SIKAP ABSTAIN INDIA TERHADAP PALESTINA DALAM RESOLUSI UNHRC TAHUN 2015 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos) Oleh: Firdaus Nuzula 1113113000081 PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2019
82
Embed
SIKAP ABSTAIN INDIA TERHADAP PALESTINA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49445...SIKAP ABSTAIN INDIA TERHADAP PALESTINA DALAM RESOLUSI UNHRC TAHUN 2015 Skripsi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SIKAP ABSTAIN INDIA TERHADAP PALESTINA DALAM
RESOLUSI UNHRC TAHUN 2015
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.sos)
Oleh:
Firdaus Nuzula
1113113000081
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019
v
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis perubahan sikap India terhadap Palestina dalam
resolusi UNHRC pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis alasan serta faktor apa yang memengaruhi perubahan sikap tersebut.
Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka sebagai sumber data primer dan
sekunder. Peneliti menemukan bahwa India melakukan perubahan sikap terhadap
Palestina tersebut akibat adanya national interest dengan Negara Israel sehingga
langkah kebijakan yang di ambil mengharuskan untuk bersikap abstain. Argumen
ini dirumuskan melalui tahapan analisis dan selanjutnya menganalisis dengan
menggunakan kerangka teoritis. Kerangka teoretis yang digunakan dalam skripsi
ini adalah Neorealism Kenneltz Waltz. Dari hasil analisis dengan menggunakan
teori tersebut ditemukan bahwa India merasa bahwa kebijakan yang tepat pada
saat itu terhadap resolusi UNHRC adalah memilih abstain untuk melancarkan
kepentingan nasional India. Sebagai aktor yang memiliki ketergantungan dengan
Israel, India takut mengganggu kepentingan nasionalnya karena biar
bagaimanapun India tetap harus bisa mengamannkan negaranya.
Kata kunci : India, Palestina. Israel, National Interest, Neorealisme
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah
swt atas segala rakhmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad
saw.
Dalam pengerjaan skripsi ini, penulis telah melibatkan beberapa pihak yang
sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa
terima kasih sedalam-dalamnya kepada :
1. Keluarga penulis, almarhum Bapak Matori Abdul Syahid dan Ibu
Suaedah, adik penulis Nurul Maghfiroh, Naufal Afif dan Fitya Amanah
yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan, nasehat kepada
penulis, hingga skripsi ini dapat terselesaikan,
2. Bapak Ahmad Al Fajri selaku Ketua Program Studi Hubungan
Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah menyetujui permohonan penyusunan
skripsi,
3. Bapak Irfan R. Hutagalung, LL.M selaku Dosen Pembimbing yang
telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai,
4. Dosen-dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta. Terima kasih atas
segala ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan,
Grafik IV.A Nilai ekspor senjata Israel ke India 2013-
2016……………………………………………..………..51
xi
DAFTAR SINGKATAN
AS : Amerika Serikat
BJP : Bhayaritia Jahanata Party
HAM : Hak Asasi Manusia
HHI : Hukum Humaniter Internasional
ICC : International Criminal Court
ICRC : International Committee of the Red Cross
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLO : Palestinian Liberation Organization
SIPRI : Stockholm International Peace Research Institute
UNESCO : United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization
UPA : United Progressive Alliance
UNHRC : United Nations Human Rights Coucil
UNSCOP : United Nations Special Committee on Palestine
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah
Skripsi ini berfokus kepada isu Israel dan Palestina yang terjadi pada 2014.
Pada tahun tersebut, Israel dilaporkan dengan tuduhan telah melakukan
pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan HHI (Hukum Humaniter
Internasional). Serangan yang dilakukan Israel mengakibatkan lebih dari 2.100
warga Palestina tewas, selain itu juga sebanyak 17.200 rumah hancur.1 Kejadian
ini merupakan peristiwa terparah antara konflik Israel dengan Palestina jika
dibandingkan dengan isu sebelumnya seperti yang terjadi pada 2013, di mana
hanya mengorbankan 39 warga Palestina.2
Israel telah melanggar International Humanitarian Law yang sudah
tercantum dalam Geneva Convention 1949. Dari data tersebut dapat disimpulkan
bahwa Israel menyerang penduduk sipil yang tentunya dilarang dalam konvensi
keempat yaitu tentang Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of
War.3 Hal ini pun berlaku untuk wilayah Palestina termasuk Yerusalem Timur.
1”Gaza crisis: Toll of operations in Gaza.” 2014. BBC. https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-28439404 diakses pada 27 Maret 2018 2Mairav Zonzein, “Israel Killed more Palestinians in 2014, than in any other year since 1967,” The
Guardian, 27 Maret 2015 https://www.theguardian.com/world/2015/mar/27/israel-kills-more-
palestinians-2014-than-any-other-year-since-1967 diakses pada 27 Maret 2018. 3“Geneva Convention Relative to Protection of Civilian Persons in Time of War,” International
anggota dari Afrika, 13 dari Negara Asia, 6 dari Eropa Timur, 8 dari Amerika
Latin dan Karabian, dan 7 dari Eropa Barat dan Negara-negara lainnya.11
Anggota Dewan bertugas dalam jangka waktu tiga tahun dan tidak berhak
untuk dipilih kembali setelah menjalani dua masa jabatan berturut-turut.
Peran utama UNHRC sebagai forum PBB untuk bekerjasama
antarnegara dan memfasilitasi dialog-dialog antarnegara mengenai kewajiban
terhadap HAM. UNHRC dapat membuat rekomendasi-rekomendasi kepada
Majelis Umum PBB untuk melakukan pembangunan hukum internasional
yang berkaitan langsung dengan pelanggaran HAM.
Dalam hal keanggotaan, Negara yang ingin masuk ke dalam UNHRC
yang menjadi pertimbangan untuk dipilih adalah komitmen dan kontribusi
kandidat Negara untuk memajukan dan melindungi HAM, karena dengan
menjadi anggota UNHRC akan muncul rasa tanggung jawab untuk
menegakkan standar HAM yang tinggi berdasarkan dari tujuan dibentuknya
badan UNHRC. Majelis Umum PBB berhak untuk mencabut keanggotaan
dari Negara anggota UNHRC apabila Negara tersebut melakukan
pelanggaran HAM dan prosesnya dilakukan lewat pengambilan suara dua
pertiga mayoritas suara terbanyak.12
Dalam hal ini UNHRC banyak menagani
kasus pelanggaran HAM, termasuk konflik Palestina-Israel pada tahun 2014,
dimana terjadi pelanggaran HAM yang cukup serius.
11
“Membership of the Human Rights Council”. 2019. United Human Rights Council. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx di akses 2 Maret 2019 12
UN News Centre, FAQ’s on the Human Rights Council https://www.un.org/News/dh/infocus/hrcouncil/hrqanda.html di akses 2 Maret 2019
Konflik antara Israel dan Palestina yang terjadi pada tahun 2014 tidak
dapat dilepaskan dari sejarah permusuhan antara kedua negara terkait wilayah
yang berada di kawasan Palestina. Berawal dari kaum yahudi yang menyebar
dari berbagai negara bermigrasi ke wilayah Palestina dan akhirya mendirikan
negara yaitu Israel.13
Sejak berdirinya negara Israel, wilayah Palestina terus
bergolak akibat dari ulah Israel yang berusaha untuk merebut wilayah Palestina
seperti di Semenanjung Sinai, Yerussalem Timur, Tepi Barat, termasuk jalur
Gaza. Warga Palestina seolah merasa seperti di penjara di dalam wilayah
sendiri. Wilayah tersebut merupakan teritori negara Palestina yang diduduki dan
dikendalikan oleh Israel. Sejak tahun 2007 Israel memberlakukan blokade
terhadap wilayah Jalur Gaza. Tindakan Israel tesebut dikecam oleh Sekretaris
Jenderal PBB dengan menyebutnya sebagai pelanggaran berkelanjutan kolektif
terhadap populasi penduduk di Gaza.14
Blokade tersebut secara efektif berhasil mempersulit perekonomian warga
Gaza, Palestina. Pada akhirnya, memicu konflik yang berujung dengan kontak
senjata. Faktanya, konflik tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan
menghancurkan beberapa infrastruktur milik Palestina. Adapun kegiatan
pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah Tepi Barat termasuk
Yerusalem Utara, menjadi inti dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia
13
Beinin, Joel dan Lisa Hajjar. “Palestine, Israel and The Arab-Israeli Conflict A Prime”. Middle East Research & Information Project. T.t. Hlm 1 14
United Nation General Assembly. Report of the independent commission of inqury established pursuant to Human Rights Council resolution S-21/1. 2015. Hlm 5
15
warga Palestina. Banyak warga Palestina yang di usir dari tempat tinggalnya,
puncaknya jumlah pengungsi mencapai 500.000 atau 28 persen dari populasi.15
Pada tanggal 12 Juni 2014, konflik antara Israel dan Palestina semakin
memanas ketika terjadi aksi penculikan terhadap tiga warga Israel di wilayah
Tepi Barat. Korbannya adalah Naftalie Frankiel, Gilad Shaer dan Eyal Yifrah.
Israel menduga bahwa yang melakukan aksi tersebut merupakan anggota
Hamas.16
Namun tidak ada bukti keterlibatan Hamas yang diberikan oleh
pemerintah Israel. Para petinggi Hamas membantah kelompoknya terlibat dalam
insiden ini.17
Otoritas Palestina di Tepi Barat menyalahkan penculikan ini
kepada Suku Qawasameh yang dikenal suka melawan kebijakan Hamas dengan
melakukan upaya apapun untuk mencapai kepentingannya.18
Klan Qawasameh
ini mendominasi Hamas di Hebron yang merupakan faksi oposisi radikal
Hamas yang sering menyabotase Hamas dalam serangan menembak maupun
pemboman yang memicu pembalasan Israel. 19
Menanggapi penculikan tersebut, Israel membentuk Operation Brother
Keeper bertujuan untuk melakukan pencarian terhadap warga Israel yang
diculik. Israel awalnya bertujuan membebaskan remaja yang diculik namun
15
UNGA. Report of the Independent commission of inqury established pursuant to HumanRights Council resolution S-21/1. Hlm 7 16
“Israel IDs 2 main suspects in teens 'disappearance.” 2014. CBS News. https://www.cbsnews.com/news/israel-ids-2-main-suspects-in-teens-disappearance/ di akses pada 3 Maret 2019 17 “Israel rounds up senior hamas men in the wes bank.” 2014. Times of Israel http://www.timesofisrael.com/israel-rounds-up-senior-hamas-men-in-the-west-bank di akses pada 3 Maret 2019 18
Sholmi Eidar, “Accused kidnappers are rogue Hamas branch,” 2014. Al-Monitor’s Israel Pulse,
29 Juni 2014. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/06/qawasmeh-clan-hebron-hamas-leadership-mahmoud-abbas.html di akses pada 4 Maret 2019 19
J.J. Goldberg. ”Unruly hebron clan pushes hamas and brink,” Forward, 2 Juli 2014. https://forward.com/opinion/201172/unruly-hebron-clan-pushes-hamas-and-israel-to/ di akses 4 Maret 2019
merambah menjadi serangan dalam skala besar yang berakibat bukan hanya
menhancurkan markas personal Hamas, melainkan juga menghancurkan
infrastruktur yang lain. Operasi militer tersebut menimbulkan 10 warga
Palestina tewas juga banyak warga Palestina termasuk hampir seluruh pimpinan
Hamas di Tepi Barat yang ditangkap. Di antara mereka yang ditangkap adalah
orang-orang yang baru saja dibebaskan melalui proses pertukaran tahanan Gilad
Shalit.20
Pada tanggal 30 Juni 2014, tim pencarian menemukan ketiga jasad warga
Israel.21
Pemerintah israel pun tampaknya sudah mengetahui bahwa ketiga
remaja ini ditembak saat penculikan. Selanjutnya, pada 2 Juli 2014, seorang
pemuda Palestina yang berasal dari Yerussalem Utara dibakar hidup-hidup dan
jasadnya ditemukan diwilayah Yerussalem Barat. Aksi pembakaran terhadap
pemuda Palestina tersebut dianggap sebagai aksi balasan terhadap pembunuhan
tiga warga Israel yang sebulumnya terjadi.22
Sejak kejadian itu, hubungan kedua negara tersebut semakin memburuk
dengan berkembangnya retorika anti-Palestina di wilayah Israel. Disisi lain,
protes secara masif dilakukan oleh warga Palestina terhadap Israel yang kerap
kali berujung pada kontak fisik maupun senjata dengan tentara Israel.
