Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu · Temuan tersebut merupakan penyimpangan terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung jaminan terhadap

1Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:1. menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal,

instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila; serta2. menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal,

instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila.

Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik:1. mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara; serta2. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

• Menguraikan HAM dalam nilaiideal Pancasila.

• Mengidentifikasi HAM dalamUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

• Menguraikan HAM dalamUndang-Undang Nomor 39 Tahun1999.

• Menjelaskan mekanismepenyelesaian kasus pelanggaranHAM di Indonesia.

• Menguraikan penyelesaiankasus dan sanksi pelanggaranHAM internasional.

• Mampu membuat kesimpulan tentang pengertian HAM dan pelanggaran HAM.• Mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM di Indonesia.• Mampu menyebutkan dan menjelaskan pengadilan HAM Ad Hoc dan pengadilan HAM permanen.• Mampu mengelompokkan kasus yang termasuk pelanggaran HAM berat.• Mampu mengkomparasikan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dengan negara lain.• Membiasakan sikap-sikap yang mencerminkan penghargaan terhadap HAM dalam kehidupan sehari-

hari.

• Menjelaskan pengertian dankriteria pelanggaran HAM berat.

• Menguraikan kasus-kasuspelanggaran HAM masa laludan masa kini.

• Mengamati tabel kasuspelanggaran HAM di Indonesia.

Hak Asasi Manusia dalamPerspektif Pancasila

Hak Asasi Manusia dalam Pancasila Penyelesaian Kasus PelanggaranHAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

10 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Setiap pengendara memiliki hak sama untukmenggunakan jalan raya. Meskipun demikian,dalam kondisi ter tentu pengendara harusmendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalankaki, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran.Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yangdimiliki seseorang . . . .a. dapat dipenuhi secara mutlakb. dilaksanakan dengan tanggung jawabc. berbatasan dengan hak asasi orang laind. pemberian pemerintah sebagai wakil rakyate. diikuti hak menjalankan kewajiban asasi

manusiaJawaban: cTiap-tiap orang wajib menyadari bahwa hak asasiyang dimiliki selalu berbatasan dengan hak asasiorang lain. Pengendara memiliki hak sama dalampenggunaan jalan raya. Akan tetapi, mereka tidakbisa memenuhi hak asasi mereka secara mutlak.Dalam berlalu lintas, ada beberapa pengguna jalanyang harus didahulukan seperti pejalan kaki,ambulans, dan mobil pemadam kebakaran. Hakasasi manusia yang dilaksanakan secara mutlakdapat melanggar hak asasi orang lain.

2. Simak wacana berikut!

Desa PancasilaDesa Balun, Lamongan, Jawa Timur

disebut sebagai desa Pancasila. Di sanaada tiga agama besar yaitu Hindu, Islam,dan Kristen hidup berdampingan dengandamai. Sebuah masjid, gereja, dan kuilberdiri berdampingan di pusat desa. WargaDesa Balun telah hidup berdampingan

selama puluhan tahun dengan semuaperbedaan yang ada. Warga Desa Balunsaling bantu dalam menyukseskanperayaan hari besar agama. Pada waktuumat agama Islam merayakan hari rayaIdul Fitri, umat beragama lain turutbersilaturahmi. Begitu juga saat umatKristen merayakan Natal. Pada perayaanNyepi umat Hindu membutuhkan ketenang-an dan kekhusyukan dalam kegelapan.Pada saat itu juga, masjid dan gereja yangdibangun di samping kuil, mematikanbeberapa lampunya. Mereka juga meng-adakan kegiatan pengajian atausembahyangan tanpa pengeras suara utama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 menjamin hak asasi manusia sesuaiwacana yaitu dalam . . . .a. pasal 27b. pasal 28c. pasal 29d. pasal 30e. pasal 31Jawaban: cHak asasi manusia dalam wacana tersebut adalahkebebasan beragama. Kebebasan beragamadijamin dalam Pancasila terutama sila pertama.Dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 hak kebebasan beragamadiatur dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yaitunegara berdasarkan atas Ketuhanan Yang MahaEsa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiappenduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanyadan kepercayaannya itu.

A. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila


3. Cermati gambar berikut!

Upacara pelantikan seperti pada gambar me-nunjukkan terpenuhinya salah satu hak yangdijamin dalam Pancasila terutama sila . . . .a. Ketuhanan Yang Maha Esab. kemanusiaan yang adil dan beradabc. persatuan Indonesiad. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJawaban: dHak asasi manusia pada gambar tersebut adalahhak menduduki jabatan. Hak menduduki jabatandijamin dalam sila keempat, kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan. Selain hak men-duduki jabatan sila ini menjamin hak mengemuka-kan pendapat, hak berkumpul dan mengadakanrapat, serta hak ikut serta dalam pemerintahan.

4. Sekolah kami mengadakan kunjungan wisata keSumatra Barat. Salah satu yang kami kunjungiadalah Danau Maninjau. Danau Maninjau sangatindah, kami menyempatkan berjalan di tepi danaudan merasakan segarnya air danau. Temankumenuliskan sebuah kalimat pada secarik kertas.Kertas tersebut dimasukkan dalam botol dan siapdilempar ke tengah danau. Pemandu wisata kamiberteriak ”Indak buliah mambuang sarok di sika!”kami bingung dan saling berpandangan. Melihatkebingungan kami, ia mengulanginya denganbahasa Indonesia” jangan membuang sampah disitu!” Pemandu wisata telah mengamalkan salahsatu sila dalam Pancasila, yaitu sila . . . .a. Ketuhanan yang Maha Esab. kemanusiaan yang adil dan beradabc. persatuan Indonesiad. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat


e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban: cMenggunakan bahasa Indonesia dalam per-cakapan sehingga komunikasi menjadi lancarmerupakan pengamalan Pancasila terutama silaketiga. Pemandu wisata awalnya menggunakanbahasa Minang untuk menegur peserta didik.Akan tetapi, peserta didik tidak paham denganbahasa Minang. Selanjutnya, pemandu wisatamenggunakan bahasa Indonesia sehinggakomunikasi menjadi lancar. Bahasa Indonesiamenjadi salah satu unsur pemersatu dalampersatuan Indonesia.

5. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atauhak pokok yang dimiliki manusia sejak awalpenciptaan sebagai anugerah Tuhan Yang MahaEsa. Pernyataan yang sejalan dengan definisi HAMtersebut adalah . . . .a. hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari

eksistensi pribadi manusiab. setiap orang dapat memenuhi hak asasi

manusianya secara mutlakc. perwujudan hak asasi manusia secara mutlak

tidak melanggar hak asasi orang laind. hak asasi manusia yang dimiliki selalu

berbatasan dengan kewajiban asasi orang laine. pemerintah dapat mencabut hak asasi warga

negaranya jika melakukan pelanggaran HAMberat

Jawaban: aPernyataan yang sejalan dengan definisi HAMtersebut adalah hak asasi manusia tidak dapatdipisahkan dari eksistensi pribadi. Artinya, HAMada karena manusia ada. Tanpa hak asasinyamanusia akan kehilangan martabat yang menjadiinti nilai kemanusiaan. Tuhan menganugerahkanHAM kepada manusia untuk menjaga martabatmanusia. Oleh karena HAM merupakan anugerahTuhan Yang Maha Esa, HAM tidak dapat dicabutoleh suatu kekuasaan, bahkan pemerintah negarasekalipun.

6. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa, artinya . . . .a. Indonesia adalah negara agamab. warga negara Indonesia bisa memiliki lebih

dari satu agamac. Indonesia yakin dan percaya terhadap Tuhan

Yang Maha Esad. seluruh agama dan kepercayaan berkembang

bebas di Indonesiae. Indonesia memberi kebebasan kepada warga

negaranya untuk beragama, bahkan tidakberagama

Sumber: http://lifestyle.okezone.com/read/2014/pelantikan-jokowi,diunduh 2 November 2014


Jawaban: cIndonesia berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, artinya Indonesia yakin dan percayaterhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu,Indonesia mengakui kebebasan beragama. Warganegara bebas menentukan agama yang diyakini,tetapi tidak boleh tidak beragama. Warga negaraIndonesia dapat meyakini satu dari agama yangtelah diakui pemerintah Indonesia dan me-laksanakan ibadah menurut agama dan ke-percayaannya itu.

7. Perhatikan hak-hak berikut!1) Hak mengemukakan pendapat.2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat.3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.4) Hak menduduki jabatan.

Hak-hak tersebut merupakan perwujudan sila. . . .a. pertamab. keduac. ketigad. keempate. kelimaJawaban: dSila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya-waratan/perwakilan. Sila keempat merupakan intiajaran demokrasi Pancasila yaitu sistempemerintahan yang berbasis pada rakyat(kedaulatan di tangan rakyat) dengan berlandas-kan nilai-nilai Pancasila. Kedaulatan rakyatterwujud dalam bentuk hak asasi manusia antaralain hak mengemukakan pendapat, berkumpul danmengadakan rapat, ikut dalam pemerintahan,serta menduduki jabatan.

8. Pada tahun 2010 mencuat istilah ruang tahananmewah. Ruang tahanan tersebut milik seorangterpidana kasus suap. Dalam penyelidikannyapetugas menemukan berbagai fasilitas yangmelebihi tahanan lainnya antara lain tempat tidur,kulkas, ruang tamu, sofa, radio-tape, serta mejakerja. Bahkan, satuan tugas menemukan ruangkaraoke yang dilengkapi televisi. Jika dikaitkandengan HAM dalam Pancasila, temuan inimerupakan penyimpangan terhadap sila . . . .a. Ketuhanan Yang Maha Esab. kemanusiaan yang adil dan beradabc. persatuan Indonesiad. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat


e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban: bTemuan tersebut merupakan penyimpanganterhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil danberadab. Sila kedua mengandung jaminan terhadapHAM, salah satunya hak kesederajatan dalamhukum. Ruang tahanan mewah merupakan wujuddiskriminasi atau perlakuan berbeda dalamhukum. Seharusnya setiap tahanan memilikiruang tahanan yang sama sehingga terwujud ke-sederajatan dalam hukum.

9. Peristiwa sejarah yang menjadi tonggak persatuandan kesatuan Indonesia adalah . . . .a. Sumpah Pemudab. Boedi Utomoc. proklamasid. Bandung Lautan Apie. Pertempuran SurabayaJawaban: aSumpah Pemuda dilakukan tanggal 28 Oktober1928. Melalui Sumpah Pemuda bangsa Indonesiamengikrarkan diri sebagai satu kesatuan dalamtanah air, bangsa, dan negara. Oleh karena itu,Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dankesatuan Indonesia.

10. Pembredelan media massa pada masa Orde Barumerupakan pelanggaran hak warga negara dalammenyampaikan dan memperoleh informasi.Tindakan tersebut merupakan penyimpanganterhadap ketentuan jaminan hak asasi manusiadalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 terutama dalam . . . .a. pasal 28Fb. pasal 28Gc. pasal 28Hd. pasal 28Ie. pasal 28JJawaban: aHak memperoleh informasi diatur dalam pasal 28FUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yaitu ”setiap orang berhak untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengembangkan pribadi dan lingkungan sosial-nya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampai-kan informasi dengan menggunakan segala jenissaluran yang tersedia.”

B. Kerjakan soal-soal berikut!

1. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hakpokok yang dimiliki manusia sejak awal penciptaansebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tuliskankonsekuensi penyelenggaraan jaminan HAMberdasarkan pengertian tersebut!


Jawaban:Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa hakasasi manusia merupakan anugerah Tuhan YangMaha Esa. Hal ini mengandung konsekuensisebagai berikut.a. HAM tidak dapat dipisahkan dari eksistensi

manusia.b. HAM tidak dapat dicabut oleh kekuasaan atau

sebab-sebab lain.c. HAM yang dimiliki manusia berbatasan

dengan hak orang lain karena setiap orangmemiliki hak yang sama.

2. Perhatikan ikrar berikut!

Kami putra dan putri Indonesia,mengaku bertumpah darah yang satu,tanah air Indonesia. Kami putra dan putriIndonesia, mengaku berbangsa yang satu,bangsa Indonesia. Kami putra dan putriIndonesia, menjunjung bahasa persatuan,bahasa Indonesia.

Jika dikaitkan dengan HAM dalam Pancasila,tentukan sila yang sesuai dengan ikrar tersebut!Tuliskan alasannya!Jawaban:Ikrar tersebut adalah bunyi Sumpah Pemuda tahun1928. Sumpah Pemuda sesuai dengan sila ketigaPancasila, persatuan Indonesia. Sumpah Pemudaberkaitan dengan persatuan Indonesia karena melaluiikrar Sumpah Pemuda rakyat Indonesia mem-bulatkan tekad untuk membina sikap nasionalisdalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Perhatikan ketentuan pasal 338 KUHP berikut!

”Barang siapa dengan sengaja meng-hilangkan nyawa orang lain dipidana karenapembunuhan dengan pidana penjara palinglama 15 tahun”.

Identifikasikan hak asasi manusia yang ada dalamketentuan tersebut dan jelaskan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang mengaturnya!

Jawaban:Hak yang diatur dalam ketentuan pasal 338 KUHPadalah hak hidup. Dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, hak hidupdijamin dalam pasal 28A yaitu ”Setiap orang berhakuntuk hidup serta berhak mempertahankan hidupdan kehidupannya.” Pasal ini memberikan jaminantentang hak hidup dan mempertahankan kehidupan.

4. Tuliskan kandungan hak asasi manusia dalam silakelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia!Jawaban:Nilai keadilan merupakan dasar sekaligus tujuandidirikan Negara Kesatuan Republik Indonesiayaitu tercapainya masyarakat Indonesia adil danmakmur, baik lahir maupun batin. Sila keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hakmilik perorangan dan melindungi kepentinganumum. Selain itu, sila ini mencerminkan keadilandalam HAM. Keadilan ditujukan bagi kepentinganumum tidak ada pembedaan atau diskriminasiantarindividu dalam negara.

5.Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan

beradab menempatkan hak setiap warganegara pada kedudukan yang sama dalamhukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminandan perlindungan undang-undang. Sila keduamengamanatkan adanya persamaan derajat,persamaan hak dan persamaan kewajibanantara sesama manusia di berbagai bidangkehidupan tanpa adanya diskriminasi.

Tuliskan pasal dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 yangsejalan dengan sila kedua tersebut!Jawaban:Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 merupakanperwujudan dari sila kedua Pancasila tentangjaminan perlindungan hukum. Adapun bunyi pasal28 ayat (1) adalah setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.



1. Perhatikan beberapa kasus berikut!1) Pembunuhan Tengku Bantaqiah dan santrinya

di Aceh.2) Pembangunan waduk Kedung Ombo, Jawa

Tengah.3) Perampasan lahan di Gunung Balak, Lampung.

4) Pembunuhan aktivis HAM Munir.5) Peristiwa Abepura Papua.

Kasus pelanggaran HAM yang dapat disidangkanmelalui pengadilan HAM Ad Hoc terdapat padapilihan jawaban . . . .a. 1), 2), dan 3) d. 2), 4), dan 5)b. 1), 3), dan 4) e. 3), 4), dan 5)c. 2), 3), dan 5)

B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia


Jawaban: eDalam kasus ini Pak Tono telah melakukanpelanggaran hak orang lain, yaitu hak Pak Dimas.Jika Pak Dimas berkehendak mempertahankanhaknya, ia tidak boleh main hakim sendiri sepertimenyita barang-barang milik Pak Tono. Pak Dimasdapat memperjuangkan haknya tanpa melanggarhak orang lain dengan cara mengajukan kasustersebut ke pengadilan.

4. Represi terhadap massa yang dilakukan olehaparat dalam peristiwa Tanjung Priok merupakankasus pelanggaran HAM yang berhasil disidang-kan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. KasusTanjung Priok disidangkan melalui pengadilan HAMAd Hoc karena . . . .a. termasuk kejahatan konektivitasb. termasuk dalam tindak pidana militerc. termasuk dalam pelanggaran HAM beratd. belum diatur dalam undang-undang saat itue. terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000Jawaban: ePengadilan HAM Ad Hoc merupakan pengadilanyang memeriksa, mengadili, dan memutuspelanggaran terhadap hak asasi manusia beratyang terjadi sebelum berlakunya Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HakAsasi Manusia. Kasus Tanjung Priok terjadi padatahun 1984. Pada saat itu Undang-Undang Nomor26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia belum diundangkan. Dengan demikian,kasus ini dapat disidangkan melalui pengadilanHAM Ad Hoc.

5. Perhatikan kriteria berikut!1) Membunuh anggota kelompok.2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau men-

tal yang berat terhadap anggota-anggotakelompok.

3) Memaksakan tindakan-tindakan yang ber-tujuan mencegah kelahiran dalam kelompok.

4) Memindahkan secara paksa anak-anak darikelompok tertentu ke kelompok lain.

Kasus pelanggaran hak yang memenuhi kriteriatersebut dapat diadili melalui peradilan . . . .a. pengadilan negeri dalam kasus pidanab. pengadilan negeri dalam kasus perdatac. Mahkamah Internasionald. pengadilan militere. pengadilan HAMJawaban: eKriteria yang disajikan menunjukkan pelanggaranHAM berat yaitu genosida. Mengadili kejahatangenosida merupakan wewenang pengadilan HAMapabila terjadi setelah diundangkannya Undang-

Jawaban: aSemua pelanggaran terhadap ketentuan hukummerupakan pelanggaran HAM. Akan tetapi, adapelanggaran HAM yang masuk dalam ranahpidana dan ada pelanggaran HAM yang bisadibawa dalam peradilan HAM. Pelanggaran HAMyang bisa dibawa dalam peradilan HAM adalahpelanggaran HAM berat meliputi kejahatanterhadap kemanusiaan dan genosida. Selanjutnya,pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelumUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM diundangkan dapat disidangkanmelalui pengadilan HAM Ad Hoc. Sedangkan,pelanggaran yang terjadi setelah undang-undangtersebut diundangkan dapat disidangkan melaluipengadilan HAM. Dengan demikian, kasuspelanggaran HAM yang dapat disidangkan melaluipengadilan HAM Ad Hoc adalah kasus padanomor 1), 2), dan 3).

2. Pada tahun 1996 terjadi kerusuhan di Situbondo,Jawa Timur. Dalam kasus tersebut banyak orangTionghoa menjadi korban. Jika dikaitkan denganpelanggaran HAM berat, kasus tersebut termasukdalam kejahatan . . . .a. perangb. apartheidc. terorismed. perbudakane. pemusnahan etnikJawaban: eKasus tersebut termasuk dalam pelanggaran HAMberat yaitu genosida. Kejahatan genosidamerupakan setiap perbuatan yang dilakukandengan maksud untuk menghancurkan ataumemusnahkan seluruh atau sebagian kelompokbangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompokagama.

3. Pak Dimas memberikan pinjaman uang kepadaPak Tono. Untuk menjamin hak kedua belah pihakpinjaman tersebut dituangkan dalam bentukperjanjian. Dalam perjanjian tersebut ditetapkantanggal pengembalian pinjaman, tetapi hinggatanggal yang ditetapkan Pak Tono tidak jugamengembalikan uang tersebut kepada Pak Dimas.Langkah bijaksana yang dapat dilakukanPak Dimas untuk memperjuangkan haknya adalah. . . .a. meminta masyarakat menjadi saksi atas

tindakan Pak Tonob. meminta ganti kerugian kepada kerabat

terdekatc. menyita barang-barang berharga milik Pak

Tonod. menerima sikap Pak Tono dengan lapang dadae. mengadukan kasus tersebut ke pengadilan


Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan menjadiwewenang pengadilan HAM Ad Hoc jika terjadisebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundang-kan.

Perhatikan kasus berikut untuk menjawab soal nomor6 dan 7!

Pada tahun 1999 terjadi tindak kejahatandi negara X. Salah satu daerah di negara Xditetapkan sebagai daerah operasi militer olehpemerintah. Kebijakan dikeluarkan pemerintahkarena daerah tersebut merupakan markasteroris untuk menyimpan senjata pemusnahmassal. Tanpa sasaran yang patut, pelor-pelorpanas diluncurkan. Jika masyarakat terlihatbergerombol, pasukan militer segera menjadikanmereka sebagai target sasaran. Pasukan militernegara X tidak segan memukul dan membakarrumah penduduk. Alhasil puluhan masyarakatsipil menjadi korban. Dalam insiden ini, tercatat32 orang meninggal dunia dan 21 orangmenderita luka-luka akibat kekerasan.

6. Jika dikaitkan dengan pelanggaran HAM, kasustersebut termasuk kejahatan . . . .a. kemanusiaan d. perangb. terorisme e. makarc. genosidaJawaban: aKasus tersebut memenuhi kriteria pelanggaranHAM berat yaitu kejahatan kemanusiaan.Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakansalah satu perbuatan yang dilakukan sebagaibagian dari serangan. Serangan tersebut sifatnyaluas atau sistematik dan ditujukan secaralangsung kepada penduduk sipil dalam bentukpembunuhan kilat. Oleh karena itu, kasus tersebuttermasuk kejahatan kemanusiaan.

7. Jika kasus tersebut terjadi di Indonesia,pengadilan yang berhak mengadili adalah . . . .a. pengadilan negerib. pengadilan militerc. Mahkamah Internasionald. pengadilan HAM Ad Hoce. pengadilan HAM permanenJawaban: dKasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikanmelalui dua mekanisme pengadilan yaitupengadilan HAM permanen atau pengadilan HAMAd Hoc. Pengadilan HAM permanen untukmengadili kasus pelanggaran HAM berat yangterjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000 diundangkan. Pengadilan HAM Ad Hoc untuk

mengadili kasus pelanggaran HAM yang terjadipada masa lampau (sebelum Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 diundangkan). Kasustersebut terjadi pada tahuh 1999 sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan.Dengan demikian, kasus ini dapat diadili melaluipengadilan HAM Ad Hoc.

8. Perhatikan tindakan berikut!1) Membunuh anggota kelompok.2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau men-

tal yang berat terhadap anggota-anggotakelompok.

3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompokyang akan mengakibatkan kemusnahansecara fisik, baik secara keseluruhan maupunsebagian.

Tindakan tersebut termasuk pelanggaran HAMberat yaitu kejahatan . . . .a. kemanusiaanb. terorismec. genosidad. perange. makarJawaban: cKejahatan genosida merupakan setiap perbuatanyang dilakukan dengan maksud untuk meng-hancurkan atau memusnahkan seluruh atausebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik,kelompok agama dengan cara-cara membunuhanggota kelompok, mengakibatkan penderitaanfisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi ke-hidupan kelompok yang akan mengakibatkankemusnahan secara fisik, baik secara keseluruh-an maupun sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahirandalam kelompok, serta memindahkan secarapaksa anak-anak dari kelompok tertentu kekelompok lain.

9. Jika dikaji dari sudut pandang asas perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000merupakan pengecualian dari salah satu asasyaitu . . . .a. undang-undang tidak berlaku surutb. undang-undang yang berlaku kemudian

membatalkan undang-undang yang terdahuluc. undang-undang yang dibuat penguasa yang

lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebihtinggi pula

d. undang-undang yang bersifat khusus menge-sampingkan undang-undang yang berlakuumum

e. undang-undang tidak dapat diganggu gugat


Jawaban: aUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bertentang-an dengan asas undang-undang berlaku surut.Berdasarkan asas tersebut tidak suatu perbuatandapat dipidana kecuali atas kekuatan aturanpidana dalam perundang-undangan yang telah adasebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian,seharusnya pelaku pelanggaran HAM masa lalutidak dapat dijerat dengan ketentuan pasalUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kenyataan-nya, melalui pengadilan HAM Ad Hoc pelakupelanggaran HAM masa lalu dapat disidangkan.Oleh karena itu, dikatakan bahwa Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 merupakan pengecualiandari asas undang-undang tidak berlaku surut.

10. Perhatikan ketentuan berikut!

Pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc(pengadilan HAM Ad Hoc) merupakanlembaga yang dibentuk berdasarkanUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Pengadilan HAM Ad Hoc merupakanpengadilan yang memeriksa, mengadili,dan memutus pelanggaran terhadap hakasasi manusia berat yang terjadi sebelumberlakunya Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia.

Pernyataan yang benar berdasarkan ketentuantersebut adalah . . . .a. peristiwa Bom Bali I dan II dapat disidangkan

melalui pengadilan HAM Ad Hocb. terdapat pengelompokan kasus pelanggaran

HAM yang terjadic. undang-undang tersebut bertentangan dengan

asas retroaktifd. pelanggaran HAM berat masuk dalam ranah

pidanae. pengadilan HAM Ad Hoc bersifat permanenJawaban: bDalam ketentuan tersebut terdapat dua mekanis-me pengadilan untuk pelanggaran HAM berat.Pelanggaran HAM berat pada masa lalu diadilimelalui pengadilan HAM Ad Hoc, sedangkanpelanggaran HAM masa kini disidangkan melaluipengadilan HAM permanen. Ketentuan tersebutsecara otomatis akan menimbulkan sebuahpengelompokan terhadap pelanggaran HAM yangterjadi. Kriteria pelanggaran HAM berat dan

pengadilan yang mengadilinya dapat ditentukanmelalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.


1. Mengapa tidak semua pelanggaran HAM dapatdiselesaikan melalui pengadilan HAM?Jawaban:Seluruh perbuatan melawan hukum pada dasar-nya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Akantetapi, tidak semua pelanggaran HAM dapatdisidangkan melalui pengadilan HAM. PengadilanHAM hanya mengadili pelanggaran HAM beratseperti genosida dan kejahatan kemanusiaan.Pelanggaran HAM lainnya disidangkan melaluimekanisme pidana.

2. Peristiwa Bom Bali I dan II menewaskan ratusanorang dari Indonesia dan negara lain. Dapatkahkasus tersebut disidangkan melalui pengadilanHAM?Jawaban:Kasus Bom Bali I dan II merupakan pelanggaranterhadap hak hidup. Akan tetapi, kasus tersebutmasuk dalam kasus terorisme bukan termasuksalah satu dari kriteria pelanggaran HAM berat(kejahatan kemanusiaan dan genosida). Olehkarena itu, kasus Bom Bali I dan II diselesaikandengan mekanisme hukum pidana. Seperti asaslex specialis derogat legi generalis, bahwaketentuan yang bersifat lebih khusus mengesam-pingkan ketentuan umum. Delik tentang terorismesecara khusus diatur dalam hukum pidanasehingga mengadilinya masuk dalam ranahpidana.

3. Tuliskan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaanberdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia!Jawaban:Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakansalah satu perbuatan yang dilakukan sebagaibagian dari serangan. Serangan tersebut sifatnyaluas atau sistematik dan ditujukan secaralangsung kepada penduduk sipil dalam bentuk,pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,pengusiran atau pemindahan secara paksa, danperampasan kemerdekaan atau perampasankebebasan fisik lain secara sewenang-wenangyang melanggar (asas-asas) ketentuan pokokhukum internasional.


4. Perhatikan kasus berikut!

Perbedaan etnik dan agama membuatetnik Rohingya tidak diakui keberadaannyaoleh negara Myanmar. Selain itu, merekatidak mendapatkan kewarganegaraanMyanmar. Presiden Myanmar, Thein Seinmelakukan pengusiran pada etnik Rohingya.Perlakuan buruk yang terjadi terhadap etnikRohingya sudah dialami sejak tahun 1962pada saat pemerintahan Presiden U NayWin. Presiden U Nay Win membentukoperasi-operasi hingga menyebabkan orangRohingya terusir paksa dari negara Myanmar.Pengusiran tersebut dilakukan melaluibeberapa tindakan sistematis seperti extra-judicial killing, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan properti, perkosaan,propaganda anti-Rohingya dan antimuslim,kerja paksa, pembatasan gerak, pembatas-an lapangan kerja, serta larangan berpraktikagama.

Berdasarkan informasi tersebut identifikasilahjenis pelanggaran HAM berat dalam kasustersebut!Jawaban:Dalam kasus Rohingya terdapat beberapatindakan yang mengindikasikan pelanggaran HAMberat antara lain extrajudicial killing, penangkapansewenang-wenang, penyitaan properti, perkosaan,propaganda anti-Rohingya dan antimuslim, kerjapaksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangankerja, serta larangan berpraktik agama. Tindakantersebut merupakan pelanggaran terhadapkemanusiaan dan pelanggaran HAM berat.

5. Jelaskan pengertian pelanggaran HAM berat masalalu berdasarkan ketentuan dalam Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000!Jawaban:Pelanggaran HAM berat masa lalu merupakanpelanggaran berat terhadap hak asasi manusiayang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor26 Tahun 2000 diundangkan. Pelanggaran HAMmasa lalu dapat diadili melalui pengadilan HAMAd Hoc.



1. Setelah mengadili kasus Tanjung Priok, pengadilanHAM Ad-Hoc dibubarkan. Pembubaran ini me-nunjukkan bahwa pengadilan HAM Ad-Hoc bersifat. . . .a. khusus d. permanenb. remanen e. rektroaktifc. universalJawaban: bPengadilan HAM Ad-Hoc bersifat sementara atauremanen. Pengadilan HAM Ad-Hoc hanya dibentukuntuk mengadili kasus pelanggaran HAM beratyang terjadi pada masa lampau. Oleh karenasifatnya sementara, setelah persidangan selesaipengadilan HAM Ad-Hoc dibubarkan.

2. Perhatikan skema berikut!

Kotak berhuruf A seharusnya diisi . . . .a. jaksa agungb. hakim agungc. hakim HAMd. hakim HAM Ad-Hoce. Komisi Yudisial

Jawaban: aSkema tersebut menunjukkan prosedur pe-meriksaan perkara pelanggaran HAM dalamUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalamundang-undang tersebut dijelaskan bahwa prosespenyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM,penyidikan dan penuntutan oleh jaksa agung, sertapemeriksaan di sidang pengadilan oleh dua oranghakim HAM dan tiga orang hakim HAM Ad-Hoc.Dengan demikian, kotak huruf A seharusnya diisijaksa agung.

3. Suatu tindakan penyidik berupa pengekangansementara waktu kebebasan tersangka atau ter-dakwa dengan bukti yang cukup guna kepentinganpenyidikan disebut . . . .a. penyidikanb. penahananc. penuntutand. penyelidikane. penangkapanJawaban: eSebelum menjalani pemeriksaan di sidangpengadilan seorang tersangka harus melaluiproses tertentu mulai penyelidikan, penyidikan(penangkapan dan penahanan), penuntutan, sertapemeriksaan di sidang pengadilan. Adapunpenangkapan adalah salah satu tindakan penyidikberupa pengekangan sementara waktu kebebasantersangka atau terdakwa apabila terdapat cukupbukti guna kepentingan penyidikan.

A

Penyelidikan Penyidikan

Komnas HAM

C. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM


4. Perhatikan informasi berikut!

Dalam kasus Tanjung Priok, KomnasHAM melakukan serangkaian tindakanuntuk mencari dan menemukan suatuperistiwa yang diduga sebagai tindakpelanggaran HAM. Komnas HAM me-nemukan adanya summary killing ataupembunuhan kilat yang ditujukan kepadamasyarakat sipil. Penyerangan yang dituju-kan langsung kepada rakyat sipil termasukdalam kejahatan kemanusiaan. Temuan inimenguatkan bahwa kasus Tanjung Priokmerupakan pelanggaran HAM berat.

Jika dikaitkan dengan prosedur pemeriksaanperkara, informasi tersebut termasuk dalam tahap. . . .a. penyidikanb. penahananc. penuntutand. penyelidikane. penangkapanJawaban: dInformasi tersebut menunjukkan salah satuprosedur pemeriksaan perkara pelanggaran HAMyaitu penyelidikan. Sebelum menjalani pe-meriksaan di sidang pengadilan terdapat prosedurtertentu mulai penyelidikan, penyidikan (pe-nangkapan dan penahanan), penuntutan, sertapemeriksaan di sidang pengadilan. Informasitersebut mengandung dua kata kunci yaitu KomnasHAM dan upaya menemukan suatu peristiwa yangdiduga sebagai tindak pelanggaran HAM berat.Dalam penanganan kasus pelangaran HAM,Komnas HAM berkedudukan sebagai penyelidik.Adapun tugasnya melakukan tindakan untukmencari dan menemukan suatu peristiwa yangdiduga sebagai pelanggaran HAM berat.

5. Proses penangkapan dilakukan oleh jaksa agung.Dalam proses penangkapan jaksa agung harusmenyertakan surat tugas. Namun, surat tugastidak diperlukan jika pelaku . . . .a. melarikan dirib. memilih berdamaic. tertangkap tangand. mengajukan bandinge. menghilangkan barang buktiJawaban: cTertangkap tangan adalah kondisi tertangkapnyapelaku kejahatan bersama barang bukti kejahatan.Dalam kondisi tersebut surat tugas tidak perludisertakan.

6. Perhatikan skema berikut!

Kotak berhuruf X seharusnya berisi . . . .a. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakatb. Komisi Nasional Hak Asasi Manusiac. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasid. pengadilan HAM Ad-Hoce. peradilan internasionalJawaban: cPenyelesaian kasus pelanggaran HAM diIndonesia dapat diupayakan melalui dua skemautama. Pertama, melalui pengadilan hak asasimanusia. Kedua, melalui Komisi Kebenaran danRekonsiliasi (KKR). Indonesia mengenal duamekanisme penyelesaian tersebut, tetapipenyelesaian pelanggaran HAM berat melalui KKRtidak pernah terjadi. Hampir seluruh kasuspelanggaran HAM berat diselesaikan melaluipengadilan HAM.

7. Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesiatecermin dalam peristiwa . . . .a. kasus Munirb. bom Bali I dan IIc. kasus etnik Rohingyad. perampasan lahan di Gunung Balak, Lampunge. pemindahan paksa masyarakat Sidoarjo

(Lapindo)Jawaban: dSebuah pelanggaran hak dapat dikategorikandalam pelanggaran HAM jika termasuk dalamkejahatan kemanusiaan dan genosida. Dari kelimapilihan jawaban tersebut yang termasuk pelanggar-an HAM berat adalah perampasan lahan diGunung Balak, Lampung. Dalam kasus tersebutterjadi beberapa pelanggaran yang termasukkejahatan kemanusiaan antara lain perampasantanah, pemindahan secara paksa, perobohanrumah dan fasilitas penduduk, serta perusakantanaman warga. Kasus bom Bali I dan IImerupakan tindak pidana terorisme, pembunuhanMunir merupakan kasus pidana, kasus Rohingyamerupakan pelanggaran HAM berat yang terjadidi luar negeri (Myanmar). Adapun pemindahanpaksa masyarakat Sidoarjo merupakan upayaevakuasi korban lumpur Lapindo.

Penyelesaian PelanggaranHAM Berat Indonesia

Pengadilan HAM X


8. Melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM masalalu dapat diadili. Ketentuan ini menunjukkanUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bersifat. . . .a. khususb. remanenc. universald. permanene. retroaktifJawaban: eUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM bersifat retroaktif. Artinya,undang-undang ini berlaku surut atau dapatmenjerat perbuatan melanggar hukum yang terjadisebelum undang-undang ini diundangkan. Dengandemikian, pelanggaran HAM masa lalu dapatdiadili berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang PengadilanHAM.

9. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintahterhadap HAM sesuai Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang HAM adalah . . . .a. pemerintah wajib bertanggung jawab meng-

hormati, melindungi, menegakkan, danmemajukan hak asasi manusia, sesuaiperaturan perundang-undangan, dan hukuminternasional tentang HAM yang diterima olehnegara Republik Indonesia

b. meninjau serta menyempurnakan berbagaikonsep dasar dalam rangka mewujudkanproses hukum yang lebih sederhana, cepat,dan tepat, serta dengan biaya yang terjangkauoleh semua lapisan masyarakat

c. meningkatkan upaya penghormatan per-samaan terhadap setiap warga negara didepan hukum melalui keteladanan kepalanegara beserta pimpinan lainnya untukmematuhi/menaati hukum dan hak asasimanusia secara konsisten serta konsekuen

d. meningkatkan berbagai kegiatan operasionalpenegakan hukum dan hak asasi manusiadalam rangka menyelenggarakan ketertibansosial agar dinamika masyarakat dapatberjalan sewajarnya

e. penguatan upaya-upaya pemberantasankorupsi melalui pelaksanaan rencana, aksinasional pemberantasan korupsi

Jawaban: aKewajiban dan tanggung jawab pemerintahterhadap HAM sesuai Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut.1) Pemerintah wajib bertanggung jawab meng-

hormati, melindungi, menegakkan, danmemajukan hak asasi manusia, sesuai per-

aturan perundang-undangan, dan hukuminternasional tentang HAM yang diterima olehnegara Republik Indonesia (pasal 71).

2) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintahmeliputi langkah implementasi yang efektifdalam hukum, politik, ekonomi, sosial,budaya, pertahanan keamanan negara, danbidang lain (pasal 72).

Adapun pilihan jawaban b–e dalam soal me-rupakan kegiatan pokok pemerintah dalam upayapenegakan dan perlindungan HAM.

10. Hal pertama yang harus dilakukan Komnas HAMsetelah mendapat pengaduan tentang kasuspelanggaran HAM adalah melakukan . . . .a. penyidikanb. penyelidikanc. pemeriksaand. penangkapane. penahananJawaban: cHal yang harus segera dilakukan oleh KomnasHAM setelah mendapat pengaduan adalahmelakukan pemeriksaan. Tahap pemeriksaandilakukan dengan memanggil pengadu, saksi,atau pihak lain yang terkait untuk dilakukanpemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untukmenentukan sebuah kasus yang diadukantermasuk dalam kategori pelanggaran HAM ataubukan. Dengan demikian, akan dapat diputuskanuntuk melanjutkan atau menghentikan pemeriksa-an terhadap tuntutan atau pengaduan yangdiajukan.


1. Jelaskan kedudukan dan daerah hukum peradilanHAM berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor26 Tahun 2000!Jawaban:Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengadilanHAM berkedudukan di daerah kabupaten ataudaerah kota yang daerah hukumnya meliputidaerah hukum pengadilan negeri yang ber-sangkutan. Sedangkan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan disetiap wilayah pengadilan negeri Jakarta.

2. Jelaskan dua mekanisme penyelesaian kasuspelanggaran HAM di Indonesia!Jawaban:Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesiadiselesaikan melalui dua mekanisme. Pertama,melalui pengadilan hak asasi manusia. Keduamelalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).



Pada tanggal 7 Desember 2000 terjadipenyerangan massa terhadap salah satuinstansi pemerintah di negara A.Penyerangan tersebut menewaskanseorang aparat keamanan dan tiga aparatlainnya luka-luka. Pascapenyerangan,aparat melakukan operasi pengejaran danpenyekatan ke tiga asrama mahasiswa dantiga permukiman penduduk sipil. Aparatmelakukan perusakan, pemindahan paksainvoluntary displace persons, ancaman,pemukulan, dan pengambilan hak milikmahasiswa.

Tentukan pengadilan yang sesuai untuk mengadilikasus tersebut, jika dikaitkan dengan penyelesai-an kasus pelanggaran HAM di Indonesia!Jawaban:Kasus tersebut terjadi setelah Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HakAsasi Manusia diundangkan. Berdasarkan undang-undang tersebut wewenang mengadili kasustersebut ada pada pengadilan HAM permanen.

4. Jelaskan perbedaan antara pengadilan HAMpermanen dan pengadilan HAM Ad Hoc!

Jawaban:Pengadilan HAM bersifat tetap atau permanensedangkan pengadilan HAM Ad Hoc bersifatsementara. Artinya, setelah selesai mengadilikasus pelanggaran HAM tertentu pengadilanAd-Hoc dibubarkan. Pengadilan HAM mengadiliseluruh kasus pelanggaran HAM berat yang terjadisetelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000diundangkan, sedangkan pengadilan HAM Ad-Hockhusus mengadili pelanggaran HAM berat yangterjadi pada masa lampau sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan.

5. Gambarkan alur prosedur pemeriksaan perkarapelanggaran HAM berat menurut Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000!Jawaban:

Penyelidikan oleh Komnas HAM

Penyidikan oleh Jaksa Agung

Penuntutan oleh Jaksa Agung

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan



1. Jika kewajiban dasar manusia terlaksana denganbaik pelaksanaan HAM akan berjalan dengan baikpula. Dengan demikian, hubungan pelaksanaankewajiban dasar manusia . . . dengan pelaksanaanHAM.a. berbanding lurusb. berbanding terbalikc. bertolak belakangd. bertentangane. melengkapiJawaban: aPelaksanaan kewajiban dasar manusia berbandinglurus dengan penegakan HAM. Artinya, jikakewajiban dasar manusia dapat dilaksanakandengan baik, penegakan HAM akan berjalan baikpula. Oleh karena pelanggaran atau pengingkaranterhadap kewajiban dasar manusia mengakibatkanterjadinya pelanggaran HAM.

2. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hakpokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagaianugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan yangbenar berdasarkan pengertian HAM tersebutadalah . . . .a. hak asasi manusia bersifat fundamental, yaitu

merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esab. hak asasi manusia bersifat kodrati karena

sangat berarti bagi kehidupan manusiac. pemerintah dapat memonopoli hak rakyat

karena pemerintah adalah wakil rakyat

d. setiap orang berhak memenuhi hak asasinyasecara mutlak

e. hak asasi manusia tidak dapat dicabut olehsiapa pun

Jawaban: ePengertian HAM tersebut memberikan beberapakonsekuensi tentang pelaksanaan HAM. Salahsatunya adalah hak asasi manusia tidak dapatdicabut oleh siapa pun. HAM merupakan anugerahTuhan Yang Maha Esa, bukan pemberianpenguasa, negara, atau orang tua. Selain itu, hakasasi manusia merupakan hak kodrati dan hakfundamental. Hak asasi manusia disebut hakkodrati karena bersumber kepada Tuhan YangMaha Esa. Adapun disebut sebagai hak funda-mental karena hak asasi manusia mempunyai artipenting bagi kehidupan manusia.

3. Pasangan yang benar antara hak asasi manusiadan pasal yang mengaturnya terdapat pada . . . .

HAM Pasal

a. Hak untuk hidup 45–51b. Hak anak 52–66c. Hak wanita 17–19d. Mengembangkan diri 9e. Memperoleh keadilan 11–16

Jawaban: bPasangan yang benar antara hak asasi manusiadan pasal pengaturnya sebagai berikut.


HAM Pasal

a. Hak untuk hidup 9b. Hak anak 52–66c. Hak wanita 45–51d. Mengembangkan diri 11–16e. Memperoleh keadilan 17–19

4. Perhatikan beberapa hak berikut ini!1) Hak memperoleh lingkungan yang baik dan

sehat.2) Hak mengeluarkan pendapat di muka umum.3) Hak hidup tenteram dan damai.4) Hak memilih kewarganegaraan tanpa

diskriminasi.5) Hak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Hak hidup terdapat pada nomor . . . .a. 1) dan 2) d. 3) dan 4)b. 1) dan 3) e. 4) dan 5)c. 2) dan 3)Jawaban: bSalah satu hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak hidup.Hak-hak yang termasuk hak hidup antara lain hakuntuk hidup, mempertahankan hidup, meningkat-kan taraf kehidupan, hidup tenteram, aman, damai,serta memperoleh lingkungan hidup yang baik.


Hak untuk hidup, hak untuk tidakdisiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran danhati nurani, hak beragam, hak untuk tidakdiperbudak, hak untuk diakui sebagaipribadi dan persamaan di hadapan hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak-hakmanusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apa pun dan oleh siapa pun.

Sifat asasi dalam ketentuan tersebut ditunjukkanoleh kalimat . . . .a. hak untuk diakui sebagai pribadi dan

persamaan di hadapan hukum, dan hak untuktidak dituntut atas dasar hukum yang berlakusurut

b. hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hakkebebasan pribadi, dan hak menggunakanpikiran serta hati nurani

c. hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangidalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun

d. hak untuk diakui sebagai pribadi danpersamaan di hadapan hukum

e. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukumyang berlaku surut

Jawaban: cKetentuan tersebut terdapat dalam pasal 4Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia. Kalimat ”. . . adalah hak-hakmanusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apa pun dan oleh siapa pun” meng-indikasikan adanya sifat asasi dalam hak-haktersebut. Dengan demikian, hak asasi manusiadi Indonesia secara garis besar tercantum dalampasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia yang merupakanpenjabaran dari pasal 28 I UUD 1945.

6. Perhatikan hak-hak berikut!1) Hak mengemukakan pendapat.2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat.3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.

Hak-hak tersebut terangkum dalam Pancasilaterutama sila . . . .a. Ketuhanan Yang Maha Esab. kemanusiaan yang adil dan beradabc. persatuan Indonesiad. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat


e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJawaban: dKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ke-bijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilanmerupakan bunyi sila keempat Pancasila. Nilaikerakyatan mengandung arti sebuah pemerintahandari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengancara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Rakyat diposisikan sebagaipemegang kedaulatan penuh atas negara. Ke-daulatan rakyat terwujud dalam bentuk hak asasimanusia sebagai berikut.1) Hak mengemukakan pendapat.2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat.3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.4) Hak menduduki jabatan.

7. Hasil penyelidikan terhadap kasus Tanjung Priokmenunjukkan adanya indikasi pelanggaran HAMberat. Dengan demikian, proses penanganankasus pelanggaran HAM dapat dilanjutkan ketahap . . . .a. penahanan d. pemeriksaanb. penyidikan e. penangkapanc. penuntutanJawaban: bSetelah melalui tahap penyelidikan prosespenanganan kasus pelanggaran HAM dapatdilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan dilaku-kan oleh jaksa agung. Jaksa agung mempunyai


Jawaban: aKomnas HAM merupakan salah satu lembagayang dibentuk dalam upaya penegakan HAM.Komnas HAM dalam melakukan penyelidikandapat membentuk tim Ad Hoc yang terdiri atasKomnas HAM dan unsur masyarakat.

11. Pemenuhan hak asasi manusia tidak dapatdilakukan secara mutlak oleh tiap-tiap individukarena . . . .a. HAM merupakan hak dasar atau hak pokok

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esab. pelaksanaan HAM tidak diatur oleh undang-

undang Republik Indonesiac. pelaksanaannya harus disertai pelaksanaan

kewajiban asasid. pelaksanaannya disesuaikan dengan ke-

cakapan hukume. pelaksanaannya dibatasi oleh hak-hak orang

lainJawaban: eSetiap manusia memiliki hak dasar atau hak pokokyang melekat dalam diri sebagai anugerah dariTuhan Yang Maha Esa yang disebut hak asasimanusia. Akan tetapi, pelaksanaan atau pemenuh-an hak dasar tidak dapat dilakukan sekehendakhati secara mutlak. Hal ini karena hak yang kitamiliki selalu berbatasan dengan hak orang lain.Dengan demikian, dalam memenuhi hak yang kitamiliki kita harus memperhatikan pula hak oranglain karena setiap orang berhak atas pemenuhanhak yang sama.

12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 28BUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yaitu mengenai . . . .a. hak untuk hidupb. hak mengembangkan diric. hak memperoleh keadiland. hak atas kebebasan pribadie. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunanJawaban: ePasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 28BUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yaitu mengenai hak berkeluarga danmelanjutkan keturunan. Pasal tersebut menjaminhak setiap orang untuk membentuk suatu keluargadan melanjutkan keturunan melalui perkawinanyang sah. Perkawinan yang sah hanya dapatberlangsung atas kehendak bebas calon suamidan calon istri yang bersangkutan, sesuai ke-tentuan peraturan perundang-undangan.

kewenangan mengangkat penyidik Ad Hoc dalamupaya penyidikan. Jaksa agung juga dapatmengeluarkan surat penghentian penyelidikan jikatidak ditemukan bukti yang cukup dalam kasusyang disidik.

8. Hak milik perorangan diakui dan dilindungipemanfaatannya oleh negara. Hal tersebut diaturdalam Pancasila sila . . . .a. Ketuhanan Yang Maha Esab. kemanusiaan yang adil dan beradabc. persatuan Indonesiad. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat


e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJawaban: eSila keadilan sosial mengandung nilai-nilaikemanusiaan yang berkaitan dengan hak asasimanusia yaitu hak milik dan jaminan sosial sertahak mendapat pekerjaan dan perlindungankesehatan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia mengakui hak milik perorangan dandilindungi pemanfaatannya oleh negara sertamemberi kesempatan sebesar-besarnya kepadamasyarakat. Setiap orang berhak atas kebutuhanmanusia yang mendasar tanpa memandangperbedaan kondisi ekonomi, kelas sosial, ras,etnik, agama, umur, dan gender.

9. Kasus Abepura merupakan salah satu contohbentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapatdiadili melalui . . . .a. pengadilan tata usaha negarab. pengadilan HAM Ad Hocc. pengadilan HAMd. pengadilan negerie. pengadilan militerJawaban: aKasus tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember2000 setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusiadiundangkan. Berdasarkan undang-undangtersebut wewenang mengadili kasus tersebut adapada pengadilan HAM permanen.

10. Dalam proses penyidikan kasus pelanggaran HAMdapat dibentuk tim Ad Hoc. Tim Ad Hoc terdiriatas . . . dan . . . .a. Komnas HAM, anggota masyarakatb. Komnas HAM, DPRc. Komnas HAM, Polrid. DPR, Polrie. Polri, TNI


13. Pelanggaran terhadap peraturan dan kewajibandasar manusia yang menimbulkan kerugian bagiorang lain dapat dikategorikan sebagai pe-langgaran HAM. Pelanggaran HAM yang dapatdiselesaikan dengan mekanisme hukum acarapidana yaitu . . . .a. peristiwa Tanjung Priokb. kerusuhan Mei 1998c. pembunuhan Munird. kasus DOM Acehe. kasus TrisaktiJawaban: cDalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijelaskanbahwa pelanggaran HAM yang tidak termasukdalam kejahatan HAM berat dapat diselesaikandengan mekanisme hukum acara pidana.Pembunuhan aktivis HAM Munir bukan merupakanpelanggaran HAM berat. Kasus tersebut me-rupakan kasus pembunuhan yang dapat diperiksamelalui mekanisme hukum acara pidana.

14. A terlibat kasus pelanggaran HAM berat. Iamelakukan pelanggaran HAM berat pada tahun2002. Pengadilan yang berhak memproses danmengadili kasus tersebut adalah . . . .a. pengadilan HAM Ad Hocb. pengadilan agamac. pengadilan militerd. pengadilan umume. pengadilan HAMJawaban: eA melakukan pelanggaran HAM berat pada tahun2002 setelah diundangkannya Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000. Dengan demikian,Pengadilan yang berhak memproses dan meng-adili kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Aadalah pengadilan HAM. Pengadilan HAMmerupakan pengadilan khusus terhadap pe-langgaran hak asasi manusia berat sesuaiketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

15. Penegakan, penghormatan, dan perlindunganterhadap hak asasi manusia dapat dilakukanmelalui pengadilan HAM. Dasar hukum pem-bentukan pengadilan HAM, yaitu . . . .a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Jawaban: bPengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak AsasiManusia. Dengan diundangkan Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 memberi konsekuensi bagipenegakan HAM yaitu perkara atau tindakpelanggaran HAM berat yang dilakukan setelahditerbitkan undang-undang ini harus diadili dipengadilan HAM.

16. Jika tidak ditemukan bukti kuat dalam proses pe-nanganan kasus pelanggaran HAM, penyelidikandapat dihentikan. Penghentikan penyelidikandilakukan dengan surat penghentian penyelidikanyang dikeluarkan oleh . . . .a. penuntut umum d. jaksa agungb. hakim agung e. paniterac. hakim ketuaJawaban: dJaksa agung berwenang melakukan prosespenyidikan dalam kasus pelanggaran HAM. Jikadalam penyidikan tidak diperoleh bukti yangcukup, jaksa agung dapat mengeluarkan suratpenghentian penyidikan.

17. Perhatikan alur berikut ini!

Untuk melengkapi alur di atas huruf X seharusnyadiisi dengan . . . .a. pemeriksaan di sidang pengadilanb. penangkapanc. penahanand. penyidikane. bandingJawaban: dProses penanganan kasus pelanggaran HAMmelalui pengadilan HAM dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut.1) Penyelidikan2) Penyidikan

a) Penangkapanb) Penahanan

3) Penuntutan4) Pemeriksaan di sidang pengadilan

Penyelidikan

X

Penuntutan


18. Terjadi pelanggaran HAM berat di negara A.Negara A telah melakukan berbagai upaya untukmenyelesaikan kasus tersebut, tetapi gagal.Negara A tidak mampu lagi menyelesaikanpelanggaran HAM yang terjadi. Penyelesaiankasus pelanggaran HAM berat di negara A dapatdiambil alih oleh . . . .a. Dewan Keamanan PBBb. organisasi internasionalc. pengadilan pidana internasionald. Perserikatan Bangsa-Bangsae. komisi kebenaran dan rekonsiliasi negara AJawaban: cDalam kehidupan berbangsa dan bernegara,sebuah negara harus melakukan beberapatindakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaranHAM. Tindakan yang harus dilakukan negarasebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadi-nya pelanggaran HAM salah satunya negara harusterlebih dahulu menjalankan willingness and abilityuntuk mengadili, jika tidak mau atau tidak mampudalam mengadili maka kasus tersebut akandiambil alih oleh pengadilan pidana internasional.

19. Setelah melalui proses penyidikan sebuah perkarapelanggaran HAM masuk dalam proses pe-nuntutan. Penuntutan akan dilakukan oleh . . . .a. polisib. korbanc. jaksa agungd. Komnas HAMe. hakim Ad HocJawaban: cPenuntutan adalah tindakan penuntut umum untukmelimpahkan perkara ke pengadilan yang ber-wenang mengadili. Penuntutan dilakukan olehjaksa agung. Dalam proses penuntutan ini jaksaagung dapat mengangkat penuntut umum Ad Hoc.

20. Pernyataan yang sesuai dengan sifat pengadilanHAM Ad Hoc adalah . . . .a. pengadilan Ad Hoc bersifat sementara dan

harus dilanjutkan ke pengadilan HAMpermanen

b. setelah selesai mengadili kasus pelanggaranHAM, pengadilan HAM Ad Hoc dibubarkan

c. keputusan pengadilan HAM Ad Hoc tidakmemiliki kekuatan hukum tetap

d. keputusan pengadilan HAM Ad Hoc bersifatsementara

e. pengadilan HAM Ad Hoc tidak dapat dibubar-kan

Jawaban: bPengadilan HAM Ad Hoc sifatnya tidak permanen.Artinya, setelah selesai mengadili kasuspelanggaran HAM tertentu, pengadilan HAM AdHoc dapat dibubarkan. Pembentukan pengadilanHAM Ad Hoc harus atas rekomendasi dari DPRdan pembentukannya berdasarkan keputusanpresiden.

21. Setelah melalui tahap awal pemeriksaan, kasuspelanggaran HAM akan memasuki tahap . . . .a. penyelidikanb. penyidikanc. penahanand. penuntutane. fonisJawaban: dTahap yang harus dilalui selanjutnya adalahpenuntutan. Proses penuntutan dalam kasuspelanggaran HAM dilakukan oleh jaksa agung.Adapun proses penuntutan kasus pelanggaranHAM dilakukan setelah terjadinya proses pe-nahanan.

22. Wanita berprofesi sebagai politikus atau anggotaparlemen. Fenomena tersebut menunjukkanpeningkatan keterwakilan wanita dalam politik.Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, keterwakilan wanitadalam politik termasuk hak . . . .a. politikb. wanitac. persamaan hukumd. kebebasan pribadie. turut serta dalam pemerintahanJawaban: bHak wanita tercantum dalam pasal 45–pasal 51Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak wanitamencakup keterwakilan wanita dalam politik danpemerintahan, hak kewarganegaraan bagi wanitayang menikah dengan WNA, hak atas pendidikandan pengajaran di semua jenis, keselamatan kerja,persamaan hak antara suami dan istri dalamkehidupan perkawinannya, serta hak asuh anakdan harta bersama saat terjadi perceraian.


23. Pada tahun 2014 terjadi penggusuran puluhanrumah penduduk untuk pembangunan bandara diprovinsi Y. Penggusuran diikuti tindak kekerasandan perusakan. Jika peristiwa tersebut terbuktisebagai kasus pelanggaran HAM berat.Pengadilan yang berwenang menangani kasus iniadalah . . . .a. pengadilan HAMb. pengadilan militerc. pengadilan HAM Ad Hocd. pengadilan negeri Jakartae. pengadilan negeri AbepuraJawaban: aKasus dalam soal merupakan pelanggaran HAMberat yang terjadi pada tahun 2014. Kasus inimuncul setelah diundangkannya Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HakAsasi Manusia. Dengan demikian, pengadilanyang berhak memeriksa perkara ini adalah peng-adilan Hak Asasi Manusia. Adapun pelanggaranHAM yang terjadi sebelumnya diperiksa dandiputus melalui pengadilan HAM Ad Hoc.

24. Aplikasi penegakan HAM di sekolah dapat di-lakukan melalui kegiatan . . . .a. ikut mengerjakan tugas temanb. mendengarkan pendapat temanc. memberikan pertolongan kepada teman saat

ulangan umumd. mengajak teman mengerjakan pekerjaan

rumah di sekolahe. mendukung teman yang akan meninggalkan

kelas pada jam pelajaranJawaban: bMendengarkan pendapat teman merupakan salahsatu bentuk penerapan penghargaan HAM dilingkungan sekolah. Sebagai seorang peserta didiksalah satu upaya yang dapat dilakukan dalamupaya penegakan HAM adalah menghargai orangyang berpendapat dengan mendengarkannya. Halini karena berpendapat merupakan salah satu hakyang harus dihormati oleh setiap orang. Hakkebebasan berpendapat juga dilindungi dandijamin dengan undang-undang.

25. Tiap-tiap warga negara Indonesia dapat berperanaktif menyukseskan upaya perlindungan,pemajuan, dan penegakan HAM dengan cara. . . .a. melaksanakan kewajiban asasib. membuat kebijakan tentang HAMc. mendahulukan pemenuhan haknya

d. menuntut pemenuhan hak dari pemerintahe. menghukum pelaku pelanggaran HAM

seberat-beratnyaJawaban: aPelanggaran HAM terjadi karena seseorang tidakmenyadari bahwa selain memiliki hak asasimanusia, ia memiliki kewajiban asasi. Keduanyaharus seiring sejalan, bahkan kewajiban asasiharus terlebih dahulu ditunaikan barulah menuntuthak. Pelanggaran hak asasi manusia juga dapatterjadi karena seseorang melanggar ketentuanhukum yang berlaku. Dengan demikian, me-laksanakan kewajiban asasi berarti turut sertamencegah terjadinya pelanggaran HAM.


1. Apakah semua pelanggaran HAM dapat diadilimelalui pengadilan HAM? Jelaskan!Jawaban:Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengadilanHAM hanya mengadili pelanggaran HAM berat diantaranya kejahatan genosida dan kejahatankemanusiaan. Dengan demikian, tidak semuapelanggaran HAM dapat disidangkan melaluipengadilan HAM. Adapun pelanggaran HAM yangtidak termasuk pelanggaran HAM berat dapatdisidangkan melalui mekanisme hukum acarapidana.

2. Jelaskan dua kejahatan yang dapat diperiksa olehpengadilan HAM berdasarkan kriteria dalamUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM!Jawaban:Kejahatan yang dapat diperiksa di pengadilan HAMberdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagaiberikut.a. Genosida, merupakan perbuatan yang di-

lakukan dengan maksud untuk menghancur-kan atau memusnahkan seluruh atau sebagiankelompok bangsa, ras, kelompok etnik,kelompok agama dengan cara-cara yangditentukan dalam Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakansalah satu perbuatan yang dilakukan sebagaibagian dari serangan. Serangan tersebutsifatnya luas atau sistematik dan ditujukansecara langsung kepada penduduk sipildalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM.


3. Jelaskan hak asasi dan kewajiban asasi manusiapada sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat(1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945!Jawaban:Sila pertama merupakan pernyataan bahwabangsa Indonesia adalah bangsa yang religiusbukan ateis. Negara Indonesia mengakui beberapaagama yang dianut masyarakat seperti Hindu,Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu.Hak asasi manusia dalam sila pertama adalahkebebasan memeluk agama dan melakukankegiatan peribadatan sesuai agama yang dipeluk.Adapun kewajiban asasinya adalah menghormatikeyakinan orang lain dengan tidak memaksakanagamanya dan tidak melakukan propaganda anti-agama.

4. Jelaskan hak hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia!Jawaban:Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hakuntuk hidup tercantum dalam pasal 9. Pasaltersebut menjamin hak setiap orang untuk hidup,mempertahankan hidup, dan meningkatkan tarafkehidupannya. Selain itu, setiap orang berhakhidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahteralahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidupyang baik dan sehat.

5. Mengapa pemenuhan kewajiban dasar manusiasangat memengaruhi penegakan HAM?Jawaban:Kewajiban dasar manusia merupakan syaratterlaksana dan tegaknya HAM. Kewajiban dasarmanusia adalah seperangkat kewajiban yangapabila tidak dilaksanakan, HAM tidak dapatdilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Jikakewajiban dasar manusia dilaksanakan denganbaik, HAM dapat ditegakkan dan dilaksanakandengan baik.


Pada tahun 1985–1989 negara Amembangun waduk di salah satudaerahnya. Pembangunan waduk tersebutmenimbulkan kesengsaraan bagi warga.Ratusan penduduk kehilangan tanah tanpaganti rugi yang layak.

Tentukan pengadilan HAM yang berhak memeriksakasus tersebut jika dikaitkan dengan penyelesaiankasus pelanggaran HAM di Indonesia!

Jawaban:Pengadilan yang berhak memeriksa kasustersebut adalah pengadilan HAM Ad Hoc karenakasus tersebut terjadi sebelum Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 diundangkan.

7. Sebutkan tiga contoh kasus pelanggaran HAM diIndonesia yang telah diproses melalui pengadilanHAM Ad Hoc!Jawaban:Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesiadan telah diproses pengadilan HAM Ad Hocsebagai berikut.a. Kasus Timor Timur pascajajak pendapat

(Agresi TNI dan milisi).b. Kasus Trisakti, penembakan beberapa

mahasiswa di depan Kampus Trisakti.c. Peristiwa Tanjung Priok (seperti terhadap

massa yang berdemonstrasi menolak asastunggal Pancasila).

8. Cermati kasus berikut!

Sebuah pabrik diduga melakukanpelanggaran HAM terhadap buruhnya.Berbekal laporan dan dugaan tersebutKomnas HAM melakukan penyelidikan.Dalam penyelidikannya Komnas HAMmensinyalir adanya dugaan kuat pe-langgaran HAM dalam pabrik tersebut.Penyelidikan dilanjutkan dengan pe-nyidikan. Jaksa agung menyita rekamanCCTV yang di dalamnya terdapat bukti kuatpelanggaran HAM. Berdasarkan keterangankorban dan rekaman CCTV akhirnya dapatditentukan tersangkanya untuk selanjutnyadilakukan penangkapan.

Apakah dalam kasus tersebut surat tugasdibutuhkan? Jelaskan alasannya!Jawaban:Sebuah penangkapan harus dilakukan oleh jaksaagung dengan menyertakan surat tugas. Akantetapi, surat tugas tidak diperlukan apabila pelakutertangkap tangan. Tertangkap tangan artinyapelaku kejahatan tertangkap saat melakukan aksiatau tertangkap beserta barang buktinya. Jika haltersebut terjadi, pelaku dan barang bukti harussegera diserahkan kepada penyidik. Dalam kasustersebut pelaku tidak tertangkap tangan dengandemikian surat tugas tetap diperlukan.


9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000 tentukan tahap yang harus dilalui kasuspelanggaran HAM berat setelah memasuki tahappenyelidikan!Jawaban:Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000, kasus yang sudah sampai pada tahappenyelidikan oleh Komnas HAM selanjutnyadilakukan penyidikan oleh jaksa agung. Jikaditemukan bukti kuat bahwa terjadi pelanggaranHAM berat kasus dapat dilanjutkan dalam prosespenuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

10. Jelaskan perbedaan antara penyelidikan danpenyidikan!Jawaban:Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikuntuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yangdiduga sebagai tindak pelanggaran hukum. Dalamdugaan kasus pelanggaran HAM penyelidikandilakukan oleh Komnas HAM (Komnas HAM sebagaipenyelidik). Sedangkan penyidikan adalah se-rangkaian tindakan penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti tentang pelanggaran hukumyang terjadi dan menentukan tersangkanya.Penyidikan dilakukan oleh jaksa agung.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII 43

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:1. memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman; serta2. menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik:1. mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan,

serta perkembangan aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan2. mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengelolaan Keuangan Negara dan KekuasaanKehakiman

• Menjelaskan pengertian danlandasan hukum keuangannegara.

• Menunjukkan peran BankIndonesia sebagai bank sentral.

Peran Badan Pemeriksa KeuanganMenurut Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945

• Menyebutkan landasan hukumBPK.

• Menjelaskan tugas danwewenang BPK.

• Mendeskripsikan pemantauanpenerapan dan perkembanganstandar pemeriksaan.

Penyelenggaraan KekuasaanKehakiman dalam Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945

• Menyebutkan landasan hukumkekuasaan kehakiman.

• Menguraikan peran lembagaperadilan sebagai pelaksanakekuasaan kehakiman.

• Mampu menguraikan pengertian dan landasan hukum keuangan negara.• Mampu menjelaskan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral.• Mampu menunjukkan landasan hukum, tugas, dan wewenang BPK.• Mampu menjelaskan pemantauan penerapan dan perkembangan standar pemeriksaan.• Mampu menunjukkan landasan hukum kekuasaan kehakiman.

Pengelolaan Keuangan NegaraKesatuan Republik Indonesia



1. Pengertian keuangan negara yang benar menurutUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara pada intinya adalah . . . .a. rencana pengalokasian dana secara

kuantitatif untuk masa satu tahun mendatangb. semua hak yang dapat dinilai dengan uang

yang dapat dijadikan milik negarac. pernyataan dari rencana dan kebijaksanaan

manajemen keuangan untuk suatu periodetertentu

d. semua hak dan kewajiban negara yang dapatdinilai dengan uang serta segala sesuatuyang dapat dijadikan milik negara

e. keseluruhan undang-undang yang ditetapkansecara periodik dan memberikan kekuasaanpemerintah untuk melaksanakan pengeluaranJawaban: dPengertian keuangan negara ditegaskandalam pasal 1 angka 1 Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara. Dalam pasal 1 angka 1 tersebut di-tegaskan bahwa pengertian keuangan negaraadalah semua hak dan kewajiban negarayang dapat dinilai dengan uang serta segalasesuatu, baik berupa uang maupun berupabarang yang dapat dijadikan milik negaraberhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut.

A. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman52

2. Apabila menelaah pengertian keuangan negaraberdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara dan pendapat Vander Kemp, dapat ditemukan beberapa unsur yangsama antara lain . . . .a. semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai

dengan uang dan bersifat nonmaterielb. periodik dan segala sesuatu yang dapat

diukur dengan uangc. dibuat dalam undang-undang dan dimiliki oleh

swastad. bersifat nonmateriel dan dikuasai warga

negarae. bersifat materiel dan milik negaraJawaban: ePengertian keuangan negara menurut pasal 1angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara adalah semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu, baik berupa uang maupunberupa barang yang dapat dijadikan milik negaraberhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut. Menurut Van der Kemp,keuangan negara adalah semua hak yang dapatdinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu(baik berupa uang ataupun barang) yang dapatdijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Berdasarkan kedua pengertiantersebut, terdapat persamaan pengertian keuangannegara yaitu bersifat materiel dan milik negara.

3. Berdasarkan pengertian keuangan negara dalampasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003, keuangan negara meliputi beberapa halantara lain . . . .a. penerimaan daerah dan kekayaan swastab. kas daerah dan laba perusahaan milik

peroranganc. hak negara untuk memungut pajak dan

pengiriman negarad. kekayaan pihak lain yang diperoleh dari

fasilitas negara dan piutang badan milikswasta

e. kewajiban negara untuk menyelenggarakantugas layanan umum dan pengeluaran sertapenerimaan badan usaha milik swasta

Jawaban: cKeuangan negara yang dimaksud dalam pasal 1angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara meliputi:1) hak negara untuk memungut pajak, menge-

luarkan dan mengedarkan uang, sertamelakukan pinjaman;

2) kewajiban negara untuk menyelenggarakantugas layanan umum pemerintahan;

3) pengiriman negara;4) pengeluaran negara;

5) penerimaan daerah;6) pengeluaran daerah;7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang

dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupauang, surat berharga, piutang, barang, sertahak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah;

8) kekayaan pihak lain yang dikuasai olehpemerintah dalam rangka penyelenggaraantugas pemerintahan dan/atau kepentinganumum; dan

9) kekayaan pihak lain yang diperoleh denganmenggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaramerupakan undang-undang yang membahasmengenai anggaran keuangan Indonesia dalamwaktu satu tahun. Untuk membuat undang-undangtersebut presiden bekerja sama dengan . . . .a. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyatb. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Daerahc. Bank Indonesia dan Majelis Permusya-

waratan Rakyatd. Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah

Agunge. Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan

RakyatJawaban: bPasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwarancangan undang-undang anggaran pendapatandan belanja negara diajukan oleh presiden untukdibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyatdengan memperhatikan pertimbangan DewanPerwakilan Daerah. Berdasarkan pasal 23 padaayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa ada tigalembaga yang terlibat, baik langsung maupuntidak langsung dalam proses pembentukan APBN.

5. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negaradigunakan untuk mencapai tujuan negara. Bentukimplementasi dari pengelolaan keuangan negarayang ditujukan untuk mencerdaskan bangsasecara nyata adalah . . . .a. presiden memberikan selamat kepada

peserta didik yang lulus ujian nasionalb. negara menyalurkan dana pajak untuk

pembuatan puskesmasc. menteri keuangan memberikan dana bagi

keluarga miskind. pemerintah memberikan beasiswa kepada

peserta didike. pemerintah membangun jembatan


Jawaban: dTujuan negara Indonesia salah satunya men-cerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdas-kan kehidupan bangsa, negara harus menyediakansarana dan prasarana pendidikan yang baik.Penyediaan semua kebutuhan pendidikanditopang dari dana pajak yang diperoleh dari rakyat.Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untukmengelola dana tersebut demi kepentinganpendidikan.

6. Landasan hukum keuangan negara diatur dalampasal 23A Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 yang mengatur . . . .a. macam dan harga mata uang diatur dengan

undang-undangb. negara mempunyai bank sentral sebagai

pengelola kas negarac. APBN dibuat oleh pemerintah bersama

Dewan Perwakilan Rakyatd. pajak dan pungutan lain yang bersifat

memaksa diatur dengan undang-undange. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai

lembaga negara pemeriksa kekayaan negaraJawaban: dPasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lainyang bersifat memaksa untuk keperluan negaradiatur dengan undang-undang. Contoh undang-undang yang membahas tentang pajak danpungutan lain adalah Undang-Undang Nomor 28Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan.

7. Sumber keuangan negara yang diperoleh dariiuran yang bersifat memaksa dan penerimaanbalas jasa diberikan secara langsung yaitu . . . .a. pajakb. hibahc. retribusid. pinjamane. pencetakan uangJawaban: cSecara umum sumber keuangan negara terdiriatas pajak dan nonpajak. Salah satu nonpajakyaitu retribusi. Retribusi merupakan iuran yangdibayarkan seseorang untuk mendapatkan balasjasa secara langsung. Contoh retribusi yaituretribusi parkir.

8. Pemerintah mempunyai badan usaha milik negarayang bergerak dalam bidang barang dan jasa untukmemenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungandari badan usaha tersebut merupakan sumberkeuangan negara yang ditujukan untuk . . . .

a. memenuhi tanggung jawab sosial badanusaha

b. kesejahteraan masyarakatc. pemenuhan hidup pegawaid. pembiayaan badan usahae. kemakmuran pemerintahJawaban: bBadan usaha milik negara merupakan badanusaha yang seluruh atau sebagian modalnyadimiliki pemerintah. Uang yang ada pada badanusaha tersebut merupakan kategori kekayaannegara yang dipisahkan. Keuntungan dari BUMNdimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. ContohBUMN yaitu PT Pertamina.

9. Bank Indonesia merupakan bank sentral yangbertujuan mencapai dan memelihara kestabilannilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut BankIndonesia dapat melakukan kebijakan . . . .a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan

moneterb. membangun kerja sama dengan Bank Duniac. mengatur dan menjaga arus ekspor impord. meningkatkan jumlah nasabah banke. mengendalikan fiskal nasionalJawaban: aTujuan Bank Indonesia adalah mencapai danmemelihara kestabilan nilai rupiah. Untukmencapai tujuan tersebut, Bank Indonesiamelaksanakan berbagai tugas seperti berikut.1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan

moneter secara berkelanjutan, konsisten,transparan, dan harus mempertimbangkankebijakan umum pemerintah di bidangperekonomian.

2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistempembayaran.

3) Mengatur dan mengawasi bank.

10. Presiden mempunyai kekuasaan dalam pengelola-an keuangan negara. Presiden menguasakankekuasaan tersebut kepada . . . selaku pengelolafiskal.a. menteri keuanganb. menteri perdaganganc. menteri perekonomiand. gubernur Bank Indonesiae. badan usaha milik negaraJawaban: aPasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara menyatakan bahwapresiden selaku kepala pemerintahan memegangkekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaibagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaanyang dimiliki presiden dalam pengelolaan


keuangan negara dikuasakan kepada menterikeuangan selaku pengelola fiskal dan wakilpemerintah dalam kepemilikan kekayaan negarayang dipisahkan.


1. Jelaskan hubungan pajak, pelaku usaha, dankestabilan perekonomian!Jawaban:Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untukmenciptakan kestabilan perekonomian sebuahnegara. Kestabilan perekonomian negara sangatdiperlukan pelaku usaha. Apabila perekonomianstabil, roda perekonomian negara bisa berjalandengan lancar. Para investor, baik dari dalammaupun dari luar bisa berinvestasi dengan aman.

2. Mengapa proses pembuatan APBN melibatkanDewan Perwakilan Rakyat?Jawaban:DPR mempunyai wewenang ikut membahasAPBN karena mempunyai fungsi legislasi, fungsianggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasidilakukan karena APBN akan dibentuk dalamwujud undang-undang. Fungsi anggarandilaksanakan untuk membahas dan memberikanpersetujuan atau tidak memberikan persetujuanterhadap rancangan undang-undang tentang APBNyang diajukan presiden. Fungsi pengawasandilaksanakan melalui pengawasan ataspelaksanaan undang-undang dan APBN.

3. Jelaskan hubungan tujuan negara mencerdaskankehidupan bangsa dengan pengelolaan keuangannegara!Jawaban:Pemerintah mempunyai tugas dalam mengelolakeuangan negara. Pengelolaan keuangan negarayang baik dapat dilakukan dengan cara meng-alokasikan dana keuangan pada sektor-sektortertentu yang menyangkut terhadap upayamencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintahmengalokasikan dana miniminal 20% dari APBNuntuk pendidikan merupakan upaya untukmencerdaskan kehidupan bangsa. Pengalokasi-

an dana tersebut menunjukkan adanya keseriusanpemerintah untuk menjalankan tujuan negaradalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakanfasilitas dari pemerintah merupakan salah satubagian dari keuangan negara. Jelaskan maksuddari kekayaan pihak lain tersebut!Jawaban:Kekayaan pihak lain maksudnya kekayaan yangdikelola oleh orang atau badan lain berdasarkankebijakan pemerintah, yayasan-yayasan dilingkungan kementerian negara/lembaga, atauperusahaan negara/daerah.

5. Tuliskan lima hubungan antara Bank Indonesia danpemerintah!Jawaban:Hubungan Bank Indonesia dan pemerintah sebagaiberikut.a. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang

kas pemerintah.b. Dalam melaksanakan fungsi pemegang kas

pemerintah, Bank Indonesia memberikanbunga atas saldo kas pemerintah sesuaiperaturan perundang-undangan.

c. Bank Indonesia untuk dan atas namapemerintah dapat menerima pinjaman luarnegeri, menatausahakan, serta menyelesai-kan tagihan dan kewajiban keuanganpemerintah terhadap pihak luar negeri.

d. Pemerintah wajib meminta pendapat BankIndonesia dan/atau mengundang BankIndonesia dalam sidang kabinet yangmembahas masalah ekonomi, perbankan,dan keuangan yang berkaitan dengan tugasBank Indonesia atau masalah lain yangtermasuk kewenangan Bank Indonesia.

e. Bank Indonesia wajib memberikan pendapatdan pertimbangan kepada pemerintahmengenai Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara serta kebijakan lain yangberkaitan dengan tugas dan wewenang BankIndonesia.



1. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistemketatanegaraan Republik Indonesia adalah . . . .a. memeriksa semua keuangan yang bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja negarab. menyelidiki kasus-kasus korupsi yang

dilakukan di lembaga negarac. mengaudit semua sistem keuangan per-

usahaan-perusahaan di Indonesiad. menilai mekanisme pengelolaan keuangane. menjamin sistem pengelolaan keuanganJawaban: aBadan Pemeriksa Keuangan berperan dalammemeriksa keuangan negara. Anggaran yangberasal dari APBN termasuk dalam ranahkeuangan negara sehingga BPK akan memeriksasetiap lembaga yang menerima dana dari APBNsebagai bagian dari keuangan negara. Pemeriksa-an ini memberikan bukti bahwa ada hubunganyang relevan antara upaya pemerintah untukmemberantas korupsi.

2. BPK berwenang dalam menentukan objekpemeriksaan. Implementasi dari wewenangtersebut adalah . . . .a. menerima limpahan dokumen hasil

pemeriksaan audit internal setiap instansiatau orang, atau unit organisasi pemerintahyang mengelola keuangan negara

b. meminta keterangan dan/atau dokumen yangwajib diberikan oleh setiap orang, unitorganisasi, lembaga, dan badan yangmengelola keuangan negara

c. menerima dan menyimpan laporan hasilpemeriksaan internal setiap instansipemerintah yang menyalurkan keuangannegara

d. meminta keterangan dan dokumen setiapinstansi pemerintah yang menerima atau tidakmenerima dana dari APBN

e. meminta keterangan dan/atau dokumen yangwajib diberikan oleh pihak swasta sebagaipengelola keuangan

Jawaban: bBPK berwenang menentukan objek pemeriksaan,merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan,menentukan waktu dan metode pemeriksaan,serta menyusun dan menyajikan laporanpemeriksaan. Dalam proses pemeriksaantersebut, BPK berwenang meminta keterangan

dan/atau dokumen yang wajib diberikan olehsetiap orang, unit organisasi, lembaga dan badanyang mengelola keuangan negara.

3. BPK memberikan opini dari hasil penilaianpengelolaan keuangan negara dari berbagaiinstansi atau lembaga yang mendapat dana dariAPBN. Salah satu opini yang diberikan BPKadalah qualified opinion. Maksud opini tersebutadalah . . . .a. laporan dibuat secara rapi tanpa ada

kesalahan sedikit punb. laporan dapat diterima dengan syarat

perbaikan di beberapa bagianc. laporan keuangan dibuat sesuai dengan

kriteria yang sudah ditetapkand. secara umum laporan keuangan dianggap

wajar, tetapi masih ada yang belum memenuhistandar

e. secara umum laporan keuangan belummemenuhi standar tetapi ada bagian yangsudah memenuhi standar

Jawaban: dBerdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, BPKmemberikan penilaian dalam bentuk empatkategori opini yaitu wajar tanpa pengecualian,wajar dengan pengecualian, tidak wajar, danmenolak memberikan pendapat. Qualifed opinionadalah sebutan lain dari wajar denganpengecualian. Wajar dengan pengecualian(qualified opinion) adalah opini yang menyatakanbahwa pada umumnya laporan keuangan telahdisajikan secara wajar namun terdapat sejumlahbagian tertentu yang belum memenuhi standar.

4. Alasan yang menunjukkan bahwa pengelolaankeuangan negara harus diperiksa adalah . . . .a. untuk memberikan kepastian kepada rakyat

bahwa pemerintah mengelola keuangannegara dengan tepat dan benar sesuai standarpengalokasian dana keuangan negara

b. supaya para pengelola keuangan negaramenjalankan amanat tersebut sebaik-baiknyasehingga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat

c. mengawasi organisasi atau badan yangmengelola keuangan negara supaya tidak adadana yang masuk ke perusahaan swasta

d. supaya BPK dapat dengan mudah menemu-kan orang yang berusaha mengambil uangyang menjadi objek keuangan negara

e. supaya pemerintah lebih berhati-hati dalampengalokasian dana yang berasal dari ABPNsehingga tepat sasaran

B. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945


Jawaban: bSemua pihak yang mengelola keuangan negaraharus diperiksa agar semua pihak yang diperiksadapat menjalankan amanat tersebut dengan carasebaik-baiknya sehingga membawa manfaatsebesar-besarnya bagi rakyat. Pihak-pihak yangmengelola keuangan negara harus menyadaribahwa mereka tidak dapat memanfaatkan uangyang dipercayakan rakyat tersebut secara tidakbertanggung jawab. Apabila para pengelola merasatidak ada pihak yang mengontrol, mereka bisamelakukan penyimpangan anggaran atau salahkelola anggaran.

