Sewa bmn kepada badan usaha

KAITAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN USAHA DALAM

BENTUK PEMANFAATAN FASILITAS DENGAN MEKANISME

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM BENTUK SEWA

(PMK NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG SEWA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARADIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

KETENTUAN UMUM SEWA Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima

imbalan uang tunai.

Optimalisasi pemanfaatan BMN yg belum/ tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tupoksi

Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang

Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

Optimalisasi

Penunjang

Pengamanan

Tanah/bangunan.• Sebagian T/B • Selain T/B

PIHAK YANG DAPAT MENYEWAKAN

PIHAK YANG DAPAT MENYEWA

2

JENIS KEGIATAN USAHAJENIS KEGIATAN USAHAFAKTOR PENYESUAI SEWA

BISNIS

NON BISNI

S

SOSIAL

Kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, a/l: -pelayanan kepentingan umum tanpa pungutan -kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan-kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara-Kegiatan lain yang memenuhi kriteria sosial

Kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, seperti : industri, perdagangan, jasa

Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan , a/l : pelayanan kepentingan umum dgn pungutanpenyelenggaraan pendidikan nasionalupaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam menunjang tusikegiatan lain yang memenuhi kriteria non bisnis

JENIS KEGIATAN

USAHA

3

BENTUK KELEMBAGAAN BENTUK KELEMBAGAAN FAKTOR PENYESUAI SEWA

Kategori I Ruang lingkup

a. Swasta/ Perorangan

Perorangan Persekutuan Perdata Persekutuan Firma Persekutuan Komanditer Perseroan Terbatas Lembaga/organisasi internasional/asing

b. BUMN/D Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah

c. Badan hukum milik negara

Bank Indonesia Lembaga Penjamin Simpanan Badan hukum yang dimiliki negara Badan hukum internasional asing

d. Lembaga pen-didikan asing

Lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia

Kategori II

Ruang Lingkup

a. Yayasan UU 16 /2001 jo. UU 28/2004

b. Koperasi Koperasi primer Koperasi sekunder

c. Lembaga Pendidikan Formal

Lembaga pendidikan anak usia dini formal

Lembaga pendidikan dasar Lembaga pendidikan menengah Lembaga pendidikan tinggi

d. Lembaga Pendidikan Non Formal

Lembaga kursus Lembaga pelatihan Kelompok belajar Pusat kegiatan belajar

masyarakat Majelis taklim Satuan pendidikan yang sejenis

Kategori III Ruang Lingkupa. Lembaga Sosial Termasuk lembaga internasional/asing yang

menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan dan/atau keagamaan di Indonesia

b. Lembaga Kemanusiaan

c. Lembaga Keagamaan

d. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Negara

Persatuan/perhimpunan PNS/TNI/POLRI Persatuan/perhimpunan istri PNS/TNI/POLRI Unit penunjang lainnya

(UU 25/1992)

4

BESARAN BESARAN FAKTOR PENYESUAI SEWAFAKTOR PENYESUAI SEWA

TAHUNTAHUN100%100%

HARI

HARI

160160%%

BULANBULAN

130130%%

JAMJAM

190190%%

PERIODESITPERIODESITASAS

Kategori BISNIS (A) NON BISNIS (B) SOSIAL (C)

I 100% 50% 10%

II 100% 40% 5%

III 100% 30% 5%

5

BESARAN TARIF SEWABESARAN TARIF SEWAFORMULA DASARFORMULA DASAR

TARIF SEWA BMN

TARIF POKOK

SEWA BMN

FAKTOR PENYESUAI

SEWA

Tarif Pokok Sewa Tanah

Tarif Pokok Sewa

Bangunan

Tarif Pokok Sewa Tanah dan Bangunan

Tarif Pokok Sewa

Selain T/B

Tarif Pokok Prasarana Bangunan

Faktor variabel

sewa tanah (3,33%)

Luas tanah

Nilai tanah

Faktor variabel

sewa bangunan (6,64%)

Luas bangunan

Nilai bangunan

Faktor variabel

prasarana bangunan(6,64%)

Luas bangunan

Dihitung dan

ditetapkan oleh

Pengguna berkoordina

si dgn instansi terkait

Formula sewa

Nilai sewaatau

Tarif Pokok Sewa T/B berikut Prasarana

Jenis Kegiatan Usaha

Bentuk Kelembagaan

Periodesitas

Per TahunPer BulanPer HariPer Jam

Bisnis

Non-Bisnis

Sosial

Kategori I

Kategori IIKategori III

NS = (3,33% x Lt x Nt) +(6,64% x Lb x Nb) + (6,64% x Hp x Np) 6

BESARAN TARIF SEWABESARAN TARIF SEWAFORMULA DASARFORMULA DASAR

Perhitungan, pengajuan usulan, persetujuan, penetapan, perjanjian dan pembayaran besaran tarif sewa menggunakan mata uang setempat.