Selanjutnya, pada 7 Juli 2014, tentara Israel memulai Operation Protective Edge
20
“Palestian freed in 2011 Gilad Shalit prisoner-swap back in custody.” 2014. The Guardian. http://www.theguardian.com/world/2014/jun/18/palestinians-freed-2001-gilad-shalit-custody di akses pada 4 Maret 2019 21
"Bodies of three kidnapped Israeli teens found in West Bank". 2014. The Jerusalem Post. https://www.jpost.com/Operation-Brothers-Keeper/Large-number-of-IDF-forces-gather-north-of-Hebron-in-search-for-kidnapped-teens-361048 di akses pada 4 Maret 2019 22
UNGA,”Report of the independent commission of inqury established pursuant to Human Rights Council resolution S-21/1”, United Nation General Assembly. 2015. Hlm 6
Operation Protective Edge sendiri merupakan operasi militer Israel yang
bertujuan untuk menghentikan serangan rudal yang diluncurkan oleh kelompok
bersenjata Palestina, Hamas dan menghancurkan fasilitas militer mereka yang
mampu digunakan untuk meyerang wilayah Israel. Adapun Operation Protective
Edge dibagi kedalam tiga fase, fase pertama yang dimulai semenjak 7 Juli 2014
berfokus terhadap seragan udara. Selanjutnya, fase kedua dimulai pada 17 Juli
2014 ketika Israel melancarkan serangan darat. Menurut Israel, serangan
tersebut bertujuan untuk menghancurkan fasilitas organisasi teroris yang
mengancam Israel, termasuk terowongan bawah tanah milik Palestina yang
diduga digunakan sebagai fasilitas untuk menyelundupkan senjata. Fase terakhir
terjadi pada 5 Agustus 2014, pada fase ini kedua negara terlibat kegiatan saling
serang antara satu sama lain. Operation Protective Edge sendiri berakhir pada
26 Agustus 2014 ketika kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan
senjata.23
Dalam operasi militer yang berlangsung selama 51 hari, Pertahanan Israel
melancarkan berbagai serangan dari udara maupun darat. Total Israel
melancarkan 6000 serangan udara dan sekitar 50.000 tank dan peluru artileri
ditembakan untuk serangan darat ke Gaza. Diantaranya menghantam tempat
tinggal dan banyak warga yang menjadi korban. Hal tersebut terjadi karena
target operasi serangan Israel berada di kawasan yang padat penduduk.24
23
UNGA. Report of the independent commission of inqury established pursuant to Human Rights Council resolution S21/1. Hlm 6 24
Israel Ministry of Foreign Affairs, “IDF Conduct of Operations during the 2014 Gaza Conflict.” http://mfa.gov.il/ProtectiveEdge/Documets/IDFConduct.pdf di akses pada 4 Maret 2019
Akibat dari rangkaian serangan yang dilakukan Israel mengakibatkan
banyak memakan korban. Khususnya di Gaza mengalami skala kehancuran yang
cukup parah dibandingkan dengan tahun-yahun sebelumnya. Jumlah korban
yang tewas akibat dari peristiwa tersebut sebanyak 2.251 warga Palestina,
termasuk 1.462 warga sipil, diantaranya 299 perempuan dan 551 anak-anak dan
warga Palestina yang terluka sejumlah 11.231 warga, termasuk 3.540
perempuan dan 3.436 anak-anak, diantaranya ada yang mengalami cacat
permanen sekitar 10%. Dari data tersebut itu bukan angka yang kecil dari
jumlah korban yang terkena dampak dari serangan Israel.25
Adapun bersamaan dengan korban jiwa warga sipil, terdapat beberapa
kerusakan besar infrastruktur Sipil di Gaza seperti sebanyak 18.000 unit
perumahan hancur sebagian bahkan seluruhnya. Selain itu, Sejumlah jaringan
listrik, fasilitas medis, infrastruktur air termasuk sanitasi mengalami kerusakan.
Efek dari kerusakan tersebut berdampak besar pada hak fundamental Warga
Palestina untuk hidup.26
Dampak permusuhan di Gaza pun tidak lepas dari akibat Blokade yang
dilakukan oleh Israel. Pada akhirnya Blokade tersebut menimbulkan berbagai
permasalahan antara kedua negara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
Israel kerap kali melakukan operasi militer guna mengatasi permasalahan antar
kedua negara. Seperti Operasi Brother Keeper dan Protective Edge. Adapun
kedua operasi militer tersebut menyebabkan terjadinya krisis perlindungan dan
25
UNGA, ”Report of the independent commission of inqury established pursuant to Human Rights Council resolution S-21/1.” Hlml 6 26
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). “Occupied Palestinian Territory : Gaza Emergency Situation Report.” 2014. Hlm1
19
pelanggaran HAM dan HHI yang cukup kronis, maka dibutuhkan penyelidikan
dan penegakan keadilan yang jelas bagi siapapun yang teribat didalamnya.
Palestina pada akhirnya mengadukan Israel kepada UNHRC mengenai
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. UNHRC merespon aduan
Palestina dengan mengadakan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) negara anggota
pada 23 Juli 2014 Sehingga muncul resolusi dari UNHRC untuk mengatasi
masalah tersebut.27
C. Peran UNHRC terkait konflik Paletina Israel tahun 2014
Pada tanggal 23 Juli 2014, UNHRC sebagai badan antar pemerintah dibawah
sistem PBB memiliki peranan penting dalam mempromosikan perlidungan HAM di
seluruh dunia, termasuk dalam kasus konflik Palestina dengan Israel. Dalam hal ini,
UNHRC memiliki wewenang untuk membentuk komisi penyelidikan internasional
yang independen. Komisi penyelidikan ini, berdasarkan mandat dari resolusi S21/1
yang menghasilkan kesepakatan “Independent, international commission of inquiry to
investigate all violations of international human rights law and international humanitarian
law in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, particularly in the
occupied Gaza Strip”.
Untuk mempercepat penyelidikan, UNHRC meminta kepada Komisaris
Tinggi PBB untuk segera mengirim komisi penyelidikan, yang akan ditunjuk oleh
Presiden UNHRC, untuk menyelidiki semua pelanggaran hukum humaniter
internasional dan hukum hak asasi manusia internasional di Wilayah Pendudukan
27
Ian Black, “UN human rights body to investigate claims of violations in Gaza.” The Guardian, 23 Juli 2014. https://www.theguardian.com/global/2014/jul/23/un-high-commissioner-navi-pillay-war-crimes-israel diakses pada 23 Maret 2019
Palestina, termasuk Yerusalem Timur, khususnya di Jalur Gaza dalam konteks
operasi militer yang terjadi sejak 13 Juni 2014.28
Kemudian Pada 16 September 2014, Presiden UNHRC menunjuk tiga ahli
komisi yaitu; William Schabas sebagai ketua, Mary McGowan Davis, dan Doudou
Diene. Awalnya, komisi tersebut diminta untuk melaporkan kembali hasil
penyelidikan kepada UNHRC pada Maret 2015, tetapi hal itu ditangguhkan hingga
29 Juni 2015 setelah pengunduran diri Profesor William Schabas pada 2 Februari
2015 dan digantikan oleh Mary McGowan Davis sebagai ketua.29
Adapun tujuan dari penyelidikan ini untuk mencari fakta dan bukti bahwa
adanya pelanggaran dalam konflik tersebut. Penyidik akan mengidenktifikasi pihak
yang terlibat untuk bertanggung jawab. UNHRC akan memberikan rekomendasi
langkah-langkah pertanggung jawaban untuk menghindari impunitas dan sarana
melindungi warga sipil dari serangan.
Selanjutnya dalam proses penyelidikan serta pencarian data dan fakta untuk
mengungkap kasus ini, tim penyelidik melakukan wawancara kepada para korban
dan para saksi untuk mendapatkan pengalaman dan informasi. Namun dalam
penyelidikan tersebut pihak Israel menolak untuk bekerjasama. Israel berulang kali
menolak permintaan tim penyelidik terkait akses masuk ke dalam wilayah Palestina,
sehingga hal tersebut mempersulit tim penyidik untuk melakukan wawancara.
