Setyanta Nugraha Inspektur Utamaberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Knowledge-Sharing... · Agustus –akhir Oktober Disampaikan setelah 6 bulan Juli - Agustus ... Pengantar Ketua

Setyanta Nugraha

Inspektur Utama

Agustus – akhir Oktober

Juli - AgustusDisampaikan setelah 6 bulan

Pelaksanaan APBN berakhir

dan dibahas paling lama

3 bulan sejak disampaikan

1 JANUARI-31 DESEMBER

LAPORAN REALISASI SM I

DAN PROGNOSIS SM II

PELAKSANAAN

APBN

3

Rapat Paripurna:

Pemandangan

Umum Fraksi-fraksi

Rapat Paripurna:

Jawaban Pemerintah

atas Pemandangan

Umum Fraksi-fraksi

Raker Badan Anggaran denganMenteri Keuangan membahas

RUU PertanggungjawabanPelaksanaan APBN dengan

Mempertimbangkan PU Fraksi,Tanggapan Pemerintah, Saran danPendapat Bamus, Keputusan Raker

Komisi, dan LKPP

Sebelum penetapan RUUPertanggungjawaban

Pelaksanaan APBN, BAKN Dapat menyampaikan

Telaahannya terhadap LKPPYang telah diaudit oleh

BPK

Rapat Kerja

Badan Anggaran

dg Menteri Keuangan1. Pengantar Ketua

Badan Anggaran2. Laporan panitia kerja3. Pembacaan Naskah

RUU PertanggungjawabanPelaksanaan APBN

4. Pendapat Mini sbg sikap akhir fraksi

5. Pendapat Pemerintah6. Penandatanganan naskah

RUU 7. Pengambilan keputusan

untuk dilanjutkan padaPembicaraan Tingkat II

Rapat Paripurna

1. PenyampaianKetua BadanAnggaranhasil PembicaraanTingkat I.

2. PernyataanPersetujuan /atauPenolakan daritiap-tiap fraksi& anggota secaralisan

3. Pendapat akhirPresiden yang disampaikan olehMenteri yang mewakilinya.

RUU PERTANGGUNG

JAWABAN

PELAKSANAAN APBN

Rapat Paripurna

BPK menyampaikan

LHP-LKPP

LPPD (Laporan Pelaksanaan PemerintahanDaerah) yang dilaporkan kepada Pemerintahatasan (Bupati/Walikota kepada Gubernur, Gubernur kepada Mendagri) (AkuntabilitasVertikal);

LKPJ (Laporan KeteranganPertanggungjawaban) yang dilaporkan kepadaDPRD (Akuntabilitas Horisontal)

ILPPD (Informasi Laporan PelaksanaanPemerintahan Daerah) yang diinformasikankepada masyarakat (Akuntabilitas Horisontal).

Kepala DaerahmenyampaikanLaporanPertanggungjawabanPelaksanaan (LPP)APBD berupa Raperdayang diantaranyamemuat tentang LRA,Neraca, LAK dan CaLK.

LKPJ sebagai bentuk AkuntabilitasHorisontal bertujuan untuk mengetahuikeberhasilan atau kegagalan KepalaDaerah dalam menjalankan tugasnyaselama periode tertentu dan peningkatanefisiensi, efetifitas, produktifitas danakuntabilitas penyelenggaraanPemerintah Daerah melalui PengawasanDPRD.

Lapora

nKin

erj

a/Pela

yana

n

Laporan Keuangan

HubunganPilkada

LangsungdenganLKPJ

DPRD dan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki

kedudukan yang setara

Penyampaian LKPJ Kepala Daerah kepadaDPRD tidak berlangsung dalam konteks

menerima atau menolak, melainkanpenyampaian informasi dari Kepala Daerah kepada DPRD sebagai bahan menetapkan

kebijakan pemerintahan daerah dan

pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan.

Laporan keteranganpertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada DPRD mengenai tugasdesentralisasi bersifat progress report,

sehingga tidak berimplikasi padapemberhentian Kepala Daerah, kecualiterdapat indikasi tindak pidana dalam

pelaksanaannya.

• LKPJ disampaikan olehKepala Daerah

RAPAT PARIPURNA

• Dibahas oleh DPRD secarainternal sesuai dengan tatatertib

• Menetapkan keputusanDPRD

RAPAT DPRD

•Disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima dandisampaikan kepada KepalaDaerah dalam rapat paripurnayang bersifat istimewa sebagairekomendasi perbaikanpenyelenggaraan pemerintahanyang akan datang

•Apabila dalam 30 hari LKPJ tidakditanggapi, dianggap tidak adarekomendasi untukpenyempurnaan

KEPUTUSAN DPRD

Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah ditetapkan dalam keputusanDPRD berupa catatan-catatan dan rekomendasi yang sifatnya strategis untukdipedomani oleh KDh dalam pelaksanaan tugasnya. Catatan dan rekomendasisekurang kurangnya meliputi: Administratif, Politik/kebijakan dan hukum

Bila DPRD menemukan indikasimanipulasi danpenyalahgunaan wewenangyang mengarah pada tindakpidana, DPRD menggunakanhak-haknya untuk selanjutnyadiproses melalui penyidikanoleh aparat penegak hukum