Setyanta Nugraha Inspektur Utamaberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Reformasi-Birokrasi-Sosialisasi... · KKN •Mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan

Selasa, 28 Mei 2019Setyanta Nugraha

Inspektur Utama

Komitmenpimpinan dan

semua karyawandengan

melibatkanbawahan dalam

pelaksanaanreformasi

birokrasi dan menularkan

semangat dan visiyang sama

1

2

MenyediakanFasilitas Lebih

Baik dan Semangat

Hospitallityuntuk kepuasanpublik (Dewan)

3

Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke

masyarakat(Dewan) sehingga

masyarakatmerasakan

kehadiran unit kerjatersebut

4

Melakukanpemantauan dan

evaluasiberkelanjutan

untukmemastikan

bahwa program yang sedang

dijalankan tetap di jalurnya

5

Menetapkanstrategi

komunikasiuntuk

memastikanbahwa setiapaktivitas dan

inovasiperubahan yang telah dilakukandiketahui oleh

masyarakat(Dewan)

KEPUTUSAN RAPAT 15 April 2019SK NO 275/SEKJEN/2017

SUBMIT 31 MEI 2019

Persekjen 16/2018 : Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah : “pemberian dalam

arti luas” yang meliputi pemberian

uang, barang, rabat,diskon, komisi,

pinjaman tanpa bunga, tiket

perjalanan, fasilitas penginapan,

perjalanan wisata, pengobatan Cuma-

Cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima

di dalam negeri maupun di luar negeri

dan yang dilakukan dengan sarana

elektronik atau tanpa sarana

elektronik.

Gratifikasi merupakan salah

satu jenis tindak pidana

korupsi baru yang diatur dalam

Pasal 12B dan 12C UU Tipikor

sejak tahun 2001. Namun, jika

penerima gratifikasi melaporkan

pada KPK paling lambat 30 hari

kerja, maka Pn/PN dibebaskan

dari ancaman pidana gratifikasi.

Zona Integritas

Membuat Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Menetapkan UPG

Sosialisasi/FGD/Public

Campaign/Baner/Spanduk

Monitoring dan Evaluasi

Jika Anda Menerima Gratifikasi :

Jika pada kondisi tertentu Pn/PN tidak dapat

menolaknya, misalnya gratifikasi disampaikan melalui

perantara istri/suami/anak, identitas pemberi tidak

diketahui, atau demi menjaga hubungan baik dengan

pemberi, maka Pn/PN wajib MELAPORKAN

PENERIMAAN GRATIFIKASI tersebut kepada KPK

dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak tanggal

penerimaan

Untuk menunjang efektivitas pengendalian Gratifikasi di lingkungan

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, dibentuk UPG yang terdiri dari: UPG Koordinator; dan UPG.

UPG

Eselon I

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;

2. Menyampaikan laporan semesteran pengendalian Gratifikasi

kepada Sekjen;

3. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat

dengan KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

4. Berkoordinasi dengan UPG untuk melakukan

sosialisasi/internalisasi;

5. Berkoordinasi dengan UPG untuk memantau tindak lanjut atas

pemanfaatan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi

milik negara atau milik Pelapor/penerima Gratifikasi;

6. Berkoordinasi dengan UPG untuk melakukan monitoring dan

evaluasi;

7. Melakukan reviu atas laporan penerimaan Gratifikasi; dan

menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan

dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait

Kedinasan

1. Memberikan informasi dan data perkembangan

sistem pengendalian Gratifikasi sebagai

management tools bagi pimpinan;

2. Menerima laporan adanya Gratifikasi dan

melakukan pencatatan kelengkapan laporan

Gratifikasi;

3. Meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal

diperlukan;

4. Menyampaikan rekapitulasi laporan semesteran

dengan melampirkan data/berkas yang terkait UPG

Koordinator paling lambat tanggal 15 Juli untuk

penyampaian Laporan Semester I dan tanggal 15

Januari tahun berikutnya untuk penyampaian

Laporan Semester II;

5. Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG

Koordinator atau KPK dalam hal penanganan dan

pemanfaatan Gratifikasi;

6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan

pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG

Koordinator atau KPK;

7. Melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan UPG

Koordinator; dan

8. Melindungi identitas Pelapor.

ittama.dpr.go.id

1. Nama, Alamat, Email, No.

Telpon.

2. Jabatan

3. Tempat dan waktu

4. Alasan pemberian

5. Uraian jenis gratifikasi

6. Kronologi penerimaan

7. Taksiran nilai

•Berasaskanpada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah, dan kepastian hukum.Pasal 2 :

Asas-asas

•Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan KKN

•Mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan

•Meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistleblower.