28
“The United Nations Independent Commission of Inquiry on the 2014 Gaza Conflict.” 2015. UNHRC https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/CommissionOfInquiry.aspx Di akses 28 Maret 2019 29
”Press Statement on appoint of new Chair of Commission of Inquiry on the 2014 Gaza conflict.” 2015. UNHRC http://www.ohchr.org/EN/NewEvent/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15540&LangID=E] di akses 28 Maret 2019
Selain itu, pihak Israel pun mencegah para korban dan saksi meninggalkan wilayah
Gaza. Pada akhirnya, tim penyelidik memilih untuk melakukan wawancara secara
rahasia dengan para korban dan saksi di Tepi Barat melalui skype, video dan
telepon. Tim penyelidik melakukan wawancara lebih dari 280 dengan para korban
dan saksi dan menerima lebih dari 500 pengajuan tertulis dan dokumentasi lain dari
berbagai sumber.30
Pada 22 Juni 2015, Komisi Penyelidikan Independen PBB tentang konflik
Gaza 2014 sudah mengumpulkan beberapa informasi penting yang menunjuk pada
kemungkinan terjadinya kejahatan perang baik oleh Israel maupun kelompok
bersenjata Palestina. Dalam konferensi pers ketua komisi, Mary McGowan
menyampaikan bahwa tingkat kehancuran dan penderitaan manusia di Gaza belum
pernah terjadi sebelumnya dan akan berdampak bagi generasi yang akan
mendatang.31
Eskalasi konflik yang terjadi pada tahun 2014 di Gaza, menimbulkan ratusan
warga sipil Palestina terbunuh di rumah mereka sendiri. Adapun korban utama dari
konflik tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Data yang dihimpun
menunjukan setidaknya 142 keluarga kehilangan tiga anggota atau lebih dalam
serangan terhadap bangunan tempat tinggal selama musim panas 2014, yang
mengakibatkan 742 kematian.32
Fakta bahwa Israel tidak melakukan upaya untuk
30
UNGA,”Report of the independent commission of inqury established pursuant to Human Rights Council resolution S-21/1”. Hlm4 31
“UN Gaza Inquiry finds credible allegations of war crimes committed in 2014 by both Israel and Palestinian armed group.” 2015. UNHRC https://www.ochchr.org/EN/NewsEvent/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16119 Di akses pada 25 Maret 2019 32
UNGA,”Report of the independent commission of inqury established pursuant to Human Rights Council resolution S-21/1”. Hlm9
merevisi praktik serangan udara, bahkan setelah efek mengerikan yang mereka
lakukan terhadap warga sipil menjadi jelas, menimbulkan pertanyaan baru apakah
ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yang setidaknya diam-diam
disetujui di tingkat tertinggi pemerintahan Israel.
Kekhawatiran komisi terhadap Israel yang terus menggunakan senjata dengan
radius yang luas ke kawasan pemukiman akan terus menimbulakan korban cedera
bahkan kematian, penggunaannya di daerah yang terdapat penduduk sangat mungkin
untuk membunuh kombatan dan warga sipil tanpa pandang bulu. Selain
itu nampaknya pasukan militer Israel kurang maksimal dalam menerapkan hukum
humaniter, seperti dalam melancarkan operasi militer, Pasukan Israel mengeluarkan
peringatan kepada orang-orang untuk meninggalkan lingkungan dan kemudian
langsung melancarkan serangan karena dianggap secara otomatis siapa pun yang
tersisa menjadi kombatan. Praktik ini yang membuat serangan terhadap warga sipil
sangat mungkin akan terkena dampak dalam operasi target serangan militer. Maka
dari itu pentingnya penerapan hukum humaniter dalam operasi militer, supaya para
warga sipil terlindungi dari serangan para kombatan. Komisioner menegaskan
penting penegakan hukum bagi siapapun pelaku kejahatan perang dalam konflik
tersebut.33
Pada 29 Juni 2015, Komisi penyelidik mengumumkan rilis laporan secara
formal kepada UNHRC. Hakim Davis dan Dr. Diene menguraikan sejumlah langkah
yang harus diambil oleh para pihak dan masyarakat internasional. Salah satunya
adalah bahwa negara-negara harus secara aktif mendukung pekerjaan Pengadilan 33
“UN Gaza Inquiry finds credible allegations of war crimes commited in 2014 by both Israel and Palestinian armed groups.” 2015. UNHRC www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx di akses 28 Maret 2019
Kriminal Internasional dalam kaitannya dengan Wilayah Palestina yang Diduduki.
Para komisioner berkesimpulan dengan adanya laporan dapat berkontribusi untuk
mengakhiri kekerasan.34
Menanggapi dari lanjutan dari laporan Misi Pencarian Fakta PBB untuk
konflik Gaza, UNHRC menerbitkan draf resolusi baru pada tanggal 1 Juli 2015 yaitu
“Ensuring accountability and justice for all violations of international law in the
Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”. 35
UNHRC menyerukan kepada semua penanggung jawab dan badan PBB untuk
mengimplementasikan dari semua rekomendasi yang tergantung dalam laporan
komisi penyelidikan sesuai dengan mandatnya masing-masing juga menekankan
kebutuhan untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM
dan hukum humaniter dimintai pertanggung jawababan melalui peradilan domestik
dan internasional yang adil dan memastikan hak semua korban untuk pemulihan
secara efektif. Berikut hasil pemungutan suara anggota UNHRC :
Tabel II.C HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESOLUSI A/HRC/29/L.35
YES ALBANIA YES GERMANY YES PAKISTAN
YES ALGERIA YES GHANA ABST PARAGUAY
YES ARGENTINA ABST INDIA YES PORTUGAL
YES BANGLADESH YES INDONESIA YES QATAR
YES BOLIVIA (PLURINATIONAL OF) YES IRELAND ABST THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA
YES BOTSWANA YES JAPAN YES REPUBLIC OF
KOREA
34
“UN Gaza Inquiry finds credible allegations of war crimes commited in 2014 by both Israel and Palestinian armed groups.” 2015. UNHRC 35
UNGA, ”Ensuring accountability and justice for all violations of international law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”. 2015. Hal 1
24
YES BRAZIL YES KAZAKHSTAN YES RUSSIAN FEDERATION
YES CHINA ABST KENYA YES SAUDI ARABIA
YES CONGO YES LATVIA YES SIERRA LEONE
YES COTE d’IVOIRE YES MALDIVES YES SOUTH AFRICA
YES CUBA YES MEXICO YES UNITED ARAB
EMIRATES
YES EL SAVADOR YES MONTENEGRO YES UNITED KINGDOM OF GREAT
Sumber : OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights)
Dalam keputusan Resolusi UNHRC tersebut. Sebanyak 41 negara anggota
Dewan, termasuk negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis dan Inggris memberi
suara untuk mendukung laporan itu. Sementara cuma Amerika Serikat yang
memberi suara menentangnya dan ada 5 negara yang bersikap abstain dalam
keputusan resolusi tersebut Kenya, Paraguay, Ethiopia, Makedonia dan India.36
India dalam resolusi UNHRC pada tahun 2015 bersikap abstain. Padahal India
selalu mendukung Palestina di kancah International seperti forum PBB termasuk
dalam UNHRC dan itu sudah menjadi kebijakan tradisional dalam mendukung
36
Itamar Eichner, “UN Human Rights Council adopts UN Protective Edge report.” Ynet News, 7 Maret 2015. https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4675903,00.html di akses pada 29 Maret 2019
Bell, P. M. H. “The World Since 1945 – An International History”, London: Bloomsbury Publishing. 2001. hlm 171 40
Hasan Shamir. “The Evolution of Indi’as Palestine Policy : A Fall from Heigts”. Hlm 79
28
menginginkan masalah isu Palestina diselesaikan dengan jelas dan tidak
menginginka Inggris menyerahkan Palestina kepada kaum Yahudi dengan cara
mencabut paksa orang Arab dari tempat tinggal mereka. Walaupun kebijakan
luar negeri belum sepenuhnya dibawah kendali orang India, Jawaharlal Nehru
sebagai Vice President of the Excutive Council tetap membuat kebijakan luar
negeri yang independen. Pada tahun 1947, India salah satu negara yang
memprakarsai terbentuknya konferensi asia di New Delhi. Konferensi ini
terbentuk atas dasar solidaritas terhadap orang-orang Asia yang menentang
terhadap penjajahan.41
Situasi di Palestina makin parah, makin banyak terjadi konflik. Pemerintah
Inggris meminta ke Majelis Umum PBB untuk menangani hal ini. Terbentuklah
United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP) atau Komite PBB
khusus Palestina yang bertujuan mencari fakta untuk penyelidikan penyebab
konflik yang tejadi di Palestina dan membuat rekomendasi dari hasil
penulusuran tersebut.42
Komite PBB Khusus Palestina diberikan izin untuk
melakukan investigasi ke seluruh daerah Palestina yang dianggap perlu. Komite
PBB Khusus Palestina terdiri dari negara-negara netral yaitu Australia ,Belanda,
Czechoslovakia, Kanada, Guatemala, Peru, Swedia, Uruguay , Iran, India dan
Yugoslavia.43
Pada sesi diskusi dalam pleno pertama. India mengusulkan bahwa
rancangan resolusi harus mengingat prinsip keadilan sebagai tujuan utama dari
setiap langkah untuk dan mendesak agar kemerdekaan harus diterapkan di
41
Hasan Shamir. “The Evolution of Indi’as Palestine Policy : A Fall from Heigts”. Hlm 80 42
General Assembly Resolution 106 Constituting the UNSCOP. 15 Mei 1947 43
Rami Ginat, ” India and the Palestine Question : The Emergence of the Asio-Arab Bloc and India’s Quest for Hegemony in the Post-Colonial Third World.” Taylor & Francis, Ltd. 2004. Hlm 198
29
Palestina. India memberikan saran kepada komite khusus untuk berhati-hati
dalam membuat keputusan.44
Dari Kesebelasan anggota komite khusus diantaranya ada dua perwakilan
dari benua asia yaitu India dan Iran. Dalam komite tersebut yang dilakukan
kedua negara membuka seluk beluk kekerasan yang terjadi di Palestina. Sudah
menjadi pengetahuan umum bahwa yang terjadi di Palestina merupakan
serangan yang terorganisir dilakukan oleh pihak Yahudi di bantu pasukan
Inggris untuk mengamankan penguasaan politik di Palestina menggunakan
kekuatan. Dalam pandangan India memiliki catatan khusus dalam
menyampaikan ke Komite PBB Khusus Palestina mengenai permasalahan di
Palestina dalam presefektif sejarah.45
Menurut India catatan Deklarasi Balfour merupakan tindakan yang illegal
karena bertentangan dengan piagam Liga Bangsa-Bangsa. Pemerintah Inggris
secara sepihak membuat penyataan tersebut tanpa memperhatikan hak-hak
warga Palestina sebagai penduduk asli untuk di ajak berkonsultasi dalam
pernyataan deklarasi tersebut. Akibat dari Mandat tersebut melancarkan para
imigran Yahudi berpindah ke wilayah Palestina untuk mendirikan sistem baru
menjadi suaru negara, khususnya untuk populasi imigran yahudi dengan
membuat sistem pendidikan, industry dan ekonomi sendiri. Terlebih yang
dilakukan para imigran yahudi dengan cara meneror dengan senjata militer.
India menyatakan bahwa satu-satunya solusi yang adil dan nyata adalah
menjadikannya Negara federal Palestina karena mendirikan Negara Yahudi bisa
44
Hasan Shamir, “The Evolution of Indi’as Palestine Policy : A Fall from Heigts.” Hlm 81 45
Hasan Shamir, “The Evolution of Indi’as Palestine Policy : A Fall from Heigts.” Hlm 81
30
menimbulkan masalah.46
Pada 3 September 1947, Komite PBB Khusus Palestina melaporkan
kepada Majelis Umum beberapa rekomendasi usulan untuk menyelesaikan
permasalah konflik Israel-Palestina. Ada 11 rekomendasi yang diusulkan.