5. Pernyataan yang sesuai dengan tugas BadanPemeriksa Keuangan adalah . . . .a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negarab. menyerahkan hasil pemeriksaan kepada

Majelis Permusyawaratan Rakyatc. mempunyai hak untuk tidak memublikasikan

hasil pemeriksaan akuntan publikd. melaporkan tindak pidana paling cepat satu

bulan terhitung dari penemuan kasuse. melaporkan hasil temuan yang mempunyai

indikasi tindak pidana kepada presidenJawaban: aBPK bertugas memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara yang dilakukanoleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badanusaha milik negara, badan layanan umum, badanusaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainyang mengelola keuangan negara.

6. Tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan adalahmelakukan pemeriksaan keuangan. Maksud daritugas pokok memeriksa keuangan yang dilakukanBPK adalah . . . .a. pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dalam rangka memberikanopini tentang tingkat kewajaran informasi yangdisajikan dalam bentuk keuangan pemerintah

b. mengetahui alokasi dana yang berada di setiapinstansi pemerintah supaya keuangan negarabisa terpantau dengan baik demi terciptanyaakuntabilitas keuangan negara

c. pemeriksaan keuangan pemerintah danlembaga-lembaga lain dalam rangka mem-berikan penilaian atas pengelolaan aset-asetnegara yang dikelola pemerintah

d. pemeriksaan dokumen-dokumen pemerintahuntuk mengetahui alokasi dana keuangannegara yang digunakan pemerintah supayaterkontrol dengan baik

e. mengetahui aliran dana keuangan negarayang berada di perusahaan negara atauperusahaan swasta untuk menghindariadanya pencurian uang negara

Jawaban: aTugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan adalahmelakukan pemeriksaan keuangan, baik yangdilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintahdaerah, maupun lembaga negara lainnya.Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,analisis dan evaluasi yang dilakukan secaraindependen, objektif dan profesional berdasarkanstandar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasimengenai pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara. Berdasarkan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara, pemeriksaan dilakukan dalam tiga jenis.Salah satunya adalah pemeriksaan keuangan.Pemeriksaan keuangan dilakukan terhadapdokumen-dokumen yang terkait dengan peng-gunan uang, contohnya kuitansi.

7. Pemeriksaan yang dilakukan BPK salah satunyapemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaandengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan . . . .a. karyawan, kinerja, dan keuanganb. investigasi, bidang keuangan, dan perekonomi-

anc. investigasi, kinerja, dan sistem pengendalian

internd. karyawan, sistem pengendalian intern, dan

keuangane. bidang keuangan, investigasi, dan sistem

pengendalian internJawaban: ePemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuanmemberikan simpulan atas suatu hal yangdiperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentudapat bersifat eksaminatif (examination), reviu(review), atau prosedur yang disepakati(agreed-upto procedures). Pemeriksaan dengantujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hallain di bidang keuangan, pemeriksaan investigasi,dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

8. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya badan yang berkedudukan sejajar denganlembaga negara seperti eksekutif, legislatif, danyudikatif. Untuk menjalankan tugasnya, BPK diberikewenangan tertentu. Salah satu kewenanganBPK adalah . . . .a. memberi pertimbangan atas rancangan

sistem pengendalian eksternal pemerintahpusat dan pemerintah daerah

b. membina bagian keuangan di setiap instansipemerintah


c. menetapkan standar akuntansi pemerintahd. menerima kode etik pemeriksaan dari DPRe. membina jabatan fungsional pemeriksaJawaban: eWewenang Badan Pemeriksa Keuangan dapatdilihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.Wewenang BPK seperti berikut.1) Menetapkan jenis dokumen, data, serta

informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang wajib disampai-kan kepada BPK.

2) Membina jabatan fungsional pemeriksa.3) Memberi pertimbangan atas standar

akuntansi pemerintahan.

9. BPK dapat memberikan opini terhadap hasilpemeriksaan keuangan negara. Disclaimer opinionadalah salah satu opini yang diberikan BPK.Maksud disclaimer opinion adalah . . . .a. auditor tidak dapat memberikan kesimpulan

atas laporan keuanganb. BPK tidak berwenang memberikan keputusan

atas hasil pemeriksaanc. auditor memberikan kesimpulan terhadap

hasil temuan yang dianggap tidak wajard. lembaga yang diperiksa tidak bisa mem-

berikan laporan pengelolaan keuangan negarae. pemerintah tidak mengeluarkan kesimpulan

atas laporan kauangan yang dilaporkan suatubadan atau lembaga

Jawaban: aMenolak memberikan pendapat (disclaimeropinion) adalah opini yang menyatakan bahwaauditor tidak dapat memberikan kesimpulan ataupendapat atas laporan keuangan karena pihakyang diperiksa membatasi ruang lingkup pe-meriksaan. Pembatasan ruang lingkup terhadapobjek yang diperiksa akan menimbulkan ke-curigaan dari para auditor. Oleh karena itu, untukmenciptakan transparansi dan akuntabilitas dalampengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara,setiap lembaga harus bisa bekerja sama denganBPK.

10. Proses pemilihan anggota Badan PemeriksaKeuangan yang benar adalah . . . .a. MPR mengumumkan calon anggota BPKb. ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh

anggota BPKc. anggota BPK terpilih diresmikan dengan

keputusan presiden

d. anggota BPK dipilih oleh DPD denganmemperhatikan pertimbangan DPR

e. DPD mulai memilih anggota BPK terhitungsejak tanggal diterimanya surat pem-beritahuan dari BPK

Jawaban: cAnggota BPK dipilih oleh DPR dengan mem-perhatikan pertimbangan DPD. Pertimbangan DPDsebagaimana dimaksud dalam pasal 23F ayat (1)disampaikan secara tertulis yang memuat semuanama calon secara lengkap, dan diserahkankepada DPR dalam jangka waktu paling lama satubulan terhitung sejak tanggal diterimanya suratpermohonan pertimbangan dari pimpinan DPR.Untuk mendapatkan aspirasi dari rakyat, DPRmengumumkan calon anggota BPK. DPRmemulai proses pemilihan anggota BPK terhitungsejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dariBPK. Penyelesaian pemilihan anggota BPK yangbaru paling lama satu bulan sebelum berakhirnyamasa jabatan anggota BPK yang lama. AnggotaBPK terpilih diresmikan dengan keputusanpresiden terhitung sejak tanggal diresmikannyakeanggotaan BPK oleh presiden. Sidang anggotaBPK untuk pemilihan pimpinan BPK dipimpin olehanggota BPK tertua.


1. Jelaskan tujuan pemeriksaan keuangan negarayang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan!Jawaban:Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk mem-berikan keyakinan yang memadai mengenaipenyajian laporan secara wajar, dalam semua halyang materiel sesuai prinsip akuntansi yangberlaku umum di Indonesia atau basis akuntansikomprehensif selain prinsip akuntansi yangberlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan kinerjaadalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangannegara.

2. Jelaskan peran BPK dalam sistem ketatanegaraanIndonesia!Jawaban:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalahlembaga negara yang diberikan wewenangberdasarkan pasal 23E ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.BPK diadakan untuk memeriksa pengelolaan dantanggung jawab tentang keuangan negara. Dalamrangka pelaksanaan, BPK melakukan pemeriksa-an keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengantujuan tertentu.


3. Tuliskan lima kewenangan BPK dalam pemeriksa-an keuangan negara!Jawaban:Lima kewenangan BPK dalam pemeriksaankeuangan negara sebagai berikut.a. Menetapkan kode etik pemeriksaan penge-

lolaan dan tanggung jawab keuangan negara.b. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga

pemeriksa di luar BPK yang bekerja untukdan atas nama BPK.

c. Membina jabatan fungsional pemeriksa.d. Memberi pertimbangan atas standar

akuntansi pemerintahan.e. Memberi pertimbangan atas rancangan

sistem pengendalian intern pemerintah pusat/pemerintah daerah sebelum ditetapkan olehpemerintah pusat/pemerintah daerah.

4. Mengapa BPK harus berdiri sejajar denganlembaga kepresidenan?Jawaban:BPK harus memeriksa pengelolaan keuangannegara yang dijalankan pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Apabila BPK berada dibawah kendali presiden, ruang gerak BPK untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara akan terbatas. Suatu lembagayang dikendalikan presiden tidak akan mungkinberposisi independen saat memeriksa. Itulahalasan BPK harus berdiri sejajar dengan lembagakepresidenan.

5. Mengapa BPK dalam melakukan tugas danwewenang pengelolaan keuangan harus mem-perhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas?Jawaban:Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengelolaandan tanggung jawab keuangan sebagai bentukimplementasi tugas dan wewenangnya harusmemperhatikan aspek transparansi danakuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitasdiperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaanprogram yang dibiayai dengan keuangan negara,tingkat kepatuhannya terhadap ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku, sertauntuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi,dan efektivitas dari program tersebut. Denganmemperhatikan aspek tersebut, BPK dapatmenyajikan data-data secara transparan mengenaipengelolaan keuangan negara kepadamasyarakat.



1. Hakim memimpin sidang dalam kasus sengketatanah. Hakim membacakan putusan pengadilan.Putusan pengadilan tersebut harus ditandatanganioleh . . . .a. ketua, hakim yang memutus, dan panitera

yang ikut serta bersidangb. hakim ketua, hakim anggota, dan ketua

pengadilan

c. hakim anggota, para pihak, dan ketuapengadilan

d. ketua pengadilan, hakim anggota, dan parapihak

e. para pihak, panitera, dan hakimJawaban: aDalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanditegaskan bahwa putusan yang dibuat hakimharus ditandatangani oleh ketua, hakim yangmemutus, dan panitera yang ikut serta bersidang.Ketua yang dimaksud yaitu ketua hakim majelis.

C. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945


2. Sistem kekuasaan yang dianut Indonesiamenggunakan sistem check and balancesantarlembaga negara. Pelaksanaan sistem checkand balances dicontohkan oleh . . . .a. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

berwenang menentukan hakim agungb. Mahkamah Agung dapat berkonsultasi

kepada presiden dalam pemberian rehabilitasic. hakim konstitusi dipilih oleh presiden,

Mahkamah Agung, dan Dewan PerwakilanRakyat

d. presiden memberikan putusan grasi setelahmendengarkan pertimbangan Dewan Per-wakilan Rakyat

e. Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyatmengusulkan nama-nama hakim konstitusikepada presiden

Jawaban: cPasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwaMahkamah Konstitusi mempunyai sembilan oranganggota hakim konstitusi yang ditetapkan olehpresiden. Kesembilan hakim tersebut diajukanmasing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung,tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dantiga orang oleh presiden.

3. Bacalah wacana di bawah ini!

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengaju-kan judicial review undang-undang MPR, DPR,DPD, dan DPRD. KIH menganggap bahwapasal dalam undang-undang tersebutbertentangan dengan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Akantetapi, permohonan KIH ditolak karenaputusan hakim menilai pasal yang diajukanjudicial review dianggap tidak bertentangandengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga yang berwenang menyatakan bahwapasal yang diujikan dianggap tidak bertentangandengan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 adalah . . . .a. Mahkamah Konstitusib. Mahkamah Agungc. pengadilan negerid. pengadilan tinggie. Komisi YudisialJawaban: aMahkamah Konstitusi merupakan lembagakehakiman yang mempunyai wewenang mengujiundang-undang di bawah Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenang-

an tersebut dapat dilihat dalam pasal 24C ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-nesia Tahun 1945. Pengujian dapat dilakukansecara formil dan materiel.


Lembaga ini dibentuk setelah amandemenUndang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Salah satu tugaslembaga ini menjaga kehormatan hakim.Lembaga ini tidak berwenang dalammelakukan uji materi undang-undang terhadapUndang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

Lembaga yang dimaksud yaitu . . . .a. Mahkamah Konstitusib. Mahkamah Agungc. pengadilan negerid. pengadilan tinggie. Komisi YudisialJawaban: eKewenangan Komisi Yudisial diatur dalam pasal24B ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Kewenangantersebut antara lain mengusulkan pengangkatanhakim agung dan mempunyai wewenang laindalam rangka menjaga dan menegakkan ke-hormatan, keluhuran, martabat, serta perilakuhakim.

Jenis-jenis kewenangan berikut untuk menjawab soalnomor 5, 6, dan 7.

1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

2) Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

3) Menyelenggarakan peradilan pada tingkatkasasi.

4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.5) Memubarkan partai politik.6) Menjaga kehormatan hakim.7) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.

5. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusiditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1), 2), dan 4) d. 3), 4), dan 6)b. 1), 4), dan 5) e. 4), 5), dan 7)c. 2), 5), dan 7)Jawaban: bKewenangan Mahkamah Konstitusi dijabarkansecara limitatif dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antaralain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir


yang putusannya bersifat final untuk mengujiundang-undang terhadap undang-undang dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus sengketa pembubaranpartai politik, dan memutus perselisihan tentanghasil pemilihan umum.

6. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agungditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1) dan 3)b. 2) dan 3)c. 3) dan 6)d. 5) dan 7)e. 6) dan 7)Jawaban: bKewenangan Mahkamah Agung dijabarkan dalampasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. KewenanganMahkamah Agung antara lain mengadili padatingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadapundang-undang. Selain itu, Mahkamah Agungdapat memberikan pertimbangan kepada presidenuntuk memberi grasi dan rehabilitasi.

7. Jenis kewenangan yang menunjukkan adanyamekanisme kerja sama antarlembaga negaraadalah . . . .a. menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945

b. menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang

c. menyelenggarakan peradilan pada tingkatkasasi

d. mengusulkan pengangkatan hakim agunge. membubarkan partai politikJawaban: dPasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwacalon hakim agung diusulkan Komisi Yudisialkepada Dewan Perwakilan Rakyat untukmendapatkan persetujuan dan selanjutnyaditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.Berdasarkan keterangan tersebut dapat dilihatbahwa ada kerja sama antartiga lembaga untukmenentukan hakim agung.

8. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agungberwenang melakukan uji formil dan uji materielperaturan perundang-undangan sesuai yang sudahditentukan. Pengujian materiel difokuskan pada. . . .

a. pengujian terhadap ayat, pasal, dan/ataubagian undang-undang yang dianggapbertentangan

b. legalitas kewenangan lembaga yang membuatperaturan perundang-undangan

c. sistematika penulisan pasal dan ayat dalamperaturan perundang-undangan

d. proses pembentukan peraturan perundang-undangan

e. kesesuaian antara judul peraturan denganisinya

Jawaban: aPengujian formal difokuskan pada proses pem-bentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Pengujian materiel difokuskan padapengujian materi muatan ayat, pasal, dan/ataubagian undang-undang yang dianggap ber-tentangan dengan undang-undang dasar. Atasdasar tersebut, pemohon dapat meminta kepadahakim konstitusi untuk dinyatakan bahwa muatanayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yangdianggap bertentangan tidak mempunyai kekuat-an mengikat secara hukum.

9. Kementerian lingkungan hidup dan DewanPerwakilan Rakyat sedang membahas rancanganundang-undang tentang lingkungan hidup.Pemerintah mengundang beberapa ahli darikalangan akademisi dan aktivitas lingkungan hidupdari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yangfokus dalam hal tersebut. Pernyataan tersebutmenunjukkan bahwa pembuatan peraturan harusmemperhatikan asas . . . .a. kelembagaan atau organ pembentuk yang

tepatb. kesesuaian jenis dan muatan materic. kedayagunaan dan kehasilgunaand. kejelasan rumusane. kejelasan tujuanJawaban: aPara pembuat undang-undang dalam prosespembuatan undang-undang tidak boleh me-ngesampingkan asas pembentukan peraturanperundang-undangan yang baik meliputi:1) kejelasan tujuan;2) kelembagaan atau organ pembentuk yang

tepat;3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan;4) dapat dilaksanakan;5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;6) kejelasan rumusan; dan7) keterbukaan.



Fauzi menganggap bahwa pasal dalamperaturan daerah bertentangan denganundang-undang. Fauzi menjelaskan pasal-pasal yang dianggap bertentangan denganundang-undang dasar. Fauzi merasa dirugikandengan berlakunya peraturan daerah tersebut.Akan tetapi, Fauzi tidak mengetahui hal yangharus dilakukan supaya haknya tidak ter-hambat oleh berlakunya pasal yang terdapatdalam peraturan daerah tersebut.

Anda sebagai peserta didik yang belajar mengenaihukum sebaiknya mengarahkan Fauzi untukmengajukan uji materiel peraturan daerah tersebutkepada lembaga negara. Anda harus me-rekomendasikan Fauzi mengajukan permohonanuji materiel peraturan daerah kepada . . . .a. Mahkamah Konstitusib. Mahkamah Agungc. pengadilan negerid. pengadilan tinggie. Komisi YudisialJawaban: bBerdasarkan pasal 24A ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengujiperaturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pengajuanpermohonan dapat dilakukan dengan dua carayaitu dengan permohonan uji formil dan per-mohonan uji materiel.


1. Kapan putusan pengadilan dikatakan mempunyaikekuatan hukum tetap?Jawaban:Keputusan pengadilan dikatakan mempunyaikekuatan hukum tetap apabila para pihak tidakmelakukan upaya hukum lain seperti banding dankasasi. Apabila para pihak masih melakukanupaya hukum, putusan sebelumnya belum bisadilaksanakan.

2. Komisi Yudisial bersifat mandiri dalam men-jalankan tugasnya. Jelaskan makna sifat mandiriKomisi Yudisial!Jawaban:Berdasarkan pasal 24B ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Komisi Yudisial bersifat mandiri. Maksud mandiritersebut yaitu Komisi Yudisial bekerja tanpa di

bawah komando lembaga negara yang lain. KomisiYudisial sebagai institusi yang memberikandukungan kepada lembaga penyelenggarakekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, secarastruktur ketatanegaraan, Komisi Yudisial tidakberada di bawah lembaga negara lain. Dengandemikian, Komisi Yudisial bisa bekerja danmelakukan semua aktivitasnya tanpa tergantungatau mendapat intervensi dari lembaga lain.

3. Jelaskan maksud bahwa Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final!Jawaban:Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwaMahkamah Konstitusi berwenang mengadili padatingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final. Maksud dari keterangan tersebutadalah Mahkamah Konstitusi merupakan institusipenyelenggara kekuasaan kehakiman yang bersifatmandiri tidak tergantung atau membawahi atau dibawah institusi kehakiman yang lain. Dengandemikian, putusan Mahkamah Konstitusi secaraotomatis akan berlaku dan tertutup bagi siapa pununtuk melakukan upaya hukum lain berkenaandengan putusan yang dikeluarkan MahkamahKonstitusi.

4. Jelaskan proses check and balances antar-lembaga negara yang melibatkan MahkamahKonstitusi!Jawaban:Indonesia adalah negara yang menganut pem-bagian kekuasaan dengan pola check andbalances. Berkenaan dengan pertanyaan, prosescheck and balances yang melibatkan MahkamahKonstitusi terjadi pada saat pemilihan hakimkonstitusi. Hakim konstitusi dipilih oleh tigalembaga negara yaitu presiden, MahkamahAgung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal inimerupakan salah satu bukti adanya prosespenyelenggaraan negara dengan sistem checkand balances.

5. Jelaskan dengan bukti bahwa Indonesia sebagainegara hukum!Jawaban:Indonesia adalah negara hukum. Pernyataantersebut dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Implementasi dari negara hukumadalah adanya lembaga peradilan sepertiMahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.



1. Berikut ini merupakan cerita fiktif berkenaandengan anggota BPK.

Alif, Komar, dan Saprudin merupakananggota BPK. Ketiga orang tersebut masukbersamaan menjadi anggota BPK yangdilantik pada tanggal 15 Oktober 2012. Alifmerupakan anggota termuda dari semuaanggota BPK, sedangkan Komar merupakananggota tertua. Saprudin mengundurkan dirimenjadi anggota BPK karena mengalami sakitstrok. Sesuai ketentuan, anggota BPK diber-hentikan dengan hormat karena sakit jasmanidan rohani secara terus-menerus atauberhalangan tetap yang dibuktikan dengansurat keterangan dokter.

Jika Komar lahir tanggal 1 Agustus 1948 dansekarang bulan Januari 2015, BPK seharusnyamemberitahukan kepada DPR tentang akanberakhirnya masa jabatan Komar paling lambatbulan . . . .

a. Juli 2014b. Agustus 2014c. Februari 2015d. Juli 2015e. Agustus 2015Jawaban: cAnggota BPK memegang jabatan selama limatahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuksatu kali masa jabatan. Setelah masa jabatan akanberakhir, BPK memberitahukan kepada DPRdengan tembusan kepada presiden tentang akanberakhirnya masa jabatan anggota BPK palinglambat enam bulan sebelum berakhirnya masajabatan anggota tersebut. Ketua, wakil ketua, dan/atau anggota BPK diberhentikan dengan hormatdari jabatannya dengan keputusan presiden.Salah satu syarat anggota BPK diberhentikandengan hormat yaitu telah berusia 67 tahun. UsiaKomar pada bulan Agustus 2015 sudah mencapai67 tahun. Artinya, masa jabatan Komar pada bulanAgustus 2015 akan berakhir. Berkaitan denganakan berakhirnya masa jabatan Komar, BPK harusmemberitahukan akan berakhirnya masa jabatanKomar kepada DPR paling lambat bulan Februari2015 (enam bulan sebelum berakhirnya masajabatan Komar).


2. Baca dengan cermat pernyataan berikut!

Badan Pemeriksa Keuangan merupakanlembaga negara yang mempunyai tugasmelakukan pemeriksaan keuangan negara.Anggota BPK berjumlah sembilan orangtermasuk ketua dan wakil ketua. Anggota BPKdipilih oleh DPR dengan memperhatikanpertimbangan DPD. Pertimbangan DPDdisampaikan secara tertulis yang memuatsemua nama calon anggota BPK. AnggotaBPK terpilih diresmikan dengan keputusanDPR.

Pernyataan yang keliru berdasarkan ketentuanpemilihan anggota BPK adalah . . . .a. BPK merupakan lembaga negarab. pertimbangan DPD disampaikan secara

tertulisc. anggota BPK diresmikan dengan keputusan

DPRd. DPR memilih anggota BPK dengan mem-

perhatikan pertimbangan DPDe. anggota BPK berjumlah sembilan orang

termasuk ketua dan wakil ketuaJawaban: cProses pemilihan anggota BPK melibatkanbeberapa lembaga negara antara lain DPR, DPD,dan presiden. Akan tetapi, DPR merupakanlembaga yang mempunyai peran besar dalampemilihan anggota BPK. Kewenangan DPD dalampemilihan anggota DPD hanya terbatas padapemberian pertimbangan kepada DPR. Presidenhanya menyetujui dan meresmikannya dengankeputusan presiden.

3. Pernyataan yang mendukung terhadap pemberianAdverse Opinion yang diberikan Badan PemeriksaKeuangan kepada kementerian atau lembagapengelola keuangan negara adalah . . . .a. laporan keuangan dianggap belum sesuai

standar pemeriksaan keuangan yang dibuatBPK

b. laporan keuangan disusun tidak sesuaistandar dan lembaga tidak melakukanperbaikan meskipun sudah ada koreksi dariauditor

c. BPK menolak laporan keuangan meskipunsudah dilakukan perbaikan oleh lembaga ataukementerian yang mengelola keuangannegara

d. BPK masih menemukan ketidaksesuaianpengelolaan keuangan negara denganstandar keuangan yang sudah ditetapkanpemerintah

e. hasil audit menunjukkan adanya ketidak-sempurnaan data yang dimiliki oleh ke-menterian atau lembaga pengelolaan ke-uangan negara

Jawaban: bBPK memberikan penilaian dalam empat kategori,salah satunya kategori tidak wajar (adverseopinion). Tidak wajar (adverse opinion) adalah opinibahwa laporan keuangan disusun tidak sesuaistandar yang telah ditetapkan dan penyusunlaporan keuangan tidak mau melakukan perbaikanmeski sudah ada koreksi yang diajukan auditordalam pemeriksaan.

4. Para eksportir terkadang mengeluh denganpersaingan usaha di luar negeri. Negara-negaratujuan ekspor menolak barang-barang yang berasaldari Indonesia karena alasan terlalu mahal.Pemerintah mempunyai andil dalam kasustersebut. Oleh karena itu, pemerintah bisamembantu pengusaha ekspor dengan cara . . . .a. memberi pelatihan bisnis kepada pengusahab. menghapuskan pajak barang eksporc. memberi bantuan modal usahad. memberi pelatihan pemasarane. meningkatkan kualitas barangJawaban: bPemerintah dapat menghapuskan pajak barangekspor. Penghapusan pajak barang ekspormerupakan implementasi dari fungsi regulasipajak. Dengan cara tersebut, barang-barang eksporlebih kompetitif di pasar internasional.

5. Upaya yang dilakukan negara untuk memberikanperlindungan hukum kepada warga negara adalah. . . .a. pelaksanaan persidangan dilakukan dengan

sangat sederhanab. negara tidak menyelenggarakan peradilan

bagi warga miskinc. proses pengadilan dilakukan dengan biaya

ringand. hakim mempercepat pelaksanaan persidang-

ane. hakim menjatuhkan sanksi yang ringanJawaban: cNegara mempunyai kewajiban melindungi semuawarga negara dari ketidakadilan dalam bidanghukum. Upaya yang dilakukan adalah prosespengadilan dilakukan dengan biaya ringan. Dengankebijakan tersebut, setiap orang khususnya orangmiskin dapat mengupayakan keadilan melaluipengadilan tanpa harus memikirkan biaya perkara.Lebih lanjut, negara menyediakan pos bantuanhukum kepada pencari keadilan yang tidakmampu dalam memperoleh bantuan hukum.


6. Pemerintah telah mempunyai badan khusus yangbertugas memeriksa keuangan negara. Akantetapi, badan tersebut tidak menjalankan tugasnyadengan baik. Kondisi tersebut berdampak padaterjadinya maladministrasi di setiap lembaganegara. Terjadinya maladministrasi semakinmemperparah tingkat korupsi di setiap lembaganegara. Tindakan yang seharusnya dilakukan olehrakyat agar tidak terjadi kondisi tersebut adalah . . . .a. mengingatkan pemerintah melalui berbagai

saluran komunikasib. mengganti anggota Badan Pemeriksa

Keuanganc. berunjuk rasa menentang kepengurusan BPKd. membubarkan Badan Pemeriksa Keuangane. mengganti struktur pemerintahan nasionalJawaban: aWarga negara mempunyai kewajiban mengingat-kan pemerintah apabila tidak menjalankankewajibannya dengan baik. Banyak cara yangdapat dilakukan warga negara, salah satunyadengan memberikan kritikan sopan yang berfungsimengingatkan pemerintah atas tugas danwewenangnya sebagai pelaksana dan pe-nyelenggara pemerintahan.

7. Bank Indonesia merupakan bank sentralIndonesia. Tugas Bank Indonesia adalahmembantu pemerintah dalam mengatur, menjagadan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorongkelancaran produksi dan pembangunan, sertamemperluas kesempatan kerja guna meningkat-kan taraf hidup rakyat. Dalam menjalankantugasnya, Bank Indonesia dibantu oleh . . . .a. dewan moneterb. bank swastac. bank negarad. pemerintahe. nasabahJawaban: aBank Indonesia mempunyai tugas membantupemerintah dalam mengatur, menjaga danmemelihara kestabilan nilai rupiah, mendorongkelancaran produksi dan pembangunan, sertamemperluas kesempatan kerja guna meningkat-kan taraf hidup rakyat. Dalam menjalankantugasnya tersebut, Bank Indonesia dibantu olehdewan moneter.

8. Berikut merupakan contoh cerita tentangpembayaran retribusi!

Pak Lana mempunyai bangunan kosongdi depan rumahnya. Pak Lana berniatmemanfaatkan bangunan tersebut untukmembuka usaha bidang jasa konveksi.

Dengan keterampilan yang dimiliki danfasilitas yang tersedia, Pak Lana akan denganmudah membuka jasa konveksi. Pak Lanabelum bisa membuka usaha jasa konveksiapabila belum mendaftarkan izin usaha.

Fakta ini membuktikan bahwa . . . .a. balas jasa atas pembayaran retribusi akan

dirasakan secara langsungb. hanya pengusaha konveksi yang harus

membayar retribusic. Pak Lana termasuk orang yang taat

membayar retribusid. hanya perusahaan jasa yang wajib membayar

retribusie. pembayaran retribusi harus dilakukan

secepatnyaJawaban: aRetribusi adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentuyang khusus disediakan dan/atau diberikan olehpemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataubadan. Balas jasa untuk pembayaran retribusi bisalangsung diterima oleh orang yang membayarretribusi tersebut. Hal ini yang membedakandengan iuran pajak. Balas jasa untuk pembayaranpajak tidak bisa dirasakan langsung oleh subjekpajak.

9. Pengertian kekuasaan kehakiman menurut pasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman adalah . . . .a. sistem peradilan yang merdeka dan mandiri

untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan ber-dasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945demi terselenggaranya negara hukumRepublik Indonesia

b. kekuasaan negara yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegak-kan hukum dan keadilan berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 demiterselenggaranya negara hukum RepublikIndonesia

c. kekuasaan pemerintah yang mandiri untukmenyelenggarakan peradilan guna me-negakkan hukum dan keadilan berdasarPancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945

d. peradilan yang merdeka guna mencapaipemenuhan keadilan yang berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945

e. sistem peradilan yang mandiri untukmenegakkan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan Pancasila


Jawaban: bPengertian kekuasaan kehakiman menurut pasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaannegara yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilanberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, demiterselenggaranya negara hukum RepublikIndonesia. Pengertian tersebut menegaskan pasal1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesiaadalah negara hukum. Bukti bahwa Indonesiaadalah negara hukum yaitu dibentuknya lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan,kepolisian, dan kejaksaan.

10. Pernyataan yang sesuai dengan lembagakekuasaan kehakiman adalah . . . .a. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada

tingkat kasasib. Mahkamah Agung merupakan lembaga

kekuasaan kahakiman tertinggic. Komisi Yudisial berwenang memutus perkara

di tingkat pengadilan pertamad. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan

uji materi peraturan di bawah undang-undange. Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksanakekuasaan kehakiman

Jawaban: aBerdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 kekuasaankehakiman dilakukan oleh sebuah MahkamahAgung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilanmiliter, lingkungan peradilan tata usaha negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bardasar-kan pasal 24A ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945,Mahkamah Agung mempunyai wewenangmengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang,dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikanoleh undang-undang.

Bacalah berita berikut!

Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkanlaporan hasil pemeriksaan atas 37 laporankeuangan 2013 kepada 37 kementerian/lembagadi auditorium BPK tanggal 20 Juni 2014.Penyerahan laporan dilakukan oleh wakil ketuaBPK, Hasan Bisri, S.E., M.M., disaksikan anggotaBPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas37 laporan keuangan kementerian/lembaga negara,

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) terhadap 26 kementerian/ lembaga, opiniWajar dengan Pengecualian (WDP) terhadap 9kementerian/lembaga, serta opini MenolakMemberikan Pendapat (MMP) terhadap 2kementerian/lembaga. Selain memberikan opiniatas kewajaran penyajian laporan keuangan,pemeriksaan laporan oleh BPK juga mengungkap-kan temuan mengenai kelemahan sistempengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhanterhadap peraturan perundang-undangan.Sumber: www.bpk.go.id/news/bpk-menyerahkan-laporan-hasil-

pemeriksaan-atas-laporan-keuangan-tahun-2013-kepada-37-kementerianlembaga, diunduh 8 November 2014

11. Berdasarkan berita yang disajikan, BPKberkedudukan sebagai . . . .a. lembaga negara pengaudit keuangan negarab. lembaga swasta yang menilai kementerian

negarac. pembantu presiden dalam menjaga keuangan

negarad. lembaga negara yang bertugas menyerahkan

laporan keuangane. auditor swasta yang bertugas menilai

pengelolaan keuangan negaraJawaban: aBerdasarkan pasal 23E ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,BPK merupakan badan yang bertugas memerikapengelolaan dan tanggung jawab tentangkeuangan negara. Jadi, segala sesuatu yangberhubungan dengan keuangan negara akandilakukan audit oleh BPK. Pelaksanaan auditdimaksudkan supaya para pengelola keuangannegara menjalankan pengelolaan keuangan negaradengan cara sebaik-baiknya sehingga membawamanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.


Hakim konstitusi berkewajiban me-negakkan hukum dan keadilan sesuaiPancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Hal inimempertegas bahwa Mahkamah Konstitusimerupakan lembaga pelaksana kekuasaankehakiman yang berwenang menanganiperkara tertentu di bidang ketatanegaraandalam rangka menjaga konstitusi agardilaksanakan secara bertanggung jawabsesuai kehendak rakyat dan cita-citademokrasi.

Wacana di atas menyatakan bahwa MahkamahKonstitusi berwenang menangani perkara tertentu.Perkara yang dimaksud adalah . . . .


a. memutus sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannya diberikan olehundang-undang dasar

b. menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang

c. memberi pertimbangan grasi dan rehabilitasikepada presiden

d. menjaga kehormatan dan martabat hakime. mengadili perkara pidana dan perdataJawaban: aPasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwaMahkamah Konstitusi berwenang mengadili padatingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undang-undangterhadap undang-undang dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh undang-undangdasar, memutus pembubaran partai politik, danmemutus perselisihan tentang hasil pemilihanumum. Contoh lembaga yang kewenangannyadiatur dalam undang-undang dasar adalah DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

13. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyatmembahas mengenai RAPBN. DPR mempunyaikewenangan menerima atau menolak usulanRAPBN yang diajukan presiden. Apabila DPRmenolak RAPBN, presiden . . . .a. mengajukan RAPBN yang barub. tetap melaksanakan RAPBN yang sudah adac. mengacu rancangan anggaran tahun yang

lalud. menggunakan anggaran keuangan tahun

yang lalue. membujuk DPR untuk mengesahkan RAPBN

yang diajukan pemerintahJawaban: dRancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara merupakan rancangan anggaran yangdibuat pemerintah bersama DPR. Pada saatproses pembuatan rancangan tersebut dapatdilihat adanya kerja sama antara lembagaeksekutif dan legislatif. Eksekutif menyerahkanrancangan anggaran kepada legislatif kemudiankedua lembaga tersebut membahasnya. ApabilaDPR selaku legislatif menolak rancangananggaran, pemerintah harus menggunakananggaran keuangan tahun yang lalu.

14. Pernyataan yang benar berkenaan dengan prosespenyusunan anggaran pendapatan dan belanjanegara adalah . . . .a. presiden melaksanakan rancangan anggaran

yang sudah disahkan oleh Majelis Per-musyawaratan Rakyat

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesah-kan rancangan anggaran yang diajukanpresiden

c. presiden dan Dewan Perwakilan Rakyatmengajukan rancangan anggaran kepadarakyat

d. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolakrancangan anggaran yang diajukan presiden

e. presiden menerima rancangan anggaran dariDewan Perwakilan Daerah

Jawaban: dBerdasarkan pasal 20 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 DPR dapatmenolak rancangan anggaran yang diajukanpemerintah. Apabila rancangan yang diajukanpemerintah ditolak, pemerintah harus meng-gunakan APBN tahun yang lalu. Jadi, jelas bahwauntuk membuat APBN harus melibatkansetidaknya dua lembaga negara.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudahdisahkan oleh pemerintah pusat. Pada tahapselanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat masihmempunyai tugas berkenaan dengan APBN yangsudah disahkan tersebut. Tugas Dewan Perwakil-an Rakyat yaitu . . . .a. melakukan pengawasan terhadap implementasi

APBNb. mengubah postur APBN sesuai kondisi

perekonomian negarac. mengawasi proses distribusi anggaran

dengan Majelis Permusyawaratan Rakyatd. memperhatikan pertimbangan DPD atas

usulan APBN yang diajukan pemerintahe. memberikan kesempatan kepada presiden

untuk membatalkan rancangan anggaranJawaban: aDPR mempunyai fungsi pengawasan. Dengankewenangannya itu, DPR mempunyai hak untukmengawasi implementasi alokasi dana dan berhakmeminta penjelasan dari pemerintah terhadapkebijakannya. Hal ini merupakan ciri khas sistemkekuasaan yang dilakukan dengan mekanismekerja sama dan saling mengontrol antarlembaganegara supaya tercipta pemerintah yangtransparan dan akuntabel.

16. Pajak mempunyai banyak bentuk antara lain pajakbumi dan bangunan, pajak penghasilan, serta pajakpertambahan nilai. Ciri-ciri pajak yang dapatdibedakan dengan pungutan lainnya adalah . . . .a. memaksa, wajib, dan tidak mendapatkan

imbalan secara langsungb. mendapatkan imbalan secara langsung, tidak

wajib, dan tidak memaksac. memaksa, ditujukan untuk rakyat, dan hanya

dibebankan kepada perusahaan


d. digunakan untuk keperluan negara, kewajibanbadan hukum, dan sifat sukarela

e. bersifat sukarela, ditujukan kepada per-seorangan, dan tidak mendapat imbalansecara langsung

Jawaban: aPajak adalah iuran wajib yang diserahkan rakyatkepada negara. Pajak mempunyai ciri-ciri yangmembedakannya dengan iuran lainnya. Ciri-ciripajak antara lain memaksa, wajib, dan tidakmendapatkan imbalan secara langsung. Setiapsubjek pajak wajib membayar pajak. Balas jasayang diberikan negara sifatnya tidak langsung.Negara mengumpulkan uang pajak dan meng-alokasikannya dalam bentuk pelayanan umum,pembangunan infrastruktur, dan bantuan sosial.

17. Pernyataan yang menunjukkan karakteristik pajakadalah . . . .a. Aminah dan Aldo membayar karcis masuk

kawasan wisatab. Pak Badu membayar iuran pajak bumi dan

bangunan secara rutinc. para pedagang membayar biaya penggunaan

kiosd. Pak Kadir membayar karcis parkir mobile. Bu Sinta membayar izin gangguanJawaban: bMembayar iuran bumi dan bangunan termasukdalam pajak. Pembayaran pajak tersebutdisetorkan kepada pemerintah. Pemerintah akanmengumpulkan hasil pemungutan pajak.Pemerintah kemudian mengalokasikan dana pajaktersebut dalam bentuk pembiayaan, distribusi,stabilisasi, dan regulasi. Perlu diketahui bahwapajak merupakan sumber pendapatan utama.

18. Pajak mempunyai fungsi distribusi. Implementasifungsi distribusi pajak adalah . . . .a. pemerintah menghapuskan pajak barang

eksporb. dana pajak disimpan di bank sebagai kas

negarac. dana pajak digunakan untuk membayar uang

luar negerid. pemerintah menggunakan dana pajak untuk

membayar gaji pegawaie. pemerintah mengalokasikan dana pendidikan

untuk membiayai operasional sekolahJawaban: ePajak yang diperoleh dari rakyat didistribusikandalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatanmurah, fasilitas pendidikan murah, pembangunanjalan, subsidi rumah murah, dan kebutuhan pokoklain. Fungsi distribusi berkaitan dengan penyaluraniuran pajak untuk membiayai kepentingan umumdalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.


Rupiah adalah mata uang negara RepublikIndonesia. Rupiah merupakan mata uangyang sah untuk transaksi jual beli. Negaramelalui kementerian perekonomian berhakmencetak rupiah. Untuk menjaga stabilitasperekonomian nasional, negara mengimbaukepada masyarakat untuk menyimpansebagian uangnya di bank. Penyimpanan uangbisa dilakukan di bank negara atau bankswasta.

Pernyataan yang tidak tepat berhubungan denganhal keuangan adalah . . . .a. negara berhak mencetak uangb. rupiah adalah mata uang Indonesiac. rupiah dapat dijadikan alat transaksi jual belid. kementerian perekonomian berhak mencetak

uange. masyarakat diimbau menyimpan uang di bank

negaraJawaban: dBank Indonesia adalah institusi yang mempunyaikewenangan mencetak rupiah. Secara teknis,pencetakan mata uang dilakukan oleh badanusaha milik negara (perum Peruri). Apabila badanusaha milik negara yang ditunjuk tidak sanggupmelaksanakan pencetakan rupiah, pencetakanrupiah dilaksanakan oleh badan usaha miliknegara bekerja sama dengan lembaga lain yangditunjuk melalui proses yang transparan danakuntabel serta menguntungkan negara. Jadi,pencetakan uang bukan dilakukan olehkementerian perekonomian.

20. Bank Indonesia adalah bank sentral milikIndonesia. Dalam menjalankan tugasnya, BankIndonesia selalu menjalin hubungan denganpemerintah. Bentuk hubungan yang terjalin antaraBank Indonesia dengan pemerintah adalah . . . .a. Bank Indonesia memberi kredit kepada

swastab. Bank Indonesia bertindak sebagai pembuat

APBNc. Bank Indonesia memberikan kredit kepada

pemerintahd. Bank Indonesia menyediakan bantuan sosial

untuk pemerintahe. Bank Indonesia membantu pemerintah dalam

hal pelunasan utang negaraJawaban: cContoh hubungan antara Bank Indonesia dan pe-merintah sebagai berikut.1) Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang

kas pemerintah.


2) Bank menyelenggarakan uang untukpemerintah di antara kantor-kantornya seluruhwilayah Republik Indonesia.

3) Bank membantu pemerintah dalam pe-nempatan surat-surat utang negara, penata-usahaan serta pembayaran kupon danpelunasannya.

4) Bank Indonesia memberikan kredit kepadapemerintah dalam rekening koran untukmemperluas negara menurut keperluansebagaimana ditetapkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.

5) Kredit tersebut diberikan atas tanggunganyang cukup dalam kertas perbendaharaannegara dan yang pengeluaran serta peng-gadaiannya diizinkan dengan atau berdasar-kan undang-undang.

21. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan, termasukinvestasi dan kekayaan yang dipisahkan, yangditetapkan dalam APBN dan APBD. Per-bendaharaan negara sebagaimana dimaksud padapengertian tersebut meliputi . . . .a. pengendalian deplasi, pengelolaan kas, dan

penyusun laporan keuangan daerahb. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah,

pengelolaan kas, serta pengelolaan piutangdan utang negara

c. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah,pengelolaan kas, dan penyusun laporankeuangan daerah

d. pengelolaan kas, pengelolaan piutang danutang negara, dan penyusun laporan ke-uangan daerah

e. pengelolaan kas, pengelolaan piutang danutang negara, dan pengelolaan piutang untukswasta

Jawaban: bPasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara menyata-kan bahwa perbendaharaan negara adalahpengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan,termasuk investasi dan kekayaan yang dipisah-kan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.Perbendaharaan negara sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarameliputi:1) pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;2) pelaksanaan pendapat dan belanja daerah;3) pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

negara;4) pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

daerah;5) pengelolaan kas; serta6) Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah.

22. Fungsi legislasi yang dimiliki Dewan PerwakilanRakyat terimplementasi dalam kegiatan . . . .a. DPR mengevaluasi kinerja pemerintahb. DPR membahas rancangan undang-undangc. presiden dan DPR mengawasi pelaksanaan

APBNd. anggota DPR mengajukan RAPBN kepada

pemerintahe. anggota DPR menyampaikan argumentasi

dalam rapatJawaban: bFungsi legislasi adalah fungsi DPR dalammembuat undang-undang. Secara teknis untukmembuat undang-undang, DPR harus melibatkanpemerintah dan masyarakat demi terciptatransparansi dan ketercapaian tujuan dari undang-undang yang hendak dibuat. Ketentuan prosespembuatan undang-undang yang merupakan fungsilegislasi DPR diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

23. Hakim A dianggap melanggar kode etik hakim.Berita ini telah mencoreng institusi yudikatif. Olehkarena itu, untuk memastikan kebenaran beritatersebut harus dilakukan pemeriksaan kode etik.Lembaga yang berhak melakukan pemeriksaankode etik perilaku hakim adalah . . . .a. presidenb. Komisi Yudisialc. Mahkamah Agungd. Dewan Perwakilan Rakyate. Majelis Permusyawaratan RakyatJawaban: bTugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga danmenegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim sebagai berikut.1) Melakukan pemantauan dan pengawasan

terhadap perilaku hakim.2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan

dengan pelanggaran kode etik dan/ataupedoman perilaku hakim.

3) Melakukan verifikasi, klarifikasi, daninvestigasi terhadap laporan dugaanpelanggaran kode etik dan/atau pedomanperilaku hakim secara tertutup.

4) Memutuskan benar tidaknya laporan dugaanpelanggaran kode etik dan/atau pedomanperilaku hakim.

5) Mengambil langkah hukum dan/atau langkahlain terhadap orang perorangan, kelompokorang, atau badan hukum yang merendahkankehormatan dan keluhuran martabat hakim.

6) Mengupayakan peningkatan kapasitas dankesejahteraan hakim.


24. Perhatikan hierarki lembaga peradilan berikut!

Mahkamah Agung

X

Pengadilan Negeri

Tanda (X) dalam kotak menunjukkan lembaga. . . .a. pengadilan tinggib. pengadilan militerc. pengadilan agamad. pengadilan tinggi agamae. pengadilan tata usaha negaraJawaban: aKekuasaan kehakiman merupakan kekuasaanyang merdeka untuk menyelanggarakan peradilanguna menegakkan hukum dan keadilan. Ke-kuasaan kehakiman dilakukan oleh MahkamahAgung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Badan peradilan yang dimaksud adalahlingkungan peradilan umum, lingkungan peradilanagama, lingkungan peradilan militer, danlingkungan peradilan tata usaha negara.Lingkungan peradilan umum terdiri atas pengadilannegeri yang berada di wilayah kabupaten/kota danpengadilan tinggi yang berada di wilayah provinsi.Tanda (X) dalam kotak menunjukkan pengadilantinggi.

25. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji secaramateriel undang-undang terhadap undang-undangdasar yang dimohonkan oleh pemohon. Contohpermohonan uji materiel yang benar adalahmasyarakat menyatakan bahwa . . . .a. materi dalam pasal 30 Undang-Undang XX

bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945

b. materi yang terdapat dalam pasal 5 ayat (4)Undang-Undang XX bertentangan secaramateriel dengan pasal 4 Undang-Undang XY

c. secara prosedural pembuatan Undang-Undang XX tidak memenuhi syaratmekanisme pembuatan undang-undang

d. pembahasan rancangan undang-undang tidakdilakukan oleh lembaga yang terkait terhadapmateri undang-undang

e. materi dalam pasal 20 Peraturan PemerintahXO bertentangan dengan pasal 38 Undang-Undang XX

Jawaban: aMahkamah Konstitusi merupakan salah satulembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.Mahkamah Konstitusi sering disebut denganlembaga penjaga konstitusi. Hal ini berhubungandengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untukmenguji undang-undang terhadap undang-undangdasar. Setiap warga negara Indonesia yangmemenuhi syarat dapat mengajukan permohonanpengujian, baik secara formil maupun materielundang-undang terhadap undang-undang dasar.

26. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga barudalam ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini adasejak amandemen Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Proses pemilihanhakim konstitusi memberikan gambaran proseskerja sama antarlembaga negara. Kerja samatersebut dapat terlihat dari pengajuan calon hakimkonstitusi . . . .

a. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPR3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden3 orang calon hakim konstitusi oleh MahkamahAgung

b. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden3 orang calon hakim konstitusi oleh MahkamahAgung

c. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial3 orang calon hakim konstitusi oleh MahkamahAgung

d. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPR3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial

e. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial

Jawaban: aCalon hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembagasebagaimana yang diatur dalam pasal 24C ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakanbahwa Mahkamah Konstitusi mempunyaisembilan orang anggota hakim konstitusi yangditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tigaorang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tigaorang oleh presiden.


a. memutus perselisihanhasil pemilu

b. memutuspembubaran partaipolitik

c. menegakkankehormatan hakim

d. menjaga keluhuranmartabat hakim

e. mengadili padatingkat kasasi

MahkamahKonstitusi

MahkamahAgung

27. Pembagian kewenangan antarlembaga peradilan yang benar adalah . . . .

Jawaban: bMahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawahundang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar,memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

28. Perhatikan tabel berikut.

No. A B C D

1) Dua orang mantan hakim. Satu orang praktisi hukum. Dua orang akademisi hukum Satu orang anggotamasyarakat.

2) Tiga orang mantan hakim. Dua orang praktisi hukum. Tiga orang akademisi hukum Dua orang anggotamasyarakat.

Kriteria calon anggota Komisi Yudisial terdapat pada kombinasi . . . .a. A1), B1), C2), dan D1)b. A1), B2), C1), dan D1)c. A1), B2), C2), dan D2)d. A2), B1), C1), dan D2)e. A2), B2), C2), dan D1)Jawaban: bKomisi Yudisal terdiri atas tujuh orang anggota. Ketujuh orang anggota tersebut terdiri atas dua orang mantanhakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu orang anggota masyarakat. Ketujuhanggota tersebut statusnya bukan pegawai negeri sipil, tetapi pejabat negara. Berdasarkan pasal 24B ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota Komisi Yudisial harus mempunyaipengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

29. Salah satu asas kekuasaan kehakiman adalah ’’peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dankeadilan berdasarkan Pancasila.’’ Maksud asas tersebut adalah . . . .a. hakim seharusnya memperhatikan kondisi psikologis terdakwa apabila akan memberikan putusanb. keadilan yang menjadi dasar atas putusan pengadilan seyogyanya sesuai dasar negarac. hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan aspek keadilan bagi terdakwad. putusan pengadilan selalu berlandaskan pada hati nurani hakime. putusan pengadilan harus sesuai hukum yang dilanggarJawaban: bPancasila adalah dasar negara. Oleh karena itu, semua peraturan harus sesuai dasar negara Pancasila.Begitu pula dalam proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim harus mempertimbangkan aspekkeadilan yang sesuai aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan pernyataan awal setiap hakimyang akan membacakan putusan selalu diawali dengan kata-kata ’’Demi keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa’’.


30. Berdasarkan struktur ketatanegaraan RepublikIndonesia, kekuasaan kehakiman terpisah darikekuasaan eksekutif dan legislatif. Fakta inimembuktikan bahwa . . . .a. kedudukan lembaga kehakiman sangat tinggi

dibandingkan dengan lembaga negara lainb. hakim-hakim mempunyai kedudukan ter-

hormat sebagai penentu keadilanc. lembaga kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdekad. Indonesia konsisten menjadi negara yang

berdasarkan atas hukume. pemerintah harus patuh terhadap putusan

pengadilanJawaban: cPasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwakekuasaan kehakiman merupakan kekuasaanyang merdeka untuk menyelenggarakan peradilanguna menegakkan hukum dan keadilan. Olehkarena itu, untuk menjaga independensi lembagakekuasaan kehakiman harus terpisah darilembaga negara seperti lembaga kepresidenanatau lembaga legislatif.

31. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkanUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dipilih oleh . . . .a. presiden setelah memperhatikan pertimbang-

an DPDb. MPR kemudian diajukan kepada presiden dan

diresmikan DPRc. DPD setelah memperhatikan pertimbangan

DPR dan diresmikan presidend. DPR setelah memperhatikan pertimbangan

DPD dan diresmikan presidene. presiden dengan mengajukan calon anggota

BPK kepada DPR dan diresmikan oleh MPRJawaban: dPemilihan anggota BPK dilakukan atas kerjasama antara tiga lembaga negara yaitu presiden,DPR, dan DPD. Hal tersebut ditegaskan dalampasal 23F ayat (1) yang berbunyi ”Anggota BadanPemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Per-wakilan Rakyat dengan memperhatikan DewanPerwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.”Proses pemilihan anggota BPK ini dapat dijadikansebagai contoh bentuk pelaksanaan pemerintahandengan mekanisme check and balances.Pelaksanaan pemerintahan dengan mekanismetersebut memperlihatkan adanya kerja sama danproses pengelolaan negara.

32. Ketua BPK mengetahui bahwa ada anggota BPKyang masa jabatannya akan berakhir. Sebagai-mana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tindakan yang harus dilakukan ketuaBPK adalah . . . .

a. memberitahukan kepada DPR dengantembusan kepada presiden tentang akanberakhirnya masa jabatan anggota BPKpaling lambat enam bulan sebelumberakhirnya masa jabatan anggota

b. meminta DPR mengambil tindakan membuatsurat kepada presiden tentang adanyaanggota BPK yang akan berakhir masajabatannya paling lambat enam bulansebelumnya

c. memberitahukan kepada presiden dengantembusan kepada DPR tentang akanberakhirnya masa jabatan anggota BPK palinglambat enam bulan sebelumnya

d. menunggu presiden memberi tahu masajabatan anggota BPK yang akan berakhirkepada DPR paling lambat enam bulansebelumnya

e. menunggu DPR memberitahukan kepadaanggota BPK tentang akan berakhirnya masajabatan paling lambat enam bulan sebelum-nya

Jawaban: aAnggota BPK memegang jabatan selama limatahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuksatu kali masa jabatan. Setelah masa jabatan akanberakhir, BPK memberitahukan kepada DPRdengan tembusan kepada presiden tentang akanberakhirnya masa jabatan anggota BPK palinglambat enam bulan sebelum berakhirnya masajabatan anggota tersebut.


Jejen ter tangkap sedang mencurikendaraan bermotor di depan toko roti. Orang-orang yang melihat tindakan Jejen langsungmeringkus dan membawanya ke kantor polisiterdekat. Polisi melakukan penyelidikan danpenyidikan terhadap Jejen serta mengumpul-kan bukti-bukti pendukung tindakan melawanhukum yang dilakukan Jejen. Polisi dan jaksamembawa Jejen ke pengadilan untuk diadili.

Pengadilan yang akan mengadili kasus tersebutadalah . . . .a. pengadilan tinggib. pengadilan militerc. Mahkamah Agungd. pengadilan negerie. pengadilan tata usaha negaraJawaban: dPengadilan negeri adalah pengadilan yang beradadalam lingkungan peradilan umum. Peradilannegeri berada di wilayah kabupaten/kota.Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkatpertama yang menangani kasus seperti yangmenimpa Jejen. Apabila para pihak tidak bisa


menerima putusan hakim majelis pengadilannegeri, mereka bisa melakukan banding kepengadilan tinggi.

34. Cermatilah hasil identifikasi berikut!1) Bagian dari kekuasaan kehakiman.2) Berada di bawah Mahkamah Agung.3) Menangani kasus yang lebih umum.4) Berkedudukan di provinsi.

Berdasarkan hasil identifikasi yang disajikan,lembaga yang dimaksud adalah . . . .a. pengadilan tinggib. pengadilan negeric. pengadilan militerd. pengadilan tata usaha negarae. pengadilan tindak pidana korupsiJawaban: aPengadilan tinggi adalah pelaksana kekuasaankehakiman untuk menyelenggarakan peradilanpada tingkat banding. Pengadilan tinggi berada ditingkat provinsi. Pengadilan ini merupakanpengadilan kedua setelah menempuh pengadilannegeri di tingkat kabupaten/kota.

35. A terlibat utang piutang dengan C. C merasadirugikan karena A tidak pernah membayar utang.C kemudian melaporkan kepada polisi. Per-sidangan sudah berjalan pada tingkat pengadilannegeri. Pengadilan memenangkan C ataspermohonan putusannya. A merasa tidakmendapat keadilan atas putusan tersebut. Akemudian melakukan banding di . . . .a. pengadilan tinggib. pengadilan militerc. pengadilan agamad. pengadilan tinggi agamae. pengadilan tinggi tata usaha negaraJawaban: aPengadilan tinggi merupakan pelaksana kekuasa-an kehakiman di bawah Mahkamah Agung.Pengadilan tinggi melaksanakan peradilan diwilayah provinsi untuk menyelenggarakanperadilan banding. Peradilan banding merupakanperadilan kedua setelah peradilan negeri. Parapihak yang tidak menerima hasil putusan hakimdi pengadilan negeri bisa melakukan banding kepengadilan tinggi dalam kasus pidana atau perdataumum.


1. Jelaskan tujuan pemeriksaan keuangan negarayang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan!Jawaban:Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk mem-berikan keyakinan yang memadai mengenaipenyajian laporan secara wajar, dalam semua hal

materiel sesuai prinsip akuntansi yang berlakuumum di Indonesia atau basis akuntansikomprehensif selain prinsip akuntansi yangberlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan kinerjaadalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangannegara.

2. Jelaskan peran BPK dalam sistem ketatanegaraanIndonesia!Jawaban:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalahlembaga negara yang diberikan wewenangberdasarkan pasal 23E ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.BPK diadakan untuk memeriksa pengelolaan dantanggung jawab tentang keuangan negara. Dalamrangka pelaksanaan, BPK melakukan pemeriksa-an keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengantujuan tertentu.

3. Tuliskan lima kewenangan BPK dalam pemeriksa-an keuangan negara!Jawaban:Lima kewenangan BPK dalam pemeriksaankeuangan negara sebagai berikut.a. Menetapkan kode etik pemeriksaan penge-

lolaan dan tanggung jawab keuangan negara.b. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga

pemeriksa di luar BPK yang bekerja untukdan atas nama BPK.

c. Membina jabatan fungsional pemeriksa.d. Memberi pertimbangan atas standar

akuntansi pemerintahan.e. Memberi pertimbangan atas rancangan

sistem pengendalian intern pemerintah pusat/pemerintah daerah sebelum ditetapkan olehpemerintah pusat/pemerintah daerah.

4. Mengapa BPK harus berdiri sejajar denganlembaga kepresidenan?Jawaban:BPK harus memeriksa pengelolaan keuangannegara yang dijalankan pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Apabila BPK berada dibawah kendali presiden, ruang gerak BPK untukmemeriksa pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara akan terbatas. Suatu lembagayang dikendalikan presiden tidak akan mungkinberposisi independen saat memeriksa. Itulahalasan BPK harus berdiri sejajar dengan lembagakepresidenan.

5. Mengapa BPK dalam melakukan tugas danwewenang pengelolaan keuangan harus mem-perhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas?Jawaban:Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengelolaandan tanggung jawab keuangan sebagai bentukimplementasi tugas dan wewenangnya harus


memperhatikan aspek transparansi danakuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitasdiperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaanprogram yang dibiayai dengan keuangan negara,tingkat kepatuhannya terhadap ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku, sertauntuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi,dan efektivitas dari program tersebut. Denganmemperhatikan aspek tersebut, BPK dapatmenyajikan data-data secara transparan mengenaipengelolaan keuangan negara kepadamasyarakat.

6. Apa pendapat Anda mengenai kalimat ’’Demikeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’’yang selalu diucapkan hakim pada saat mem-bacakan putusan pengadilan?Jawaban:Kalimat ’’Demi keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa’’ setidaknya mempunyai duaunsur penting yaitu keadilan dan ketuhanan.Dengan membacakan kalimat tersebut dalamsetiap awal putusan diharapkan putusan yangdiberikan hakim sudah memenuhi rasa keadilanyang didasarkan atas ketuhanan. Jadi, putusantersebut bukan sekadar putusan belaka, melainkanmemiliki unsur keyakinan rohani hakim.

7. Mengapa kekuasaan kehakiman harus bersifatmandiri?Jawaban:Kekuasaan kehakiman harus bersifat mandiri. Halini demi menjaga independensi dari kekuasaankehakiman itu sendiri. Apabila kekuasaankehakiman berada di bawah lembaga negara lain,sulit bagi hakim untuk merdeka dalam mem-berikan putusan. Faktor terpenting adalahdimungkinkan banyak kepentingan yang akanmemengaruhi putusan hakim.

8. Jelaskan tugas Badan Pemeriksa Keuanganberdasarkan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945!Jawaban:Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badanmilik Indonesia yang mengemban tugas sebagaiberikut.a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara yang dilakukan olehpemerintah pusat, pemerintah daerah,lembaga negara lainnya, Bank Indonesia,badan usaha milik negara, badan layananumum, badan usaha milik daerah, danlembaga atau badan lain yang mengelolakeuangan negara.

b. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaankeuangan, pemeriksaan kinerja, dan pe-meriksaan dengan tujuan tertentu.

c. Menerima hasil pemeriksaan yang dilakukanakuntan publik dan BPK wajib memublikasikan-nya.

d. Melakukan pembahasan atas temuan pe-meriksaan dengan objek yang diperiksasesuai standar pemeriksaan keuangannegara.

e. Menyerahkan hasil pemeriksaan ataspengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuaikewenangannya.

f. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepadapresiden, gubernur, dan bupati/wali kota.

g. Apabila dalam proses pemeriksaan di-temukan unsur pidana, BPK melaporkan haltersebut kepada instansi yang berwenangsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama satu bulan sejakdiketahui adanya unsur pidana.

h. Membantu pelaksanaan tindak lanjut hasilpemeriksaan yang dilakukan oleh presiden,gubernur, bupati/wali kota, dan hasilnyadiberitahukan secara tertulis kepada DPR,DPD, dan DPRD, serta pemerintah.

9. Jelaskan hubungan pengelolaan keuangan dengankesejahteraan umum!Jawaban:Pengelolaan keuangan negara sangat erathubungannya dengan kesejahteraan umum. Halini berhubungan dengan tujuan negara untukmenciptakan masyarakat sejahtera. Kesejahtera-an masyarakat dapat diwujudkan denganpengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaankeuangan negara yang tepat sasaran, baik dalamproses pembagian alokasi setiap sektor sampaipendistribusian dana tersebut. Apabila semua haltersebut tepat sasaran, dana yang ditujukan untukmeningkatkan kesejahteraan sosial akan tercapai.

10. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang telah diserahkankepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbukauntuk umum. Apa maksud kata-kata ’’terbukauntuk umum”?Jawaban:Hasil pemeriksaan BPK terbuka untuk umummaksudnya setiap orang bisa mengakses hasilpemeriksaan dari semua lembaga yang diperiksaoleh BPK. Hasil pemeriksaan tersebut menunjuk-kan bahwa pemerintah sedang menjalankantugasnya secara transparan. Harapannya, dengandilakukan secara terbuka semua orang dapatmelihat hasil pengelolaan keuangan negara yangdilakukan oleh setiap lembaga sehingga semuaorang bisa memberikan penilaian kepada setiaplembaga tersebut.



1. Pancasila menjadi tolok ukur dan arahan bagipelaksanaan dan penghormatan HAM di Indonesiakarena Pancasila berkedudukan sebagai . . . .a. hukum dasar negarab. dasar negara Indonesiac. perjanjian luhur bangsad. konstitusi negara Indonesiae. hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-

undanganJawaban: bPancasila bagi bangsa Indonesia berkedudukansebagai dasar negara Indonesia. Pancasilasebagai dasar negara berarti seluruh penyeleng-garaan negara harus berdasarkan Pancasila. Olehkarena itu, pelaksanaan HAM juga didasarkan dandilaksanakan berdasarkan Pancasila.

2. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hakpokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagaianugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataanyang mendukung definisi HAM di atas adalah. . . .a. manusia di seluruh dunia memiliki hak asasi

manusia yang berlainanb. pemenuhan hak asasi manusia dapat

dilaksanakan secara mutlakc. hak asasi manusia melekat pada manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esad. negara dapat memonopoli hak asasi manusia

demi keamanan negarae. seseorang dapat kehilangan hak asasinya

karena kejahatan yang dilakukanJawaban: cDefinisi HAM tersebut mengandung poin penting,yaitu hak asasi manusia bersumber dari TuhanYang Maha Esa, hak asasi manusia melekat padamanusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa,seluruh manusia memiliki hak asasi yang sama,dan hak asasi manusia tidak dapat dirampas olehsiapa pun. Hak asasi manusia yang melekat padadiri manusia tidak dapat dipindahtangankan ataudicabut oleh kekuatan lain sehingga seseorangtidak akan kehilangan hak asasinya karena

kejahatan yang ia lakukan. Dengan demikian,pernyataan yang mendukung definisi HAMtersebut terdapat pada pilihan jawaban c.

3. Seorang anak di bawah umur berhak melakukankegiatan jual beli tanah melalui walinya. Haktersebut dijamin dalam Pancasila yaitu sila . . . .a. pertamab. keduac. ketigad. keempate. kelimaJawaban: eHak milik dalam Pancasila terdapat dalam silakelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia mengakui hak milik perorangan danmelindungi kepentingan umum. Selain itu, sila inimencerminkan keadilan dalam HAM. Keadilanditujukan bagi kepentingan umum tidak adapembedaan atau diskriminasi antarindividu dalamnegara. Dalam kasus tersebut, seorang anakberhak memiliki sesuatu dan berhak melakukantransaksi jual beli tanah melalui walinya. Setelahumurnya mencukupi tanah tersebut dapatdiatasnamakan dirinya.

4. Peristiwa sejarah yang menunjukkan hak asasimanusia dalam sila ketiga Pancasila terdapat padapilihan jawaban . . . .a. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928b. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus

1945c. hari Kesaktian Pancasila 1 Oktoberd. hari Pahlawan 10 Novembere. hari Buruh 3 MeiJawaban: aHak asasi manusia yang terkandung dalam silaketiga Pancasila adalah persamaan hak warganegara. Sila persatuan mengamanatkan adanyaunsur pemersatu di antara warga negara dengansemangat rela berkorban dan menempatkankepentingan bangsa dan negara di ataskepentingan pribadi atau golongan. Semua orangdilahirkan merdeka dan mempunyai martabat danhak-hak yang sama. Ikrar Sumpah Pemuda

Ulangan Tengah Semester 186

merupakan bukti meleburnya perbedaan dalamkeragaman di Indonesia menjadi satu ikrarnasional (bertumpah darah satu, berbangsa satu,dan berbahasa kesatuan satu Indonesia).

5. Simaklah berita berikut!

Puluhan mahasiswa memadati pertigaanrevolusi Universitas Islam Negeri SunanKalijaga. Mereka meyelkan berbagai penolakankenaikan harga BBM. Awalnya aksi demoberjalan damai. Puluhan mahasiswamenyanyikan lagu-lagu bertema kerakyatan.Akan tetapi, situasi menjadi ricuh ketikasejumlah oknum mencoba membakar pospolisi di badan jalan.

Hak asasi manusia yang diilustrasikan melaluiberita tersebut terdapat dalam Pancasila sila . . . .a. pertama d. keempatb. kedua e. kelimac. ketigaJawaban: dHak asasi manusia yang diilustrasikan dalamcerita tersebut adalah hak mengemukakanpendapat dalam demonstrasi menolak kenaikanharga BBM di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.Kebebasan mengemukakan pendapat merupakanciri demokrasi yang terdapat dalam sila keempatPancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin olehhikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

6. Mengemukakan pendapat merupakan hak setiaporang. Akan tetapi, perlu diingat kewajiban asasiyang harus dilaksanakan mengiringi hakmengemukakan pendapat yaitu . . . .a. menyampaikan fakta buka opinib. menghargai pendapat orang lainc. mengupayakan pendapat pribadid. mendukung pendapat yang sejalane. menolak pendapat yang berseberanganJawaban: bPemenuhan hak asasi manusia harus diikutipemenuhan kewajiban asasi manusia. Pemenuhanhak mengemukakan pendapat tentunya diikutipelaksanaan kewajiban asasi yaitu menghargaipendapat orang lain, menghormati orang lain yangsedang mengemukakan pendapat, dan mematuhitata cara mengemukakan pendapat di mukaumum dengan konsekuen.

7. Secara serentak Indonesia akan menyeleng-garakan pemilihan kepala daerah. Setiap warganegara Indonesia yang telah cakap hukum berhakdan wajib ikut serta dalam pesta demokrasitersebut. Hal ini merupakan perwujudan hak . . . .

a. politik d. peradilanb. pribadi e. sosial budayac. ekonomiJawaban: aHak asasi politik adalah hak yang dimiliki setiapindividu dalam bidang politik. Hak asasi politikantara lain hak untuk memilih dan dipilih dalampemilihan umum serta hak berorganisasi atauberkumpul.

8. Abraham Lincoln mengemukakan bahwademokrasi adalah pemerintahan dari rakyat olehrakyat dan untuk rakyat. Sama halnya denganpendapat Abraham Lincoln, kedaulatan diIndonesia berada di tangan rakyat dan dilaksana-kan menurut undang-undang. Rakyat Indonesiamemiliki hak menentukan wakilnya dalampemerintahan melalui pemilihan umum yang jujurdan adil. Hak rakyat tersebut terkandung dalamPancasila tentang . . . .a. Ketuhanan Yang Maha Esab. kemanusiaan yang adil dan beradabc. persatuan Indonesiad. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat


e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJawaban: dHak rakyat untuk memilih wakilnya dalampemerintahan terkandung dalam sila kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan. Inti dari sila iniadalah musyawarah mufakat dalam setiappengambilan keputusan dan penyelesaian tanpatekanan dan paksan dari pihak mana pun.

9. Hak asasi manusia yang terkandung dalam silakedua Pancasila adalah . . . .a. pengakuan hak milik pribadi dan kepentingan

umumb. persamaan di hadapan hukum tanpa

diskriminasic. kebebasan mengemukakan pendapatd. jaminan kebebasan beragamae. musyawarah untuk mufakatJawaban: bPancasila adalah dasar negara Indonesia. Didalamnya terkandung nilai-nilai sebagai jaminanterhadap hak asasi manusia. Sila kemanusiaanyang adil dan beradab menempatkan hak setiapwarga negara pada kedudukan yang sama dalamhukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yangsama untuk mendapat jaminan dan perlindunganundang-undang. Sila kedua mengamanatkanadanya persamaan derajat, persamaan hak, danpersamaan kewajiban antara sesama manusia diberbagai bidang kehidupan tanpa adanya


diskriminasi. Adapun pengakuan atas hak milikpribadi terdapat dalam sila kelima Pancasila,kebebasan mengemukakan pendapat danmusyawarah untuk mufakat dalam sila keempat,serta jaminan kebebasan beragama terdapatdalam sila pertama.

10. Hak asasi manusia yang dimiliki tiap-tiap individuselalu berbatasan dengan hak asasi orang lain.Sebelum menuntut haknya seseorang harusterlebih dahulu melaksanakan kewajibannya. Olehkarena itu, dalam pemenuhan hak asasi manusiasetiap orang harus menghormati hak asasi oranglain dan tunduk pada pembatasan-pembatasannorma dalam masyarakat. Ketentuan inimerupakan makna yang terkandung dalam . . . .a. pasal 28F d. pasal 28Ib. pasal 28G e. pasal 28Jc. pasal 28HJawaban: ePasal 28J terdiri atas dua ayat. Pertama, setiaporang wajib menghormati hak asasi manusia oranglain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara. Kedua, dalammenjalankan hak dan kebebasannya, setiap orangwajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkandengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan ser tapenghormatan atas hak dan kebebasan orang laindan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuaipertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis. Pasal ini menegaskan perlunyapenghormatan terhadap hak asasi orang lain danmenegaskan bahwa pelaksanaan HAM harussesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama,keamanan dan ketertiban umum dalam negarademokratis.

11. Hakim Artidjo Alkostar menjadi icon baru dalamproses penegakan hukum di Indonesia. Putusanyang kontroversial dan memberatkan bagiterpidana korupsi, membuat terpidana korupsienggan mengajukan kasasi. Dia belum pernahmeringankan terdakwa korupsi mana pun. Hakasasi manusia yang ditegakkan oleh ArtidjoAlkostar terdapat pada pasal . . . .a. pasal 28B ayat (1)b. pasal 28C ayat (1)c. pasal 28D ayat (1)d. pasal 28E ayat (1)e. pasal 28F ayat (1)Jawaban: cHak asasi manusia yang ditegakkan oleh ArtidjoAlkostar adalah persamaan di hadapan hukum.Hal ini terlihat dalam pernyataan bahwa ”Dia belum

pernah meringankan terdakwa korupsi mana pun”.Artinya, terpidana kasus korupsi mendapatperlakuan yang sama sesuai korupsi yangdilakukan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 28Dayat (1) yaitu setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil, serta perlakuan yang sama di hadapanhukum.

12. Salah satu aturan yang dibentuk pemerintahdalam upaya menegakkan hak asasi manusiaadalah . . . .a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Jawaban: aSelain Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,terdapat peraturan perundang-undangan yangsecara khusus mengatur tentang pelaksanaanHAM di Indonesia. Peraturan tersebut adalahUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia. Selain itu, dalam upayapenegakan HAM di Indonesia dibentuklahbeberapa lembaga yang bergerak di bidangperlindungan HAM antara lain, Komisi NasionalHak Asasi Manusia (Komnas HAM), KomisiNasional Antikekerasan terhadap Perempuan, danKomisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Halini dilakukan untuk meminimalisasi pelanggaranterhadap hak asasi manusia.

13. Oknum aparat kepolisian melakukan pelanggaranhak asasi manusia. Berdasarkan kriteria tentangpelanggaran HAM, tindakan oknum tersebut dapatdigolongkan dalam pelanggaran berat terhadaphak asasi manusia. Akan tetapi, pelanggarantersebut dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan yangberhak memproses dan mengadili adalah . . . .a. pengadilan HAM Ad Hocb. pengadilan HAMc. pengadilan umumd. pengadilan militere. pengadilan agamaJawaban: aPengadilan yang berhak memproses danmengadili kasus pelanggaran HAM yang dilakukanoleh oknum aparat kepolisian adalah pengadilanHAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc hanyamenangani kasus yang terjadi sebelum lahirnyaUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan AdHoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwatertentu dengan keputusan presiden.


14. Kriteria kejahatan genosida terdapat pada pilihanjawaban . . . .

a. - pembunuhan

- pemusnahan

b. - mencegah kelahiran dalam kelompok

- memindahkan secara paksa anak-anak

c. - pengusiran atau pemindahan penduduk secara

paksa

- penyiksaan

d. - penyiksaan

- perampasan kemerdekaan

e. - perkosaan- penganiayaan terhadap suatu kelompok

Jawaban: bKejahatan genosida merupakan setiap perbuatanyang dilakukan dengan maksud untuk meng-hancurkan atau memusnahkan seluruh atausebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik,kelompok agama dengan cara-cara yangdijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusiaseperti berikut.1) Membunuh anggota kelompok.2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental

yang berat terhadap anggota-anggotakelompok.

3) Memaksakan tindakan-tindakan yangbertujuan mencegah kelahiran di dalamkelompok.

4) Memindahkan secara paksa anak-anak darikelompok tertentu kepada kelompok lain.


Tanggal 12 Oktober 2002 terjadi tigarangkaian peristiwa pengeboman di Pulau Bali.Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pubdan Sari Club di jalan Legian, Kuta, Bali.Ledakan terakhir terjadi di dekat KantorKonsulat Amerika Serikat. Tercatat 202 korbanjiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera.Korban meninggal dan luka-luka terdiri ataswarga negara asing (wisatawan) serta warganegara Indonesia dari berbagai daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000, wewenang mengadili kasus tersebut beradapada . . . .a. pengadilan HAMb. pengadilan militerc. pengadilan negerid. pengadilan HAM Ad Hoce. Mahkamah Internasional

Jawaban: cBom Bali merupakan kejahatan terosisme yangmenimbulkan kerugian bagi orang lain sehinggadapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.Terorisme tidak termasuk kejahatan genosida ataukejahatan kemanusian tetapi termasuk kejahatanpidana terorisme. Dengan demikian, wewenangmengadili kasus bom Bali ada pada pengadilannegeri.


Peristiwa kekerasan di Timor Timur terjadisekira tahun 1999, akibat adanya jajakpendapat untuk menentukan nasib sendiri.Hasil jajak pendapat menunjukkan sebagianmasyarakat Timor Timur menginginkanmembentuk negara merdeka dan berdaulat.Keputusan tersebut menuai kekecewaankalangan militer dan kerusuhan terjadi. Dalamkerusuhan tersebut terjadi berbagai tindakananarki berupa penghangusan bangunan dankekerasan terhadap masyarakat di sana. Aksimiliter tersebut mendapat reaksi dankecaman dari negara lain serta PBB. Mediaasing dari berbagai penjuru dunia pun ikutmemberitakan peristiwa-peristiwa yangterjadi di Timor Timur, karena dianggap telahmelanggar hak asasi manusia.

Pada akhirnya kasus tersebut disidangkan melaluipengadilan HAM Ad Hoc karena . . . .a. kasus tersebut ditindaklanjuti setelah

diundangkannya Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000

b. kasus tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

c. PBB terus mendesak dibentuknya pengadilanHAM Ad Hoc

d. kasus tersebut termasuk pelanggaran HAMberat masa lampau

e. tersangka berasal dari kalangan militerJawaban: dPeristiwa kekerasan di Timor Timur terjadi sekiratahun 1999. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAMberat yang terjadi sebelum undang-undangtersebut diundangkan diadili melalui pengadilanHAM Ad Hoc. Pelanggaran HAM yang terjadisebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000diundangkan disebut pelanggaran HAM masalampau.


17. Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dariserangan, sifatnya luas atau sistematik, danditujukan secara langsung kepada penduduk sipilmerupakan definisi pelanggaran HAM berat yaitu. . . .a. kemanusiaan d. genosidab. koneksitas e. berantaic. terorismeJawaban: aDefinisi tersebut menjelaskan pelanggaran HAMberat yaitu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan hakasasi manusia berat lainnya adalah genosida.Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yangdilakukan dengan maksud untuk menghancurkanatau memusnahkan seluruh atau sebagiankelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompokagama dengan cara-cara ditentukan dalamUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan Hak Asasi Manusia.

18. Dalam proses penyidikan, penyidik dapatmelakukan penangkapan dan penahanan terhadaptersangka kasus pelanggaran HAM berat denganalasan . . . .a. telah ditemukan cukup bukti bahwa tersangka

melakukan pelanggaran HAM beratb. tersangka akan memunculkan bukti baruc. tersangka menghadirkan kuasa hukumnyad. tersangka menghadirkan barang buktie. penangkapan dilakukan untuk kepentingan

perseoranganJawaban: aDalam proses penyidikan, penyidik dapatmelakukan penangkapan dan penahanan terhadaptersangka kasus pelanggaran HAM berat denganalasan sebagai berikut.1) Telah ditemukan cukup bukti yang

menunjukkan bahwa tersangka melakukanpelanggaran HAM berat.

2) Dikhawatirkan tersangka akan mengulangipelanggaran HAM yang sama.

3) Dikhawatirkan tersangka akan menghilangkanbarang bukti.

4) Penangkapan diperlukan untuk kepentinganpenyelidikan.

19. Pada tanggal 7 Desember 2000 terjadipenyerangan massa terhadap MapolsektaAbepura yang mengakibatkan seorang polisimeninggal dunia dan tiga orang lainnya luka-luka.Pascapenyerangan massa ke Mapolsek Abepuraaparat melakukan perusakan, pemindahan paksainvoluntary displace persons, ancaman,pemukulan dan pengambilan hak milik mahasiswa.Kasus pelanggaran HAM berat ini dapatdiselesaikan melalui . . . .

a. pengadilan HAMb. pengadilan militerc. pengadilan negerid. pengadilan HAM Ad Hoce. Mahkamah InternasionalJawaban: aKasus Abepura terjadi tahun 2000 setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan.Berdasarkan ketentuan undang-udnang tersebut,pelanggaran HAM yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan diadilimelalui pengadilan HAM.

20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangpengadilan HAM berlaku surut, artinya . . . .a. undang-undang tersebut membutuhkan

aturan pelaksanab. ketentuan dalam undang-undang tersebut

bersifat universalc. dapat dibubarkan setelah kasus pelanggaran

HAM masa lalu selesaid. undang-undang tersebut mengikat pelanggaran

HAM masa lalue. hanya berlaku sementara waktu sebelum

diadakan yang baru berdasarkan ketentuanundang-undang

Jawaban: dUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan Hak Asasi Manusia bersifat rektro-aktif. Artinya, undang-undang ini berlaku surut.sehingga pelanggaran HAM berat pada masa laludapat diadili dan ditindak berdasarkan ketentuandalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

21. Pasangan yang tepat antara pasal dan isinyaditunjukkan oleh pilihan jawaban . . . .

Pasal Isi

a. 23A Pajak dan pungutan lain yangbersifat memaksa untukkeperluan negara diaturdengan undang-undang

b. 23B Hal-hal lain mengenaikeuangan negara diaturdengan undang-undang

c. 23C Macam dan harga mata uangditetapkan dengan undang-undang

d. 23D Hasil pemeriksaan keuanganditindaklanjuti oleh lembagaperwakilan dan/atau badansesuai dengan undang-undang

e. 23E ayat (3) Negara memiliki suatu banksentral yang susunan,kedudukan, kewenangan,tanggung jawab, danindependensinya diaturdengan undang-undang


Jawaban: aPasangan yang tepat antara pasal dan isinyasebagai berikut.

Pasal Isi

a. 23A Pajak dan pungutan lainyang bersifat memaksauntuk keperluan negaradiatur dengan undang-undang

b. 23B Macam dan harga matauang ditetapkan denganundang-undang

c. 23C Hal-hal lain mengenaikeuangan negara diaturdengan undang-undang

d. 23D Negara memiliki suatu banksentral yang susunan,kedudukan, kewenangan,tanggung jawab, danindependensinya diaturdengan undang-undang

e. 23E ayat (3) Hasil pemeriksaankeuangan ditindaklanjutioleh lembaga perwakilandan/atau badan sesuaidengan undang-undang

22. Perhatikan gambar berikut!

Gambar tersebut berkaitan erat dengan ketentuan. . . Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.a. pasal 22Cb. pasal 22Dc. pasal 22Ed. pasal 23Ae. pasal 23BJawaban: dGambar tersebut berisi kegiatan membayar pajak.Dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, ketentuan tentang pajakterdapat pada pasal 23A. Pasal 23A menjelaskanbahwa pajak dan pungutan lain yang bersifatmemaksa untuk keperluan negara diatur dengan

undang-undang. Adapun pasal 22C dan 22Dtentang DPD, pasal 22E tentang pemilihan umum,dan 23E tentang harga mata uang.

