
• PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
• Perpres 67/2005 jo Perpres 13/2010 jo Perpres 56/2011;
• Permen PPN 3/2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
3
Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama
4 4
PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA
Kajian Awal Prastudi
Kelayakan Proyek
Kerjasama
Kajian Kesiapan Proyek
Kerjasama
5
Kenapa Perlu Penyiapan Kelayakan Proyek?
Pemerintah perlu diyakinkan bahwa Proyek telah layak secara teknis, ekonomis maupun finansial, dan tidak memiliki risiko ataupun dampak negatif sosial dan lingkungan yang besar;
Kebutuhan atas dukungan fiskal dari pemerintah dalam bentuk apapun berikut pilihannya harus diketahui dan dianalisis;
Pemerintah perlu memiliki informasi selengkap mungkin atas penyusunan dokumen penawaran; dan
Guna keperluan lanjut pelaksanaan negosiasi, PJPK harus memiliki kelengkapan informasi yang sama dengan pihak penawar agar dapat memperkuat posisi tawarnya.
6
Substansi Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Proyek Kerjasama
Kajian Hukum•Analisis Kelembagaan
•Analisis Peraturan Perundangan-undangan
Kajian Teknis•Analisis Teknis•Penyiapan Tapak•Rancang Bangun Awal
•Spesifikasi Keluaran
Kajian Kelayakan (Ekonomi dan Keuangan)•Analisis Biaya Manfaat Sosial
•Analisis Pasar•Analisis Keuangan•Analisis Risiko
Kajian Sosial dan Lingkungan•Analisis Awal Dampak Lingkungan
•Analisis Sosial•Rencana Pemukiman Kembali
Kajian Dukungan dan Jaminan Pemerintah•Dukungan Pemerintah
• Jaminan Pemerintah
Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur•Bentuk Kerjasama•Pembagian Risiko
Rancangan Pengadaan Badan Usaha
Rancangan Ketentuan (term-sheet) Perjanjian Kerjasama
7
Kajian Kesiapan Proyek Kerjasama
Kepastian konsep Proyek Kerjasama telah memperoleh persetujuan dari PJPK dan para Pemangku Kepentingan
PJPK telah memperoleh persetujuan dukungan Pemerintah dari Menteri/ Kepala lembaga/Kepala daerah dan/atau Jaminan Pemerintah dari Menteri keuangan/BUPI apabila ada kebutuhan
Skema Perjanjian Regres telah disetujui oleh DPRD
Telah terbentuk dan berfungsi tim pelaksana/pengelola Proyek Kerjasama
Kesiapan tapak/lahan & program pemukiman kembali telah dilaksanakan, anggaran dan jadwal pelaksanaannya yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD
Memastikan rencana & jadwal program kepatuhan lingkungan dan langkah-langkah menyelesaikan berbagai masalah hukum 8
TRANSAKSI PROYEK KERJASAMAKajian Akhir
Proyek Kerjasama
Rencana Pengadaan
Badan Usaha
Pelaksanaan Pengadaan
Badan Usaha
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
9
Kajian Akhir Proyek Kerjasama
Laporan Kesiapan Proyek disetujui oleh PJPK dan para Pemangku Kepentingan
Memutakhirkan & memastikan Kajian Awal Prastudi Kelayakan
Konfirmasi kesesuaian teknis, pilihan kerjasama, kesiapan Proyek Kerjasama & ketertarikan pasar
Menyusun rancangan rinci spesifikasi keluaran
Mengembangkan struktur tarif
Memastikan alokasi risiko, mekanisme pelaksanaan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah dan struktur keuangan