Bagian yang disetujui mayoritas merupakan rekomendasi yang berisi Plan of
Partition with Economic Union. Ada tujuh negara yang mendukung
rekomendasi tersebut . Sementara bagian rekomendasi untuk negara federal
Palestina di dukung oleh tiga negara yaitu India, Iran dan Yugoslavia.47
Berdasarkan hasil laporan komite Komite PBB Khusus Palestina yang
dipilih adalah suara mayoritas yang berisi rekomendasi usulan untuk pemisahan
menjadi tiga bagian, yaitu negara Arab, Israel dan Kota Yerussalem. Lalu
diadakan musyawarah Ad Hoc Committee on the Palestinian Question oleh
Majelis Umum untuk mempertimbangkan hasil rekomendasi Komite PBB
Khusus Palestina. Selama musyawarah berlangsung Inggris mendukung
diberhentikan mandat.48
Dalam hal ini komite tinggi Arab menolak usulan
rekomendasi Komite PBB Khusus Palestina, menurutnya bahwa klaim yang
dilakukan Yahudi merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dan
tindakan tidak bermoral, terlebih pihak Yahudi meminta perluasan batas
wilayahnya. 49
Pada jelang pemungutan suara, Israel mulai meminta kepada AS untuk
46
Hasan Shamir, “The Evolution of Indi’as Palestine Policy : A Fall from Heigts.” Hlm 82 47
United Nations Special Committee on Palestine: Report to the General Assembly: Volume 1. 3 September 1947. 48
Anthony Best, “International History of the Twentieth Century.” Routledge. 2003. Hlm 9 49
Rami Ginat, ”India and the Palestine Question : The Emergence of the Asio-Arab Bloc and India’s Quest for Hegemony in the Post-Colonial Third World.” Taylor & Francis, Ltd. 2004. Hlm 201
31
memberikan tekanan kepada negara-negara yang tidak mendukung resolusi
tersebut.50
India termasuk yang mendapatkan tekanan dari Israel salah satunya
perwakilan duta besar India untuk PBB Vijaya Laksjmi Pandhit mendapat
peringatan bahwa hidupnya dalam bahaya kecuali dia memilih hal yang benar
untuk Israel. Namun India tetap menegaskan akan tetap memilih pihak Arab.51
PBB akhirnya menyetujui pemberhentian mandat Inggris untuk Palestina.
Lalu hasil dari pemungutan suara Partition Plan of Palestine tercatat hasil suara
Majelis Umum PBB memberikan 33 mendukung, 13 menentang dan 10
Abstain52
. Selanjutnya pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan
kemerdekaannya yang pada akhirnya menimbulkan konflik dengan negara-
negara arab yang menolak rencana pembagian ini.53
Akibat dari konflik ini
justru Israel dapat memperluas batas negara wilayah dari yang ditentukan dalam
rencana pembagian wilayah Palestina yang ditentukan dalam Partition Plan of
Palestine karena Israel memenangkan perang tersebut. 54
Pada 4 Mei 1949, Dewan Keamanan PBB menerima permintaan Israel
masuk ke dalam anggota PBB. Seminggu kemudian Majelis Umum PBB
meloloskan berdasarkan resolusi 15 dan memberikan keanggotan kepada Israel.
Nehru menegaskan bahwa delegasi India tetap menentang dan tidak mengakui
Israel sebagai negara, sebab Israel didirikan bukan berasas negosiasi tetapi
50
John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy (Penguin Books, 2007), Hlm 371 51
Benny Morris, 1948: a history of the first Arab-Israeli war (Yale University Press, 2008) Hlm 56 52
Hasan Shamir. “The Evolution of Indi’as Palestine Policy : A Fall from Heigts”. Hlm 82 53
Benny Morris. “1948: a history of the first Arab-Israeli war”. Hlm 73 54
Benny Morris. “1948: a history of the first Arab-Israeli war”. Hlm 74
32
melalui kekuatan bersenjata.55
India dengan keras menentang adanya pemisahan Palestina karena tetap
ingin memiliki kepercayaan dan hubungan baik dengan negara-negara arab.
Walau sudah banyak negara yang mengakui akan bedirinya negara Israel. India
tetap menunda memberi pengakuan terhadap Israel pada saat itu. Dengan
berjalannya waktu, India sulit untuk menghindari bahwa Israel tetap sebuah
negara yang sudah diakui. Akhirnya India memutuskan untuk memberikan
pengakuan terhadap Israel. Namun itu hanya sebuah pernyataan secara de jure
yang tidak dapat di hindari.56
Sikap India terhadap Israel tetap akan dibatasi. Penolakan India untuk
lebih dekat dengan negara Zionis di kritik oleh Israel dan negara AS yang pro
Zionis. Mereka mengecam bahwa tindakan India itu merupakan pengecut,
munafik dan sinisme. India tetap bahwa dengan pendirian bahwa ini merupakan
prinsip. Perubahan kebijakan India terjadi pada tahun 1992, Perdana Menteri
Narasimha Rao memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan
Israel. Tanda pertama mulai bergesernya pemerintah India ke pro Israel dari
pertemuan yang di adakan oleh Narasmha Rao dengan pemimpin Zionis Joseph
Leibler di New Delhi pada bulan November 1991.57
Pertemuan yang dilakukan
untuk membahas hubungan diplomatik yang akan dijalin dan tahun depan
terealisasikan. Menurut Leibler, India saat ini lebih positif dan pragmatis
55
Rejendra Abhyankar, The Evolution and Future of India-Israel Relations (Abraham Center, 2012) Hlm 13 56
Rajendra Abhyankar, The Evolution and Future of India-Israel Relations, Hlm 14 57
Hasan Shamir, “The Evolution of Indi’as Palestine Policy : A Fall from Heigts.” Hlm 84
33
dibandingkan pendahulunya.58
Pertemuan Leibler dengan Rio diikuti juga dengan gerakan pemerintah
India untuk memilih pencabutan resolusi 3379 yang menyamakan Zionisme
dengan Rasimsme. Dalam hal ini Israel ingin merubah penilaian publik terhadap
Israel yang selama ini dianggap negatif. Israel yang ingin berubah dan
memperbaiki diri terhadap kebijakan masa lalunya. Namun pada kenyataan tidak
benar dan justru Israel makin menguasai sepenuhnya Palestina dan semakin
arogan berperang untuk mencapai impian ekspasionisnya.59
India dalam mengambil keputusan tersebut tidak mempertimbangkan
opini yang sedang berlangsung dipublik untuk memutuskan mengenai perihal
merubah kebijakannya terhadap Israel. Dalam hal ini juga dalam parlemen tidak
ada yang protes maupun memperdebatkan terkait kebijakannya tersebut. Dengan
demikian secara tidak langsung politisi setuju akan langkah yang di ambil oleh
India sehingga prinsip India yang sudah sejak lama dipertahankan lenyap
seketika. Pada tanggal 16 Desember 1991, India membatalkan resolusi fakta
zionisme. Hal ini pun tidak lepas dari tekanan yang dilakukan oleh AS lewat
PBB untuk mendukung pencabutan resolusi 3379 oleh Majelis Umum. India
secara perlahan mulai berubah kebijakannya mengarah ke pro-Israel. Pemerintah
India menyatakan bahwa saat ini kebijakan luar negeri yang diterapkan adalah
dynamic intrumen untuk kepenting nasionalnya lebih lanjut. India
memprioritakan kebijakan luar negerinya untuk mencegah segala ancaman
58
Hasan Shamir, “The Evolution of Indi’as Palestine Policy : A Fall from Heigts.” Hlm 85 59
Hasan Shamir, “The Evolution of Indi’as Palestine Policy : A Fall from Heigts.” Hlm 85
34
terhadap persatuan India.60
Palestina merespon akan langkah kebijakan yang sudah India lakukan.
Palestina tetep menghormati keputusan India karena merupakan tindakan
kedaulatan suatu negara dan mereka tidak dapat ikut campur. Namun dalam hal
tersebut Palestina berharap tidak memengaruhi dukungan India terhadap
Palestina. Palestina menilai bahwa yang dilakukan oleh India terlalu terburu-
buru ketika membuka hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Terlebih jika
alasan India yang menyebutkan bahwa ini kesempatan baik untuk mejadi
mediasi dalam proses perdamaian antara Israel dengan Palestina karena banyak
negara seperti Jordan dan arab lainnya tetap melakukan dukungan kepada
Palestina dalam konferensi perdamaian namun tetap tidak memiliki hubungan
diplomatik. Hubungan diplomatik India dengan Israel tidak akan merubah ke
dalam situasi yang lebih baik untuk Palestina, seperti berubahnya sikap Israel
terhadap hak-hak warga Palestina.61
Walaupun India telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada
tahun 1992, India tetap melanjutkan dukungannya terhadap Palestina. India tetap
memberikan bantuan dalam segi diplomatik, seperti memberi dukungan kuat
terhadap Palestina dalam perjuangan untuk menjadi negara yang berdaulat dan
mandiri. Kasus dukungan dalam segi diplomatik India selalu mendukung
Palestina dalam resolusi PBB. Tidak hanya dari segi diplomatik, India juga
memberikan bantuan dari segi ekonomi dengan memberikan bantuan secara
60
Hasan Shamir. “The Evolution of Indi’as Palestine Policy : A Fall from Heigts.” Hlm 85 61
Hasan Shamir. “The Evolution of Indi’as Palestine Policy : A Fall from Heigts.” Hlm 87
35
materi dan teknis kepada pemerintah Palesitina untuk keperluan pembangunan.62
B. Hubungan India dengan Israel
India muncul sebagai Negara merdeka pada 15 Agustus 1947 dan diikuti
dengan Israel pada 14 Mei 1948. Partai Kongres yang berkuasa saat itu di India
tidak setuju dengan berdirinya Negara Yahudi. Komite PBB Khusus Palestina
sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik Arab-Yahudi di Palestina pada saat
itu bertentangan dengan tujuan India. Rekomendasi usulan mayoritas dari
anggota Komite PBB Khusus Palestina memilih pemisahan wilayah Palestina.
India masuk ke dalam minoritas bersama Iran dan Yugoslavia untuk menolak
klausul tersebut. Ketika komite memilih suara mayoritas, India menentang keras
akan hal itu. Namun Seiring berjalannya waktu banyak pengakuan dari berbagai
negara terhadap negara Yahudi. India pun akhirnya mengakui Israel sebagai
nergara, namun tetap menahan diri untuk membangun hubungan diplomatik
dengan Israel. Hal itu dilakukan untuk menghindari potensi negara arab dalam
mendukung Pakistan dalam kasus sengketa Kashmir. Pakistan termasuk negara
yang di dominasi muslim, India ingin menetralisir pengaruh Pakistan di dunia
Arab. Di sisi lain India masih membutuhkan minyak dari negara-negara teluk.63
Kehadiran militansi Islam di Khasmir menjadi ancaman bagi India dan
menganggap bahwa untuk perang melawan Pakistan diperlukannya kerjasama
dengan negara lain yang di nilai cukup strategis untuk kepentingan keamananya.