23. Sebuah ketentuan dalam undang-undangdianggap kurang sesuai dengan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Atas alasan tersebut diperlukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.Berdasarkan pasal 24C kewenangan untukmelakukan pengujian diemban oleh . . . .a. Majelis Permusyawaratan Rakyatb. Mahkamah Konstitusic. Mahkamah Agungd. Komisi Yudisiale. presidenJawaban: bPasal 24C ayat (1–6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji undang-undang terhadap undang-undangdasar, memutus sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannya diberikan olehundang-undang dasar, memutus pembubaranpartai politik, dan memutus perselisihan tentanghasil pemilihan umum.

24. Perhatikan tugas dan wewenang berikut!1) Memeriksa dan memutuskan permohonan

kasasi, sengketa tentang kewenangan meng-adili, permohonan peninjauan kembaliputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.

2) Memberikan pertimbangan dalam bidanghukum, baik diminta maupun tidak padalembaga tinggi negara.

3) Memberikan nasihat hukum kepada presidensebagai kepala negara untuk pemberian danpenolakan grasi.

Tugas dan wewenang tersebut disandang oleh . . . .a. Mahkamah Konstitusib. Mahkamah Agungc. Komisi Yudisiald. kepolisiane. kejaksaanJawaban: bTugas dan wewenang tersebut disandang olehMahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakanpemegang kekuasaan kehakiman tertinggi diIndonesia.Tempat kedudukan Mahkamah Agungberada di ibu kota negara dan wilayah hukumnyameliputi seluruh wilayah Indonesia. Berbagaiketentuan tentang MA diatur dalam Undang-

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Puguh S.


Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985mengenai Mahkamah Agung termasuk tugas danwewenangnya.

25. Perhatikan ciri-ciri berikut!1) Merupakan sebuah lembaga kehakiman di

Indonesia.2) Menguji undang-undang terhadap undang-

undang dasar.3) Memutuskan pembubaran partai politik.

Ciri-ciri tersebut merujuk pada pemegangkekuasaan kehakiman yaitu . . . .a. Mahkamah Konstitusib. Mahkamah Agungc. peradilan umumd. Komisi Yudisiale. hakim agungJawaban: aMahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuahlembaga kehakiman di negara Indonesia.Berdasarkan pasal 24C UUD 1945, MahkamahKonstitusi memiliki empat kewenangan dansatu kewajiban sebagai berikut.1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final, untuk:a) menguji undang-undang terhadap

undang-undang dasar;b) memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannyadiberikan oleh UUD 1945;

c) memutus pembubaran partai politik; sertad) memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum.2) Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaanpelanggaran oleh presiden dan/atau wakilpresiden menurut UUD 1945.

26. Anggota BPK terdiri atas sembilan orang, satuketua merangkap anggota, dan satu wakil ketuamerangkap anggota, serta tujuh anggota. AnggotaBPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikanpertimbangan . . . .a. MPRb. presidenc. DPDd. MAe. MKJawaban: cAnggota BPK dipilih oleh DPR denganmemperhatikan pertimbangan DPD. PertimbanganDPD disampaikan secara tertulis yang memuatsemua nama calon secara lengkap dan diserahkankepada DPR dalam jangka waktu paling lama satubulan terhitung sejak tanggal diterimanya suratpermohonan pertimbangan dari pimpinan DPR.

27. Perhatikan wacana di bawah ini!

Saat ini kita sering disuguhi berita mengenaipermasalahan negara, mulai kasus korupsi,persengketaan pemilukada, sampai unjukrasa. Satu permasalahan yang sering didengarialah kasus pemilihan kepala daerah.Pemilihan kepala daerah yang seharusnyaberjalan dengan lancar tetapi seringmengalami permasalahan.

Pihak yang berhak menyelesaikan permasalahandalam wacana tersebut adalah . . . .a. Panitia Pengawas Pemilub. Komisi Pemilihan Umumc. Badan Pengawas Pemilud. Mahkamah Konstitusie. Mahkamah AgungJawaban: dMahkamah Konstitusi merupakan lembaga baruyang dibentuk pascaamandemen ketiga UUD1945. Berdasarkan pasal 24C ayat (1) MahkamahKonstitusi mempunyai kewenangan untukmenyelesaikan perselisihan hasil pemilihanumum.

28. Pasangan lembaga negara serta tugas danwewenangnya ditunjukkan oleh kolom . . . .

Lembaga Negara Tugas dan Wewenang

a. Mahkamah Agung Memutus perselisihanhasil pemilu.

b. Mahkamah Melakukan uji materiKonstitusi peraturan-peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang.

c. DPR Mengubah dan menetapkanundang-undang dasar.

d. MPR Membentuk undang-undang.

e. DPD Melakukan pengawasanatas pelaksanaan otonomidaerah.

Jawaban: eMahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MPR,DPR, dan DPD merupakan sebagian dari lembaganegara. Masing-masing lembaga negara memilikitugas dan wewenang. Berikut tugas danwewenang lembaga negara tersebut.1) Mahkamah Agung memiliki tugas dan

wewenang menerima permohonan kasasi danmelakukan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

2) Mahkamah Konstitusi memiliki tugas danwewenang memutus perselisihan hasilpemilu.

3) DPR memiliki tugas dan wewenang mem-bentuk undang-undang.


4) MPR memiliki tugas dan wewenangmengubah dan menetapkan undang-undangdasar.

5) DPD memiliki tugas dan wewenangmelakukan pengawasan dan pelaksanaanotonomi daerah.

Jadi, pasangan yang tepat antara lembaga negaradan tugas dan wewenangnya ditunjukkan olehpilihan jawaban e.

29. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatannegara. Ciri-ciri pajak yang benar ditunjukkan olehkolom . . . .

a. - bersifat sukarela- wajib pajak mendapat imbalan langsung

b. - berbentuk iuran- bersifat memaksa

c. - menjadi kewajiban kolektif- digunakan untuk keperluan umum

d. - termasuk iuran berkala- pelanggar pajak dikenai sanksi pidana

e. - hasil pajak dapat dinikmati secara langsung- digunakan untuk keperluan kolektif

Jawaban: bSecara umum dapat diidentifikasi beberapa ciripajak sebagai berikut.1) Berbentuk iuran.2) Menjadi kewajiban perorangan dan badan.3) Bersifat memaksa.4) Tidak mendapat imbalan secara langsung.5) Digunakan untuk keperluan negara.

30. Rakyat Indonesia dapat menikmati fasilitas umumyang lengkap seperti jalan raya, jembatanpenyebrangan, rumah sakit, dan pasar merupakanbalas jasa dari . . . .a. APBN d. retribusib. APBD e. pengelolaan kasc. pajakJawaban: cPajak adalah kontribusi wajib kepada negara yangterutang oleh orang pribadi atau badan yangbersifat memaksa berdasarkan undang-undangdengan tidak mendapat imbalan secara langsungdan digunakan untuk keperluan negara bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajakyang diperoleh dari rakyat didistribusikan dalambentuk penyediaan pelayanan kesehatan murah,fasilitas pendidikan murah, pembangunan jalan,subsidi rumah murah, dan kebutuhan pokok lain.

31. Kondisi perekonomian negara yang stabilmembuat investor berani berinvestasi di Indonesia.Keadaan perekonomian yang stabil menjadiindikator bahwa pajak telah menjalankan fungsi. . . .

a. regulasi d. anggaranb. budgeter e. stabilisasic. distribusiJawaban: eSecara umum pajak memainkan empat fungsiyaitu fungsi anggaran, distribusi, stabilisasi, danregulasi. Fungsi anggaran berkaitan denganpembiayaan pembangunan, memperluas lapangankerja, serta membayar gaji pegawai negeri sipil,dan pensiunan. Fungsi distribusi berkaitan denganpenyediaan pelayanan kesehatan murah, fasilitaspendidikan murah, pembangunan jalan, subsidirumah murah, dan kebutuhan pokok lain. Fungsistabilisasi berkaitan dengan kestabilanperekonomian sebuah negara. Fungsi regulasiberhubungan dengan kebijakan yang dihasilkanoleh pemerintah.

32. Perhatikan prosedur berikut ini!

Tiga hari setelah menerima permohonanpraperadilan, seorang hakim harus sudahmenetapkan hari sidang. Tujuh hari kemudianhakim harus memberikan putusan. Jikaperkara yang diajukan sudah mulai diperiksaoleh pengadilan negeri, sedangkan pra-peradilan belum selesai diperiksa, tuntutanyang diajukan dianggap gugur.

Jika dikaitkan dengan pasal 2 Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, prosedur tersebut merupakanpelaksanaan dari asas . . . . .a. biaya ringanb. sederhanac. cepatd. jujure. adilJawaban: cAsas yang terdapat dalam pasal 2 Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut.1) Peradilan dilakukan ’’Demi keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”2) Peradilan negara menerapkan dan me-

negakkan hukum dan keadilan berdasarkanPancasila.

3) Semua peradilan di seluruh wilayah negaraRepublik Indonesia adalah peradilan negarayang diatur dengan undang-undang.

4) Peradilan dilakukan dengan sederhana(peradilan tidak boleh berbelit-belit), cepat(proses peradilan tidak boleh ditunda-tunda),dan biaya ringan (proses peradilan harusmenekan seminimal mungkin biaya yangdigunakan).


33. Perihal mengenai kekuasaan kehakiman diIndonesia diatur dalam . . . .a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Jawaban: cKekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalamUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman. Adapun Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 (kepolisian), Undang-UndangNomor 18 Tahun 2003 (advokat), Undang-UndangNomor 16 Tahun 2004 (kejaksaan), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem-bentukan Peraturan Perundang-undangan.

34. Mahkamah Agung merupakan lembaga ke-kuasaan kehakiman yang menempati kedudukantertinggi dalam lingkup yudikatif di Indonesia.Pelantikan ketua Mahkamah Agung dilakukan oleh. . . .a. MPRb. DPRc. presidend. kejaksaane Mahkamah KonstitusiJawaban: cPelantikan ketua Mahkamah Agung dilakukan olehpresiden menurut undang-undang. Adapunsusunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan,hakim anggota, dan sekretariat Mahkamah Agung.Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorangketua, dua wakil ketua, dan beberapa orang ketuamuda, yang kesemuanya adalah hakim agung danjumlahnya paling banyak enam puluh orang.

35. Perhatikan bagan lembaga yudikatif berikut!

Kotak yang diberi tanda X menunjukkan posisi. . . .a. Pengadilan Tata Usaha Negarab. Komisi Yudisialc. Pengadilan Negerid. Pengadilan Tinggie. Pengadilan Militer

Jawaban: bKekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah Agung dan badan peradilan yangberada di bawahnya dalam lingkungan peradilanumum, lingkungan peradilan agama, lingkunganperadilan militer, lingkungan peradilan tata usahanegara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.Kedudukan Mahkamah Agung dan MahkamahKonstitusi dalam struktur ketatanegaraanmempunyai posisi sejajar. Komisi Yudisialmerupakan lembaga penunjang terhadappelaksanaan kekuasaan kehakiman.

36. Masa jabatan seorang hakim konstitusi dalamMahkamah Konstitusi adalah selama . . . tahuna. 3b. 4c. 5d. 6e. 7Jawaban: aSesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atasseorang ketua merangkap anggota, seorang wakilketua merangkap anggota, dan tujuh oranganggota hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusimemiliki sembilan hakim konstitusi yang ditunjukoleh presiden dengan masa jabatan tiga tahun.


Pilkada Jawa Timur yang berlangsunghingga dua putaran berujung pada ketidak-puasan calon kepala daerah setempat. Hal inikarena hasil perolehan suara KPUD JawaTimur berbeda dengan hasil quick count(penghitungan cepat). Hasil penghitungancepat oleh tiga lembaga menunjukkan salahsatu pasangan unggul atas pasangan lainnyameskipun dalam selisih kecil. Akan tetapi,hasil perhitungan cepat tidak sesuai denganhasil perolehan KPUD Jawa Timur. Kasusperselisihan ini pun berujung pada upayahukum.Sumber: http://www.indosiar.com/fokus/sengketa-pilkada-jatim-

selisih-tipis-berujung-di-mk_77157.html, diunduh12 Oktober 2013.

Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenangmemutus perselisihan dalam berita tersebutadalah . . . .a. Mahkamah Konstitusib. Mahkamah Agungc. Komisi Yudisiald. kehakimane. kepolisian

LembagaYudikatif

M A M KX


Jawaban: aBerita tersebut berisikan tentang perselisihan hasilpemilu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945wewenang menyelesaikan perselisihan tentangpemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi.Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusilainnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945adalah mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final, untuk:1) menguji undang-undang terhadap undang-

undang dasar;2) memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan olehUUD 1945;

3) memutus pembubaran partai politik; dan4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum.38. Perhatikan bagan berikut!

Jika A, B, dan C adalah lembaga legislatif,eksekutif, dan yudikatif, posisi BPK seharusnyaberada di kotak bernomor . . . .a. 1b. 2c. 3d. 4e. 5Jawaban: bBadan Pemeriksa Keuangan mempunyai peranmembantu memeriksa uang masuk dan keluaryang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara. Badan ini mempunyai kedudukansejajar dengan lembaga lain seperti lembagaeksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengandemikian, BPK seharusnya terletak pada kotakbernomor 2.

39. Perhatikan ciri-ciri berikut!1) Bersifat mandiri.2) Berwenang mengusulkan pengangkatan

hakim agung.3) Menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Ciri-ciri tersebut merujuk pada salah satu lembaganegara yaitu . . . .

a. DPR d. MKb. MPR e. KYc. MAJawaban: eKetentuan tentang Komisi Yudisial dijelaskandalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945 pada pasal 24B. Pasaltersebut tidak memberikan definisi terhadappengertian Komisi Yudisial. Akan tetapi, dapatdiidentifikasi ciri-ciri Komisi Yudisial sebagaiberikut.1) Bersifat mandiri.2) Berwenang mengusulkan pengangkatan

hakim agung.3) Menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

40. Pengajuan permohonan uji materiel peraturandaerah dapat ditujukan kepada . . . .a. Mahkamah Konstitusib. Mahkamah Agungc. pengadilan negerid. pengadilan tinggie. Komisi YudisialJawaban: bBerdasarkan pasal 24A ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengujiperaturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pengajuanpermohonan dapat dilakukan dengan dua carayaitu dengan permohonan uji formal danpermohonan uji materiel.


1. Mengapa pemenuhan hak tanpa diser taipenghargaan terhadap hak orang lain dapatmemicu terjadinya pelanggaran HAM?Jawaban:Pemenuhan hak tanpa disertai penghargaanterhadap hak orang lain dapat memicu terjadinyapelanggaran HAM karena dalam kondisi ini pastiada hak orang lain yang dilanggar. Padahal setiaporang memiliki hak yang sama. Pelanggaranterhadap hak orang lain akan menimbulkan konflikyang mampu memecah belah persatuan dankesatuan.

2. Mengapa nilai-nilai kemanusiaan sebagai jaminanterhadap hak asasi manusia dijabarkan lebih lanjutdalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya?Jawaban:Nilai-nilai kemanusiaan sebagai jaminan terhadaphak asasi manusia dijabarkan lebih lanjut dalamperaturan perundang-undangan lainnya karena

1

A B C2

5 4 3


ketentuan dalam Pancasila masih bersifatuniversal dan kurang operasional. Agar lebih rincidan aplikatif, ketentuan dalam Pancasiladijabarkan dalam peraturan lain seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

3. Identifikasilah sila Pancasila dan pasal dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang mengatur hak beragama!Jawaban:Dalam Pancasila hak memeluk agama danberibadah sesuai agama dan kepercayaanterkandung dalam sila pertama Ketuhanan YangMaha Esa. Selanjutnya, pokok pikiran dalam silapertama dijabarkan dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dalampasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang ber-bunyi negara berdasar atas Ketuhanan YangMaha Esa dan negara menjamin kemerdekaantiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanyamasing-masing dan untuk beribadat menurutagamanya dan kepercayaannya itu.

4. Tuliskan tiga hak asasi manusia yang dijamindalam sila kedua Pancasila!Jawaban:Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil danberadab. Hak asasi yang terdapat dalam silakemanusiaan yang adil dan beradab sebagaiberikut.a. Setiap warga negara mempunyai hak dan

kewajiban yang sama ser ta memilikikedudukan sederajat dalam hukum.

b. Setiap warga negara dijamin haknya sertakebebasannya yang menyangkut hubungandengan Tuhan, manusia dalam masyarakat,dan negara.

c. Setiap warga negara dijamin kebebasannyauntuk menyatakan pendapat dan mencapaikehidupan layak sesuai hak asasi manusia.


Deskripsikan hak asasi manusia yang terdapatdalam gambar tersebut dan tentukan sila sertapasal yang mengaturnya!Jawaban:Hak dalam gambar tersebut adalah mengeluarkanpendapat dalam aksi demonstrasi. Hakmengeluarkan pendapat merupakan wujuddemokrasi yang dijamin dalam sila keempatkerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 hak tersebutterdapat dalam pasal 28 kemerdekaan berserikatdan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisandan tulisan dan sebagainya ditetapkan denganundang-undang.

6. Tuliskan pengertian keuangan negara menurutpasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara!Jawaban:Keuangan negara berdasarkan pasal 1 angka 1Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara adalah semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu, baik berupa uang maupunberupa barang yang dapat dijadikan milik negaraberhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut.

7. Uraikan keanggotaan dan masa jabatan BadanPemeriksa Keuangan!Jawaban:Anggota BPK terdiri atas sembilan orang, satuketua merangkap anggota dan satu wakil ketuamerangkap anggota, serta tujuh anggota. AnggotaBPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikanpertimbangan DPD. Anggota BPK memegangjabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapatdipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.Setelah masa jabatan akan berakhir, BPKmemberitahukan kepada DPR dengan tembusankepada presiden tentang akan berakhirnya masajabatan anggota BPK paling lambat enam bulansebelum berakhirnya masa jabatan anggotatersebut.

8. Mengapa ketentuan tentang pengelolaankeuangan dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 harus dijabarkanlebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara danUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara?

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryono Wijaya


Jawaban:Konstitusi negara hanya memuat hal-hal pokoksecara umum. Oleh karena itu, perlu dikonkretkandan dirinci dalam peraturan pelaksana. Termasukdalam hal pengelolaan keuangan negara.Keuangan negara telah diatur dalam BAB VIII HalKeuangan pasal 23–23G dan dijelaskan lebih lanjutdalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara dan Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara. Dengan demikian, ketentuan tentangpengelolaan keuangan lebih terperinci danaplikatif.

9. Tuliskan tiga asas penyelenggaraan kekuasaankehakiman berdasarkan pasal 2 Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009!Jawaban:Asas yang terdapat pada pasal 2 Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut.a. Peradilan dilakukan ’’Demi keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”b. Peradilan negara menerapkan dan

menegakkan hukum dan keadilan berdasar-kan Pancasila.

c. Semua peradilan di seluruh wilayah negaraRepublik Indonesia adalah peradilan negarayang diatur dengan undang-undang.

10. Perhatikan pengertian pajak berikut!

Pajak adalah kontribusi wajib kepadanegara yang terutang oleh orang pribadi ataubadan yang bersifat memaksa berdasarkanundang-undang dengan tidak mendapatimbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.

Identifikasikan ciri-ciri pajak berdasarkan definisidi atas!Jawaban:Berdasarkan pengertian pajak tersebut, dapatdiidentifikasi beberapa ciri pajak sebagai berikut.a. Berbentuk iuran.b. Menjadi kewajiban perorangan dan badan.c. Bersifat memaksa.d. Tidak mendapat imbalan secara langsung.e. Digunakan untuk keperluan negara.


Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:1. menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara; dan2. menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara.

Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik:1. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta2. menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.

Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negaradi Pusat dan Daerah

Tujuan Negara Republik Indonesia

• Menjelaskan hakikat tujuannegara dan tujuan negaraRepublik Indonesia.

• Menjelaskan cara mewujudkantujuan negara RepublikIndonesia.

• Mengidentifikasi perbedaanantara tujuan nasional negaraIndonesia dan tujuan nasionalnegara-negara di dunia.

Pengelolaan Kekuasaan NegaraTingkat Pusat dan Daerah MenurutUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945

• Menjelaskan pembagiankekuasaan di tingkat pusat dandan daerah.

• Menguraikan peran pemerintahpusat dan daerah dalammewujudkan tujuan nasional.

• Menjelaskan kewenanganpemerintah pusat.

• Menjelaskan kewenanganpemerintahan daerah.

• Mampu menjelaskan hakikat tujuan negara dan tujuan negara Republik Indonesia.• Mampu menjelaskan pembagian kekuasaan di negara Indonesia.• Mampu menjelaskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan

negara.• Mampu membedakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Pembagian Urusan Pemerintahan

104 Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah


1. Pemerintahan di negara X berupaya mewujudkannegara yang tertib dan maju. Salah satu kemajuanyang dituju adalah kemajuan di bidang kesusilaanmanusia. Negara X memiliki tujuan yang sejalandengan teori . . . .a. Platob. teokrasic. negara polisid. negara kekuasaane. negara kesejahteraanJawaban: aBerdasarkan teori Plato, negara bertujuan untukmemajukan kesusilaan manusia, baik sebagaimakhluk individu maupun mahkluk sosial. NegaraX menganut teori Plato, hal ini ditunjukkan denganpemerintahan negara X yang memajukan ke-susilaan manusia, baik sebagai makhluk individumaupun makhluk sosial.

2. Perhatikan pasangan teori tujuan negara dan tujuannegara berikut!

No. Teori TujuanTujuan NegaraNegara

1) Teori Plato Mengumpulkan ke-kuasaan yang sebesar-besarnya.

2) Teori teokrasi Mencapai penghidupandan kehidupan yang amanserta tenteram dengantaat kepada Tuhan.

3) Teori negara Menyelenggarakan ke-hukum tertiban hukum dengan

berdasarkan dan ber-pedoman pada hukum.

4) Teori negara polisi Menjaga keamanan danketertiban negara sertapelindung dan kebebasanwarganya.

5) Teori negara Memajukan kesusilaankekuasaan manusia, baik sebagai

makhluk individu maupunmakhluk sosial.

Pasangan teori tujuan negara beserta tujuannyayang benar ditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 4)b. 1), 3), dan 4) e. 3), 4), dan 5)c. 1), 4), dan 5)Jawaban: dPada saat ini terdapat berbagai macam perspektifmengenai tujuan negara. Berkaitan dengan hal itu,para ahli mengemukakan teori tujuan negara yangberbeda satu dengan yang lain. Berikut pemaparanteori tujuan negara yang dikemukakan para ahli.

1) Teori Plato, dikemukakan oleh Plato yangmenyatakan bahwa tujuan negara ialah untukmemajukan kesusilaan manusia, baiksebagai makhluk individu maupun makhluksosial.

2) Teori negara kekuasaan, dikemukakan olehShang Yang dan Nicholo Machiavelli yangmenyebutkan bahwa tujuan negara adalahmengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya.

3) Teori teokrasi, dikemukakan oleh ThomasAquinas yang Agustinus dan menyatakanbahwa tujuan negara adalah untuk mencapaipenghidupan dan kehidupan yang aman sertatenteram dengan taat kepada Tuhan.

4) Teori negara polisi, dikemukakan olehImmanuel Kant yang menyatakan bahwatujuan negara adalah menyelenggarakanketertiban hukum dengan berdasarkan danberpedoman pada hukum.

5) Teori negara hukum, dikemukakan olehKrabbe yang menyatakan bahwa tujuannegara adalah menyelenggarakan ketertibanhukum dengan berdasarkan dan berpedomanpada hukum.

3. Perhatikan cerita berikut!

Z merupakan sebuah negara bekasjajahan. Setelah merdeka, negara Z memilikitujuan untuk menyejahterakan kesejahteraanumum. Hal itu diwujudkan dengan caramembebaskan biaya pendidikan, membukalapangan pekerjaan, serta menaikkan upahminimum untuk warga negaranya.

Berdasarkan cerita tersebut, menunjukkan bahwanegara Z mengacu pada tujuan negara ber-dasarkan teori . . . .a. negara kesejahteraanb. negara hukumc. negara polisid. teokrasie. PlatoJawaban: aTeori negara kesejahteraan adalah mewujudkankesejahteraan umum. Teori ini dikemukakan olehMr. Kranenburg. Negara yang menganut teori iniberusaha menciptakan kebahagiaan, kemakmur-an, dan keadilan bagi seluruh rakyat di negaratersebut. Negara Z menganut paham teori ini, halitu tampak pada upaya negara Z dalam mewujud-kan kesejahteraan bagi warga negaranya dengan

A. Tujuan Negara Republik Indonesia


cara membuka lapangan pekerjaan, membebas-kan biaya pendidikan, serta menaikkan upah mini-mum warga negaranya yang menjadi pekerja.

4. Penerapan teori yang diungkapkan Krabbeditunjukkan oleh . . . .a. negara X menyiapkan tentara pertahanan

yang kuat guna mengantisipasi adanyaserangan dari negara lain

b. negara Z menyuruh warga negaranya untukselalu taat kepada Tuhan agar terciptakeamanan dan ketenteraman dalam ke-hidupan

c. negara A memberi sanksi bagi setiap warganegara yang melanggar ketertiban sesuaiperaturan yang berlaku

d. negara Q menciptakan lapangan pekerjaanbagi warga negaranya agar tercipta ke-makmuran

e. negara N memberikan pendidikan tentangkesusilaan kepada warga negaranya agartercipta kemajuan kesusilaan manusia

Jawaban: cPilihan jawaban c menunjukkan adanya penegak-an hukum di negara A karena bagi setiap warganegara yang melanggar ketertiban akan diberisanksi sesuai hukum yang berlaku. Pernyataantersebut mengacu pada teori negara hukum. Teorinegara hukum memiliki tujuan untuk me-nyelenggarakan ketertiban hukum denganberdasar dan berpedoman pada hukum. Teori inidigulirkan oleh Krabbe.

5. Tujuan negara Republik Indonesia tercantumdalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 alinea . . . .a. pertamab. keduac. ketigad. keempate. ketiga dan keempatJawaban: cTujuan negara Republik Indonesia terdapat padaalinea keempat Pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pada alinea keempat Pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945terdapat pernyataan yang menegaskan tujuannegara Republik Indonesia sebagai berikut.”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatupemerintahan negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan ke-sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniadengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial . . .”.

6. Perhatikan upaya-upaya berikut!1) Menaati peraturan yang berlaku.2) Ikut menjadi anggota koperasi dan UKM.3) Ikut serta dalam program SM3T.4) Ikut program pertukaran pelajar yang

diprogramkan pemerintah.5) Melaksanakan gerakan wajib belajar dua

belas tahun.

Upaya yang dapat dilakukan warga negara dalammencerdaskan kehidupan bangsa ditunjukkanoleh nomor . . . .a. 1), 2), dan 3)b. 1), 2), dan 4)c. 1), 3), dan 5)d. 2), 3), dan 5)e. 3), 4), dan 5)Jawaban: eMewujudkan tujuan negara Republik Indonesiabukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,melainkan tanggung jawab seluruh warga negara.Salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskankehidupan bangsa. Sebagai seorang warga negaraupaya yang dapat dilakukan untuk mencerdaskankehidupan bangsa sebagai berikut.1) Ikut serta dalam program SM3T.2) Ikut program pertukaran pelajar yang

diprogramkan pemerintah.3) Melaksanakan gerakan wajib belajar dua

belas tahun.

7. Upaya warga negara dalam mewujudkan ke-sejahteraan umum ditunjukkan tindakan . . . .a. memberikan bantuan kemanusiaan kepada

warga negara di daerah konflikb. mendukung pemerintah dalam mengadakan

hubungan internasionalc. menghormati keberagaman yang ada di

Indonesiad. menjadi anggota koperasi dan UKMe. menaati peraturan yang berlakuJawaban: dUpaya warga negara untuk mewujudkan tujuannegara dalam memajukan kesejehteraan umumdapat dilakukan dengan berbagai cara berikut.1) Mendukung program transmigrasi.2) Menjaga kelestarian alam.3) Memanfaatkan sistem jaminan sosial secara

bertanggung jawab.

8. Salah satu tujuan negara Indonesia adalahmencerdaskan kehidupan bangsa. Wujud pe-laksanaan tujuan negara tersebut adalah . . . .a. mengadakan pelatihan bagi para gurub. mengirim kontingen Garuda ke Lebanonc. mengirim tenaga kerja wanita ke Hongkong


d. menjaga dan melestarikan lingkungan alamsekitar

e. mengajak para investor asing untuk menanammodal

Jawaban: aPemerintah Indonesia terus berupaya mencerdas-kan kehidupan bangsa. Upaya pemerintah tersebutantara lain memberikan beasiswa kepada pesertadidik atau mahasiswa yang berprestasi, memberi-kan bantuan dana operasional untuk sekolah,mengadakan pelatihan bagi para guru, danmenyediakan buku-buku yang bermutu.

9. Perhatikan wacana berikut!

Setelah berhasil memaksa mendaratpesawat Australia, TNI-AU kembali menangkapsinyal adanya pesawat Singapura yang terbangmelewati wilayah udara Indonesia tanpa izin.Selanjutnya, TNI-AU dengan pesawat Sukhoimemaksanya mendarat di Bandar UdaraSupadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

Wacana di atas menunjukkan contoh peran TNI-AU dalam mewujudkan tujuan negara yaitu . . . .a. menyatakan kemerdekaanb. memajukan kesejahteraan umumc. mencerdaskan kehidupan bangsad. melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesiae. melaksanakan ketertiban dunia yang ber-

dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial

Jawaban: dTNI-AU telah menjalankan peran dan tugasnyadengan baik. TNI-AU telah berhasil menjaga wilayahudara dari gangguan-gangguan pesawat yangmelintas tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Perandan tugas yang telah dilaksanakan oleh TNI-AUdalam menjaga kedaulatan wilayah udara merupa-kan wujud pelaksanaan tujuan negara yaitumelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia.

10. Perhatikan hal-hal berikut!1) Pemberian sumber penerimaan daerah

berupa pajak daerah dan retribusi daerah.2) Pemberian dana bersumber dari perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat danpemerintahan daerah.

3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomikhusus untuk pemerintah daerah tertentuditetapkan dalam undang-undang.

4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, danadarurat, dan insentif (fiskal).

Hal-hal tersebut menunjukkan adanya per-imbangan pemerintah pusat dan daerah di bidang. . . .

a. keuanganb. sumber daya alamc. pemerintahan umumd. pemerintahan absolute. pemerintahan konkurenJawaban: aDalam pasal 279 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwapemerintah pusat memiliki hubungan keuangandengan pemerintah daerah dalam membiayaipenyelenggaraan urusan pemerintah yangdiserahkan kepada daerah. Hubungan dalambidang keuangan antara pemerintah pusat danpemerintahan daerah meliputi hal-hal berikut.1) Pemberian sumber penerimaan daerah

berupa pajak daerah dan retribusi daerah.2) Pemberian dana bersumber dari perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat danpemerintahan daerah.

3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomikhusus untuk pemerintah daerah tertentuditetapkan dalam undang-undang.

4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, danadarurat, dan insentif (fiskal).


1. Sebutkan tujuan negara Republik Indonesiaseperti yang terdapat dalam alinea keempatPembukaan UUD 1945!Jawaban:Tujuan negara Republik Indonesia seperti yangterdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD1945 sebagai berikut.a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia.b. Memajukan kesejahteraan umum.c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilan sosial.

2. Presiden sebagai kepala pemerintahan ber-kewajiban melaksanakan tugas pemerintahannegara untuk mencapai tujuan nasional. Tuliskantiga tugas tersebut!Jawaban:Tugas presiden sebagai kepala pemerintahansebagai berikut.a. Menyelenggarakan kekuasaan pemerintah

negara tertinggi.b. Bersama-sama dengan DPR membuat

undang-undang termasuk menyusunAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa,presiden berhak menetapkan peraturanpemerintah pengganti undang-undang.


3. Jelaskan perbedaan teori negara kekuasaan danteori negara hukum!Jawaban:Beberapa teori yang digulirkan oleh para ahlitentang teori negara antara lain teori Plato, teoriteokrasi, teori negara polisi, teori negarakekuasaan, teori negara hukum, dan teori negarakesejahteraan. Perbedaan antara teori negarakekuasaan dan teori negara hukum sebagaiberikut.a. Teori negara kekuasaan, memiliki tujuan

negara berupa pengumpulan kekuasaan yangsebesar-besarnya.

b. Teori negara hukum, memiliki tujuan negarayang menyelenggarakan ketertiban hukumdengan berdasarkan dan berpedoman padahukum.

4. Jelaskan teori tujuan negara yang dianut olehThomas Aquinas dan Agustinus!

Jawaban:Thomas Aquinas dan Agustinus menganut teoriteokrasi. Menurut teori teokrasi, tujuan negaraadalah mencapai penghidupan dan kehidupanyang aman serta tenteram dengan taat kepadaTuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaan-nya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yangdiberikan kepadanya.

5. Sebutkan upaya warga negara dalam melaksana-kan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial!Jawaban:Upaya yang dilakukan warga negara dalammelaksanakan ketertiban dunia berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilansosial sebagai berikut.a. Mendukung upaya damai kepada negara yang

bersengketa.b. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada

warga negara korban konflik.c. Mendukung pemerintah mengadakan hubung-

an internasional agar tercipta kerukunanantarnegara.



1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkanUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sebelum diamandemen memilikikedudukan . . . .a. sejajar lembaga-lembaga tinggi lainnyab. di atas lembaga-lembaga tinggi lainnyac. di tengah-tengah lembaga tinggi lainnyad. di bawah lembaga-lembaga tinggi lainnyae. di atas Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945Jawaban: bSebelum diadakannya amandemen, kedudukanMPR berada di atas lembaga-lembaga negaralainnya. Susunan ketatanegaraannya MPR beradadi bawah Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan di atas lembaga negaralainnya (DPR, presiden, MA, DPA, BPK).

2. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, MPR memiliki kedudukan . . . .a. sejajar lembaga-lembaga negara lainnyab. di atas lembaga-lembaga negara lainnyac. di tengah-tengah lembaga negara lainnyad. di bawah lembaga-lembaga negara lainnyae. di atas Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945Jawaban: aBerdasarkan amandemen Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukanMPR sejajar dengan lembaga-lembaga negaralainnya (BPK, presiden, DPR, DPD, MA, MK, danKY).

3. X sebuah lembaga negara. Kedudukan X beradadi ibu kota negara (Jakarta). X harus me-nyelenggarakan sidang sedikitnya sekali dalamlima tahun. Salah satu kewenangan lembaga Xadalah melantik presiden. X adalah . . . .a. DPRb. DPAc. BPKd. MPRe. DPDJawaban: dMPR memiliki kedudukan sejajar dengan lembaganegara lainnya. Keanggotaan MPR terdiri atasanggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melaluipemilihan umum serta diatur lebih lanjut denganundang-undang. MPR bersidang sedikitnya sekalidalam lima tahun di ibu kota negara. Segala putusan

MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, MPRmemiliki kewenangan mengubah dan menetapkanundang-undang dasar, melantik presiden dan wakilpresiden, serta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannyamenurut undang-undang dasar.

4. Perhatikan bagan berikut!

Sebelum Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 mengalami amandemen,kotak Z seharusnya diisi oleh lembaga . . . .a. MAb. MKc. KYd. KPUe. DPDJawaban: aSebelum Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 mengalami amandemen,kedudukan MPR berada di atas lembaga negaralainnya. Lembaga-lembaga tinggi di bawah MPRmeliputi DPR, presiden, MA, DPA, dan BPK. Jadi,kotak Z diisi oleh lembaga MA (MahkamahAgung).

5. Salah satu kewenangan MPR adalah mengubahdan menetapkan undang-undang dasar. Ketentuantersebut ditegaskan dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dalampasal . . . .a. 2 ayat (1)b. 2 ayat (2)c. 3 ayat (1)d. 3 ayat (2)e. 3 ayat (3)Jawaban: cMPR memiliki tiga kewenangan yaitu melantikpresiden dan wakil presiden, memberhentikanpresiden dan wakil presiden dalam masajabatannya menurut undang-undang dasar, sertamengubah undang-undang dasar. Mengubahundang-undang dasar diatur dalam pasal 3 ayat

DPR

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

MPR

presiden Z DPA BPK

B. Pengelolaan Kekuasaan Negara Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945


(1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Bunyi pasal 3 ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-sia Tahun 1945 ialah ”Majelis PermusyawaratanRakyat berwenang mengubah dan menetapkanUndang-Undang Dasar.”

6. Lembaga negara yang memegang kekuasaanmembentuk undang-undang dan melakukansedikitnya persidangan sekali dalam setahun ialah. . . .a. MPR d. MAb. DPR e. MKc. DPDJawaban: bDPR merupakan lembaga negara dalam sistemketatanegaraan Indonesia yang merupakanlembaga perwakilan rakyat dan memegangkekuasaan membentuk undang-undang. AnggotaDPR dipilih melalui pemilihan umum danmelakukan persidangan sedikitnya sekali dalamsetahun. DPR memiliki fungsi legislasi (mem-bentuk undang-undang), fungsi anggaran(menyusun dan menetapkan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara), dan fungsipengawasan (melakukan pengawasan terhadappelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undang-undang,dan peraturan pelaksanaannya).


Seorang terdakwa mengajukan grasikepada presiden dengan tujuan supayahukumannya diperingan. Presiden mengabul-kan permohonan grasi yang diajukan terdakwadengan memperhatikan pertimbangan dari salahsatu lembaga negara.

Lembaga negara yang memberikan pertimbangankepada presiden dalam cerita di atas yaitu . . . .a. MPR d. MKb. DPR e. KYc. MAJawaban: cBerdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,presiden berwenang memberi grasi dan rehabilitasidengan memperhatikan pertimbangan MahkamahAgung. Jadi, pemberian grasi oleh presidenkepada terdakwa dalam cerita tersebut harusmelalui pertimbangan yang diberikan olehMahkamah Agung.

8. Lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi,fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah. . . .

a. MPRb. DPRc. DPDd. BPKe. presidenJawaban: bDPR memiliki fungsi legislasi (membentukundang-undang), fungsi anggaran (menyusun danmenetapkan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara), serta fungsi pengawasan (melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan-nya).


Seorang terdakwa kasus korupsi dijatuhihukuman lima belas tahun penjara olehpengadilan negeri. Dia tidak terima atasputusan pengadilan negeri tersebut danmengajukan banding kepada pengadilan tinggi.Akan tetapi, permohonannya ditolak olehpengadilan tinggi. Upaya dilakukan kembaliagar hukumannya dapat menjadi ringandengan mengajukan kasasi.

Terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada. . . .a. Mahkamah Konstitusib. Mahkamah Agungc. Komisi Yudisiald. presidene. DPRJawaban: bMahkamah Agung merupakan badan yang melak-sanakan kekuasaan kehakiman. MahkamahAgung sebagai pemegang kekuasaan kehakimanditegaskan dalam pasal 24 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, sertaUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman. Tugas dan wewenangMahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi diIndonesia antara lain menerima permohonankasasi dan melakukan uji materi peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang.Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kotanegara Republik Indonesia. Oleh karena itu,terdakwa pada cerita tersebut mengajukan kasasikepada Mahkamah Agung.

10. Perhatikan lembaga negara berikut!1) BPK2) MA3) DPD4) MK5) KY


Lembaga yudikatif ditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1), 2), dan 3) d. 2), 4), dan 5)b. 1), 3), dan 4) e. 3), 4), dan 5)c. 2), 3), dan 4)Jawaban: dLembaga yudikatif merupakan lembagapemegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaankehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung(MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum,peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK).Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 Undang-UndangNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Perhatikan tugas dan wewenang berikut!1) Menyusun dan menetapkan APBN.2) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan

undang-undang yang berkaitan denganotonomi daerah.

3) Memberi pertimbangan kepada DPR atasrancangan undang-undang APBN.

4) Melakukan pengawasan terhadap pe-laksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaanotonomi daerah.

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerahditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1), 2), dan 3)b. 1), 3), dan 4)c. 2), 3), dan 4)d. 2), 3), dan 5)e. 3), 4), dan 5)Jawaban: dDPD merupakan lembaga negara yang anggota-nya merupakan perwakilan dari setiap provinsiyang dipilih melalui pemilihan umum. DPDmemiliki tugas dan wewenang antara lain sebagaiberikut.1) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan

undang-undang yang berkaitan denganotonomi daerah.

2) Memberi pertimbangan kepada DPR atasrancangan undang-undang APBN danrancangan undang-undang yang berkaitandengan pajak dan agama.

3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaanotonomi daerah.


Sengketa dialami oleh desa X dan desaY. Salah seorang aktivis partai A melakukanmediasi terhadap kedua desa tersebut.Mediasi dilakukan agar sengketa dapatdiselesaikan dengan jalan damai.

Dalam memediasi desa yang bersengketa, berartipartai politik sedang melakukan fungsi . . . .a. pengatur konflikb. sosialisasi politikc. komunikasi politikd. agregasi kepentingane. artikulasi kepentinganJawaban: aDalam cerita tersebut, partai politik sedangmenjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsipengaturan konflik. Fungsi pengaturan konflikmerupakan upaya partai politik untuk menyelesai-kan konflik secara damai dan berusaha menjadipenengah yang bersifat netral jika terjadi konflikberupa gejolak-gejolak sosial seperti persaingandan perbedaan pendapat dalam masyarakat.

13. Perhatikan kewenangan berikut!1) Menerima permohonan kasasi.2) Memberi putusan pendapat DPR mengenai

dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atauwakil presiden.

3) Memutuskan pembubaran partai politik.4) Melakukan uji materi terhadap peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan yangditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1) dan 2)b. 1) dan 3)c. 1) dan 4)d. 2) dan 3)e. 2) dan 4)Jawaban: cDalam pasal 24A ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 mengaturtentang kewenangan Mahkamah Agung. Bunyipasal 24A ayat (1) yaitu ”Mahkamah Agungberwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyaiwewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”.Berdasarkan bunyi pasal 24A ayat (1) dapatdisimpulkan bahwa wewenang Mahkamah Agungsebagai berikut.1) Menerima dan mengadili permohonan tingkat

kasasi.2) Melakukan uji materi terhadap peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang.


Pada pemilu presiden tahun 2014 terjadiperbedaan hasil penghitungan suara yangdidapat oleh setiap calon pasangan presidendan wakil presiden. Akibatnya, terjadilah


perselisihan antarkedua belah kubu calonpasangan presiden dan wakil presiden. Olehkarena itu, salah satu kubu yang tidak terimadengan hasil penghitungan suara mengajukankasus ini ke lembaga X agar perselisihandiputus secara adil.

Lembaga X yang berwenang memutuskan perkarayaitu . . . .a. Komisi Yudisialb. Mahkamah Agungc. Mahkamah Konstitusid. Dewan Perwakilan Rakyate. Majelis Permusyawaratan RakyatJawaban: cLembaga yang berhak memutus sengketa hasilpemilu adalah Mahkamah Konstitusi. KewenanganMahkamah Konstitusi ditegaskan dalam pasal 24Cayat (1) yang menyatakan bahwa ”MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifatfinal untuk menguji undang-undang terhadapundang-undang dasar, memutus sengketakewenangan lembaga negara yang kewenangan-nya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuspembubaran partai politik, dan memutus per-selisihan tentang hasil pemilihan umum.”

15. Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,dan badan peradilan di bawahnya, ada satu badanyang fungsinya berkaitan dengan kekuasaankehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisialdiatur dalam ketentuan . . . Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.a. pasal 24 d. pasal 24Cb. pasal 24A e. pasal 25c. pasal 24BJawaban: cSelain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,dan badan peradilan di bawahnya, badan yangberkaitan dengan kekuasaan kehakiman ialahKomisi Yudisial. Kedudukan dan keanggotaanKomisi Yudisial diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.


1. Jelaskan peran Indonesia dalam menjadi anggotaPBB saat melaksanakan ketertiban dunia!Jawaban:Indonesia masuk menjadi anggota PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1950. DalamPBB peran Indonesia adalah mengirimkanKontingen Garuda sebagai bagian dari pasukanperdamaian dunia. Indonesia mulai turut sertamengirim pasukannya sebagai bagian dari

pasukan penjaga perdamaian sejak tahun 1957.Kontingen Garuda pernah diterjunkan ke Mesiruntuk menjaga perdamaian di Terusan Zuez,diterjunkan ke Timur Tengah untuk menyelesaikansengketa antara Mesir dan Israel pada tahun 1973,serta diterjunkan ke Lebanon untuk menjagaperdamaian selepas serangan Israel pada tahun2006.

2. Tuliskan tiga fungsi yang dimiliki oleh partai politik!Jawaban:Partai politik memiliki beberapa fungsi sebagaiberikut.a. Sarana komunikasi politik, artinya partai

politik menjalankan tugas menyalurkanberbagai pendapat dan aspirasi masyarakatkepada pemerintah.

b. Sarana sosialisasi politik, artinya partai politikberfungsi melakukan upaya pemasyarakatanpolitik agar dikenal, dipahami, dan dihayatioleh masyarakat.

c. Sarana rekrutmen politik, artinya partai politikberfungsi mencari dan mengajak orang yangberbakat untuk turut aktif dalam kegiatanpolitik sebagai anggota partai.

3. Jelaskan peran kelompok kepentingan dalampemerintahan!Jawaban:Kelompok kepentingan berbeda dengan partaipolitik. Kelompok kepentingan bertujuan mem-perjuangkan suatu ”kepentingan” dan me-mengaruhi lembaga politik agar mendapatkeputusan yang menguntungkan atau meng-hindarkan keputusan yang merugikan. Ke-pentingan ini dapat berupa kepentingan umum ataumasyarakat luas ataupun kepentingan untukkelompok tertentu. Kelompok kepentingan tidakberusaha untuk menempatkan wakil-wakilnyadalam Dewan Perwakilan Rakyat, melainkancukup memengaruhi satu atau beberapa partai di-dalamnya atau instansi yang berwenang maupunmenteri yang berwenang.

4. Bagaimana peran media massa dalam pengelola-an kekuasaan negara?Jawaban:Pada era transisi seperti sekarang ini, mediamassa memainkan peran yang menentukan dalamproses pendidikan politik publik. Selain itu, mediamassa memainkan peran strategis dalam me-ngomunikasikan dukungan dan tuntutan publikterhadap pemerintah, begitu pula sebaliknya.Peran yang dimainkan media massa diharapkanakan memperkuat masyarakat sekaligus men-ciptakan lembaga-lembaga pemerintah yang kuat,terbuka, dan ber tanggung jawab kepadamasyarakat.


5. Bagaimana wujud peran pemerintah dalammencerdaskan kehidupan seluruh rakyatIndonesia yang berlandaskan ketentuan dalampasal 31 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945?Jawaban:Peran pemerintah dalam mencerdaskan ke-hidupan seluruh rakyat Indonesia yang ber-landaskan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sebagai berikut.a. Memberi dana bantuan operasional sekolah

(BOS).

b. Membuka kesempatan mendapatkanpendidikan bagi warga negaranya melaluiberbagai jenis, jenjang, dan jalur pendidikanseperti sanggar pusat kegiatan belajarmasyarakat (PKBM), paket A, paket B, danpaket C.

c. Menyelenggarakan sekolah menengahpertama terbuka (SMP Terbuka) dan untukpendidikan tinggi pemerintah menyelenggara-kan sistem pendidikan jarak jauh (distancelearning) yaitu melalui Universitas Terbuka.



1. Perhatikan susunan pemerintahan daerah berikut!1) Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang

merupakan penjelmaan dari Komite NasionalDaerah.

2) Badan eksekutif daerah yang dipilih olehKomite Nasional Indonesia bersama dengandan dipimpin oleh kepala daerah dalammenjalankan pemerintahan sehari-hari.

3) Kepala daerah merupakan lembaga legislatifdi daerah.

Susunan pemerintahan daerah tersebut diaturdalam . . . .a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957d. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965Jawaban: aUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentangKedudukan Komite Nasional Daerah ini sebagaiundang-undang yang pertama kali mengaturtentang pemerintahan daerah. Susunan pe-merintahan daerah menurut undang-undang inisebagai berikut.1) Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang

merupakan penjelmaan dari Komite NasionalDaerah.

2) Badan eksekutif daerah yang dipilih olehKomite Nasional Indonesia bersama dengandan dipimpin oleh kepala daerah dalam men-jalankan pemerintahan sehari-hari.

3) Kepala daerah merupakan lembaga legislatifdi daerah.


Pemerintahan daerah pada tahun 1967terdiri atas kepala daerah dan DPRD.Keanggotaan DPRD untuk provinsi (DaerahTingkat I) berjumlah 40–75 orang, untukkabupaten/kotamadya (Daerah Tingkat II)berjumlah 25–40 orang, dan untuk kecamatan/kotapraja (Daerah Tingkat III) berjumlah15–25 orang.

Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahandaerah yang digunakan dalam cerita tersebut yaitu. . . .a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Jawaban: aUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentangPokok-Pokok Pemerintahan Daerah berlaku daritahun 1965–1974. Undang-Undang Nomor 18Tahun 1965 terdiri atas susunan pemerintahandaerah yang berupa Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) dan kepala daerah. DewanPerwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawabkepada pemerintah daerah. Pemerintah daerahadalah kepala daerah dan DPRD. Komposisikeanggotaannya sebagai berikut.1) Daerah Tingkat I atau provinsi terdiri atas 40–

75 orang.2) Daerah Tingkat II atau kabupaten/kotamadya

terdiri atas 25–40 orang.3) Daerah Tingkat III atau kecamatan/kotapraja

terdiri atas 15–25 orang.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,pembagian wilayah terdiri atas . . . .a. Daerah Tingkat Ib. Daerah Tingkat I dan IIc. Daerah Tingkat I, II, dan IIId. Daerah Tingkat I, II, dan kotaprajae. Daerah Swatantra dan SwaprajaJawaban: bUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Pemerintahan di Daerah terdiri atassusunan pemerintahan daerah sebagai berikut.1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)2) Kepala Daerah

Pembagian wilayah berdasar undang-undang inidibagi menjadi dua yaitu Daerah Tingkat I danDaerah Tingkat II. Kepala Daerah Tingkat Imerupakan kepala wilayah provinsi yang disebutgubernur. Adapun Kepala Daerah Tingkat IIdisebut bupati/wali kotamadya merupakan kepalawilayah kabupaten/kotamadya yang disebutbupati/ wali kotamadya.

4. Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah . . . .a. urusan otonomi dan tugas pembantuan yang

pelaksanaannya dipertanggungjawabkan olehkepala daerah kepada DPRD.

b. menjalankan urusan pemerintahan pusat didaerah, kecuali urusan-urusan yang sudahdijalankan oleh kantor-kantor departemen didaerah

C. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945


c. melaksanakan urusan pemerintahankonkuren yang diserahkan oleh pemerintahpusat

d. kepala daerah bertindak sebagai pemegangeksekutif pelaksanaan urusan

e. menyelenggarakan koordinasi antarjawatan-jawatan pemerintah pusat

Jawaban: cSeiring berubahnya susunan pemerintahan daerah,kewenangan pemerintah daerah pun mengalamibeberapa perubahan. Berdasarkan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahandaerah meliputi hal-hal sebagai berikut.1) Pemerintah daerah menyelenggarakan

urusan pemerintahan menurut asas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistemNegara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintah daerah melaksanakan urusanpemerintahan konkuren yang diserahkan olehpemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaanotonomi daerah dengan berdasar atas asastugas pembantuan.

3) Pemerintahan daerah melaksanakan urusanpemerintahan umum yang menjadi ke-wenangan presiden dan pelaksanaannyadilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

5. Pelimpahan kewenangan dalam melaksanakanurusan pemerintahan umum yang menjadikewenangan presiden pelaksanaannya dilimpah-kan kepada gubernur dan bupati atau wali kotadibiayai oleh APBN merupakan kewenanganpemerintahan daerah yang diatur dalam . . . .a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Jawaban: eUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakanlandasan hukum tentang pemerintahan daerahyang menggantikan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004. Kewenangan pemerintahan daerahberdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 sebagai berikut.1) Pemerintah daerah menyelenggarakan

urusan pemerintahan menurut asas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistemNegara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintah daerah melaksanakan urusanpemerintahan konkuren yang diserahkan olehpemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaanotonomi daerah dengan berdasar atas asastugas pembantuan.

3) Pemerintahan daerah melaksanakan urusanpemerintahan umum yang menjadi ke-wenangan presiden dan pelaksanaannyadilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

6. Perhatikan kewenangan pemerintahan daerahberikut!1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga

daerah/otonom di mana kepala daerahbertindak sebagai pemegang eksekutifpelaksanaan urusan tersebut.

2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatan-jawatan pemerintah pusat di daerah danantarjawatan-jawatan tersebut denganpemerintah daerah.

3) Menjalankan kewenangan lain yang terletakdalam bidang urusan pemerintah pusat.

Paparan kewenangan pemerintah daerah tersebutdiatur dalam . . . .a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Jawaban: aBerdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun1959, susunan pemerintahan daerah terdiri ataskepala daerah dan DPRD-GR. Berdasarkanundang-undang ini pemerintahan daerah memilikidua kewenangan sebagai berikut.1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga




7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royongmerupakan salah satu susunan pemerintahandaerah berdasarkan Undang-Undang Nomor . . . .a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Jawaban: aBerdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959terdiri atas beberapa susunan pemerintahandaerah berikut ini.1) Kepala daerah.2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong

Royong.


8. Perhatikan ketentuan berikut!1) Menyusun perencanaan dan tata ruang

daerah.2) Mengembangkan sumber daya produktif di

daerah.3) Mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya.4) Memilih pimpinan daerah.5) Mengelola aparatur daerah.

Hak pemerintahan daerah ditunjukkan oleh nomor. . . .a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 5)b. 1), 2), dan 4) e. 3), 4), dan 5)c. 2), 3), dan 4)Jawaban: eUntuk mendukung program pemerintah pusatdalam mencapai tujuan negara, pemerintahandaerah mempunyai hak dan kewajiban selakupengelola kekuasaan negara di daerah otonom.Hak pemerintah daerah sebagai berikut.1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya.2) Memilih pimpinan daerah.3) Mengelola aparatur daerah.4) Mengelola kekayaan daerah.5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

9. Perhatikan bentuk peran serta pemerintahandaerah berikut!1) Membentuk undang-undang yang mengatur

tentang larangan memberi uang kepadapengemis di jalan.

2) Menyelenggarakan pemilihan kepala daerahsecara langsung.

3) Memanfaatkan sumber daya alam (tambang)untuk kemakmuran masyarakat daerah.

4) Membuat taman kota untuk masyarakatumum.

Bentuk kewajiban pemerintahan daerah dalammewujudkan tujuan negara ditunjukkan oleh nomor. . . .a. 1) dan 2) d. 2) dan 3)b. 1) dan 3) e. 2) dan 4)c. 1) dan 4)Jawaban: cDalam mewujudkan tujuan negara, pemerintahandaerah memiliki hak dan kewajiban. Kewajibanpemerintahan daerah seperti berikut.1) Membentuk dan menerapkan peraturan

perundang-undangan sesuai kewenangannya.2) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas

umum yang layak.

Kedua kewajiban pemerintahan daerah tersebutdapat diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaiberikut.

1) Membentuk undang-undang yang mengaturtentang larangan memberi uang kepadapengemis di jalan.

2) Membuat taman kota untuk masyarakatumum.

10. Hak pemerintahan daerah selaku pengelolaotonomi daerah dalam kegiatan . . . .a. menyelenggarakan pelatihan menjahit untuk

ibu rumah tanggab. menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh

masyarakatc. menetapkan retribusi parkir kendaraan

bermotord. membuat susunan tata ruang untuk daerahe. melestarikan kesenian daerahJawaban: cSelain memiliki kewajiban, pemerintahan daerahjuga memiliki hak selaku pengelola daerah otonomsebagai berikut.1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya.2) Memilih pimpinan daerah.3) Mengelola aparatur daerah.4) Mengelola kekayaan daerah.5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam mewujudkan retribusi daerah, pemerintahdaerah menetapkan retribusi parkir kendaraanbermotor sebagai hasil retribusi daerah.


1. Jelaskan perbedaan susunan pemerintahan daerahberdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957dan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959!Jawaban:Perbedaan susunan pemerintahan daerahberdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957dan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959sebagai berikut.a. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957,

susunan pemerintahan daerah terdiri atasDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD).

b. Dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun1959, susunan pemerintahan daerah terdiriatas kepala daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR)

2. Sebutkan kewenangan pemerintahan daerahberdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah!Jawaban:Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah susunan dankewenangan pemerintahan daerah mengalami


perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2004, kewenangan pemerintahan daerahmeliputi hal-hal sebagai berikut.a. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dantugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya sesuai dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.

b. Pemerintah daerah melaksanakan urusanpemerintahan konkuren yang diserahkan olehpemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaanotonomi daerah dengan berdasar atas asastugas pembantuan.

c. Pemerintahan daerah melaksanakan urusanpemerintahan umum yang menjadi ke-wenangan presiden dan pelaksanaannyadilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

3. Jelaskan susunan pemerintahan daerah ber-dasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014!Jawaban:Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi pe-merintahan daerah provinsi, pemerintahan daerahkabupaten, dan DPRD (lembaga perwakilan rakyatdaerah dan berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memilikifungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan).Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerahdan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Pemerintahan daerah provinsi terdiri ataspemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiriatas pemerintah daerah kabupaten/kota danDPRD kabupaten/kota. Kepala daerah provinsidisebut gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota disebut bupati/wali kota.

4. Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokPemerintahan Daerah terdiri atas DPRD dankepala daerah. Jelaskan pembagian kepala daerahberdasarkan undang-undang tersebut!Jawaban:Susunan pemerintahan daerah berdasarkanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terdiri atasDPRD dan kepala daerah. Kepala Daerah Tingkat Imerupakan kepala wilayah provinsi yang disebutgubernur. Adapun kepala daerah Tingkat IImerupakan kepala wilayah kabupaten/kotamadyayang disebut bupati/wali kotamadya.

5. Sebutkan pembagian daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965!Jawaban:Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun1965, pembagian daerah dibagi menjadi tigabagian sebagai berikut.a. Daerah Tingkat I (provinsi).b. Daerah Tingkat II (kabupaten/kotamadya).c. Daerah Tingkat III (kecamatan/kotapraja).



1. Pemerintahan daerah akan mudah mengelolasumber daya alam yang dimilikinya. Dengandemikian, apabila sumber daya alam yang dimilikitelah dikelola secara maksimal, pendapatandaerah dan pendapatan masyarakat akanmeningkat. Peristiwa tersebut merupakan realisasidampak positif dari sistem negara . . . .a. sentralisasib. desentralisasic. dekonsentrasid. otonomi daerahe. tugas pembantuanJawaban: bAda dampak positif dan negatif dalam tiap-tiappelaksanaan sistem negara kesatuan. Salah satucontoh dampak positif sistem negara kesatuandesentralisasi adalah kemudahan pemerintahdaerah dalam mengelola sumber daya alam yangdimiliki sehingga pendapatan daerah danpendapatan masyarakat akan meningkat.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagianurusan pemerintahan menjadi tiga yaitu . . . .a. urusan pemerintahan absolut, urusan peme-

rintahan konkuren, dan urusan pemerintahanumum

b. urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahankhusus

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan ber-dasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas,dan efisiensi

d. urusan pendidikan, kesehatan, serta perumahanrakyat dan kawasan permukiman

e. urusan politik luar negeri, pertahanan, dankeamanan

Jawaban: aUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusanpemerintahan terdiri atas urusan pemerintahanabsolut, urusan pemerintahan konkuren, danurusan pemerintahan umum. Pernyataan itutertuang dalam BAB IV pasal 9 ayat (1).

3. Indonesia aktif dalam penyelenggaraan KonferensiAsia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 ser tamenghasilkan sepuluh prinsip dasar yang dikenaldengan Dasasila Bandung. Urusan mengenai

penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tersebutmenunjukkan kekuasaan pemerintah pusat dalammelaksanakan urusan . . . .a. yustisib. keamananc. pertahanand. politik luar negerie. moneter dan fiskal nasionalJawaban: dDalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkanmengenai beberapa urusan pemerintah pusat.Urusan-urusan tersebut di antaranya urusanagama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneterdan fiskal, serta politik luar negeri. Pada politikluar negeri, urusan-urusan yang ditangani salahsatunya menetapkan kebijakan luar negeri danmelakukan perjanjian dengan negara lain. Ikutserta dalam penyelenggaraan KAA merupakanwujud dari melakukan perjanjian dan menetapkankebijakan luar negeri dengan negara lain. Olehkarena itu, penyelenggaraan KAA termasuk dalamurusan politik luar negeri.

4. Presiden memiliki hak prerogatif. Salah satu hakprerogatif adalah memberikan grasi. Pernyataantersebut menunjukkan bahwa pemerintah memilikiurusan di bidang . . . .a. pertahanan d. yustisib. moneter e. fiskalc. agamaJawaban: dYustisi atau peradilan misalnya mendirikanlembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa,mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkankebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian,memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan mem-bentuk undang-undang, peraturan pemerintahpengganti undang-undang, peraturan pemerintah,dan peraturan lain yang berskala nasional.


Pada tanggal 17 Agustus 2014 BankIndonesia bersama dengan pemerintah pusatmengeluarkan uang NKRI. Uang NKRI tersebutmerupakan uang rupiah kertas, pecahanRp100.000,00 tahun emisi 2014. Masyarakatdiharapkan tetap tenang karena uang rupiahkertas pecahan Rp100.000,00 tahun emisi2004 masih tetap berlaku sepanjang uangtersebut belum dicabut dan ditarik per-edarannya.

D. Pembagian Urusan Pemerintahan


Wacana tersebut menunjukkan bahwa pemerintahpusat memiliki urusan di bidang . . . .a. pertahanan negarab. perbankan nasionalc. keamanan masyarakatd. moneter dan fiskal nasionale. perbankan dan ekonomi nasionalJawaban: dPemerintah pusat memiliki urusan di bidangmoneter dan fiskal nasional. Urusan moneter danfiskal nasional adalah kebijakan makroekonomi,misalnya mencetak uang, menentukan nilai matauang, menetapkan kebijakan moneter, sertamengendalikan peredaran uang.

6. Pemerintah Indonesia mengadakan kerja samadengan Jepang untuk meningkatkan sektorperdagangan. Pernyataan tersebut menunjukkancontoh urusan pemerintah pusat dalam bidang. . . .a. politik luar negerib. pertahananc. keamanand. yustisie. agamaJawaban: aKerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesiadengan Jepang merupakan contoh kebijakanperdagangan luar negeri. Menetapkan kebijakanperdagangan luar negeri menjadi urusan pemerintahpusat dalam bidang politik luar negeri. Contoh lainurusan pemerintah pusat dalam bidang politik luarnegeri adalah mengangkat duta untuk negara laindan mengadakan perjanjian internasional.

7. Perhatikan urusan-urusan berikut!1) Mencetak uang.2) Memberikan grasi.3) Membentuk undang-undang.4) Mengangkat duta dan konsul.5) Menyatakan damai dan perang.

Urusan pemerintah pusat di bidang yustisi ditunjuk-kan oleh nomor . . . .a. 1) dan 2)b. 1) dan 3)c. 2) dan 3)d. 2) dan 4)e. 3) dan 4)Jawaban: cUntuk menjamin semua peradilan di seluruhwilayah negara Republik Indonesia dijalankansecara adil, tepat, dan benar, masalah peradilantidak ditangani secara otonomi oleh pemerintahdaerah melainkan oleh pemerintah pusat. Urusanyustisi atau peradilan meliputi kegiatan men-

dirikan lembaga peradilan; mengangkat hakim danjaksa; mendirikan lembaga pemasyarakatan;menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dankeimigrasian; memberikan grasi; amnesti; danabolisi; serta membentuk undang-undang,peraturan pemerintah pengganti undang-undang,peraturan pemerintah, dan peraturan lain yangberskala nasional.

8. Perhatikan urusan-urusan berikut!1) Mengangkat hakim dan jaksa.2) Mendirikan dan membentuk kepolisian

negara.3) Mendirikan lembaga peradilan.4) Menindak setiap organisasi yang kegiatannya

mengganggu keamanan negara.

Urusan pemerintah pusat di bidang keamananditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1) dan 2) d. 2) dan 4)b. 1) dan 3) e. 3) dan 4)c. 2) dan 3)Jawaban: dMasalah keamanan merupakan masalah yangmenyangkut terjaminnya kelangsungan hidupbangsa dan negara secara keseluruhan sehinggaditangani langsung oleh pemerintah pusat. Urusankeamanan, misalnya mendirikan dan membentukkepolisian negara, menetapkan kebijakan ke-amanan nasional, menindak setiap orang,kelompok atau organisasi yang kegiatannyamengganggu keamanan negara.

9. Pemerintah memberi kesempatan kepada parapengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinyasecara tertib. Jika ada pengunjuk rasa yangbertindak anarkis, akan ditindak dengan tegas.Contoh pernyataan tersebut menunjukkan urusanpemerintah di bidang . . . .a. yustisib. keamananc. pertahanand. politik luar negerie. moneter dan fiskal nasionalJawaban: bSetiap warga negara memiliki hak menyampaikanpendapatnya di muka umum. Penyampaianpendapat hendaknya menaati peraturanperundang-undangan yang berlaku. Oleh karenaitu, setiap kali ada aksi unjuk rasa, aparatkepolisian telah menyiapkan diri memberikan rasaaman. Dengan demikian, kegiatan unjuk rasatidak mengganggu keamanan. Pemerintah pusatdalam hal ini pihak kepolisian dapat menindaksetiap orang, kelompok atau organisasi yangkegiatannya mengganggu keamanan negara.


10. Perhatikan pembagian urusan pemerintahankonkuren wajib berikut!1) Pendidikan 4) Lingkungan hidup2) Pertahanan 5) Sosial3) Kesehatan

Berdasarkan urusan pemerintahan konkuren wajib,yang termasuk urusan pemerintahan pelayanandasar yaitu nomor . . . .a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 5)b. 1), 3), dan 5) e. 3), 4), dan 5)c. 2), 3), dan 4)Jawaban: bUrusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi duawajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajibmeliputi pelayanan dasar dan urusan pemerintahyang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.Pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan;kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang;perumahan rakyat dan kawasan permukiman;ketenteraman; ketertiban umum, dan perlindunganmasyarakat; serta sosial.

11. Pengelolaan sistem dan pengelolaan per-sampahan regional. Kebijakan tersebut merupakancontoh penerapan urusan pemerintahan konkurenwajib di bidang . . . .a. sosialb. pemberdayaan masyarakatc. pekerjaan umum dan penataan ruangd. perumahan rakyat dan kawasan permukimane. ketenteraman, keter tiban umum, dan

perlindungan masyarakatJawaban: cPengelolaan sistem dan pengelolaan per-sampahan regional merupakan penerapan urusankonkuren di bidang pekerjaan umum dan penataanruang dalam sub bidang persampahan. Sepertiyang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014. Selain sub bidang persampahan jugaada sub bidang lain yaitu sumber daya air, airminum, air limbah, drainasi, permukiman,bangunan gedung, penataan bangunan danlingkungannya, jalan, jasa konstruksi, sertapenataan ruang.

12. Pemberdayaan dan pengembangan organisasikepemudaan tingkat daerah provinsi dankabupaten/kota, dan penyelenggaraan kejuaraanolahraga tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan bentuk tugas pemerintahandaerah di bidang . . . .a. pengendalian pendudukb. kepemudaan dan olahragac. administrasi kependudukand. pemberdayaan masyarakate. ketenteraman, ketertiban umum, dan per-

lindungan masyarakat

Jawaban: bUrusan pemerintahan konkuren yang kewenangan-nya diberikan kepada pemerintahan daerah provinsidan kabupaten/kota di antaranya adalah urusan dibidang kepemudaan dan olah raga. Bentuk kebijakanpemerintahan provinsi dalam melaksanakankewenangan tersebut di antaranya sebagai berikut.1) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi

kepemudaan tingkat daerah provinsi dankabupaten/kota.

2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkatdaerah provinsi dan kabupaten/kota.

13. Perhatikan kewenangan pemerintahan daerahberikut!1) Penyusunan profil kependudukan provinsi.2) Penyusunan profil kependudukan kabupaten/

kota.3) Pelayanan pendaftaran penduduk.4) Pelayanan pencatatan sipil.5) Verifikasi dan validasi data kependudukan dari

daerah kabupaten/kota.

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kotadalam penyelenggaraan urusan administrasikependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkanoleh nomor . . . .a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 4)b. 1), 3), dan 4) e. 3), 4), dan 5)c. 1), 4), dan 5)Jawaban: dPilihan c yang mengelompokkan nomor 2), 3), dan4) menunjukkan kewenangan pemerintah daerahkabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusanadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil.Adapun nomor 1) menunjukkan kewenanganpemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraanurusan administrasi kependudukan dan pencatatansipil, sedangkan nomor 5) menunjukkan peranpemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusanadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

14. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten dibidang perumahan rakyat dan kawasan per-mukiman ditunjukkan oleh . . . .a. penetapan sistem kawasan permukimanb. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan

utilitas umum (PSU) perumahanc. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan

utilitas umum (PSU) permukimand. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan

utilitas umum (PSU) di lingkungan hunian dankawasan permukiman

e. penataan dan peningkatan kualitas kawasanpermukiman kumuh dengan luas sepuluhhektar sampai di bawah 15 hektare


Jawaban: bPilihan jawaban b menunjukkan kewenanganpemerintah daerah kabupaten/kota dalam me-nyelenggarakan urusan di bidang perumahan rakyatdan kawasan permukiman. Adapun untuk pilihanjawaban a dan d menunjukkan kewenanganpemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusandi bidang perumahan rakyat dan kawasanpermukiman. Selanjutnya, pilihan jawaban c dan emenunjukkan kewenangan pemerintahan daerahprovinsi dalam menyelenggarakan urusan di bidangperumahan rakyat dan kawasan permukiman.

15. Perhatikan cuplikan berita berikut!

Pada tahun 2014 jumlah karang tarunasebanyak 710. Karang taruna sebagai potensidan sumber kesejahteraan sosial ini dapatmenjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah sosial yangada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.Sumber: http://103.237.34.49/?p=140, diunduh 22 Maret 2015

Berdasarkan isi cuplikan berita tersebutmasyarakat turut serta dalam upaya membantuterlaksananya urusan pemerintah daerah di bidang. . . .a. perpustakaan d. pendidikanb. pengarsipan e. sosialc. persandianJawaban: eUrusan pemerintah di bidang sosial salah satunyaadalah pemberdayaan potensi sumber ke-sejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial akanterwujud apabila dalam daerah tersebut tidakterdapat masalah-masalah yang menghambat.Peran serta masyarakat sangat membantu dalamhal ini, misalnya peran serta karang taruna sebagaipotensi dan sumber kesejahteraan sosial dapatmenjadi pendorong perbaikan dan upaya-upayapenanggulangan masalah sosial, salah satunyayang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat.


1. Apa saja yang menjadi urusan pemerintan pusatdalam bidang politik luar negeri?Jawaban:Urusan pemerintah pusat di bidang politik luarnegeri antara lain mengangkat pejabat diplomatikdan menunjuk warga negara untuk duduk dalamjabatan lembaga internasional, menetapkankebijakan luar negeri, melakukan perjanjiandengan negara lain, dan menetapkan kebijakan

perdagangan luar negeri. Sebagai contoh,persoalan mengangkat duta untuk negara lain,mengadakan perjanjian internasional, dankebijakan luar negeri.

2. Jelaskan pembagian kekuasaan berdasarkanpasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014!Jawaban:Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah menyatakanurusan pemerintahan terdiri atas urusan pe-merintahan absolut, urusan pemerintahankonkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusanpemerintahan absolut sebagaimana dimaksudadalah urusan pemerintahan yang sepenuhnyamenjadi kewenangan pemerintah pusat. Se-lanjutnya, yang dimaksud urusan pemerintahankonkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagiantara pemerintah pusat dan daerah provinsi sertadaerah yang diserahkan menjadi dasar pelaksa-naan otonomi daerah. Adapun urusan pemerintah-an umum adalah urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan presiden sebagai kepalapemerintahan.

3. Berikan contoh kebijakan fiskal nasional!Jawaban:Contoh kebijakan fiskal nasional adalah kebijakan/penentuan jenis pajak dan tarif (tax). Klasifikasipajak antara lain pajak objektif, pajak subjektif,pajak langsung, dan pajak tidak langsung.

4. Bedakan antara urusan wajib dan urusan pilihanyang dimiliki pemerintah daerah!Jawaban:Perbedaan antara urusan wajib dan urusan pilihanyang dimiliki pemerintah daerah sebagai berikut.a. Urusan wajib adalah urusan yang sangat

mendasar dan berkaitan dengan hak sertapelayanan dasar warga negara, antara lainperlindungan kepentingan nasional,kesejahteraan, masyarakat, ketenteraman,dan ketertiban umum dalam rangka menjagakeutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan pemenuhan komitmen nasionalyang berhubungan dengan perjanjian dankonvensi nasional.

b. Urusan pemerintahan provinsi dan pe-merintahan daerah kabupaten/kota yangbersifat pilihan meliputi urusan pemerintahanyang secara nyata ada dan berpotensi untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakatsesuai kondisi, kekhasan, dan potensiunggulan daerah yang bersangkutan.


5. Sebutkan kewenangan pemerintah daerah provinsidalam menyelenggarakan urusan wajib yangberkaitan dengan pelayanan dasar di bidangkesehatan!Jawaban:Kewenangan daerah provinsi dalam menye-lenggarakan urusan wajib yang berkaitan denganpelayanan dasar di bidang kesehatan sebagaiberikut.

a. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatanmelalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat,organisasi swadaya masyarakat, dan duniausaha tingkat provinsi.

b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional(UKOT).



1. Sebuah negara memiliki tujuan menyelenggara-kan ketertiban. Ketertiban didasarkan padapenegakan hukum. Apabila ada orang yangmelanggar peraturan, baik anak pejabat negaramaupun anak orang biasa akan dikenai sanksisesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan paparantersebut, negara yang dimaksud menganut teori. . . .a. Platob. teokrasic. negara polisid. negara hukume. negara kekuasaanJawaban: dDalam pandangan teori negara hukum, negarabertujuan menyelenggarakan ketertiban hukumdengan berdasar dan berpedoman pada hukum.Dalam negara hukum segala kekuasaan alat-alatpemerintahannya didasarkan atas hukum. Semuaorang tanpa terkecuali harus tunduk dan taat padahukum, hanya hukum yang berkuasa di negarapenganut teori ini. Pada paparan soal, menjelaskanbahwa siapa pun harus taat hukum, baik anakseorang pejabat maupun anak rakyat biasa.Apabila melanggar hukum, akan dikenakansanksi yang sesuai sehingga semua orang tanpaterkecuali harus menaati hukum yang berlaku.Teori negara hukum digulirkan oleh Krabbe.

2. Perhatikan contoh-contoh berikut!1) Mendirikan pembangkit tenaga listrik.2) Membuka lapangan pekerjaan.3) Memberikan bantuan modal usaha.4) Meningkatkan kompetensi guru.5) Melindungi para tenaga kerja Indonesia di

negara asing.6) Mendukung upaya damai kepada negara

yang bersengketa.

Contoh upaya negara Indonesia dalam me-majukan kesejahteraan umum ditunjukkan oleh. . . .a. 1), 2), dan 3) d. 3), 5), dan 6)b. 2), 3), dan 4) e. 4), 5), dan 6)c. 3), 4), dan 5)Jawaban: aSalah satu tujuan negara Indonesia adalahmemajukan kesejahteraan umum. Contohnya,upaya negara Indonesia dalam memajukankesejahteraan umum adalah mendirikan pem-bangkit listrik, membuka lapangan pekerjaan, dan

memberikan bantuan modal usaha. Meningkatkankompetensi guru menunjukkan upaya negaraIndonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsaIndonesia. Melindungi para tenaga kerja Indonesiadi negara asing menunjukkan upaya negaraIndonesia dalam melindungi segenap bangsaIndonesia. Mendukung upaya damai kepadanegara yang bersengketa menunjukkan upayanegara Indonesia dalam ikut melaksanakanketertiban dunia yang merdeka, bersatu, berdaulat,adil, dan makmur.

3. Lembaga yudikatif yang ada di Indonesiaditunjukkan pada tabel . . . .

a. - Presiden- Menteri-menteri

b. - Dewan Perwakilan Rakyat- Dewan Perwakilan Daerah

c. - Dewan Perwakilan Rakyat- Mahkamah Agung

d. - Mahkamah Agung- Mahkamah Konstitusi

e. - Dewan Perwakilan Daerah- Mahkamah Konstitusi

Jawaban: dLembaga-lembaga negara di Indonesia antara lainlembaga eksekutif (presiden dan menteri) lembagalegislatif (Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah),serta lembaga yudikatif (Mahkamah Agung danMahkamah Konstitusi).

4. Selain membuat undang-undang dan menyusunRAPBN bersama dengan DPR, ia juga berhakmenetapkan peraturan pemerintah penggantiundang-undang.

Pernyataan tersebut mengarah pada wewenang. . . .a. presidenb. ketua DPRc. kepala BINd. Menteri Dalam Negerie. ketua Mahkamah AgungJawaban: aPresiden sebagai kepala pemerintahan ber-kewajiban melaksanakan tugas pemerintahannegara untuk mencapai tujuan nasional sepertiberikut.1) Menyelenggarakan kekuasaan pemerintah

negara tinggi.


2) Bersama DPR membuat undang-undang danmenyusun APBN.

3) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa,presiden berhak menetapkan peraturanpemerintah pengganti undang-undang.

5. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen menyata-kan bahwa daerah otonom Indonesia dibagimenjadi dua tingkatan yaitu . . . .a. Dati I (pusat) dan Dati II (daerah)b. Dati I (pusat) dan Dati II (provinsi)c. Dati I (provinsi) dan Dati II (kotamadya)d. Dati I (kabupaten/kota) dan Dati II (desa)e. Dati I (provinsi) dan Dati II (kabupaten/kota)Jawaban: cDalam pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemenditegaskan bahwa ”Pembagian daerah Indonesiaatas dasar daerah besar dan kecil dengan bentukdan susunan pemerintahannya ditetapkan denganundang-undang dengan memandang dan meng-ingat dasar permusyawaratan dalam sistempemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalamdaerah-daerah yang bersifat istimewa.” DaerahIndonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dandaerah provinsi akan dibagi pula dalam daerahyang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonomatau bersifat administrasi belaka. Lebih lanjutditegaskan bahwa daerah otonom dalam wilayahnegara Republik Indonesia dibagi atas duatingkatan sebagai berikut.a. Daerah Tingkat I meliputi provinsi.b. Daerah Tingkat II meliputi kabupaten dan atau

kotamadya.

6. Perhatikan berita berikut!

Telah terjadi perjanjian kerja samaekonomi antara Jepang dan Indonesia yangdikenal dengan EPA (Economic PartnershipAgreement). Terjadinya perjanjian kerja samaini berkat kerja keras dari kedua negara.

Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa adakewenangan pemerintah pusat dalam mengatururusan di bidang . . . .a. yustisib. keamananc. pertahanand. politik luar negerie. moneter dan fiskal nasionalJawaban: dUrusan politik luar negeri merupakan salah satuurusan yang menjadi kewenangan pemerintahpusat. Mengadakan perjanjian dengan negara lainmerupakan salah satu contohnya. PerjanjianIndonesia dengan Jepang di bidang ekonomiadalah contoh konkret dari perjanjian internasional.

7. Perhatikan pernyataan berikut!1) Daerah tidak mempunyai kekuasaan me-

ngembangkan potensi daerahnya, bahkanakhirnya sangat bergantung kepada pemerintahpusat.

2) Semua keputusan ada di pemerintah pusat.3) Kepentingan pemerintah pusat untuk terus

mendominasi daerah berjalan beriringandengan sistem politik yang cenderung represifdan tidak demokratis.

Berdasar pada pernyataan tersebut, kekuasaanpemerintah merujuk pada asas . . . .a. sentralisasi d. otonomi daerahb. desentralisasi e. tugas pembantuanc. dekonsentrasiJawaban: aSebelum amandemen UUD 1945, terjadi sentral-isasi kekuasaan pada pemerintah pusat. Meskipunada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, bukanberarti pelaksanaan pemerintahan menggunakanasas desentralisasi, melainkan asas sentralisasi.Hal tersebut jelas tampak pada hal-hal berikut.1) Daerah tidak memiliki kekuasaan untuk

mengembangkan potensi daerahnya, bahkanakhirnya sangat bergantung kepadapemerintah pusat.

2) Semua keputusan ada di pemerintahanpusat.

3) Kepentingan pemerintah pusat untuk terusmendominasi daerah berjalan beriringandengan sistem politik yang cenderung represifdan tidak demokratis.

8. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah turutserta melaksanakan urusan pemerintahan yangditugaskan kepada pemerintah daerah olehpemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkatatasnya dengan kewajiban mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskannya.Berdasarkan pengertian di atas merujuk pada asas. . . .a. sentralisasib. desentralisasic. dekonsentrasid. otonomi daerahe. tugas pembantuanJawaban: eAda tiga asas dalam melaksanakan kekuasaanpemerintahan yang ada di Indonesia yaitu asassentralisasi, desentralisasi, dan tugas pem-bantuan. Tugas pembantuan adalah pemberiantugas dari pemerintah pusat kepada pemerintahdaerah untuk membantu melaksanakan ke-kuasaan penyelenggaraan negara. Seluruh biaya


pelaksanaan tugas pembantuan dibebankan padaAPBN. Pemerintah daerah yang mendapat mandattugas pembantuan harus mempertanggung-jawabkan semua yang dilakukan kepadapemerintah yang menugaskan.

9. Pada tahun 1999 saat K.H. Abdurrahman Wahidmenjabat sebagai Presiden Republik Indonesia,beliau segera mengeluarkan Keputusan PresidenNomor 55 Tahun 1999 tentang Tim PengkajianPembentukan Lembaga Ombudsman. Pem-bentukan lembaga Ombudsman yang dilakukanoleh presiden waktu itu merupakan cerminan darikewenangan presiden dalam urusan di bidang. . . .a. moneter dan fiskal nasionalb. pertahananc. keamanand. yustisie. agamaJawaban: dYustisi digunakan untuk menjamin semua peradilandi seluruh wilayah negara Republik Indonesiadijalankan secara adil, tepat, dan benar, masalahperadilan tidak ditangani secara otonomi olehpemerintah daerah melainkan oleh pemerintahpusat. Urusan yustisi atau peradilan, misalnyamendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakimdan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan,menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dankeimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi,dan membentuk undang-undang, peraturanpemerintah pengganti undang-undang, peraturanpemerintah, dan peraturan lain yang berskalanasional. Kewenangan presiden dalam mendirikanOmbudsman berarti kewenangan pemerintah pusatmendirikan lembaga peradilan.

10. Kantor kedutaan besar Australia yang ada diIndonesia mengajukan perwakilan diplomatik yangmewakili negaranya kepada pemerintah pusatIndonesia. Pemerintah Indonesia menyetujui danmengangkatnya menjadi duta perwakilan negaraAustralia. Berdasarkan paparan tersebut,pemerintah pusat telah menjalankan urusanpemerintahan absolut di bidang . . . .a. moneter dan fiskal nasionalb. politik luar negeric. keamanand. yustisie. agamaJawaban: bUrusan politik luar negeri antara lain mengangkatpejabat diplomatik dan menunjuk warga negarauntuk duduk dalam jabatan lembaga internasional,menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan

perjanjian dengan negara lain, dan menetapkankebijakan perdagangan luar negeri. Urusanpemerintah pusat di bidang politik luar negeri,misalnya soal mengangkat diplomatik atau dutauntuk negara lain, mengadakan perjanjianinternasional, dan kebijakan luar negeri.

11. Perhatikan urusan-urusan berikut!1) Pertahanan 4) Agama2) Pariwisata 5) Kehutanan3) Keamanan

Berdasarkan urusan-urusan tersebut yangtermasuk dalam urusan pemerintahan absolutditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 5)b. 1), 2), dan 4) e. 3), 4), dan 5)c. 1), 3), dan 4)Jawaban: cUrusan pemerintahan absolut sesuai pasal 10 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiriatas enam bidang sebagai berikut.1) Politik luar negeri2) Pertahanan3) Keamanan4) Yustisi5) Moneter dan fiskal nasional6) Agama

12. Perhatikan urusan konkuren berikut!1) Pendidikan.2) Kesehatan.3) Pekerjaan umum dan penataan ruang.4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.5) Ketenteraman, keter tiban umum, dan

perlindungan masyarakat.

Urusan konkuren tersebut merupakan urusan yang. . . .a. tidak berkaitan dengan pelayanan dasarb. berkaitan dengan pemerintahan umumc. berkaitan dengan pelayanan dasard. berkaitan dengan kewenangan absolute. tidak berkaitan dengan kewenangan absolutJawaban: cUrusan pemerintahan konkuren dibagi menjadiurusan wajib dan pilihan. Urusan wajib masihdibagi lagi menjadi dua yaitu berkaitan denganpelayanan dasar dan tidak berkaitan denganpelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitandengan pelayanan dasar sebagai berikut.1) Bidang pendidikan.2) Bidang kesehatan.3) Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.4) Bidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman.5) Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan

perlindungan masyarakat.6) Bidang sosial.


13. Pengembangan usaha mikro dengan orientasipeningkatan skala usaha, upaya yang dilakukanpemerintah daerah kabupaten/kota dalammelaksanakan urusan wajib di bidang . . . .a. tenaga kerjab. lingkungan hidupc. pemberdayaan masyarakatd. koperasi, usaha kecil dan menengahe. administrasi kependudukan dan pencatatan

sipilJawaban: dKewenangan pemerintahan daerah di bidangkoperasi, usaha kecil dan menengah dapatdiwujudkan dalam pengembangan usaha mikrodengan berorientasi untuk meningkatkan skalausaha mikro menjadi usaha kecil. Upaya tersebutdilakukan pemerintah agar masyarakat menjadisemakin maju dan penghasilannya menjadi lebihmeningkat.

14. Sesuai pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adabeberapa bidang yang masuk dalam urusanpemerintahan umum seperti . . . .a. kesehatanb. pertahananc. tenaga kerjad. pekerjaan umume. pembinaan persatuan dan kesatuanJawaban: eBeberapa urusan yang termasuk dalam urusanpemerintahan umum sesuai pasal 25 ayat (4)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sepertiberikut.1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan

ketahanan nasional dalam rangka memantap-kan pengamalan Pancasila, pelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, pelestarian BhinnekaTunggal Ika, serta pemertahanan danpemeliharaan keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia.

2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.3) Pembinaan persatuan antarsuku dan intra-

suku, umat beragama, ras, dan golonganlainnya guna mewujudkan stabilitas ke-amanan lokal, regional, dan nasional.

4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansipemerintahan yang ada di wilayah daerahprovinsi dan daerah kabupaten/kota untukmenyelesaikan permasalahan yang timbuldengan memperhatikan prinsip demokrasiberdasarkan Pancasila.


TNI-AU kembali memaksa pesawat udaradari Arab Saudi yang terbang melewati bataswilayah udara Indonesia tanpa izin.Sebelumnya, TNI-AU juga telah berhasilmenangkap pesawat udara dari Australia danSingapura karena terbang secara ilegal diwilayah udara Indonesia.

Wacana yang telah disajikan menunjukkan bahwapemerintah pusat memiliki urusan di bidang . . . .a. imigrasi d. perbankanb. moneter e. pertahananc. keamananJawaban: eTNI harus siap menjaga dan mempertahankanwilayah Indonesia. TNI-AU yang bertugas menjagawilayah udara Indonesia harus selalu siap terhadapmasuknya pesawat-pesawat udara negara asingyang terbang di wilayah udara Indonesia tanpaizin. Contoh upaya TNI-AU tersebut menunjukkanbahwa pemerintah pusat memiliki urusan di bidangpertahanan. Urusan pertahanan antara lainmendirikan dan membentuk angkatan bersenjata,negara atau sebagian wilayah negara dalamkeadaan bahaya, membangun dan mengembang-kan sistem pertahanan negara dan persenjataan,menetapkan kebijakan untuk wajib militer, dan belanegara bagi setiap warga negara.

16. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yangberbeda dengan potensi daerah lain. Salah satunyadaerah Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat memilikipotensi kerajinan sepatu yang patut dikembangkan.Oleh karena itu, pemerintah daerah setempatmembuat program tentang pengembangan sepatudi Bandung. Hal ini sesuai amanah konstitusiNegara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulanyang dapat diambil dari fakta tersebut adalah . . . .a. pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan memiliki hubungandengan pemerintah dan pemerintahan daerahlainnya

b. hubungan keuangan, pelayanan umum,pemanfaatan sumber daya alam, dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil danselaras

c. dalam melaksanakan urusan daerahnya, tiap-tiap provinsi, kabupatan, dan kota di Indonesiamempunyai pemerintahan daerah

d. pemerintah daerah berwenang mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahanmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan

e. pemerintah daerah berhak menetapkanperaturan daerah dan peraturan-peraturan lainsesuai UUD 1945


Jawaban: dBerdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusatmemegang kekuasaan absolut yang meliputiurusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan,yustisi, dan agama.


Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)ASEAN ke-21, para kepala negara ASEANmenyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA) diberlakukan pada tanggal 31 Desember2014. Semula, MEA akan diberlakukan padapertengahan 2015.Sumber: http://www.kemenperin.go.id/artikel/9865/ASEAN-

dinilai-Paling-Siap, diunduh pada tanggal 24 Maret2015.

Keikutsertaan kepala negara Indonesia dalammenyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA) diberlakukan pada tanggal 31 Desember2014 merupakan wujud realisasi urusan pe-merintahan pusat dalam bidang . . . .a. politik luar negeri d. yustisib. pertahanan e. agamac. keamananJawaban: aDalam bidang politik luar negeri, kepala negara(pemerintah) mempunyai kewenangan meng-adakan perjanjian atau hubungan dengan negaralain. Dalam berita tersebut, kepala negaraIndonesia ikut serta dalam menyepakati MEA.Artinya, pemerintah Indonesia telah melaksanakankewenangannya dalam bidang politik luar negeri.

21. Dalam asas tugas pembantuan, perumusankebijakan, perencanaan, dan pembiayaandilakukan oleh . . . .a. presidenb. gubernurc. pemerintah pusatd. pemerintah daerahe. wakil kepala daerahJawaban: cDalam asas tugas pembantuan, perumusankebijakan, perencanaan, dan pembiayaandilakukan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi,pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahdaerah. Oleh karena sifatnya membantu,pemerintah daerah harus melapor dan ber-tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

22. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangpendidikan menjadi bagian dari kewenangan . . . .a. warga masyarakatb. pemerintah pusatc. pemerintah daerahd. perangkat pemerintahe. seluruh masyarakat Indonesia

Jawaban: eKesimpulan yang dapat diambil berdasarkan faktayang ada adalah dalam pelaksanaan otonomidaerah, daerah diberi wewenang membentukperaturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya.Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut tidakboleh bertentangan dengan UUD 1945. Ke-wenangan ini diberikan berdasarkan asasdesentralisasi dan dekonsentrasi dalam hubunganpemerintah pusat dan daerah.

17. Politik luar negeri merupakan urusan pemerintahanpusat yang tidak dapat dilimpahkan kepadapemerintahan daerah. Hal ini karena urusan politikluar negeri berskala internasional dan berhubungandengan kepentingan negara dan rakyat banyak.Ketentuan ini terdapat dalam hubungan pemerintahpusat dengan daerah yang bersifat . . . .a. fungsional d. pilihanb. struktural e. wajibc. khususJawaban: aHubungan fungsional pemerintahan pusat dandaerah adalah hubungan kekuasaan antara pusatdan daerah yang menitikberatkan pada fungsi ataupelaksanaan kewenangan antara pemerintahanpusat dan daerah. Hubungan fungsional mencakuppembagian urusan pusat dengan daerah. Salahsatunya tentang politik luar negeri yang menjadiurusan pemerintah pusat.

18. Pembentukan Kepolisian Republik Indonesiamerupakan salah satu realisasi dari urusan yangmenjadi kewenangan pemerintah di bidang . . . .a. politik luar negarib. pertahananc. keamanand. yustisie. fiskalJawaban: cKewenangan absolut pemerintah pusat salahsatunya dalam bidang keamanan. Kewenanganpemerintah pusat dalam bidang keamanan dapatdiwujudkan dalam berbagai tindakan sepertimendirikan dan membentuk kepolisian negara danmenindak kelompok atau organisasi yangkegiatannya mengganggu keamanan negara.

19. Bidang berikut ini yang merupakan urusanpemerintah pusat ditunjukkan pada kolom . . . .

a. - agama d. - keamanan- kesehatan - pertahanan

b. - yustisi e. - kesehatan- pariwisata - pertahanan

c. - kesehatan- pariwisata


Jawaban: cUrusan pemerintah daerah meliputi bidang-bidangdi luar bidang kewenangan pemerintah pusat.Contoh urusan pemerintah daerah yang dimaksudadalah penyelenggaraan pendidikan, penangananbidang kesehatan, serta pelayanan kependudukandan catatan sipil.

23. Perhatikan kewenangan-kewenangan berikut!1) Pemberdayaan masyarakat2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan

tata ruang.3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat.4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.5) Penanganan bidang kesehatan.

Kewenangan tersebut merupakan kewenanganpemerintah provinsi yang sifatnya . . . .a. pelimpahan d. pilihanb. pengganti e. wajibc. khususJawaban: eUrusan wajib yang menjadi kewenanganpemerintahan daerah provinsi merupakan urusandalam skala provinsi antara lain pemberdayaanmasyarakat, perencanaan, pemanfaatan, danpengawasan tata ruang, penyelenggaraanketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,penyediaan sarana dan prasarana umum danpenanganan bidang kesehatan.

24. Perhatikan hal-hal berikut!1) Stabilitas.2) Keseimbangan fiskal.3) Legalitas.4) Pemerataan pendapatan.

Pemberian sumber keuangan negara kepadapemerintah daerah dengan memperhatikan hal-halyang ditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1) dan 2) d. 2) dan 4)b. 1) dan 3) e. 3) dan 4)c. 2) dan 3)Jawaban: aPemberian sumber keuangan negara kepadapemerintah daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi didasarkan atas penyerahan tugasoleh pemerintah kepada pemerintah daerahdengan memperhatikan stabilitas dan ke-seimbangan fiskal.


Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi DanTransaksi Elektronik dibuat dengan berbagaidasar pikiran bahwa : pertama, pembangunannasional sebagai suatu proses yang ber-

kelanjutan yang harus senantiasa tanggapterhadap berbagai dinamika yang terjadi dimasyarakat; kedua, globalisasi informasi telahmenempatkan Indonesia sebagai bagian darimasyarakat informasi dunia sehinggamengharuskan dibentuknya pengaturanmengenai pengelolaan Informasi dan TransaksiElektronik di tingkat nasional sehinggapembangunan teknologi informasi dapatdilakukan secara optimal, merata, danmenyebar ke seluruh lapisan masyarakat gunamencerdaskan kehidupan bangsa.Sumber: http://www.attayaya.net/2009/06/dasar-pembentukan-

d a n - p e n j e l a s a n - u n d a n g . h t m l , d i u n d u h5 Maret 2015.

Pembentukan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi DanTransaksi Elektronik tersebut menunjukkanadanya kewenangan pemerintah pusat di bidang. . . .a. moneter dan fiskal nasionalb. politik luar negeric. pertahanand. keamanane. yustisiJawaban: ePembentukan undang-undang baru yang dilakukanpemerintah merupakan bentuk urusan pemerintahdi bidang yustisi. Urusan pemerintah di bidangyustisi adalah menjamin semua peradilan di seluruhwilayah negara Republik Indonesia yang dijalankansecara asil, tepat, dan benar. Urusan pemerintahdi bidang yustisi tidak hanya meliputi pembentukanundang-undang, tetapi juga dalam hal mendirikanlembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa,mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkankebijakan-kebijakan kehakiman, memberikan grasi,amnesti, serta abolisi.

26. Perhatikan upaya-upaya berikut!1) Penanganan gangguan ketenteraman dan

ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

2) Penegakan perda provinsi dan peraturangubernur.

3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) provinsi.

Upaya-upaya tersebut merupakan upaya yangdilakukan oleh pemerintah daerah dalam me-wujudkan upaya urusan konkuren di bidang . . . .a. ketenteraman, ketertiban umum, dan per-

lindungan masyarakatb. pekerjaan umum dan penataan ruangc. pemberdayaan masyarakatd. lingkungan hidupe. perhubungan


Jawaban: aUrusan pemerintahan konkuren wajib yangberkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 salah satunyameliputi tentang ketenteraman, ketertiban umum,dan perlindungan masyarakat. Hal tersebutdiupayakan pemerintah daerah dengan carasebagai berikut.1) Penanganan gangguan ketenteraman dan

ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

2) Penegakan perda provinsi dan peraturangubernur.

3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) provinsi.

27. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pe-megang kekuasaan kehakiman. Penyelenggarakekuasaan kehakiman diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dalam ketentuan . . . .a. pasal 23F ayat (1) d. pasal 23G ayat (2)b. pasal 23F ayat (2) e. pasal 24 ayat (2)c. pasal 23G ayat (1)Jawaban: ePenyelenggara kekuasaan kehakiman diatur dalampasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 24ayat (2) dinyatakan bahwa ”Kekuasaan kehakimandilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung danbadan peradilan yang berada di bawahnya dalamlingkungan peradilan umum, lingkungan peradilanagama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara, dan oleh sebuahMahkamah Konstitusi.”

28. Lembaga negara X berencana membentukundang-undang perbukuan. Lembaga X adalah. . . .a. BPK d. DPDb. MPR e. MKc. DPRJawaban: cDewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tigafungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan,dan fungsi legislasi. Fungsi legislasi artinya DPRberwenang membentuk undang-undang. Dengandemikian, lembaga X yang berwenang membentukundang-undang perbukuan adalah DPR.

29. Perhatikan kewenangan lembaga negara berikut!1) Memutus pembubaran partai politik.2) Menerima permohonan kasasi.3) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.4) Memutus perselisihan hasil pemilu.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusiditunjukkan oleh nomor . . . .

a. 1) dan 2) d. 2) dan 3)b. 1) dan 3) e. 3) dan 4)c. 1) dan 4)Jawaban: cMahkamah Konstitusi merupakan salah satupelaksana kekuasaan kehakiman. WewenangMahkamah Konstitusi antara lain mengadili padatingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final, memutus pembubaran partai politik,dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

30. Salah satu tujuan negara adalah memajukankesejahteraan rakyat Indonesia, yang tecermindalam . . . Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.a. pasal 31 d. pasal 35b. pasal 32 e. pasal 36c. pasal 33Jawaban: cSalah satu tujuan negara memajukan ke-sejahteraan rakyat Indonesia ditegaskan dalampasal 33 ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 32 ayat(1), (2), dan (3). Dalam pasal 33 ayat (1–3)ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagaiusaha berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara danyang menguasai hajat hidup orang banyakdikuasai oleh negara, serta bumi dan air dankekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat.

31. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948,susunan pemerintahan daerah terdiri atas . . . .a. DPRD dan DPDb. kepala daerah dan DPRDc. kepala daerah dan DPRD-GRd. kepala daerah dan perangkat daerahe. kepala daerah dan DPRD Komite Nasional

DaerahJawaban: aUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 merupakanlandasan hukum pemerintahan daerah yangmenggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1945. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun1948 susunan pemerintahan daerah terdiri atasDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) danDewan Pemerintah Daerah (DPD).

32. Pada suatu undang-undang, seorang DPD dipiliholeh dan dari anggota DPRD atas dasar perwakilanberimbang dari partai-partai politik dan diketuaioleh daerah (ex-officio). Undang-undang yangdimaksud adalah . . . .a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957c. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959


d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974Jawaban: bUndang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diperbaharuimenggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun1948 karena adanya perkembanganketatanegaraan. Susunan pemerintahan daerahmenurut undang-undang ini sebagai berikut.1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).2) Dewan Pemerintah Daerah (DPD), yang dipilih

oleh dan dari anggota DPRD atas dasarperwakilan berimbang dari partai-partai politikdan diketuai oleh kepala daerah (ex-officio),kepala daerah yang dipilih langsung olehrakyat, serta DPD dan kepala daerahbertanggung jawab secara kolegial kepadaDPRD.

33. Perhatikan wewenang pemerintahan daerahberikut!1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga




4) Membuat peraturan rumah tangga sendiri(peraturan daerah) selama tidak bertentangandengan peraturan pemerintah pusat.

5) Kepala daerah menjalankan urusanpemerintahan pusat di daerah, kecualiurusan-urusan yang sudah dijalankan olehkantor-kantor departemen di daerah.

Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkanPeraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959ditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 5)b. 1), 2), dan 4) e. 3), 4), dan 5)c. 1), 3), dan 5)Jawaban: aWewenang pemerintahan daerah nomor 1), 2), dan3) merupakan wewenang pemerintahan daerahyang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6Tahun 1959. Adapun wewenang pemerintahandaerah nomor 4) dan 5) merupakan wewenangpemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945.

34. Peran Indonesia dalam melaksanakan ketertibandunia ditunjukkan oleh . . . .a. menjabat ketua komite 6 untuk menyelesai-

kan masalah MNLF dengan pemerintahFilipina pada tahun 1993.

b. memberdayakan masyarakat yang lemah dantidak mampu

c. mengembangkan sistem jaminan bagi seluruhrakyat

d. pemberian dana bantuan operasional sekolahe. menyelenggarakan program SM3TJawaban: aSalah satu tujuan negara Indonesia yang tertuangdalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalahaktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Wujudkeaktifan Indonesia dalam melaksanakanketertiban dunia ialah menjabat ketua komite 6untuk menyelesaikan masalah MNLF denganpemerintah Filipina pada tahun 1993.

35. Sebuah partai politik membuat iklan tentang partaipolitiknya yang ditayangkan di televisi. Selainmelalui televisi, iklan juga dilakukan melalui koran.Iklan tersebut bertujuan agar masyarakat luasmengerti program-program yang akan dilakukanpartai politik tersebut. Dalam kegiatan tersebut,partai politik sedang menjalankan fungsi . . . .a. pengatur konflik d. sosialisasi politikb. rekrutmen politik e. komunikasi politikc. partisipasi politikJawaban: dPartai politik harus mampu menciptakan imagememperjuangtkan kepentingan umum agarmendapat dukungan luas dari masyarakat dansenantiasa dapat memenangkan pemilu. Partaipolitik memiliki tujuan khusus dan fungsi. Salahsatu fungsi partai politik adalah sebagai saranasosialisasi politik. Sarana sosialisasi politik,artinya partai politik berfungsi melakukan upayapemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami,dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi politikdapat diwujudkan melalui iklan-iklan, baik dimedia cetak maupun media elektronik.


1. Tuliskan perbedaan teori tujuan negara antara teorinegara hukum dan teori negara polisi!Jawaban:Perbedaan antara teori negara hukum dan teorinegara polisi sebagai berikut.a. Teori negara hukum, dalam pandangan teori

ini negara bertujuan menyelenggarakanketertiban hukum dengan berdasarkan danberpedoman pada hukum.

b. Teori negara polisi, dalam pandangan teori ininegara bertujuan hanya untuk menjagakeamanan dan ketertiban negara sertapelindung hak dan kebebasan warganya.

2. Dalam pemerintahan pusat terdapat urusanpemerintahan absolut. Urusan pemerintahanabsolut meliputi bidang pertahanan dan keamanan.Bedakan antara urusan pertahanan dan urusankeamanan!


Jawaban:Perbedaan urusan pertahanan dan urusankeamanan sebagai berikut.a. Urusan pertahanan misalnya mendirikan dan

membentuk angkatan bersenjata, menyata-kan damai dan perang, menyatakan negaraatau sebagian wilayah negara dalam keadaanberbahaya, membangun dan mengembang-kan sistem pertahanan negara dan per-senjataan, menetapkan kebijakan untukwajib militer, dan bela negara bagi setiapwarga negara.

b. Urusan keamanan merupakan masalah yangmenyangkut terjaminnya kelangsunganhidup bangsa dan negara secara keseluruhansehingga ditangani langsung oleh pemerintahpusat. Urusan keamanan misalnya mendiri-kan dan membentuk kepolisian negara,menetapkan kebijakan keamanan nasional,menindak setiap orang, kelompok atauorganisasi yang kegiatannya mengganggukeamanan negara.

3. Berikan contoh urusan agama yang menjadikewenangan pemerintah pusat!Jawaban:Urusan agama yang menjadi kewenanganpemerintah pusat, misalnya menetapkan harilibur keagamaan yang berlaku secara nasional,memberikan pengakuan terhadap keberadaansuatu agama dan menetapkan kebijakan dalampenyelenggaraan kehidupan keagamaan.

4. Apa yang dimaksud urusan pemerintah absolut?Jawaban:Urusan pemerintah absolut adalah urusanpemerintah yang sepenuhnya menjadi ke-wenangan pemerintah pusat.

5. Sebutkan tugas Badan Pemeriksa Keuangan!Jawaban:Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugasmemeriksa pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahpusat, pemerintah daerah, lembaga negaralainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembagaatau badan lain yang mengelola keuangan negara.

6. Jelaskan peran kelompok penekan dalammengontrol atau mendukung proses pengelolaankekuasaan negara!Jawaban:Kelompok penekan merupakan sekelompokmanusia yang berbentuk lembaga kemasyarakat-an dengan aktivitas atau kegiatannya memberikantekanan kepada pihak penguasa agar keinginan-nya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan.

7. Sebutkan peran Indonesia dalam melaksanakanketertiban dunia!Jawaban:Peran Indonesia dalam melaksanakan ketertibandunia sebagai berikut.a. Mengirimkan Kontingen Garuda sebagai

bagian dari pasukan perdamaian dunia.b. Indonesia berperan aktif dalam gerakan Non-

Blok.c. Indonesia berperan aktif dalam ASEAN di

bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik,serta keamanan.

d. Indonesia berperan aktif dalam OrganisasiKerja Sama Islam.

8. Tuliskan wewenang pemerintah daerah ber-dasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959tentang Pemerintahan Daerah!Jawaban:Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentangPemerintahan Daerah dibentuk sebagai lanjutandari Dekret Presiden/Panglima Tertinggi AngkatanPerang tertanggal 5 Juli 1959 tentang kembalikepada Undang-undang Dasar 1945. Wewenangpemerintahan daerah menurut undang-undang inisebagai berikut.a. Menyelenggarakan koordinasi antarjawatan-

jawatan pemerintah pusat di daerah danantarjawatan-jawatan tersebut denganpemerintah daerah.

b. Menjalankan kewenangan lain yang terletakdalam bidang urusan pemerintah pusat.

9. Berikan contoh urusan moneter dan fiskal nasional!Jawaban:Urusan moneter dan fiskal nasional antara lainkebijakan makroekonomi seperti mencetak uang,menentukan nilai mata uang, menentukankebijakan moneter, dan mengendalikan peredaranuang.

10. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan denganpelayanan dasar salah satunya menangani urusandi bidang sosial. Sebutkan upaya pemerintahandaerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan dibidang sosial!Jawaban:Upaya pemerintahan daerah provinsi dalammenyelenggarakan urusan sosial antara lainsebagai berikut.a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan

lintas daerah kabupaten/kota dalam satuprovinsi.

b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahtera-an sosial provinsi.


Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:1. menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara;2. menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara; serta3. berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai dalam keberagaman

suku, agama, ras, budaya, dan gender.

Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik:1. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta2. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

• Menjelaskan hak warga negaraIndonesia.

• Menguraikan kewajiban warganegara Indonesia.

• Mengidentifikasi jenis-jenis hakdan kewajiban warga negaraIndonesia.

• Mencontohkan upayapemerintah dalam penanganankasus pelanggaran hak danpengingkaran kewajiban warganegara.

• Menyebutkan bentuk partisipasidalam pencegahan terjadinyapelanggaran hak dan kewajibanwarga negara di berbagailingkungan kehidupan.

Hakikat Hak dan Kewajiban WargaNegara

Upaya Penanganan PelanggaranHak dan Pengingkaran KewajibanWarga Negara

Kasus Pelanggaran Hak danPengingkaran Kewajiban WargaNegara

• Menguraikan faktor-faktorpenyebab terjadinyapelanggaran hak danpengingkaran kewajiban warganegara.

• Mencontohkan bentuk kasuspelanggaran hak warga negara.

• Menyebutkan bentuk kasuspengingkaran kewajiban warganegara.

• Mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara Indonesia.• Mampu menguraikan pengertian hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.• Mampu menyajikan kasus pelanggaran hak warga negara.• Mampu memberikan contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara.• Mampu menganalisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.• Mampu mendukung penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara



1. Setiap warga negara mempunyai hak yang dijamindalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Contoh hak yang diatursecara eksplisit dalam pasal 31 Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945adalah . . . .a. memperoleh pendidikanb. menjadi anggota legislatifc. mendapat kesejahteraan sosiald. mempelajari berbagai kebudayaane. mempunyai hak pilih dalam pemilihan umumJawaban: aPasal 31 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 mengatur mengenai hakpendidikan. Berdasarkan pasal 31 UUD NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, setiap orangmempunyai hak pendidikan yang sama.Pendidikan merupakan upaya mencerdaskankehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintahharus mengadakan sistem pendidikan yang dapatdirasakan oleh semua lapisan masyarakat.Keseriusan tersebut dapat dilihat dari 20% alokasidana APBN untuk pendidikan.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 memberikan jaminan hak politikkepada warga negara. Contoh hak politik warganegara yang terdapat dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945adalah . . . .a. mendapat perlakuan baik dari pemerintahb. mencalonkan diri menjadi anggota KPUc. menjadi pegawai negeri sipild. mengikuti pemilihan umume. mendirikan yayasanJawaban: dHak politik warga negara dapat berupa hakmencalonkan diri dalam pemilihan umum, hakberserikat, dan hak mengeluarkan pendapat.Pemilu merupakan bagian dari sistem politik.Setiap warga negara berhak mengikuti pemilihan

umum. Seseorang yang ikut ser ta dalampemilihan umum berarti telah menggunakan hakpolitiknya sebagai warga negara. Ketentuantentang pemilu diatur dalam UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Bab VIIB pasal 22E.

3. Negara mempunyai kewajiban menyejahterakanrakyat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintahdalam rangka menyejahterakan rakyat yaitu . . . .a. menyediakan lapangan pekerjaanb. menyediakan barang-barang murahc. menurunkan harga bahan bakar minyakd. membuka tempat hiburan bagi masyarakate. memberi santunan kepada warga negaraJawaban: aPemerintah mempunyai kewajiban menyejahtera-kan rakyat. Upaya menyejahterakan rakyat dapatdilakukan dengan cara menyediakan lapanganpekerjaan. Penyediaan lapangan pekerjaan lebihefektif bagi rakyat untuk meningkatkan kesejah-teraan. Rakyat tidak akan tergantung kepadapemerintah apabila kesejahteraannya terjamin.

4. Pemenuhan hak kesetaraan bagi perempuan olehnegara di bidang politik diwujudkan dengan . . . .a. memberi kesempatan menjadi anggota DPRb. menyalurkan TKW ke luar negeric. membebaskan dari kewajiban mengurus

rumah tanggad. memberi kesempatan untuk mendirikan

lembaga sosiale. menggantikan semua pekerjaan yang biasa

dilakukan laki-lakiJawaban: aPemenuhan hak kesetaraan bagi perempuandiberikan oleh Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Dasar pemberianhak tersebut dapat dilihat dalam pasal 27 ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orangmempunyai kesempatan yang sama dalampemerintahan. Oleh karena itu, perempuan harusmempunyai kesempatan yang sama dalam bidangpemerintahan.

A. Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara

156 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 menjamin hak setiap warga negara.Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 29ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 adalah . . . .a. mendapatkan pekerjaan yang layak serta

mendapat imbalan dan perlakuan yang adilb. melaksanakan ibadah sesuai agama dan

kepercayaannya masing-masingc. memajukan diri dalam memperjuangkan

haknya secara kolektifd. memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahane. menganut berbagai macam agama yang

diakui negaraJawaban: bPasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 secara khususmemberikan jaminan kepada warga negara untukmemeluk agamanya masing-masing dan untukberibadat menurut agamanya dan kepercayaan-nya itu. Berdasarkan isi pasal tersebut dapatdimaknai bahwa negara memberikan hakberagama kepada warga negara.

6. Salah satu titik fokus pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 menyatakan bahwa segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum.Maksud pernyataan tersebut adalah . . . .a. warga negara yang baik akan diperlakukan

baik oleh hukumb. pemerintah memberi hukuman kepada semua

warga negarac. setiap warga negara harus diperlakukan sama

di hadapan hukumd. orang yang melanggar hukum akan masuk

lembaga pemasyarakatane. pemerintah dapat membebaskan warga

negara yang baik dari hukumanJawaban: cPasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwasegala warga negara bersamaan kedudukannyadi dalam hukum. Pernyataan ini memberikanpengertian bahwa kata segala warga negaramenunjuk kepada semua manusia. Jadi, semuamanusia seyogyanya diperlakukan sama dihadapan hukum. Pernyataan tersebut memberikanarti hukum tidak bersikap diskriminasi terhadapmanusia.

7. Berikut ini merupakan hak seorang peserta didikyaitu . . . .

a. mendapat kelompok piket kelasb. membawa kendaraan bermotorc. mendapat pengajarand. mendapat nilai baguse. memperoleh temanJawaban: cPeserta didik merupakan orang yang sedangmenjalankan proses belajar, baik di sekolah formalmaupun nonformal. Setiap peserta didik mem-punyai hak sama yaitu mendapat pengajaran.Dengan mendapatkan pengajaran tersebutseseorang dapat dikategorikan sebagai pesertadidik. Oleh karena itu, mendapat pengajaranmerupakan hak dasar bagi peserta didik.


Pak Bobon mendaftarkan diri sebagaicalon kepala desa. Dia mendaftarkan diripada panitia pemilihan kepala desa. Panitiamerasa ragu dengan niat Pak Bobon untukmenjadi calon kepala desa. Panitiamemandang Pak Bobon tidak akan sanggupmengikuti mekanisme pemilihan kepaladesa. Pak Bobon dianggap tidak cukupmemiliki pendukung untuk menjadi calonkepala desa. Terlebih lagi, Pak Bobonbukan termasuk orang terpandang didesanya. Panitia berupaya mempersulitsyarat-syarat pencalonan bagi Pak Bobon,dengan meminta berkas-berkas yang bukanmenjadi syarat pencalonan kepala desa.Pak Bobon menyerah dan terpaksamembatalkan niatnya.

Berdasarkan wacana di atas terdapat pelanggaranhak warga negara yang dialami Pak Bobon.Pelanggaran hak warga negara tersebut tercantumdalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 terdapat dalam . . . .a. pasal 27 ayat (1)b. pasal 27 ayat (2)c. pasal 28E ayat (1)d. pasal 31 ayat (1)e. pasal 31 ayat (2)Jawaban: aSalah satu titik fokus pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 menyatakan segala warga negaramempunyai kedudukan yang sama di dalampemerintahan. Pernyataan tersebut memilikimakna bahwa semua warga negara seyogyanyamempunyai kesempatan yang sama untukmendapatkan haknya dalam pemerintahan. Halyang terjadi kepada Pak Bobon merupakan salah


satu bentuk pengingkaran kewajiban yangdilakukan oleh panitia penyelenggara pemilukepala desa. Dengan adanya pengingkarankewajiban tersebut berakibat pada hilangnya hakPak Bobon untuk mencalonkan diri menjadi calonkepala desa.

9. Berikut merupakan kewajiban seseorang terhadapnegara Indonesia yang berdampak padaketeraturan sosial adalah . . . .a. menghormati para gurub. membayar retribusi parkirc. menaati hukum yang berlakud. menerima semua kebijakan pemerintahe. bekerja sungguh-sungguh sesuai profesiJawaban: cSetiap warga negara mempunyai kewajibanmenjaga keamanan negara. Upaya untuk menjagakeamanan negara dapat dilakukan dengan caramenaati hukum. Orang yang menaati hukumberarti telah berupaya menjaga keteraturan sosialdalam masyarakat. Dengan dipatuhinya hukumakan tercapai kehidupan masyarakat yang aman,tenteram, dan teratur.

10. Bentuk kewajiban seorang anak di rumahditunjukkan oleh kolom . . . .

a. – menghormati orang tua– membantu pekerjaan orang tua– mengerjakan PR

b. – menaati tata tertib keluarga– membantu orang tua mencari nafkah– mengerjakan PR

c. – menemani adik belajar– menyapu halaman rumah– membantu tetangga membangun rumah

d. – memberi makan ternak– menyapu lantai– membantu orang tua mencari nafkah

e. – menghormati orang tua– membantu orang tua mencari nafkah– mengerjakan PR

Jawaban: aSetiap orang akan menyandang hak dan kewajibanselama hidup, begitu pula dengan seorang anak.Anak mempunyai kewajiban yang harus dilakukandi rumah. Bentuk kewajiban anak yang harusdilaksanakan di rumah antara lain menghormatiorang tua, membantu pekerjaan orang tua, danmengerjakan PR. Seorang anak wajib menghormatiorang tua karena orang tua merupakan orang yangtelah berjasa membesarkan dan mendidiknya.Seorang anak wajib membantu pekerjaan orang tua.Membantu pekerjaan orang tua bukan berartimembantu mencari nafkah. Mencari nafkahmerupakan kewajiban orang tua. Anak dapat

membantu pekerjaan orang tua di rumah sepertimenyapu, mencuci piring, dan membereskantempat tidur. Seorang anak wajib mengerjakan PR.PR merupakan tugas sekolah yang wajib dikerjakandi rumah. Apabila anak mengerjakan PR di sekolahberarti sudah melanggar kewajiban dan di-kategorikan dalam bentuk pengingkaran kewajiban.


1. Mengapa setiap warga negara harus menempuhpendidikan?Jawaban:Pendidikan merupakan upaya membekali warganegara menjadi pribadi yang berilmu. Warganegara yang berilmu akan memberikan pengaruhbesar terhadap kualitas sumber daya manusiasuatu negara. Oleh karena itu, setiap warga negarawajib menempuh pendidikan supaya dapatberkontribusi dalam pembangunan negara.

Cerita di bawah ini untuk menjawab soal nomor 2 dan 3!

Karta merupakan anak dari Pak Sura. Kartabersekolah di SMA Budi Utami. Dia duduk dikelas XIIC. Pak Sura berjanji tanpa se-pengetahuan Karta bahwa dia mau memberikanhadiah sepeda. Walaupun Karta tidak me-ngetahui niat bapaknya, dia masih belajar dengantekun. Dia sadar bahwa belajar merupakankewajibannya. Bahkan untuk menghasilkan nilaiyang baik, dia meminta difasilitasi bimbinganbelajar. Pada saat ujian berlangsung, Karta tidakmenemukan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal ujian. Berkat keseriusan dan usahanya,Karta mendapat nilai yang sangat memuaskan.Pak Sura senang melihat keberhasilan anaknya.Pak Sura menyatakan kepada Karta mengenainiatnya membelikan sepeda. Karta sangatsenang mendapatkan hadiah sepeda.

2. Hubungkan nilai yang terdapat dalam ceritadengan kewajiban Karta sebagai seorang anakdan peserta didik!Jawaban:Nilai yang terdapat dalam cerita yaitu rajin belajar.Karta sadar dengan kewajibannya sebagaiseorang anak dan peserta didik untuk rajin belajar.Dengan kepahamannya akan kewajibannyatersebut, Karta memperlihatkan kepada orangtuanya bahwa dia termasuk anak yang ber-tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagaiseorang anak dan seorang peserta didik.Karenakeseriusannya tersebut, Karta mampu menunai-kan kewajibannya dan menghasilkan nilai yangsangat memuaskan.


3. Dalam cerita tersebut, Karta meminta kepadabapaknya difasilitasi bimbingan belajar. Hubungkanpermintaan Karta tersebut dengan kedudukannyasebagai seorang anak!Jawaban:Karta merupakan anak Pak Sura. Karta mem-punyai hak sebagai seorang anak dari Pak Sura.Salah satu hak yang diminta Karta yaitu memintadifasilitasi bimbingan belajar. Permintaan Kartadianggap wajar karena merupakan bagian darihaknya sebagai anak Pak Sura. Tuntutan hak yangdiminta Karta akan mengakibatkan pemenuhankewajiban kepada Pak Sura.

4. Tuliskan lima hak warga negara sebagaikonsekuensi dari aturan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945!Jawaban:Lima hak warga negara dalam bidang pendidikansesuai ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 sebagai berikut.

a. Mendapat fasilitas pendidikan yang baik.b. Pendidikan terbuka bagi setiap orang tanpa

ada diskriminasi.c. Adanya pendidikan kejuruan sehingga

peserta didik bisa menyalurkan bakat danminatnya.

d. Adanya pendidikan inklusi bagi peserta didikberkebutuhan khusus.

e. Pendidikan dapat dilakukan secara formal dannonformal.

5. Setiap peserta didik mempunyai kewajibanmenjaga keamanan sekolah. Mengapa pesertadidik berkewajiban menjaga keamanan sekolah?Jelaskan!Jawaban:Menjaga keamanan sekolah merupakan kewajibanwarga sekolah. Peserta didik merupakan bagiandari warga sekolah. Oleh karena itu, peserta didikmempunyai kewajiban menjaga keamanansekolah demi kenyamanan proses belajar.



1. Bacalah wacana berikut!

Menjamurnya pedagang kaki lima disepanjang trotoar jalan menyebabkanterganggunya pejalan kaki. Padahal,peraturan daerah mengatur mengenailarangan berjualan di trotoar jalan.Pemerintah telah berusaha membangunlokasi berjualan bagi mereka. Akan tetapi,mereka menolak direlokasi atas dasartempat yang disediakan tidak strategisuntuk berjualan.

Kasus tersebut menunjukkan . . . .a. rendahnya kesadaran warga terhadap hukumb. rendahnya kepercayaan rakyat terhadap

pemerintahc. rakyat lebih berkuasa daripada pemerintah

dan hukumd. pelaksanaan hak warga negara untuk

kesejahteraan hidupnyae. pemerintah tidak mempunyai kekuasaan atas

rakyatnyaJawaban: aTindakan yang dilakukan pedagang kaki limamenunjukkan rendahnya kesadaran hukummereka terhadap hukum. Terjadinya hal tersebut

B. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara


dapat dipicu karena daya mengikat hukum yanglemah dan ketidaktegasan aparat penegak hukumsehingga mereka bisa melanggar hukum.

2. Bacalah cerita berikut ini!

Pasar Baru identik dengan sebutan’’Pasar Tumpah’’. Hal tersebut karena parapedagang sering berjualan di pinggir-pinggirjalan. Kondisi ini mengakibatkan lalu lintasdi sepanjang pasar menjadi terganggu. Pe-merintah daerah melalui dinas terkaitberupaya merelokasi para pedagang yangberjualan di bahu jalan ke blog G. Parapedagang tetap menolak relokasi tempatjualan. Mereka menganggap berjualan diblog G menyulitkan para pembeli sehinggapembeli jarang berbelanja di blog G.

Dari wacana ditemukan unsur . . . .a. pemenuhan hak pemerintah dan pengingkaran

hak pedagangb. pemenuhan hak pengguna jalan dan pe-

menuhan hak pedagangc. pengingkaran kewajiban pemerintah dan

pemenuhan hak pedagangd. pengingkaran kewajiban pemerintah dan

pengingkaran kewajiban pedangange. pelanggaran hak pengguna jalan dan peng-

ingkaran kewajiban para pedagangJawaban: eWacana yang telah disajikan menggambarkanadanya unsur pelanggaran hak dan pengingkarankewajiban. Pengguna jalan telah dilanggar haknyaoleh para pedagang. Oleh karena itu, parapedagang telah melakukan pengingkaran ke-wajiban. Berdasarkan perintah pemerintah, parapedagang wajib pindah ke blok G. Akan tetapi,para pedagang menolak yang pada akhirnya terjadipelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.Dengan adanya pengingkaran kewajiban yangdilakukan pedagang, bisa berakibat kemacetandi wilayah tersebut.

3. Perhatikan kasus berikut!1) Andi mengendarai motor tanpa menggunakan

helm.2) Polisi mengamankan oknum yang memper-

keruh suasana unjuk rasa.3) Komar memberikan kesaksian palsu di

pengadilan.4) Panitia tidak membuat berita acara pe-

mungutan suara pemilihan kepala desa.5) Sobar tidak mendapatkan alasan ketidak-

lolosannya menjadi calon ketua OSIS.

Kasus yang dikategorikan sebagai bentukpengingkaran kewajiban warga negara terdapatpada nomor . . . .a. 1), 3), dan 4)b. 1), 4), dan 5)c. 2), 3), dan 4)d. 2), 3), dan 5)e. 3), 4), dan 5)Jawaban: aSeseorang harus menunaikan kewajibannyasebagai bentuk tanggung jawab. Akan tetapi,terkadang orang dengan sengaja atau tidaksengaja lalai terhadap kewajibannya tersebut.Seperti halnya tidak menggunakan helm saat me-ngendarai sepeda motor, memberikan kesaksianpalsu dalam persidangan, dan tidak membuatberita acara pemilihan kepala desa. Tiga kasustersebut merupakan contoh pengingkarankewajiban warga negara. Sudah seharusnya setiaporang memahami pentingnya menunaikankewajiban.


Fikri mengendarai motor ke sekolahdengan membawa surat kendaraan danSIM. Dia tahu bahwa pihak sekolahmelarang peserta didik membawa motor.Akan tetapi, Fikri tetap mengendarai motor.Pada saat di jalan, Fikri melihat Andiberjalan. Fikri tidak mengajak Andi naikmotor. Di persimpangan jalan, terlihat lampurambu lalu lintas menyala merah, tetapiFikri tetap menjalankan kendaraannya.

Fikri telah melakukan pengingkaran kewajibanberupa . . . .a. melanggar rambu lalu lintasb. tidak mengajak Andi naik motorc. membawa motor dengan ugal-ugaland. tidak membawa surat izin mengemudie. tidak membawa surat tanda nomor kendaraanJawaban: aSeorang pengendara wajib membawa suratkendaraan dan SIM. Pengendara motor harusmenggunakan helm untuk keamanan berkendara.Seorang pengendara motor juga harus memahamidan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Lampu lalulintas berfungsi untuk mengatur laju kendaraan disetiap persimpangan jalan. Setiap pengendaraharus tahu arti warna lampu lalu lintas. Dalamcerita, Fikri telah melanggar lampu lalu lintas.Artinya, dia telah melakukan pengingkarankewajiban sebagai pengendara motor untukmematuhi rambu-rambu lalu lintas.


5. Bacalah cerita di bawah ini!

Anak-anak sibuk mencari uang diperempatan jalan. Dua anak bekerja mem-bersihkan kaca mobil dengan kemocengyang sudah rusak. Dua anak mencobakeberuntungan dengan mengamen. Satuanak berjualan koran. Kelima anak tersebutmerupakan anak-anak putus sekolah. Adaseorang pria yang menolehkan kepalanyake luar jendela mobil dan bertanya kepadasalah satu anak yang sedang mengelapkaca mobilnya. Pria ini bertanya mengenaialasan tidak sekolah dan memilih bekerja.Anak tersebut menjawab dengan mukasedih bahwa orang tuanya memaksa diauntuk bekerja. Sesungguhnya orang tuanyaterpaksa menyuruh anaknya untuk bekerjademi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan cerita, ada unsur hak yang tidakterlaksana yaitu hak . . . .a. anak mendapat pendidikanb. penjual koran mendapatkan uangc. orang tua menyekolahkan anaknyad. pemerintah menyekolahkan anak jalanane. pengendara mobil dibersihkan kaca mobilnyaJawaban: aSetiap warga negara berhak mendapat pendidikan.Hak pendidikan dapat dilihat dalam pasal 31Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Dalam pasal 31 ayat (1) diatur bahwasetiap warga negara berhak mendapat pendidikan.Dalam kalimat tersebut tidak terdapat unsurdiskriminasi terkait orang yang berhak mendapatpendidikan. Jadi, semua anak, baik anak orangkaya, anak orang miskin, maupun anak yatimpiatu berhak mendapat pendidikan.


Pemilihan umum kepala daerah ber-langsung meriah. Aura yang dirawat dirumah sakit tidak bisa mengikuti pestademokrasi. Hal ini karena Aura tidakterdaftar sebagai pemilih. Padahal, Aurasudah memenuhi syarat sebagai pemilih.Nasih mengalami nasib yang sama sepertiAura. Mereka berdua merupakan korbanketidakadilan panitia yang tidak men-cantumkan namanya dalam daftar pemilihtetap.

Kejadian yang dialami Aura dan Nasih merupakanjenis . . . .

a. pelanggaran hak panitia pemilihan umumb. pengingkaran kewajiban yang dilakukan

calon pemilihc. pelanggaran hak warga negara untuk memilih

dalam pemilud. pengingkaran kewajiban Aura untuk tidak

mendaftarkan diri menjadi pemilihe. pengingkaran kewajiban Nasih untuk tidak

mendaftarkan diri menjadi pemilihJawaban: cAura dan Nasih mengalami kasus pelanggaran hakwarga negara. Mereka tidak mendapatkan haknyasebagai warga negara dalam mengikuti pemilihanumum. Seharusnya, panitia memfasilitasi parapasien untuk mendapatkan haknya. Hak politiktidak menjadi gugur karena alasan warga negarasakit. Hak tersebut bersifat umum untuk semuawarga negara.

7. Bentuk pengingkaran kewajiban warga negarayang berakibat tidak terpenuhinya hak orang lainadalah . . . .a. Tono tidak mengerjakan PRb. Soni tidak belajar dengan seriusc. Lala tidak membereskan tempat tidurnyad. Santi tidak memberi uang kepada pengemise. Anton memutar musik dengan keras pada

malam hariJawaban: ePengingkaran kewajiban seseorang terkadangberimbas pada pelanggaran hak orang lain. Sebagaicontoh Anton memutar musik dengan keras padamalam hari. Anton seharusnya paham bahwamalam hari orang-orang lebih banyak digunakanuntuk istirahat. Oleh karena itu, ada kewajiban bagiAnton untuk menjaga ketenangan. Akan tetapi,Anton memutar musik dengan keras. Hal ini tentutelah melanggar hak orang lain untuk beristirahat.

8. Pemerintah memberikan jaminan pendidikankepada semua warga negara. Hal ini merupakanbentuk keseriusan pemerintah dalam mem-perhatikan dan memenuhi kebutuhan akanpemenuhan hak pendidikan warga negara. Kasusyang menunjukkan keseriusan pemerintah dalammemenuhi hak warga negara dalam hal pendidikanadalah . . . .a. Kadir dan Ahmad bersekolah di sekolah yang

mewahb. semua peserta didik SMA 6 berhasil lulus

Ujian Nasionalc. semua peserta didik di kelas XII A mendapat

nilai bagusd. Sovia mendapat penghargaan dari pemerintah

dalam bidang kalpatarue. Jaenal mendapat beasiswa di perguruan

tinggi negeri karena memiliki nilai terbaikdalam Ujian Nasional


Jawaban: ePilihan jawaban e menunjukkan adanya ke-seriusan pemerintah untuk memajukan pendidikandalam rangka memenuhi hak pendidikan warganegara. Pemberian beasiswa yang diberikanpemerintah merupakan bentuk dukunganpemerintah kepada warga negara yangmempunyai prestasi untuk mengembangkanpotensinya dalam bidang akademik. Sedangkan,pilihan jawaban yang lain tidak menunjukkanadanya bentuk dukungan konkret pemerintahdalam memberikan hak pendidikan kepada warganegara.


Pak Luri beserta keluarga baru pulangliburan tadi malam. Pak Lurah mengajakPak Luri ikut kerja bakti memperbaikijembatan yang rusak. Bu Luri melarangPak Luri mengikuti kerja bakti. Bu Lurimenyuruh Pak Luri beristirahat karenabesok harus masuk kerja.

Tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Luriadalah . . . .a. mematuhi perintah Bu Lurib. mengikuti kegiatan kerja bakti bersama wargac. mencari alasan untuk tidak mengikuti

kegiatan kerja baktid. menyampaikan permintaan maaf karena tidak

bisa membantue. memberi makanan sebagai ucapan per-

mintaan maaf kepada wargaJawaban: bMenjaga keharmonisan hubungan antar-masyarakat, khususnya dengan tetanggamerupakan kewajiban setiap orang. Sebagaianggota masyarakat, setiap orang harus me-ngetahui hak dan kewajibannya. Kasus dalamwacana menunjukkan bentuk implementasikewajiban sebagai warga masyarakat. Mengikutikerja bakti merupakan kewajiban yang harusditunaikan setiap anggota masyarakat. Hal inidapat dikategorikan sebagai pelaksanaankewajiban seseorang sebagai makhluk sosial.

10. Salah satu hak yang terdapat dalam pasal 28Cayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 adalah . . . .a. memeluk agamab. pengembangan diric. mendapatkan informasid. memperoleh kebebasan berserikate. memperoleh pekerjaan yang layak

Jawaban: bPasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 menegaskanbahwa setiap orang berhak mengembangkan dirimelalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhakmendapat pendidikan serta memperoleh manfaatdari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, danbudaya, demi meningkatkan kualitas hidupnyadan demi kesejahteraan umat manusia.


1. Mengapa pemerintah harus memberikanpemenuhan hak atas kesetaraan dalam bidanghukum kepada semua warga negara?Jawaban:Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwasegala warga negara bersamaan kedudukandalam hukum. Hal ini memberikan kewajibankepada pemerintah untuk memberikan rasakeadilan kepada semua orang. Pemenuhan hakatas kesetaraan dalam hukum merupakan bentukimplementasi dari cita-cita hukum itu sendiri yaitumendapatkan keadilan. Keadilan yang dicapaibukan sekadar keadilan materiel, melainkanmencakup juga keadilan formal.


Kepolisian telah mengerahkan limaratus anggotanya untuk mengamankanaksi unjuk rasa di kawasan 0 km Malioboro.Unjuk rasa didominasi oleh mahasiswa dariberbagai universitas di wilayah Yogyakartadan sebagian dari aktivis LembagaSwadaya Masyarakat. Mereka menuntutpenurunan harga bahan bakar minyak.Unjuk rasa dilakukan dengan tertib.

Mengapa pelaksanaan unjuk rasa harus dilakukansecara tertib? Hubungkan argumentasi Andadengan hak dan kewajiban warga negara!Jawaban:Warga negara berhak menyampaikan saran dankritik kepada pemerintah melalui unjuk rasa.Pelaksanaan unjuk rasa harus dilakukan denganaman dan tertib. Unjuk rasa yang dilakukandengan tertib tidak akan mengganggu hak oranglain untuk mendapatkan keamanan dan ke-nyamanan lalu lintas. Pelaksanaan unjuk rasadengan tertib memperlihatkan bahwa pengunjukrasa tidak bersikap egois. Mereka mengetahuikewajibannya untuk melakukan unjuk rasa denganaman dan tertib.



Pemerintah membuat program kerjapaket layanan pendidikan. Program inidiperuntukkan bagi warga negara yang tidakbersekolah di sekolah formal. Kejar paketdiklasifikasikan menjadi kejar paket A, kejarpaket B, dan kejar paket C. Kejar paket Asetara dengan sekolah dasar, kejar paketB setara dengan sekolah menengahpertama, dan kejar paket C setara dengansekolah menengah atas.

Mengapa pemerintah membuat program kejarpaket layanan pendidikan bagi warga negara? CobaAnda analisis!Jawaban:Pendidikan kejar paket A, paket B, dan paket Cdikategorikan dalam bentuk pendidikan nonformal.Pemerintah menyelenggarakan pendidikannonformal demi memberikan layanan pendidikanuntuk semua warga negara. Banyak wargamasyarakat karena alasan tertentu tidak bisamengikuti pendidikan formal. Oleh karena itu,pemerintah membuat program kejar paket A, paketB, dan paket C (pendidikan nonformal) demimemberikan kesempatan warga negara bisamengikuti pendidikan nonformal. Jadi, ke-sempatan untuk mendapatkan hak pendidikansebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 bisa terpenuhi.


SMA Melati membuat aturan pem-bagian tugas piket kepada setiap pesertadidik. Peserta didik diminta membersihkan

kelas masing-masing. Kepala sekolahmengatakan bahwa tujuan dari pembuatankebijakan tersebut yaitu supaya pesertadidik merasa memiliki kelas dan mem-punyai rasa tanggung jawab menjagakebersihan.

Bagaimanakah pendapat Anda mengenai ke-bijakan yang dibuat kepala sekolah SMA Melati?Jawaban:Kepala sekolah mempunyai hak atau wewenanguntuk membuat peraturan sekolah. Terlebih lagi,tujuan dibuat kebijakan atau peraturan tersebutcukup baik dan rasional. Kepala sekolah SMAMelati mencoba menanamkan pendidikan karakterkepada peserta didik melalui kebijakannya.Kebijakan kepala sekolah akan menimbulkankewajiban kepada peserta didik. Peserta didikharus melaksanakan peraturan tersebut sebagaibentuk pelaksanaan kewajiban.

5. Mengapa tindakan korupsi yang dilakukan oknumpejabat publik dapat berakibat munculnyapelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban?Jawaban:Pejabat publik merupakan penyelenggara negara.Dia berkewajiban menyejahterakan warga negaramelalui kebijakan-kebijakannya. Apabila pejabatpublik melakukan korupsi berarti dia sudahmenyalahgunakan kewenangannya. Penyalah-gunaan kewenangannya tersebut berakibatmunculnya pelanggaran hak dan pengingkarankewajiban. Pelanggaran hak dapat berupapengabaian kesejahteraan warga negara.



1. Hampir di setiap perempatan jalan di kota-kotabesar dapat ditemukan ’’anak jalanan’’. Sebutan’’anak jalanan’’ biasanya ditujukan kepada anak-anak yang hidupnya sering di jalanan dan tidakmelakukan aktivitas seperti anak-anak normalyaitu sekolah dan hidup dengan keluarga. Merekaada yang menjadi pengamen dan pengemis.Keberadaan ’’anak jalanan’’ merupakan tanggungjawab pemerintah. Alasan yang menunjukkanbahwa keberadaan ’’anak jalanan’’ merupakantanggung jawab pemerintah adalah . . . .

a. pemerintah mempunyai kewajiban mem-berikan kesejahteraan kepada semua warganegara

b. pemerintah mempunyai banyak dana untukmelakukan pembinaan kepada ’’anak jalanan’’

c. mereka tidak mendapatkan kasih sayang dariorang tua dan keluarga

d. ’’anak jalanan’’ meresahkan para pengendarakendaraan bermotor

e. ’’anak jalanan’’ tidak mempunyai orang tuaJawaban: aPemerintah mempunyai kewajiban menyejah-terakan semua warga negara Indonesia. Haltersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar

C. Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara


Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajibantersebut berlaku kepada semua warga negaratermasuk ’’anak jalanan’’. Pemerintah melaluiDinas Sosial bisa membuat kebijakan untukmemberikan pembinaan kepada mereka.

2. Anda sedang menunggu bus di halte. Tiba-tiba adaorang memarkir mobilnya di bahu jalan. Anda tahubahwa area tersebut termasuk kawasan dilarangparkir. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukanadalah . . . .a. membiarkannya karena tidak mengganggub. menegurnya untuk tidak parkir di area

tersebutc. melaporkan kepada polisi atau pihak

berwenangd. mengajak warga untuk memindah mobil

tersebute. memberi pelajaran dengan mengempeskan

banJawaban: bOrang yang memarkir kendaraan di kawasanlarangan parkir tentu telah melanggar aturan. Andamempunyai kewajiban untuk menegurnya supayatidak parkir di kawasan tersebut. Pemerintah tentusudah memperhitungkan lokasi-lokasi untuktempat parkir. Apabila kawasan halte digunakanuntuk parkir tentu akan ada hak orang yangdilanggar. Seperti halnya sopir bus kesusahanmenaikkan dan menurunkan penumpang. Selainitu, jalanan bisa menjadi macet karena bahu jalandigunakan untuk parkir.

3. Seorang pustakawan sangat kesal dengan ulahpengunjung yang sering menciptakan kegaduhandi perpustakaan. Dia harus menegur setiap kalimereka melakukan kegaduhan. Upaya efektif yangsebaiknya dilakukan pustakawan tersebut adalah. . . .a. memberi hukuman kepada orang yang

berbuat gaduhb. menutup perpustakaan ketika situasi sudah

tidak kondusifc. membuat persyaratan bagi orang yang akan

masuk perpustakaand. membuat aturan yang menyatakan larangan

berbicara di area perpustakaane. membuat aturan yang menyatakan larangan

membuat keributan beserta sanksinyaJawaban: ePerpustakaan merupakan tempat membaca bukudan berdiskusi. Oleh karena itu, setiap pengunjungharus menjaga ketenangan dan tidak melakukankegaduhan di area perpustakaan. Untuk meng-atasi permasalahan pengunjung yang membuat

gaduh, pustakawan bisa membuat papanpengumuman mengenai larangan membuatkegaduhan di area perpustakaan.


Komar naik motor sendiri. Dia melihatAldo berjalan. Komar mengajak Aldo naikmotor. Di tengah jalan, polisi memaksamemberhentikan laju kendaraan Komar.Polisi memberikan surat tilang karena Aldotidak menggunakan helm.

Dalam cerita tersebut terdapat unsur ketidak-patuhan hukum yaitu . . . .a. Komar naik motorb. Komar membonceng Aldoc. Aldo tidak menggunakan helmd. satu motor dinaiki oleh dua orange. Komar memberhentikan motor di depan polisiJawaban: cDalam pasal 290 Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanditegaskan bahwa pengendara yang tidakmenggunakan helm dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1 bulan atau denda palingbanyak Rp250 juta.

5. Bacalah cerita berikut!

Warga Kampung Kakap sering meng-alami pencurian. Para pencuri mulai beraksimalam hari. Mereka biasanya mencuri uangdan emas. Satu malam bisa dua keluargayang kehilangan hartanya. Kondisi ini sudahberjalan selama satu bulan. Warga sudahsangat resah dengan ulah para pencuri.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjagakeamanan Kampung Kakap supaya terhindar daripencurian yaitu . . . .a. warga dilarang tidur malam harib. mengaktifkan kegiatan ronda malamc. setiap rumah harus dipasang kamera

pengawasd. meminta polisi untuk berjaga di wilayah

kampung Kakape. membuat saluran sirine secara paralel ke

setiap rumah wargaJawaban: bSetiap warga masyarakat mempunyai kewajibanmenjaga keamanan kampung. Upaya menjagakeamanan kampung dengan melakukan rondamalam. Upaya tersebut dianggap efektif untukmencegah terjadinya pencurian.



Perdagangan bebas yang dilakukanIndonesia dengan negara-negara lain ber-dampak luas terhadap para pengusahaekonomi mikro. Sebagian besar dari merekabelum siap dengan berlakunya sistemperdagangan bebas. Pemerintah seolah-olah tinggal diam melihat kondisi tersebut.Seharusnya ada upaya yang dilakukanpemerintah untuk menghindari kejadiantersebut. Dengan adanya pasar bebas,banyak pengusaha mikro gulung tikar. Hakmereka untuk berjualan terhambat akibatbanyaknya produk yang berasal dari luarnegeri.

Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintahsupaya hak para pengusaha mikro bisa terlindungiadalah . . . .a. memberikan pelatihan usaha dan pinjaman

modal usahab. memberi modal dan mengalihkan sektor

usaha ke bidang jasac. memberikan pelatihan dan memaksa mereka

menghasilkan produk berkualitasd. memaksa mereka menghasilkan produk yang

murah dan menghapuskan pajake. melakukan evaluasi usaha dan memaksa

bersaing dengan pengusaha dari luar negeriJawaban: aPemerintah sebelum mengikuti sistem per-dagangan bebas seyogyanya mempersiapkanterlebih dahulu kesiapan para pengusaha mikro.Apabila tidak dipersiapkan dan diberi pembekalanserta pinjaman modal, mereka tidak bisa bersaingdengan barang-barang impor yang memilikikualitas bagus dan harga murah. Pengusaha mikroakan gulung tikar apabila pemerintah tidakmemperhatikan nasib mereka.

7. Bentuk pengingkaran kewajiban dengan upayamengatasinya yang tepat adalah . . . .

PengingkaranUpaya MengatasiKewajiban

a. Tidak menghormati Dipidanaorang tua

b. Membuang sampah Menyediakan tempatsembarangan sampah di setiap

tempat

c. Mengendarai motor Didenda/dipidanatidak membawa SIM

d. Tidak mengerjakan Dikucilkan teman-tugas sekolah teman

e. Berbuat gaduh di Mencemoohnyaperpustakaan

Jawaban: cTerjadinya pengingkaran kewajiban sesungguhnyabisa dihindari. Jika tidak bisa dihindari dapatdilakukan upaya represif. Salah satu contoh upayarepresif kepada pelanggar peraturan lalu lintas yaitumemberi hukuman denda atau dipidana kurungankepada orang yang tidak membawa SIM saatmengendarai sepeda motor. Upaya represifbertujuan memberikan efek jera kepada parapelaku tindak pelanggaran.


Kiki menjemput temannya dari luar kotadi stasiun. Dia berangkat mengendaraisepeda motor. Tiba di stasiun, Kiki memarkirmotornya di parkiran stasiun. Dia melihatada petugas parkir yang sedang mem-bereskan motor supaya terlihat rapi. Kikimeminta tolong kepada petugas tersebutuntuk menjaga motornya. Petugas parkirkemudian memberi karcis retribusi parkirkepada Kiki. Kiki kemudian masuk kestasiun dan menunggu di ruang tunggu.Beberapa saat kemudian, Kiki langsungkeluar dari parkiran membawa sepedamotornya.

Dalam cerita terdapat unsur pengingkarankewajiban yaitu . . . .a. Kiki tidak membayar retribusib. Kiki memarkir motor di tempat parkirc. tukang parkir tidak menjaga motor Kikid. Kiki menyuruh orang menjaga motornyae. Kiki tidak bersikap ramah kepada penjaga

parkirJawaban: aSetiap orang harus menunaikan kewajiban sebagaibentuk tanggung jawab. Menggunakan jasa parkirakan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dankewajiban tersebut akan diperoleh kedua belahpihak. Pengguna parkir berhak motornya dijagadengan baik dan berkewajiban membayar balasjasa/retribusi. Penjaga parkir berhak menerimabalas jasa dan berkewajiban menjaga motordengan baik.


LD dan DR merupakan kawananpencopet yang sering beroperasi di pasar.LD dan DR ketahuan bahwa mereka sedangberupaya mencopet tas Bu Linda yangsedang berbelanja. Pada saat kawanan


pencopet tersebut beraksi, Bu Lindaberteriak minta tolong. Tidak lama kemudianLD dan DR dikeroyok warga pasar. Adimeminta warga untuk menyerahkan kepadapolisi. Akan tetapi, warga sudah telanjurkesal dengan ulah mereka yang seringmencopet di pasar. Pada akhirnya, keduaorang tersebut dihakimi warga sekitarsampai parah. Pada saat polisi berpatroli,mereka melihat kerumunan orang di pasar.Polisi melihat LD dan DR sudah terbujurdengan muka dan bagian tubuh yang lukaparah. Polisi kemudian membawa LD danDR ke rumah sakit. Dokter menyatakanbahwa LD dan DR telah meninggal.

Dalam cerita terdapat unsur pelanggaran hakwarga negara yaitu . . . .a. Bu Linda tidak memberikan hukuman kepada

LD dan DRb. warga berhak memberikan hukuman kepada

LD dan DRc. polisi berhak memberi pengobatan kepada LD

dan DRd. LD dan DR berhak mendapatkan maaf dari

Bu Lindae. LD dan DR tidak diadili di sidang pengadilanJawaban: eSetiap warga negara mempunyai hak yang samadi hadapan hukum. Keterangan tersebut me-rupakan bagian ketentuan yang tercantum dalampasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. LD dan DRwalaupun sudah melakukan tindak pidana, merekaberhak mendapatkan keadilan dari pengadilan.Warga tidak berhak menghakimi LD dan DRwalaupun mereka terang-terangan melakukankesalahan.


Warga korban banjir bandang sudahsatu minggu tinggal di pengungsian.Mereka belum bisa pulang karena rumahdan semua harta bendanya sudah tidakada. Mereka mulai mengeluhkan keter-sediaan bahan makanan dan keperluan bayidi barak pengungsian yang semakinterbatas. Sebagian dari mereka ada yangmengemis di jalan-jalan demi mencukupikebutuhan hidup.

Dalam cerita terdapat pelanggaran hak yangdialami warga negara. Hak warga negara dalamhal tersebut adalah . . . .

a. anak-anak berhak mendapatkan pendidikanyang baik

b. ibu-ibu berhak mendapatkan bahan makananuntuk memasak

c. para pengemis berhak mendapatkan uangdari hasil mengemis

d. para pengungsi berhak mendapat per-lindungan dan tempat tinggal

e. para pengungsi berhak mendapatkan belaskasihan dari pengguna jalan

Jawaban: dSetiap warga negara berhak mendapat per-lindungan dan tempat tinggal. Negara mempunyaikewajiban memberikan hak tersebut kepadasemua warga negara. Lebih khusus, negaraberkewajiban memberikan hak tersebut kepadapara korban bencana alam. Akan tetapi, padadasarnya kewajiban yang diemban negara dalamhal ini bukan semata-mata kewajiban negara.Warga negara harus bahu-membahu membantupara korban bencana. Kerja sama antara negaradengan warga negara dalam rangka membantupengungsi merupakan upaya membangun kembalikehidupan sosial para pengungsi.


1. Bacalah informasi berikut!

Tingkat penurunan kemiskinan pen-didikan Indonesia hanya 0,7% untuk tahun2012–2013. Data ini dirilis Bank Dunia padatahun 2014. Bank Dunia menyatakan bahwakondisi ini merupakan angka penurunanterkecil dalam satu dekade. Sekitar 68 jutapendidikan Indonesia tercatat rentan jatuhmiskin karena pendapatan mereka hanyasedikit lebih tinggi dibandingkan dengankeluarga miskin.

Kondisi tersebut merupakan fakta yang harusdihadapi negara Indonesia. Sebagai peserta didik,apa usulan Anda untuk mengatasi permasalahantersebut?Jawaban:Angka kemiskinan warga negara Indonesia masihtinggi. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukanpemerintah dan warga negara untuk mengurangiangka kemiskinan. Upaya untuk mengurangiangka kemiskinan sebagai berikut.a. Memberikan modal usaha kepada warga

negara dalam bentuk kredit usaha.b. Memberikan pendidikan keterampilan kepada

ibu rumah tangga supaya mereka bisamemanfaatkan keterampilan yang dimilikiuntuk bekerja.


c. Meningkatkan keterampilan para pesertadidik, khususnya bagi peserta didik yangbersekolah di sekolah menengah kejuruan.

2. Tuliskan lima upaya untuk menghindari terjadinyapengingkaran kewajiban pada saat mengendaraisepeda motor!Jawaban:Lima upaya untuk menghindari pengingkarankewajiban pada saat mengendarai sepeda motorsebagai berikut.a. Membawa surat izin mengemudi.b. Membawa surat tanda nomor kendaraan.c. Menggunakan helm.d. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas.e. Menyalakan lampu kendaraan pada siang

hari.

3. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pesertadidik supaya tidak melakukan pengingkarankewajiban?Jawaban:Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuktidak melakukan pengingkaran kewajiban.Pertama, peserta didik harus mengetahuikewajibannya di sekolah. Kedua, peserta didikharus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggiatas kewajiban yang harus diembannya. Keduahal tersebut dapat mencegah peserta didikterhindar dari pengingkaran kewajiban.

Wacana di bawah ini untuk menjawab soal nomor 4dan 5!

Herman, pria lanjut usia akhirnya meninggaldunia setelah ditabrak pengendara mobil.Herman merupakan korban ketiga dalam satutahun terakhir yang tertabrak di daerah tersebut.Tingginya tingkat kecelakaan karena tempattersebut merupakan daerah ramai pendudukyang hilir mudik menyeberang jalan. Hal tersebutdiperparah dengan kondisi jalan yang rusak dan

tidak adanya fasilitas penyeberangan jalan yangdapat membantu penyeberang jalan me-nyeberang dengan aman.

4. Analisislah bentuk pelanggaran hak warga negaradalam kasus tersebut dan berikan upayapemecahan masalahnya!Jawaban:Kasus tersebut merupakan contoh pelanggaranhak warga negara dalam bidang lalu lintas. Setiappengguna jalan mempunyai hak dalam meng-gunakan fasilitas jalan raya. Contohnya pe-ngendara kendaraan berhak menggunakanfasilitas jalan raya yang layak. Pejalan kaki berhakmenggunakan trotoar untuk berjalan dan jembatanpenyeberangan. Hal ini yang tidak ada di daerahyang dijadikan contoh dalam kasus. Oleh karenaitu, kasus tersebut memiliki unsur pelanggaranhak warga negara. Upaya untuk mencari jalankeluarnya yaitu memperbaiki jalan dan mem-berikan fasilitas yang baik buat para pejalan kakidengan menyediakan trotoar dan jembatanpenyeberangan.

5. Kasus dalam wacana juga terdapat unsurpengingkaran kewajiban. Siapa yang melakukanpengingkaran dan mengapa dia dikategorikanmelakukan pengingkaran kewajiban?Jawaban:Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhihak warga negara sebagai pengguna jalan raya.Kewajiban negara ini tersirat dalam pasal 28AUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yaitu hak warga negara berhak untukhidup dan mempertahankan hidup. Dalam hal ininegara telah melakukan pengingkaran kewajibandengan tidak memberikan fasilitas keamanankepada warga negara. Padahal, pemberian fasilitaskeamanan merupakan upaya menjaga ke-selamatan warga negara dalam menggunakanfasilitas jalan raya.




Lima pengendara motor terkena tilangaparat kepolisian. Polisi menilang karenamereka tidak membawa surat izin me-ngemudi dan melanggar lampu lalu lintas.Polisi kemudian memberikan surat tilangkepada kelima pengendara motor tersebut.

Dalam kasus tersebut telah terjadi . . . .a. pelanggaran hak warga negara dalam

menggunakan motorb. pelanggaran kewajiban aparat kepolisian

untuk menilangc. pelanggaran hukum yang dilakukan aparat

kepolisiand. pelanggaran hukum yang dilakukan

masyarakat sipile. pelanggaran hak aparat kepolisian untuk

menilang


Jawaban: dWarga negara berkewajiban mematuhi hukumyang berlaku. Bentuk kepatuhan terhadap hukumcontohnya menaati Undang-Undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan. Undang-undang tersebut mengaturmengenai kewajiban pengendara bermotor untukmembawa surat izin mengemudi.

2. Pemerintah memberikan hak asasi manusiakepada setiap warga negara. Pernyataan tersebutmenunjukkan bahwa . . . .a. warga negara mempunyai hak dalam bidang

hukum dan peradilanb. pemerintah melakukan diskriminasi kepada

semua warga negara aslic. pemerintah bersikap nondiskriminasi terhadap

pemenuhan hak semua warga negarad. setiap warga negara berhak mengajukan hak

kepada negarae. warga negara hanya mempunyai hak hidup,

merdeka, dan memilikiJawaban: cKata setiap warga negara menunjukkan adanyakesetaraan atas pemenuhan hak. Pemerintah tidakbersikap diskriminasi dalam pemenuhan hakwarga negara. Pemenuhan hak warga negaramerupakan aturan yang ditegaskan dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Warga negara mempunyai hak dalam bidanghukum. Contoh implementasi hak warga negaradalam bidang hukum adalah . . . .a. diperlakukan terhormat oleh hukumb. didampingi pengacara di sidang pengadilanc. mendapatkan perlakuan baik dari semua

orangd. mendapat kesempatan berbicara di depan

umume. mendapatkan hak imunitas atas kesalahan

yang diperbuatJawaban: bSetiap warga negara mempunyai hak didampingipenasihat hukum atau pengacara. Hal inimerupakan bentuk upaya perlindungan warganegara supaya warga negara yang sedangmenghadapi proses hukum mengetahui hak dankewajibannya. Pengacara bisa menggantikan parapihak yang berperkara apabila para pihakberhalangan hadir dalam sidang pengadilan.


Penduduk daerah A menganut agamayang berbeda. Penganut agama mayoritasmenentang pembangunan rumah ibadahyang hendak dilakukan penganut agamaminoritas. Mereka menganggap bahwapembangunan rumah ibadah akan mem-berikan pengaruh buruk kepada anak-anakmereka. Penganut agama minoritas tidakmenerima atas perlakuan penduduk yangtidak berkenan dengan pembangunanrumah ibadah. Konflik ini terus berlanjutsampai menimbulkan tindak kriminal.

Dalam kasus tersebut terdapat unsur . . . .a. pelanggaran hak warga negara untuk

membangun rumah ibadahb. pemenuhan hak warga negara untuk tidak

menunaikan ajaran agamac. pelanggaran kewajiban warga negara untuk

membangun rumah ibadahd. pemenuhan hak warga negara untuk melarang

pembangunan rumah ibadahe. pemenuhan kewajiban warga negara untuk

mengamankan lingkungan dari pengaruhagama

Jawaban: aPasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwanegara menjamin kemerdekaan tiap-tiappenduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanyadan kepercayaannya itu. Berdasarkan aturantersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa negaramenjamin kemerdekaan beragama yang didalamnya menyangkut penyediaan rumah ibadahuntuk beribadah.

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 memberikan hak menunaikan ajaranagama yang dianutnya. Ketentuan tersebut diaturdalam . . . .a. pasal 29 ayat (1)b. pasal 29 ayat (2)c. pasal 31 ayat (1)d. pasal 31 ayat (2)e. pasal 31 ayat (3)Jawaban: bHak beribadah diatur dalam pasal 29 ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Hak tersebut merupakan hak asasimanusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapa puntermasuk negara. Justru, negara harus melindungihak warga negara untuk beragama.


6. Dalam pasal 6A ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapatunsur hak warga negara yaitu . . . .a. ikut serta dalam pemilihan umumb. mencalonkan diri secara langsung menjadi

presidenc. melantik presiden dan wakil presiden terpilih

hasil pemilud. mencalonkan diri secara langsung menjadi

wakil presidene. memutuskan seseorang menjadi presiden

dan wakil presidenJawaban: aPasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwapresiden dan wakil presiden dipilih dalam satupasangan secara langsung oleh rakyat. Kata’’rakyat’’ menunjukkan kepada warga negara. Olehkarena itu, warga negara berhak mengikutipemilihan presiden dan wakil presiden secaralangsung.


Satria terserempet mobil saat berjalandi bahu jalan. Peristiwa tersebut terjadi padasore hari ketika Satria pulang dari sekolah.Kasus ini kemudian diproses di kantorpolisi. Pengendara mobil merasa tidakbersalah karena Satria berjalan di bahu jalanraya. Satria terpaksa berjalan di bahu jalanraya karena tidak tersedia jalan khususpejalan kaki. Kedua belah pihak merasatidak bersalah atas kejadian tersebut.

Dalam kasus tersebut terdapat unsur . . . .a. pelanggaran yang dilakukan Satria dengan

menuntut pengendara mobilb. pelanggaran hak yang dilakukan pemerintah

atas pengendara mobilc. pengingkaran kewajiban pengemudi mobil

untuk mengobati Satriad. pengingkaran kewajiban pemerintah untuk

menyediakan trotoare. pelanggaran hukum yang dilakukan SatriaJawaban: dPemerintah mempunyai kewajiban menjagakeamanan negara dan warga negara. Dalam rangkamenjaga keamanan warga negara, pemerintahmempunyai kewajiban menyediakan semuafasilitas untuk menjaga kebutuhan rasa aman warganegara. Salah satu upaya memberikan jaminansekaligus pelayanan keamanan yaitu menyediakantrotoar bagi pejalan kaki. Trotoar merupakan areayang sangat penting untuk hilir mudik pejalan kaki.Hal ini sangat penting demi menjaga keamananpejalan kaki dari kendaran bermotor.


Ratusan mahasiswa berkumpul dibundaran Hotel Indonesia. Mereka me-nuntut pemerintah menurunkan hargabahan bakar minyak. Mereka menyatakanbahwa pencabutan subsidi bahan bakarminyak hanya menyengsarakan orangmiskin. Aparat pemerintah yang melihataksi tersebut langsung membubarkandengan paksa kerumunan tersebut. Aparatberdalih bahwa aksi yang dilakukanmengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Dalam kasus tersebut terdapat unsur . . . .a. pelanggaran hak warga negarab. pelaksanaan hak aparat pemerintahc. pengingkaran kewajiban pemerintahd. pelanggaran kewajiban warga negarae. pengingkaran kewajiban aparat pemerintahJawaban: aDalam kasus tersebut tidak ditemukan unsurkekerasan atau pelanggaran yang dilakukanpengunjuk rasa. Mereka melakukan unjuk rasadengan tertib dan hal tersebut merupakanimplementasi dari hak warga negara untukmengemukakan pendapat. Seharusnya, pihakkepolisian tidak melakukan pembubaran paksakawanan aksi. Dengan adanya tindakan tersebut,aparat sudah melakukan pelanggaran hak warganegara untuk mengemukakan pendapat.

9. Relevansi antara hak dan kewajiban yang benaradalah . . . .

Kewajiban Hak

a. mengerjakan pekerjaan mendapatkan upahkantor

b. mengerjakan PR mendapatkan nilaibagus

c. membantu ibu mendapatkan uangjajan

d. membantu orang mendapatkan pujianmenyeberang

e. membantu menger- mendapatkan bayaranjakan PR teman

Jawaban: aHak dan kewajiban selalu beriringan. Seseorangharus melakukan kewajiban terlebih dahulu barumenuntut hak. Kewajiban merupakan suatu bentuktanggung jawab yang harus dilaksanakan,sedangkan hak merupakan suatu pilihan. Seperticontoh pekerja yang selama satu bulan bekerjaberhak mendapatkan upah atas pekerjaannyatersebut.