Jika nilai usulan lebih besar dari hasil perhitungan, nilai yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa adalah sebesar usulan sewa

Tanah/ bangunan

• Sebagian T/B • Selain T/B

PENETAPAN OLEH:PENETAPAN OLEH:

Surat persetuju

anKeputusan

Sewa

Perjanjian Sewaatau

TARIF SEWA BMN

TARIF POKOK

SEWA BMN

FAKTOR PENYESUAI

SEWA

TARIF DASAR SEWA:TARIF DASAR SEWA:

Tanah/bangunan Sebagian T/B dgn nilai

buku > Rp500 juta Mengkaji usulan sewa

dari Pengguna

DIGUNAKAN OLEH:DIGUNAKAN OLEH:

Sebagian T/B dgn nilai buku < Rp500 juta

Selain T/B

7

TERIMAKASIHDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAGEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA LT.11 UTARA, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710

DASAR HUKUM

PP NOMOR 35 TAHUN 2007Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan

Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, Dan Difusi Teknologi

PERMEN RISTEK NOMOR 1 TAHUN 2012Tentang Bantuan Teknis Penelitian dan

Pengembangan Kepada Badan Usaha

PMK NOMOR 33 TAHUN 2012Tentang Sewa

ALOKASI SEBAGIAN PENDAPATANBADAN USAHA

a. Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas

b. BUMNc. BUMDd. Koperasi.

PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATANKEMAMPUAN PEREKAYASAAN, INOVASI,DAN DIFUSI TEKNOLOGI

Penelitian, pengembangan

dan/atau penerapan teknologi

Pemanfaatan hasil penelitian

dan pengembangan perguruan tinggi

dan/atau lembaga

penelitian dan pengembangan

Badan Usaha dapat melakukan kemitraan dengan lembaga penelitian dan pengembangan dalam bentuk:

Lisensi KerjasamaPelayanan jasa

ilmu pengetahuan dan teknologi

KEMITRAAN

Lisensi KerjasamaPelayanan Jasa Ilmu

Pengetahuan dan TeknologiDilaksanakan atas

dasar izin dari pemegang hak kekayaan intelektual berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Dilaksanakan atas dasar hubungan timbal balik dengan berprinsip mempertukarkan dan/atau mengintegrasikan sumber daya tertentu untuk mendapatkan keuntungan sinergis

Dilaksanakan antara lain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan/atau bentuk-bentuk interaksi antara penyedia dan pengguna jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

INSENTIF

Badan Usaha yang mengalokasikan sebagian pendapatan untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dapat diberikan insentif.

Insentif berbentuk:1.Insentif perpajakan;2.Kepabeanan; dan/atau3.Bantuan teknis penelitian dan pengembangan

(dapat berupa penempatan tenaga ahli dan/atau pemanfaatan fasilitas laboratorium di lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah)

Inventarisasi Jenis PNBP terkait Pemanfaatan Aset dalam PNBP Kementerian/Lembaga

Surat Menteri Keuangan Nomor S-420/MK.02/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang himbauan Inventarisasi PNBP dengan kriteria:

a.Pemanfaatan aset dalam rangka pelaksanaan tupoksi akan diatur dalam RPP/PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Yang berlaku Pada Kementerian/Lembaga

b.Pemanfaatan aset yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi, akan diatur mengikuti ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

PENGAJUAN SEWAPERMOHONAN/USULAN SEWA

Sebagian Tanah/ Bangunan

CALON PENYEWA menyampaikan

dokumen permohonan

Tanah/ Bangunan

Selain Tanah/ Bangunan

PENGELOLA BARANG melakukan penelitian

atas kelayakan penyewaan

PENGGUNA BARANG mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan BMN berdasarkan :Kajian pengguna barang atau Permohonan calon penyewa

PENGGUNA BARANG mengkaji permohonan dan

menyiapkan dokumen usulan

Selain T/B

FORMULA SEWA

BESARAN SEWA

PENGGUNA BARANG mengkaji permohonan dan

menyiapkan dokumen usulan

Sebagian T/B

Nilai BMN > Rp500

juta

Nilai BMN < Rp500

juta

PENGGUNA BARANG menghitung nilai BMN untuk dihitung dalam formula sewa

16

Penilaian Dalam Rangka Sewa BMN

Penilaian

17

BMN Sebagian Tanah dan/atau Bangunan

Nilai Bukusampai denganRp500.000.000,-

Nilai Bukusampai denganRp500.000.000,-

SYARAT

1. Nilai Buku tercatat dlm Daftar/Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna sepanjang nilai wajar atas tanah tidak ada; atau