62
India Palestine Relationship 1992-2002. Chapter Four. [jurnal online] shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/63602/12/12_chapter%204.pdf di unduh pada 9 Juni 2019 63
Sharma, A dan Bing, D, India–Israel relations: the evolving partnership (Israel Affairs, 2015) Hlm 620
36
Di sisi lain runtuhnya Uni Soviet sebagai sekutu pemasok senjata membuat India
perlu untuk meninjau kembali dan mendesain ulang terkait kebijakan luar
negerinya karena terjadi perubahan tatanan struktur international yang secara
radikal bergerak ke arah unipolar yang di dominasi oleh AS. India mulai
membuka ekonominya dan memulai kunjungan diplomatik menuju ke berbagai
negara untuk menempatkan diri di lingkungan internasional yang baru. Uni
Soviet sebagai sekutu strategisnya pada saat mulai memudar pengaruh dan
kekuasaannya dalam tatanan internasional. India berusaha untuk mendekati
satu-satunya negara adidaya yaitu AS.64
Mayoritas Lembaga politik di India mengerti bahwa periode pasca
perang dingin sangat diperlukan bagi India untuk membangun hubungan sehat
dengan AS. India berasumsi bahwa membangun hubungan dengan Israel dapat
memfasilitasi pemulihan hubungan India dengan AS karena India yakin bahwa
lobi Yahudi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kebijakan luar
negeri Washington.65
India akhirnya memutuskan untuk berubah sikapnya terhadap Israel.
Pada tanggal 29 Januari 1992, India memberikan pengakuan penuh terhadap
Israel dan kedua negara mendirikan keduataan di masing-masing negara.
Hubungan India-Israel mencapai dinamika baru dengan kenaikan kerjasama
yang terus meningkat seperti ekonomi, budaya dan pertahan. Pada tahun 1994,
David Ivry sebagai Director General of Defence Ministry Major General dari
64
Sharma, A dan Bing, D, India–Israel relations: the evolving partnership (Israel Affairs, 2015) Hlm621-622 65
Ariell Kandel, "Indo Israeli relations in the post cold," Blitz, 21 Februari 2010. http://www.weeklyblitz.net/535/indo-israeli-relations-in-the-post-cold-war-perioddi akses pada 10 Juni 2019
pihak Israel menandatangani perjanjian dengan Kementerian pertahanan India
untuk keamanan. Namun ada kendala, kerjasama tersebut belum terealisasikan
akibat terjadinya ketidakstabilan politik dalam internal negara India.
Penyebabnya akibat dari gabungan pemerintahan sosialis sayap kiri dari partai
kongres yang sedang berkuasa. Titik balik perubahan politik terjadi ketika
Partai Bhayaritia Jahanata Party (BJP) memimpin.66
Pemimpin termuka dari BJP, Perdana Menteri Atal Bihari Bajpayee dan
Menteri Urusan dalam Negeri LK Advani mengugumi Israel karena dapat
bertahan di lingkungan yang bermusuhan. Pandangan Israel mengenai ancaman
Islamis Global Terorisme pun sependapat dengan India yang akhirnya hubungan
kedua negara semakin medalam. BJP kagum dengan sifat militeristik Israel
yang tangguh dan totalitas dalam menghadapi serangan-serangan terror yang
mengancam negaranya. BJP mengusulkan untuk menbangun aliasi dengan Israel
dan AS untuk melawan terorisme. Fokus BJP ini membangun retorika anti
muslim dan mengarah kebepihakan kepada Israel.67
Pada saat India melakukan uji coba nuklir pada tahun 1998 Israel
mendukung dan bersimpati atas keprihatin ancaman keamanan. Namun disisi
lain banyak negara yang mengkritik karena memulai perlombaan senjata nuklir
dan dberikan sanksi berat oleh AS, Jepang, Inggris dan Cina. Hal tersebut
menunjukan bahwa Israel pun sudah menunjukan dukungannya terkait
66
Sharma, A dan Bing, D, India–Israel relations: the evolving partnership. Hlm 622 67
Joshua Falk, India Israel Policy: The Merits of Pragmatic Approach [jurnal online] (Stanford journal of international relations, 2009). tersedia https://web.stanford.edu/group/sjir/pdf/Israel.pdf di unduh pada 12 Juni 2019
untuk meningkatkan perdagangan bilateral. Selanjutnya Union minister of
agriculture, consumen affairs, food and public distribution mengunjungi Israel,
dalam hal ini kedua pihak saling bertukar gagasan untuk perluasan kerjasama
dalam bidang pertanian termasuk irigasi makro dan sapi perah.73
Pada tanggal 25
Februari 2010, Menteri Perdagangan India Jyotiraditya Scindia mengunjungi
Israel perjanjian perdagangan bebas.74
Dalam hal ini mencermikan bahwa hubungan kerjasama India dengan
Israel makin erat dengan meluasnya kerjasama diberbagai bidang. Dengan
banyaknya para Menteri India yang mengunjungi Israel dan begitu pun
sebaliknya. Namun tetap yang menjadi tujuan utama tetap kerjasama dalam
bidang militer karena pada awalnya pun dari kepentingan keamanan India yang
membutuhkan patner militer. Salah satu yang menjadi masalah utama India
adalah memerangi terorisme. India merasa perlu belajar dari pengalaman Israel
dalam menagani terorisme yang wilayah mereka termasuk area lintas batas.
India ingin menangkal terorisme di lintas batas yang sudah cukup lama. India
melihat bahwa Israel bisa menjadi sumber pelatihan juga bantuan materi dalam
perjuangannya melawan terorisme. India akan mengikuti langkah Israel yang
menjadikan terorisme sebagai intrumen kebijakan luar negeri.75
India dari awal kemerdekaanya selalu mendukung Palestina dalam
memperjuangkan haknya sebagai Negara dalam PBB. India pada awalnya tidak
73
Sharma, A dan Bing, D, India–Israel relations: the evolving partnership. Hlm 624 74
Ora Coren, ”India-Israel to Hold Free Trade Talks.” Hareetz, 25 Februari 2010. Tersedia https://www.haaretz.com/1.5033411 di akses pada 15 Juni 2019 75
Mahwish Hafeez, ”India-Israel relations,” [jurnal online] (the Institute of Strategic Studies, Islamabad) tersedia http://issi.org.pk/wp-content/uploads/2014/06/1299649872_8179217.pdf di akses pada 18 Juni 2019
ingin memiliki hubungan dengan Negara Israel akibat dari sikapnya yang
melakukan penjajahan terhadap Palestina. Namun pada tahun 1992, India
membuka hubungan diplomatik akibat dari runtuhnya Uni Soviet sebagai
pemasok senjata utama sehingga harus mencari patner baru untuk memenuhi
kebutuhan militer, terlebih lagi semenjak munculnya militansi Islam di Khasmir.
Walau demikian India tetap mendukung Palestina terutama dalam forum PBB.
C. Posisi India terhadap Konflik Palestina-Israel 2014
Pemerintah India telah memainkan peran diplomatik dalam masalah
Palestina sejak 1948. Dari awal mula mulai berdirinya Israel sebagai Negara,
India terus mendukung Palestina, namun dengan seiring berjalannya waktu India
secara perlahan membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena pada saat
itu India membutuhkan pemasok senjata untuk menghadapi Pakistana dalam
perang Kargil, Israel siap untuk memberikan bantuan. India merasa bahwa
hubungannya dengan Israel membawa keuntungan karena Israel selalu siap
memberikan bantuan terhadap India jika dibutuhkan. India saja yang keras teguh
terhadap pendirian dalam kebijakan tradisional untuk mendukung Palestina
sebagai sikap anti imprealisme. Akhirnya India membuka penuh hubungan
diplomatik dengan Israel pada tahun 1992 namun tetap mendukung Palestina di
kancah Internasional.
India telah berusaha mengejar keseimbangan kebijakan luar negeri
nyaterhadap konflik Palestina-Israel. Pemerintah India mengalami banyak
tantangan dan hambatan untuk selalu mendukung terkait Palestina karena ingin
42
menjaga hubungan baik dengan Israel. India ingin fokus kepada kepentingan
nasional namun disisi lain India secara tradisional mendukung perjuangan
Palestina sejak 1948. Hal ini membuat Negara India dilemma.
India sangat prihatin dengan ada meningkatnya kekerasan antara Israel
dan Palestina, khususnya di Gaza yang mengakibatkan kematian warga sipil
yang tragis dan kerusakan parah pada wilayah Gaza khususnya property
sehingga berdampak pada warga Palestina. India dalam hal ini meminta kepada
kedua belah pihak untuk menahan diri dan menghindari mengambil tindakan
yang memperburuk situasi dan mengancam keamanan wilayah. India yakin
bahwa lewat dialog merupakan satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan secara
efektif untuk mengatasi masalah tersebut.76
India menyerukan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan
pembicaraan langsung dalam penyelesaian masalah ini untuk mematuhi
kewajiban yang mereka tanggung dibawah proses kedamaian untuk resolusi
konflik di Palestina, namun dalam hal ini konflik sudah terjadi dan dampak yang
dirasakan langsung adalah warga Palestina. Banyak korban jiwa dan properti
baik rumah maupun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dan sebagainya
hancur sehingga dibutuhkan pertanggung jawaban bagi para pelaku kejahatan
perang yang tidak mentaati aturan HHI. Dalam hal ini, berdasarkan hasil dari
komisi penyelidikan yang berkontribusi besar dalam terjadi krisis Gaza adalah
Negara Israel sehingga diperlukan untuk menegakkan keadilan untuk memenuhi
kebutuhan hak fundamental warga Palestina untuk hidup melalui resolusi
76
Ajay Kumar Upadhyay dan Subhash Singh, India’s response to the Israel’s operation protective edge in Gaza (Jawaharlal Nehru University, 2015) Hlm 99
43
UNHRC pada tanggal 1 Juli 2015 yaitu A/HRC/29/L.35.
India telah menetapkan citranya sebagai kekuatan aktif internasional dan
memainkan peran penting dalam kawasan serta politik internasional. India juga
memiliki pendirian diplomatik terhadap setiap masalah seperti konflik Palestina-
Israel. Namun dalam konflik Palestina-Israel pada tahun 2014, menjadi titik balik
untuk kebijakan luar negeri India. India di lema karena harus menyatakan
sikapnya dalam UNHRC.
India akhirnya menyatakan sikap resolusi UNHRC pada tahun 2015 terkait
pelanggaran HAM oleh Israel di Palestina dengan memilih abstain. India dalam
wawancara membantah bahwa kebijakannya berubah dalam posisinya
mendukung Palestina. India melakukan abstain akibat resolusi tersebut mengacu
pada International Criminal Court (ICC). India merasa menjadi salah satu
Negara yang tidak menandatangani Statu Roma dalam pendirian ICC sehingga
abstain sudah menjadi hal yang lumrah. Namun pada kenyataannya itu telah
terbantahkan karena pada faktanya India pernah memilih resolusi yang secara
langsung merujuk kepada ICC di beberapa kesempatan dan bukan hanya sekali.