10. Setiap anak yang belum dewasa atau sudahmenikah masih berada di bawah pengampuanorang tuanya. Kedudukan dan statusnya sebagaiseorang anak akan menimbulkan . . . .a. hak dan tugasb. hak dan tuntutanc. hak dan kewajiband. tugas dan kewajibane. kewajiban dan tuntutanJawaban: cKedudukan seseorang sebagai anak akanmenimbulkan hak dan kewajiban. Seorang anakakan mempunyai hak mendapatkan keamanandan perlindungan dari orang tua. Seorang anakmempunyai kewajiban mematuhi perintah danbersikap baik kepada orang tua.

11. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 31ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 adalah . . . .a. beragamab. pendidikanc. kesejahteraan sosiald. menjadi peserta pemilue. mengemukakan pendapatJawaban: bPasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 merupakan pasalyang mengatur mengenai hak pendidikan bagiwarga negara dan kewajiban bagi pemerintahuntuk menyelenggarakan pendidikan. Negaramemberikan hak pendidikan kepada semua warganegara. Untuk menyelenggarakan pendidikan,pemerintah tidak mendiskriminasi hak warganegara atas pendidikan. Bagi warga negara yangputus sekolah bisa melanjutkan sekolah melaluijalur pendidikan nonformal seperti kejar paket Auntuk sekolah dasar, kejar paket B untuk sekolahmenengah pertama, dan kejar paket C untuksekolah menengah atas.

12. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahterjadinya pelanggaran hak pendidikan warganegara adalah . . . .a. membangun sekolah-sekolah di perkotaanb. menyediakan fasilitas pendidikan yang

memadaic. memberikan beasiswa kepada peserta didik

asingd. membangun berbagai sekolah bertaraf

internasionale. memperketat seleksi masuk perguruan tinggi

negeriJawaban: bSetiap orang berhak mendapat ilmu pengetahuan.Upaya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dapatdilakukan dengan pendidikan di sekolah formal

atau nonformal. Pemerintah mempunyai kewajibanmenyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraanpendidikan merupakan upaya pemerintahmencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenaitu, pemerintah harus menyediakan fasilitaspendidikan yang memadai supaya peserta didikdapat belajar dengan baik demi memenuhi hakpendidikannya.

13. Perhatikan beberapa kasus pelanggaran hakwarga negara berikut ini!1) Ditilang polisi karena tidak menggunakan

helm saat kampanye pemilu.2) Memberi uang kepada pemilih untuk memilih

calon tertentu dalam pemilu.3) KPUD menolak berkas persyaratan calon

kepala desa karena lulusan perguruan tinggiswasta.

4) Tidak mendapat surat undangan untukmengikuti pemilihan umum.

5) Warga negara dilarang memberikan kritik ataskebijakan pemerintah.

6) Warga negara diamankan polisi karenamembakar bendera negara saat kampanye.

Kasus yang termasuk dalam jenis pelanggaranhak warga negara dalam bidang politik ditunjukkanoleh nomor . . . .a. 1), 2), dan 3) d. 3), 4), dan 5)b. 2), 4), dan 6) e. 3), 4), dan 6)c. 2), 5), dan 6)Jawaban: dUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 memberikan hak politik kepada warganegara. Hak politik warga negara antara lain terlibatdalam pemilihan umum, baik sebagai calon ataupeserta pemilu. Hak politik warga negara yang lainyaitu hak mengeluarkan pendapat di muka umum.Pilihan jawaban nomor 1), 2), dan 6) merupakanketerlibatan warga negara dalam upaya pe-menuhan hak politik, tetapi cara yang dilakukantidak sesuai ketentuan yang berlaku. Seperticontoh mengikuti kampanye pemilu. Walaupunsebagai peserta kampanye, pengendara motorharus mematuhi hukum yang berlaku.


Satu lagi kasus penolakan pasienyang dilakukan rumah sakit KO. LDmerupakan satu dari beberapa pasienmiskin yang ditelantarkan pihak rumahsakit. Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) mencoba mengakomodasi ke-pentingan LD dengan melaporkan pihakrumah sakit kepada pihak kepolisian. Kasusini terus berlanjut sampai sidang pengadilan.


Pihak rumah sakit berdalih bahwa pe-nerimaan pasien dengan menggunakanfasilitas kesehatan gratis telah membuatpetugas rumah sakit kerepotan. Akibatkejadian tersebut banyak pasien yangtelantar di rumah sakit KO.

Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinyakasus tersebut adalah . . . .a. rumah sakit KO keberatan atas laporan

Lembaga Swadaya Masyarakatb. Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan

rumah sakit ke polisic. LD dirawat di rumah sakit KO dengan fasilitas

kesehatan gratisd. hakim meminta keterangan dari pihak rumah

sakit dan LDe. pihak rumah sakit menolak merawat LDJawaban: eSetiap warga negara berhak memperolehpelayanan kesehatan. Dengan adanya kasustersebut telah menunjukkan bahwa adanyapelanggaran hak warga negara untuk mendapatkanhak pelayanan kesehatan. Kasus pelanggaran hakkesehatan merupakan bentuk ketidaktercapaiantujuan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat.Dengan banyak rakyat yang sakit berarti negaramempunyai banyak tanggungan.

15. Bacalah kasus berikut!

Beberapa pengunjung selalu berbuatgaduh di area perpustakaan. Padahal,pustakawan sudah berusaha menempelpapan imbauan tidak membuat kegaduhandi area perpustakaan. Hal ini meng-akibatkan beberapa pengunjung per-pustakaan terganggu. Akibat hal tersebut,pustakawan selalu mendapat teguran daripengunjung yang merasa terganggu karenadianggap tidak bisa menjaga perpustakaan.

Dalam kasus tersebut terdapat unsur peng-ingkaran kewajiban yaitu . . . .a. pengunjung perpustakaan menegur pustaka-

wan karena dianggap gagal menjaga per-pustakaan

b. semua pengunjung perpustakaan mengindah-kan imbauan larangan berbuat kegaduhan

c. pustakawan tidak berusaha menciptakansuasana perpustakaan yang kondusif

d. beberapa pengunjung tidak menjaga suasanaperpustakaan tetap tenang

e. pustakawan mengeluh dengan kondisiperpustakaan yang tidak kondusif

Jawaban: dPerpustakaan merupakan tempat orang mencaribuku dan belajar, serta diskusi. Oleh karena itu,perpustakaan selalu identik dengan suasanatenang. Jadi, para pengunjung harus menjagaketenangan perpustakaan. Orang yang melakukankegaduhan di area perpustakaan berarti telahmelakukan pengingkaran kewajiban warga negarasebagai pengunjung perpustakaan yaitu menjagaketenangan.

16. Peserta didik sebagai pemuda mempunyaikewajiban berkontribusi pada lingkunganmasyarakat. Kontribusi tersebut merupakanbentuk upaya penghindaran pengingkarankewajiban warga negara. Upaya yang seharusnyadilakukan oleh pemuda sebagai bentuk kontribusipada lingkungan masyarakat adalah . . . .a. mengikuti ronda malamb. membantu pekerjaan orang tuac. aktif dalam kegiatan karang tarunad. tidak memutar musik dengan kencange. mengikuti pelatihan wawasan kebangsaanJawaban: cPemuda mempunyai kewajiban berkontribusikepada bangsa dan negara. Kontribusi dapatdilakukan di lingkungan masyarakat dan sekolah.Contoh bentuk kontribusi pemuda yang dilakukandi lingkungan masyarakat yaitu aktif dalamkegiatan karang taruna. Karang taruna merupakanorganisasi pemuda yang berada dalammasyarakat. Karang taruna dapat dikatakansebagai wadah bagi pemuda untuk berkontribusidalam masyarakat.

17. Simaklah kasus berikut!

Petugas piket tidak mengerjakantugas membersihkan kelas. Pak Hadi danpeserta didik merasa terganggu dengankondisi kelas yang kotor. Supaya prosespembelajaran tetap berlangsung, Pak Hadimengajak peserta didik belajar di ruangdiskusi perpustakaan.

Berdasarkan kasus tersebut, penyebab utamaPak Hadi mengajak peserta didik belajar diperpustakaan adalah . . . .a. kondisi kelas tidak kondusif untuk melaksana-

kan proses pembelajaranb. peserta didik menginginkan belajar di ruang

diskusi perpustakaanc. ada petugas piket yang tidak melaksanakan

kewajibannyad. Pak Hadi ingin mencari suasana baru dalam

mengajare. petugas piket tidak menyapu lantai kelas


Jawaban: aKasus tersebut menunjukkan adanya peng-ingkaran yang dilakukan petugas piket. Peng-ingkaran kewajiban yang dilakukan petugas piketberdampak pada pelanggaran hak peserta didiklain untuk mendapatkan suasana kelas dan belajaryang kondusif. Oleh karena itu, kasus tersebutmemberikan pelajaran bahwa pengingkarankewajiban dapat menimbulkan pelanggaran hakorang lain.

18. Bentuk pelanggaran hak yang bisa dilakukanseorang pemimpin terhadap warga negaranyaadalah . . . .a. pemerintah tidak melibatkan unsur

masyarakat dalam penyelesaian kasushukum

b. warga negara tidak diberi ruang untukmenyampaikan kritikan terhadap pemerintah

c. warga negara tidak pernah dilibatkan dalamsemua proses pembuatan kebijakan publik

d. peserta didik tidak mendapatkan pendidikanyang mewah di sekolah

e. peserta didik tidak dilibatkan dalam prosespembuatan kurikulum

Jawaban: bWarga negara mempunyai hak menyalurkanpendapat berupa saran dan kritikan kepadapemerintah. Hak penyaluran pendapat tersebutdiatur dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak politikwarga negara. Apabila pemerintah tidak mem-berikan ruang untuk menyampaikan pendapatkepada warga negara berarti pemerintah telahmelakukan pelanggaran hak.

19. Pekerja Indonesia harus siap bersaing denganpara pekerja profesional yang berasal dari luarnegeri. Hal ini bisa menjadi tantangan atau bencanabagi bangsa Indonesia. Indonesia masih mem-punyai sumber daya manusia yang belum mapan.Kalangan profesional masih berjumlah sedikit.Apabila kondisi ini tidak disikapi dengan bijak,warga negara yang sedang mencari kerja bisakalah bersaing dengan pekerja asing. Padahalsebagai warga negara berhak bekerja di negaranyasendiri. Supaya hal tersebut tidak terjadi,pemerintah harus melakukan upaya-upaya untukmengatasi hal tersebut. Upaya yang dapatdilakukan pemerintah yaitu . . . .a. mempersulit syarat-syarat lamaran bagi calon

pekerja asingb. meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri

dan perguruan tinggi swastac. memberi kemudahan bagi pencari kerja yang

berkewarganegaraan Indonesia

d. mempersulit seleksi masuk perguruan tingginegeri dan perguruan tinggi swasta

e. memberikan pendidikan profesi yang ber-standar untuk meningkatkan kualitas parapekerja

Jawaban: eMasyarakat Ekonomi ASEAN merupakan kerjasama yang dilakukan negara-negara anggotaASEAN untuk meningkatkan serta menyaingiTiongkok dan India. Kerja sama ini memungkinkansuatu negara menjual barang dan jasa ke negara-negara anggota ASEAN dengan bebas. Kerjasama ini akan dimulai pada akhir tahun 2015.Apabila pemerintah tidak bisa menyiapkan sumberdaya manusia profesional, pekerja Indonesia akankalah bersaing dengan pekerja profesional asing.

20. Rahmat sebagai moderator diskusi kelas melarangIvan bertanya. Ivan merasa tersinggung denganperlakuan Rahmat. Berdasarkan kasus tersebutterdapat . . . .a. pengingkaran kewajiban Ivan yang dilakukan

Rahmatb. pelanggaran hak Ivan untuk bertanya yang

dilakukan oleh Rahmatc. pelanggaran hak mengemukakan pendapat

oleh Ivand. pengingkaran kewajiban yang dilakukan Ivan

untuk bertanya kepada Rahmate. pelanggaran hukum yang dilakukan Rahmat

sebagai moderatorJawaban: bRahmat telah melanggar hak Ivan untuk bertanya.Padahal, sebagai peserta diskusi seharusnya Ivanmempunyai hak bertanya. Akan tetapi, hak diasudah dilanggar oleh Rahmat. Kondisi tersebuttentu tidak dapat dijadikan sebagai pelajaran yangbaik. Rahmat seharusnya memberikan ke-sempatan kepada Ivan bertanya.

21. Bentuk tindakan yang dikategorikan dalam jenispengingkaran kewajiban yang dapat dilakukanwarga negara adalah . . . .a. tidak membayar pajak bumi dan bangunanb. tidak menyediakan jembatan penyeberanganc. membuat kebijakan publik yang bersifat

otoriterd. tidak memberikan perlindungan kepada fakir

miskine. menyediakan fasilitas pendidikan yang

kurang memadaiJawaban: aWarga negara berkewajiban membayar pajak bumidan bangunan. Pajak merupakan pendapatanterbesar negara. Pajak yang dibayarkan warganegara akan dialokasikan dan didistribusikan untukkepentingan negara dan pelayanan masyarakat.


Warga negara yang tidak membayar pajak berartitelah melakukan pengingkaran kewajiban.Pengingkaran kewajiban membayar pajak akanberdampak pada pelanggaran hak warga negarayang dilakukan pemerintah.


Geri dan Randi bertengkar di sekolah.Randi telah menghina sepeda Geri. Randimengatakan bahwa sepeda yang dimilikiGeri sudah tua. Geri tidak terima atasperlakuan Randi tersebut. Geri dan Randikemudian berkelahi.

Kasus tersebut menjelaskan bahwa akibat dariadanya pelanggaran hak dan pengingkarankewajiban akan menimbulkan . . . .a. ketidakteraturan sosialb. keresahan masyarakatc. disintegrasi nasionald. konflik kepentingane. aksi saling hinaJawaban: aHak dan kewajiban berjalan beriringan. Setiaporang harus melaksanakan kewajiban baru bisamenuntut hak. Kasus tersebut berhungungandengan pelanggaran hak dan pengingkarankewajiban. Apabila pemenuhan hak tidak tercapaidan terjadinya pengingkaran kewajiban, akanberakibat terciptanya ketidakteraturan sosialseperti yang terjadi dalam kasus tersebut.


Karim selaku ketua salah satu instansipemerintah melakukan korupsi senilaitriliunan rupiah. Dia tidak menikmati uanghasil korupsi sendirian. Uang hasil korupsidibagikan kepada keluarga dan koleganya.Sebagian koleganya yaitu aparat penegakhukum. Tindakan yang dilakukan Karimsudah berjalan lima tahun. Berkat uang hasilkorupsinya, dia bisa membeli vila mewahdi daerah Puncak. Dia juga mempunyailima SPBU di lima kota besar di Indonesia.Pihak penegak hukum seolah-olah menutupmata atas aksi Karim tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut terdapat peng-ingkaran kewajiban yaitu . . . .a. Karim tidak memberikan uang hasil korupsi

kepada bawahannyab. Karim tidak membagi uang hasil korupsi

secara merata

c. aparat penegak hukum tidak menghukumKarim

d. keluarga tidak berterima kasih kepada Karime. Karim mempunyai banyak hartaJawaban: cAparat penegak hukum seharusnya menegakkanhukum. Akan tetapi, dalam kasus tersebutpenegak hukum tidak melakukan tindakan kepadaKarim. Hal tersebut dapat diindikasikan adanyasuap yang dilakukan Karim kepada aparatpenegak hukum supaya dirinya tidak mendapatkanhukuman. Hal ini tentu sudah terpenuhi unsurpengingkaran kewajiban yang dilakukan polisi.

24. Bacalah berita berikut!

Kosim merupakan tetangga Jaja.Kosim mempunyai pohon mangga yangbesar. Sebagian ranting pohonnya menutupiatap rumah Jaja. Hampir setiap hujan turun,rumah Jaja bocor yang diakibatkan rantingpohon mangga tersebut. Jaja merasa seganapabila harus memotong ranting tersebut.Akan tetapi, dia juga tidak berani me-nyampaikan hal tersebut kepada Kosim.

Tindakan yang sebaiknya dilakukan Kosim supayatidak terjadi pelanggaran hak orang lain secaraberkelanjutan adalah . . . .a. membiarkan ranting pohon tersebut tetap utuhb. memindahkan ranting tersebut ke rumahnya

sendiric. menebang pohon mangga karena kesal

kepada Jajad. menebang ranting pohon yang menutupi atap

rumah Jajae. memberi mangga kepada Jaja sebagai

bentuk permintaan maafJawaban: dMembiarkan ranting pohon masuk pekarangan,bahkan sampai menutupi atap rumah orang lainseperti yang terjadi pada Kosim merupakantindakan pelanggaran hak keperdataan. Ber-dasarkan cerita tersebut, Kosim telah melakukanpelanggaran hak terhadap Jaja. Pada dasarnya,Jaja berhak mendapatkan ketenangan di rumah-nya. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi lagikasus pelanggaran hak yang berkelanjutan, Kosimseharunya memotong ranting pohon yang masukke bagian rumah Jaja. Kasus ini apabiladimasukkan ke pengadilan merupakan jenis kasusperdata.



Pemerintah daerah membuat peraturandaerah mengenai pedagang kaki lima.Peraturan daerah tersebut melarang parapedagang kaki lima berjualan di seputaralun-alun kota dan di taman bermain kota.Akan tetapi, peraturan tersebut tidakdipatuhi oleh para pedagang. Mereka tetapberjualan di tempat tersebut.

Dalam kasus di atas terdapat unsur . . . .a. pengingkaran kewajiban yang dilakukan

pedagangb. larangan hak berjualan yang dilakukan

pemerintahc. larangan kewajiban pemerintah membuat

peraturand. pengingkaran kewajiban yang dilakukan

pemerintahe. peraturan daerah tidak mengakomodasi

kepentingan pedagangJawaban: aPedagang harus mematuhi aturan mengenailarangan berjualan di seputar alun-alun. Hal inimerupakan kewajiban pedagang. Akan tetapi,pedagang telah melakukan pengingkaran ke-wajiban. Mereka masih berjualan di seputaran alun-alun dan di taman bermain kota. Hukum yang bisadijatuhkan sesuai dengan ketentuan pidana berupakurungan atau denda.



Ibu Ahmad mempunyai dua orang anakbernama Leo dan Rudi. Walaupun keduanyabersaudara, mereka mempunyai sifat yangsangat berbeda. Leo sebagai anak tertuaselalu bersikap kasar kepada orang tua. Diatidak pernah membantu pekerjaan orangtua. Leo selalu menolak setiap ibunyameminta bantuan. Rudi anaknya lebihmenurut kepada orang tua. Dia selalumembantu pekerjaan orang tua.

Analisislah cerita tersebut dilihat dari sudutpandang kewajiban dan berikan argumentasi yangseharusnya dilakukan oleh para tokoh!Jawaban:Anak mempunyai kewajiban kepada orang tua.Kewajiban anak kepada orang tua adalahmenghormati dan mematuhi perintahnya. Dalamkasus tersebut, Leo sosok yang tidak menunaikan

kewajibannya. Leo justru memperlakukan orangtuanya dengan kasar. Perbuatan Leo jelas bukanperbuatan terpuji. Leo seharusnya bersikap baikkepada orang tua. Selain itu, dia harus me-nunjukkan sikap dan perbuatan sayang kepadaadiknya. Dia harus bisa menjadi contoh bagi adiknya.


Luri membuat beberapa mural ber-tuliskan kritikan yang ditujukan kepadapemerintah di tembok pagar rumah orang.Para pemilik rumah merasa kesal denganulah Luri. Masyarakat melaporkan tindakanLuri yang dianggap telah meresahkanmasyarakat. Luri merasa tindakan yangdilakukannya merupakan bentuk pe-nyampaian aspirasi yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

Analisis kasus tersebut dilihat dari sudut pandanghak dan kewajiban warga negara!Jawaban:Luri sedang melakukan haknya menyampaikankritikan kepada pemerintah. Hal tersebut dijamindalam pasal 28 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, carayang dilakukan Luri tidak benar. Pelaksanaan hakpribadi tidak boleh melanggar hak orang lain. Lurisudah melanggar hak orang lain. Dia juga sudahmelanggar kewajiban menjaga hak orang lain tidakterganggu oleh ulahnya. Oleh karena itu, dapatdisimpulkan bahwa Luri berhak menyampaikankritikan kepada pemerintah. Akan tetapi, Luri jugasudah melanggar kewajiban yang berakibatmelanggar hak orang lain.

3. Apa tindakan yang akan Anda lakukan apabilamelihat teman terjatuh dari sepeda dan mengapaAnda melakukan tindakan tersebut?Jawaban:Setiap orang hendaknya membiasakan hidupsaling membantu. Jadi, ketika ada teman yangterjatuh dari sepeda segera membantunya.Membantu orang lain merupakan kewajiban sosialmanusia. Hal tersebut tidak terlepas darikedudukan manusia sebagai makhluk sosial yanghidupnya selalu membutuhkan orang lain. Olehkarena itu, untuk menciptakan keharmonisanantarteman sebaiknya mengutamakan sikapsaling membantu sebagai suatu tanggung jawabsosial.

4. Jelaskan antara hak dan kewajiban sebagai warganegara!


Jawaban:Negara merupakan organisasi terbesar yang terdiriatas pemerintah sebagai pelaksana organisasi danwarga negara sebagai bagian dari penerimakebijakan dari pemerintah. Dalam menjalankanperannya sebagai warga negara, setiap warganegara menyandang hak dan kewajiban. Seorangwarga negara harus melaksanakan kewajibansebelum menuntut hak. Oleh karena itu, seseorangharus menjalankan kewajiban sebagai warganegara supaya dia bisa menuntut haknya.

5. Tuliskan lima hak warga negara dalam bidanghukum!Jawaban:Lima hak warga negara dalam bidang hukumsebagai berikut.a. Diperlakukan adil dalam pengadilan.b. Didampingi kuasa hukum dalam pengadilan.c. Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.d. Mengajukan permohonan uji materi undang-

undang.e. Mendapat perlakuan nondiskriminatif.

6. Tuliskan lima hak warga negara dalam bidangpolitik/pemerintahan!Jawaban:Lima hak warga negara dalam bidang politik/pemerintahan sebagai berikut.a. Menjadi pemilih dalam pemilihan umum.b. Menjadi peserta pemilihan umum.c. Membuat organisasi.d. Mengemukakan pendapat di muka umum.e. Menjadi anggota partai politik.

7. Analisislah bentuk pelanggaran hak warga negaradalam kasus berikut!

Pemerintah mempunyai kewajibanmenyelenggarakan pendidikan bagi semuaorang. Pemerintah baru bisa menyeleng-garakan pendidikan yang cukup memadaidi daerah perkotaan. Peserta didik harusberangkat ke kota untuk mendapatkanpendidikan yang layak. Mereka harusmeninggalkan kampung halaman demimendapatkan pendidikan yang baik.Kondisi ini terjadi karena pemerintah tidakmenyelenggarakan pendidikan secara me-rata. Pemerintah berdalih bahwa pendudukdesa masih sedikit, jadi pembangunansekolah di daerah perdesaan dianggapkurang efektif karena peserta didiknya akansedikit. Pendapat pemerintah tersebutberdampak pada tingginya angka putussekolah di daerah perdesaan. Adapunpeserta didik yang melanjutkan sampaiperguruan tinggi hanya 2% dari setiapangkatan sekolah per tahun.

Jawaban:Warga negara mempunyai hak mendapatkanpendidikan. Kasus tersebut menunjukkan adanyapelanggaran hak warga negara. Pemerintahhendaknya penyelenggarakan pendidikan secaramerata tidak hanya di kota-kota besar. Warga yangberada di perdesaan juga berhak mendapatkanpendidikan. Oleh karena itu, pemerintah melanggarhak pendidikan warga negara karena tidakmenyediakan pendidikan bagi warga perdesaan.

8. Menurut Anda, apa upaya yang seharusnyadilakukan pemerintah dan masyarakat supayaupaya mencerdaskan kehidupan bangsa bisaberjalan dengan lancar?Jawaban:Pemerintah dan masyarakat hendaknya bekerjasama mencerdaskan kehidupan bangsa. Upayayang sebaiknya dilakukan pemerintah adalahmembuat sistem pendidikan yang sesuai dengannilai-nilai dan kebudayaan bangsa Indonesia.Masyarakat berkewajiban mendukung sistempendidikan yang hendak diimplementasikantersebut. Kedua belah pihak harus mempunyaipemahaman yang sama mengenai sistem yanghendak digunakan sebagai upaya mencerdaskanbangsa.

9. Jelaskan penyebab setiap orang harus meng-hormati orang yang sedang mengemukakanpendapatnya di muka umum!Jawaban:Sopan santun sebaiknya menjadi karakter pribadibangsa Indonesia. Bersikap sopan dan santunmerupakan bagian dari kewajiban warga negara.Setiap warga negara harus mengedepankan sikapsopan santun terutama kepada orang yang sedangberbicara di depan umum. Pendengar harusmenghormati dan tidak menghardik orang yangsedang berbicara. Warga negara akan dikatakantidak sopan apabila tidak mendengarkan danmenghardik orang yang sedang berbicara. Hal inimerupakan kewajiban warga negara untukmenghormati orang yang sedang berbicara didepan umum.

10. Berikan contoh kasus yang di dalamnya terdapatunsur pengingkaran kewajiban warga negara!Jawaban:Contoh kasus pengingkaran kewajiban warganegara sebagai berikut. Rudi tidak membantudalam pengerjaan tugas kelompok. Dia seharus-nya membantu anggota kelompok menyelesaikantugasnya. Rudi hanya main game setiap kelompokkumpul untuk mengerjakan tugas. Dia sangat tidakmemedulikan mengenai tugas.



1. Pengamalan hak asasi manusia dalam silapertama ditunjukkan oleh kegiatan . . . .a. pemerintah menetapkan hari raya sebagai hari

libur nasionalb. pemerintah daerah menjamin ketercukupan

pupuk bagi para petanic. pemerintah memberi kebebasan kepada

masyarakat untuk tidak beragamad. masyarakat gotong royong membersihkan

gorong-gorong menjelang musim hujane. aparat kepolisian mengawal demonstrasi

menentang propaganda antiagamaJawaban: aSila pertama mengandung pengakuan terhadaphak beragama. Melalui sila tersebut tiap-tiap orangmendapat perlindungan dalam memeluk agamadan melakukan peribadatan. Hari besar agamaidentik dengan kegiatan ibadah. Oleh karena itu,penetapan hari raya sebagai hari libur nasionalmerupakan wujud pengamalan hak asasi manusiadalam sila pertama.

2. Sila ketuhanan memiliki arti penting bagi Indonesiakarena menunjukkan bahwa Indonesia adalahnegara . . . .a. ateisb. agamac. religiusd. madanie. beradabJawaban: cSila pertama Pancasila menunjukkan bahwaIndonesia adalah negara religius. Artinya, bangsaIndonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esayang diwujudkan dengan beragama. Meskipundemikian, Indonesia bukan negara agama.Pemerintah mengakui agama-agama yang dianutwarga negaranya dan memberi kebebasan bagiwarga negaranya untuk beribadah sesuaikeyakinan.

3. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran silaPancasila terutama sila . . . .

a. Ketuhanan Yang Maha Esab. kemanusiaan yang adil dan beradabc. persatuan Indonesiad. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat


e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJawaban: aPasal 29 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi ”Negaraberdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dannegara menjamin kemerdekaan tiap-tiappenduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanyadan kepercayaannya itu.” Ketentuan pasal tersebutmerupakan penjabaran lebih lanjut sila pertamadan selanjutnya diperinci dalam undang-undang.

4. Perhatikan simbol berikut!

Simbol tersebut mengandung nilai . . . .a. ketuhanan d. kerakyatanb. kemanusiaan e. keadilanc. persatuanJawaban: bSimbol rantai pada sila Pancasila melambangkansila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil danberadab. Nilai yang terkandung dalam sila keduaadalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaanmengandung arti kesadaran sikap dan perilakusesuai nilai moral dalam hidup bersama atas dasarhati nurani. Adapun nilai ketuhanan (bintang),persatuan (pohon beringin), kerakyatan (kepalabanteng), dan keadilan (padi dan kapas).

Sumber: dokumen penerbit; ilustrator: Arnold Surya More

Ulangan Akhir Semester 1186

5. Paham nasionalis atau nasionalisme identikdengan perjuangan hak asasi manusia dalam sila. . . .a. pertama d. keempatb. kedua e. kelimac. ketigaJawaban: cNasionalisme adalah paham yang meyakiniperbedaan dalam masyarakat dapat disatukansehingga tercipta negara persatuan yang kukuh.Nilai persatuan ada dalam sila ketiga. Persatuandalam sila ketiga identik dengan hak asasi untukmerdeka dari penjajahan. Dengan demikian,nasionalisme identik dengan sila ketiga Pancasila.

6. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tiap-tiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai sebagaijaminan terhadap hak asasi manusia. Inti yangterkandung dalam sila keempat Pancasila adalah. . . .a. musyawarah mufakatb. kemanusiaanc. ketuhanand. persatuane. keadilanJawaban: aSila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya-waratan/perwakilan. Inti dari sila keempat adalahmusyawarah mufakat dalam setiap pengambilankeputusan dan penyelesaian tanpa tekanan danpaksan dari pihak mana pun.

7. Dampak sifat rektro aktif Undang-Undang Nomor26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia terhadap pelaku pelanggaran HAMadalah . . . .a. muncul pengadilan HAM Ad Hoc sebagai

pengadilan HAM sementarab. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

bertentangan dengan pasal 28 Ic. pelaku pelanggaran HAM masa lalu tidak

dapat dituntut atas dasar hukum yang berlakusurut

d. pelanggaran HAM berat pada masa lalu dapatdiadili dan ditindak berdasarkan ketentuandalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

e. pelaku pelanggaran HAM pascadiundangkanUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan Hak Asasi Manusia harus diadilimelalui pengadilan HAM Ad Hoc

Jawaban: dUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan Hak Asasi Manusia bersifat rektro-aktif, artinya undang-undang ini berlaku surut.

Dengan demikian, pelanggaran HAM berat padamasa lalu dapat diadili dan ditindak berdasarkanketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000.

8. Perhatikan tahap pemeriksaan perkara berikut!1) Penyelidikan2) Penyidikan3) Penuntutan4) Pemeriksaan di sidang pengadilan

Tahap pemeriksaan awal ditunjukkan oleh nomor. . . .a. 1) dan 2)b. 1) dan 3)c. 2) dan 3)d. 2) dan 4)e. 3) dan 4)Jawaban: aBerdasarkan tahap berperkara di muka peradilandalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000, penyelidikan dan penyidikan merupakantahap pemeriksaan awal terhadap perkara yangdiajukan di pengadilan. Setelah melalui prosespenyelidikan dan penyidikan, sebuah perkaramelalui tahap selanjutnya yaitu proses penuntutandan pemeriksaan di muka pengadilan.

9. Aplikasi penegakan HAM di sekolah dapatdilakukan melalui kegiatan . . . .a. ikut mengerjakan tugas temanb. mendengarkan pendapat temanc. memberikan pertolongan kepada teman saat

ulangan umumd. mengajak teman mengerjakan pekerjaan

rumah di sekolahe. mendukung teman yang akan meninggalkan

kelas pada jam pelajaranJawaban: bMendengarkan pendapat teman merupakan salahsatu bentuk penerapan penghargaan HAM dilingkungan sekolah. Sebagai peserta didik salahsatu upaya yang dapat dilakukan dalampenegakan HAM adalah menghargai orang yangberpendapat dengan mendengarkannya. Hal inikarena berpendapat merupakan salah satu hakyang harus dihormati oleh setiap orang.

10. Simak informasi berikut!

Perempuan Indonesia telah mendapatpengakuan dan tempat terhormat dalam bidangpolitik. Sebagaimana tren peningkatanketerwakilan perempuan dalam lembagalegislatif yang dilansir oleh www.dpr.go.id. Trenpeningkatan keterwakilan perempuan dilegislatif, terutama sejak pemilihan umum


(pemilu) 1999 hingga pemilu terakhir padatahun 2009. Pada pemilu tahun 1999 (9%),pemilu tahun 2004 (11,8%), dan pemilu tahun2009 (18%).

KPU telah memperhatikan keterwakilanperempuan sekurang-kurangnya 30% dalamkepengurusan partai politik. Keterwakilanperempuan sekurang-kurangnya 30% dalamkebijakan afirmasi (affirmative action) ataukebijakan yang bersifat mendorong terhadapperempuan dalam bidang politik. Bersamaandengan itu, segenap bangsa Indonesiamengharapkan perempuan-perempuan yangterwakili dapat berbuat banyak untukperempuan Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, hak sesuai informasidi atas termasuk . . . .a. hak politikb. hak wanitac. hak persamaan hukumd. hak kebebasan pribadie. hak turut serta dalam pemerintahanJawaban: bHak wanita tercantum dalam pasal 45–51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak wanitamencakup keterwakilan wanita dalam politik danpemerintahan, hak kewarganegaraan bagi wanitayang menikah dengan WNA, hak atas pendidikandan pengajaran, keselamatan kerja, persamaanhak antara suami dan istri dalam kehidupanperkawinannya, serta hak asuh anak dan hartabersama saat terjadi perceraian.


Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia (disingkat BPK RI) adalah lembagatinggi negara dalam sistem ketatanegaraanIndonesia yang memiliki wewenang me-meriksa pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara. Menurut UUD 1945, BPKmerupakan lembaga yang bebas dan mandiri.Anggota BPK dipilih oleh Dewan PerwakilanRakyat dengan memperhatikan pertimbanganDewan Perwakilan Daerah, dan diresmikanoleh Presiden. Anggota BPK sebelummemangku jabatannya wajib mengucapkansumpah atau janji menurut agamanya yangdipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Jika membuka konstitusi Indonesia, lembaganegara dalam informasi tersebut diatur pada . . . .a. pasal 23 ayat (1) d. pasal 23E ayat (2)b. pasal 23 ayat (2) e. pasal 23F ayat (1)c. pasal 23E ayat (1)

Jawaban: cPeran BPK dapat dilihat dalam pasal 23E ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang menyatakan bahwa BadanPemeriksa Keuangan dibentuk untuk memeriksapengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara. Ketentuan tentang Badan PemeriksaKeuangan diatur lebih lanjut dalam Undang-UndangNomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan.

12. Terdakwa kasus korupsi akhirnya harusmendekam di penjara selama 14 tahun. Terdakwamenerima hukuman tersebut dan tidak berupayamelakukan kasasi. Dengan demikian, keputusanhakim telah memiliki kekuatan hukum . . . .a. sementara d. tegasb. memaksa e. tetapc. mengikatJawaban: ePutusan hakim dikatakan telah mempunyaikekuatan hukum tetap apabila para pihak sudahtidak melakukan upaya hukum lain sepertibanding atau kasasi.

13. Sebuah putusan atau penetapan pengadilan darisemua lingkup peradilan yang berada di bawahMahkamah Agung pada tingkat kasasi dapatdibatalkan karena beberapa alasan. Salah satunya. . . .a. tidak melampaui batas wewenangb. bertentangan dengan peraturan yang lebih

rendahc. salah menerapkan atau melanggar hukum

yang berlakud. tidak sesuai dengan keinginan pemegang

kekuasaan kehakimane. telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undanganJawaban: cMahkamah Agung dalam tingkat kasasimembatalkan putusan atau penetapan pengadilandari semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya karena:1) tidak berwenang atau melampaui batas

wewenang;2) salah menerapkan atau melanggar hukum

yang berlaku; dan3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan.

14. Lembaga ini lahir setelah konstitusi mengalamiamandemen dalam rangkaian ketiga. Kedudukan-nya sejajar dengan Mahkamah Agung. Lembagayang dimaksud adalah . . . .


a. Komisi Pemberantasan Korupsib. Dewan Perwakilan Daerahc. Mahkamah Konstitusid. Komisi Yudisiale. OmbudsmanJawaban: cAmandemen ketiga Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 telah melahirkanlembaga baru yang menjadi bagian kekuasaankehakiman. Lembaga ini berkedudukan sejajardengan Mahkamah Agung. Akan tetapi,kewenangan lembaga ini bersifat khusus danlimitatif. Lembaga peradilan yang dimaksud adalahMahkamah Konstitusi.

15. Lembaga ini bersifat mandiri, berwenangmengusulkan pengangkatan hakim agung, sertamenjaga menegakkan dan kehormatan, keluhuranmartabat, dan perilaku hakim. Lembaga yangdimaksud yaitu . . . .a. Ombudsman d. MAb. BPK e. KYc. MKJawaban: eKomisi Yudisial merupakan komisi yangmenunjang terhadap pelaksanaan kekuasaankehakiman. Akan tetapi, Komisi Yudisial bersifatmandiri dalam artian komisi ini tidak berada dibawah lembaga negara yang lain. Oleh karena itu,Komisi Yudisial berhak dan bebas melakukansegala sesuatu yang berhubungan dengan hak dankewenangannya tersebut dengan mekanismecheck and balances antarlembaga lain.

16. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)adalah kepolisian nasional di Indonesia yangbertanggung jawab langsung di bawah presiden.Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruhwilayah Indonesia. Pembentukan kepolisiannegara merupakan salah satu realisasi dari urusanyang menjadi kewenangan pemerintah yaitubidang . . . .a. politik luar negari d. yustisib. pertahanan e. fiskalc. keamananJawaban: cDalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwapenyelenggaraan desentralisasi mensyaratkanpembagian urusan pemerintahan antarapemerintah pusat dengan daerah otonom. Salahsatunya dalam bidang keamanan. Keamanan,misalnya mendirikan dan membentuk kepolisiannegara, menindak kelompok atau organisasi yangkegiatannya mengganggu keamanan negara, dansebagainya.

17. Pemerintah dalam arti sempit mencakup . . . .a. MPR, DPR, dan presidenb. MPR, presiden, dan menteric. presiden dan wakil presidend. presiden, wakil presiden, dan DPRe. presiden, wakil presiden, dan menteriJawaban: ePemerintah dalam arti sempit mencakup presiden,wakil presiden, dan menteri, sedangkanpemerintah dalam arti luas mencakup pelaksanakekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

18. Kedudukan presiden dan DPR dalam sistempemerintahan Indonesia adalah . . . .a. DPR dapat menjatuhkan kedudukan presidenb. presiden bertanggung jawab kepada DPRc. kedudukan presiden dan DPR sejajard. lebih tinggi presiden daripada DPRe. lebih tinggi DPR daripada presidenJawaban: cIndonesia menganut sistem pemerintahanpresidensial. Dalam sistem pemerintahanpresidensial yang berlaku di Indonesia, kedudukanpresiden dan DPR adalah setara. Presiden tidakbertanggung jawab kepada DPR. Presiden harusbekerja sama dengan DPR.

19. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannegara, tanggung jawab penuh ada di tangan . . .a. MPRb. DPDc. DPRd. presidene. gubernurJawaban: dDalam menjalankan pemerintahan negarakekuasaan dan tanggung jawab adalah di tanganpresiden. Dalam melaksanakan kegiatannyadibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden atasnama pemerintah (eksekutif) bersama-samadengan DPR membentuk undang-undangtermasuk menetapkan APBN.


DPR menduga ada masalah terkaitkebijakan yang dikeluarkan oleh presiden/wakil presiden sebagai lembaga eksekutif.

Wacana di atas menunjukkan bahwa DPRmemiliki fungsi . . . .a. legislasib. anggaranc. pemantauand. pengawasane. pertimbangan


Jawaban: dDPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, danpengawasan. Dalam wacana menunjukkan bahwaDPR memiliki fungsi pengawasan. Dalammenjalankan fungsi pengawasan DPR memilikihak interpelasi. Dengan digunakannya hakinterpelasi berarti DPR menduga ada masalahterkait kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden/wakil presiden sebagai lembaga eksekutif. JikaDPR tidak puas dengan jawaban pemerintah,sesuai UU DPR dapat mengajukan usul hak DPRlainnya yang disetujui dalam rapat paripurnaseper ti hak angket dan hak menyatakanpendapat.

21. Perhatikan beberapa fungsi negara berikut!1) Melaksanakan penertiban.2) Menghendaki kesejahteraan.3) Melakukan pertahanan.4) Mewujudkan keadilan.

Fungsi negara yang benar menurut Moh. Kusnardiditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1) dan 2) d. 2) dan 4)b. 1) dan 3) e. 3) dan 4)c. 2) dan 3)Jawaban: aMoh. Kusnardi menyatakan fungsi negara dibagike dalam dua bagian, yaitu melaksanakanpenertiban (law and order) dan menghendakikesejahteraan. Artinya, negara harus melaksana-kan penertiban untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat guna mencapaitujuan bersama dan menghendaki kesejahteraanser ta kemakmuran rakyatnya. Melakukanpertahanan dan mewujudkan keadilan berkaitandengan fungsi negara menurut Miriam Budiardjo.

22. Salah satu contoh tugas pemerintah dalammemajukan kesejahteraan umum sepertitercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah. . . .a. menjalin kerja sama dengan negara tetanggab. menyediakan berbagai bentuk pelayanan

kesehatanc. melindungi para tenaga kerja Indonesia di luar

negerid. memberi bantuan beasiswa kepada peserta

didik berprestasie. mengirim kontingen Garuda yang tergabung

dalam misi PBBJawaban: bNegara harus terlibat langsung dalam usaha-usahakesejahteraan rakyatnya seperti secara langsungmenyediakan berbagai bentuk pelayanankesehatan. Bentuk pelayanan tersebut denganberbagai sistem yang diterapkan harus dapatdijangkau oleh semua orang tanpa kecuali.


Setelah melalui proses seleksi di KomisiIII DPR, sidang paripurna DPR RI akhirnyamengesahkan empat nama hakim agungterpilih untuk mengisi kekosongan hakim diMahkamah Agung. Empat hakim agung yangditetapkan di sidang paripurna itu adalahAmran Suadi, Sudrajat Dimyati, Purwosusilo,dan Sudaryono.

Dalam pidatonya, Ketua Komisi III DPRPieter C Zulkifli mengatakan pihaknya telahmelakukan uji kelayakan terhadap calon hakimagung sesuai dengan yang diamanatkan olehUUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi.Ia pastikan, Komisi III bekerja dengan objektifdemi mendapatkan hakim agung terbaik,berpengalaman, dan profesional.Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/09/23/259584/Empat-Hakim-Agung-Terpilih-Disahkan-DPR-, diunduh 11 November 2014

Contoh berita tersebut menunjukkan urusanpemerintah pusat di bidang . . . .a. yustisib. keamananc. pertahanand. politik luar negerie. moneter dan fiskal nasionalJawaban: aPemerintah pusat memiliki urusan dalam bidangperadilan atau yustisi. Kewenangan pemerintahpusat dalam menjalankan urusan di bidang yustisiatau peradilan, misalnya mendirikan lembagaperadilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendiri-kan lembaga pemasyarakatan, menetapkankebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian,memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan mem-bentuk undang-undang, peraturan pemerintahpengganti undang-undang, peraturan pemerintah,dan peraturan lain yang berskala nasional. Cuplikanberita tersebut menunjukkan kewenanganpemerintah pusat yang menjalankan urusannyadi bidang yustisi yaitu mengangkat hakim agung.

24. Perhatikan beberapa kekuasaan berikut!1) Membuat peraturan perundang-undangan.2) Melaksanakan undang-undang.3) Membuat perjanjian.4) Mengadakan perdamaian.

Menurut John Locke, lembaga federatif men-jalankan kekuasaan yang ditunjukkan oleh nomor. . . .a. 1) dan 2)b. 1) dan 3)c. 2) dan 3)d. 2) dan 4)e. 3) dan 4)


Jawaban: eJohn Locke dalam bukunya yang berjudul TwoTreaties of Government mengusulkan agarkekuasaan dalam negara dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Salah satu fungsi pada lembaga federatif.Kekuasaan federatif (melakukan hubungandiplomatik dengan negara-negara lain sepertimenyatakan perang, membuat perjanjian, danmengadakan perdamaian).

25. Pemerintah pusat memiliki urusan di bidang politikluar negeri contohnya . . . .a. ketua DPR memimpin acara rapat paripurnab. Presiden menghadiri KTT ke-14 APEC di

Beijingc. Harry Azhar Azis menjadi Ketua BPK periode

2014–2019d. Menteri Pertahanan membuka acara pameran

alutsista di Jakartae. Menteri Koperasi dan UMKM mengajak

pelaku usaha untuk meningkatkan eksporJawaban: bUrusan pemerintah pusat di bidang politik luarnegeri misalnya soal mengangkat diplomatik atauduta untuk negara lain, mengadakan perjanjianinternasional, kebijakan luar negeri, dan lain-lain.Pemerintah Indonesia tetap menjalin kerja samadengan negara-negara yang tergabung dalamorganisasi APEC. Oleh karena itu, pemerintahIndonesia selalu aktif dalam kegiatan yangdiselenggarakan organisasi APEC sepertimenghadiri KTT ke-14 APEC di Beijing, Tiongkok.

26. Perhatikan urusan pemerintah berikut!

Indonesia berperan aktif dalam hubunganinternasional. Salah satu peran Indonesiadalam hubungan internasional adalah menjadimediator dalam peperangan. Melalui forumJakarta Informal Meeting (JIM) Indonesiamemediatori perang saudara di Kamboja.Menjadi mediator perang saudara di Kambojamencerminkan komitmen Indonesia dalammewujudkan perdamaian dunia.

Jika dikaitkan dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangantersebut termasuk urusan pemerintahan . . . .a. umum d. absolutb. khusus e. konkurenc. mutlakJawaban: dUrusan pemerintahan dalam informasi tersebutmerupakan urusan di bidang politik. Berdasarkanpasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014, politik luar negeri termasuk urusanpemeritahan absolut. Urusan pemerintahanabsolut adalah urusan pemerintahan yangsepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahpusat.

27. Perhatikan kewenangan-kewenangan berikut!1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala

daerah.2) Membahas dan memberikan persetujuan

rancangan peraturan daerah mengenaiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.

3) Melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Wewenang tersebut dimiliki oleh . . . .a. DPR d. DPRDb. MPR e. presidenc. DPDJawaban: dDewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRDadalah bentuk lembaga perwakilan rakyat(parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) diIndonesia yang berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah bersamadengan pemerintah daerah. Tugas dan wewenangDPRD meliputi hal-hal seperti berikut.1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala

daerah.2) Membahas dan memberikan persetujuan

rancangan peraturan daerah mengenaiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.

3) Melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

28. Partai politik berusaha mengerahkan massa(warga negara) dalam kegiatan politik merupakanfungsi partai politik sebagai sarana . . . politik.a. komunikasi d. rekrutmenb. partisipasi e. pengaturc. sosialisasiJawaban: bSalah satu fungsi partai politik sebagai partisipasipolitik. Partisipasi politik berarti partai politikberupaya memobilisasi atau mengerahkan massa(warga negara) dalam kehidupan dan kegiatanpolitik. Sedangkan komunikasi politik berarti partaipolitik bertugas menyalurkan aspirasi rakyatkepada pemerintah. Partai politik sebagaisosialisasi politik berarti partai politik melakukanupaya pemasyarakatan politik agar dikenal olehmasyarakat. Adapun rekrutmen politik berartipartai politik berfungsi mengajak massa turut aktifdalam partai dan pengatur politik berarti partaipolitik menyelesaikan konflik sosial dalammasyarakat.


29. Indonesia menambah pasukan dan peralatanmiliter di wilayah perbatasan untuk mencegahpelanggaran wilayah oleh negara lain. Jikadikaitkan dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, upaya Indonesiamencegah pelanggaran wilayah termasuk urusandi bidang . . . .a. politik d. pertahananb. yustisi e. fiskal nasionalc. moneterJawaban: dDalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 menjelaskan tentang bidang-bidang yangmenjadi urusan pemerintah absolut. Bidangtersebut antara lain politik luar negeri, pertahanan,keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional,serta agama. Indonesia menambah pasukan danperalatan militer di wilayah perbatasan merupakanurusan di bidang pertahanan negara terhadapancaman dari luar negeri.

30. Dinas Sosial memberikan pelatihan kepadamasyarakat untuk membuka lapangan kerja bagidirinya sendiri dan masyarakat. Program inibertujuan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Program ini termasuk urusankonkuren wajib berkaitan dengan pelayanan dasardalam wujud . . . .a. pendidikanb. kesehatanc. penata ruangd. lingkungan hidupe. pemberdayaan masyarakatJawaban: eUrusan pemerintahan wajib terdiri atas urusanpemerintahan yang berkaitan dengan pelayanandasar (contoh pendidikan, kesehatan, danperumahan rakyat) dan urusan pemerintahan yangtidak berkaitan dengan pelayanan dasar contohpemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup,perpustakaan, dan tenaga kerja.

31. Perwujudan hak politik warga negara Indonesiasebagaimana diatur dalam UUD 1945 terdapatpada kolom . . . .

a. - memilih bupati dan wakil bupati- mengikuti sosialisasi kurikulum baru

b. - menjadi tim sukses sebuah partai politik- menjadi duta bahasa di daerahnya

c. - membentuk suatu lembaga swadaya masyarakat- menuliskan sebuah aspirasi di media cetak

d. - mendaftar sebagai anggota partai politik- membentuk kelompok separatis

e. - mencalonkan diri sebagai ketua MPR- bergabung dalam partai oposisi

Jawaban: cPasal UUD 1945 yang menegaskan hak warganegara di bidang politik antara lain pasal 1 ayat(2) tentang hak rakyat untuk berdaulat. Pasal 6Aayat (1), pasal 18 ayat (3) dan (4), pasal 19 ayat(1), pasal 22 C ayat (1), dan pasal 22 E ayat (4)tentang hak warga negara dalam bentuk kegiatanmengikuti pelaksanaan pemilu, baik pemilupresiden dan wakil presiden, pemilu lembagalegislatif, maupun pemilu kepala daerah. Pasal 28tentang hak warga negara dalam bentuk kegiatanmenyampaikan aspirasi, baik melalui mimbarbebas, unjuk rasa, maupun demonstrasi.Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahamibahwa perwujudan pelaksanaan hak warga negaraIndonesia dalam bidang politik seperti membentuksuatu lembaga swadaya masyarakat danmenuliskan sebuah aspirasi di media cetak.

32. Puluhan sarjana dari berbagai universitas diIndonesia bergabung dalam program SM3T(Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, danTertinggal). Mereka dikirim untuk mengajar didaerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal diwilayah Indonesia. Kegiatan ini dilakukanpemerintah sebagai upaya menjamin hak warganegara Indonesia di daerah-daerah tertinggal untukmendapatkan pendidikan. Pelaksanaan programtersebut sesuai amanat UUD 1945 yang terdapatpada . . . .a. pasal 27 ayat (1) d. pasal 31 ayat (1)b. pasal 28 e. pasal 34 ayat (2)c. pasal 30 ayat (1)Jawaban: dHak warga negara mendapat pendidikan diaturdalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,’’Setiap warga negara berhak mendapatpendidikan.” Program SM3T tersebut sebagaisalah satu upaya pemerintah Indonesia dalammenjamin hak-hak warga negaranya dalam bidangpendidikan dengan mengirimkan para sarjanauntuk mengajar di daerah-daerah terpencil, terluar,tertinggal, dan terdalam dari wilayah Indonesia.

33. Pelaksanaan hak warga negara yang terkandungdalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tecermin dalamkegiatan . . . .a. kebebasan memilih agamab. memberikan suara dalam pemiluc. melaksanakan politik bebas aktifd. kewajiban menjunjung tinggi hukume. kebebasan berserikat dan berkumpulJawaban: aPasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengatur pelaksanaanhak warga negara dengan memberikan kebebasandalam beragama, baik memilih agama maupunmelaksanakan ibadah menurut agamanya dankepercayaannya masing-masing.


34. Kewajiban harus dilaksanakan dahulu sebelummenuntut hak. Bentuk pelaksanaan kewajibanseorang peserta didik di lingkungan sekolahterdapat pada kolom . . . .

a. - membayar biaya sekolah- menghargai pendapat teman- mendapat pembelajaran

b. - mengerjakan PR- masuk kelas tepat waktu- memperhatikan penjelasan guru

c. - membantu peserta didik lain saat ulangan- menjaga ketenangan kelas- berseragam sesuai ketentuan

d. - menghormati guru- mengikuti upacara dengan khidmat- tidak terlambat sekolah

e. - mendapat nilai bagus- mengerjakan tugas piket kelas- menjaga ketenangan kelas

Jawaban: dKewajiban seorang peserta didik di lingkungansekolah meliputi membayar biaya sekolah,menghargai pendapat teman, masuk kelas tepatwaktu, menjaga ketenangan kelas, berseragamsesuai ketentuan, menghormati guru, mengikutiupacara dengan khidmat, datang tepat waktu,mengerjakan tugas piket kelas, dan menjagaketenangan kelas.


Komando Distrik Militer (Kodim) 0911Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara,menambah pasukan penjaga perbatasantermasuk perbatasan Indonesia-Malaysiatahun 2014. Penambahan pasukan tersebutsebagai wujud nyata perhatian seriuspemerintah Indonesia dalam menjagapertahanan dan keamanan (hankam)masyarakat terutama yang berada di wilayahperbatasan. Aparat TNI akan lebih fokusmenjaga aspek hankam wilayah perbatasanterutama penyelundupan narkoba karenadapat merusak dan menghancurkan bangsa.Pemerintah Indonesia akan memaksimalkanpertahanan keamanan dan kedaulatan NKRIyang akan direalisasikan pada tahun 2014atau 2015 dengan menambah pasukanpenjaga perbatasan menjadi dua batalion.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yangtersurat dalam informasi tersebut diatur dalam UUD1945 . . . .a. pasal 27 ayat (1) d. pasal 30 ayat (1)b. pasal 27 ayat (3) e. pasal 30 ayat (2)c. pasal 28

Jawaban: dPasal 30 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, ”Tiap-tiapwarga negara berhak dan wajib ikut serta dalamusaha pertahanan dan keamanan negara.” Usahapertahanan dan keamanan negara dilaksanakanmelalui sistem pertahanan dan keamanan rakyatsemesta oleh Tentara Nasional Indonesia danKepolisian Negara Republik Indonesia sebagaikekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatanpendukung. Penambahan pasukan di daerahperbatasan merupakan usaha pertahanan dankeamanan oleh TNI.

36. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!1) Tidak bersifat diskriminatif dalam memberikan

layanan kepada warga negara.2) Tidak mengakui adanya diskriminasi di

bidang hukum dan politik.3) Setiap warga negara harus diperlakukan

secara adil oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan-pernyataan di atas merupakan hakwarga negara yang tercantum dalam UUD 1945di bidang . . . .a. politik dan negarab. hukum dan pendidikanc. hukum dan kebudayaand. pemerintahan dan negarae. hukum dan pemerintahanJawaban: eHak warga negara sesuai ciri-ciri yang tersaji padasoal diatur dalam pasal 27 ayat (1) bahwa setiapwarga negara berhak mendapatkan persamaankedudukan dalam hukum dan pemerintahan.Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warganegara harus diperlakukan secara adil oleh aparatpenegak hukum. Konsep mengenai persamaankedudukan warga negara dalam pemerintahanberarti setiap warga negara Indonesia berhakmemperoleh perlakuan yang sama di dalampemerintahan.

37. Baik masyarakat biasa, pejabat, maupun aparatnegara harus diadili sesuai hukum yang berlakujika terbukti bersalah. Mengadili seorang terdakwatanpa melihat pangkat dan kedudukan merupakancerminan dari ketentuan hukum yang tercantumdalam . . . .a. pasal 27 ayat (1) UUD 1945b. pasal 27 ayat (2) UUD 1945c. pasal 27 ayat (3) UUD 1945d. pasal 30 ayat (1) UUD 1945e. pasal 31 ayat (1) UUD 1945Jawaban: aTiap-tiap orang berhak memperoleh perlakuansama di depan hukum. Tidak perduli pangkat danjabatannya jika terbukti bersalah orang tersebutakan dikenai sanksi hukum. Ketentuan tersebut


merupakan salah satu jaminan persamaankedudukan di hadapan hukum sebagaimanaamanat pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Meskipunmemiliki kedudukan tinggi seorang terdakwa harusmengikuti proses hukum sesuai aturan yangberlaku. Dalam hukum setiap warga negaramempunyai hak yang sama.

38. Maraknya pengklaiman budaya bangsa olehnegara lain membuat pemerintah menggalakkankegiatan bertema kebudayaan. Dalam acaratersebut dijelaskan bahwa seluruh warga negaraberhak memelihara dan mengembangkan nilaibudaya bangsa. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, hak warga negara ini terdapat pada . . . .a. pasal 28b. pasal 30c. pasal 31d. pasal 32e. pasal 34Jawaban: dPasal 32 UUD 1945 menjelaskan mengenai hakwarga negara dalam memelihara dan me-ngembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Mengikutikegiatan bertema kebudayaan merupakan salahsatu bentuk peran serta dalam memelihara budayabangsa.

39. Menjelang Lebaran atau Natal seluruh perusahaandiminta segera memberikan tunjangan hari raya(THR) kepada para pekerjanya. Bagi suatuperusahaan pemberian THR merupakan bentuk. . . .a. prestasi yang diraih pekerjab. balas jasa yang tidak ternilaic. hak yang harus dilaksanakand. kewajiban terhadap pekerjanyae. terima kasih atas kerja keras pekerjaJawaban: dSetiap kali menjelang Lebaran seluruh perusaha-an mempersiapkan kewajibannya untuk memberi-kan THR kepada para pekerjanya. Jika adaperusahaan yang tidak melaksanakan kewajibantersebut akan mendapatkan sanksi karena telahmelakukan pengingkaran terhadap kewajiban.

40. Kesadaran membayar retribusi dan pajak daerahdi kalangan para pengusaha tempat hiburantergolong rendah. Padahal aparat pemda seringmengimbau supaya para pengusaha maumembayar kontribusi pajaknya. BerdasarkanUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 membayar retribusi dan pajak daerahmerupakan kewajiban wajib pajak. Oleh karenaitu, para pengusaha seharusnya . . . .

a. menunda membayar pajakb. membayar pajak tepat waktuc. memprotes nilai besaran pajakd. membayar pajak dengan terpaksae. menolak membayar pajak dengan terus

terangJawaban: bWacana tersebut menunjukkan para pengusahatempat hiburan enggan membayar retribusi danpajak daerah yang telah ditentukan oleh pemdasetempat. Sebaiknya, para pengusaha tempathiburan tetap wajib membayar pajak sesuai denganUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.


1. Jelaskan pengertian hak asasi manusia secaraumum!Jawaban:Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hakpokok yang dimiliki manusia dalam prosespenciptaannya sebagai anugerah dari Tuhan YangMaha Esa.

2. Jelaskan hubungan antara peristiwa SumpahPemuda dan HAM dalam sila ketiga Pancasila!Jawaban:Sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan,hak kemerdekaan dari penjajah, dan memper-tahankan kemerdekaan. Peristiwa SumpahPemuda merupakan awal persatuan bangsaIndonesia yang mengubah pola serangankedaerahan menjadi persatuan. Melalui persatuandalam Sumpah Pemuda Indonesia mampumengusir penjajah dan berujung pada ProklamasiKemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

3. Buatlah deskripsi tentang Badan PemeriksaKeuangan meliputi anggota dan masa jabatannya!Jawaban:Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaganegara yang bertugas memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Anggota BPKterdiri atas sembilan orang, satu ketua merangkapanggota dan satu wakil ketua merangkap anggota,serta tujuh anggota. Anggota BPK memegangjabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapatdipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

4. Presiden pernah memberikan grasi kepadaterpidana kasus narkoba, Meirika Franola aliasOla. Pemberian grasi tersebut berbentukpengurangan hukuman mati. Hal ini merupakanwujud dari sikap sportif terhadap moratoriumpengurangan hukuman mati yang disetujuioleh Indonesia. Pemerintah Indonesia telah


Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Arnold Surya More

menandatangani moratorium penguranganhukuman mati bersama 140 dari 163 negaraanggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Mayoritas negara telah menghapus hukumanmati. Adapun di Indonesia hukuman matitersebut masih ada.

Jelaskan urusan pemerintah pusat yang terdapatpada berita tersebut!Jawaban:Fokus berita di atas terletak pada pemberian grasipresiden kepada Ola dalam kasus penyelundupannarkoba. Pemberian grasi merupakan salah satukewenangan pemerintah pusat dalam bidangyustisi. Kewenangan dalam bidang yustisi,misalnya mendirikan lembaga peradilan,mengangkat hakim dan jaksa, mendirikanlembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakankehakiman keimigrasian, memberikan grasi,amnesti, abolisi, membentuk undang-undang,peraturan pemerintah pengganti undang-undang,peraturan pemerintah, dan peraturan lain yangberskala nasional.


Deskripsikan fungsi pajak berdasarkan gambartersebut!Jawaban:Gambar tersebut adalah pembangunan jalan.Pembangunan jalan merupakan pelaksanaanfungsi distribusi pajak dari rakyat. Pajak yangdiperoleh dari rakyat didistribusikan dalam bentukpenyediaan pelayanan kesehatan murah, fasilitaspendidikan murah, pembangunan jalan, subsidirumah murah, dan kebutuhan pokok lain. Fungsidistribusi berkaitan dengan penyaluran iuran pajakuntuk membiayai kepentingan umum dalamrangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

6. Bedakan konsep pemisahan kekuasaan antarapendapat John Locke dan Montesquieu!Jawaban:Perbedaan konsep pemisahan kekuasaan antarapendapat John Locke dan Montesquieu sebagaiberikut.

a. John Locke memisahkan tiga macamkekuasaan yaitu kekuasaan legislatif,eksekutif, dan federatif.

b. Montesquieu memisahkan kekuasaan negaradalam tiga organ yaitu lembaga legislatif,eksekutif, dan yudikatif.

7. Tuliskan dua tugas wakil kepala daerah!Jawaban:Tiga tugas wakil kepala daerah sebagai berikut.a. Membantu kepala daerah dalam menyeleng-

garakan pemerintahan daerah dan membantukepala daerah dalam mengoordinasikankegiatan instansi vertikal di daerah.

b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggara-an pemerintahan kabupaten dan kota bagiwakil kepala daerah provinsi.

8. Sebutkan urusan konkuren wajib pemerintahandaerah provinsi yang berkaitan dengan pelayanandasar di bidang sosial!Jawaban:Salah satu urusan konkuren wajib pemerintahandaerah yang berkaitan dengan pelayanan dasardi bidang sosial sebagai berikut.a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan

lintas daerah kabupaten/kota dalam satudaerah provinsi.

b. Pemberdayaan potensi sumber kesejah-teraan sosial provinsi.

9. Tuliskan tiga tugas presiden sebagai kepalapemerintah untuk mencapai tujuan nasional!Jawaban:Presiden sebagai kepala melaksanakan tugaspemerintahan sebagai berikut.a. Menyelenggarakan kekuasaan pemerintah

negara tertinggi.b. Bersama-sama dengan DPR membuat

undang-undang termasuk menyusunAnggaran Pendapat dan Belanja Negara.

c. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,presiden berhak menetapkan peraturanpemerintah pengganti undang-undang.

10. ”Penetapan hari raya sebagai hari libur nasionaldilakukan oleh pemerintah pusat. ” Tentukan urusanpemerintah dalam pernyataan tersebut jikadikaitkan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014!Jawaban:Urusan pemerintah dalam pernyataan tersebutmerupakan urusan di bidang agama. Agamamerupakan salah satu urusan pemerintah absolut.Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014, urusan pemerintahan absolut adalahurusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadikewenangan pemerintah pusat.


Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:1. mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional; dan2. menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional.

Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik:1. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945; dan2. menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.

Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional

• Menjelaskan hakikat perjanjianinternasional.

• Menguraikan bentuk hubunganinternasional yang dilakukanIndonesia.

• Menjelaskan arti pentinghubungan internasional.

• Memaparkan politik luar negeriIndonesia sebagai saranahubungan internasional.

Perjanjian Internasional yangDilakukan Indonesia

• Menjelaskan pengertian,fungsi,asas, dan jenis perjanjianinternasional.

• Mengklasifikasikan perjanjianinternasional.

• Menjelaskan tahapan perjanjianinternasional.

• Menguraikan berlakunya danberakhirnya perjanjianinternasional.

Kedudukan Perwakilan DiplomatikIndonesia

• Mampu menguraikan hakikat hubungan internasional.• Mampu menjelaskan bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia.• Mampu menjelaskan arti penting hubungan internasional.• Mampu menguraikan pengertian, fungsi, asas, dan jenis perjanjian internasional.• Mampu mengklasifikasikan perjanjian internasional.• Mampu mengutarakan tahapan pembentukan perjanjian internasional.• Mampu mendeskripsikan penerapan perjanjian internasional.• Mampu menjelaskan berakhirnya perjanjian internasional.• Mampu mengutarakan pengertian perwakilan diplomatik.• Mampu menyampaikan tugas pokok perwakilan diplomatik.• Mampu menyebutkan perangkat perwakilan diplomatik.• Mampu mengutarakan hak, prosedur, penunjukan, dan penerimaan perwakilan diplomatik.• Mampu menguraikan perwakilan konsuler.

Pola Hubungan Internasional yangDibangun Indonesia

• Menjelaskan pengertian, tugas,dan fungsi, serta hak perwakilandiplomatik.

• Menguraikan prosedurpenunjukan dan penerimaanperwakilan diplomatik.

• Menjelaskan pembatalan danberakhirnya perwakilandiplomatik.

• Menjelaskan perwakilan konsuler.

Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional206


1. Indonesia sebagai negera merdeka berhakmenentukan politik luar negerinya sendiri. Politikluar negeri Indonesia dilaksanakan sejak awal ke-merdekaan demi tercapainya . . . .a. ketertiban duniab. kejayaan bangsa Indonesiac. negara Indonesia yang abadid. kesejahteraan bangsa-bangsa di duniae. keadilan bagi negara-negara berkembang

Jawaban: aIndonesia sebagai negara merdeka berhak me-nentukan politik luar negerinya sendiri. Dasar daripenentuan politik luar negeri dapat dilihat dalamalinea keempat Pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang menentukan bahwa bangsa Indonesia ikutmelaksanakan ketertiban dunia.

A. Pola Hubungan Internasional yang Dibangun Indonesia


2. Dasar hukum pelaksanaan hubungan internasionalyang dilakukan Indonesia diatur dalam . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.a. alinea ketiga Pembukaanb. alinea keempat Pembukaanc. pasal 1 ayat (1)d. pasal 5 ayat (1)e. pasal 8 ayat (2)Jawaban: bAlinea keempat Pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945merupakan dasar bagi pelaksanaan hubunganinternasional. Kalimat yang menyatakan bahwaIndonesia mempunyai hak dan kewajiban dalammelaksanakan hubungan internasional yaitu ’’. . .dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial. . . ’’.

3. Negara merupakan subjek hukum hubungan inter-nasional. Bentuk tindakan yang dapat dilakukannegara sebagai bagian dari aktivitas dalammelakukan hubungan internasional adalah . . . .a. Hani akan mengunjungi kakaknya yang

sedang kuliah di Amerika Serikatb. Indonesia melakukan kerja sama dengan

India mengenai proyek perfilmanc. Nania seorang warga negara Indonesia ber-

teman dengan Laura seorang warga negaraInggris

d. terdapat lima orang warga negara asing yangditahan di lembaga pemasyarakatan Nusa-kambangan

e. pemerintah Indonesia melarang warga negaraIndonesia pergi ke beberapa negara yangsedang berkonflik

Jawaban: bNegara merupakan subjek hukum hubungan inter-nasional. Sebagai subjek, negara berhak menjalinhubungan atau kerja sama dengan negara atauorganisasi internasional. Dengan melaksanakanhubungan internasional, negara akan menyandanghak dan kewajiban dari hubungan yang dibuat.Pilihan b cukup menjelaskan bahwa Indonesia danIndia merupakan suatu negara yang menjalin kerjasama dalam proyek perfilman.

4. Pelaksanaan hubungan internasional dapat dilaku-kan dengan cara bilateral, regional, dan multilateral.Pelaksanaan hubungan internasional yang bersifatregional yang diikuti Indonesia adalah . . . .a. Malaysia dan Indonesia mempersengketakan

Pulau Sipadan dan Pulau Ligitanb. pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan

untuk membantu NATO

c. Pakistan mengajak Indonesia untuk menjalinhubungan bilateral

d. Indonesia mengikuti Konferensi G-20 di Balie. Indonesia mengirim pasukan ke LebanonJawaban: dHubungan regional yang dilakukan Indonesia yaitusebagai anggota G-20. Indonesia bukan anggotaNATO maka pilihan b tidak tepat. Pilihan a, c, dane menunjuk pada hubungan bilateral. Hubunganbilateral merupakan hubungan yang dijalin antarduanegara seperti contoh Indonesia dengan Lebanonpada pilihan e.

5. Konflik yang terus terjadi di kawasan Timur Tengahtelah memberikan duka mendalam bagi keluargakorban. Konflik tersebut telah merenggut hak-hakanak untuk mendapat pelayanan pendidikan dankesehatan yang baik. Akan tetapi, para pihakseolah menutup mata dengan kondisi tersebut.Indonesia sebagai negara netral dapat melakukantindakan sesuai politik luar negeri bebas aktifnya.Tindakan yang bisa dilakukan pemerintahIndonesia adalah . . . .a. menawarkan diri sebagai bagian dari tim

mediator penyelesaian konflikb. menyediakan persenjataan bagi salah satu

pihak yang sedang berkonflikc. membawa semua anak-anak untuk dijadikan

sebagai warga negara Indonesiad. membiarkan negara-negara untuk berkonflik

karena jauh dari wilayah Indonesiae. memohon kepada kedua negara untuk

menyelesaikan konfliknya demi anak-anakJawaban: aIndonesia merupakan negara yang tergabungdalam Gerakan Non Blok. Hal tersebut sesuaidengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif.Berdasarkan politik luar negeri tersebut, Indonesiaberhak melakukan segala sesuatu di duniainternasional. Indonesia bebas dalam menentukannasibnya sendiri. Indonesia aktif dalam menjalan-kan misi perdamaian dunia dengan berbagaikebijakan internasionalnya.

6. Baca wacana di bawah ini!

Indonesia mendapat tawaran daripemerintah Jepang untuk membuat perjanjianbilateral mengenai visa. Jepang menawarkankerja sama dengan Indonesia dalam rangkamempermudah warga negara untuk keluarmasuk ke tiap-tiap negara. Jepang menyata-kan bahwa kebijakan tersebut akan membantudalam meningkatkan jumlah wisatawan ketiap-tiap negara.


Pemerintah Indonesia bisa menerima ataumenolak perjanjian tersebut setelah dibahas antarapresiden dengan . . . .a. Sekretaris Negarab. Menteri Pariwisatac. Menteri Luar Negerid. Dewan Perwakilan Daerahe. Dewan Perwakilan RakyatJawaban: ePasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa”Presiden dengan persetujuan Dewan PerwakilanRakyat menyatakan perang, membuat perdamai-an, dan perjanjian dengan negara lain.’’ Berdasar-kan hal tersebut dapat disimpulkan bahwapresiden sekalipun sebagai kepala negara dankepala pemerintahan tetap harus menjalin hubung-an dengan DPR dalam hal menentukan kebijakanluar negerinya.


Indonesia mengekspor berbagai sayurandan rempah-rempah ke negara-negara Eropa.Bagi bangsa Eropa, sayuran dan rempah-rampah sangat sulit ditanam di negaranyakarena iklim yang kurang mendukung. Olehkarena itu, mereka harus mengimpor kebutuh-an pokok tersebut dari Indonesia. Kegiatanekspor-impor tersebut memberikan keuntunganbagi kedua negara. Indonesia mendapatkanuang dari ekspor, sedangkan negara-negaraEropa mendapatkan sayuran dan rempah-rempah sebagai kebutuhan pokok.

Wacana di atas menunjukkan bahwa hubunganinternasional mempunyai arti penting bagi keduanegara. Arti penting hubungan internasional ber-dasarkan wacana di atas adalah . . . .a. saling membantu dalam memenuhi ke-

butuhanb. negara-negara Eropa akan ketergantungan

kepada Indonesiac. Indonesia merasa bangga bisa membuka

pasar di benua Eropad. Indonesia memanfaatkan kekurangan yang

dimiliki negara-negara Eropae. kedua negara dapat merasakan sayuran dan

rempah-rempah yang samaJawaban: aHubungan internasional mempunyai arti pentingbagi negara. Salah satu arti penting hubunganinternasional adalah saling membantu dalammemenuhi kebutuhan. Setiap negara tidak akanmampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Negarapasti membutuhkan negara lain dalam hal panganseperti pada wacana tersebut.


Semua negara anggota ASEAN ber-kumpul di Hanoi dalam rangka ASEANMinisters Meeting on Rural Development andPoverty Eradication/AMRDPE. Setiap negaradiwakili oleh para menteri yang menanganipembangunan perdesaan dan pengentasankemiskinan. Menteri dari Indonesia, Vietnam,dan Kamboja memberikan usulan dalamrangka percepatan pengentasan kemiskinan.Ketua mempersilakan kepada semua menterimenanggapi usulan yang disampaikan ketigamenteri tersebut. Semua menteri perwakilandari negara masing-masing memberikanargumentasi.

Wacana di atas menunjukkan bahwa . . . .a. ASEAN sangat peduli kepada warga miskin

yang tinggal di perdesaanb. menteri yang berasal dari Indonesia sangat

menguasai masalah kemiskinanc. semua negara mempunyai kedudukan yang

sejajar dalam hubungan internasionald. menteri-menteri dari negara-negara lain

sangat memuji usulan menteri dari Indonesiae. menteri dari Vietnam dan Kamboja mem-

punyai hak menyampaikan argumentasiJawaban: cSuatu wilayah yang menyandang status sebagainegara mempunyai hak dan kewajiban yang samadalam masyarakat internasional. Hal ini berartisemua negara mempunyai kedudukan yang samadalam hubungan internasional. Seperti halnyadalam pembuatan kerja sama. Negara-negarayang mengikuti kerja sama akan mendapatkanhak dan kewajiban yang sama sesuai asas bahwasemua negara harus mematuhi semua ketentuandalam kerja sama tersebut.

9. Pelaksanaan hubungan internasional yangberbentuk bilateral adalah . . . .a. Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara

kepulauan di Samudra Pasifik membuat kerjasama dalam bidang pertahanan negara

b. Indonesia dan Timor Leste membuat kerjasama tentang pertukaran pelajar

c. ASEAN melakukan kerja sama denganJepang dalam bidang perdagangan

d. APEC mengajak negara-negara nonanggotauntuk bergabung dalam APEC

e. India menjadi Mitra Wicara penuh ASEANpada KTT ASEAN ke-5

Jawaban: bHubungan bilateral adalah hubungan yang di-bangun antardua negara. Seperti contoh pertukar-an pelajar antara Indonesia dengan Timor Leste.


bukan hanya dalam bidang politik, tetapi dalambidang sosial dan budaya. Menumbuhkan ke-harmonisan antarnegara memang sangat penting.Oleh karena itu, negara harus tetap menjagahubungan dan melakukan tindakan-tindakan lainyang dapat menjaga hubungan antarnegara.

3. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintahIndonesia untuk melaksanakan politik luar negeri-nya?Jawaban:Pemerintah Indonesia mempunyai hak dankewajiban untuk menjalankan politik luar negeribebas aktif. Pemerintah harus ikut aktif dalampergaulan internasional supaya menjadi negarayang dapat diperhitungkan dalam masyarakatdunia. Makna bebas dalam politik luar negerimempunyai makna Indonesia berhak dalammenentukan sikap politik internasionalnya tanpaharus diatur negara lain. Pada intinya, pemerintahIndonesia harus benar-benar melaksanakan politikbebas aktif tersebut sebagai bentuk pelaksanaantujuan negara dalam menjaga keamanan negarademi menciptakan perdamaian dunia.

4. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesiamenanggapi konflik yang sering terjadi di negaraTimur Tengah? Berikan argumentasi Anda denganmenggunakan pendekatan politik luar negeribebas aktif!Jawaban:Konflik sering terjadi di negara-negara TimurTengah. Indonesia bisa berperan aktif membantudalam menyelesaikan konflik tersebut secaradiplomatis. Politik luar negeri Indonesia memberi-kan kesempatan kepada pemerintah Indonesiauntuk membantu dalam menjaga perdamaiandunia. Pemerintah Indonesia bisa menawarkan diriuntuk menjadi mediator penyelesaian konflik ataumembantu merestrukturisasi sisa-sisa perang danmembantu menyalurkan makanan serta obat-obatan bagi korban perang.

5. Hampir setiap tahun tenaga kerja negara A adayang dihukum di negara B. Mereka biasanyadidakwa karena kasus pidana seperti pembunuh-an dan kasus tenaga kerja ilegal. Kasus tersebutdapat mengganggu hubungan bilateral negara Adengan negara B yang sudah dibangun sejak lama.Berikan argumentasi Anda mengenai permasalah-an tersebut dan berikan solusi yang terbaik supayakasus tersebut tidak terulang sehingga hubungannegara A dengan negara B bisa harmonis!Jawaban:Permasalahan tenaga kerja sering terjadi setiaptahun. Adanya program penyaluran tenaga kerjake negara B dapat membantu kedua negara, baik

Bentuk hubungan ini sifatnya tertutup karenahanya berlaku bagi kedua negara saja. Oleh karenaitu, apabila ada kerugian yang ditimbulkan akibathubungan hanya dirasakan oleh kedua negara.

10. Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah . . . .a. membentuk masyarakat adil dan makmur

dalam wadah Negara Kesatuan RepublikIndonesia

b. menunjukkan kepada dunia mengenai kualitassumber daya manusia Indonesia

c. menjadikan Indonesia sebagai negara yangkuat dan bermartabat

d. menciptakan Negara Kesatuan RepublikIndonesia unggul

e. membentuk bangsa yang unggul dari bangsa-bangsa lain

Jawaban: aBerdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahuibahwa tujuan politik luar negeri Indonesia sebagaiberikut.1) Pembentukan negara Indonesia yang ber-

bentuk negara kesatuan dan negara ke-bangsaan yang demokratis dengan wilayahkekuasaan dari Sabang sampai Merauke.

2) Pembentukan satu masyarakat yang adil danmakmur, materiel dan spiritual dalam wadahNegara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Pembentukan satu persahabatan yang baikantara Indonesia dan semua negara di dunia,terutama sekali dengan negara-negara Afrikadan Asia atas dasar bekerja sama mem-bentuk satu dunia baru yang bersih dariimperialisme dan kolonialisme menuju padaperdamaian dunia yang sempurna.


1. Jelaskan sesuai pendapat Anda mengenaipengertian hubungan internasional!Jawaban:Hubungan internasional adalah hubungan yang di-jalin antara subjek hukum hubungan internasionaldengan subjek lain yang akan menimbulkan hakdan kewajiban yang sama.

2. Menurut Anda, bagaimana seharusnya suatunegara menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain?Jawaban:Suatu negara selalu membutuhkan negara lain.Oleh karena itu, sangat penting bagi negaramenjalin hubungan dengan negara lain. Supayahubungan antarnegara tetap harmonis ada hal yangharus dilakukan suatu negara. Negara harus selaluberempati kepada negara lain yang terkenamusibah. Negara juga harus menjalin kerja sama,


negara A maupun negara B. Oleh karena itu,kedua negara harus memperhatikan dengan baikkasus tenaga kerja. Negara pengirim sebaiknyamelakukan seleksi yang ketat terhadap calontenaga kerja. Negara pengirim juga harus memberi-kan pelatihan secara profesional kepada paracalon tenaga kerja supaya dia tahu hak dan ke-wajibannya sebagai tenaga kerja. Negara penerimajuga harus menyeleksi calon majikan supaya

tenaga kerja tidak dimanfaatkan untuk dipekerja-kan secara tidak manusiawi. Negara penerima jugaharus memberikan pembekalan kepada calonmajikan supaya tahu akan hak dan kewajibannyasebagai majikan. Pada intinya, kedua negara harusselalu berkoordinasi dalam rangka perlindunganterhadap tenaga kerja supaya permasalahantenaga kerja tidak menjadi penyebab ketidak-harmonisan hubungan kedua negara.



1. Banyak pakar mengemukakan pendapat mengenaiperjanjian internasional. Pendapat dari para pakardapat diambil benang merahnya sehingga me-nimbulkan pengertian baru. Pengertian perjanjianinternasional dapat didefinisikan sebagai . . . .a. kesepakatan yang dibuat oleh subjek hukum

internasional yang akan menimbulkan ke-wajiban kepada para pihak

b. keseluruhan aktivitas negara yang dilakukandi luar negeri yang akan menimbulkan hakdan kewajiban

c. perjanjian sakral yang dilakukan negara danwarga negara dunia yang akan menimbulkankewajiban

d. perjanjian yang harus dibuat oleh lebih daridua negara dengan standar internasional

e. semua prosedur yang harus dilakukan negaradalam menentukan masa depannya

Jawaban: aPerjanjian internasional dapat didefinisikan se-bagai perjanjian yang dilakukan negara-negara.Negara-negara merupakan bagian dari subjekhukum internasional. Perjanjian tersebut akanmenimbulkan hak dan kewajiban kepada parapihak. Oleh karena itu, paling tidak ada dua unsuryang harus melekat dalam definisi perjanjianinternasional yaitu negara dan akibat hukum yangdapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi parapihak.

B. Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia



Indonesia membuat perjanjian bilateraldengan Spanyol dalam bidang perdagangan.Indonesia berkewajiban mengirim kapassetiap tahun ke Spanyol. Perjanjian sudahberjalan selama lima tahun dan tidak pernahterjadi wanprestasi yang dilakukan keduanegara. Akan tetapi, pada tahun keenampengiriman kapas ke Spanyol mengalamihambatan. Spanyol menolak kapas yangdikirim Indonesia karena alasan menurunnyatingkat penjualan kapas. Padahal, dalamperjanjian disebutkan bahwa apabila salahsatu pihak melakukan wanprestasi harusmengganti kerugian yang ditanggung pihakyang dirugikan. Akan tetapi, Spanyol tiba-tibamenolak mengganti kerugian yang dialamiIndonesia.

Berdasarkan wacana tersebut, fungsi perjanjiandapat dijadikan sebagai . . . .a. sarana bertransaksib. sumber pendapatan negarac. sumber hukum internasionald. sarana peningkatan pendapatane. pengembangan bursa tenaga kerjaJawaban: cPerjanjian internasional mempunyai beberapafungsi dalam kehidupan masyarakat internasional.Fungsi perjanjian internasional secara umumsebagai berikut.1) Perjanjian internasional sebagai sarana utama

yang praktis bagi transaksi dan komunikasiantarsubjek pelaksana perjanjian inter-nasional.

2) Perjanjian internasional sebagai sumberhukum internasional.

3) Perjanjian internasional sebagai saranapengembangan kerja sama internasionalsecara damai dan efisien.


Indonesia, Jepang, dan Vietnam mem-buat perjanjian dalam bidang transportasi.Ketiga negara bersepakat penghapusan visabagi warga negara yang akan masuk kewilayah masing-masing negara. Jepangsebagai negara penggagas mengajakIndonesia untuk berlaku curang denganmembuat klausul yang menimbulkan ketidak-adilan bagi warga Vietnam. Jepang mengata-kan bahwa hal ini tidak akan berdampak besarkarena Vietnam termasuk negara kecil.

Tindakan Jepang telah melanggar asas perjanjianinternasional. Asas yang telah dilanggar adalah. . . .a. rebus sic stantibusb. egality rightsc. reciprositasd. bonafidese. courtesyJawaban: bPara pihak dalam membuat perjanjian internasionalharus memperhatikan asas perjanjian inter-nasional. Asas perjanjian internasional sebagaiberikut.1) Courtesy adalah asas saling menghormati dan

saling menjaga kehormatan negara.2) Bonafides adalah asas yang menyatakan

bahwa perjanjian yang dilakukan harus di-dasari oleh iktikad baik.

3) Reciprositas adalah asas yang menyatakanbahwa tindakan suatu negara terhadap negaralain dapat dibalas setimpal.

4) Egality rights adalah asas yang menyatakanbahwa pihak yang saling mengadakanhubungan mempunyai kedudukan yang sama.

5) Rebus sic stantibus adalah asas yang dapatdigunakan terhadap perubahan yang men-dasar dalam keadaan yang bertalian denganperjanjian itu.


Liga Bangsa-Bangsa telah gagal men-capai tujuan organisasinya. Negara-negarakemudian membuat lembaga baru yangdikenal dengan Unaited Nations. Untuk me-laksanakan program kerja, lembaga ini harusmempunyai anggaran dasar. Pembuatananggaran dasar dapat membantu dalampelaksanaan fungsi administrasi.

Anggaran dasar Unaited Nations sebaiknya di-tuangkan dalam bentuk . . . .a. arrangement d. charterb. agreement e. statutec. protocolJawaban: dPiagam (Charter) adalah istilah yang digunakandalam perjanjian internasional untuk pendirianbadan yang melakukan fungsi administratif.Protokol (Protocol) adalah persetujuan yang tidakresmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepalanegara. Persetujuan (Agreement) adalah suatuperjanjian atau persetujuan antara dua negara ataulebih yang mempunyai akibat hukum sepertidalam traktat. Perikatan (Arrangement) hampir


sama dengan persetujuan. Akan tetapi, perikatanbiasanya digunakan untuk transaksi-transaksiyang bersifat mengatur dan sementara serta tidakseformal traktat dan konvensi. Statuta (Statute)merupakan istilah yang dipakai untuk menyebuthal-hal seperti konstitusi lembaga internasional.


Indonesia membuat kerja sama denganRusia dalam bidang pertahanan dan keamanannegara. Hal ini dalam rangka memperkuatkedudukan militer Indonesia di mata dunia.Rusia siap menjadi penyedia alat utamasistem senjata bagi Indonesia. Rusia jugamengajak Indonesia dalam rangka latihanmiliter bersama yang dilaksanakan di keduanegara. Kerja sama tersebut dituangkan dalambentuk perjanjian bilateral.

Tindakan yang sebaiknya dilakukan pemerintahIndonesia berkenaan dengan kerja sama tersebutadalah . . . .a. mewaspadai tawaran kerja sama dari Rusia

supaya Indonesia tidak menjadi sekutu Rusiab. menerima tawaran kerja sama karena Rusia

bisa memberikan keuntungan kepadaIndonesia

c. perjanjian dibuat dalam bentuk keputusanpresiden karena hanya menyangkut mengenailatihan militer

d. menerima tawaran Rusia karena Indonesiaakan mendapatkan alat utama sistem senjatayang canggih

e. dilakukan pengesahan dengan undang-undang karena berhubungan dengan per-tahanan dan keamanan negara

Jawaban: ePemerintah Indonesia bisa melakukan kerja samadengan negara lain dalam bentuk perjanjian inter-nasional. Perjanjian internasional yang sudahdisepakati harus dituangkan dalam bantuk ke-putusan presiden atau undang-undang. Perjanjianyang berhubungan dengan pertahanan dankeamanan harus dibuat dalam bentuk undang-undang.

6. Berikut merupakan tahapan pembuatan perjanjianinternasional berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional.1) perundingan2) penjajakan3) penerimaan4) perumusan naskah5) penandatanganan

Urutan proses pembuatan perjanjian yang benaradalah . . . .a. 1), 2), 4), 5), dan 3)b. 2), 1), 4), 3), dan 5)c. 3), 4), 5), 2), dan 1)d. 4), 1), 2), 5), dan 3)e. 4), 2), 3), 1), dan 5)Jawaban: bPasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-UndangNomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Inter-nasional diatur sebagai berikut.1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan

melalui tahapan penjajakan, perundingan, pe-rumusan naskah, penerimaan, dan penanda-tanganan.

2) Penandatanganan suatu perjanjian inter-nasional merupakan persetujuan atas naskahperjanjian internasional tersebut yang telahdihasilkan dan/atau merupakan pernyataanuntuk mengikatkan diri secara definitif sesuaidengan kesepakatan para pihak.

7. Indonesia mengikuti pertemuan dalam rangkamembuat perjanjian dalam bidang hukuminternasional. Wakil dari Indonesia kemudianmembawa naskah perjanjian yang belumdiratifikasi ke Indonesia. Pemerintah kemudianmembahas naskah tersebut bersama DewanPerwakilan Rakyat. Setelah dikaji ternyata adapasal yang bertentangan dengan hukum nasionalIndonesia. Tindakan yang seharusnya dilakukanadalah . . . .a. menyuruh negara-negara lain untuk tidak

meratifikasi perjanjianb. DPR memberikan kesempatan untuk

memperbaiki pasal tersebutc. Indonesia menyatakan bahwa perjanjian

tersebut batal demi hukumd. pemerintah Indonesia berhak untuk tidak

meratifikasi perjanjian tersebute. pemerintah tetap meratifikasi karena sudah

mengikuti proses perumusan naskah dari awalJawaban: dSesuai dengan asas kedaulatan negara, tidak adakeharusan bagi suatu negara untuk meratifikasisuatu perjanjian. Akan tetapi, dalam praktik suatunegara yang telah menandatangani perjanjiandiharapkan untuk meratifikasinya. Pertimbanganperlunya ratifikasi sebagai berikut.1) Negara-negara berhak mengkaji dokumen

yang telah ditandatangani oleh para wakilyang berunding.

2) Berdasarkan kedaulatan yang dimiliki olehsetiap warga negara, setiap warga negaraberhak menarik diri apabila dikehendaki.


3) Dalam perjanjian perlu dilakukan penyesuaiandengan hukum nasional dari setiap negarayang mengadakan perjanjian.

4) Pemerintah perlu meminta pendapat umumtetang isi perjanjian tersebut.


Pemerintah Indonesia mengirimkanwakilnya dengan full power letter. WakilIndonesia aktif mengikuti perundingan mem-bahas perjanjian minyak terdapat empat puluhnegara yang mengikuti perundingan tersebut.Klausul tersebut menyatakan bahwa setiapnegara yang mempunyai cadangan minyakharus mengalokasikan 20% dari pendapatanminyak untuk disetorkan ke lembagainternasional. Perjanjian tersebut akan berlakulima hari setelah negara ketiga puluhmeratifikasi perjanjian. Saat ini baru ada 28negara yang meratifikasi termasuk Indonesia.Pada tanggal 20 Januari 2015 Arab Saudimeratifikasi perjanjian tersebut. Kemudiandisusul oleh negara Iran pada tanggal15 Februari 2015. Setelah tiga hari kemudiandisusul Qatar.

Dengan demikian, perjanjian tersebut akan berlakumulai tanggal . . . .a. 21 Januari 2015b. 25 Januari 2015c. 15 Februari 2015d. 20 Februari 2015e. 25 Februari 2015Jawaban: dBerlakunya suatu perjanjian dapat ditentukan olehperjanjian itu sendiri seperti yang ada padawacana di atas. Perjanjian akan berlaku setelahnegara ketiga puluh meratifikasi perjanjian. Iransebagai negara ketiga puluh. Jadi, perhitunganberlakunya perjanjian tiga hari setelah Iranmenyerahkan dokumen ratifikasi.

9. Perjanjian akan berlaku setelah negara ke-21mengirimkan dokumen ratifikasi. Saat ini sudahada lima belas negara yang meratifikasi perjanjian.Indonesia sebagai negara ke-21 yang meratifiaksiperjanjian. Perjanjian langsung berlaku setelah In-donesia meratifikasi perjanjian tersebut. Limatahun perjanjian tersebut berjalan, tiba-tiba Indiamenyatakan diri keluar dari perjanjian. Akibathukum yang akan terjadi adalah . . . .a. negara-negara sekutu India akan membatal-

kan ratifikasib. India masih mempunyai kewajiban mematuhi

perjanjian

c. negara-negara lain akan merasa kehilanganIndia

d. Indonesia akan mengikuti jejak Indiae. perjanjian akan berakhirJawaban: eAkibat hukum yang akan terjadi adalah hilangnyahak dan kewajiban para pihak atas perjanjiantersebut. Hal tersebut karena syarat berlakunyaperjanjian tidak terpenuhi. Penyebabnya karenaIndia keluar dari perjanjian. Keluarnya India dariperjanjian mengakibatkan hilangnya hak dankewajiban bagi negara lain.

10. Materi dalam perjanjian mengatur bahwa negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian akanterikat dengan perjanjian pada hari kesepuluhsetelah menyerahkan dokumen ratifikasi.Indonesia menyerahkan dokumen ratifikasi padatanggal 20 Januari 2014. Selandia Baru menyerah-kan dokumen ratifikasi pada tanggal 29 Maret2014. Afrika Selatan menyerahkan dokumenratifikasi pada tanggal 16 Januari 2015. Italiamenyerahkan dokumen ratifikasi pada tanggal17 Januari 2015. Jepang menyerahkan dokumenratifikasi tanggal 2 Februari 2015. Urutan yangtepat berkenaan dengan jadwal mulai berlakunyaperjanjian adalah . . . .

a. Indonesia tanggal 31 Januari 2014

b. Selandia Baru tanggal 9 April 2014

c. Jepang tanggal 12 Januari 2015

d. Afrika Selatan tanggal 26 Januari 2015

e. Italia tanggal 28 Januari 2015

Jawaban: dPerjanjian menyatakan bahwa negara-negara yangmeratifikasi akan terikat secara penuh padaperjanjian pada hari kesepuluh seteleh menyerah-kan dokumen ratifikasi. Berdasarkan hal tersebutseharusnya jadwal keterikatan negara-negaradalam perjanjian sebagai berikut.1) Indonesia tanggal 30 Januari 20142) Selandia Baru tanggal 8 April 20143) Afrika Selatan tanggal 26 Januari 20154) Italia tanggal 27 Januari 20155) Jepang tanggal 12 Februari 2015


1. Jelaskan makna asas Pacta Sunt Servanda!Jawaban:Pacta Sunt Servanda adalah asas yang menyata-kan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuatharus ditaati. Ketaatan pada perjanjian hanya


berlaku bagi para pihak yang terlibat dalampersetujuan perjanjian. Apabila ada pihak-pihakyang melanggar terhadap perjanjian bisa berakibatperjanjian berakhir karena tidak terpenuhinyasyarat berlakunya perjanjian atau bisa berakibatlain yang mengakibatkan terjadinya wanprestasiatau pengingkaran kewajiban.

2. Mengapa negara menjadi subjek utama perjanjianinternasional?Jawaban:Negara merupakan subjek utama dalam hukumperjanjian internasional. Hal ini karena negaramenjadi pelaku penting dalam hubungan inter-nasional. Selain itu, negara juga dinyatakansebagai subjek hukum internasional yang pertamakarena kenyataan menunjukkan bahwa yangpertama melakukan hubungan internasionaladalah negara. Aturan-aturan yang disediakanmasyarakat internasional dapat dipastikan berupaaturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negaraapabila mereka saling mengadakan hubungan.Adapun negara yang menjadi subjek hukuminternasional adalah negara yang merdeka,berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatunegara.

3. Tuliskan klasifikasi perjanjian internasionalberdasarkan proses pembentukannya!Jawaban:Perjanjian internasional dilihat dari proses pem-bentukannya yaitu:

a. perjanjian bersifat penting yang dibuat melaluiproses perundingan, penandatanganan, danratifikasi.

b. perjanjian bersifat sederhana yang dibuathanya melalui perundingan dan penanda-tanganan.

4. Mengapa proses pembuatan perjanjian inter-nasional harus didasari iktikad baik? Jelaskanmenurut pendapat Anda!Jawaban:Perjanjian dibuat oleh para pihak yang mempunyaikepentingan sama. Dengan demikian, para pihakharus membuat perjanjian dilandasi asas iktikadbaik supaya perjanjian yang dibuat bisa dirasakanadil bagi semua pihak. Apabila perjanjian tidakdidasari iktikad baik dari para pihak tentu akanmenimbulkan permasalahan di kemudian hari.

5. Tuliskan jenis materi perjanjian internasional yangharus dituangkan dalam bentuk undang-undang!Jawaban:Pengesahan perjanjian internasional dilakukandengan undang-undang apabila berkenaan denganhal-hal berikut.a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan

keamanan negara.b. Perubahan wilayah atau penetapan batas

wilayah negara Republik Indonesia.c. Kedaulatan atau hak berdaulat bagi negara.d. Pembentukan kaidah hukum baru.e. Pinjaman dan hibah luar negeri.



1. Presiden mengangkat duta dan konsul untuk di-tempatkan di negara-negara sahabat. Untukmenentukan orang-orang yang akan menjabatduta dan konsul, presiden harus memperhatikanpertimbangan . . . .a. Mahkamah Agungb. Mahkamah Konstitusic. Dewan Perwakilan Daerahd. Dewan Perwakilan Rakyate. Majelis Permusyawaratan RakyatJawaban: dUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 pasal 13 mengatur hal-hal berikut.1) Presiden mengangkat duta dan konsul.2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden mem-

perhatikan pertimbangan Dewan PerwakilanRakyat.

3) Presiden menerima penempatan duta negaralain dengan memperhatikan pertimbanganDewan Perwakilan Rakyat.

2. Perhatikan pernyataan berikut ini!1) Mewakili negara pengirim di dalam negara

penerima.2) Menyelenggarakan bimbingan dan peng-

awasan terhadap warga negara di wilayahkerjanya.

3) Mengadakan persetujuan dengan pemerintahnegara penerima.

4) Melaksanakan pengamatan, penilaian, danpelaporan.

5) Menyelenggarakan urusan pengamanan.

Fungsi perwakilan diplomatik berdasarkanKonvensi Wina 1961 ditunjukkan oleh nomor. . . .a. 1) dan 2) d. 3) dan 4)b. 1) dan 3) e. 4) dan 5)c. 2) dan 3)Jawaban: bBerdasarkan Konvensi Wina 1961 diatur bahwafungsi perwakilan diplomatik sebagai berikut.1) Mewakili negara pengirim di dalam negara

penerima.2) Melindungi kepentingan negara pengirim di

dalam batas-batas yang diizinkan olehhukum internasional.


4) Memberikan keterangan tentang kondisi danperkembangan negara penerima, sesuaidengan undang-undang dan melaporkankepada pemerintah negara pengirim.

5) Memelihara hubungan persahabatan antarakedua negara.

C. Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia



Warga negara Indonesia di negara Italiadituntut 2 tahun penjara atas kejahatan yangtidak dilakukannya. Perwakilan diplomatikyang ada di negara tersebut kemudian ber-upaya membantu menyelesaikan kasus yangmenimpanya. Perwakilan diplomatik terus me-mantau perkembangan kasus dan akanberupaya dengan keras membantu me-nyelesaikannya.

Perwakilan diplomatik tersebut sedang menjalan-kan tugasnya dalam hal . . . .a. persahabatan d. negosiasib. representasi e. proteksic. observasiJawaban: eTugas perwakilan diplomatik meliputi hal-halberikut.1) Proteksi yaitu melindungi pribadi, harta

benda, dan kepentingan-kepentingan warganegaranya yang berada di luar negeri.

2) Representasi yaitu selain untuk mewakili pe-merintah negaranya, ia juga dapat melakukanprotes, mengadakan penyelidikan denganpemerintah negara penerima, serta mewakilikebijaksanaan politik pemerintah negaranya.

3) Negosiasi yaitu mengadakan perundinganatau pembicaraan baik dengan negara tempatia diakreditasikan maupun dengan negara-negara lainnya.

4) Observasi yaitu menelaah dengan teliti setiapkejadian atau peristiwa di negara penerima.

5) Persahabatan yaitu meningkatkan hubunganpersahabatan antara negara pengirim dengannegara penerima.

4. Seorang diplomat mempunyai fungsi diplomatik.Implementasi fungsi diplomatik yang benar yaitu. . . .a. Duta Besar Indonesia atas nama pemerintah

Indonesia menghadiri acara hari ulang tahunnegara Kanada

b. pemerintah Indonesia menempatkan paradiplomatnya untuk menjadi spionase dinegara penerima

c. pemerintah Indonesia menerima laporan daridiplomat mengenai rahasia negara Inggris

d. para diplomat di negara Iran diminta kembalike Indonesia sampai keadaan Iran membaik

e. Duta Besar Indonesia untuk Mesir menerimakewarganegaraan Mesir

Jawaban: aSeorang diplomat mempunyai fungsi yang diaturdalam Konvensi Wina 1961. Salah satu fungsinya

yaitu mewakili negara pengirim di dalam negarapenerima. Duta Besar Indonesia menghadiri acarahari ulang tahun negara Kanada merupakan contohimplementasi sebagai wakil pemerintah Indonesia.


Amerika Serikat mengusir empatdiplomat Libia untuk Amerika Serikat.Pemerintah Amerika Serikat mengusirkeempat diplomat tersebut karena melakukanintimidasi terhadap para pembangkang Libiadi Amerika Serikat. Mereka diberi waktu72 jam untuk meninggalkan Amerika Serikat.

Keempat diplomat Libia tersebut termasuk dalamdiplomat . . . .a. persona nongratab. persona gratac. charge d’affaird. ministere. gerzantJawaban: aPersona nongrata merupakan diplomat yangdiberhentikan atau dikembalikan atau yang ditolakoleh negara penerima. Ada beberapa alasan yangbisa dijadikan sebagai upaya penolakan diplomat,salah satunya ketidakpercayaan negara penerimaterhadap pribadi diplomat.


Para diplomat mempunyai hak-hak yangdapat melindunginya. Hak-hak tersebut antaralain hak pribadi atas nama benda, hak menolakkunjungan dari mana pun untuk masuk di-kediamannya. Oleh karena itu, diplomat dapatmelarang setiap orang untuk masuk kerumahnya. Akan tetapi, dalam hal-hal tertenturumah diplomat dapat dimasuki tanpa izin daripemiliknya.

Hal tersebut dapat dilakukan apabila . . . .a. rumah diplomat sedang kosongb. diplomat mengadakan open housec. terjadi kebakaran di rumah diplomatd. diplomat sedang pulang ke Indonesiae. ada pembantu yang berkewarganegaraan

asingJawaban: cKantor perwakilan diplomatik dan rumah kediaman-nya tidak boleh dimasuki tanpa izin dari duta,kecuali dalam keadaan darurat, seperti adakebakaran dan terjadi banjir. Hal ini demi menjagahak pribadi dari para perwakilan diplomatik. Hakini biasa dikenal dengan hak imunitas.



Pemerintah menugaskan perwakilandiplomatik yang ada di Jerman untuk meng-adakan pembicaraan dengan pemerintahJerman. Wakil Indonesia membahas mengenaiproyek kerja sama Indonesia dan Jerman.Ada beberapa hal yang harus ditinjau kembalimengenai kerja sama Indonesia dan Jermandalam bidang pangan.

Perwakilan Indonesia tersebut sedang manjalan-kan fungsinya dalam hal . . . .a. proteksib. negosiasic. observasid. representasie. persahabatanJawaban: bNegosiasi merupakan salah satu fungsidiplomatik. Negosiasi adalah mengadakan pe-rundingan atau pembicaraan baik dengan negaratempat ia diakreditasikan maupun dengan negara-negara lain. Fungsi ini dapat dilakukan oleh per-wakilan negara Indonesia untuk membahas hal-hal tertentu sesuai dengan instruksi presiden.

8. Perhatikan pernyataan berikut!1) Seorang PNS.2) Bukan berasal dari kementerian luar negeri.3) Ditempatkan di KBRI Malaysia.4) Bertugas membantu duta besar.

Pernyataan di atas merupakan beberapa ciri jabat-an perwakilan Indonesia. Jabatan yang dimaksudadalah . . . .a. dutab. konsulc. atase teknisd. kuasa usahae. menteri residenJawaban: cAtase teknis dijabat oleh seorang PNS tertentuyang tidak berasal dari lingkungan kementerianluar negeri. Dia ditugaskan untuk membantu tugasduta besar. Dia berkuasa penuh melaksanakantugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokokdari kementeriannya sendiri. Contoh ataseperdagangan dan pendidikan.

9. Perwakilan diplomatik tidak dapat dihukum dinegara tempat ia diakreditasikan. Hal ini berlaku,baik bagi kasus pidana maupun perdata. Negarapenerima bisa mengembalikan perwakilandiplomatik sebagai bentuk kekecewaan yangditerima pemerintah negara penerima. Berkenaandengan tidak dapat dihukumnya perwakilandiplomatik tersebut dikarenakan . . . .

a. para diplomat mempunyai hak imunitasb. diplomat tidak akan pernah melakukan

kesalahanc. para diplomat mempunyai tim kuasa hukum

terbaikd. pemerintah negara pengirim dapat membantu

kasusnyae. diplomat mempunyai hak untuk tidak me-

nanggapi putusan pengadilanJawaban: aKekebalan dan keistimewan diplomatik mencakupdua pengertian sebagai berikut.1) Immunity (kekebalan) yaitu kekebalan ter-

hadap yurisdiksi dari hukum negara penerima,baik hukum pidana, perdata, maupunadministrasi.

2) Inviolability (tidak dapat diganggu gugat) yaitukekebalan terhadap alat-alat kekuasaan darinegara penerima dan kekebalan dari segalagangguan yang merugikan para pejabatdiplomatik.

10. Salah satu fungsi perwakilan konsuler adalah . . . .a. membantu supaya warga pengirim tidak me-

langgar hukumb. memberi keterangan mengenai strategi

pengembangan pendidikanc. melindungi kepentingan negara dan warga

pengirim di negara penerimad. melindungi kejahatan-kejahatan yang

dilakukan warga negara Indonesiae. melakukan spionase dan melaporkan rahasia

perdagangan negara penerimaJawaban: cBeberapa bentuk fungsi perwakilan konsulersebagai berikut.1) Melaksanakan usaha peningkatan hubungan

dengan negara penerima di bidang per-ekonomian, perdagangan, perhubungan, ke-budayaan, dan ilmu pengetahuan.

2) Melindungi kepentingan nasional negara danwarga negara yang berada dalam wilayahkerjanya.

3) Melaksanakan pengamatan, penilaian, danpelaporan.


1. Apa yang menyebabkan tugas perwakilandiplomatik berakhir sebelum tujuan tercapai?Jawaban:Menurut ketentuan pasal 43 Konvensi Wina 1961tentang hubungan diplomatik, fungsi-fungsiseorang agen diplomatik berakhir ataspemberitahuan oleh negara pengirim kepadanegara penerima bahwa fungsi agen diplomatiktersebut berakhir dan pemberitahuan oleh negara


penerima kepada negara pengirim bahwa negarapenerima menolak mengakui agen diplomatiksebagai seorang anggota missi (perwakilandiplomatik.

2. Perwakilan diplomatik mempunyai hak-hakistimewa. Hak tersebut tetap akan berlaku apabilaperwakilan diplomatik melakukan pelanggaranpidana. Apakah dengan diberikannya hak istimewatersebut perwakilan diplomatik berhak melakukansegala sesuatu termasuk melanggar peraturan?Jelaskan!Jawaban:Perwakilan diplomatik akan mendapatkan hak ke-kebalan. Hak ini melindungi perwakilan diplomatikdari berbagai hak pribadinya dan ketaatan padahukum. Walaupun mereka mempunyai hakistimewa, bukan berarti mereka bebas melakukankejahatan di negara penerima.

3. Jelaskan letak perbedaan antara atase pertahanandan atase teknis!Jawaban:Atase pertahanan merupakan perwira militer. Diamenjabat sebagai diplomat dan bertugas memberinasihat dalam bidang militer kepada duta besarberkuasa penuh. Atase teknis merupakan PNSyang diperbantukan untuk melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan latar belakangkementeriannya, seperti orang yang berasal darikementerian pendidikan ditempatkan sebagaiatase pendidikan.

4. Jelaskan tugas konsuler dalam rangka membantuperekonomian negara!Jawaban:Konsuler mempunyai tugas khusus dalam bidangnonpolitik. Salah satu fokus kerjanya yaitu bidangekonomi. Konsuler dapat membantu perekonomiannegara Indonesia. Konsuler dapat mengetahuiperkembangan hubungan dagang. Informasi yangdiberikan konsuler sangat penting dalammengembangkan hubungan kerja sama dalambidang perekonomian antara negara Indonesiadengan negara penempatan konsuler.

5. Jelaskan mekanisme pengangkatan dan pe-nempatan konsul!Jawaban:Pengangkatan konsul dapat dilakukan denganprosedur atau langkah-langkah sebagai berikut.a. Pemerintah negara pengirim menunjuk se-

orang untuk diangkat sebagai konsul.b. Penunjukan tersebut kemudian diberitahukan

kepada calon negara penerima disertai per-mintaan dikeluarkannya eksekuatur konsulerdengan mengirimkan komisi konsuler melaluisaluran diplomatik.

c. Apabila calon negara penerima menyetujuipenunjukan tersebut, dia akan mengeluarkaneksekuatur konsuler sebagai permulaantugas konsul.




Indonesia, Singapura, dan Malaysiamembuat perjanjian mengenai lalu lintas kapallaut. Ketiga negara menyepakati beberapakeputusan mengenai lalu lintas kapal laut diperbatasan ketiga negara. Perjanjian ini dapatmenguntungkan ketiga negara. Malaysiaberupaya mengajak Thailand dan Vitenamikut dalam kerja sama tersebut. Thailandmenyatakan akan ikut dalam perjanjiansetelah dua tahun perjanjian ketiga negarapenggagas melaksanakan perjanjian. Vietnammasih belum menentukan sikap. Saat iniperjanjian sudah berlangsung selama satutahun.

Negara yang harus menaati perjanjian dan me-nerima akibat hukum dari perjanjian tersebut saatini yaitu . . . .a. Indonesia, Malaysia, dan Singapurab. Thailand, Singapura, dan Malaysiac. Singapura, Vietnam, dan Malaysiad. Vietnam, Malaysia, dan Indonesiae. Vietnam, Malaysia, dan ThailandJawaban: aPerjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagipara pihak. Hal tersebut sesuai dengan asasperjanjian internasional. Oleh karena itu, negara-negara yang akan terkena hak dan kewajibanpertama kali yaitu Indonesia, Malaysia, danSingapura. Thailand akan terkena hak dan kewajib-an setelah bergabung dalam perjanjian. Vietnambelum terkena akibat hukum karena belum me-nentukan sikap akan bergabung atau tidak dalamperjanjian.


Pemerintah Indonesia membantu korbanbencana banjir yang menimpa negaraTiongkok. Banjir yang dialami Tiongkok me-rupakan banjir terbesar selama sepuluh tahunterakhir. Pemerintah mengirimkan 5.000bungkus makanan ringan, 2.000 bungkusmakanan bayi, dan obat-obatan. Pengirimandilakukan oleh TNI Angkatan Udara melaluipesawat. TNI Angkatan Udara juga mengerah-kan dua pesawat untuk membantu korban.

Tindakan yang dilakukan Indonesia merupakanbentuk hubungan internasional. Hubunganinternasional yang dilakukan dalam rangka . . . .a. membantu korban banjir di Tiongkokb. memenuhi janji sebagai negara sahabatc. melaksanakan isi perjanjian kemanusiaand. memberi dukungan kepada pemerintah

Tiongkoke. membantu pemerintah Tiongkok membangun

negaraJawaban: aArti penting menjalin hubungan internasionaladalah meningkatkan rasa kemanusiaan. Contohpada wacana di atas merupakan realita yangsering dilakukan negara-negara di dunia. Merekaselalu membantu negara-negara lain yang terkenamusibah. Membantu negara yang terkena musibahmerupakan bentuk hubungan internasional. Wujudpemberian bantuan tersebut merupakan bagianpolitik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif.Indonesia bebas melakukan kegiatan internasionalsebagai subjek hukum hubungan internasional.Indonesia aktif dalam berbagai organisasiinternasional dan aktif dalam membantu sesama.

3. Peran Indonesia di dunia internasional sangatbesar, salah satunya dalam regional ASEAN.Indonesia mempunyai peran besar dalam perjalan-an ASEAN sampai saat ini. Peran Indonesia dalamASEAN adalah . . . .a. aktif dalam menjalin kerja sama dengan NATOb. sebagai hakim dalam sengketa antaranggotac. pemrakarsa penyelesaian konflik di Kambojad. negara yang menentukan ketua ASEANe. pemegang hak veto dalam sidang ASEANJawaban: cIndonesia sebagai salah satu negara anggotaASEAN mempunyai peranan penting dalam per-jalanan ASEAN. Beberapa peran Indonesia dalamorganisasi ASEAN antara lain sebagai:1) pemrakarsa berdirinya ASEAN;2) penyelenggara KTT I dan IX ASEAN di Bali;3) tempat kedudukan sekretariat tetap di

Jakarta;4) tempat salah satu proyek pupuk urea amonia

dari Komite Industri, Perdagangan, dan Energi;dan

5) pelopor penyelesaian pertikaian antarbangsaatau negara anggota ASEAN seperti yangterjadi di Kamboja.


4. Perjanjian internasional dapat berlaku denganbeberapa ketentuan. Banyak cara untuk mem-berlakukan perjanjian internasional, salah satunyaadalah . . . .a. mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan

dalam naskah perjanjianb. dinyatakan berlaku oleh pemegang otoritas

tertinggic. setelah adanya putusan dari Mahkamah

Internasionald. diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsae. pada saat objek perjanjian sudah terbentukJawaban: aPerjanjian internasional berlaku pada saatperistiwa berikut ini.1) Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan

atau menurut yang disetujui oleh negaraperunding.

2) Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan per-janjian mulai berlaku segera setelah persetuju-an diikat dan dinyatakan oleh semua negaraperunding.

3) Bila persetujuan suatu negara untuk diikatoleh perjanjian timbul setelah perjanjian ituberlaku. Perjanjian mulai berlaku bagi negaratersebut pada tanggal tersebut, kecuali bilaperjanjian menentukan lain.

4) Ketentuan-ketentuan perjanjian yang meng-atur pengesahan teksnya, pernyataan per-setujuan suatu negara untuk diikat oleh suatuperjanjian, serta cara dan tanggal berlakunyaperjanjian diberlakukan sejak saat disetujui-nya teks perjanjian itu.


Indonesia sebagai negara merdeka me-nentukan politik luar negerinya. Sikap politikluar negeri Indonesia begitu dihormati olehnegara-negara lain. Hal ini terlihat dari belumpernah ada negara mencampuri terhadapkebijakan-kebijakan Indonesia. Kondisi inimenunjukkan bahwa negara Indonesia me-rupakan negara yang benar-benar berdaulat.

Makna kata berdaulat sebagai negara yang bebasmenentukan politik luar negerinya adalah . . . .a. selalu aktif dalam pergaulan internasionalb. bebas dalam menentukan nasibnya sendiric. berhak mengikuti haluan politik negara maju

d. bebas dalam memilih haluan politik nasionale. dapat mengikuti politik luar negeri negara

sahabatJawaban: bWilayah yang bebas dari penjajahan dapat mem-proklamasikan wilayahnya sebagai negara yangberdaulat selama unsur negara terpenuhi yaitu adawilayah, rakyat, pemerintahan, dan kemampuanberhubungan dengan negara lain. Negara tersebutdapat dikatakan sebagai negara yang berdaulat.Berdaulat menunjukkan bahwa negara tersebutbebas menentukan nasibnya sendiri tanpa adapihak lain yang ikut campur dalam menentukankebijakannya.


Pemerintah melakukan hubunganbilateral. Hubungan tersebut terjalin antaraIndonesia, India, dan Korea Selatan. Ketiganegara sepakat melakukan kerja sama dalambidang perfilman. Ketiga negara sepakatmelakukan kerja sama selama lima tahun.Mereka juga sepakat memperpanjang kerjasama apabila prospek kerja sama ke depansangat baik. Akan tetapi, pada akhir tahunkelima, Korea Selatan menyatakan tidakmemperpanjang kerja sama.

Kalimat yang mempunyai makna salah ketika di-satukan dalam wacana adalah . . . .a. pemerintah melakukan hubungan bilateralb. Korea Selatan menyatakan tidak mem-

perpanjang kerja samac. hubungan tersebut terjalin antara Indonesia,

India, dan Korea Selatand. ketiga negara sepakat melakukan kerja sama

dalam bidang perfilmane. mereka sepakat memperpanjang kerja sama

apabila prospek kerja sama ke depan sangatbaik

Jawaban: aWacana di atas menginformasikan mengenainegara yang menjalin hubungan multilateral.Hubungan multilateral dilakukan oleh subjekhukum seperti negara dengan negara-negara lainyang jumlahnya lebih dari dua. Seperti contohPerserikatan Bangsa-Bangsa. PBB merupakanorganisasi internasional yang di dalamnya terdapatkerja sama antarnegara-negara.



Pemerintah Indonesia beserta negaratetangga (Malaysia, Singapura, dan TimorLeste) menjalin kerja sama dalam bidangenergi. Kerja sama ini sudah dimulai sejak limatahun yang lalu. Para pihak sepakat bahwaperjanjian ini bersifat tertutup, jadi kalau adapihak yang melakukan wanprestasi akanberakibat pada tidak berlakunya perjanjian.Para pihak sepakat melaksanakan proyek inisampai sepuluh tahun. Akan tetapi, padatahun kedelapan Singapura menyatakan diritidak meneruskan proyek tersebut.

Risiko yang akan ditimbulkan akibat keluarnyaSingapura dari perjanjian tersebut adalah . . . .a. Singapura akan dikucilkan dari pergaulan

internasionalb. kerja sama yang dibangun akan mengalami

kerugian yang sangat besarc. negara-negara tetangga akan memandang

buruk kepada keempat negarad. para pihak akan dikenakan sanksi inter-

nasional karena telah melakukan perjanjiane. perjanjian akan batal kalau ada negara yang

menyatakan diri keluar dari perjanjianJawaban: eMasa berlaku perjanjian bisa ditentukan olehnegara-negara pembuat perjanjian. Selain itu,perjanjian bisa berakhir apabila mekanisme ber-akhirnya perjanjian diatur dalam dokumen perjanji-an itu sendiri, seperti contoh pada wacana di atas.Oleh karena Singapura keluar dari perjanjian,perjanjian menjadi tidak berlaku karena syaratberlakunya perjanjian tidak terpenuhi.

8. Indonesia menjalin hubungan regional di bawahnaungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasiini merupakan organisasi terbesar di dunia. Anggotadari organisasi ini yaitu negara-negara di dunia.Indonesia mulai bergabung dengan PBB sejaktanggal . . . .a. 26 Juni 1945b. 24 Oktober 1945c. 27 September 1950d. 20 Januari 1965e. 8 Agustus 1967Jawaban: cPiagam PBB ditandatangani di San Franciscotanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku tanggal24 Oktober 1945. Pada tanggal 27 September1950 Indonesia menjadi negara keenam puluh.

Pada tanggal 20 Januari 1965 Indonesia keluardari PBB. Akan tetapi, pada tanggal 28 September1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB.


Presiden Indonesia sedang melakukanlobi politik kepada setiap kepala negara sepertiPresiden Amerika Serikat dan Presiden Rusia.Presiden Indonesia berharap pelaksanaanKTT APEC dilaksanakan di Indonesia.Presiden juga sudah berupaya memberikanfasilitas yang terbaik dengan keamanan yangketat. Untuk mendapat dukungannya,presiden melakukan lobi-lobi dengan kepalanegara yang lain.

Tindakan yang dilakukan presiden merupakan. . . .a. strategi untuk meningkatkan peran diplomasi

di bidang multilateralb. bentuk dari ketidakpunyaan kekuatan

Indonesia di dunia internasionalc. upaya untuk mendapatkan simpati dari

kepala-kepala negara di duniad. strategi dalam mengambil hati para pemimpin

dari negara-negara superpowere. upaya mengambil peluang dari penyelenggara-

an APEC terhadap pariwisata nasionalJawaban: aPemerintah mempunyai kebijakan luar negeriuntuk meningkatkan peran diplomasi Indonesiadi bidang multilateral dengan melakukan beberapastrategi. Strategi yang dilakukan pemerintahmerupakan upaya meningkatkan dan mengkajiinisiatif Indonesia dalam forum-forum multilateraltermasuk mengupayakan agar Indonesia menjadituan rumah pertemuan multilateral.

10. Indonesia sebagai negara berdaulat berhak me-nentukan politik luar negerinya. Salah satu tujuandari politik luar negeri Indonesia adalah . . . .a. berupaya menjadi pemimpin dari organisasi

besar duniab. membentuk negara yang sejahtera dan ber-

keadilan berdasarkan ideologi duniac. mementingkan kepentingan negara demi ter-

capai kesejahteraan bagi generasi mudad. pembentukan satu masyarakat yang adil dan

makmur materiel dan spiritual dalam wadahNKRI

e. membangun persahabatan yang baik dengannegara-negara yang mempunyai pengaruhbesar di dunia


Jawaban: dSemua kebijakan dalam politik luar negeriIndonesia ditujukan untuk mengabdi kepadakepentingan nasional dan amanat penderitaanrakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapatdiketahui bahwa tujuan politik luar negeriIndonesia sebagai berikut.1) Pembentukan negara Indonesia yang ber-

bentuk negara kesatuan dan negara ke-bangsaan yang demokratis dengan wilayahkekuasaan dari Sabang sampai Merauke.

2) Pembentukan satu masyarakat yang adil danmakmur materiel dan spiritual dalam wadahNegara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Pembentukan satu persahabatan yang baikantara Indonesia dan semua negara di dunia,terutama sekali dengan negara-negara Afrikadan Asia atas dasar bekerja sama mem-bentuk satu dunia baru yang bersih dariimperialisme dan kolonialisme menuju padaperdamaian dunia yang sempurna.


Indonesia membuat perjanjian mengenaibatas wilayah negara di bagian timur dengannegara Papua Nugini. Perjanjian ini bersifatbilateral karena dilakukan oleh dua negara.Perjanjian ini sangat penting demi mendapatkejelasan luas wilayah negara masing-masing.

Perjanjian internasional tersebut harus dibentukmenjadi undang-undang karena . . . .a. bersifat bilateralb. perjanjian menyatakan demikianc. berhubungan dengan luas batas wilayahd. dibuat antarnegara-negara yang berdaulate. bersifat tertutup hanya Indonesia dan Papua

NuginiJawaban: cPengesahan perjanjian internasional denganundang-undang harus memerlukan persetujuanDPR. Pengesahan perjanjian internasional dilaku-kan dengan undang-undang apabila berkenaandengan hal-hal berikut.1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan

keamanan negara.2) Perubahan wilayah atau penetapan batas

wilayah negara Republik Indonesia.3) Kedaulatan atau hak berdaulat bagi negara.4) Pembentukan kaidah hukum baru.5) Pinjaman dan hibah luar negeri.


Indonesia sedang mengalami bencanabanjir dan tanah longsor. Bencana ini sudahberlangsung sejak lama karena curah hujanyang tinggi. Hal ini berakibat pada lingkunganyang menjadi rusak. Pemerintah negara Rusiamemberikan bantuan utang sebesarRp100.000.000.000,00. Pemerintah Indonesiamenerima utang yang diberikan pemerintahRusia.

Perjanjian tersebut harus dibuat dalam undang-undang karena . . . .a. Rusia termasuk negara kayab. berhubungan dengan utang luar negeric. berhubungan dengan nilai kepercayaand. jumlah nominal utang yang sangat besare. Indonesia mempunyai utang kepada RusiaJawaban: bPengesahan perjanjian internasional dilakukandengan undang-undang apabila berkenaan denganhal-hal berikut.1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan



13. Semua kebijakan politik luar negeri ditujukan untukkepentingan nasional. Contoh implementasi politikluar negeri Indonesia yang bisa dikatakan sebagaiupaya mencapai kepentingan nasional adalah. . . .a. Palang Merah Indonesia membantu korban

banjir bandang di Indonesiab. Indonesia melakukan kerja sama pertukaran

pelajar dengan Belandac. Laos berniat mengajak kerja sama per-

dagangan dengan Indonesiad. TNI membantu kaum pemberontak di Libiae. warga negara Indonesia berlibur ke JepangJawaban: bPolitik luar negeri Indonesia harus ditujukan padakepentingan nasional. Contoh implementasitersebut dapat dilakukan dengan cara melakukankerja sama pertukaran pelajar. Program ini merupa-kan upaya mencerdaskan bangsa yang dijamindalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.



Vietnam sedang terkena bencana banjirdan topan. Bencana ini telah merusak ribuanhektare lahan pertanian. Para petani meng-alami kerugian yang sangat besar. Pemerintahjuga kebingungan dengan persediaan berasyang semakin menipis. Bencana tersebuttelah memorak-porandakan cadangan panganVietnam. Di sisi lain, Indonesia sedang panenberas. Bahkan, Indonesia mempunyai cadang-an banyak beras. Apabila hal ini terus dibiarkanjustru akan merusak pada harga berasnasional akibat melimpahnya persediaanberas.

Tindakan yang dapat dilakukan kedua negarauntuk mengatasi persoalannya adalah . . . .a. Indonesia menjual beras dengan harga yang

sangat mahal demi mendapat keuntunganbesar

b. Vietnam meminta beras kepada Indonesiauntuk memulihkan pangan nasionalnya

c. pemerintah menyerahkan sisa beras yangtidak termakan kepada Vietnam

d. Vietnam membeli beras dari Indonesia untukwarganya yang gagal panen

e. Indonesia menahan beras supaya terkumpullebih banyak

Jawaban: dVietnam sedang kekurangan beras, sedangkanIndonesia kelebihan cadangan beras. Kondisi initentu akan mengganggu kondisi perekonomiankedua negara. Oleh karena itu, mereka bisa me-lakukan kerja sama di bidang pangan untuk me-lakukan jual beli beras. Hal ini merupakan contohhubungan internasional dalam bidang per-dagangan.

15. Perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara bersifat executory treaties. Makna kataexecutory treaties adalah . . . .a. perjanjian dibuat oleh dua negarab. perjanjian akan dibuat oleh negara-negara

majuc. perjanjian akan dilaksanakan secara ber-

kesinambungand. semua subjek hukum harus menyetujui isi

perjanjian internasionale. para pihak harus mempunyai iktikad baik

dalam melaksanakan isi perjanjianJawaban: cPerjanjian yang dilaksanakan (executory treaties),yaitu perjanjian yang pelaksanaan secara terus-menerus. Jenis perjanjian ini berlangsung dalamkurun waktu yang cukup lama tergantung ke-sepakatan para pihak.

16. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakanorganisasi terbesar di dunia. PBB beranggotakannegara-negara yang berdaulat. Untuk mengatururusan organisasi PBB diperlukan suatu anggarandasar. Peraturan tersebut dibuat dalam bentuk. . . .a. traktat d. konvensib. statuta e. persetujuanc. piagamJawaban: cPiagam (Charter) adalah istilah yang digunakandalam perjanjian internasional untuk pendirianbadan yang melakukan fungsi administratif.Misalnya PBB dalam proses membentuk anggarandasar dalam bentuk piagam.

17. Indonesia baru saja mengikuti perundingan multi-lateral dalam forum PBB untuk membahas pen-cegahan pemanasan global. Dokumen perjanjiankemudian dibawa ke Indonesia untuk dipelajaribersama DPR. Hal ini merupakan salah satupertimbangan untuk melakukan . . . .a. ratifikasib. negosiasic. perundingand. penandatanganane. pengembalian naskahJawaban: aRatifikasi merupakan proses dalam pembuatanperjanjian internasional. Perjanjian internasionalyang sudah disepakati oleh para pihak kemudiandibawa ke negaranya masing-masing untuk mem-berikan sikapnya terhadap isi perjanjian. Negarabisa menerima perjanjian atau menolaknya. Untukmemberikan kesimpulan tersebut harus dilakukanpenelaahan terlebih dahulu. Apabila hasilpenelaahan menyatakan keharusan menyetujui,negara dapat meratifikasi dokumen perjanjian yangmenyatakan kesiapan negara tersebut untukterikat pada perjanjian.

18. Modus vivendi merupakan salah satu dokumeninternasional. Keberadaan modus vivendi biasanyamenandai adanya perjanjian yang baru dibuat.Berdasarkan sifatnya, modus vivendi merupakandokumen internasional yang bersifat . . . .a. sementara d. khususb. fleksibel e. umumc. tertutupJawaban: aModus vivendi adalah suatu dokumen yangmencatat persetujuan internasional yang bersifatsementara. Modus vivendi tidak memerlukanratifikasi. Modus vivendi biasanya digunakan untukmenandai adanya perjanjian yang baru dirintis.



Indonesia, Selandia Baru, Norwegia, dannegara-negara lain di dunia bisa melakukanhubungan internasional. Setiap negara diper-bolehkan bekerja sama dan mencari sekutudengan negara lain. Setiap negara bisameminta bantuan kepada negara lain, begitupun sebaliknya setiap negara dapat membantunegara lain yang sedang membutuhkan.Terjadinya hubungan antarnegara tidak ter-lepas dari kemampuan negara untuk menjalinhubungan dengan negara lain

Wacana di atas menerangkan bahwa . . . .a. setiap negara dapat membantu negara lainb. negara merupakan subjek hukum inter-

nasionalc. negara wajib menjalin hubungan dengan

seluruh negara di duniad. pemerintah suatu negara harus baik kepada

pemerintah negara laine. Indonesia, Selandia Baru, dan Norwegia

merupakan negara berdaulatJawaban: bNegara merupakan subjek hukum internasional.Negara dapat dikatakan sebagai subjek hukuminternasional karena negara dianggap mampumelakukan hubungan dengan subjek hukum lain.Selain negara, subjek hukum internasional yanglainnya yaitu Palang Merah Internasional, TakhtaSuci, organisasi internasional, perorangan, danpemberontak.

Wacana ini untuk menjawab soal nomor 20 dan 21!

Swedia, Panama, Indonesia, dan Argentinamengadakan perjanjian kerja sama. Berdasarkanmateri perjanjian diatur bahwa perjanjian masihtetap akan berlaku walaupun salah satu negaramenyatakan mengundurkan diri dari perjanjiansebelum pengerjaan proyek selesai. Pihak yangmenyatakan keluar dari perjanjian sebelumpengerjaan proyek selesai harus menanggung 50%biaya pembangunan proyek. Argentina tiba-tibamenyatakan mengundurkan diri dari perjanjiansebelum proyek itu selesai dibangun. Berdasarkanperjanjian, Argentina harus membayar 50% daribiaya proyek. Akan tetapi, Argentina tidakmelaksanakan kewajibannya.

20. Tindakan Argentina telah menyalahi isi perjanjianmerupakan bentuk pelanggaran terhadap asas. . . .a. pacta sunt servandab. rebus sic stantibus

c. egality rightsd. reciprositase. bonafidesJawaban: aSubjek hukum yang melakukan perjanjian atauhubungan internasional harus memperhatikanasas perjanji internasional. Asas yana palingterkenal dalam perjanjian adalah pacta suntservanda. Asas ini menyadarkan bahwa para pihakharus menaati, terikat, dan selalu dilandasi iktikadbaik. Rebus sic Tantibus merupakan asasmengenai perubahan yang mendasar dalam keada-an yang bertalian dengan perjanjian itu. Egalityrights merupakan asas mengenai kedudukan yangsama bagi subjek hukum. Reciprositas merupakanasas yang menyatakan bahwa tindakan suatunegara terhadap negara lain dapat dibalassetimpal. Bonafides merupakan asas mengenaipara pihak untuk menyatakan bahwa perjanjianyang dilakukan didasari.

21. Status perjanjian pasca-Argentina keluar adalah. . . .a. secara otomatis tidak mempunyai kekuatan

hukumb. tetap mengikat kepada Swedia, Panama, dan

Indonesiac. tetap berlaku dan terbuka bagi negara lain

untuk bergabungd. berhenti sementara sampai Argentina

menyelesaikan pembiayaane. secara otomatis akan tetap mengikat selama

Argentina belum membayar ganti kerugianJawaban: bPerjanjian tetap mempunyai kekuatan hukumwalaupun Argentina keluar dari perjanjian. Hal ter-sebut dapat diketahui dalam keterangan dinyata-kan bahwa walaupun ada satu negara yang keluar,perjanjian tetap berlaku. Akan tetapi, Argentinatelah melakukan wanprestasi, jadi kasus tersebutharus diselesaikan di Mahkamah Internasional.

22. Implementasi dari asas egality rights dalamproses pembuatan perjanjian internasional adalah. . . .a. para pihak mengakui bahwa setiap negara

pembuat perjanjian mempunyai hak yangsama untuk mengajukan peninjauan terhadapisi perjanjian

b. isi perjanjian memberikan hak veto kepadabeberapa negara yang mempunyai pengaruhbesar terhadap terbentuknya perjanjian

c. setiap negara pembuat perjanjian berhakmendapatkan hak istimewa untuk memutus-kan sengketa yang muncul dari perjanjian


d. semua subjek hukum dilarang keluar dariperjanjian

e. Setiap negara diwajibkan menyatakan ke-sediannya tunduk dan patuh pada perjanjian

Jawaban: aEgality rights merupakan asas yang memberikankesederajatan kepada semua subjek hukum. Parapihak tidak boleh melakukan pembedaan dalamhal hak dan kewajiban yang tertuang dalam per-janjian. Perjanjian harus menjamin adanya egalityrights setiap subjek hukum internasional.

23. Inti dari klausul pasal 4 ayat (1) Undang-UndangNomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Inter-nasional adalah . . . .a. pembuatan perjanjian untuk kepentingan

nasionalb. Indonesia harus membuat perjanjian dengan

iktikad baikc. isi perjanjian harus disesuaikan sesuai

dengan hukum nasionald. para pihak mempunyai kedudukan yang sama

dalam perjanjiane. setiap negara diperbolehkan mengambil

keuntungan dari perjanjianJawaban: bBerdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-UndangNomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional diatur bahwa Pemerintah RepublikIndonesia membuat perjanjian internasionaldengan satu negara atau lebih, organisasiinternasional, atau subjek hukum internasional lainberdasarkan kesepakatan, dan para pihakberkewajiban untuk melaksanakan perjanjiantersebut dengan iktikad baik.

24. Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-UndangNomor 24 Tahun 2000 tentang Persetujuan Inter-nasional, penandatanganan naskah perjanjianinternasional merupakan bentuk . . . .a. persetujuan perjanjianb. persetujuan negosiasic. persiapan perundingand. iktikad dalam perjanjiane. pernyataan sikap awal terhadap perjanjianJawaban: aBerdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-UndangNomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional diatur bahwa pembuatan perjanjianinternasional dilakukan melalui tahapan penjajak-an, perundingan, perumusan naskah, penerimaan,dan penandatanganan. Tahapan pembuatan per-janjian ini biasanya dikhususkan untuk perjanjian-perjanjian besar yang berdampak luas bagi banyaknegara.

25. Perjanjian internasional harus dibuat dalam bentukundang-undang apabila menyangkut . . . .a. pembentukan kaidah hukum barub. penelitian dan ilmu pengetahuanc. urusan pertukaran budayad. Olimpiade Internasionale. pertukaran pelajarJawaban: aPengesahan perjanjian internasional denganundang-undang harus memerlukan persetujuanDPR. Pengesahan perjanjian internasional dilaku-kan dengan undang-undang apabila berkenaandengan hal-hal berikut.1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan



26. Bacalah wacana berikut ini!

ASEAN merupakan organisasi regional.ASEAN beranggotakan negara-negara yangdi kawasan Asia Timur. Negara-negaraASEAN bekerja sama dalam berbagai bidangseperti bidang sosial. Implementasi daribidang sosial dapat dilihat dari adanya KomiteASEAN Mengenai Perempuan (ASEANCommittee on Women/ACW). Komite inidibentuk pada tahun 1976. KeberadaanASEAN menunjukkan bahwa Indonesia aktifdalam berbagai kegiatan organisasi dan kerjasama regional.

Pernyataan yang tidak tepat berkenaan denganASEAN adalah . . . .a. Indonesia aktif dalam ASEANb. ASEAN mempunyai komite mengenai

perempuanc. komite mengenai perempuan dibentuk tahun

1976d. ASEAN merupakan gabungan dari beberapa

negarae. ASEAN merupakan organisasi di kawasan

Asia TimurJawaban: eASEAN merupakan organisasi kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Komite me-ngenai perempuan dibentuk pada tahun 1976dengan sebutan Sub-Komite Perempuan ASEAN.Indonesia merupakan negara yang aktif, bahkansebagai pelopor pembentukan ASEAN. AdamMalik merupakan salah satu tokoh perwakilanIndonesia pembentuk ASEAN.


27. Berikut ini merupakan tokoh dan negara pendiriASEAN . . . .a. Tun Abdul Razak dari Indonesiab. S. Rajaratnam dari Singapurac. Narciso Ramos dari Thailandd. Thanat Khoman dari Filipinae. Adam Malik dari MalaysiaJawaban: bKelima pemimpin negara di Asia Tenggara pendiriASEAN terdiri atas empat menteri luar negeri danseorang wakil perdana menteri sebagai berikut.1) Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia.2) Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia.3) S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri

Singapura.4) Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri

Thailand.5) Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina.

28. Subjek hukum internasional harus menghormatidan melaksanakan asas-asas yang berlaku secarainternasional. Salah satu asas tersebut yaitu asasteritorial. Implementasi dari asas tersebut adalah. . . .a. sebagian besar negara-negara di Eropa

menghapus hukuman matib. sengketa antara Indonesia dengan Malaysia

diselesaikan di Mahkamah Internasionalc. pemerintah Indonesia memberikan usulan

dalam pembentukan tata hukum baru di PBBd. warga negara Australia dihukum oleh peng-

adilan negeri dengan dakwaan penyelundupannarkoba

e. Indonesia menghukum warga negaraIndonesia yang telah melakukan kejahatankemanusiaan di negara lain

Jawaban: dSubjek hukum internasional hendaknya menaatiasas-asas hubungan internasional. Salah satunyaasas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasa-an negara atas daerah atau wilayahnya. Artinya,negara melaksanakan berlakunya hukum danperaturan-peraturan bagi semua orang dan barangyang ada di wilayahnya. Sebaliknya, di luar daerahatau wilayah negara tersebut berlaku hukum asing.Artinya, orang yang berada di luar wilayah tersebutberlaku hukum asing.

29. Seorang konsul mempunyai hak-hak tertentudalam menjalankan tugasnya sebagai konsuler.Salah satu hak konsuler adalah . . . .a. mendapat gaji dari negara penerimab. kekebalan dari surat dan arsip resmi konsulc. menerima rumah dinas dari negara penerima

d. menjadi pegawai pemerintah negara penerimae. terbebas dari semua tuduhan tindak kejahatanJawaban: bSeorang konsul mempunyai hak dalam menjalan-kan tugasnya sebagai konsuler. Hak seorangkonsuler yaitu hak inviolabilitas gedung-gedungkonsuler. Hak tersebut membuat pengertian yaituhak tidak dapat diganggu gugatnya gedungkonsuler oleh penguasa negara penerima. Adapunhak-hak lain yang dapat didapatkan seorangkonsul antara lain bebas dari biaya pengadilan dankebebasan bagi surat dan arsip konsul.

30. Pasal 43 Konvensi Wina 1961 mengatur mengenaiberakhirnya agen diplomatik. Aturan tersebutapabila . . . .a. agen diplomat tidak melaporkan perkembang-

an kondisi di negara penerimab. agen diplomatik melakukan kekeliruan dalam

administrasic. agen diplomatik diadili di pengadilan negara

penerimad. negara penerima menolak mengakui agen

diplomatike. negara pengirim menutup kantor diplomatik-

nyaJawaban: dSeorang agen diplomatik dapat berarkhir dalammenjalankan tugasnya. Ketentuan tersebut diaturdalam pasal 43 Konvensi Wina 1961 tentangHubungan Diplomatik. Penyebab agen diplomatikdapat berakhir dari tugasnya sebagai berikut.1) Atas pemberitahuan oleh negara pengirim ke-

pada negara penerima bahwa fungsi agendiplomatik berakhir.

2) Atas pemberitahuan oleh negara penerimakepada negara pengirim bahwa negara pe-nerima menolak mengakui agen diplomatiksebagai seorang anggota missi (karier).


1. Jelaskan bahwa Palang Merah Internasional dapatmelakukan hubungan internasional!Jawaban:Palang Merah Internasional dapat melakukanhubungan internasional karena faktor sejarah. PMIbukan sebagai bagian organisasi di bawah negara,PMI merupakan organisasi independen yangdijamin oleh hukum internasional sebagai subjekhukum internasional. PMI bisa menjalin hubungandengan subjek hukum lain yang berhubungandengan kesehatan.


Wacana ini untuk menjawab soal nomor 2 dan 3!

Indonesia mengikuti pertemuan dengannegara-negara di dunia untuk membahas mengenaipemanasan global. Ada sekitar lima puluh negarayang mengikuti pertemuan tersebut. Pertemuantersebut kemudian ditindaklanjuti denganmelakukan persetujuan perjanjian mengurangipemakaian karbon dioksida. Perjanjian tersebutjuga akan memberi dana kompensasi setiap tahunkepada negara-negara yang mempunyai hutanhujan tropis. Dana tersebut digunakan untukmelakukan perawatan hutan supaya tetap terjagadengan baik. Perjanjian menyatakan akan berlakuapabila negara ketiga puluh telah meratifikasiperjanjian. Bagi negara yang sudah meratifikasisebelum negara ketiga puluh meratifikasiperjanjian, negara-negara tersebut akan terikatdengan perjanjian lima belas hari setelah negaraketiga puluh menyerahkan naskah ratifikasi. Baginegara yang menyerahkan naskah ratifikasi setelahnegara ketiga puluh menyerahkan naskah ratifikasi,negara tersebut akan terikat dengan perjanjian limabelas hari setelah meratifikasi. Saat ini ada 25 yangsudah meratifikasi, salah satunya Indonesia. Padatanggal 20 Januari 2015 sudah ada tiga negarayang meratifikasi. Vietnam dan Malaysiamerupakan negara yang meratifikasi pada tanggal22 Januari 2015. Selanjutnya, disusul oleh negaraIndia pada tanggal 30 Januari. Afrika Selatanmeratifikasi pada tanggal 4 Februari 2015.

2. Berdasarkan wacana di atas, jelaskan dan kapannegara Indonesia, Vietnam, Malaysia, India, danAfrika Selatan terikat dengan perjanjian!Jawaban:Berdasarkan wacana di atas dinyatakan bahwaperjanjian akan berlaku setelah negara ketiga puluhmeratifikasi perjanjian. Indonesia merupakannegara yang sudah meratifikasi sebelum negaraketiga puluh meratifikasi, maka Indonesia akanterikat dengan perjanjian mulai tanggal 6 Februari2015. Vietnam dan Malaysia akan terikat denganperjanjian sama dengan Indonesia karena Vietnamdan Malaysia merupakan negara ke-29 dan 30.India akan terikat dengan perjanjian mulai tanggal14 Februari 2015. Afrika Selatan akan terikatdengan perjanjian pada tanggal 19 Februari 2015.

3. Mengapa permasalahan pemanasan global di-bahas dalam forum internasional dan apa hubung-annya dengan terlaksananya hubungan inter-nasional?

Jawaban:Pemanasan global adalah meningkatnya suhu per-mukaan bumi. Hal ini akan berakibat pada kondisiiklim di bumi yang berubah-ubah. Pemanasanglobal dapat membahayakan manusia danmakhluk hidup lainnya. Oleh karena itu,pemanasan global merupakan bagian topik pentingyang harus dibahas oleh semua negara di dunia.Dengan adanya pembahasan pemanasan globaltelah menunjukkan bahwa setiap negara telahmenjalin hubungan dalam mencari solusi dalampenanganan pemanasan global.

4. ASEAN merupakan organisasi regional. Keber-adaan ASEAN merupakan salah satu bukti terjalin-nya hubungan internasional yang baik di kawasanAsia Tenggara. Apa tujuan dibentuknya ASEAN?Jawaban:ASEAN dibentuk dengan beberapa tujuan sebagaiberikut.a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial,

dan kebudayaan bangsa Asia Tenggara.b. Meningkatkan stabilitas dan keamanan

regional dan mematuhi prinsip-prinsip PiagamPBB.

c. Meningkatkan kerja sama bidang ekonomi,sosial, teknik, ilmu pengetahuan, danadministrasi.

d. Saling membantu dalam hal pelatihan danpenelitian bidang pendidikan, profesi, teknik,dan administrasi.

e. Bekerja sama bidang pertanian, industri, per-luasan perdagangan, transportasi, dankomunikasi.

f. Memelihara kerja sama bidang organisasiregional maupun internasional yang mem-punyai tujuan serupa atau sama dengantujuan ASEAN.

5. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organi-sasi internasional. PBB beranggotakan negara-negara di dunia. Apa tujuan dari dibentuknyaPerserikatan Bangsa-Bangsa?Jawaban:Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ter-cantum dalam pasal 1 Piagam PBB sebagaiberikut.a. Memelihara perdamaian dunia dengan cara

usaha bersama serta menyelesaikan per-selisihan yang mungkin membahayakan per-damaian dunia.

b. Mempererat persahabatan antarnegaraanggota PBB atas dasar persamaan haksetiap bangsa untuk menentukan nasibsendiri.


c. Kerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional di berbagai lapangan,seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, danmenyempurnakan penghargaan atas hak-hakasasi manusia dengan tidak memandangperbedaan bangsa, bahasa, dan agama.

d. Menjadikan PBB sebagai pusat segala usahauntuk menunjukkan cita-cita tersebut.

6. Setiap perwakilan diplomatik mempunyai tugasyang sudah diatur oleh pemerintah negara asalnya.Jelaskan salah satu tugas perwakilan diplomatik!Jawaban:Salah satu tugas perwakilan diplomatik yaitu tugassebagai representasi pemerintah negara asal.Perwakilan diplomatik mempunyai tugasmelakukan protes, mengadakan penyelidikandengan pemerintah negara penerima, sertamewakili kebijaksanaan politik pemerintahnegaranya. Dalam hal ini, perwakilan diplomatikbertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintahdi negara-negara yang ditempatinya.

7. Jelaskan melalui contoh salah satu arti pentingmenjalin hubungan internasional!Jawaban:Hubungan internasional mempunyai arti pentingdalam bidang sosial kemanusiaan. Hal ini dapatdijelaskan bahwa negara-negara yang menjalinhubungan baik dapat saling membantu apabilasalah satu negara mengalami bencana ataumusibah. Indonesia merupakan negara yang rentanterhadap bencana tsunami dan gempa. Indonesiapernah dibantu oleh negara-negara lain untukmemulihkan kondisi tempat bencana sepertitsunami di Aceh, gempa di Jawa Tengah, dantragedi pesawat jatuh. Beberapa negaramembantu Indonesia. Berdasarkan hal tersebutdapat dikatakan bahwa menjalin hubungan dengannegara lain sangatlah penting.

8. Apa syarat-syarat untuk melakukan pembukaanperwakilan diplomatik?Jawaban:Syarat-syarat untuk melakukan pembukaan per-wakilan diplomatik sebagai berikut.

a. Harus ada kesepakatan antara kedua belahpihak untuk menjalin persahabatan antarakeduanya dan kepentingan-kepentingan tiap-tiap negara baik dalam bidang politik,ekonomi, kebudayaan, maupun kepentingan-kepentingan lain. Kesepakatan ini dinyatakandalam suatu perjanjian.

b. Setiap negara dapat melakukan hubunganatau pertukaran perwakilan diplomatik di-dasarkan atas prinsip-prinsip hukum inter-nasional yang berlaku dan prinsip-prinsiptimbal balik.

9. Tuliskan tingkat-tingkat jabatan konsul berdasar-kan Konvensi Wina 1963!Jawaban:Menurut Konvensi Wina 1963 tingkat-tingkatjabatan konsul sebagai berikut.a. Konsul Jenderalb. Konsulc. Konsul Mudad. Pelaksana Konsuler (Consuler Agent)e. Pegawai Konsuler

10. Tuliskan fungsi perwakilan diplomatik berdasarkanKonvensi Wina 1961!Jawaban:Fungsi perwakilan diplomatik diatur dalamKonvensi Wina 1961. Fungsi perwakilan diplomatiksebagai berikut.a. Mewakili negara pengirim di dalam negara

penerima.b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan

warga negaranya di negara penerima di dalambatas-batas yang diizinkan oleh hukuminternasional.

c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintahnegara penerima.

d. Memberikan keterangan tentang kondisi danperkembangan negara penerima, sesuaidengan undang-undang dan melaporkankepada pemerintah negara pengirim.

e. Memelihara hubungan persahabatan antarakedua negara.


Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:1. menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam

memperkukuh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika; serta2. menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam

memperkukuh persatuan bangsa.

Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik:1. menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta2. mengamalkan tanggung jawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap negara.

• Mampu menjelaskan pengertian ancaman.• Mampu menjelaskan strategi keamanan nasional dalam menghadapi ancaman.• Mampu menjelaskan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan bangsa.• Mampu memberikan contoh partisipasi warga negara dalam mengatasi

ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa.• Mampu membiasakan diri bersikap peduli lingkungan.

Strategi Negara Indonesia dalam MemperkukuhPersatuan dan Kesatuan Bangsa

Strategi Mengatasi Berbagai Ancamandalam Membangun Persatuan Bangsa

• Menjelaskan pengertian ancaman.• Menyebutkan bentuk-bentuk ancaman

dalam membangun persatuan bangsa.• Menguraikan strategi negara Indonesia

mengatasi ancaman dalam membangunpersatuan bangsa.

• Menjelaskan strategi keamanan nasionaldalam menghadapi ancaman.

Model Praktis Partisipasi Warga Negara dalamMengatasi Ancaman guna MembangunPersatuan dan Kesatuan Bangsa

• Menjelaskan pentingnya membangun persatuandan kesatuan bangsa.

• Menyebutkan contoh bentuk partisipasi warganegara dalam mengatasi ancaman gunamembangun persatuan dan kesatuan bangsa.

• Memberikan contoh partisipasi warga negaradalam mengatasi ancaman guna membangunpersatuan dan kesatuan bangsa.

• Membiasakan diri bersikap peduli lingkungan.

Strategi Negara Indonesia dalam Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa250

memisahkan diri dari pemerintah pusat. KelompokOrganisasi Papua Merdeka ini menjadi ancamankedaulatan dan keutuhan wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.

3. Perhatikan ciri-ciri berikut!1) Perang terbatas2) Subversi3) Tawuran4) Vandalisme5) Premanisme

Ancaman yang sukar untuk dapat dicegah dankegiatan yang merupakan bahaya laten bagi setiapnegara berkembang ditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1) dan 2) d. 3) dan 4)b. 1) dan 3) e. 4) dan 5)c. 2) dan 3)Jawaban: aPerang terbatas tetap merupakan ancaman yangsukar untuk dapat dicegah, sedangkan kegiatansubversi senantiasa akan merupakan bahaya latenyang akan memanfaatkan setiap keadaan dalamnegeri bangsa-bangsa yang sedang berkembang.Oleh karena itu, upaya pertahanan dan keamananharus dapat mewujudkan kemampuan untuk dapatmenghadapi dan menanggulangi berbagaiancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

4. Kasus Ambalat merupakan contoh kasussengketa perbatasan antara Indonesia danMalaysia. Dalam penyelesaian kasus tersebutIndonesia menggunakan cara . . . .a. invasi d. spionaseb. agresi e. diplomasic. perangJawaban: eBangsa Indonesia merupakan bangsa yang cintadamai. Bangsa Indonesia yang cinta damaimengutamakan penyelesaian masalah melaluiperundingan dan diplomasi. Penyelesaian masalahmelalui perundingan seperti terjadi pada kasusAmbalat. Indonesia menyelesaikannya denganmelakukan pertemuan bilateral dengan negaraMalaysia. Melalui perundingan kedua negaradiputuskan bahwa Pulau Ambalat sebagai wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.


1. Dalam melaksanakan pembangunan nasionaldiperlukan strategi nasional bangsa Indonesiayaitu . . . .a. menerapkan politik dumpingb. membiasakan diri bersikap hedonisc. meningkatkan barang-barang impord. menambah jumlah tenaga kerja asinge. meningkatkan pertahanan dan keamananJawaban: eStrategi nasional bangsa Indonesia yangmengutamakan pembangunan nasional untukpeningkatan kesejahteraan rakyat merupakankepentingan nasional yang utama. Oleh karenaitu, segenap upaya nasional, baik ke dalammaupun ke luar harus menunjang suksesnyapembangunan nasional. Sehubungan dengan itu,upaya pertahanan dan keamanan nasionalberkewajiban mendukung usaha pembangunan itudengan menjamin terpeliharanya suasana dankondisi masyarakat yang damai, aman, tenteram,tertib, dan dinamis.


Kelompok Organisasi Papua Merdekamengganggu pendistribusian bahan-bahankebutuhan pokok. Mereka memblokir jalan danmelakukan penembakan. Aksi tersebut di-lakukan untuk menuntut pemerintah pusatmemberikan kemerdekaan.

Wacana tersebut merupakan contoh gerakan yangdapat menyebabkan . . . .a. invasib. spionasec. agresi militerd. disintegrasi bangsae. konflik antargolonganJawaban: dDisintegrasi bangsa artinya memisahkan diri daripemerintahan yang sah. Gerakan-gerakan yangdilakukan oleh kelompok Organisasi PapuaMerdeka merupakan contoh gerakan yang ingin

A. Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Persatuan Bangsa



Setiap tanggal 1 Oktober bangsaIndonesia memperingati hari KesaktianPancasila. Peringatan tersebut untuk me-ngenang jasa-jasa pahlawan revolusi yangtelah gugur saat terjadinya pemberontakanG 30 S PKI.

Sikap yang dapat Anda teladan dari para pahlawanrevolusi adalah . . . .a. rela berkorban demi mempertahankan bangsa

dan negara dari ancaman ideologi komunisb. berani melawan kelompok yang ingin

memisahkan diri dari pemerintahan yang sahc. pantang menyerah terhadap adanya agresi

militer yang dilakukan bangsa laind. amanah dalam menjalankan tugas meskipun

tidak sesuai hati nuranie. jujur dalam memberikan informasi dan data

rahasia negaraJawaban: aBangsa yang besar adalah bangsa yang dapatmenghargai jasa para pahlawan bangsa. Olehkarena itu, bangsa Indonesia merupakan bangsayang besar karena dapat menghargai jasa parapahlawan bangsa seperti jasa para pahlawanrevolusi. Para pahlawan revolusi telah berjuangmempertahankan bangsa dari rongrongan ideologikomunis. Ideologi komunis merupakan ideologiyang sangat bertentangan dengan ideologi bangsaIndonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian, kitadapat meneladan jasa para pahlawan revolusitersebut dengan mengembangkan sikap relaberkorban demi mempertahankan bangsa dannegara.

6. Suku A merupakan suku pendatang yang hidupbersama suku B di suatu daerah. Suku B yangmerupakan suku asli merasa terusik dengan sukuA yang telah melanggar sumpah adat di daerahsuku B.

Kasus tersebut bisa menjadi potensi ancaman daridalam negeri yaitu . . . .a. korupsib. narkotikac. konflik antarkelompokd. penyelundupan barange. penggantian ideologi komunisJawaban: cSalah satu ancaman dari dalam negeri adalahpotensi konflik antarkelompok/antargolongan.Bentuk ancaman ini bisa diakibatkan oleh adanyaperbedaan pendapat dalam masalah politikataupun akibat dari adanya masalah sara.

7. Perhatikan peran-peran berikut!1) Menjadi anggota NATO.2) Menjadi anggota tetap Dewan Keamanan

PBB.3) Mendukung zona bebas nuklir di kawasan

ASEAN.4) Pencetus berdirinya forum kerja sama GNB.5) Ikut andil lahirnya Konferensi Asia Afrika

(KAA).

Peran bangsa Indonesia di kawasan Asia Tenggaraditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1), 2), dan 3)b. 2), 3), dan 4)c. 3), 4), dan 5)d. 3), 5), dan 6)e. 4), 5), dan 6)Jawaban: cKepentingan Indonesia terhadap perdamaiandunia, khususnya keamanan di kawasan AsiaTenggara mewajibkan bangsa Indonesia untukturut serta dalam upaya internasional maupunregional memelihara keamanan dan perdamaian.Peran bangsa Indonesia di kawasan Asia Tenggaraseperti mendukung zona bebas nuklir di kawasanASEAN dan sebagai salah satu pencetusberdirinya forum-forum kerja sama regional daninternasional seperti GNB, ASEAN, dan KAA.

8. Narkoba telah menjadi ancaman bagi ketahanannasional. Oleh karena itu, semua pihak harusberperan dalam mencegah dan menanggulangipenyalahgunaan narkoba.

Contoh peran Anda dalam mencegah penyalah-gunaan narkoba adalah . . . .a. memberikan sanksi yang tegas kepada

pengedar narkobab. memberikan ruangan khusus kepada

pecandu narkobac. mencoba sekali untuk mengetahui efek

narkobad. menghukum mati kepada kurir narkobae. meningkatkan iman dan takwaJawaban: eNarkoba merupakan salah satu bentuk ancamanbagi bangsa Indonesia. Luas wilayah Indonesiadan letak strategis Indonesia memberi peluangterjadinya peredaran narkoba, baik yang berasaldari dalam negeri maupun luar negeri. Penyalah-gunaan narkoba perlu segera menjadi perhatiansemua pihak. Pemerintah dan masyarakat perludilibatkan dalam mencegah dan menanggulangipenyalahgunaan narkoba. Meningkatkan iman dantakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakansalah satu cara dalam mencegah dan me-nanggulangi penyalahgunaan narkoba.



Konflik yang terjadi di kawasan Laut CinaSelatan dapat menghambat kerja samaantarnegara-negara di dunia seperti dalamsektor perdagangan. Oleh karena itu,Indonesia perlu ikut serta dalam penyelesaiankonflik tersebut.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa . . . .a. suasana aman dan damai perlu diwujudkanb. konflik selalu saja terjadi di berbagai negarac. Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangand. adanya kerja sama ekonomi di Laut Cina

Selatane. Indonesia terlibat langsung dalam konflik Laut

Cina SelatanJawaban: aSuasana aman dan damai di kawasan Laut CinaSelatan perlu diwujudkan. Dengan demikian, dapatterwujud perdamaian dunia. Indonesia sebagaisalah satu negara di Asia Tenggara sebenarnyatidak terlibat secara langsung dalam konflikperebutan wilayah di Laut Cina Selatan tersebut.Akan tetapi, Asia Tenggara merupakan lahanstrategis bagi Indonesia yang memiliki sejumlahpotensi regionalitas di dalam keanggotaanASEAN. Dengan demikian, apabila stabilitasregional dalam ASEAN terancam akibat konflikdi kawasan Laut Cina Selatan, tentu akanberpengaruh bagi Indonesia.

10. Contoh bentuk ancaman bagi pembangunanbangsa Indonesia ditunjukkan pada kolom . . . .

Jawaban: aAncaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baikdari dalam negeri maupun luar negeri yang dapatmembahayakan kedaulatan negara, keutuhanwilayah negara, dan keselamatan segenapbangsa. Peredaran narkoba dan tindakan terorismedapat menjadi ancaman bagi pembangunanbangsa Indonesia.

11. Dalam melakukan hubungan internasional,Indonesia menjalankan politik bebas dan aktif.Politik bebas dan aktif negara Republik Indonesiadiabdikan kepada . . . .a. seorang presiden yang dekat dengan rakyatb. para anggota terhormat di parlemenc. organisasi-organisasi independend. kepentingan nasionale. kepentingan partaiJawaban: dPolitik bebas dan aktif oleh negara RepublikIndonesia yang diabdikan kepada kepentingannasional. Politik bebas dan aktif juga bertujuanturut serta dalam usaha mencapai dan me-melihara perdamaian dunia, khususnya dikawasan Asia Tenggara yang sangat besarpengaruhnya terhadap segenap upaya pem-bangunan nasional.


TNI-AL akan menenggelamkan tiga kapalasing yang terbukti mencuri ikan di perairanLaut Natuna, Riau. Tiga kapal itu sudah dipasti-kan sebagai milik warga Vietnam.

Cuplikan berita tersebut menunjukkan contohperan TNI-AL dalam mewujudkan tujuan negarayaitu . . . .a. menyatakan kemerdekaanb. memajukan kesejahteraan umumc. mencerdaskan kehidupan bangsad. melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesiae. melaksanakan ketertiban dunia yang ber-

dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial

Jawaban: dPenenggelaman kapal asing sebagai bentukkonsistensi dan ketegasan TNI-AL. Kapal-kapalasing tersebut telah dipastikan tidak memiliki suratizin usaha penangkapan ikan dan surat izin kapalpengangkut ikan. Dengan demikian, dapatdikategorikan kapal ilegal dan menjadi ancamanbagi kedaulatan wilayah Indonesia. Peran dantugas yang telah dilaksanakan oleh TNI-AL dalammenjaga kedaulatan wilayah laut merupakan wujudpelaksanaan tujuan negara yaitu melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia.

13. Jet tempur TNI-AU jenis Sukhoi berhasil mencegatdan memaksa satu pesawat Singapura mendaratketika memasuki wilayah kedaulatan udaraRepublik Indonesia di Pangkalan Udara (Lanud)Supadio, Pontianak.

• peredaran narkoba• tindakan terorisme

• peredaran narkoba• tindakan vandalisme

• tindakan terorisme• tindakan vandalisme

• tindakan terorisme• perkembangan teknologi

• tindakan vandalisme• perkembangan teknologi

a.

b.

c.

d.

e.


Kasus tersebut sebagai contoh ancaman militerdalam bentuk . . . .a. agresib. spionasec. sabotased. pelanggaran wilayahe. aksi teror bersenjataJawaban: dMenurut penjelasan Undang-Undang Nomor 3Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ancamanmiliter dapat berbentuk antara lain:1) agresi berupa penggunaan kekuatan ber-

senjata oleh negara lain terhadap kedaulatannegara, keutuhan wilayah negara, dankeselamatan segenap bangsa;

2) pelanggaran wilayah yang dilakukan olehnegara lain, baik menggunakan kapalmaupun pesawat nonkomersial;

3) spionase yang dilakukan oleh negara lainuntuk mencari dan mendapatkan rahasiamiliter;

4) sabotase untuk merusak instalasi pentingmiliter dan objek vital nasional yangmembahayakan keselamatan bangsa; serta

5) aksi teror bersenjata yang dilakukan olehjaringan terorisme internasional atau bekerjasama dengan terorisme dalam negeri.