2. Indikasi nilai yg mencerminkan perkiraan nilai tanah sepanjang nilai wajar dan nilai buku tidak ada.

Tidak perlu dilakukan penilaian oleh Penilai DJKN

Penaksiran oleh Pengguna Barang dgn Formula Tarif Sewa

PENELITIAN USULAN SEWA KAJIAN ATAS PERMOHONAN/USULAN SEWA

PENGELOLA BARANG menugaskan Penilai untuk

melakukan penilaian

Tanah/ Bangunan

Selain Tanah/ Bangunan

PENGELOLA BARANG melakukan penelitian atas

kelayakan penyewaan

Dalam melakukan penelitian, Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada

Pengguna Barang yang menyerahkan BMN yang diajukan untuk disewakan

Sebagian Tanah/ Bangunan

Pengelola Barang melakukan kajian

formula sewa

PENGELOLA BARANG menghitung besaran sewa

Besaran Sewa = Tarif Pokok Sewa x

Faktor Penyesuai Sewa

Pengelola Barang melakukan kajian

kelayakan penyewaan

Dalam hal terdapat usulan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yg bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan:aspek pengamanan & pemeliharaan BMNusulan Sewa yg paling menguntungkan

Persetujuan/

Penolakan

18

PERJANJIAN SEWAPROSEDUR SEWA BARANG MILIK NEGARA

PENGGUNA BARANG

menerbitkan keputusan

sewa

Persetujuan

sewa

Tanah/ Bangunan

Selain Tanah/ Bangunan

Sebagian Tanah/ Bangunan

PENGELOLA BARANG melakukan

penandatanganan sewa dengan penyewa

Per Tahun

Per Bulan

Per Hari

Per Jam

PENGGUNA BARANG melakukan

penandatanganan sewa dengan

penyewa

CALON PENYEWA menyampaikan

dokumen permohonan

19

JANGKA WAKTUJANGKA WAKTU SEWA SEWAPERIODESITAS PERIODESITAS SEWASEWA

PERPANJANGAN SEWAPERPANJANGAN SEWA

Per Tahun Per Bulan Per Hari Per Jam

3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari - -

Sebelum berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana permohonan sewa pertama kali

JANGKA WAKTU SEWA:JANGKA WAKTU SEWA:

Paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian

Tanah/ bangunan

• Sebagian T/B • Selain T/B

PENETAPAN JK WAKTU PENETAPAN JK WAKTU SEWASEWA

PERIODESITAS PERIODESITAS SEWA:SEWA:

20

ditandatangani oleh pihak penyewa dan

dilakukan di kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan (UU 13 Tahun 1985 dan PP 42 Tahun 2000)

Rp6.000,- Rp6.000,- Pasal 12 PP42/2000

PERJANJIANPERJANJIANSEWA BMN SEWA BMN

Salinan perjanjian sewa disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian ditanggung oleh Penyewa.

Perjanjian sewa-menyewa paling kurang memuat: dasar perjanjian; para pihak yang terikat dalam perjanjian; jenis, luas atau jumlah barang; besaran sewa, dan jangka waktu, termasuk periodesitas sewa; peruntukan sewa termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk

kelembagaan penyewa tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka

waktu penyewaan; hak dan kewajiban para pihak; dan hal lain yang diatur dalam persetujuan Pengelola Barang dan keputusan Pengguna

Barang.

Tanah/ bangunan

• Sebagian T/B • Selain T/B

Penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa:

21

PEMBAYARAN SEWAPEMBAYARAN SEWASEWA BMN SEWA BMN

Kategori Jumlah Waktu Cara Pembuktian

Per Tahun Sekaligus 2 (dua) hari kerja sebelum

penandatanganan perjanjian

Setor ke Kas Umum Negara

Bukti setorPer Bulan Sekaligus

Per Hari Sekaligus

Sebelum penandatanganan

perjanjian

- Secara tunai kepada pejabat pengurus BMN

- Setor ke rekening kas bendahara penerimaan

Bukti setor/ kuitansiPer Jam Sekaligus

BMN luar negeri dengan pembayaran di luar negeri

Sekaligus

1 (satu) hari sebelum

penandatanganan perjanjian

Setor ke rekening kas bendahara

penerimaanBukti setor

22