Pada bulan Februari 2011, India mendukung resolusi investigasi ICC di Libya.
Begitu pun dalam kasus Suriah dan Mali pada tahun 2012, India mendukung
resolusi tersebut yang mengacu pada ICC.77
Dengan demikian India abstain
akibat faktor ICC hanya sebuah alasan belaka. Dalam hal ini ada beberapa faktor
yang mempengaruhi India pada akhirnya berubah kebijakan sikapnya terhadap
77
Karitkeya Batra, ”India’s Abstention at the UNHRC: Implications for Indo-Israeli Relation,” INSS Insight, 6 September 2015. https://www.inss.org.il/publication/indias-abstention-at-the-UNHRC di akses pada 9 Agusutus 2019
Palestina. Hingga pada tahun 2015, India untuk pertama kalinya tidak
mendukung Palestina dalam forum PBB khusunya resolusi UNHRC. Dengan
demikian bab selanjutnya akan membahas mengenai analisis perubahan sikap
India dalam resolusi UNHRC terkait pelanggaran HAM dan HHI oleh Israel di
Palestina pada tahun 2015.
45
BAB IV
ANALISIS SIKAP ABSTAIN INDIA TERHADAP PALESTINA DALAM
RESOLUSI UNHRC TAHUN 2015
Pada Bab 4 ini, menjelaskan secara menyeluruh analisis data dan fakta yang
sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab-bab sebelumnya sudah
dijelaskan data-data yang dapat dijadikan dasar untuk dikaitkan satu sama lain.
Lalu teori hubungan internasional yang akan di gunakan untuk menganalis fakta
tersebut yaitu dengan teori neoralisme dalam kasus ini.
Dalam kasus sikap abstain India dalam resolusi UNHRC terkait pelanggaran
HAM oleh Israel di Palestina merupakan kebijakan pertama kalinya untuk tidak
mendukung Palestina dalam lembaga PBB. Sebelumnya India selalu mendukung
resolusi anti Israel, tetapi pada tahun 2015 India tidak demikian. Teori ini akan
menjelaskan alasan India memilih abstain dalam resolusi UNHRC pada tahun
2015. Ada faktor yang mempengaruhi India mengalami pergeseran dalam
kebijakan tradisonalnya.
A. Sikap abstain India dalam resolusi UNHRC tahun 2015
Pada tanggal 3 Juli 2015, India memilih abstain dalam pemungutan suara
resolusi UNHRC. Hal ini menandakan perubahan signifikan dalam kebijakan luar
negerinya, karena untuk pertama kalinya India tidak mendukung Palestina di
Lembaga PBB dalam melawan Israel. Pada tahun 2014 India mendukung, ketika
46
UNHRC mengeluar resolusi pembentukan komisi independen untuk menyelidiki
pelaku kejahatan perang di Gaza.78
Kemudian Komisi penyelidikan Independen
PBB menemukan bukti bahwa Israel dan Hamas telah melakukan kejahatan
perang yang menewaskan lebih dari 2.200 orang, termasuk 1.462 warga sipil
Palestina, termasuk wanita dan anak-anak.79
Ketika hasil laporan dari
penyelidikan sudah keluar, UNHRC menetapkan resolusi untuk mengadili bagi
pelaku kejahatan perang untuk dimintai pertanggung jawabannya, India justru
memilih abstain dalam pemungutan suara resolusi tersebut.
Komisi penyidikan menyerukan kepada pejabat tinggi Israel untuk
bertanggung jawab atas kebijakan yang mengarah pada beberapa kejahatan
perang.80
Kepala komisi penyelidikan menyampaikan pesan bahwa Israel tidak
bisa menjatuhkan satu ton bom dalam satu lingkungan di Gaza.81
Israel
menggunakan senjata dengan skala radius yang luas sehingga menimbulkan
korban jiwa yang cedera juga meninggal terutama warga sipil. Dalam peperangan
pun memiliki aturan. Tidak semua senjata diperbolehkan untuk digunakan dalam
peperangan, seperti senjata pemusnah massal yang tidak pandang bulu terhadap
orang disekitarnya. Warga sipil termasuk objek yang dilindungi dalam
78
Saif Khalid, ”The Beginning of an Israel-India romance?,” Aljazeera, 10 Juli 2015. https://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/07/israel-india-gaza-150709005707545.html di akses pada 9 Agustus 2019 79
Denny Armandhanu, ”PBB: Israel dan Hamas Lakukan Kejahatan Perang,” CNN Indonesia, 23 Juni 2015. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150623134239-120-61835/pbb-israel-dan-hamas-lakukan-kejahatan-perang di akses pada 15 Agustus 2019 80
“Israel thanks India for abstaining,” NDTV, 4 Juli 2015 https://www.ndtv.com/india-news/israel-thanks-india-for-abstaining-on-UNHRC-vote-778223 di akses pada 7 Agustus 2019 81
Barak Ravid, ”Head of UN Gaza Probe Tells Hareetz: Main Message is Israel can’t drop one ton Bomb on a Neighborhood,” Hareetz, 23 Juni 2015 https://www.haaretz.com/.premium-head-of-un-s-gaza-report-in-interview-with-haaretz-1.5373798 di akses pada 9 Agusutus 2019
Hal ini yang tidak dilakukan oleh Israel, tidak menerapkann hukum
humaniter sehingga banyak mengakibatkan korban.
Israel mengkritik UNHRC karena ini merupakan bentuk dari manifesto anti
Israel. UNHRC dianggap selalu menyalahkan Israel yang bertindak membela diri
dari serangan organisasi teroris. Padahal dalam kasus lain seperti di Suriah,
pemimpinnya Bassad Assad membantai rakyat sendiri dengan sewenang-
wenagnnya dengan jumlah eksekusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Israel menganggap UNHRC lebih banyak mengadopsi resolusi kepadanya
dibandingkan terhadap Negara-negara lain. Israel bahkan mengganggap UNHRC
sebagai provokator yang member api bukan memadamkan sehingga tidak cocok
menjadi dewan hak asasi manusia.83
Menurut laporan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memdesak
India untuk tidak melakukan pemungutan suara di PBB. Netanyahu juga
dikatakan telah menghubungi presiden Kenya dan Perdana Menteri Ethiopia
untuk meminta bantuan serupa dan pada akhirnya ketiga nergara tersebut
termasuk India memilih abstain sesuai anjuran dari Israel.84
Israel telah memberi
apresiasi dan berterima kasih kepada anggota UNHRC yang tidak mendukung
resolusi tersebut termasuk India. Dalam hal ini mejadi sebuah kejutan dalam
82
Article 51.1 of Protocol I to Geneva Conventions explains that “ The Civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances”. 83
Barak Ravid, ”UN Human Rigts Council Adopts Resolution Condemning Israel over Gaza War Report,” Hareetz, 3 Juli 2015. https://www.haaretz.com/.premium-UNHRC-condemns-israel-over-gaza-war-inquiry-1.5375179 di akses pada 9 Juli 2019 84
“India abstain from UNHRC vote against Israel,” India Today. 3 Juli 2015. https://www.indiatoday.in/world/story/india-abstains-from-UNHRC-vote-against-israel-280549-2015-07-03 di akses pada 11 Juli 2019
sejarah hubungan India dengan Palestina karena telah bergesernya kebijakan India
dari posisi tradisional yang selalu mendukung resolusi anti Israel. Sikap abstain
India menjadi kemenangan simbolis yang signigfikan bagi Israel 85
Palestina sangat senang dengan adanya resolusi PBB mengenai pelanggaran
HAM pada tahun 2015, tetapi pemungutan suara India telah merusak kebahagian
Palestina. India merupakan salah satu negara yang istimewa karena dari awal
selalu mendukung Palestina. Namun abstainnya India dalam pemungutan suara
dapat disebut sebagai penyimpangan dari posisi tradisional India tentang
Palestina. Palestina awal mulanya yakin kepada India tidak akan terpengaruh
dalam pengaruh terhadap arus perkembang hubungan militer dengan Israel.
Namun kejadian di UNHRC telah menunujukan faktor ini dapat mempengaruhi
kebijakan suatu Negara. Duta Besar Palestina Adnan Abu Alhaija mengatakan
keputusan India telah dipengaruhi oleh hubungan militer yang berkembang
dengan Israel.86
Salah satu faktor yang membuat India dan Israel semakin dekat akibat faktor
ikatan pertahanan. India menjadi salah satu Negara asia yang membeli perthanan
terbesar Israel, menghabiskan $ 10 Miliar dalam satu dekade. India berkembang
kebutuhannya di sektor pertahanan untuk melawan organisasi terorisme.87
Pada
85
Miriam Smallman, ”India abstains as UNHRC adopts anti Israel resolution embracing biased Gaza report,” Australia/Israel & Jewish Affairs Council, 8 Juli 2015. https://aijac.org.au/update/india-abstains-as-UNHRC-adopts-anti-israel-resol/ diakses pada 11 Juli 2019 86
Suhasini Haidar, ”Palestine shocked at India abstain,” The Hindu Exclusive Interview, 6 Juli 2015. https://www.thehindu.com/opinion/interview/suhasini-haider-exclusive-interview-with-palestinian-ambassador-to-india-adnan-abu-alhaija/article7392435.ece di akses pada 11 Juli 2019 87
Saif Khalid, ”The beginning of an Israel-India romance,” Aljazeera, 10 Juli 2015 https://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/07/israel-india-gaza-150709005707545.html di akses pada 10 Agustus 2019
tahun 2014, India telah mengalami peningkatan kerjasama dengan Israel dalam
bidang militer yang cukup signifikan. Israel telah mengekspor senjata serta alat
pertahanan ke India senilai $622 juta. Jumlah ekspor ini lebih besar dari total
ekspor Israel ke India selama tiga tahun sebelumnya.88
Berikut berdasarkan data
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) kerjasama India dengan
Israel mengalami peningkatan ;
Grafik IV.A Nilai ekspor senjata Israel ke India (2013-2016, in US$
millions)
Sumber : SIPRI Arms Transfer Database
India membeli Spike anti tank guided missile sebanyak 8000 spike missile
dan 300 peluncur dengan harga 32 milyar rupee ($525 juta). Spink anti tank
missile ini produksi dari Israel Rafael Advanced Defence System yang mampu
mengunci target sebelum di tembakan. India ingin meningkatkan sektor
88
Jagriti Kumari, ”India and Israel relations: All you need to know about it,” One India, 1 Juni 2015 https://www.oneindia.com/feature/india-israel-relations-you-need-know-about-it-1764083.html di akses pada 1 Agustus 2019
pertahanan India untuk mengatasi ketegangan perbatasan dengan Tiongkok juga
di perbatasan Khasmir dengan Pakistan. Keamanan nasional menjadi hal utama.