Pasal 3 : Tujuan

• Penanganan pengaduan (whistleblower system) dan Penyelenggaraan whistleblowing system di lingkungan Setjen danBK DPR RI.

Pasal 4 : Ruang Lingkup

Peraturan Sekjen No 9 Tahun 2015

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaran Whistleblower System.

Penyelenggara WBS:

Administrator System;

Verifikator;

Penelaah;

Pejabat struktural dan pejabat fungsional yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Sekretaris Jenderal DPR RI menjamin kerahasiaan identitas whistleblower.

Zona Integritas

Link

Membuat Pedoman Pengaduan Sosialisasi n Internalisasi Public Campaign/Baner/Spanduk Monitoring dan Evaluasi

UNSUR PENGADUAN1.Perbuatan yang dilakukan berindikasi korupsi2.Dimana perbuatan tersebut dilakukan3.Kapan perbuatan tersebut dilakukan4.Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut5.Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus,cara, dsb.)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 8 Tahun 2015

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabatatau pegawai di Sekretariat Jenderal dan BadanKeahlian DPR RI memiliki atau patut diduga memilikikepentingan pribadi terhadap setiap penggunaanwewenang dalam kedudukan atau jabatanya,sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusandan/atau tindakanya.

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN: menerima gratifikasi

atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya; memberikan akses khusus kepada pihaktertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; bekerjalain di luar pekerjaan pokoknya;JENIS BENTURAN KEUANGAN: Kebijakan yang berpihakakibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi; Pengangkatan pegawai berdasarkanhubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh daripejabat pemerintah; Pemilihan partner/rekanan kerjaberdasarkan keputusan yang tidak profesional; Pengawasikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN: Keputusan tidaksesuai dengan tujuan atau melampaui batas-bataspemberian wewenang yang diberikan oleh peraturanperundang-undangan; Hubungan afiliasi (pribadi,golongan), dengan pihak tertentu, baik karenahubungan darah, hubungan perkawinan maupunhubungan pertemanan yang dapat mempengaruhikeputusannya;

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN : Pejabatatau Pegawai yang berpotensi dan/atau telah beradadalam situasi benturan kepentingan dapatmengundurkan diri dari tugas yang berpotensi benturankepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibatdalam proses pengambilan keputusan terkait dengankegiatan yang terdapat benturan kepentingan.

LANGKAH TINDAK LANJUT: Seluruh ketentuan dankebijakan terkait penanganan benturan kepentingan iniagar disosialisasikan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerja masing-masing.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI : Pelaksanaanketentuan dan kebijakan mengenai pengangananbenturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasisecara berkala untuk menjaga agar tetap efektif danrelevan dengan lingkungan yang terus berubah.

Dokumen penyampaian daftar hartakekayaan ASN yang dimiliki dandikuasai sebagai bentuk transparansiaparatur sipil negara

(Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)

(Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2019)

Menetapkan pejabat

wajib lapor LHKPN

Menetapkan wajib lapor

bagi seluruh pegawai

ASN yang tidak wajib

LHKPN untuk

menyampaikan LHKASN

Menggunakan formulir

LHKASN yang telah

ditetapkan dalam surat

edaran ini

Menugaskan APIP

untuk mengelola

LHKASN

Peninjauan kembali

jabatan dan sanksi jika

tidak memenuhi

ketentuan

Sanksi bagi pegawai di

lingkungan APIP yang

menyalahi kewenangan

Data Pribadi

Data Istri/Suami

Data Anak Tanggungan

Data Anak Tidak Tanggungan

Harta Tidak Bergerak

Harta Bergerak

Surat Berharga

Kas (Tabungan, Deposito, dll)

Piutang/Hutang

DATA PRIBADI

HARTA KEKAYAAN

Penghasilan dari Jabatan

Penghasilan dari Profesi

Penghasilan dari Usaha Lain

Penghasilan dari Hibah/lainnya

Penghasilan dari Suami/Istri

bekerja

PENGHASILAN

Pengeluaranpertahun

Surat Pernyataan

PENGELUARAN

PERNYATAAN

PERTAMA KALI D I I S I

PENSIUNMUTASIPROMOSI

PENYAMPAIAN LHKASN KEPADA PIMPINAN ORGANISASI MELALUI APIP

3 BULAN

SETELAH KEBIJAKAN

1 BULAN SETELAH

MENJABAT

1 BULAN SETELAH

BERHENTI

18