Top Banner
Republic of Indonesia State Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency Asian Development Bank Technical Advisory Services Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) Loan ADB No. 2264-INO (SF) Lukas Hutagalung 23 Mei 2013 SIKLUS PELAKSANAAN PROYEK KPS
17

Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Jun 21, 2015

Download

Investor Relations

disampaikan oleh Lukas Hutagalung Mei 2013
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Republic of Indonesia State Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency Asian Development

Bank

Technical Advisory Services Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)

Loan ADB No. 2264-INO (SF)

Lukas Hutagalung23 Mei 2013

SIKLUS PELAKSANAAN PROYEK KPS

Page 2: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA

2

Page 3: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Kerangka Pengaturan

• PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;

• Perpres 67/2005 jo Perpres 13/2010 jo Perpres 56/2011;

• Permen PPN 3/2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

3

Page 4: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama

4 4

Page 5: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA

Kajian Awal Prastudi

Kelayakan Proyek

Kerjasama

Kajian Kesiapan Proyek

Kerjasama

5

Page 6: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Kenapa Perlu Penyiapan Kelayakan Proyek?

Pemerintah perlu diyakinkan bahwa Proyek telah layak secara teknis, ekonomis maupun finansial, dan tidak memiliki risiko ataupun dampak negatif sosial dan lingkungan yang besar;

Kebutuhan atas dukungan fiskal dari pemerintah dalam bentuk apapun berikut pilihannya harus diketahui dan dianalisis;

Pemerintah perlu memiliki informasi selengkap mungkin atas penyusunan dokumen penawaran; dan

Guna keperluan lanjut pelaksanaan negosiasi, PJPK harus memiliki kelengkapan informasi yang sama dengan pihak penawar agar dapat memperkuat posisi tawarnya.

6

Page 7: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Substansi Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Proyek Kerjasama

Kajian Hukum•Analisis Kelembagaan

•Analisis Peraturan Perundangan-undangan

Kajian Teknis•Analisis Teknis•Penyiapan Tapak•Rancang Bangun Awal

•Spesifikasi Keluaran

Kajian Kelayakan (Ekonomi dan Keuangan)•Analisis Biaya Manfaat Sosial

•Analisis Pasar•Analisis Keuangan•Analisis Risiko

Kajian Sosial dan Lingkungan•Analisis Awal Dampak Lingkungan

•Analisis Sosial•Rencana Pemukiman Kembali

Kajian Dukungan dan Jaminan Pemerintah•Dukungan Pemerintah

• Jaminan Pemerintah

Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur•Bentuk Kerjasama•Pembagian Risiko

Rancangan Pengadaan Badan Usaha

Rancangan Ketentuan (term-sheet) Perjanjian Kerjasama

7

Page 8: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Kajian Kesiapan Proyek Kerjasama

Kepastian konsep Proyek Kerjasama telah memperoleh persetujuan dari PJPK dan para Pemangku Kepentingan

PJPK telah memperoleh persetujuan dukungan Pemerintah dari Menteri/ Kepala lembaga/Kepala daerah dan/atau Jaminan Pemerintah dari Menteri keuangan/BUPI apabila ada kebutuhan

Skema Perjanjian Regres telah disetujui oleh DPRD

Telah terbentuk dan berfungsi tim pelaksana/pengelola Proyek Kerjasama

Kesiapan tapak/lahan & program pemukiman kembali telah dilaksanakan, anggaran dan jadwal pelaksanaannya yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD

Memastikan rencana & jadwal program kepatuhan lingkungan dan langkah-langkah menyelesaikan berbagai masalah hukum  8

Page 9: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

TRANSAKSI PROYEK KERJASAMAKajian Akhir

Proyek Kerjasama

Rencana Pengadaan

Badan Usaha

Pelaksanaan Pengadaan

Badan Usaha

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

9

Page 10: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Kajian Akhir Proyek Kerjasama

Laporan Kesiapan Proyek disetujui oleh PJPK dan para Pemangku Kepentingan

Memutakhirkan & memastikan Kajian Awal Prastudi Kelayakan

Konfirmasi kesesuaian teknis, pilihan kerjasama, kesiapan Proyek Kerjasama & ketertarikan pasar

Menyusun rancangan rinci spesifikasi keluaran

Mengembangkan struktur tarif

Memastikan alokasi risiko, mekanisme pelaksanaan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah dan struktur keuangan

Menyiapkan rencana pengadaan Badan Usaha

Menyiapkan ketentuan (term sheet) perjanjian kerjasama10

Page 11: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Rencana Pengadaan Badan Usaha

Pembentukan Panitia Pengadaan BU:

Penyusunan jadwal pengadaan BU yang realistis

Penjajakan Minat

Perhitungan HPS

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama

Penyusunan Dokumen Pengadaan

11

Page 12: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha

Prakualifikasi

Penyampain Dokumen penawaran

Evaluasi Dokumen Penawaran dari BU

Penetapan Pemenang

Sanggahan Peserta

Penerbitan surat penetapan pemegang

penetapan

12

Page 13: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Pembentukan Badan Usaha (Special Purpose Vehicle)

Penanda-tanganan Perjanjian Kerjasama

13

Page 14: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Dokumen Lelang

(6 minggu)

Pra-Kualifika

si(12

minggu)

Pelelangan

(16-20 minggu)

Evaluasi dan

Penetapan

Pemenang

Lelang(10ming

gu)

FINALISASI DAN

TANDATANGAN

PERJANJIAN KERJASAMA(2 MINGGU)

Total = 46-50 Minggu

Kerangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan

14

Page 15: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perencanaan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama

Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

15

Page 16: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Penyusunan rencana manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pembentukan unit manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pelaporan hasil manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Prakonstruksi, sejak penanda tanganan perjanjian s/d

perolehan pembiayaan (financial close) Konstruksi, sejak dimulai konstruksi s/d Perjanjian

Kerjasama beroperasi secara komersial Operasi komersial, sejak Perjanjian Kerjasama beroperasi

komersial s/d berakhirnya jangka waktu kerjasama Terbentuknya Tim Pengalihan Aset oleh PJPK bilamana

ada penalihan aset pada saat berakhirnya konsesi 16

Page 17: Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta

TERIMA KASIH

17