Sekarang ini banyak beredar pakaianbekas impor (awul-awul) di pasaran, baik didaerah perkotaan maupun perdesaan.Disinyalir awul-awul tersebut masuk keIndonesia secara ilegal dan mengandungbakteri yang berbahaya bagi kesehatan tubuhmanusia.

Cuplikan berita tersebut menunjukkan adanyaancaman bagi bangsa Indonesia dalam bentuk. . . .a. penyebaran budayab. penyusupan ideologic. penyelundupan barangd. penyerangan antarsukue. pelanggaran batas wilayahJawaban: cPenyelundupan barang menjadi ancaman terhadappersatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.Penyelundupan barang merupakan salah satuancaman fisik yang berasal dari luar negeri.Ancaman ini perlu diwaspadai. Bentuk ke-waspadaan yang bisa kita lakukan, misalnyadengan tidak membeli pakaian bekas impor, selainmengandung bakteri yang berbahaya bagikesehatan tubuh juga dapat merendahkan hargadiri bangsa Indonesia.

15. Perhatikan bentuk-bentuk ancaman berikut!1) Agresi2) Aksi teror3) Invasi4) Perompakan5) Penyelundupan

Bentuk ancaman yang bersifat tradisionalditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1) dan 2) d. 3) dan 4)b. 1) dan 3) e. 4) dan 5)c. 2) dan 3)Jawaban: bAncaman tradisional adalah ancaman yangberbentuk kekuatan militer negara lain berupaagresi atau invasi yang membahayakan ke-merdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkanancaman yang bersifat nontradisional adalah yangdilakukan oleh aktor nonnegara berupa aksi teror,perompakan dan pembajakan, penyelundupan,imigrasi gelap, perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal,serta pencurian kekayaan.


Selandia Baru diduga bekerja samamenyadap pejabat tinggi negara Indonesiamelalui operator telepon di Indonesia. WakilKetua DPR Fadli Zon menyatakan sangatmenyesalkan penyadapan tersebut.

Wacana tersebut merupakan salah satu contohkasus penyalahgunaan kemajuan alat komunikasiyang dapat menyebabkan . . . .a. ketegangan politik internasional antarnegarab. keeratan hubungan internasionalc. ketergantungan teknologid. kepercayaan meningkate. kestabilan ekonomiJawaban: aPenyadapan yang dilakukan pemerintah SelandiaBaru terhadap pejabat tinggi negara Indonesiamerupakan salah satu contoh kasus penyalah-gunaan kemajuan alat komunikasi yang terjadiantarnegara dalam kancah internasional. Per-masalahan yang sudah melibatkan antara keduanegara atau lebih dapat menyebabkan terjadinyaketegangan politik internasional antarnegaratersebut dan berdampak buruk terhadap hubunganinternasional antarnegara.

17. Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop inginmenawarkan barter tiga terpidana kasus narkobawarga negara Indonesia yang ditahan di Australiadengan dua gembong narkoba Andrew Chan dan


Myuran Sukumaran. Pernyataan tersebut me-nunjukkan bahwa Australia . . . .a. menerapkan politik balas dendam dengan

Indonesiab. melakukan intervensi sistem hukum di

Indonesiac. menantang Indonesia untuk perangd. melakukan penyusupan ideologie. menjalankan gerakan spionaseJawaban: bAustralia tidak berhak mengintervensi sistemhukum di Indonesia. Masalah hukum tiap negaramemiliki yurisdiksi masing-masing. Tidak bolehada intervensi antara satu negara dengan negaralain dalam kaitan kemerdekaan mengatur sistempengadilan di negara masing-masing.


Begal sepeda motor alias perampasanmotor di jalanan membuat resah wargamasyarakat. Tidak hanya pengguna motor,mereka yang menunggu di rumah pun khawatiranggota keluarganya dilukai atau bahkankehilangan nyawa di jalanan.Sumber: http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/begal-yang-

sangat-meresahkan/79843, diunduh 9 Maret 2015

Upaya mengatasi kasus perampasan motor ataubegal adalah . . . .a. mengendarai motor dengan cepatb. tidak melakukan perjalanan pada malam haric. berani melawan kelompok begal seorang dirid. mengajak teman jika mengendarai motor

pada malam harie. ditindak tegas oleh pihak yang berwajib demi

menegakkan hukumJawaban: ePihak yang berwajib atau kepolisian harus ber-tindak lebih tegas terhadap para pelaku begal yangtelah meresahkan warga masyarakat demi me-negakkan hukum. Upaya tersebut harus dilakukankarena para pelaku begal tidak segan-segan meng-hilangkan nyawa korbannya.

19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentangpelarangan penangkapan ikan dengan meng-gunakan cantrang, pukat, dan hela. Kebijakantersebut membuat para nelayan resah. Pelarangantersebut menyebabkan para nelayan tidak bisamenjalankan aktivitasnya.Kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cara. . . .a. melakukan dialog kepada seluruh pihakb. mengadakan demo secara anarkisc. melakukan aksi mogok kerjad. mengadakan ancaman fisike. mencari celah hukum

Jawaban: aKebijakan pemerintah tentang pelaranganpenangkapan ikan dengan menggunakancantrang, pukat, dan hela sudah tepat. Akan tetapi,kebijakan tersebut telah membuat resah paranelayan. Oleh karena itu, permasalahan tersebutperlu diselesaikan dengan cara melakukan dialogkepada seluruh pihak yaitu antara pemerintahpusat, pemerintah daerah, instansi terkait, danpara nelayan. Dengan cara dialog tersebutdiharapkan dapat menghasilkan keputusan yangbermanfaat bagi semua pihak.


Pasukan pengamanan kerap menangkappara pengedar narkoba yang memanfaatkanberbagai jalur tikus di perbatasan sepertiperbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan.

Berdasarkan kasus tersebut, upaya yang harusdilakukan pemerintah saat ini adalah . . . .a. mengamati aktivitas pasukan pengamananb. memberikan apresiasi kepada pasukan

pengamananc. mempermasalahkan pengamanan di wilayah

perbatasand. mendiskusikan masalah minimnya pasukan

pengamanane. membangun pos tambahan untuk memper-

kuat pengamananJawaban: eAda berbagai masalah mendasar di kawasanperbatasan. Salah satu di antaranya adalahmasalah pengamanan. Perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu pintu masuk pe-nyelundupan narkoba di wilayah Indonesia Timur.Pasukan pengamanan sering menangkap parapengedar narkoba yang memanfaatkan berbagaijalur di wilayah perbatasan. Oleh karena itu,peningkatan pengamanan dinilai sangat pentingsehingga pemerintah berupaya membangun postambahan untuk memperkuat pengamanan.


1. Apa yang dimaksud ancaman menurut penjelasanpasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002?Jawaban:Menurut penjelasan pasal 4 Undang-UndangNomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negaradinyatakan bahwa yang dimaksud ancamanadalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalamnegeri maupun luar negeri yang dinilai membahaya-kan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,dan keselamatan bangsa.


2. Jelaskan secara singkat bahwa upaya penggantianideologi Pancasila sebagai salah satu bentukancaman bagi pertahanan dan keamananIndonesia!Jawaban:Upaya penggantian ideologi Pancasila sebagaisalah satu bentuk ancaman bagi pertahanan dankeamanan Indonesia. Pancasila merupakan dasarnegara Indonesia yang tidak bisa diganti denganideologi lainnya. Akan tetapi, tidak bisa dimungkiriada upaya-upaya untuk mengganti ideologiPancasila menjadi ideologi lain yang ekstrem atauyang tidak sesuai dengan jiwa dan semangatperjuangan bangsa Indonesia. Contohnya,peristiwa G 30 S/PKI yang terjadi pada tahun 1965.

3. Jelaskan dengan contoh ancaman fisik yangberasal dari luar negeri!Jawaban:Ancaman fisik merupakan bentuk ancaman yangdapat membahayakan negara karena dilakukansecara fisik. Contohnya, agresi militer, pelanggaranbatas wilayah, spionase, tawuran, penyeranganantarsuku, dan penyelundupan barang.

4. Sebutkan dua hal pokok yang diperlukan dalampenerapan strategi keamanan nasional! Jelaskansecara singkat!Jawaban:Dua hal pokok yang diperlukan dalam penerapanstrategi keamanan nasional sebagai berikut.

Pertama, pemahaman yang baik khususnyamenyangkut kemampuan untuk mengatasiancaman. Kedua, masalah keamanan bukan sajadisandarkan pada kekuatan alutsista (alat utamasistem persenjataan) tetapi yang lebih pentingadalah aspek sumber daya manusianya. Sehebatapa pun alutsista yang dimiliki tidak akan berartijika diletakkan di atas fondasi rasa kebangsaanyang terwujud dalam sikap cinta tanah air.Persenjataan modern tinggal sekadar sebuahbenda jika tidak dilapisi oleh semangat untukmembela negara.

5. Meningkatkan rasa cinta tanah air merupakansalah satu strategi keamanan nasional dalammenghadapi ancaman. Jelaskan pernyataantersebut!Jawaban:Dalam menghadapi ancaman diperlukan semangatrasa cinta tanah air bagi setiap warga negara. Rasacinta tanah air itu hanya akan muncul ketikasegenap warga negara tanpa terkecuali, merasanyaman dan sejahtera dalam bingkai NegaraKesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu,partisipasi warga negara dalam proses demokrasisangat diperlukan. Dengan demikian, warga negarasecara otomatis mempunyai kemampuan untukmenghadapi berbagai ancaman, baik dari dalamnegeri maupun luar negeri. Selain itu, penyebarangagasan toleransi dan pluralisme juga wajibdiperkuat.



TNI dan Polri tetap berkomitmen untuksekuat tenaga menjamin perlindungan bagimasyarakat untuk menjaga keamanan diseluruh wilayah Papua, terkait kasus-kasuspenembakan dan ancaman yang timbul dariOrganisasi Papua Merdeka (OPM).Sumber: http://hankam.kompasiana.com/2015/01/07/ancaman-

kekerasan-opm-di-tahun-2015-715212.html, diunduh27 Januari 2015

Berdasarkan cuplikan berita tersebut, menunjuk-kan bahwa Indonesia masih menghadapi ancamandalam bentuk . . . .a. kejahatan lintas negarab. gerakan separatisc. konflik komunald. imigrasi gelape. aksi terorJawaban: bOrganisasi Papua Merdeka (OPM) adalahorganisasi yang didirikan pada tahun 1965 denganlambang burung mambruk dan bendera bintangkejora. OPM menjadi salah satu ancaman baginegara Indonesia karena merupakan gerakanseparatis yang memiliki tujuan untuk merdeka danmelepaskan diri dari Indonesia.

4. Perhatikan ciri-ciri berikut!1) Upaya perubahan dengan cara kekerasan.2) Muncul karena tidak bisa menerima per-

bedaan.3) Perbedaan adalah ancaman.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan salah satu bentukancaman terhadap pertahanan negara dalambentuk aksi . . . .a. teror d. vandalismeb. bar-bar e. radikalismec. anarkismeJawaban: eSecara umum radikalisme adalah suatu konsepyang berupaya mengadakan perubahan kehidup-an politik secara menyeluruh dan mendasar tanpadiperhitungkannya peraturan atau ketentuankonstitusi politis dan sosial yang sedang berlaku.Radikalisme juga dapat diartikan sebagai upayaperubahan dengan cara kekerasan, drastis, danekstrem. Aksi radikalisme muncul dikarenakanpara pengikutnya tidak dapat menerima per-bedaan. Mereka menganggap perbedaan adalah


1. Pelanggaran wilayah perbatasan yang dilakukannegara lain terhadap Indonesia menjadi ancamanterhadap kedaulatan Indonesia. Akan tetapi,kebijakan pertahanan Indonesia dalam meng-hadapi ancaman tersebut mengacu pada prinsipsebagai . . . .a. bangsa antipenjajahanb. bangsa yang mengalah untuk menangc. bangsa yang mengedepankan keramahand. bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta

kemerdekaane. bangsa yang menjunjung sikap bijaksana,

lembut, dan sabarJawaban: dDalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatandan keutuhan wilayah, kebijakan pertahananIndonesia tetap mengacu pada prinsip sebagaibangsa yang cinta damai, tetapi lebih cintakemerdekaan. Pelaksanaan prinsip tersebutdiwujudkan dalam bentuk tindakan pencegahandengan mengoptimalkan upaya diplomatikterhadap segala ancaman bagi kedaulatanIndonesia.

2. Simaklah peristiwa berikut!

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai (KPPBC) Soekarno Hatta berhasilmenggagalkan upaya penyelundupan narkobasenilai Rp11 miliar. Narkoba tersebut merupa-kan paket kiriman dari Hongkong.

Contoh peristiwa tersebut menjadi salah satuancaman terhadap pertahanan Indonesia yaitu. . . .a. kejahatan lintas negarab. terorisme internasionalc. kegiatan imigrasi gelapd. gerakan separatise. aksi radikalismeJawaban: aKementerian Pertahanan memperkirakan ancam-an dan gangguan terhadap kepentingan per-tahanan negara Indonesia pada masa datangsalah satunya adalah kejahatan lintas negara.Kejahatan lintas negara seperti penyelundupanbarang, senjata, amunisi dan bahan peledak,penyelundupan manusia, narkoba, serta bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.

B. Model Praktis Partisipasi Warga Negara dalam Mengatasi Ancaman GunaMembangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa


ancaman sehingga harus dimusnahkan. MenurutKementerian Pertahanan, aksi radikalisme me-rupakan salah satu ancaman bagi kepentinganpertahanan negara Indonesia pada masa datang.

5. Faktor-faktor yang dapat memicu konflik komunaldi Indonesia ditunjukkan pada kolom . . . .

Jawaban: cMasyarakat yang cenderung temperamental,egoisme tinggi, serta tidak menjunjung integrasidan musyawarah dapat menjadi faktor pemicukonflik komunal. Terlebih kontrol dan kebijakan daripemerintah yang banyak tidak mendukung demiterjadinya integrasi tersebut. Oleh karena itu, perluadanya pemahaman atau pengetahuan ke-indonesiaan yang dapat membangun semangatpersatuan dan kesatuan bangsa.

6. Keberhasilan penindakan Direktorat Bea dan CukaiKementerian Keuangan terhadap pelaku pe-nyelundupan barang yang masuk ke Indonesiaternyata belum mampu memberikan efek jera bagipara pelaku karena . . . .a. tingginya koordinasi dan kerja sama antar-

petugas dan antarinstansi terkaitb. sarana dan prasarana yang sudah memadai

dalam penyidikanc. hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku

kurang maksimald. meningkatnya kemampuan aparat penegak

hukume. tingginya kesadaran hukum masyarakatJawaban: cHukuman yang ringan menjadi salah satu faktoryang membuat penyelundupan terus marak terjadi.Beberapa pelaku penyelundupan yang pernahditindak hanya dijatuhi hukuman satu hingga duatahun oleh aparat penegak hukum. Jadi, hukumanyang kurang maksimal menjadi salah satu faktorpenyebab tidak adanya efek jera bagi pelakupenyelundupan.

7. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini!1) Menindak para produsen narkoba secara

hukum.2) Mengobati kerusakan organ tubuh akibat

pemakaian narkoba.3) Melakukan kampanye antipenyalahgunaan

narkoba.4) Memberikan penyuluhan seluk-beluk narkoba.

Program preventif pencegahan dan pemberantas-an penyalahgunaan narkoba diwujudkan dalambentuk kegiatan yang ditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1) dan 2) d. 2) dan 4)b. 1) dan 3) e. 3) dan 4)c. 2) dan 3)Jawaban: eProgram preventif pencegahan dan pemberantas-an penyalahgunaan narkoba ditujukan kepadamasyarakat sehat yang sama sekali belum pernahmengenal narkoba. Program preventif dimaksud-kan agar masyarakat mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga tidak tertarik untukmenyalahgunakannya. Bentuk dan agendakegiatan dalam program preventif ini meliputikampanye antipenyalahgunaan narkoba, mem-berikan penyuluhan seluk-beluk narkoba, sertapendidikan dan pelatihan kelompok sebaya.


Kepala Polda Sumatra Utara, Irjen Pol EkoHadi Sutedjo mengatakan empat tersangkapengedar 4,25 ton ganja yang ditangkapPolresta Medan terancam hukuman mati.Sumber: http://regional.kompas.com/read/2015/01/27/0052

1501/Tersangka.Pengedar.4.25.Ton.Ganja.akan.Dijerat.Hukuman.Mati, diunduh 27 Januari 2015

Cuplikan berita tersebut menunjukkan upaya pe-merintah mencegah dan memberantas penyalah-gunaan narkoba melalui program . . . .a. kuratifb. represifc. promotifd. preventife. rehabilitatifJawaban: bProgram represif merupakan program yangditujukan untuk menindak para produsen, bandar,pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum.Program ini merupakan tugas instansi pemerintahyang berkewajiban mengawasi dan mengendali-kan produksi ataupun distribusi narkoba. Selainitu, juga berupa penindakan terhadap pemakaiyang melanggar undang-undang tentang narkotika(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Instansi

• masyarakat mengutamakan musyawarah• memiliki sikap toleransi yang tinggi

• masyarakat cenderung temperamental• memiliki sikap toleransi yang tinggi

• masyarakat cenderung temperamental• memiliki sikap egoisme yang tinggi

• masyarakat tidak menjunjung integrasi• memiliki sikap toleransi yang tinggi

• masyarakat tidak menjunjung integrasi• masyarakat mengutamakan musyawarah

a.

b.

c.

d.

e.


yang terkait dengan program ini antara lain polisi,Kementerian Kesehatan, Balai Pengawasan Obatdan Makanan (BPOM), imigrasi, bea cukai,kejaksaan, dan pengadilan.


Si A berasal dari Afganistan. Si A dankawan-kawannya adalah para pengungsipascakemelut perang di Afganistan, Iran, danIrak. Keselamatan mereka terancam bilamasih berdiam diri di negaranya. Si A nekatmeninggalkan seluruh keluarganya diAfganistan agar bisa selamat dari kemelutpeperangan. Dia tidak peduli harus berdiamdi negara mana pun asal tidak dipulangkankembali ke Afganistan. Sekarang Si A dankawan-kawannya berada di Indonesia meski-pun tanpa paspor.

Berdasarkan wacana tersebut, Si A dan kawan-kawannya menjadi ancaman terhadap kepentinganpertahanan negara Indonesia karena mereka . . . .a. melakukan aksi radikalismeb. termasuk para imigran gelapc. melakukan gerakan separatisd. menjadi bagian terorisme internasionale. sebagai penyebab terjadinya konflik komunalJawaban: bMenurut Kementerian Pertahanan, kegiatanimigrasi gelap merupakan ancaman bagikepentingan pertahanan negara Indonesia.Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesiasebagai tujuan maupun batu loncatan ke negaralain seperti yang dilakukan Si A dan kawan-kawannya.


Si B memburu ikan hias menggunakansianida atau potas. Cairan potas dalam botoldisemprotkan oleh Si B ke arah ikan-ikanyang bersembunyi di antara terumbu karang.Tidak berapa lama, ikan-ikan yang terkenasemprotan potas tampak lunglai tidak sadar-kan diri. Kondisi inilah yang memudahkan Si Bmenangkap sang buruan yang tidak berdaya.Tanpa Si B sadari semprotan beracun ini,perlahan-lahan mematikan komunitas terumbukarang.

Contoh kasus tersebut merupakan bentuk . . . .a. bencana alamb. gerakan separatisc. ancaman terorismed. kejahatan lintas negarae. gangguan keamanan laut

Jawaban: ePenangkapan ikan menggunakan bahan beracundapat menyebabkan pencemaran dan perusakanekosistem. Kegiatan penangkapan ikan tersebutdapat mengganggu keamanan laut. Gangguankeamanan laut lainnya seperti pembajakan/perompakan dan penangkapan ikan secara ilegal.

11. Setiap kali melihat bangunan di tepi jalan terlihatcoret-coretan tulisan dan gambar yang tidaknyaman dilihat. Itulah yang dinamakan denganaksi vandalisme yang dilakukan oleh orang-orangyang tidak bertanggung jawab. Aksi vandalismetersebut sebagai bentuk . . . .a. terorismeb. bencana alamc. konflik komunald. perusakan lingkungane. kejahatan lintas negaraJawaban: dAksi vandalisme merupakan aksi yang dilakukanoleh anak-anak muda dengan melakukan coret-coret, baik dalam bentuk tulisan maupun gambarsecara tidak bertanggung jawab. Aksi vandalismetersebut sangat mengganggu kenyamanan orangyang melewatinya sehingga dapat dikategorikansebagai bentuk perusakan lingkungan. Perusakanlingkungan lainnya seperti pembakaran hutan,perambahan hutan ilegal serta pembuanganlimbah bahan beracun dan berbahaya.


TNI-AL berhasil mengamankan sebuahkapal berbendera Vietnam yang tanpadokumen resmi. Kapal Vietnam tersebutkedapatan membawa bahan peledak yangakan digunakan untuk menangkap ikan diperairan Nusantara.

Berdasarkan wacana tersebut, masuknyakapal Vietnam ke perairan Nusantara menjadiancaman terhadap kepentingan pertahanannegara Indonesia karena . . . .a. menggunakan bendera Vietnam yang masuk

ke perairan Nusantarab. masuk ke perairan Indonesia untuk visi

penyelamatan lingkunganc. masuk secara ilegal dan melakukan pencurian

ikand. membawa perlengkapan untuk menangkap

ikane. membawa dokumen resmi menangkap ikanJawaban: cKapal asing yang masuk ke perairan Nusantarasecara ilegal dan melakukan pencurian ikantermasuk dalam bentuk gangguan keamanan laut.


Oleh karena itu, kita harus ikut mendukung upayapemerintah Indonesia dalam menindak tegasterhadap kapal asing yang masuk ke perairanNusantara secara ilegal dan melakukan pencurianikan. Dengan tindakan tegas tersebut bangsaIndonesia akan terhindar dari ancaman dangangguan kepentingan pertahanan nasional.


Beberapa nelayan yang menggunakanperahu berhasil ditangkap oleh gabunganaparat keamanan (TNI dan Polri) di tengah laut.Mereka dengan sengaja akan menyelundup-kan bahan bakar minyak ke negara tetangga.

Contoh kasus tersebut merupakan bentuk . . . .a. gangguan keamanan lautb. kejahatan lintas negarac. ancaman terorismed. gerakan separatise. bencana alamJawaban: bKejahatan lintas negara, seperti penyelundupanbarang, senjata, amunisi dan bahan peledak,penyelundupan manusia, narkoba, serta bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.Penyelundupan bahan bakar minyak ke negaratetangga termasuk kejahatan lintas negara yangharus ditindak tegas karena merugikan negara danmenjadi ancaman bagi pertahanan nasionalIndonesia.

Kasus berikut ini untuk menjawab soal nomor 14 dan 15.

Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi akan menyikapi secaraserius pemberian identitas penduduk Indonesiaoleh Malaysia. Menteri Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafarmengatakan pemberian identitas warga negaraIndonesia di perbatasan oleh Malaysia merupakanmodus yang harus disikapi dan harus diawasi.

14. Berdasarkan kasus tersebut pemberian identitaswarga negara Indonesia oleh Malaysia dapatmenjadi ancaman bagi Indonesia terutamamasalah . . . .a. konflik komunalb. aksi radikalismec. pencaplokan wilayahd. perebutan kekuasaane. terorisme internasionalJawaban: cPemberian identitas warga negara Indonesia didaerah perbatasan oleh Malaysia dapat me-nyebabkan penduduk Indonesia menjadi warga

negara Malaysia dengan tempat tinggalnya diwilayah Indonesia. Hal ini lambat laun membuatMalaysia mengklaim desa perbatasan tersebutsebagai wilayahnya dengan dukungan wargasetempat.

15. Berdasarkan kasus tersebut, pemerintahIndonesia hendaknya . . . .a. tidak mengatur warga negaranya di per-

batasanb. tidak perlu mengadakan kerja sama dengan

Malaysiac. tidak boleh mengabaikan daerah-daerah di

perbatasand. tidak perlu menanggapi secara serius

tindakan Malaysiae. tidak ragu-ragu menyelesaikan masalah

perbatasan dengan perangJawaban: cKasus pemberian identitas warga negara Indonesiadi perbatasan oleh Malaysia harus menjadiperhatian serius dari pemerintah Indonesia untuktidak boleh mengabaikan daerah-daerah di per-batasan. Warga negara Indonesia di perbatasanpatut dihargai dan sangat membutuhkan perhatiandari pemerintah Indonesia. Dengan demikian,mereka akan lebih mencintai tanah airnya dantidak menerima kewarganegaraan lain.


Pemerintah Belanda dan Prancis menarikduta besarnya dari Indonesia. Penarikan dutabesar tersebut berkaitan dengan warganyayang dieksekusi mati.

Dengan adanya penarikan duta besar oleh pe-merintah Belanda dan Prancis, sikap pemerintahIndonesia adalah . . . .a. memutus kerja sama dengan kedua negarab. menarik Duta Besar Indonesia dari kedua

negarac. tetap menjalin hubungan baik dengan kedua

negarad. menghapus hukuman mati untuk masa yang

akan datange. meminta warga negara Indonesia waspada

dengan kedua negaraJawaban: cPemerintah Indonesia hendaknya tetap menegak-kan hukum. Pemerintah Belanda dan Prancismenarik duta besarnya merupakan hak keduanegara tersebut. Akan tetapi, pemerintah Belandadan Prancis harus menghormati hukum yangberlaku di Indonesia. Dengan demikian, pemerintahIndonesia tetap menjalin hubungan baik dengankedua negara.



Ada dua kelompok warga yang terlibattawuran. Mereka tawuran di tengah ruas jalanraya. Mereka saling lempar batu, kayu, danbotol. Tawuran yang terjadi sempat meng-akibatkan arus kendaraan dari kedua arahjalan raya terputus. Tawuran baru meredasetelah polisi melepaskan tembakan per-ingatan dan gas air mata. Arus kendaraan punkembali normal seiring bubarnya duakelompok warga yang terlibat bentrokantersebut.

Cara mencegah aksi tawuran seperti pada wacanaadalah . . . .a. membentuk pemerintahan yang bersihb. mementingkan golongan atau kelompokc. melindungi salah satu kelompok yang bertikaid. menghambat akses untuk memperoleh

kebutuhan dasare. memberikan kesempatan berpendapat

sebebas-bebasnyaJawaban: aMasyarakat akan merasa aman dan damai jikaterbentuk pemerintahan yang bersih. Dalampemerintahan yang bersih segala peraturan akandijalankan secara objektif dan hukum akanditegakkan secara tegas. Dengan terbentuknyapemerintahan yang bersih akan membuat wargamasyarakat merasa dilindungi dan wargamasyarakat akan menyadari bahwa setiap wargamemiliki kewajiban dan hak yang sama.


Upaya penyelundupan 5.000 teleponseluler atau ponsel dari Cina digagalkanaparat Kepolisian Daerah Jambi. Barang ilegalitu disita polisi dalam sebuah razia di pinggiranSungai Batanghari.Sumber: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/556451-

penyelundupan-5-000-ponsel-cina-digagalkan-polisi-jambi, diunduh 11 Maret 2015

Salah satu sektor yang paling terpengaruh akibatpenyelundupan adalah . . . .a. perekonomianb. kebudayaanc. pendidikand. ideologie. politikJawaban: aSalah satu sektor yang paling terpengaruh akibatpenyelundupan adalah perekonomian. Denganadanya aktivitas penyelundupan barang ke dalamnegeri, penyerapan barang produksi dalam negeri

akan berkurang serta akan memengaruhi pe-nerimaan negara dari sektor pajak dan cukai.


Seorang pejabat pemerintah menyetujuisuatu proyek atau kontrak dengan komisi10% sebagai balas jasa penyetujuan kontraktersebut. Artinya, dana yang terpakai untukkepentingan umum tinggal 90% karena yang10% telah masuk sebagai keuntungan pribadi.

Cuplikan berita tersebut menunjukkan adanyaancaman bagi bangsa Indonesia dalam bentuk. . . .a. kegiatan imigrasi gelapb. gerakan separatisc. aksi radikalismed. terorismee. korupsiJawaban: eJika korupsi yang terjadi dalam bentuk komisi,akan mengakibatkan berkurangnya jumlah danayang seharusnya dipakai untuk keperluanmasyarakat umum. Ini merupakan pengalihansumber-sumber kepentingan umum untukkeperluan perorangan.


Penangkapan ikan secara ilegal atauterkenal dengan istilah illegal fishing ternyatamasih menjadi salah satu masalah besar disektor kelautan tanah air. Bahkan kasustersebut mampu menyebabkan negaramenanggung rugi hingga puluhan triliun rupiah.Sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2124391/illegal-fishing-

bikin-negara-rugi-rp-30-triliun-per-tahun, diunduh11 Maret 2015

Contoh tersebut menjadi salah satu ancamanterhadap pertahanan Indonesia yaitu . . . .a. kejahatan lintas negarab. terorisme internasionalc. kegiatan imigrasi gelapd. gerakan separatise. aksi radikalismeJawaban: aPenangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishingyang terjadi di perairan Indonesia sebagian besarmerupakan tindak kejahatan lintas negara(kejahatan transnasional) karena pelakunyaadalah orang asing atau orang Indonesia, tetapimelibatkan pihak asing di belakangnya.Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasukiperairan Indonesia secara ilegal mengalami


peningkatan dalam beberapa tahun. Akibatpraktik-praktik penangkapan ikan secara ilegal ini,negara berpotensi dirugikan sedikitnya 1,5 miliardolar Amerika Serikat setiap bulannya. Olehkarena itu, untuk mengatasinya diperlukan kerjasama antarnegara karena sifat kejahatan tersebutlintas negara.


1. Apa tujuan digunakannya kekuatan pertahanan?Jawaban:Kekuatan pertahanan digunakan untuk meng-hadapi ancaman dan membantu pemerintah dalamupaya pembangunan nasional dan tugas-tugasinternasional.

2. Jelaskan secara singkat arti ancaman keamanannontradisional!Jawaban:Ancaman keamanan nontradisional yaituancaman yang terjadi akibat dinamika politik disejumlah negara dan kesenjangan ekonomi duniayang semakin lebar. Ancaman tersebut telahmenyebabkan kondisi timpang yang lambat launberkembang dan menjalar melampaui batas-batasnegara. Ancaman keamanan nontradisional yangtimbul dalam negeri seperti gerakan separatis,akan dihadapi dengan mengedepankan cara-caradialogis.

3. Sebutkan tiga ancaman dan gangguan menurutKementerian Pertahanan!Jawaban:Kementerian Pertahanan memperkirakan ancam-an dan gangguan terhadap kepentingan per-tahanan negara Indonesia pada masa datangsebagai berikut.

a. Terorisme internasional yang memiliki jaringanlintas negara dan timbul dalam negeri.

b. Gerakan separatis yang berusaha memisah-kan diri dari Negara Kesatuan RepublikIndonesia terutama gerakan separatisbersenjata yang mengancam kedaulatan dankeutuhan wilayah Indonesia.

c. Aksi radikalisme yang berlatar belakangprimordial etnik, ras, dan agama, sertaideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendirimaupun memiliki keterkaitan dengankekuatan-kekuatan di luar negeri.

4. Bagaimana kebijakan pertahanan Indonesia dalammenghadapi ancaman terhadap kedaulatan dankeutuhan wilayah?Jawaban:Kebijakan pertahanan Indonesia dalam meng-hadapi ancaman terhadap kedaulatan dankeutuhan wilayah tetap mengacu pada prinsipsebagai bangsa yang cinta damai, tetapi lebihcinta kemerdekaan yaitu mengutamakan tindakanpencegahan dengan mengoptimalkan upayadiplomatik. Penggunaan kekuatan militer untuktujuan perang merupakan tindakan terpaksa yangharus dilakukan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak membuahkan hasil.

5. Sebutkan tiga contoh bentuk partisipasi warganegara untuk mengatasi ancaman!Jawaban:Contoh bentuk partisipasi warga negara untukmengatasi ancaman sebagai berikut.a. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD

1945 dalam kehidupan sehari-hari.b. Menghormati perbedaan suku, budaya,

agama, dan warna kulit.c. Menghidupkan terus komitmen, kesadaran,

dan kehendak untuk bersatu.


Dalam pembangunan nasional harus mendasar-kan pada nilai-nilai yang terkandung dalamPancasila. Nilai yang terkandung dalam silapertama Pancasila bertujuan untuk meningkatkanmartabat serta hak dan kewajiban asasi manusiasebagai warga negara Indonesia.

3. Perhatikan bentuk-bentuk ancaman berikut!1) Peredaran narkoba.2) Agresi.3) Pelanggaran wilayah.4) Spionase.5) Penyelundupan barang.6) Para imigran gelap.

Bentuk ancaman militer yang benar ditunjukkanoleh nomor . . . .a. 1), 2), dan 3) d. 3), 5), dan 6)b. 2), 3), dan 4) e. 4), 5), dan 6)c. 3), 4), dan 5)Jawaban: bAncaman yang menggunakan kekuatan ber-senjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyaikemampuan yang membahayakan kedaulatannegara, keutuhan wilayah negara, dan ke-selamatan segenap bangsa. Ancaman militerdapat berbentuk sebagai berikut.1) Agresi oleh negara lain.2) Pelanggaran wilayah.3) Spionase.4) Sabotase.5) Aksi teror bersenjata.6) Pemberontakan bersenjata.7) Perang saudara.


1. Dalam membangun bangsa diperlukan adanyapaham kebangsaan. Bagi Indonesia, rumusanpaham kebangsaan telah tercantum dalam . . . .a. Pembukaan UUD 1945b. Sumpah Pemudac. Piagam Jakartad. proklamasie. UUD 1945Jawaban: aBagi Indonesia, rumusan paham kebangsaan telahtercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitumembangun sebuah negara kebangsaan yangmerdeka, bersatu, adil dan makmur, membinapersahabatan dalam pergaulan antarbangsa,menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskankeadilan, serta menolak penjajahan, dan segalabentuk eksploitasi yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.

2. Pelaksanaan pembangunan nasional sebagaipengamalan Pancasila, khususnya KetuhananYang Maha Esa bertujuan . . . .a. memajukan kesejahteraan umumb. mewujudkan masyarakat adil dan makmurc. mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggid. peningkatan pembinaan bangsa di semua

bidang kehidupane. meningkatkan martabat serta hak dan ke-

wajiban asasi manusia warga negaraJawaban: ePembangunan nasional memiliki arti luas yaitumembangun masyarakat Indonesia seutuhnya.


4. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjataoleh negara lain terhadap kedaulatan negaraditunjukkan pada kolom . . . .

Jawaban: cAgresi berupa penggunaan kekuatan bersenjataoleh negara lain terhadap kedaulatan negara,keutuhan wilayah, dan keselamatan segenapbangsa atau dalam bentuk dan cara-cara sebagaiberikut.1) Invasi berupa serangan kekuatan bersenjata

negara musuh.2) Bombardemen berupa penggunaan senjata/

bom yang dilakukan oleh musuh melaluiAngkatan Udara.

3) Blokade terhadap pelabuhan, pantai, danwilayah udara.

5. Indonesia memiliki karakteristik cinta damai dancinta kemerdekaan. Pernyataan tersebut me-nunjukkan bahwa bangsa Indonesia . . . .a. memiliki misi ekspansib. mengadakan perang sebagai cara utamac. memihak salah satu negara yang bertikaid. mengutamakan diplomasi dalam menyelesai-

kan masalahe. menjadi negara yang bisa bekerja sama

untuk memerangi negara lainJawaban: dBangsa Indonesia tidak memiliki misi ekspansidalam konsep geopolitiknya. Indonesia memilikikarakteristik cinta damai dan cinta kemerdekaanantiekspansi yang artinya misi pertahanannyaadalah menjaga dan mempertahankan keutuhandan kesatuan wilayah Indonesia. Indonesiamengutamakan penyelesaian masalah melaluiperundingan dan diplomasi.

6. Dua pesawat Sukhoi Su-27/30 Skadron Udara 11Lanud Sultan Hasanuddin Makassar melaksana-kan operasi penyergapan terhadap pesawat tanpaizin yang melintas di wilayah udara KosekHanudnas II. Hal ini membuktikan bahwa . . . .a. alutsista TNI belum canggihb. sistem keamanan udara masih lemah

c. TNI selalu siap menegakkan kedaulatand. Indonesia menjalankan politik luar negeri

bebas aktife. kerja sama dengan negara lain di bidang

kedirgantaraan perlu ditingkatkanJawaban: cPesawat TNI berhasil mencegat dan memaksamendarat pesawat terbang asing yang melanggarkedaulatan udara nasional. Hal ini membuktikanbahwa TNI selalu siap siaga sepanjang tahuntanpa henti untuk menegakkan kedaulatan danhukum di udara demi kepentingan dan keamanannasional Indonesia.

7. Dahulu Australia pernah melakukan tindakanpenyadapan terhadap pemerintah Indonesia.Contoh pernyataan tersebut menunjukkan adanyaancaman terhadap pertahanan negara Indonesiadalam bentuk . . . .a. blokade d. terorismeb. sabotase e. bombardemenc. spionaseJawaban: cSpionase merupakan kegiatan dari intelijen yangdilakukan untuk mendapatkan informasi ataurahasia militer atau negara. Spionase yang dilaku-kan Australia terhadap Indonesia mengakibatkanhubungan kerja sama kedua negara terganggu.


Setiap tahun turis asing dari berbagaimancanegara berlomba-lomba datang untukberlibur ke Indonesia. Mereka selalu meng-anggap Indonesia itu eksotis. Bayangkan,mereka bahkan rela terbang jauh-jauh hanyauntuk menikmati keindahan panorama alamIndonesia.

Dari wacana tersebut kita hendaknya . . . .a. mengikuti gaya hidup warga asingb. menganggap remeh warga negara asingc. merasa bangga menjadi orang Indonesiad. mengamankan kekayaan alam Indonesiae. merasa khawatir dengan kedatangan turis

asingJawaban: cTidak ada yang lebih menbanggakan selainmenjadi orang Indonesia. Negara yang diakui orangkarena keramahan rakyatnya, serta kekayaanalam dan budayanya. Dengan berbagai kekayaanyang dimiliki Indonesia telah menarik minat turisasing untuk berkunjung ke Indonesia. Dengantingginya minat turis asing berkunjung keIndonesia telah memberi manfaat besar bagibangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita hendaknyamerasa bangga menjadi orang Indonesia.

• gerakan separatis• aksi radikalisme

• aksi radikalisme• invasi

• invasi• blokade terhadap pelabuhan

• blokade terhadap pelabuhan• pemberontakan bersenjata

• pemberontakan bersenjata• perang saudara

a.

b.

c.

d.

e.


9. Bentuk kegiatan yang dapat memperkuat sikaprasa cinta tanah air adalah . . . .a. melestarikan budaya asingb. mengharumkan nama bangsac. menindas kelompok minoritasd. mempermasalahkan asal keturunane. mempertentangkan perbedaan sukuJawaban: bCinta tanah air adalah perasaan yang timbul daridalam hati sanubari seorang warga negara untukmengabdi, memelihara, membela, melindungitanah airnya dari segala ancaman dan gangguan.Rasa cinta tanah air tersebut perlu diwujudkandalam bentuk kegiatan seperti mengharumkannama bangsa Indonesia dengan meraih prestasiolahraga di tingkat internasional.

10. Saat ini barang-barang impor begitu merajai pasarretail dan grosir sehingga barang produksi dalamnegeri justru tidak mempunyai tempat di negerisendiri. Melihat fenomena tersebut kita sebaiknya. . . .a. meniru barang-barang imporb. menggunakan produk dalam negeric. membatasi masuknya barang impord. mengendalikan pemakaian barang impore. merasa kurang yakin terhadap mutu produk

dalam negeriJawaban: bCinta produk Indonesia dapat menjadi gambaranbetapa besarnya rasa cinta masyarakat padabangsa ini. Bayangkan, ketika seluruh rakyatIndonesia dengan penuh kesadaran mengonsumsiproduk-produk buatan lokal di tengah derasnyaarus barang impor dari luar negeri. Secara tidaklangsung, konsumsi yang begitu besar akanmeningkatkan pendapatan pengusaha lokal,bahkan pendapatan nasional.

11. Perhatikan alasan-alasan berikut!1) Meningkatkan kesejahteraan para pekerja

lokal.2) Menambah jumlah pengangguran.3) Meningkatkan pendapatan negara.4) Merendahkan jati diri bangsa.5) Menjaga harkat dan martabat keluarga.

Alasan yang benar Pak Makmun dan Ibu Aminlebih memilih mengenakan baju batik daripada bajuKorea ditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1) dan 2) d. 3) dan 4)b. 1) dan 3) e. 4) dan 5)c. 2) dan 3)Jawaban: bBanyak alasan yang membuat masyarakatIndonesia lebih memilih produk dalam negeriseperti batik. Pertama, membeli produk dalamnegeri secara langsung dan tidak langsung akan

meningkatkan kesejahteraan para pekerja lokal.Kedua, membantu mengurangi jumlah peng-angguran. Ketiga, meningkatkan pendapatannegara. Keempat, dengan membeli produk dalamnegeri akan meningkatkan jati diri bangsa.

12. Saat ini dunia sedang gencar-gencarnya ber-kampanye tentang pemanasan global. Pemanasanglobal bisa menjadi potensi ancaman bagiIndonesia. Oleh karena itu, salah satu contohupaya mengurangi dampak pemanasan globaladalah . . . .a. membangun rumah dengan konsep rumah

kacab. mengurangi jumlah ruang terbuka hijau (RTH)c. memakai listrik secara berlebihand. melakukan penghijauane. membakar hutanJawaban: dPemanasan global (global warning) berdampakpada perubahan iklim yang memengaruhi manusiadan makhluk hidup lainnya, seperti kenaikanpermukaan air laut, kenaikan intensitas danfrekuensi dari air hujan, badai tropis, sertakekeringan. Masalah deforestasi dan pembalakanliar merupakan hal pokok dari kurangnya oksigenbagi makhluk hidup. Hal tersebut jika dikelola lebihbijak dan tidak hanya menitikberatkan padaekonomi semata permasalahan global warmingpun bisa teratasi. Oleh karena itu, sudahsepantasnya cara penghijauan dan paradigmaekologi dalam pemanfaatan hutan digunakan demikelangsungan makhluk hidup.


Badan Nasional dan PenanggulanganBencana (BNPB) telah mengerahkansembilan helikopter untuk membantu pemdamengendalikan kebakaran hutan di berbagaidaerah. Upaya pemadaman kebakaran hutanini akan tidak efektif jika pembakaran masihberlangsung di darat.Sumber: http://news.liputan6.com/read/2119708/9-helikopter-

padamkan-kebakaran-hutan-di-berbagai-daerah,diunduh 14 Februari 2015

Cuplikan berita tersebut menunjukkan bahwa . . . .a. pemadaman kebakaran hutan cukup dilaku-

kan dari udarab. pencegahan lebih efektif dibandingkan

dengan pemadamanc. pembukaan lahan lebih efektif dengan me-

lakukan pembakarand. pemerintah daerah masih memerlukan

bantuan dalam upaya pemadamane. pemadaman kebakaran hutan harus terus

dilakukan tanpa upaya pencegahan


Jawaban: bUpaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untukmengatasi kebakaran hutan dengan carapemadaman disebut juga dengan upaya represif.Upaya yang bersifat represif kurang efektif dalammengatasi kebakaran hutan. Pengendaliankebakaran hutan akan lebih efektif jika dilakukanupaya yang bersifat preventif. Upaya yang bersifatpreventif atau pencegahan tersebut sepertimelakukan pemetaan daerah rawan denganmenggunakan citra satelit, melakukan pembuatansistem deteksi dini, dan mengadakan penyuluhankepada warga masyarakat.

14. Membela dan mempertahankan negara dariancaman musuh merupakan perwujudan dari . . . .a. menghormati kemerdekaanb. cinta tanah air dan bangsac. semangat primordialismed. jiwa individualismee. cinta perdamaianJawaban: bCinta tanah air dan bangsa diartikan suatu sikapyang mementingkan kepentingan bangsa dannegara serta rela berkorban demi kejayaanbangsa dan negara Indonesia. Cinta tanah air danbangsa bukan untuk dihafal, tetapi harusdiwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melaluiberbagai kegiatan sesuai dengan bidang dankeahlian masing-masing seperti dengan ikutmembela dan mempertahankan negara Indonesiadari ancaman musuh.


Sebuah perusahaan yang memproduksiminyak membuang limbah ke sungai. Per-usahaan itu membuang limbah lewat saluranyang terhubung langsung dengan sungai.Akibatnya, sungai menjadi kotor dan berbautidak sedap.

Berdasarkan wacana tersebut, tindakan yangseharusnya dilakukan perusahaan yang mem-produksi minyak adalah . . . .a. meningkatkan pengamanan dalam mem-

buang limbah ke sungaib. melakukan pemutusan hubungan kerja

terhadap karyawanc. mengurangi membuang limbah ke sungaid. membuat instalasi pengolahan air limbahe. menghentikan proses produksiJawaban: dPerusahaan hendaknya memperhatikan caraterbaik dalam mengelola air limbah. Pengelolaanair limbah tersebut untuk menjaga lingkungansekitar seperti kelestarian sungai. Perusahaandapat melakukan pengelolaan air limbah industri-

nya melalui perencanaan proses produksi yangefisien sehingga mampu meminimalkan limbahbuangan industri. Selain itu, upaya pengendalianpencemaran air limbah industrinya dapat melaluipembuatan instalasi pengolahan air limbah.

16. Contoh bentuk tanggung jawab warga negaradalam membina keamanan dan ketertiban adalah. . . .a. mengikuti kerja bakti setiap hari Minggub. melakukan ronda malam meskipun hujanc. melaksanakan ibadah dengan tertib dan

tekund. mendatangi rumah tetangga yang kena

musibahe. menyantuni anak dari keluarga yang tidak

mampuJawaban: bMenjaga keamanan dan ketertiban lingkunganmerupakan tanggung jawab bersama sebagaiwarga negara yang baik. Salah satu bagianterpenting dalam pemeliharan keamanan danketer tiban lingkungan adalah peran sertamasyarakat. Dalam hal ini bentuk partisipasimasyarakat dalam pemeliharaan lingkungandiwujudkan dengan melakukan kegiatan rondamalam.

17. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan contohnilai perjuangan pahlawan bangsa sebagai wujudcinta tanah air adalah . . . .a. tabah dalam menghadapi cobaanb. mengembangkan sikap hemat dan cermatc. aktif berjuang melawan penjajah setiap saatd. semangat kepahlawanan tanpa mengenal

lelahe. rela berkorban mengisi kemerdekaan melalui

pembangunanJawaban: eRasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasamemiliki, rasa menghargai, rasa menghormati danloyalitas yang dimiliki oleh setiap individu padanegara tempat ia tinggal yang tecermin dari perilakumembela tanah airnya, menjaga dan melindungitanah airnya, serta rela berkorban dengan mengisikemerdekaan melalui pembangunan demikepentingan bangsa dan negaranya.

18. Beberapa narapidana melarikan diri dari lembagapemasyarakatan. Mereka membobol kamartahanan dengan menggunakan kayu dan besikemudian melarikan diri dengan cara memanjatpagar.

Contoh kasus tersebut menjadi ancamankeamanan. Oleh karena itu, agar kasus serupatidak terulang seharusnya petugas lembagapemasyarakatan . . . .


a. mengurangi jam kerjab. mementingkan diri sendiric. mengabaikan jumlah personeld. lebih aktif untuk melakukan patrolie. selalu bercengkerama dengan narapidanaJawaban: dKaburnya narapidana dari lembaga pemasyarakat-an dapat menjadi ancaman keamanan bagi bangsaIndonesia. Mengingat para narapidana yang kaburtersebut tersangkut beberapa kasus seperti pem-bunuhan dan narkoba. Kasus ini harus mendapatperhatian serius dengan berupaya menangkapkembali narapidana dan mencari solusi pemecah-annya. Salah satu solusi pemecahannya ialahaktif melakukan patroli, menambah jumlahpersonel atau petugas lembaga pemasyarakatan,dan meningkatkan profesionalitas kerja.

19. Budaya asing bisa menjadi ancaman bangsaIndonesia. Akan tetapi, bangsa kita tidak dapatmenutup diri dari pengaruh budaya yang datangdari luar, yang penting bagi kita adalah . . . .a. menerima semua budaya luar untuk mengejar

ketinggalanb. menerima kebudayaan asing yang sangat kita

perlukan sajac. memilih kebudayaan yang baik dan yang tidak

baikd. menolak nilai-nilai asing demi kelestarian

budaya bangsae. menyerap kebudayaan dari luar yang sesuai

dengan kepribadian bangsaJawaban: eKemajuan di segala bidang khususnya budayamengharuskan bangsa Indonesia dapat lebihselektif dalam menyerap budaya asing, memilahdan memilih budaya yang cocok dengan kepribadi-an dan jati diri bangsa Indonesia, serta bersikapkritis terhadap nilai-nilai budaya yang kondusif danserasi untuk menghadapi ancaman dan tantanganpembangunan bangsa pada masa depan.

Wacana berikut ini untuk menjawab soal nomor 20dan 21.

Hujan yang mengguyur Jakarta dalam be-berapa hari terakhir menyebabkan puluhan titikarea terendam banjir. Hal ini mengakibatkanbeberapa masyarakat terjebak banjir di wilayahnya.

20. Pernyataan yang benar berikut ini sebagai bentukrespons bencana banjir adalah . . . .a. wilayah Jakarta langganan banjirb. banjir selalu menjadi berita populerc. PMI membantu melakukan evakuasid. beberapa instansi saling menyalahkane. relawan memiliki pamrih dalam membantu

Jawaban: cMerespons bencana banjir ini, Palang MerahIndonesia (PMI) wilayah Jakarta ikut membantumelakukan evakuasi di beberapa wilayah denganmengerahkan relawan dan ambulans.

21. Berdasarkan wacana tersebut, bencana banjirdapat membangkitkan rasa . . . .a. bersalahb. penasaranc. penyesaland. saling menyalahkane. kesetiakawanan sosialJawaban: eBencana banjir yang melanda berbagai wilayahakhir-akhir ini membangkitkan rasa kesetiakawan-an sosial. Musibah banjir menjadi momentumwarga dari beragam suku bangsa dan agama untukmeningkatkan kepedulian terhadap sesama.

22. Narkoba menjadi salah satu ancaman bagi ke-langsungan hidup bangsa Indonesia. Penyalah-gunaan narkoba dapat berdampak pada ketahananbangsa di berbagai bidang. Dampak penyalah-gunaan narkoba di bidang politik adalah . . . .a. adanya hedonismeb. timbulnya apatismec. menurunnya patriotismed. meningkatnya kriminalitase. menurunnya produktivitas kerjaJawaban: bDampak penyalahgunaan narkoba di bidangpertahanan dan keamanan adalah menurunnyapatriotisme, nasionalisme, dan semangat belanegara. Di bidang ideologi, dampaknya adalahadanya hedonisme dan kebebasan tanpa batas.Di bidang politik adalah timbulnya apatisme atausikap tidak peduli terhadap apa yang sedang terjadidi lingkungannya dan adanya konsep dasar politikyang kotor. Dampak di bidang ekonomi adalahtimbulnya kemalasan untuk berusaha, menurun-nya produktivitas kerja, dan meningkatnyakriminalitas. Dampak di bidang sosial budayaadalah timbulnya dekadensi moral atau ke-merosotan nilai moral pada masyarakat.

23. Perhatikan upaya-upaya berikut!1) Menegakkan hukum dengan tegas mengenai

peredaran narkoba.2) Melakukan koordinasi terhadap bidang-bidang

terkait masalah pemberantasan narkoba.3) Memberikan kemudahan terhadap izin pen-

dirian tempat hiburan malam.4) Memberi perhatian sejak dini kepada para

peserta didik mengenai bahaya narkoba.5) Menjaga keharmonisan hubungan antar-

anggota keluarga.


Upaya pemerintah dalam memberantas narkobaditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1) dan 2) d. 3) dan 4)b. 1) dan 3) e. 4) dan 5)c. 2) dan 3)Jawaban: aNarkoba adalah salah satu ancaman ketahanannasional yang cukup mengerikan. Pemerintah danmasyarakat hendaknya perlu memberikan tindak-an yang tegas untuk memberantas peredarannarkoba khususnya di kalangan pelajar agar tidakterjerumus dalam jebakan narkoba. Adapun upayapemerintah di antaranya perlunya peraturan danpenegakan hukum yang tegas mengenai per-edaran narkoba, serta perlunya koordinasiterhadap bidang-bidang terkait masalah pem-berantasan narkoba. Masyarakat dan orang tuahendaknya memberikan pendidikan dan perhatiansejak dini kepada anak-anaknya mengenainarkoba beserta efek yang terjadi bila me-ngonsumsi narkoba.

24. Bentuk partisipasi peserta didik dalam mewujud-kan cita-cita perjuangan pahlawan adalah . . . .a. mendoakan arwahnya agar diampuni Tuhan

Yang Maha Esab. memberikan sumbangan kepada keluarga

para pahlawanc. mempersiapkan diri sebagai tenaga ahli bidang

tertentud. rajin belajar agar menjadi orang berguna bagi

bangsae. mengadakan peringatan hari Pahlawan di

sekolahJawaban: dPara pejuang bangsa berjuang untuk meraihkemerdekaan. Sekarang kita mempunyai ke-wajiban mengisi kemerdekaan dengan ikut sertadalam melaksanakan pembangunan nasional.Setiap warga negara harus turut serta menunjangpelaksanaan pembangunan nasional. Sebagaipelajar kita dapat ikut serta dalam pelaksanaanpembangunan dengan rajin belajar sehingga dapatberguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakatbangsa, dan negara.


Dengan adanya pasar bebas akan mem-buat barang-barang dari luar negeri bebasdipasarkan di dalam negeri. Kita denganmudah dapat menikmati produk-produktersebut dan jika kita kalah bersaing, kita akandikuasai oleh pihak asing.

Wacana tersebut menunjukkan contoh adanyaancaman di bidang . . . .

a. politikb. ideologic. ekonomid. sosial dan budayae. pertahanan dan keamananJawaban: cEkonomi merupakan salah satu penentu posistawar setiap negara dalam pergaulan internasional.Kondisi ekonomi sangat menentukan dalampertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomidapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, dayasaing rendah, ketidaksiapan menghadapiglobalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadappihak asing.

26. Perhatikan contoh kasus berikut!

Seorang polisi ditembak oleh orang takdikenal. Saat berangkat kerja polisi tersebutmengendarai motor dengan melewati hutanyang suasananya sepi. Seorang warga yangsedang melintas melihat polisi sudahmeninggal dunia karena terkena tembakan didada kirinya.

Serangan terhadap petugas kepolisian merupakansalah satu indikator ancaman . . . .a. konflik antargolonganb. konflik antarkelompokc. agresi militerd. terorismee. spionaseJawaban: dSerangan terhadap kepolisian merupakan salahsatu indikator ancaman terorisme di dalam negeri.Aparat keamanan hendaknya dapat meningkatkankewaspadaan terkait terjadinya peristiwa teroryang terjadi di Indonesia.


Niko mengalami nasib sial saat melintasijalan di sebuah desa. Niko terkena pelurusenapan angin di dadanya dan harus menjalaniperawatan serius di rumah sakit. Bentrokanantarwarga desa yang berlangsung di tepijalan terjadi secara anarkis sehingga membuatNiko kesulitan untuk menyelamatkan diri.

Jika Anda menjadi teman Niko, yang sebaiknyaAnda lakukan adalah . . . .a. melihat terjadinya bentrokanb. menengok Niko di rumah sakitc. mengapresiasi keberanian Nikod. menindak tegas para pelaku bentrokane. membantu warga yang sedang bentrok


Jawaban: bBentrokan antarwarga seharusnya tidak akanterjadi jika akar permasalahannya dapat di-selesaikan dengan cara musyawarah mufakat.Bentrokan antarwarga tidak memberikan solusi,tetapi justru menambah permasalahan. Bahkan,dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nikoyang tidak tahu-menahu menjadi korbanbentrokan antarwarga. Oleh karena itu, kita harusmengembangkan sikap rukun, baik kepadaanggota keluarga, teman, maupun tetangga.Contohnya, jika ada teman yang sakit sebaiknyakita menengok.

28. Pihak kepolisian telah berhasil menangkap tigapelaku tawuran. Satu pelaku ditangkap karenamembawa senjata tajam dan dua pelaku lainnyaditangkap karena memprovokasi wargamasyarakat untuk tawuran.

Tindakan cepat yang dilakukan oleh pihakkepolisian dimaksudkan agar . . . .a. warga masyarakat secara objektif dapat

menilai kinerja kepolisianb. aksi tawuran kembali terjadi dalam beberapa

waktu kemudianc. suasana dan kondisi lingkungan masyarakat

menjadi amand. provokator tidak berkembang di dalam

masyarakate. pelaku tawuran segera diberi sanksi hukumanJawaban: cPihak kepolisian memiliki tugas untuk segerabertindak cepat sehingga aksi tawuran segeradihentikan. Kita juga mengharapkan agar polisibertindak cepat dan tegas sehingga suasana dankondisi lingkungan masyarakat bisa kembalikondusif dan aman.


Menurut Ichrodjuddin, guru besar farma-kologi klinik di Universitas DiponegoroSemarang, narkoba dapat menjadi ancamanserius bagi kelangsungan hidup bangsaIndonesia. Ancaman ini ditandai dengan se-makin meluasnya peredaran dan konsumennarkoba.

Berdasarkan wacana tersebut, peran Anda sebagaianggota masyarakat dalam mencegah penyalah-gunaan narkoba adalah . . . .a. menawarkan narkoba kepada warga masya-

rakatb. memberikan kesempatan terjadinya transaksi

narkobac. melakukan aktivitas bersama dengan para

pecandu narkoba

d. memberikan sanksi yang mendidik bagi parapemakai narkoba

e. memberi informasi kepada pihak berwajib jikaada pengedar narkoba

Jawaban: eKita sebagai anggota masyarakat perlu men-dorong peningkatan pengetahuan setiap anggotamasyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat-obat terlarang. Selain itu, kita sebagai anggotamasyarakat perlu memberi informasi kepada pihakyang berwajib jika ada pemakai dan pengedarnarkoba di lingkungan tempat tinggal.


Sebanyak 119 tenaga kerja wanita (TKW)asal Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasildiselamatkan dari tempat penampungan diJakarta sebelum dikirim ke Malaysia secarailegal. Para TKW ini adalah korban humantrafficking (perdagangan orang). Humantrafficking merupakan kejahatan yang luarbiasa.Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/09/26/0586

09834/119-TKI-Korban-Trafficking-Diselamatkan,diunduh 27 Januari 2015

Atas maraknya human trafficking seperti beritatersebut, yang harus dilakukan pemerintahIndonesia terhadap para calon tenaga kerja wanitaatau tenaga kerja Indonesia adalah . . . .a. membuat peraturan agar pengurusan dokumen

TKI melalui beberapa instansib. memperpanjang izin usaha PJTKI yang me-

rekrut calon TKI secara ilegalc. menampung calon TKI di tempat penampung-

an yang kurang layakd. mengirim langsung calon TKI tanpa perlu

adanya pelatihane. membangun balai pelatihan bagi TKIJawaban: eAtas maraknya human trafficking dan perekrutancalon TKI secara ilegal pemerintah Indonesiahendaknya membangun tempat penampungan danbalai pelatihan bagi TKI sehingga merekaditampung dan dilatih di tempat itu sebelum dikirimbekerja ke luar negeri.

31. Sekarang ini beberapa warga masyarakat TimorLeste yang berada perbatasan masih meng-gunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, dan berinteraksi sosial dengan masyarakatIndonesia. Masalah perbatasan dengan TimorLeste jika tidak mendapat perhatian serius daripemerintah Indonesia dapat berkembang menjadimasalah yang lebih kompleks.


Hikmah yang dapat diambil dari wacana tersebutadalah . . . .a. masalah perbatasan dapat diselesaikan

melalui perundinganb. mata uang rupiah harus segera ditarik

peredarannya dari Timor Lestec. masyarakat Timor Leste harus meminta izin

menggunakan bahasa Indonesiad. masyarakat Indonesia harus membatasi diri

berinteraksi dengan masyarakat Timor Lestee. masalah perbatasan tidak perlu dirisaukan

karena Timor Leste pernah menjadi bagiandari NKRI

Jawaban: aTimor Leste yang dahulu bernama Timor Timurpernah menjadi bagian dari Negara KesatuanRepublik Indonesia. Berdirinya negara Timor Lestesebagai negara merdeka menyebabkan terbentuk-nya perbatasan baru antara Indonesia dengannegara tersebut. Perundingan penentuan batasdarat dan laut antara Indonesia dan Timor Lestetelah dilakukan dan masih berlangsung sampaisekarang. Perundingan merupakan jalan terbaikdalam menyelesaikan masalah perbatasanantarkedua negara.

Kasus berikut ini untuk menjawab soal nomor 32 dan 33.

Jajaran Polsek Undaan, Kudus, Jawa Tengahberhasil mengungkap praktik pembalakan liar(illegal logging) di hutan lindung kawasanWonosoco, Kecamatan Undaan, KabupatenKudus. Polisi masih mengembangkan kasus iniuntuk mengungkap praktik pencurian kayu dikawasan hutan Perhutani perbatasan Kudus-Pati.

32. Berdasarkan wacana tersebut, salah satu akibatdari pembalakan atau penebangan hutan secaraliar adalah . . . .a. terjadinya bahaya banjirb. terjadinya konflik komunalc. munculnya aksi radikalismed. timbulnya gerakan separatise. munculnya terorisme internasionalJawaban: aSalah satu akibat dari penebangan hutan secaraliar adalah banjir dan untuk mencegah banjir,tindakan penebangan hutan secara liar harusdihindari. Jika penebangan liar tersebut dibiarkan,bukan tidak mungkin banjir akan terus terjadi danakan membawa korban lebih banyak lagi.

33. Berdasarkan wacana tersebut, sebagai generasimuda hendaknya kita melestarikan hutan. Salahsatu usaha yang dapat dilakukan adalah . . . .a. melakukan eksploitasi hutanb. menanam kembali hutan yang gundul

c. membuka lahan dengan membakar hutand. membangun gedung di kawasan hutan

lindunge. menebang hutan industri untuk kepentingan

pribadiJawaban: bKalau hutan yang kita miliki habis, maka akanterancam bencana seperti banjir. Agar hutan kitatetap lestari, maka harus melestarikannya. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan misalnya dengancara sebagai berikut.1) Menanam kembali hutan yang gundul

(reboisasi).2) Tidak menebang hutan secara sembarangan.3) Mengurangi pemakaian bahan-bahan yang

berasal dari pohon.4) Melakukan gerakan penanaman seribu pohon

dan merawatnya.5) Menjaga hutan dari penebang liar dengan

menjadikan hutan-hutan sebagai hutanlindung.


Pejabat Singapura dan Malaysia memintaIndonesia segera menyelesaikan masalahkebakaran hutan di Riau yang mulai meng-ganggu wilayahnya. Akibat kebakaran itu,polusi udara Singapura naik ke tingkat tidaksehat.Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/09/18/11860

7874/Singapura-Kena-Imbas-Kebakaran-Hutan-di-Sumatera, diunduh 12 Maret 2015

Berdasarkan wacana tersebut, upaya pemerintahIndonesia dalam menanggulangi kebakaran hutanadalah . . . .a. membuka lahan gambut yang mudah terbakarb. memberdayakan posko kebakaran hutan di

semua tingkatanc. membiasakan bercocok tanam penduduk

dengan cara membakard. memperpanjang urusan birokrasi dalam

menanggulangi kebakaran hutane. mengizinkan pembakaran lahan secara

meluas yang bermotifkan finansialJawaban: bPemerintah Indonesia selain melakukan upayapencegahan juga melakukan penanggulanganmelalui berbagai kegiatan seperti berikut.1) Memberdayakan posko-posko kebakaran

hutan di semua tingkatan.2) Mobilitas semua sumber daya, baik manusia,

peralatan, dan dana di semua tingkatan.3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi

terkait.4) Meminta bantuan luar negeri untuk me-

madamkan kebakaran.



Penggunaan teknologi internet denganjaringan komputer semakin membuka peluanguntuk terjadinya perang antarnegara. Perangmenggunakan teknologi internet dan jaringankomputer dalam media cyber disebut cyberwar.

Berdasarkan wacana tersebut, untuk menghadapicyber war sebagai perang modern Indonesia perlumempersiapkan . . . .a. strategi perang gerilyab. senjata pemusnah massalc. peralatan tempur yang canggihd. gudang-gudang senjata dan logistike. sumber daya manusia yang menguasai

teknologi informasiJawaban: eMenghadapi cyber war sebagai perang modern,Indonesia perlu mempersiapkan sumber dayamanusia teknologi informasi (SDM TI), infra-struktur, dan pembuatan doktrin serta strategikebijakan keamanan cyber nasional untuk meng-hadapi cyber war yang sesungguhnya pada masayang akan datang.


Korea Selatan merupakan salah satunegara di Asia yang mempunyai dominasi danpengaruh yang kuat terhadap negara lain,terutama dengan adanya penyebaran budayapop Korea. Penyebaran budaya pop ini dapatdilihat persebarannya melalui tayanganprogram di televisi, surat kabar, majalah,internet, dan media komunikasi lainnya yangmulai dapat memengaruhi gaya hidup, polapikir, pola tingkah laku, bahkan pola kehidup-an masyarakat di Indonesia.

Budaya pop Korea tersebut bisa menjadi ancamanbudaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, wujudsikap waspada terhadap ancaman tersebut adalah. . . .a. mencegah masuknya budaya asingb. menyaring acara televisi dari luar negeric. menerima budaya Korea dan menolak budaya

Baratd. melakukan protes terhadap masuknya

budaya Koreae. menerima dengan terbuka budaya asing tanpa

harus diseleksiJawaban: bGenerasi muda seharusnya lebih waspadaterhadap acara televisi dari luar negeri dengan caramenyaring atau memilih acara yang sesuai dengankepribadian bangsa Indonesia. Generasi muda

hendaknya juga berupaya untuk menjaga danmempertahankan kebudayaannya atau bahkandapat mengikuti jejak budaya pop Korea denganmenonjolkan kelebihan dan keunikan kebudayaanbangsa Indonesia sendiri.


Indonesia tidak mau lagi menjadi menjadiladang bagi teroris untuk melancarkanaksinya. Badan Nasional PenanggulanganTerorisme (BNPT) kini fokus mengembangkansistem dan penanggulangan terorisme untukmewujudkan perdamaian di Indonesia.Sumber: http://news.liputan6.com/read/2185072/bnpt-kami-tak-

mau-ri-jadi-ladang-teroris, diunduh 12 Maret 2015

Berdasarkan kasus tersebut, dalam rangkamelakukan pencegahan dan penanggulanganterorisme berarti . . . .a. menghapus ketentuan wajib laporb. mengesampingkan komunikasi dan dialogc. mengurangi sistem pengamanan swakarsad. membutuhkan suatu kerja sama secara

menyeluruhe. mempersempit pelaksanaan kerja sama

di bidang investigasiJawaban: dPencegahan dan penanggulangan terorismemembutuhkan suatu kerja sama secara me-nyeluruh. Selain kualitas dan kuantitas aparat yangtelah dibentuk pemerintah, juga perlu adanyadukungan terhadap kepedulian masyarakat karenadengan melibatkan masyarakat penanggulangandan pencegahan secara dini terhadap seluruh aksiatau kegiatan terorisme dapat dengan mudahdiatasi.


Kualitas air Kali Bekasi, Cikeas, danCileungsi, terus menurun. Air sungai tersebutsudah tidak layak konsumsi karena tercemarlimbah industri. Adapun Sungai Ciliwung tidakluput dari pencemaran limbah rumah tangga.Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2015/02/04/08363

9959/Bogor-Akui-Limbah-Industri-Cemari-Kali-Bekasi,diunduh 13 Maret 2015

Berkaitan dengan cuplikan berita tersebut, tindakanpenanggulangan yang dapat dilakukan pemerintahadalah . . . .a. memberi sanksi tegas kepada pihak yang

membuang limbah rumah tanggab. menutup pabrik yang membuang limbah

industric. melakukan konservasi sumber daya aird. memperdebatkan pencemaran sungaie. mengurangi limbah industri


Jawaban: cPencemaran sungai dapat meresahkan masya-rakat sekitar, terutama bagi mereka yang secaralangsung memanfaatkan sungai. Pemerintahdapat melakukan konservasi sumber daya air.Konservasi sumber daya air salah satunya dapatdilakukan melalui kegiatan pengelolaan kualitasair dan pengendalian pencemaran air yangdilakukan dengan cara mengelola air sungai yangbaik dan benar. Pengendalian pencemaran tersebutdilakukan dengan mencegah masuknya benda-benda yang dapat mencemarkan sumber airterutama sungai.


Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) mengungkapkan banyak jenis ikan hiasasli Indonesia diklaim negara lain. Beberapajenis ikan hias yang diklaim tersebut antaralain botia yang diklaim Singapura, cupang olehThailand, rainbow oleh Amerika Serikat, danjenis udang hias laut oleh Prancis.

Wacana tersebut menunjukkan bahwa Indonesiaharus . . . .a. menanggung akibatnyab. menerima keadaan begitu sajac. mengakui keunggulan negara laind. memprotes keras pengklaiman negara laine. memberdayakan ikan hias secara lebih

optimalJawaban: eIkan hias air laut Indonesia memiliki lebih dari tujuhratus jenis spesies yang sebagian besar hanyaterdapat di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesiaharus memberdayakan ikan hias secara lebihoptimal. Potensi ikan hias yang dimiliki Indonesiaapabila ditangani serius antara pemerintah danseluruh pemangku kepentingan ikan hiasIndonesia, Indonesia akan mampu berbicarabanyak di pasar internasional dan menjadieksportir terbesar di dunia.


Menjelang pelaksanaan eksekusi matinarapidana kasus narkoba asal Australia,Konsulat Jenderal RI di Sydney, Australia men-dapat teror pelemparan balon berisi cairanmerah.

Dari wacana tersebut pemerintah Indonesiahendaknya . . . .a. menganggap remeh masalahb. mengikuti kemauan pemerintah Australiac. merasa tertekan oleh pemerintah Australia

d. melakukan teror balasan terhadap kedutaanAustralia di Indonesia

e. menyerahkan kepada aparat keamanansetempat untuk mengamankan kedutaan RIdi Australia

Jawaban: eTeror yang diarahkan kepada Konsulat JenderalRI merupakan bentuk sikap ketidakpuasan pe-merintah Australia terkait putusan eksekusi matiwarga negaranya. Pemerintah Indonesia hendak-nya menyerahkan kepada aparat keamanansetempat untuk menjaga dan mengamankankedutaan RI di Australia.


Menurut Mahfud M.D., Indonesia sedangterancam bahaya karena belum berhasilmenyejahterakan rakyat dan kemiskinansemakin meningkat. Selain itu, beliau menilaikesenjangan sosial ekonomi yang sangattinggi di Indonesia disebabkan oleh korupsiyang merajalela dan ketidakadilan di segalabidang.

Berdasarkan wacana, kesenjangan sosial ekonomidapat menyebabkan . . . .a. munculnya sikap patriotismeb. tumbuhnya jiwa nasionalismec. meningkatnya sikap toleransid. tumbuh suburnya aliran radikale. tingginya semangat kebangsaanJawaban: dKesenjangan sosial ekonomi yang terjadi dalammasyarakat semakin tinggi antara penduduk yangkaya dan penduduk yang miskin. Kesenjangansosial ekonomi ini bisa mengancam keber-langsungan NKRI karena penduduk yang miskinakan sangat mudah dibujuk untuk masuk kepadakelompok aliran radikal.


Para suporter terlibat bentrok denganwarga masyarakat. Permasalahan ini terjadiketika para suporter usai mendukung timsepak bolanya berkonvoi di sepanjang jalanraya. Mereka tidak puas dengan hasil per-tandingan karena tim kesayangannya kalahdalam babak adu penalti. Rasa kekesalannyadilampiaskan dengan melakukan aksi lemparbatu ke arah rumah-rumah penduduk di se-panjang jalan raya yang dilewatinya. Akibatulah para suporter ini warga masyarakat tidakterima karena merasa dirugikan dan bentrokpun tidak terhindarkan.


Berkaitan dengan wacana, yang seharusnyadilakukan para suporter adalah . . . .a. mempermasalahkan koordinator pertandinganb. menyalahkan kepemimpinan wasitc. menghormati masyarakat sekitard. menyesali jalannya pertandingane. memprovokasi suporter lawanJawaban: cDalam suatu pertandingan sikap sportivitas harusdijunjung tinggi oleh para pemain begitu juga parasuporternya. Dalam suatu pertandingan sepakbola, jika timnya kalah para suporter harusmenerima kekalahan dengan lapang dada.Biasanya setelah pertandingan selesai parasuporter berkonvoi di jalanan. Konvoi para suportertersebut membuat pengguna jalannya lainnyamerasa terganggu dan warga masyarakat sekitarmerasa khawatir jika terjadi kericuhan. Seharusnyapara suporter tetap menaati tata tertib dan tidakmelakukan tindakan anarkis yang bisa membuatkeresahan masyarakat apalagi bisa men-celakainya. Dengan demikian, jika para suportermengadakan konvoi tetap menaati peraturan lalulintas dan menghormati masyarakat sekitar.


Pemerintah menggencarkan gerakanpenanaman pohon di taman kota maupunperumahan. Kegiatan ini untuk menciptakanlingkungan yang indah dan sejuk.

Berkaitan dengan cuplikan berita tersebut, upayayang seharusnya dilakukan warga masyarakatsebagai wujud rasa cinta pada tanah air Indonesiaadalah . . . .a. memelihara dan merawat pohonb. memasang papan iklan di pohonc. mendirikan warung di taman kotad. membakar sampah di samping pohone. memangkas ranting pohon untuk kayu bakarJawaban: aRasa cinta pada tanah air Indonesia dapatdilakukan dengan melestarikan lingkungan hidup.Menjaga kelestarian lingkungan hidup dapatdilakukan dengan mengadakan gerakan pe-nanaman pohon. Upaya penanaman pohon dapatdiikuti dengan adanya pemeliharaan dan pen-jagaan dari warga masyarakat, misalnya wargamasyarakat tidak melakukan perusakan pohonyang ditanam di pinggir jalan dan taman kota.


Menurut Kepala Pusat Data Informasi danHubungan Masyarakat BNPB Sutopo PurwoNugroho, sebagian besar wilayah Indonesia

akan mengalami puncak hujan pada Januari2015 sehingga potensi longsor dan banjirmeningkat.Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/11/21/2005

3691/BNPB.Longsor.Jadi.Bencana.Paling.Mematikan.Sepanjang.2014?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&, diunduh14 Maret 2015

Berkaitan dengan cuplikan berita tersebut, upayayang seharusnya dilakukan warga masyarakatadalah . . . .a. menutup diri terhadap segala informasi yang

berkembangb. selalu khawatir terhadap informasi yang

diterimac. menganggap sepele informasi yang diterimad. cukup dengan mendengarkan informasie. selalu meningkatkan kesiapsiagaanJawaban: eKita sebagai warga masyarakat hendaknyamemperhatikan informasi dari Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB). Jika BNPBmemberikan informasi tentang bahaya tanahlongsor dan banjir, sebagai warga masyarakat kitaperlu untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan.


Penebangan hutan secara liar di kawasanhutan Kabupaten Bengkalis, Riau, masihberlangsung dan terpantau saat tim darikecamatan berkeliling di udara denganmenggunakan helikopter.Sumber: http://www.antaranews.com/berita/263946/pe-

nebangan-liar-terpantau-di-bengkalis, diunduh 14 Maret2015

Berkaitan dengan cuplikan berita di atas, akibatyang akan diderita karena kerusakan hutan adalah. . . .a. tanah menjadi suburb. terjadi perubahan iklimc. terhindar dari bahaya banjird. tanaman tumbuh dengan baike. bertambahnya keanekaragaman hayatiJawaban: bAkibat yang akan diderita karena kerusakan hutansebagai berikut.1) Terjadi perubahan iklim.2) Tanah menjadi tidak subur sehingga tanaman

tidak dapat tumbuh dengan baik.3) Terjadi kekeringan pada musim kemarau dan

akan terjadi banjir pada musim hujan.4) Punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan

sehingga menyebabkan berkurangnya ke-anekaragaman hayati.



Indonesia sudah mewabah dengan korupsi.Korupsi, dengan beberapa perkecualian, sudahmerajalela di hampir seluruh instansi publikdi seluruh eselon pemerintahan di pusatmaupun daerah. Hampir tanpa ada rasa malulagi bila yang bersangkutan tersangkutkorupsi. Bahkan pihak swasta, nonpemerintah,turut bermain mata, kongkalikong, bila ber-urusan dengan instansi/pegawai pemerintah.Sumber: http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_

content&view=article&id=240:korupsi-di-indonesia&catid=161:catatan-ketua-khn&Itemid=621, diunduh14 Maret 2015

Berkaitan dengan cuplikan berita tersebut, salahsatu contoh menghindari korupsi adalah . . . .a. membeli barang bajakanb. mengunduh lagu dari internetc. memberi jawaban soal ketika tesd. tidak membuang sampah pada tempatnyae. tidak menyontek ketika mengerjakan soal

ulanganJawaban: eKorupsi telah melanda bangsa Indonesia. Kitaharus menghindari tindakan korupsi. Korupsimenyebabkan terhambatnya pembangunannasional. Kita dapat mencegah tindakan korupsimulai sejak dini dan melalui tindakan-tindakansederhana seperti tidak menyontek ketika me-ngerjakan soal ulangan atau membiasakan diriberbuat jujur, baik dalam ucapan maupun per-buatan.


Pada tanggal 14 Maret 2015 Sekolah PilarIndonesia menggelar Festival MusikKeroncong Muda 2015 yang berlangsungselama satu hari penuh sejak pagi hinggamalam hari di Amphi Theater, Sekolah PilarIndonesia, kawasan Cibubur. Festival yangdigelar atas kerja sama Sekolah PilarIndonesia dengan Dewan Pengurus PusatHimpunan Artis Musik Keroncong Indonesia(HAMKARI) ini diikuti oleh grup musik/orkeskeroncong dari berbagai daerah di Indonesiadengan rentang usia peserta 15–20 tahun.Festival Keroncong Muda yang menjadikegiatan pertama Indonesia ini diikuti oleh duabelas peserta dari berbagai daerah.Sumber: http://www.koran-sindo.com/read/976972/152/festival-

keroncong-muda-pertama-di-indonesia-1426482348,diunduh 17 Maret 2015

Keikutsertaan para pemuda dalam festival tersebutmencerminkan rasa cinta tanah air dalam hal . . . .

a. menumbuhkan jiwa petualangb. mengembangkan seni budayac. membangun kepedulian sosiald. meningkatkan kesadaran lingkungane. mewujudkan semangat kewirausahaanJawaban: bKita harus mengembangkan seni budayaIndonesia. Salah satu contohnya denganmenggelar festival keroncong. Festival keroncongdapat mendorong minat dan mengenalkan musikkeroncong lebih dalam kepada generasi muda.Selain itu, festival keroncong dapat mendorongmasyarakat Indonesia untuk lebih memiliki sikapdan rasa tanggung jawab dalam pelestarian budayaIndonesia.


Bencana banjir telah menimbulkan ber-bagai penyakit seperti infeksi saluran per-napasan atas, diare, dan gatal-gatal. Berbagaipenyakit tersebut telah menjangkiti wargamasyarakat korban banjir yang ada di tempatpengungsian. Kondisi para pengungsi sangatmemprihatinkan sehingga perlu upayapenanganan.

Jika kita melihat para korban bencana banjirseperti wacana, upaya yang sebaiknya kitalakukan adalah . . . .a. memberikan bantuan dengan ikhlasb. mendengarkan keluhan para pengungsic. melihat para korban di tempat pengungsiand. mengajak foto bersama dengan para peng-

ungsie. memasang bendera partai politik di tempat

pengungsianJawaban: aKita seharusnya memperhatikan para korbanbencana. Perhatian tersebut diwujudkan denganikut membantu meringankan beban para korbanyang tertimpa bencana. Kita dapat memberikanbantuan dengan ikhlas sesuai kemampuan, baikdalam bentuk uang, makanan, maupun obat-obatan.


Pada tanggal 19 Februari hingga 2 Juni2015 Korps Komando Pasukan Khusus(Kopassus) TNI Angkatan Darat me-nyelenggarakan ekspedisi NKRI KoridorKepulauan Nusa Tenggara. Kegiatan ituberlangsung di Kabupaten Karangasam,Lombok Timur, Sumbawa, Bima, SumbawaBarat, Ende, Alor, dan Subkorwil Belu, NTT.Kegiatan ekspedisi tersebut antara lain


Jawaban:Menurut penjelasan pasal 4 Undang-UndangNomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negaradinyatakan bahwa yang dimaksud ancamanadalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalamnegeri maupun luar negeri yang dinilai membahaya-kan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,dan keselamatan bangsa.