Semua hambatan dan rintangan dalam proses pengadaan harus cepat ditangani
sehingga kecepatan akuisisi tidak dapat dihalangi.89
Hal yang terpenting bagi india bahwa Israel memiliki ke unggulan dalam
kecepatan pengiriman dan fleksibilitas bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
India. Hal ini yang menjadi aset penting bagi India dibandingkan dengan Negara
lainnya. Israel pun tidak memiliki hubungan pertahanan dengan Pakistan ini juga
bisa menjadi nilai tambahan buat India. Keuntungan lain India membeli senjata
di Israel mempunyai kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif.90
India pada tahun 2015 telah mengalami perubahan kebijakan yang cukup
signifikan, akibat dari adanya peningkatan kerjasama dengan Negara Israel yang
membuat India berpindah dari posisi tradisionalnya yang selalu mendukung
Palestina menjadi abstain. Dalam kasus ini cocok menggunakan teori neorealisme
karena faktor India mengeluarkan kebijakannya akibat dari pengaruh sistem
Internasional dimana hubungan kerjasama India dengan Israel meningkat dalam
bidang militer. India tetap mementingkan power untuk kepentingan nasionalnya.
Di sisi lain India tidak ingin merusak hubungan dengan Negara Israel sebagai
patner militer akibat perihal pemungutan suara UNHRC karena biar
89
Nigam Prusty, ”India picks Israel’s Spike anti-tank missile over US Javelin source,” Reuter, 25 Oktober 2014. https://www.reuters.com/article/india-missile-idUSL3N0SK08820141025 di akses pada 5 Agustus 2019 90
Shalom S. Wald dan Ariell Kandel, ”India, Israel and The Jewish People,” The jewish People Policy Institute. [jurnal online] tersedia di http://jppi.org.il/new/en/article/english-india-israel-and-the-jewish-people/english-table-of-contents/english-part-3-chapters/english-chapter-3-the-development-of-indo-israeli-ties/english-the-military/#.XVAoV4gzaM8 di akses pada 11 Agustus 2019
bagaimanapun India tetap membutuh kan Negara Israel untuk tetap bisa survival
dari Negara tetangga sebelah yaitu Pakistan. Israel merupakan patner militer yang
potensial karena dinilai oleh India memiliki beberapa keunggulan
B. India menerapkan Kebijakan Make in India
India pada tahun 2014 ingin menerapkan kebijakan ”Make in India’’.
Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai kemandirian dan mengurangi
kebergantungan pada negara asing termasuk dalam bidang pertahanan untuk
mencapai kepentingan stategis dan ekonomi.91
Kebijakan ini diterapkan akibat
dari banyak biaya yang di keluarkan untuk pertahanan, terhitung hampir 15% dari
pengeluaran pemerintah pusat. Hal ini membuat India menempati urutan ke-8
secara global dalam pengeluaran militer.92
India termasuk sebagai importir
senjata terbesar di dunia
Tabel IV.B. Importir terbesar senjata utama 2010-2014
Importir Pangsa impor senjata internasional (%) 2010-14
India 15 Saudi Arabia 5 China 5 UAE 4 Pakistan 4 Australia 2 Turkey 3 Singapore 3
Sumber : Pieter D. Wezeman dan Siemon T.Wezeman, Trends in International Arms Tranfers 2014,
SIPRI Fact Sheet.2015
91
Manohar Parrikar, ”Make in India-Defence Sector,” Press Information Bureau Government of India; Special Feature Ministry of Defence, 28 Januari 2015. 92
Azhar Shaikh, Make in India Opportunities and Challenges in Defence Sector [jurnal online] ( Kartanak University, 2016). tersedia https://www.researchgate.net/publication/301594073 di unduh pada 18 Agustus 2019
India merupakan importir terbesar senjata utama pada 2010-14, terhitung
India menyumbang 15 persen dari total impor senjata dunia. Pada 2010-14, India
impor tiga kali lebih besar dibandingkan dengan Negara saingannya yaitu China
dan Pakistan. India belum bisa mandiri dalam membuat senjata dan masih
bergantung pada impor.93
India telah mengambil inisiatif untuk mengurangi impor dengan menerapkan
kebijakan Make in India. Kebijakan ini mendorong pembuatan berbagai alat
dalam negeri. Terutama dalam manufaktur pertahanan karena selain India
membutuhkan senjata untuk mengatasi kemananan nasional, India juga bisa
mendapatkan keuntungan dengan melakukan bisnis ekspor ke luar negeri.94
India untuk pertama kalinya menjadikan strategi ekspor pertahanan sebagai
fokus utama. India nampaknya serius dalam mengembangkan manfaktur
pertahanannya dengan membuat Industri dalam negeri yang berkelanjutan untuk
jangka panjang karena tidak bisa selalu mengandalkan permintaan dalam negeri
atau domestik.95
India ingin mengubah pola pikir lama yang hanya mendapatkan
keuntungan sementara dengan selalu melakukan impor. Pemerintah India ingin
mengubah status negaranya sebagai importir terbesar di dunia dengan
meningkatkan kemandirian dalam memproduksi militer sehingga bisa memenuhi
kebutuhan dalam negeri dan juga bisa melakukan ekpor ke luar negeri.
Pemerintah India berambisi ingin menjadikan negaranya sebagai pusat
93
Pieter D. Wezeman dan Siemon T.Wezeman, ”Trends in International Arms Tranfers 2014,” SIPRI Fact Sheet, Maret 2015. Hlm 5-6 94
Azhar Shaikh, Make in India Opportunities and Challenges in Defence Sektor. 95
Manohar Parrikar, Make in India-Defence Sector (Ministry of Defence, 2015).
53
manufaktur pertahanan, tidak hanya membangun skala ekonomi dalam negeri,
tetapi juga berusaha untuk bisa kompetitif secara global.96
India ingin menjadi menjadikan asia tengah, asia selatan, asia tenggara, Timur
Tengah dan amerika Latin sebagai target pasar Industri Militer. Walau akan
menghadapi banyak hambatan ekternal karena masing-masing wilayah pasarnya
sudah di dominasi Rusia, Tiongkok, Korea Selatan, AS dan beberapa Negara
Eropa. Namun India tetap berusaha dengan mengandalkan kelebihan sebagai
wilayah terdekat terutama dengan Asia Tengah dan Selatan. India akan berusaha
melakukan diplomasi ekonomi dan militer ke beberapa wilayah yang di anggap
potensial seperti Afrika, Timur Tengah dan Asia Tenggara. Menurut data SIPRI,
pada tahun 1992 dan 2012 menunjukan bahwa menunjukan bahwa tingkat
pembelajaan militer wilayah Asia tenggara cukup besar, bahkan melebihi Asia
Selatan dan Tengah.97
Selain sadarnya akan kebutuhan persenjataan yang tinggi. Dengan
meningkatkan kapasitas manufaktur juga dapat menciptakan lapangan kerja yang
lebih dalam sektor pertahanan. India ingin dilibatkan dalam peran pengembangan
sektor pertahanan supaya dapat meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia)
dalam bidang ini. SDM akan menjadi salah satu faktor penting untuk kesuksesan
India. 98
96
Dhiraj Marthur, Make in India : Archieving self-reliance in defence production (PWC India, 2016). Hlm 9 97
Ismayatun, Diplomasi Ekonomi dan Militer India di Asia Tenggara sebagai pemasok Pendukung Keberadaan Kluster Industri Militer [Jurnal Online] (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2015). http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/download/2646/2398 di unduh pada 17 Agustus 2019 98
Dhiraj Marthur, Make in India : Archieving self-reliance in defence production. Hlm 16
Dalam hal ini India masih belum mampu untuk mewujudkan hal tersebut
sendiri karena pertahanan adalah sektor yang membutuhkan investasi dan
terknologi besar di dorong dengan inovasi. India perlu mencari patner yang ideal
dalam pengembangan manufakturnya yang memiliki pengalaman dalam
bidangnya karena India masih belum memiliki kemampuan yang memadai dalam
bidang teknologi sehingga perlu untuk mencari mitra strategis dengan perusahaan
asing untuk membentuk usaha kolektif dalam membangun industri militer.
Negara yang bisa membantu mewujudkan hal tersebut adalah Israel. Israel
merupakan negara yang memiliki keunggulan dalam hal tersebut bahkan jika
disandingkan dengan AS pun masih unggul. Israel mampu melakukan
pengembangan senjata tertentu yang tidak tertandingi.99
Berdasarkan data SIPRI menunjukan bahwa Israel banyak melakukan ekspor
dalam bidang pertahanan seperti pesawat, sistem pertahanan udara, kendaraan
lapis baja, senjata laut, sensor, kapal, teknologi dan produk pertahanan lainnya.
Israel dalam hal ini melakukan dengan baik dalam ekspor pesawat terbang, sistem
pertahanan udara, rudal dan sensor.100
Dalam hal ini juga tercermin bahwa Isreal
menjadi pemasok utama dalam pengadaan pesawat tanpa awak untuk keamanan
India. Pesawat ini digunakan oleh India untuk melakukan pemantauan di wilayah
Khasmir ataupun di wilayah perbatasan dengan China. India telah memiliki 150
99
Shalom S. Wald dan Ariell Kandel,” India, Israel and The Jewish People”, The jewish People Policy Institute. [jurnal online] tersedia di http://jppi.org.il/new/en/article/english-india-israel-and-the-jewish-people/english-table-of-contents/english-part-3-chapters/english-chapter-3-the-development-of-indo-israeli-ties/english-the-military/#.XVAoV4gzaM8 di akses pada 11 Agustus 2019 100
Amit Cowish, India-Israel Defense Trade: Issues and Challenges (Strategic Anallysis, 2017). Hlm 403
unit drone termasuk diantaranya jenis Heron dan Searcher yang dibuat oleh
Israel.101
Pemerintah India untuk saat ini yang menjadi ancaman terbesar merupakan
tindakan terorisme yang dilakukan oleh eksrimis Islam yang berasal dari
Pakistan.102
India juga akan banyak belajar dari pengalaman Israel dalam
menghadapi ancaman terorisme yang dimana sama seperti yang di alami oleh
negaranya.103
Jadi selain India bisa memenuhi kebutuhan keamanan dalam
negerinya, India juga bisa memanfaatkan keahlian Israel lainnya.
India untuk menerapkan kebijakan Make in India memerlukan Israel dalam
pengembangan produksi peralatan militer karena memiliki pengalaman dalam
riset pengembangan pertahanan. Kerjasama yang seperti ini yang dibutuhkan
India agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih daripada hanya sebatas
hubungan pemasok dengan pembeli yang membuat India banyak menghabiskan
biaya.104
Kerjasama India dengan Israel sangat cocok dengan skema kebijakan
Make in India dari Pemerintah India.
Pemerintah India perlu membuat perubahan kebijakan dalam negeri terkait
pengadaan, investasi, perizinan, ekspor, termasuk Foreign Direct Invesment
(FDI). India akan mempermudah masuknya investor asing untuk melakukan usaha
101
“Perlombaan Industri Teknologi Pesawat Nirawak di Asia.” 2013. Kompas tersedia di https://sains.kompas.com/read/2013/02/03/02545186/perlombaan.industri.teknologi.pesawat.nirawak.di.asia?page=all di akses pada 18 September 2019 102
Antara Desai, ”India Counterterrorism under the New Government,” Counter Terrorist Trends Analyses, Vol. 6, No. 5 (Juni 2014). Hlm 17 103
Mahwish Hafeez, India-Israel relations [jurnal online] (the Institute of Strategic Studies, Islamabad) tersedia http://issi.org.pk/wp-content/uploads/2014/06/1299649872_8179217.pdf di akses pada 18 September 2019 104
Amit Cowish, India-Israel Defense Trade: Issues and Challenges (Strategic Anallysis, 2017). Hlm 404
Bolivia (Plurinational State of), Cuba, Ecuador,* Namibia, Nicaragua,* Pakistan (on
behalf of the Organization of Islamic Cooperation), Tunisia* (on behalf of the Group
of Arab States), Venezuela (Bolivarian Republic of): draft resolution
29/… Ensuring accountability and justice for all violations of
international law in the Occupied Palestinian Territory,
including East Jerusalem
The Human Rights Council,
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
Recalling the relevant rules and principles of international law, including
international humanitarian law and human rights law, in particular the Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, which is
applicable to the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem,
Recalling also the Universal Declaration of Human Rights and the other human
rights covenants, including the International Covenant on Civil and Political Rights, the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Convention on the
Rights of the Child,
Recalling further its relevant resolutions, including resolutions S-9/1 of 12 January
2009 and S-21/1 of 23 July 2014, and the report of the United Nations Fact-Finding
Mission on the Gaza Conflict,1
Expressing its appreciation to the independent commission of inquiry on the 2014
Gaza conflict for its comprehensive report,2
Affirming the obligation of all parties to respect international humanitarian law and
international human rights law,
* Non-member State of the Human Rights Council.
1 A/HRC/12/48.
2 A/HRC/29/52.
United Nations A/HRC/29/L.35
General Assembly Distr.: Limited
1 July 2015
Original: English
A/HRC/29/L.35
2
Emphasizing the importance of the safety and well-being of all civilians, reaffirming
the obligation to ensure the protection of civilians in armed conflict, and deploring the
civilian deaths that resulted from the conflict in and around the Gaza Strip in July and
August 2014, including the killing of 1,462 Palestinian civilians, including 551 children
and 299 women, and six Israeli civilians,
Gravely concerned by reports regarding serious human rights violations and grave
breaches of international humanitarian law, including possible war crimes, committed in the
context of the military operations conducted in the Occupied Palestinian Territory in 2008
and 2009 and in 2014, particularly in the Gaza Strip, including the findings of the United
Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, of the independent commission of
inquiry on the 2014 Gaza conflict, and of the boards of inquiry convened by the Secretary-
General,
Condemning all violations of human rights and of international humanitarian law,
and appalled at the widespread and unprecedented levels of destruction, death and human
suffering caused,
Stressing the urgency of achieving without delay an end to the Israeli occupation
that began in 1967,
Deploring the non-cooperation by Israel with the independent commission of
inquiry on the 2014 Gaza conflict and the refusal to grant access to or to cooperate with
international human rights bodies seeking to investigate alleged violations of international
law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem,
Regretting the lack of implementation of the recommendations contained in the
report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, which follows a
pattern of lack of implementation of recommendations made by United Nations
mechanisms and bodies,
Alarmed that long-standing systemic impunity for international law violations has
allowed for the recurrence of grave violations without consequence, and stressing the need
to ensure accountability for all violations of international humanitarian law and
international human rights law in order to end impunity, ensure justice, deter further
violations, protect civilians and promote peace,
Emphasizing the need for States to investigate grave breaches of the Geneva
Conventions of 1949 to end impunity, uphold their obligations to ensure respect, and
promote international accountability,
Noting the accession by Palestine to the Rome Statute of the International Criminal
Court on 2 January 2015,
1. Welcomes the report of the independent commission of inquiry on the 2014
Gaza conflict;2
2. Calls upon all duty bearers and United Nations bodies to pursue the
implementation of all recommendations contained in the report of the commission of
inquiry, in accordance with their respective mandates;
3. Notes the importance of the work of the commission of inquiry and of the
United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict of 2009 and the information
collected regarding grave violations in support of future accountability efforts, in particular,
information on alleged perpetrators of violations of international law;
4. Emphasizes the need to ensure that all those responsible for violations of
international humanitarian law and international human rights law are held to account
through appropriate fair and independent domestic or international criminal justice
A/HRC/29/L.35
3
mechanisms, and to ensure the right of all victims to an effective remedy, including full
reparations, and stresses the need to pursue practical steps towards these goals;
5. Calls upon the parties concerned to cooperate fully with the preliminary
examination of the International Criminal Court and with any subsequent investigation that
may be opened;
6. Calls upon all States to promote compliance with human rights obligations
and all High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention to respect, and to ensure
respect for, international humanitarian law in the Occupied Palestinian Territory, including
East Jerusalem, in accordance with article 1 common to the Geneva Conventions, and to
fulfil their obligations under articles 146, 147 and 148 of the said Convention with regard to
penal sanctions, grave breaches and the responsibilities of the High Contracting Parties;
7. Recommends that the General Assembly remain apprised of the matter until it
is satisfied that appropriate action with regard to implementing the recommendations made
by the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict in its report has been or is
being taken appropriately at the domestic or international levels to ensure justice for victims
and accountability for perpetrators;
8. Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights to
present, as part of the reporting requested by the Human Rights Council in its resolutions S-
9/1 and S-12/1, a report on the implementation of the present resolution, as well as on the
implementation of the recommendations contained in the reports of the independent
commission of inquiry on the 2014 Gaza conflict and of the United Nations Fact-Finding
Mission on the Gaza Conflict, to the Council at its thirty-first session;
9. Decides to remain seized of the matter.
Make in India - Defence Sector
Special FeatureMinistry of Defence/Republic Day 2015
*Manohar Parrikar
Achieving self-reliance and reducing dependence on foreign countries in defence is anecessity today rather than a choice, both for strategic and economic reasons. TheGovernment in the past has created production capabilities in defence in form of OrdnanceFactories and Public Sector Undertakings to cater to the requirements of our Armed Forces.However, there is a need to enlarge the role of Indian private sector as well to developcapabilities and capacities for production of various defence equipments.
Our Prime Minister has taken a very important initiative in form of ‘Make in India’ topromote and encourage domestic manufacturing of various items. The requirement fordomestic production of defence equipment is more than for any other sector because it will notonly save precious foreign exchange but will also address the national security concerns.
Government being the only consumer, ‘Make in India’ in defence sector will be drivenby our procurement policy. The Government policy of promoting domestic defence industry isadequately reflected in the Defence Procurement Policy, wherein preferential treatment is givento ‘Buy (Indian)’ and ‘Buy and Make (Indian)’ categories of acquisition over ‘Buy (Global)’. In thedays to come, import is going to be the rarest of the rare option and first opportunity would begiven to the Indian Industry to develop and manufacture the required systems. As Indiancompanies presently may not have adequate capabilities in terms of technology, they areencouraged to partner with foreign companies for joint ventures, technology transferarrangements and tie-ups.
If we look at the profile of Acceptance of Necessity (AONs) granted by DefenceAcquisition Council (DAC) in the last couple of months after the new Government has come topower, proposals worth more than Rs.65,000 crores have been categorized under ‘Buy (Indian)’and ‘Buy and Make (Indian)’. The process of further orienting the Defence ProcurementProcedure towards procurement from domestic industry will continue in future as well. Theprocurement process would be made more efficient, time bound and predictable so that theindustry can plan its investment and R & D well in advance to meet the requirement of ourarmed forces.
Till now, there were many entry barriers for the domestic industry to enter intodefence sector in terms of licensing, FDI policy restrictions etc. In the last six months, theGovernment has taken several policy initiatives to ease the process of entry into defencemanufacturing. The most important is the liberalization of the FDI policy regime for Defencesector to encourage foreign investment in the sector. FDI up to 49% is allowed throughGovernment route (with FIPB approval). FDI above 49% is also allowed on a case-to-casebasis with the approval of Cabinet Committee on Security wherever the proposal is likely toresult in access to modern and state-of-the-art technology in the country. Restrictions in earlierpolicy related to Foreign Institutional Investment (FII) and majority shareholding to be held bysingle Indian shareholder have been removed.
Even though private sector industry was allowed to enter in defence manufacturingsince 2001, after obtaining industrial licence under IDR Act, the process of obtaining industrial
licence was very cumbersome and used to act as a major road block for the industry,particularly small and medium industry, who were in the business of making part, components,sub systems and sub-assemblies. The Government liberalized the licensing policy and nowmost of the components, parts, raw materials, testing equipments, production machinery,castings, forgings etc. have been taken out from the purview of licensing. The companiesdesirous of manufacturing such items no longer require industrial licence and will also not besubjected to FDI ceiling of 49%. A comprehensive Security Manual indicating the securityarchitecture to be followed by various class of industries has been put in public domain, so thatcompanies could easily access the same and follow it accordingly. The initial validity ofindustrial licence has been increased from two to three years.
For the first time, a Defence Export Strategy has been formulated and has been putin public domain. The strategy outlines specific initiatives to be taken by the Government forencouraging the export of defence items. It is aimed at making the domestic industry moresustainable in the long run as the industry cannot sustain purely on domestic demand. AStandard Operating Procedure (SOP) for issue of NOC for export of military stores has beenfinalised and has also been put in public domain. Requirement of End User Certificate (EUC) tobe signed and stamped by Government authorities has been dispensed with for most of thedefence items, particularly parts, components, sub-systems and sub-assemblies. This willlargely ease out the export by the domestic industry. A web-based online system to receiveapplications for NOC for export of military stores has been developed and has been put inplace.
There is a big opportunity in the defence sector for both domestic and foreigninvestors. We have the third largest armed force in the world with an annual budget of aboutUS$ 38 billion and 40% of this is used for capital acquisition. In the next 7-8 years, we would beinvesting more than US$ 130 billion in modernization of our armed forces and with the presentpolicy of MAKE IN INDIA, the onus is now on the industry to make best use of this opportunityfor the benefit of both the business as well as the nation. Besides, under offset more than Rs.25000 crore obligations are to be discharged in next 7-8 years.
While on the one hand, Government is making necessary policy changes with regardto procurement, investment including FDI, licensing, export etc., the industry also needs tocome up and accept the challenge of up-gradation in terms of technology and requiredinvestments. Defence is the sector which requires huge investments and technology and isdriven by innovation. The industry, therefore, has also to change its mindset and think for longterm rather than temporary gains. We need to focus more on Research and Development andstate of the art manufacturing capabilities. The Government is fully committed to create an eco-system for the domestic industry to rise and to provide a level-playing field to all sectors ofindustry, both public and private.
*Shri Manohar Parrikar is the Union Minister for Defence (Raksha Mantri) Government ofIndia