2. Sebutkan dua contoh bentuk ancaman yangberasal dari dalam negeri!Jawaban:Contoh bentuk ancaman yang berasal dari dalamnegeri sebagai berikut.a. Disintegrasi bangsa. Bentuk ancaman ini bisa

muncul karena adanya gerakan-gerakanseparatis berdasarkan sentimen kesukuanataupun pemberontakan akibat ketidakpuas-an daerah terhadap kebijakan pemerintahpusat. Contohnya, gerakan separatis Organi-sasi Papua Merdeka.

b. Upaya penggantian ideologi Pancasila.Pancasila merupakan dasar negara Indonesiayang tidak bisa diganti dengan ideologilainnya. Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri adaupaya-upaya untuk mengganti ideologiPancasila menjadi ideologi lain yang ekstrematau yang tidak sesuai dengan jiwa dansemangat perjuangan bangsa Indonesia.Contohnya, peristiwa G 30 S/PKI yang terjadipada tahun 1965.

3. Bedakan antara ancaman fisik dan ancamanideologi!Jawaban:Perbedaan antara ancaman fisik dan ancamanideologi sebagai berikut.a. Ancaman fisik. Bentuk ancaman yang dapat

membahayakan negara karena dilakukansecara fisik. Contohnya, agresi militer, pe-langgaran batas wilayah, spionase, tawuran,penyerangan antarsuku, dan penyelundupanbarang.

b. Ancaman ideologi. Bentuk ancaman yangdapat membahayakan negara karena dilaku-kan melalui penyebaran paham ataupunaliran-aliran tertentu. Contohnya, penyusupanideologi (infiltrasi) dan penyusupan budaya.

4. Bagaimana upaya TNI dalam melakukanmodernisasi pertahanan?Jawaban:Upaya TNI dalam melakukan modernisasipertahanan dimulai dari modernisasi struktural dandoktrinal TNI. Selajutnya, diterapkan proyekpeningkatan profesionalisme dan modernisasimiliter di bawah kontrol sipil yang dijalankansecara objektif serta demokratis.

penjelajahan, penelitian di bidang kehutanan,geologi, potensi bencana, sosial budaya danflora fauna serta komunikasi sosial.

Berikut ini yang bukan manfaat diselenggarakanekspedisi NKRI adalah . . . .a. meningkatkan daerah pariwisatab. meningkatkan wawasan kebangsaanc. meningkatkan potensi pertahanan nasionald. mendata sumber daya alam untuk kepenting-

an golongane. membangun insfrastruktur di pedalaman

daerah tertinggalJawaban: dEkspedisi NKRI diselenggarakan Korps KomandoPasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat.Kegiatan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkanwawasan kebangsaan, potensi pertahanannasional, membangun insfrastruktur di pedalamandaerah tertinggal, meningkatkan daerah pariwisata,mendata dan meneliti sumber daya alam untukkesejahteraan rakyat.


Pada tanggal 17 hingga 21 Maret 2015Malaysia mengadakan kegiatan pamerandirgantara. Pada kegiatan tersebut PanglimaTentara Diraja Malaysia mengundang tim TNIAU untuk ikut berpartisipasi.

Berkaitan dengan wacana tersebut, keikutsertaanIndonesia dalam kegiatan tersebut denganmaksud . . . .a. mencari kelemahan militer negara lainb. mengakui keunggulan militer negara lainc. mengawasi kekuatan militer dari negara laind. merendahkan kemampuan militer negara laine. meningkatkan kerja sama militer dengan

negara lainJawaban: ePada saat ini hubungan bilateral Indonesia denganMalaysia memasuki masa yang tenang dankondusif. Hubungan bilateral tersebut terjalin dalambentuk kerja sama, baik dalam hal kerja samaantarpemerintah maupun kerja sama militer. Salahsatu bentuk kerja sama militer adalah pemerintahMalaysia mengundang Indonesia untuk ikutberpartisipasi dalam pameran dirgantara.


1. Bagaimana pengertian ancaman menurutpenjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun2002?


5. Jelaskan pengertian ancaman keamanan non-tradisional dan berikan contohnya!Jawaban:Ancaman keamanan nontradisional yaituancaman yang terjadi akibat dinamika politik disejumlah negara dan kesenjangan ekonomi duniayang makin lebar. Ancaman tersebut telahmenyebabkan kondisi timpang yang lambat launberkembang dan menjalar melampaui batas-batasnegara. Ancaman keamanan nontradisional yangtimbul dalam negeri seperti gerakan separatis,akan dihadapi dengan mengedepankan cara-caradialogis.

6. Berikan contoh gangguan keamanan laut dangangguan keamanan udara!Jawaban:Contoh gangguan keamanan laut dan gangguankeamanan udara sebagai berikut.a. Gangguan keamanan laut seperti pem-

bajakan/perompakan, penangkapan ikansecara ilegal, pencemaran dan perusakanekosistem.

b. Gangguan keamanan udara seperti pem-bajakan udara, pelanggaran wilayah udara,dan terorisme melalui sarana transportasiudara.

7. Jelaskan secara singkat strategi pertahananIndonesia dalam mengatasi ancaman terorismeinternasional!Jawaban:Strategi pertahanan Indonesia dalam mengatasiancaman terorisme internasional adalah me-merangi dan mengatasi ancaman terorismeinternasional yang melancarkan aksinya, baik didalam negeri maupun di luar negeri dengan carabersama-sama dengan kekuatan dunia lainnya.

8. Bagaimana pendapat Anda tentang cara men-cegah penyalahgunaan narkoba?Jawaban:Cara mencegah penyalahgunaan narkoba dapatdilakukan dengan pembinaan dan pengawasandalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yangkompeten, baik di sekolah maupun dalam masya-rakat, pengajian oleh para ulama, pengawasantempat-tempat hiburan malam oleh pihakkeamanan, pengawasan distribusi obat-obatanilegal, dan melakukan tindakan-tindakan lain yangbertujuan untuk mengurangi atau meniadakankesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.


Kabut asap dari kebakaran hutan danlahan kembali menyelimuti sejumlahkabupaten dan kota di Riau. Di Pekanbaru danKabupaten Pelalawan, jarak pandang bahkanhanya dua kilometer. Adapun wilayah lainnyaberkisar antara 4 kilometer.Sumber: http://news.liputan6.com/read/2082330/kabut-asap-

kepung-riau-lagi-jarak-pandang-cuma-2-km, diunduh6 Februari 2015

Berdasarkan cuplikan berita tersebut, tuliskan duacara menanggulangi bahaya kebakaran hutan!Jawaban:Cara menanggulangi bahaya kebakaran hutanseperti yang terjadi di Riau sebagai berikut.a. Melengkapi fasilitas untuk menanggulangi

kebakaran hutan, baik perangkat lunakmaupun perangkat kerasnya seperti alatpemadam kebakaran dan alat pemantauadanya titik-titik api melalui layar monitor.

b. Menerapkan sanksi hukum kepada pelakupelanggaran di bidang lingkungan khususnyayang memicu atau penyebab langsungterjadinya kebakaran.


Pada tanggal 5 Desember 2014 TNIAngkatan Laut Republik Indonesia me-nenggelamkan tiga kapal asing yang me-lakukan penangkapan ikan secara ilegal dikawasan Tarempa, Kepulauan Riau.Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/

12/141205_indonesia_kapal_asing, diunduh 6 Februari2015

Berdasarkan cuplikan berita tersebut, bagaimanapendapat Anda tentang kebijakan pemerintahIndonesia?Jawaban:Pemerintah Indonesia harus tegas mengatasiadanya kapal asing yang menangkap ikan secarailegal di wilayah Nusantara. Upaya ini dilakukanuntuk memberikan efek jera bagi kapal asing yangmencuri ikan di perairan Nusantara. Dengandemikian, upaya yang dilakukan pemerintahIndonesia akan memberikan pesan kepada duniainternasional bahwa Indonesia memiliki kedaulatanwilayah sehingga segala ancaman yang meng-ganggu wilayah Indonesia akan ditindak tegas.



1.Indonesia berperan aktif dalam hubunganinternasional. Salah satu peran Indonesiayaitu menjadi mediator dalam peperangan.Melalui forum Jakarta Informal Meeting(JIM) Indonesia memediasi perang saudaradi Kamboja.

Menjadi mediator perang saudara di Kambojamencerminkan hubungan internasional berbentukkerja sama di bidang . . . .a. politikb. sosialc. budayad. ekonomie. pertahananJawaban: aPeran Indonesia dalam hubungan internasionalmeliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, danpolitik. Di bidang sosial peran Indonesia adalahikut serta dalam pemerataan kesejahteraan sosialmasyarakat, di bidang budaya menyelenggarakanfestival lagu ASEAN, di bidang ekonomi membawapusat promosi ASEAN untuk perdagangan,investasi, dan pariwisata, sedangkan di bidangpolitik Indonesia telah menjadi mediator dalamperang saudara antarnegara yang bertujuan untukmenciptakan perdamaian dunia.

2. Contoh peran serta Indonesia dalam hubunganinternasional di bidang ekonomi tecermin padaperistiwa . . . .a. sebagai salah satu pencetus berdirinya forum

kerja sama regional dan internasional sepertiGNB, ASEAN, dan KAA

b. mendukung pembentukan pasar bebas dikawasan ASEAN (AFTA) dan Asia Pasifik(APEC)

c. sebagai salah satu pencetus berdirinyaPersatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ber-gabung dengan organisasi NATO

d. mendukung zona bebas nuklir di kawasanASEAN

e. temu karya pemuda ASEAN

Jawaban: bIndonesia berperan aktif dalam hubungan inter-nasional. Peran aktif tersebut ditunjukkan denganbergabungnya Indonesia di ASEAN dan PBB.Indonesia sangat berperan dalam hubunganinternasional khususnya di bidang ekonomi. PeranIndonesia dalam hubungan internasional di bidangekonomi adalah mendukung pembentukan pasarbebas di kawasan ASEAN (AFTA) dan Asia Pasifik(APEC).

3. Dalam hubungan internasional diperlukan asaspacta sunt servanda, yang berarti. . . .a. janji yang mengikatb. janji dihadapan hakimc. janji yang harus ditepatid. janji yang harus ada saksie. janji yang berkekuatan hukumJawaban: aSalah satu asas dalam hubungan internasionaladalah pacta sunt servanda. Pacta sunt servandasangat diperlukan dalam hubungan internasionalyang berkaitan dengan pembuatan perjanjianantara pihak yang satu dengan yang lain karenapacta sunt servanda berarti janji yang mengikatkedua belah pihak yang membuat perjanjian.

4. Subjek hukum internasional hendaknya menaatiasas-asas hubungan internasional. Salah satunyaasas kepentingan umum. Contoh pemenuhanasas kepentingan umum tecermin pada tindakan. . . .a. menggunakan helm yang berlogo SNI bagi

setiap pengendara sepeda motor di Indonesiab. tidak membeda-bedakan negara yang satu

dengan yang lainc. mengizinkan warga negara mengikuti pemilu

di negara laind. setiap warga negara wajib membela negara-

nya di muka negara laine. menampung dan melaksanakan aspirasi

rakyatJawaban: eAsas hukum internasional terdiri atas asaskebangsaan, teritorial, persamaan derajat,keterbukaan, dan kepentingan umum. Asaskepentingan umum adalah asas yang berdasarkan

282 Ulangan Tengah Semester 2

pada wewenang negara untuk melindungi danmengatur kepentingan dalam kehidupan ber-masyarakat. Dalam hal ini negara dapat me-nyesuaikan diri dengan semua keadaan danperistiwa yang bersangkutan dengan kepentinganumum. Jadi, hukum tidak terkait dengan batas-batas wilayah suatu negara. Penerapan asas initecermin dalam peristiwa penampungan danpelaksanaan aspirasi rakyat.

5. Fungsi perwakilan diplomatik sesuai KonvensiWina Tahun 1961 adalah . . . .a. melindungi kepentingan negara pengirim dan

warga negaranyab. bertindak sebagai tempat pencatatan sipil

dan pemberian pasporc. menggunakan semua daya dan tenaga untuk

mencapai tujuand. mengurus kepentingan negara serta warga

negaranyae. mengurus masalah-masalah yang dihadapi

kedua negaraJawaban: aFungsi perwakilan diplomatik diatur dalamKonvensi Wina 1961. Fungsi perwakilan diplomatiksebagai berikut.1) Mewakili negara pengirim di dalam negara

penerima.2) Melindungi kepentingan negara pengirim dan

warga negaranya di negara penerima dalambatas-batas yang diizinkan oleh hukuminternasional.


4) Memberikan keterangan tentang kondisi danperkembangan negara penerima, sesuaidengan undang-undang dan melaporkankepada pemerintah negara pengirim.


6. Sumber hukum pelaksanaan hubungan inter-nasional yang dilakukan Indonesia diatur dalam. . . .a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000Jawaban: aSumber hukum pelaksanaan hubungan inter-nasional yang dilakukan Indonesia sebagai berikut.1) Pancasila sila kedua yang mengandung nilai

mengembangkan sikap hormat-menghormatidan bekerja sama dengan bangsa lain.

2) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 alineakeempat.

3) Pasal-pasal dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945khususnya pasal 11 ayat (1–3) dan pasal 13ayat (1–3).

4) Peraturan perundang-undangan lainnyaseperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun1999 tentang Hubungan Luar Negeri danUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional.

7. Perhatikan unsur-unsur berikut!1) Penduduk tetap.2) Wilayah tertentu.3) Pemerintahan.4) Kemampuan melakukan hubungan dengan

negara lain.5) Individu yang mempunyai kriteria tertentu.

Unsur-unsur konstitutif yang harus terpenuhi dalamsuatu negara sebagai pribadi hukum internasionalditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1), 2), 3), dan 4) d. 1), 3), 4), dan 5)b. 1), 2), 3), dan 5) e. 2), 3), 4), dan 5)c. 1), 2), 4), dan 5)Jawaban: aDalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933yang menyebutkan bahwa negara sebagai pribadihukum internasional harus memiliki syarat-syaratatau unsur-unsur konstitutif sebagai berikut.1) Penduduk tetap.2) Wilayah tertentu.3) Pemerintahan.4) Kemampuan melakukan hubungan dengan

negara lain.

Sedangkan individu yang mempunyai kriteriatertentu merupakan salah satu subjek hukuminternasional.

8. Pengaturan pelaksanaan antara DirektoratJenderal Pendidikan Menengah KementerianPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiadengan the Japan Foundation, merupakan salahsatu wujud hubungan internasional yang berbentuk. . . .a. regionalb. bilateralc. bikamerald. multilaterale. internasionalJawaban: bKerja sama antara Direktorat Jenderal PendidikanMenengah Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia dan the JapanFoundation merupakan kerja sama yang dilakukan


dua negara tidak lebih dan bersifat tertutup.Hubungan bilateral adalah hubungan yangdilakukan dua negara. Hubungan bilateral bersifattertutup, dalam artian menutup kemungkinannegara lain ikut andil dalam hubungan tersebut.Hubungan bilateral biasanya terjalin antara negarasatu dengan negara lain dalam hal pembuatan kerjasama. Jadi, pengaturan pelaksanaan antaraDirektorat Jenderal Pendidikan MenengahKementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia dengan the Japan Foundationmerupakan wujud dari hubungan bilateral.

9. Perhatikan subjek hukum berikut ini!1) Negara.2) Takhta Suci Vatikan.3) Badan hukum perdata.4) Organisasi internasional.5) Palang Merah Internasional.

Berdasarkan subjek hukum di atas, yang me-rupakan subjek hukum dalam hubungan inter-nasional ditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1), 2), 3), dan 4)b. 1), 2), 3), dan 5)c. 1), 2), 4), dan 5)d. 1), 3), 4), dan 5)e. 2), 3), 4), dan 5)Jawaban: cSubjek hukum internasional diartikan sebagaipemilik, pemegang atau pendukung hak danpemikul kewajiban berdasarkan hukum inter-nasional. Subjek-subjek hukum internasional yangdiakui oleh masyarakat internasional adalah negara,Takhta Suci Vatikan, organisasi internasional,Palang Merah Internasional, kelompok pem-berontak, individu, serta perusahaan multinasional.

10. Beberapa organisasi kawasan tertentu disebuthubungan . . . .a. multilateralb. internasionalc. unilaterald. bilaterale. regionalJawaban: eHubungan regional dapat dijadikan sebagai saranamemastikan tercapainya tujuan nasionalIndonesia. Kementerian Luar Negeri menekankanpada kerja sama diplomatik dengan negara-negaradi dunia internasional dalam seri lingkarankonsentris yang terdiri atas lingkaran pertamaadalah Association of South East Asian Nations

(ASEAN) yang merupakan pilar utama bangsaIndonesia dalam menjalankan politik luarnegerinya. Jadi, hubungan regional adalahhubungan yang dilakukan Indonesia denganbeberapa organisasi kawasan tertentu.

11. Indonesia dapat mencapai tujuan politik luar negeriapabila . . . .a. aktif dalam salah satu blokb. berhubungan dengan negara lainc. menjalin kerja sama dengan negara-negara

di duniad. menjadi mediator dalam penyelesaian

sengketa antarnegarae. ikut serta sebagai anggota persekutuan

internasional pertahananJawaban: cIndonesia mengarahkan hubungan internasionalpada upaya untuk memperjuangkan dan me-lindungi kepentingan nasional, turut sertamewujudkan tatanan dunia baru berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilansosial yang dilandasi prinsip politik luar negeribebas aktif. Dalam politik luar negeri ini citra positifIndonesia harus dikembangkan, ditingkatkan, dandiperluas melalui promosi, peningkatan hasilpembangunan, peningkatan diplomasi dan lobiinternasional, pertukaran pemuda, pelajar danmahasiswa, serta kegiatan olahraga. Salah satucontoh konkretnya adalah menjalin kerja samadengan negara-negara di dunia dalam upayamengembangkan dan membangun bangsa.

12. Perjanjian internasional dapat berlaku dan meng-ikat setelah melewati tahap . . . .a. ratifikasib. pengesahanc. perundingand. penandatanganane. pengajuan kepada parlemenJawaban: aRatifikasi merupakan persetujuan kepala negaraatau pemerintah atas penandatanganan perjanjianinternasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnyayang ditunjuk sebagaimana mestinya. Dalampraktik modern, ratifikasi mempunyai arti lebihdaripada sekadar tindakan konfirmasi. Ratifikasidianggap sebagai penyampaian pernyataan formaloleh suatu negara mengenai persetujuan untukterikat pada suatu perjanjian internasional. Seusairatifikasi dilakukan berarti perjanjian internasionalmemiliki kekuatan hukum tetap.


13. Pada awal pembentukan ASEAN, jumlah anggotaASEAN adalah lima negara yaitu . . . .a. Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam,

dan Indonesiab. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura,

dan Brunei Darussalamc. Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapurad. Malaysia, Laos, Vietnam, Filipina, dan

Myanmare. Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan

IndonesiaJawaban: cPada awal pembentukan ASEAN, jumlah anggotaASEAN adalah lima negara yaitu Indonesia,Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kelimanegara tersebut juga merupakan pendiri ASEAN.Dalam bahasa Indonesia, kemudian pada tanggal7 Januari 1984 Brunei Darussalam bergabungmenjadi anggota ASEAN yang ke-6. Negara-negara Asia Tenggara lainnya juga bergabungmenjadi anggota ASEAN seperti Vietnam(bergabung pada tanggal 28 Juli 1995), Laos danMyanmar (bergabung pada tanggal 23 Juli 1997),kemudian pada tanggal 16 Desember 1998Kamboja dan Filipina juga ikut bergabung dalamorganisasi ASEAN.

14. Perhatikan tujuan organisasi internasional berikut!1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial,

dan kebudayaan bangsa Asia Tenggara.2) Meningkatkan stabilitas dan keamanan

regional dan memenuhi prinsip-prinsip piagamPBB.

3) Menyelamatkan generasi mendatang daribencana perang.

4) Saling membantu dalam hal pelatihan danpenelitian bidang pendidikan, profesi, teknik,dan administrasi.

5) Meningkatkan kerja sama bidang ekonomi,teknik, sosial, ilmu pengetahuan, danadministrasi.

Berdasarkan pemaparan tujuan tersebut, yangtermasuk tujuan didirikan ASEAN ditunjukkan olehnomor . . . .a. 1), 2), 3), dan 4) d. 1), 3), 4), dan 5)b. 1), 2), 3), dan 5) e. 2), 3), 4), dan 5)c. 1), 2), 4), dan 5)Jawaban: cASEAN memiliki semboyan untuk membina per-sahabatan antarnegara-negara anggota ASEAN.ASEAN dibentuk dengan beberapa tujuan sebagaiberikut.1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial,

dan kebudayaan bangsa Asia Tenggara.

2) Meningkatkan stabilitas dan keamananregional dan mematuhi prinsip-prinsip PiagamPBB.

3) Meningkatkan kerja sama bidang ekonomi,sosial, teknik, ilmu pengetahuan, danadministrasi.


5) Bekerja sama bidang pertanian, industri,perluasan perdagangan, transportasi, dankomunikasi.

6) Memelihara kerja sama bidang organisasiregional maupun internasional yang mem-punyai tujuan serupa atau sama dengantujuan ASEAN.

Menyelamatkan generasi mendatang daribencana perang merupakan tujuan PBB yangtercantum dalam Preambule.

15. Contoh organisasi regional ditunjukkan oleh kolom. . . .

a. APEC, EEC, dan ASEAN

b. PBB, OPEC, dan EEC

c. ASEAN, ECC, dan OPEC

d. NATO, NGO, dan ASEAN

e. PBB, NATO, dan NGO

Jawaban: aHubungan regional adalah hubungan yangdilakukan antara negara-negara yang ada dalamsatu kawasan. Kerja sama regional didasarkan ataskepentingan yang sama antarnegara-negara dalamsatu kawasan. Beberapa contoh organisasiinternasional yang dibentuk atas dasar kerja samanegara-negara satu kawasan seperti berikut.1) ASEAN (Association of South East Asian

Nations) merupakan organisasi internasionalyang bersifat regional beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

2) APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)merupakan forum kerja sama negara dikawasan Asia Pasifik.

3) EEC (Europe Economic Community) atau(Masyarakat Ekonomi Eropa) kawasan Eropamerupakan yang didirikan pada tahun 1957berdasarkan perjanjian antarnegara EropaBarat di Roma, Italia.

Adapun PBB, OPEC, NGO, dan NATO merupakanorganisasi internasional yang bersifat multilateral.


1) PBB merupakan perserikatan berbentukbilateral maupun multilateral.

2) OPEC (Organization of the PetroleumExporting Countries)

3) NGO (Non-Governmental Organizations).4) NATO (North Atlantic Treaty Organization)

merupakan sebuah organisasi internasionaluntuk keamanan bersama yang didirikanpada tahun 1949 sebagai bentuk dukunganterhadap Persetujuan Atlantik Utara.

16. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuanantara subjek-subjek hukum internasional yangmenimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikatdalam hukum internasional. Perjanjian inter-nasional dapat berbentuk bilateral maupun multi-lateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selainlembaga-lembaga internasional juga negara-negara. Pengertian tersebut dikemukakan oleh. . . .a. Konvensi Wina Tahun 1969b. Oppenheimer-Lauterpachtc. Mochtar Kusumaatmadjad. Schwarzenbergere. Van KantJawaban: d1) Schwarzenberger

Perjanjian internasional adalah suatupersetujuan antara subjek-subjek hukuminternasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukuminternasional.

2) Oppenheimer-LauterpachtPerjanjian internasional adalah suatupersetujuan antarnegara yang menimbulkanhak dan kewajiban di antara pihak-pihak yangmengadakannya.

3) Mochtar KusumaatmadjaPerjanjian internasional adalah perjanjianyang diadakan antarbangsa yang bertujuanuntuk menciptakan akibat-akibat hukumtertentu.

4) Konvensi Wina Tahun 1969Perjanjian internasional adalah perjanjianyang diadakan oleh dua negara atau lebihyang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Tegasnya perjanjianinternasional mengatur perjanjian antarnegarasaja selaku subjek hukum internasional.

5) Van Kant adalah seorang ahli hukum yangmengemukakan pendapat bahwa hukumadalah serumpun peraturan-peraturan yangbersifat memaksa yang diadakan untukmengatur dan melindungi kepentingan orangdalam masyarakat.

17. Perhatikan paparan-paparan berikut ini!1) Sarana utama yang praktis bagi transaksi dan

komunikasi antarsubjek pelaksana perjanjianinternasional.

2) Sumber hukum internasional.3) Sarana pengembangan kerja sama inter-

nasional secara damai dan efisien.

Paparan-paparan di atas menunjukkan . . . per-janjian internasional.a. manfaatb. wahanac. fungsid. tujuane. asasJawaban: cPerjanjian internasional adalah perjanjian yangdiadakan oleh dua negara atau lebih yangbertujuan mengadakan akibat-akibat hukumtertentu. Untuk mencapai tujuan perjanjian inter-nasional, fungsi pun harus terpenuhi. Fungsiperjanjian internasional adalah sarana utamakomunikasi antarsubjek pelaksana perjanjianinternasional, sumber hukum internasional, sertasarana pengembangan kerja sama internasionalsecara damai dan efisien.

18. Arrangement studi kelayakan proyek tenaga uapdi Aceh yang ditandatangani tanggal 19 Februari1976 antara Departemen Pertambangan RepublikIndonesia dan President the Canadian InternationalDevelopment Agency, merupakan contoh dari jenisperjanjian . . . .a. traktatb. protokolc. konvensid. perikatane. persetujuanJawaban: dPerikatan (Arrangement) adalah istilah yangdigunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifatsementara. Contohnya, proyek tenaga uap di Acehyang ditandatangani tanggal 19 Februari 1976antara Departemen Pertambangan RepublikIndonesia dan President the Canadian InternationalDevelopment Agency. Contoh tersebut tergolongdalam perikatan (Arrangement) karena perikatanantara Departemen Pertambangan RepublikIndonesia dan President the Canadian InternationalDevelopment Agency mengenai proyek tenaga uaphanya bersifat sementara yang terbatas olehjangka waktu bukan untuk selamanya.


19. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!1) Negara peserta atau wakil kuasa penuh

melanggar ketentuan-ketentuan hukumnasionalnya.

2) Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan(corruption), baik melalui kelicikan ataupenyuapan.

3) Salah satu pihak peserta perjanjian meng-hilang atau punahnya objek perjanjian itu.

4) Bertentangan dengan suatu kaidah dasarhukum internasional umum (asas ius cogent).

5) Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatunegara peserta, baik dengan ancamanmaupun penggunaan kekuatan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas,penyebab pembatalan perjanjian internasionalditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1), 2), 3), dan 4) d. 1), 3), 4), dan 5)b. 1), 2), 3), dan 5) e. 2), 3), 4), dan 5)c. 1), 2), 4), dan 5)Jawaban: cPembatalan perjanjian internasional berdasarkanKonvensi Wina tahun 1969 dapat terjadi karenaberbagai alasan berikut.1) Negara peserta atau wakil kuasa penuh me-

langgar ketentuan-ketentuan hukum nasional-nya.

2) Adanya unsur kesalahan (error) pada saatperjanjian dibuat.

3) Adanya unsur penipuan dari negara pesertatertentu terhadap negara peserta lain waktupembentukan perjanjian.

4) Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan(corruption), baik melalui kelicikan ataupenyuapan.

5) Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatunegara peserta, baik dengan ancamanmaupun penggunaan kekuatan.

6) Bertentangan dengan suatu kaidah dasarhukum internasional umum (asas ius cogent).


Perebutan wilayah berawal ketikapemerintah kolonial Inggris menarik garisperbatasan antara Tiongkok dan India yangdikenal sebagai Garis McMahon, yangmenyebabkan daerah Kashmir terbagi. Darigaris inilah kesalahpahaman antaraTiongkok dan India bermula. Dalam rangkamemperbaiki hubungan diplomatik antaraTiongkok dan India, para elite politik (per-wakilan diplomatik) antara dua negarasemakin sering mengadakan kunjungan-kunjungan dan kerja sama. Salah satu

langkah yang dilakukan adalah pada bulanJanuari 2008, Perdana Menteri India,Manmohan Singh tiba di ibu kota Tiongkok,Beijing. Kunjungan tersebut dimaksudkanuntuk meningkatkan kemitraan di pentasglobal. Sejumlah permasalahan denganagenda utama yaitu perselisihan wilayahperbatasan dan masalah lain sepertireformasi PBB, dialog regional, perubahaniklim, keamanan energi, perdagangan inter-nasional, serta kontraterorisme menjaditopik utama pembahasan kedua negara.Kunjungan tersebut juga dimaksudkanuntuk menghapuskan ketidakpercayaanselama beberapa dekade terakhir atausetelah perang perbatasan pada tahun1962.

Berdasarkan wacana di atas perwakilan diplomatiktersebut sedang menjalankan tugasnya dalam hal. . . .a. persahabatanb. representasic. observasid. negosiasie. proteksiJawaban: dNegosiasi adalah mengadakan perundingan ataupembicaraan, baik dengan negara tempat iadiakreditasikan maupun dengan negara-negaralainnya. Dalam kasus ini langkah negosiasi yangdilakukan adalah perwakilan diplomatik antara duanegara semakin sering mengadakan kunjungan-kunjungan dan kerja sama. Sejumlah permasalah-an dengan agenda utama yaitu perselisihanwilayah perbatasan dan masalah lain sepertireformasi PBB, dialog regional, perubahan iklim,keamanan energi, perdagangan internasional, dankontraterorisme menjadi topik utama pembahasankedua negara.

21. Organisasi Papua Merdeka atau yang seringdisebut dengan OPM adalah salah satu bentukancaman dari dalam negeri berupa . . . .a. upaya penggantian ideologi Pancasilab. potensi konflik antarkelompokc. keresahan sosiald. disintegrasie. narkotikaJawaban: dSalah satu bentuk ancaman dalam membangunpersatuan bangsa berasal dari dalam negeri. Diantaranya adalah keresahan sosial, narkotika,korupsi, konflik antarkelompok, upaya peng-gantian ideologi Pancasila, serta disintegrasi.


Disintegrasi muncul dikarenakan adanya gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen ke-sukuan ataupun pemberontakan akibat ketidak-puasan daerah terhadap kebijakan pemerintahpusat. Dapat diambil contoh adalah OrganisasiPapua Merdeka.

22. Perhatikan ancaman berikut ini!1) Spionase2) Pelanggaran batas wilayah3) Penyusupan budaya4) Peristiwa G 30 S/PKI5) Penyelundupan barang6) Infiltrasi

Berdasarkan bentuk ancaman-ancaman di atas,yang termasuk dalam ancaman luar negeriberbentuk fisik ditunjukkan oleh nomor . . . .a. 1), 2), dan 3)b. 1), 2), dan 5)c. 2), 3), dan 4)d. 2), 3), dan 5)e. 3), 4), dan 5)Jawaban: bBentuk ancaman luar negeri terbagi menjadi duayaitu ancaman fisik dan ancaman ideologi.Ancaman fisik adalah bentuk ancaman yang dapatmembahayakan negara karena dilakukan secarafisik, misalnya agresi militer, tawuran, pe-nyelundupan barang, pelanggaran batas wilayah,serta spionase.

23. Mempersiapkan angkatan perang yang dilakukanoleh Indonesia bertujuan untuk . . . .a. menghadapi perang yang akan datangb. menjamin identitas etnik dan budayac. menumbuhkan rasa cinta tanah aird. agar pluralisme tetap terjagae. menumbuhkan toleransiJawaban: aStrategi negara Indonesia mengatasi ancamandalam membangun persatuan bangsa salahsatunya dengan cara mempersiapkan angkatanperang sebagai wujud modernisasi pertahanan.Hal ini dilakukan untuk menghadapi perang yangakan datang.

24. Kasus penyadapan pembicaraan PresidenIndonesia melalui jaringan telepon yang dilakukanoleh inteligen asing termasuk dalam bentukancaman . . . .a. ideologib. terorismec. spionased. disintegrasie. cyber crime

Jawaban: cSpionase merupakan salah satu bentuk ancamanluar negeri berupa ancaman fisik. Spionase adalahupaya mengumpulkan data atau informasi rahasiamengenai sebuah negara atau organisasi lainyatanpa seizin pemilik sah informasi. Salah satucontohnya adalah penyadapan jaringan teleponyang dilakukan oleh inteligen asing terhadapPresiden Indonesia. Hal ini sangat membahayakannegara Indonesia.

25. Dalam era globalisasi untuk menghadapi AFTA(ASEAN Free Trade Area), hal paling mendasaryang harus Indonesia siapkan adalah . . . .a. keamananb. stabilitas politikc. sosial dan budayad. perekonomian rakyate. sumber daya manusiaJawaban: eIndonesia bersama-sama dengan negara-negaraASEAN lainnya akan memulai AFTA pada tahun2015. Dengan berlakunya AFTA, Asia Tenggaraakan memasuki perdagangan bebas. Di mananegara tidak lagi menjadi sebuah kendala dalamkegiatan ekonomi. Hal paling mendasar yangharus dipersiapkan Indonesia adalah sumber dayamanusia karena sumber daya yang ada di seluruhnegara ASEAN akan berkompetisi dalammenghadapi AFTA. Persaingan sumber dayamanusia tidak lagi dalam lingkup negara, tetapidalam lingkup internasional. Oleh karena itu,Indonesia harus mempersiapkan SDM agar dapatbersaing dengan SDM luar negeri.

26. Ancaman dalam negeri ditunjukkan oleh kolom . . . .

a. – agresi militer– penyelundupan barang

b. – infiltrasi– penyusupan budaya

c. – gerakan separatis– peristiwa G 30 S/PKI

d. – spionase– pelanggaran batas wilayah

e. – korupsi– penyusupan budaya

Jawaban: cBentuk-bentuk ancaman membangun persatuanbangsa yang tergolong ancaman dalam negeriadalah disintegrasi yang dilakukan melaluigerakan-gerakan separatis. Adapun untuk peng-gantian ideologi ditunjukkan dengan peristiwagerakan 30 September 1965 oleh PKI atau disebutdengan G 30 S/PKI.


27. Ikut membela serta mempertahankan kedaulatandan kemerdekaan negara Indonesia dengansegenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas.Hal tersebut merupakan wujud strategi keamanannasional yang termasuk dalam . . . .a. modernisasi alutsistab. kesiapan operasionalc. kemampuan pertahanand. modernisasi pertahanane. meningkatkan rasa cinta tanah airJawaban: eStrategi keamanan nasional dalam menghadapiancaman dapat diuraikan dalam dua hal sebagaiberikut.1) Modernisasi alutsista. Hal ini dilakuan dengan

peningkatan profesionalisme dan modernisasimiliter di bawah kontrol sipil yang dijalankansecara objektif serta demokratis.

2) Meningkatkan rasa cinta tanah air. Dalammenghadapi ancaman diperlukan semangatrasa cinta tanah air bagi setiap warga negara.Oleh karena itu, partisipasi warga negaradalam hal ini sangat diperlukan. Salah satucontoh partisipasi warga adalah ikut membelaserta mempertahankan kedaulatan dankemerdekaan negara Indonesia dengansegenap tumpah darah secara tulus danikhlas.

28. Fungsi negara yang terutama berkaitan untukmewujudkan tujuan NKRI ”melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia” adalah . . . .a. kesejahteraan dan kemakmuranb. kehormatan negarac. pertahanand. kebebasane. keadilanJawaban: c”Melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia” merupakanwujud dari pertahanan yang dilakukan oleh negaraIndonesia, baik dari ancaman dalam negerimaupun ancaman luar negeri.

29. Contoh ancaman terhadap kehidupan bangsa dannegara yang timbul di dalam negeri dan bersifatnontradisional yaitu . . . .a. agresi militerb. penyelundupanc. gerakan separatisd. penangkapan ikan secara ilegale. perdagangan narkotika dan obat terlarangJawaban: cAncaman nontradisional merupakan ancamanyang terjadi akibat dinamika politik sejumlah

negara yang semakin melebar. Ancamannontradisional yang timbul di dalam negeri sepertigerakan-gerakan separatis. Gerakan separatisyang terjadi menjadi ancaman negara dan dihadapidengan cara-cara dialogis.

30. Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggimembobol data yang dimiliki KPU melaluikomputer dan jaringan internet. Nama-nama partaiyang tersimpan rahasia di KPU diubahnyasehingga mengakibatkan kekacauan di Indonesia.Kejahatan yang dilakukan mahasiswa tersebuttermasuk dalam ancaman berupa . . . .a. agresi militer d. radikalismeb. separatisme e. spionasec. cyber crimeJawaban: cKejahatan yang dilakukan mahasiswa tersebutmerupakan ancaman berupa kejahatan duniamaya. Kejahatan dunia maya (cyber crime) me-rupakan bentuk kejahatan yang dalam operasinyatidak dilakukan secara terbuka, tetapi secara ter-sembunyi dengan menggunakan berbagai perantipendukung. Ancaman jenis ini sangat mem-bahayakan sistem komputer. Bentuk kejahatan iniantara lain pencurian data dan pemblokiran situs.

31. Cinta tanah air merupakan perwujudan upaya ataustrategi mengatasi ancaman dalam membangunpersatuan bangsa. Tindakan yang bisa kitalakukan salah satu contohnya adalah . . . .a. mengutamakan penggunaan barang-barang

produk dalam negeri karena dapat meng-gerakkan roda perekonomian

b. lebih baik membeli barang luar negeri daripadamembuat sendiri karena biayanya lebihmahal

c. menganggap derajat bangsa Indonesia yangpaling unggul, sedangkan derajat bangsa lainrendah

d. lebih baik mengasingkan diri dari bangsa laindaripada meniru bangsa lain

e. bekerja sama dengan negara lain yangmenguntungkan diri sendiri

Jawaban: aMeningkatkan rasa cinta tanah air merupakansalah satu strategi dalam menghadapi ancamandari dalam maupun luar negeri. Rasa cinta tanahair akan muncul ketika segenap warga negaratanpa terkecuali merasa nyaman dan sejahteradalam bingkai Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkandengan cara mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapatmenggerakkan roda perekonomian.



Adanya pasar bebas membuat barang-barang dari luar negeri bebas dipasarkandi Indonesia. Akibatnya, ekonomi Indonesiabisa dikuasai negara lain bila produkIndonesia kalah saing.

Berdasarkan wacana tersebut Indonesia meng-alami ancaman di bidang . . . .a. sosial d. ekonomib. budaya e. pertahananc. ideologiJawaban: dBerbagai ancaman nonfisik yang berasal dari luarnegeri dibagi menjadi beberapa bidang sepertiberikut.1) Ancaman di bidang ideologi.2) Ancaman di bidang sosial budaya.3) Ancaman di bidang pertahanan keamanan.4) Ancaman di bidang ekonomi.

Ancaman di bidang ekonomi yang terjadi diIndonesia misalnya pasar bebas yang membuatbarang-barang dari luar negeri bebas dipasarkandi dalam negeri. Akibatnya, ekonomi Indonesiabisa dikuasai negara lain apabila produk Indonesiakalah saing dengan produk luar negeri.

33. Perhatikan tabel berikut ini!

Strategi-Strategi Menanggulangi Ancaman

1) Meningkatkan ketahanan rakyat dalam meng-hadapi usaha-usaha pemecahbelahan darianasir luar dan kaki tangannya.

2) Menumpas setiap gerakan separatis secarategas dan tidak kenal kompromi.

3) Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsadan setanah air dan rasa persaudaraan, agartercipta kekuatan dan kebersamaan di kalanganrakyat Indonesia.

Sesuai pemaparan dalam tabel, hal-hal tersebutmenunjukkan strategi dalam penanggulanganancaman . . . .a. infiltrasib. spionasec. terorismed. disintegrasie. agresi militerJawaban: dDisintegrasi merupakan ancaman yang muncul darigerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimenkesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan

daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Olehkarena itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalammenanggulangi disintegrasi antara lain meningkatkanketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usahapemecahbelahan bangsa, menumpas setiapgerakan separatis secara tegas dan tidak kenalkompromi, menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwasebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan,agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalanganrakyat Indonesia, serta membentuk satuan sukarelayang terdiri atas unsur masyarakat, TNI dan Polridalam memerangi separatis.

34. TNI-AU pada pertengahan bulan November 2014berhasil menggiring paksa pesawat Saudi ArabianAirlines untuk turun karena tidak memiliki izinmelintas di wilayah Indonesia. Tindakan yangdilakukan oleh TNI-AU tersebut adalah upayadalam menangani ancaman . . . .a. dalam negerib. luar negeric. keamanand. nonmilitere. militerJawaban: bAncaman dari luar negeri dapat berupa ancamanfisik dan ancaman nonfisik. Ancaman fisik adalahbentuk ancaman yang dapat membahayakannegara karena dilakukan secara fisik. Bentukancaman yang termasuk ancaman fisik, misalnyaagresi militer, spionase, penyelundupan barang,serta pelanggaran batas wilayah. Pesawat SaudiArabian Airlines pernah melakukan pelanggaranbatas wilayah terbang di wilayah Indonesia. Olehkarena itu, TNI Angkatan Udara yang mengetahuihal tersebut sesegera mungkin melakukantindakan pendaratan paksa terhadap pesawatasing tersebut karena sudah melanggar bataswilayah.

35. Fungsi perwakilan diplomatik sesuai KonvensiWina Tahun 1961 adalah . . . .a. melindungi kepentingan negara pengirim dan

warga negaranya di negara penerimab. mengurus masalah yang dihadapi negara-

negara yang melakukan perjanjianc. bertindak sebagai tempat pencatatan sipil

dan pemberian paspord. menggunakan semua daya dan tenaga untuk

mencapai tujuane. mengurus kepentingan negara serta warga

negaranya


Jawaban: aFungsi perwakilan diplomatik diatur dalamKonvensi Wina 1961. Fungsi perwakilan diplomatiksebagai berikut.1) Mewakili negara pengirim di dalam negara

penerima.2) Melindungi kepentingan negara pengirim dan

warga negaranya di negara penerima dalambatas-batas yang diizinkan oleh hukuminternasional.


4) Memberikan keterangan tentang kondisi danperkembangan negara penerima, sesuaiundang-undang dan melaporkan kepadapemerintah negara pengirim.


36. Perhatikan upaya-upaya berikut ini!1) Menjalin persahabatan antarsuku bangsa.2) Mempelajari berbagai kesenian dari daerah

lain.3) Memberi bantuan tanpa membedakan suku

bangsa atau asal daerah.

Upaya-upaya tersebut merupakan wujudpartisipasi warga negara dalam ranah . . . .a. rela berkorbanb. menjaga keamananc. kesiapan budaya rakyatd. menghormati perbedaan budayae. menjaga persatuan dan kesatuanJawaban: eMenjaga persatuan dan kesatuan bangsamerupakan salah satu cara untuk menghindariperpecahan yang merupakan suatu ancaman baginegara Indonesia. Menjaga persatuan dankesatuan bangsa dapat ditunjukkan dengan cara-cara berikut ini.1) Menjalin persahabatan antarsuku bangsa.2) Mempelajari berbagai kesenian dari daerah

lain.3) Memberi bantuan tanpa membedakan suku

bangsa atau asal daerah.4) Mengerti dan merasakan kesedihan dan

penderitaan orang lain, serta tidak mudahmarah atau menyimpan dendam.

5) Menerima teman tanpa mempertimbangkanperbedaan suku, agama, bahasa, dankebudayaan.

37. Definisi ancaman berupa ”spionase” yaitu . . . .a. tindakan militer oleh kekuatan asing berupa

melumpuhkan objek-objek vital negarab. kerja sama aktivitas mata-mata dengan

kekuatan asing yang lebih kuat

c. aksi memata-matai rahasia penting negaraoleh kekuatan asing

d. tindakan sabotase terhadap rencana militerdalam negeri

e. tindakan menghasut oleh negara asingJawaban: cAncaman dari luar negeri salah satunya berbentukspionase. Spionase pernah dilakukan oleh inteligenAustralia terhadap Presiden Republik Indonesiamelalui jaringan telepon. Spionase sendiri berartiaksi memata-matai data rahasia yang dimiliki olehnegara lain. Kegiatan mata-mata ini dilakukansecara sembunyi-sembunyi.

38. Tujuan pertahanan negara adalah . . . .a. agar Indonesia tetap berdaulat, utuh, dan

warga negaranya selamat dari segala bentukancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

b. menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesiaadalah bangsa yang gagah perkasa dan takterkalahkan

c. agar segenap warga negara selamat dariserbuan penjajah bangsa asing

d. menunjukkan modernisasi alutsista yangdimiliki Indonesia

e. menunjukkan kebesaran IndonesiaJawaban: aStrategi yang dilakukan Indonesia dalam meng-hadapi ancaman, salah satunya adalah me-ningkatkan pertahanan. Peningkatan pertahananmemiliki tujuan yaitu agar Indonesia tetapberdaulat, utuh, dan warga negaranya selamat darisegala bentuk ancaman baik dari dalam maupunluar negeri.


Seorang warga negara Indonesia (WNI)mendapat perlakuan tidak adil di negara X.Atas perlakuan tidak adil tersebut, per-wakilan diplomatik Indonesia yang ada dinegara X berupaya untuk membantu warganegara Indonesia tersebut memperolehkeadilan.

Berdasarkan wacana di atas perwakilan diplomatiktelah melakukan tugas dalam hal . . . .a. persahabatanb. representasic. observasid. negosiasie. proteksiJawaban: eProteksi yaitu melindungi pribadi, harga benda,dan kepentingan-kepentingan warga negaranyayang berada di luar negeri. Dalam kasus tersebutperwakilan diplomatik memberikan perlindungan


kepada teman sebangsanya. Bentuk proteksiperwakilan diplomatik Indonesia dalam wacanatersebut yaitu memberikan perlindungan terhadapwarga negara Indonesia (teman sebangsanya)yang tidak mendapatkan keadilan di negaratempat ia bertugas.

40. A adalah seorang warga negara Indonesia. Tanpadisengaja A melihat seorang teroris yang akanmembahayakan keselamatan bangsa dan negaradengan meledakkan salah satu hotel di kawasanZ. A seharusnya melakukan tindakan . . . .a. membiarkannya karena takut diancamb. melaporkan kepada pihak yang berwajibc. bersikap masa bodoh karena bukan urusan-

nyad. segera menjauhi orang tersebut karena takut

menjadi saksie. berteriak agar semua orang mengetahui jika

ada teroris di kawasan iniJawaban: bAncaman yang saat ini dihadapi oleh Indonesiasalah satunya adalah tindak terorisme. Tindakterorisme sangat membahayakan keselamatanseluruh bangsa karena tindakan ini mengakibatkantimbulnya korban jiwa. Sebagai warga negara yangbaik apabila mengetahui akan adanya ancamanterorisme, sesegera mungkin melaporkan kejadiantersebut kepada pihak kepolisian. Hal ini bertujuanagar tidak ada korban jiwa.


1. Sebut dan jelaskan dua contoh peran Indonesiadalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktifpada percaturan internasional!Jawaban:Peran Indonesia dalam pelaksanaan politik luarnegeri bebas aktif pada percaturan internasionaltampak pada keikutsertaannya dalam berbagaikegiatan seperti berikut.a. Peran Serta dalam AFTA

AFTA merupakan bentuk pasar bebas negara-negara ASEAN. Dalam pasar bebas setiapnegara mau tidak mau harus menerimaproduk dari negara-negara kelompok ASEANdan harus menerima persaingan tenaga kerja.Kita tidak perlu heran apabila orang berjualansatai, bakso, dan soto banyak yang berasaldari negara lain. Yang seharusnya dilakukanbangsa Indonesia yaitu meningkatkankualitas produksi, perdagangan, pelayananjasa maupun meningkatkan sumber dayamanusianya, agar nantinya kita dapatbersaing dalam era pasar bebas.

b. Peran Indonesia dalam ASEAN (Associationof South East Asia Nation)Indonesia juga aktif dalam kerja sama re-gional ASEAN yaitu organisasi negara-negaradi kawasan Asia Tenggara yang didirikan padatanggal 8 Agustus 1967.

2. Apa yang dimaksud persona nongrata?Jawaban:Persona nongrata adalah istilah untuk perwakilandiplomatik yang tidak disukai oleh negarapenerima. Perwakilan diplomatik di-personanongrata-kan karena diplomat yang bersangkutandikatakan telah melakukan kegiatan campurtangan/intervensi terhadap urusan dalam negarapenerima, menunjukkan sikap yang tidakbersahabat (hostile action), dan lainnya. Halseperti ini sangat berbahaya bagi kelangsunganhubungan diplomatik yang sudah terjalin dan akibatdari hal tersebut tidak menutup kemungkinan akanmenimbulkan terjadinya pemutusan hubungandiplomatik antara kedua negara. Perwakilandiplomatik yang di-persona nongrata-kan akandikembalikan ke negara pengirim.

3. Konsul dilihat dari praktik tukar-menukarnyadikenal dua jenis. Sebut dan jelaskan!Jawaban:Konsul dilihat dari praktik tukar-menukarnyadikenal dua jenis sebagai berikut.a. Consules missi yaitu seorang pejabat yang

khusus dikirim oleh negaranya sebagaikonsul di negara asing. Konsul ini menjalan-kan tugasnya sebagai konsul secara penuh.

b. Consules electii yaitu seorang warga negaradari negara penerima yang diangkat olehnegara asing sebagai konsul kehormatan. Iatetap dapat menjalankan tugasnya sebagaikonsul kehormatan.

4. Jelaskan maksud pemberian kekebalan dan ke-istimewaan kepada perwakilan diplomatik!Jawaban:Para diplomat hampir dalam segala hal harusdiperlakukan sebagaimana mereka berada di luarwilayah negara penerima. Para diplomat besertastafnya tidak tunduk pada kekuasaan peradilanpidana dan sipil dari negara penerima. MenurutKonvensi Wina 1961, perwakilan diplomatikdiberikan kekebalan dan keistimewaan denganmaksud sebagai berikut.a. Menjamin pelaksanaan tugas negara per-

wakilan diplomatik sebagai wakil negara.b. Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan

diplomatik secara efisien.


5. Bagaimana langkah negara penerima perwakilandiplomatik jika perwakilan diplomatik melakukanbanyak pelanggaran di negaranya serta penyalah-gunaan hak istimewanya?Jawaban:Langkah yang dilakukan negara penerima adalahmelaporkan tindakan kriminal pejabat diplomatikkepada negara asal, dan mengajukan permintaanpenangguhan hak kekebalan hukum agar pejabatdiplomatik tersebut dapat diadili serta negarapenerima dapat melayangkan persona nongratadengan meminta negara pengirim untuk memintapejabat tersebut kembali pulang dan diadili sesuaiperaturan perundang-undangan negerinya sendiri.Apalagi untuk kasus-kasus yang sangat seriusseperti ikut serta dalam rencana penggulinganpemerintahan yang sah, negara penerima dapatmenahan dan mengusirnya.

6. Jelaskan arti penting membina persatuan dankesatuan bangsa!Jawaban:Membangun persatuan dan kesatuan bangsa me-rupakan alat untuk mencapai cita-cita proklamasikemerdekaan yaitu menciptakan keamanan,kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan.Dengan persatuan, Indonesia bisa mengadakanhubungan internasional serta dapat mewujudkankerja sama yang baik antarwarga negara sehinggamenghindarkan dari perselisihan.

7. Sebutkan contoh ancaman perusakan ekosistemyang dilakukan warga negara di lingkungan hutan!Jawaban:Ancaman di lingkungan hutan yang dilakukan olehwarga negara menjadi masalah sangat serius,karena kerusakan hutan banyak satwa yang matiserta terjadi banjir di banyak wilayah karena sudahtidak ada resapan air. Kerusakan yang terjadi dilingkungan hutan antara lain pembakaran hutan,penebangan pohon secara ilegal, pembukaanlahan kelapa sawit, serta pembuangan limbahberbahaya di kawasan hutan.

8. Korupsi merupakan ancaman yang sangatmemprihatinkan di negara Indonesia. Negara telahbanyak dirugikan karena tindak pidana korupsi.Agar korupsi tidak semakin merajalela, langkahapa yang dapat dilakukan pemerintah?Jawaban:Langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalammenghadapi ancaman korupsi yang merajalela dinegara Indonesia bisa melalui beberapa carasebagai berikut.a. Harmonisasi peraturan perundang-undangan

yang mengatur tindak pidana korupsi.b. Meningkatkan pendidikan antikorupsi sejak

dini.

c. Penegakan hukuman bagi pelaku tindakpidana korupsi.

d. Tidak tebang pilih dalam mengadili pelakutindak pidana korupsi.

9. Belakangan ini banyak kasus pencurian sumberdaya alam yang terjadi di Indonesia. Salah satu-nya adalah pencurian kekayaan laut yang dilakukanoleh warga negara asing. Bagaimana sikappemerintah untuk membuat jera para pelaku yangmengancam kelestarian kekayaan laut Indonesia?Jawaban:Strategi yang dilakukan pemerintah dalammenghadapi ancaman pencurian kekayaan lautoleh warga negara asing sebagai berikut.a. Penenggelaman kapal-kapal ikan yang ter-

bukti melakukan pencurian.b. Sinergitaskan seluruh institusi pengaman dan

penegak hukum di laut.c. Memperkuat armada kapal laut sehingga

kapal-kapal laut dan kapal perang RI yangmemang dipersiapkan untuk menjaga seluruhperairan Indonesia tidak kalah dengan kapal-kapal pencuri.

d. Deteksi dini dan menjadikan nelayan kitasebagai mata dan telinga aparat yangberwenang.

e. Tindak tegas oknum-oknum yang ”main mata”di laut dan melakukan praktik pembekinganterhadap kapal-kapal asing yang melakukanpencurian ikan di perairan laut Nusantara.

f. Menegakkan hukum di seluruh perairanIndonesia. Siapa pun yang melakukan pe-langgaran hukum harus ditindak tegas dantidak pilih kasih.

10. Sebutkan contoh partisipasi warga negara yangdapat dilakukan untuk mengatasi ancaman gunamembangun persatuan dan kesatuan!Jawaban:Setiap warga negara mempunyai kewajiabnmenjaga keutuhan wilayah negara sesuai posisidan kemampuannya masing-masing. Beberapa halyang dapat dilakukan warga negara untuk hal ituseperti berikut.a. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD

1945 dalam kehidupan sehari-hari.b. Menghormati perbedaan suku, budaya,

agama, dan warna kulit.c. Menghidupkan komitmen, kesadaran, dan

kehendak untuk bersatu.d. Meneladan sikap para pahlawan, tokoh, elite

bangsa yang telah berjasa terhadap nusa danbangsa.

e. Melestarikan dan melaksanakan budayabangsa yang adiluhur seperti budaya salingmenghormati.


Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:1. menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal; serta2. menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal.

Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik:1. mengamalkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan integrasi nasional dalam

konteks NKRI; serta2. menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.

Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal

Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam KonteksNKRI

• Menguraikan pengertian penyelenggara danpenyelenggaraan negara.

• Memaparkan konsep dan karakteristik NegaraKesatuan Republik Indonesia.

• Menguraikan dinamika kehidupan bernegaradi Indonesia dari periode 1945–sekarang.

Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam KonteksFederal

• Menguraikan konsep dan karakteristik negarafederal.

• Mengidentifikasi penyelenggaraan negaraIndonesia masa RIS.

• Membuat makalah tentang dinamikapenyelenggaraan negara dalam konteks NKRIdan federal.

• Mampu memaparkan dinamika penyelenggaraan negara dalam konteksNKRI dan federal.

• Mampu membuat petisi dalam rangka meningkatkan kualitaspenyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan membuat makalahtentang dinamika penyelenggaraan negara.

• Mampu menjelaskan konsep negara kesatuan dan federal serta konsepNegara Kesatuan Republik Indonesia dari periode 1945–sekarang.

• Mampu melakukan debat dengan tema bentuk negara yang ideal bagiIndonesia.

• Mampu menerapkan sikap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuanIndonesia.




Kotak berhuruf X seharusnya diisi . . . .a. Mahkamah Agungb. Mahkamah Konstitusi

UUD 1945

X

DPR Presiden BPK DPA

c. Dewan Perwakilan Daerahd. Dewan Pengawas Keuangane. Majelis Permusyawaratan RakyatJawaban: eBagan tersebut merupakan struktur pemerintahanIndonesia berdasarkan UUD 1945 (konstitusipertama yang disahkan PPKI). Dengan demikian,kotak berhuruf X seharusnya diisi MajelisPermusyawaratan Rakyat. Berdasarkan konstitusipertama (UUD 1945), Majelis PermusyawaratanRakyat berkedudukan sebagai lembaga tertinggipelaksana kedaulatan rakyat. Ketentuan tersebutterdapat dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi,”Kedaulatan adalah di tanggan rakyat dandilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Per-musyawaratan Rakyat.”

A. Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI

308 Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal

2. Penyelenggaraan negara dilakukan oleh pe-merintah. Pemerintah dalam arti sempit terdapatpada kolom . . . .

a. – presiden– wakil presiden– menteri negara

b. – Dewan Perwakilan Rakyat– Majelis Permusyawaratan Rakyat– Dewan Perwakilan Daerah

c. – Mahkamah Agung– Mahkamah Konstitusi– Komisi Yudisial

d. – Badan Pengawas Keuangan– Komisi Pemilihan Umum– Komisi Pemberantasan Korupsi

e. – Majelis Permusyawaratan Rakyat– Mahkamah Agung– Mahkamah Konstitusi

Jawaban: aPemerintah merupakan lembaga, organ, ataubadan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.Pemerintah dapat dibedakan atas pemerintahdalam arti luas dan sempit. Pemerintah dalam artiluas meliputi keseluruhan lembaga negaralegislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif.Pemerintah dalam arti sempit meliputi presiden,wakil presiden, dan menteri negara.

3. Perhatikan bunyi pasal berikut!

”Presiden Republik Indonesia me-megang kekuasaan pemerintahan menurutundang-undang dasar.”

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesiamenganut sistem pemerintahan . . . .a. presidensialb. parlementerc. semipresidensiald. parlementer semue. semiparlementerJawaban: aSistem pemerintahan Indonesia adalah sistempresidensial. Dalam sistem presidensial ke-kuasaan menjalankan pemerintahan sepenuhnyaberada di tangan presiden. Ketentuan iniditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi,”Presiden Republik Indonesia memegangkekuasaan pemerintahan menurut undang-undangdasar.”

4. Pada tanggal 16 Oktober 1945 telah dikeluarkanMaklumat Wakil Presiden Nomor X. Konsekuensidikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden NomorX adalah . . . .a. kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif

dijalankan oleh presiden dibantu KNIPb. sistem pemerintahan Indonesia berubah dari

parlementer menjadi presidensialc. terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai lembaga legislatifd. perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia

Pusate. kekuasaan menteri dialihkan kepada presidenJawaban: dKonsekuensi dikeluarkannya Maklumat WakilPresiden Nomor X adalah bergesernya fungsiKNIP. Maklumat tersebut berisi ketentuan bahwasebelum MPR dan DPR dibentuk, Komite NasionalIndonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif danikut menetapkan GBHN. Melalui ketentuantersebut kedudukan KNIP berubah dari badanpembantu presiden menjadi suatu badan yangdiberi tugas melakukan pekerjaan MPR dan DPR.

5. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia,sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk segalakekuasaan lembaga-lembaga tersebut dijalankanoleh . . . .a. presiden dan wakil presidenb. presiden dan menteric. presiden dan sekretaris negarad. presiden, menteri, dan BPKe. presiden dengan bantuan Komite NasionalJawaban: eDalam pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945ditegaskan bahwa ”Sebelum Majelis Per-musyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentukmenurut undang-undang dasar ini, segalakekuasaannya dijalankan oleh presiden denganbantuan Komite Nasional.”

6. Bandingkan struktur pemerintahan pada UUD1945 dan UUD 1945 Negara Republik Indonesiasetelah amandemen. Perbedaan di antarakeduanya ditunjukkan oleh pernyataan . . . .a. kedudukan DPA sebagai lembaga negara

dihapuskan diganti dengan DPDb. kedudukan MPR dari lembaga tinggi negara

menjadi lembaga tertinggi negarac. kedudukan DPR dari lembaga tinggi negara

menjadi lembaga tertinggi negarad. kedudukan DPR dari lembaga tertinggi negara

menjadi setara dengan lembaga lainnyae. kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara

menjadi setara dengan lembaga lainnya


Jawaban: eLembaga negara sebagai penyelenggara negaramenurut UUD 1945 terdiri atas MPR sebagailembaga tertinggi serta lembaga tinggi negara yaituDPR, BPK, Presiden, DPA, dan MA. Adapunlembaga negara menurut UUD 1945 setelahamandemen kedudukan MPR setara denganlembaga lainnya yaitu DPR, DPD, Presiden, MA,MK, BPK, KPU, bank sentral, dan Komisi Yudisial.

7. Pada periode awal penggunaan UUD 1945sebagai konstitusi negara Republik Indonesiaterjadi beberapa penyimpangan. Penyimpangantersebut terdapat pada pilihan jawaban . . . .a. terjadinya perubahan sistem kabinet

presidensial menjadi kabinet parlementerb. pembubaran DPR hasil pemilu 1955 melalui

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960c. membentuk MPRS yang anggotanya di-

angkat dan diberhentikan oleh presidend. membentuk DPA dan MA dengan penetapan

presidene. lembaga-lembaga negara dipimpin oleh

presidenJawaban: aPada periode awal kemerdekaan terjadi pe-nyimpangan dari ketentuan UUD 1945 sepertiberikut.1) Berubahnya fungsi Komite Nasional

Indonesia Pusat dari pembantu presidenmenjadi badan yang diserahi kekuasaanlegislatif dan ikut menetapkan GBHN yangmerupakan wewenang MPR.

2) Terjadinya perubahan sistem kabinetpresidensial menjadi kabinet parlementerberdasarkan usul Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP).

8. Periode berlakunya Konstitusi RIS berlangsungpada tanggal 27 Desember 1949–17 Agustus1950. Pada periode tersebut kabinet bertanggungjawab kepada . . . .a. presiden d. perdana menterib. wakil presiden e. senatc. parlemenJawaban: cSistem pemerintahan yang diterapkan Indonesiaberdasarkan Konstitusi RIS adalah parlementer.Akan tetapi, parlementer yang diterapkanIndonesia pada periode ini bukan sistemparlementer murni, melainkan parlementer semu.Dalam sistem parlementer murni, parlemenmempunyai kedudukan yang sangat besar. Dalamsistem parlementer semu, kabinet bertanggungjawab kepada parlemen (DPR) sehingga DPRdapat membubarkan kabinet.

9. Perhatikan konsep berikut!

Agar menjadi konsep yang padu kotak berhuruf Xseharusnya berisi . . . .a. 1949–1950b. 1950–1959c. 1959–1966d. 1966–1998e. 1998–SekarangJawaban: aKonstitusi RIS berlaku berdasarkan KeputusanPresiden RIS Nomor 48 Tanggal 31 Januari tentangMengumumkan Piagam PenandatangananKonstitusi Republik Indonesia Serikat. Diumumkandi Jakarta pada tanggal 6 Februari 1950 olehmenteri kehakiman. Konstitusi RIS berlaku padaperiode 1949–1950.

10. Pada pelaksanaan sistem parlementer semuterdapat hubungan kerja sama antarlembaganegara. Hal itu terlihat dari pelaksanaan ke-kuasaan pembentukan undang-undang yangdijalankan oleh . . . .a. presiden dan menterib. presiden dan BPKc. BPK dan MAd. pemerintah, DPR, dan senate. pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan MAJawaban: dPada pelaksanaan sistem parlementer semuterdapat hubungan kerja sama antarlembaganegara seperti berikut.1) Kekuasaan pembentukan undang-undang

dijalankan oleh pemerintah, DPR, dan senat.2) Kekuasaan pelaksanaan undang-undang atau

pemerintahan negara berada di tanganpemerintah.

3) Kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang dijalankan oleh pengadilan negeri,pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.


1. Dalam praktik kenegaraan terdapat dua bentuknegara. Jelaskan kedua bentuk negara tersebut!Jawaban:Dua bentuk negara yang dianut negara-negara didunia adalah negara kesatuan dan federal. Negarakesatuan atau unitaris adalah suatu negara yangmempunyai satu pemerintahan terpusat yangbertanggung jawab atas seluruh wilayah negara.

UUD 1945 1945–1949

Konstitusi RIS X


Negara kesatuan merupakan negara bersusuntunggal dan hanya terdiri atas satu negara, satupemerintah, satu kepala negara, satu undang-undang dasar negara, dan satu lembaga legislatifuntuk seluruh wilayah negara. Adapun bentuknegara federal atau federasi adalah negara yangpemerintahannya dibagi dalam pemerintahanfederal dan pemerintahan negara bagian.Pemerintah federal merupakan pemerintahan pusatyang anggotanya berasal dari negara-negarabagian. Adapun pemerintah negara bagian adalahpemerintah daerah negara bagian tersebut.

2. Perhatikan struktur pemerintahan berikut!

Identifikasilah periode penyelenggaraan danpokok-pokok pemerintahan berdasarkan strukturpemerintahan tersebut!Jawaban:Struktur pemerintahan tersebut berdasarkan UUD1945 yang diterapkan pada periode 18 Agustus1945–27 Desember 1949, periode 5 Juli–1966,dan periode 1966–21 Mei 1998. Periode tersebutdikenal dengan masa revolusi, Orde Lama, danOrde Baru. Ketiga periode itu sama-samamelaksanakan sistem presidensial dalampenyelenggaraan negara. Akan tetapi, praktikpenyelenggaraan negara berbeda. Masa revolusipenyelenggaraan negara belum stabil karenamasih terjadi upaya penjajahan kembali olehBelanda. Pada periode ini beberapa lembaganegara belum terbentuk sehingga penyelenggara-an negara belum sesuai dengan konstitusi. PadaOrde Lama sistem presidensial diwarnai olehdominasi kuat pada figur presiden sehingga dikenaldengan sistem demokrasi terpimpin. Pada OrdeBaru sistem presidensial diterangkan dalam tujuhkunci pokok sistem pemerintahan. Penyelenggara-an negara pada Orde Baru ditandai dengandominasi kekuasaan pada lembaga kepresidenan.

3. Mengapa pada penyelenggaraan negara periode1950–1959 terjadi krisis kabinet di Indonesia?Jawaban:Periode 1950–1959 Indonesia menggunakanUUDS sebagai konstitusi negara. Penyeleng-garaan pemerintahan negara menganut sistem

Sumber: http://jelajahunik.blogspot.com/2011/12/warisan-terakhir-presiden-soekarno.html, diunduh 15 Februari 2015

pemerintahan parlementer. Penyelenggaraannegara pada periode penggunaan UUDS sebagaikonstitusi berjalan tidak stabil karena terjadi krisiskabinet. Krisis kabinet terjadi karena mosi tidakpercaya dari DPR. DPR dapat menggunakan mositidak percaya untuk menjatuhkan kabinet.Akibatnya, pada periode ini terjadi tujuh kalipergantian kabinet yaitu Kabinet Natsir (1950–1951), Kabinet Sukiman Suwiryo (1951–1952),Kabinet Wilopo (1952–1953), Kabinet AliSastroamidjojo I (1953–1955), Kabinet BurhanuddinHarahap (1955–1956), Kabinet Ali SastroamidjojoII (1956–1957), dan Kabinet Djuanda (1957–1959).

4. Perhatikan tokoh berikut!

Deskripsikan dinamika sistem penyelenggaraannegara pada masa pemerintahan tokoh tersebut!Jawaban:Tokoh pada gambar tersebut adalah Ir. Soekarno.Ir. Soekarno memerintah mulai kemerdekaanhingga tahun 1966. Pada periode tersebut terjadipasang surut penyelenggaraan negara. Pada awalkemerdekaan konstitusi yang digunakan UUD1945–1949. Pada periode itu sistem pemerintahanIndonesia adalah sistem presidensial. Lembaga-lembaga negara menurut konstitusi pertama terdiriatas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA),Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), BadanPemeriksa Keuangan (BPK), dan MahkamahAgung (MA). Pada tahun 1949–1950 sistempemerintahan Indonesia menggunakan KonstitusiRIS. Bentuk negara beralih dari kesatuan menjadiserikat, selanjutnya pada tahun 1950–1959Indonesia beralih menggunakan UUDS.Penyelenggaraan negara dilaksanakan dengansistem parlementer. Alat kelengkapan negaraberdasarkan UUDS 1950 terdiri atas presiden danwakil presiden, menteri, DPR, Mahkamah Agung,dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada periode1959–1966 Indonesia kembali pada UUD 1945setelah dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959.


Jawaban:Pokok-pokok sistem pemerintahan pada masaUUDS 1950 sebagai berikut.a. Presiden berkedudukan sebagai kepala

negara yang dibantu oleh seorang wakilpresiden.

b. Presiden dan wakil presiden tidak dapatdiganggu gugat.

c. Presiden menunjuk seorang atau beberapaorang sebagai pembentuk kabinet. Dalamrangka pembentukan kabinet, presidenmengangkat seorang sebagai perdanamenteri dan mengangkat menteri-menteriyang lain.

Demokrasi ini dikenal dengan nama demokrasiterpimpin. Demokrasi Terpimpin berlaku diIndonesia tahun 1959–1966 dari dikeluarkannyaDekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnyakekuasaan Ir. Soekarno. Periode ini dominasikekuasaan ada pada presiden sebagai kepalanegara.

5. Tuliskan tiga pokok sistem pemerintahan padamasa UUDS 1950!



1. Perhatikan ilustrasi berikut!

Texas memutuskan bergabung denganAmerika Serikat. Dengan demikian, Texasmenjadi negara bagian Amerika Serikat.Konsekuensinya Texas mendelegasikansebagian kekuasaannya dan menyerahkankepada negara serikat.

Proses penyerahan kekuasaan seperti ilustrasi diatas disebut . . . .a. konfederasib. koordinasic. delegasid. federasie. limitatifJawaban: eDalam konsep negara federal dikenal adanyalimitatif yaitu penyerahan kekuasaan dari negarabagian kepada negara serikat. Limitatif merupakankonsekuensi dari negara yang bergabung menjadibagian negara federal atau serikat. Meskipun

demikian, hanya kekuasaan yang diberikan olehnegara-negara bagian saja yang menjadikekuasaan negara serikat.

2. ”Negara serikat adalah negara yang bersusunjamak”. Pilihan jawaban yang mendukung pernyata-an tersebut adalah . . . .a. terdapat proses limitatif dan delegated powersb. negara serikat memiliki satu pemerintahan

terpusatc. tidak mengenal pemerintah federal dan

pemerintah negara bagiand. dalam negara hanya terdiri atas satu negara

satu pemerintahan dan satu kepala negarae. memiliki satu undang-undang dasar negara

yang berlaku untuk seluruh wilayah negaraJawaban: aNegara serikat atau federal adalah negara yangpemerintahannya dibagi dalam pemerintahanfederal dan pemerintahan negara bagian. Dalamnegara serikat terjadi proses limitatif yaitupenyerahan kekuasaan dari negara bagian kepadanegara serikat. Delegated powers adalahkekuasaan yang diberikan negara bagian kepadanegara serikat. Adapun pilihan jawaban b–e adalahkarakteristik negara kesatuan.

B. Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Negara Federal


3. Dalam KMB Belanda mengakui RepublikIndonesia Serikat sebagai negara merdeka danberdaulat. Atas kesepakatan dalam KMB padatanggal 27 Desember 1949 terbentuk negaraRepublik Indonesia Serikat dengan konstitusi. . . .a. UUD 1945b. Konstitusi RISc. UUDS 1950d. UUD 1945 setelah amandemene. undang-undang negara federalJawaban: bDengan terbentuknya RIS, Republik Indonesiahanya sebagai negara bagian dari RIS. Undang-undang dasar yang digunakan oleh negara RISadalah Konstitusi RIS. Adapun sistem pe-merintahan yang berlaku adalah sistem pemerin-tahan parlementer.

4. Perhatikan karakteristik penyelenggaraan negaraberikut!1) Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri

bertanggung jawab kepada parlemen.2) Susunan anggota dan program kabinet

didasarkan atas suara terbanyak parlemen.3) Masa jabatan kabinet tidak ditentukan

dengan pasti.

Karakteristik tersebut menunjukkan ciri-ciri sistempemerintahan . . . .a. presidensialb. parlementerc. semipresidensiald. parlementer semue. semiparlementerJawaban: dPenyelenggaraan negara yang dianut konstitusiRIS adalah sistem pemerintahan berdasarkansistem kabinet parlementer. Akan tetapi,parlementer yang diterapkan Indonesia padaperiode ini bukan sistem parlementer murni, me-lainkan parlementer semu (Quasy Parlementary).Ciri-ciri sistem pemerintahan menurut KonstitusiRIS sebagai berikut.1) Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri



dengan pasti.4) Kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh

parlemen, sebaliknya pemerintah dapatmembubarkan parlemen.

5. Perhatikan tugas-tugas berikut!1) Pemegang kekuasaan legislatif.2) Pemegang kekuasaan kepala pemerintahan.

3) Pemegang kekuasaan kepala negara.4) Panglima tertinggi dalam kemiliteran.5) Mengangkat dan melantik para anggota MPR

dari utusan daerah atau golongan.

Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan negaraperiode 1966–1998, tugas tersebut diemban oleh. . . .a. presiden d. MKb. DPR e. KYc. MAJawaban: aPeriode 1966–1998 dikenal dengan era Orde Baru.Pada era Orde Baru negara diselenggarakandengan sistem pemerintahan presidensial. Sistempemerintahan presidensial merupakan sistempemerintahan yang menunjukkan bahwa kepalapemerintahan dipegang oleh presiden. Presidenmemiliki beberapa tugas antara lain memegangkekuasaan kepala pemerintahan, kepala negara,panglima tinggi kemiliteran, serta mengangkat danmelantik anggota MPR. Selain kelima tugastersebut, presiden juga memiliki kekuasaanmengangkat para menteri dan pejabat negara,menyatakan perang, membuat perdamaian, danperjanjian dengan negara lain, mengangkat dutadan menerima duta dari negara lain, memberigelar, tanda jasa,dan tanda kehormatan, sertamemberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

6. Perhatikan fakta berikut!

Negara-negara bagian yang tergabungdalam RIS satu per satu bergabung dengannegara Republik Indonesia. Akibat peng-gabungan tersebut, negara federasi RIShanya tinggal tiga negara bagian yaitunegara Republik Indonesia, negaraIndonesia Timur, dan negara SumatraTimur. Ketiga negara bagian itu ber-musyawarah dan akhirnya mencapai katasepakat kembali pada Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diproklamasikantanggal 17 Agustus 1945.

Kesimpulan yang benar berdasarkan fakta tersebutadalah . . . .a. tiap-tiap wilayah di Indonesia ingin merdekab. Indonesia mempertahankan bentuk negara

federasic. negara serikat bertentangan dengan

konstitusi negarad. negara federasi lebih cocok untuk Indonesia

daripada negara kesatuane. pemerintahan berdasar Konstitusi RIS tidak

berjalan karena negara RIS bukan cita-citabangsa Indonesia


Jawaban: eFakta tersebut membuktikan bahwa bentuk negaraserikat atau federasi tidak sesuai dengan cita-citabangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncultuntutan untuk kembali pada negara kesatuan.Selanjutnya, Indonesia kembali pada konsep awalberdirinya negara Indonesia yaitu kehidupanberbangsa dan bernegara Indonesia dijalankanberdasarkan konsep negara kesatuan. Artinya,negara Indonesia adalah satu negara dengan satupemerintahan, satu kepala negara, satu undang-undang dasar negara, dan satu lembaga legislatifuntuk seluruh wilayah negara.

7. Perhatikan fakta berikut!

Berdasarkan Konstitusi RIS Indonesiaterdiri atas tujuh negara bagian dansembilan daerah otonom. Tujuh negarabagian RIS meliputi Sumatra Timur,Sumatra Selatan, Pasundan, Jawa Timur,Madura, Negara Indonesia Timur, danRepublik Indonesia (RI). Adapun kesembilandaerah otonom tersebut meliputi Riau,Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, DayakBesar, Banjar, Kalimantan Tenggara,Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesiaadalah negara . . . .a. konfederasib. kesatuanc. republikd. unitarise. federalJawaban: eNegara bagian dalam fakta tersebut menunjukkanbahwa Indonesia adalah negara federal. Negarafederal atau federasi adalah negara yangpemerintahannya dibagi dalam pemerintahanfederal dan pemerintahan negara bagian.Pemerintah federal merupakan pemerintahan pusatyang anggotanya berasal dari negara-negarabagian. Adapun pemerintah negara bagian adalahpemerintah daerah negara bagian tersebut.

8. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag,Belanda membawa pengaruh besar bagipenyelenggaraan negara di Indonesia. Pengaruhtersebut ditunjukkan oleh pernyataan . . . .a. lahirnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat

sebagai hukum dasar negara Indonesiab. bentuk negara Indonesia bergeser dari negara

serikat kembali pada negara kesatuanc. lahirnya badan penyusun undang-undang

dasar yang disebut Konstituante

d. berlakunya sistem pemerintahan presidensialberdasarkan Konstitusi RIS

e. Indonesia memiliki satu pemerintahan yangterpusat

Jawaban: aHasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag,Belanda pada tanggal 23 Agustus–2 November1949 membawa pengaruh besar bagi pe-nyelenggaraan negara di Indonesia. Bentuk negaraIndonesia berubah dari negara kesatuan menjadinegara serikat. Perubahan bentuk negara diikutipenggantian konstitusi negara. Perubahan bentuknegara dari kesatuan menjadi negara serikatmelahirkan konstitusi RIS bagi Indonesia. Adapunciri-ciri sistem pemerintahan menurut KonstitusiRIS antara lain kabinet yang dipimpin oleh perdanamenteri bertanggung jawab kepada parlemen,susunan anggota dan program kabinet didasarkanatas suara terbanyak parlemen, masa jabatankabinet tidak ditentukan dengan pasti, dan kabinetdapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen,sebaliknya pemerintah dapat membubarkanparlemen.

9. Negara federal juga disebut negara serikat yaitunegara bersusunan jamak dan terdiri atas be-berapa negara bagian yang semula berdiri sendiri.Dalam negara federal pemegang kekuasaan asliada pada . . . .a. pemerintah federalb. pemerintah pusatc. negara bagiand. serikat negarae. konfederasiJawaban: cPemegang kedaulatan dalam negara serikatadalah gabungan negara bagian yang disebutnegara federal. Meskipun pemerintah federal yangmemegang kekuasaan tertinggi atas negarabagian, kekuasaan asli tetap ada pada negarabagian karena negara bagian berhubunganlangsung dengan rakyatnya.

10. Pernyataan berikut ini yang bukan termasuklembaga yang ada pada periode berlakunyaKonstitusi RIS adalah . . . .a. presidenb. menteric. senatd. Dewan Perwakilan Rakyate. Badan Pemeriksa KeuanganJawaban: ePada periode berlakunya Konstitusi RIS negaraterbagi dalam enam lembaga negara atau alat-alat kelengkapan federal RIS. Lembaga-lembagatersebut adalah presiden, menteri, senat, DPR,Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuang-an.



1. Tuliskan ciri-ciri sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS!Jawaban:Ciri-ciri sistem pemerintahan menurut Konstitusi RIS sebagai berikut.a. Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.b. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak parlemen.c. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti.d. Kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen, sebaliknya pemerintah dapat membubarkan

parlemen.

2. Gambarkan struktur pemerintahan berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat!Jawaban:Struktur pemerintahan berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai berikut.

3. Tuliskan lembaga-lembaga penyelenggara negara berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat!Jawaban:Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat negara Indonesia terbagi dalam enam lembaga atau alat-alat kelengkapan federal RIS. Lembaga-lembaga tersebut adalah presiden, menteri, senat, DPR, MahkamahAgung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan.

4. Berdasarkan karakteristik dan kondisi geografis Indonesia, apakah bentuk negara serikat sesuai untukIndonesia? Jelaskan!Jawaban:Jawaban peserta didik tentang bentuk negara Indonesia akan bervariasi. Bapak/Ibu Guru dapat memberikanpenilaian berdasarkan argumen yang dikemukakan peserta didik. Indonesia adalah negara kepulauan. Artinya,Indonesia terdiri atas beberapa pulau dan wilayah Indonesia meliputi wilayah perairan dan wilayah daratan.Oleh karena itu, negara Indonesia sesuai jika berbentuk negara kesatuan.

5. Deskripsikan penyelenggaraan negara Indonesia dalam konteks federal!Jawaban:Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, dalam perjalanan kehidupan berbangsa danbernegara, Indonesia sempat mengalami pergeseran bentuk negara yaitu dengan lahirnya Republik IndonesiaSerikat (RIS). Bentuk Negara Republik Indonesia pada kurun waktu 27 Desember 1949–17 Agustus 1950adalah federal dengan sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan UUD RIS bentuk negara Indonesiaadalah federal, terdiri atas tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom. Pemerintahan berdasarkanKonstitusi RIS tidak berjalan dan muncul tuntutan kembali pada negara kesatuan.




Melalui deklarasi tersebut wilayahIndonesia meliputi laut di sekitar, di antara,dan di dalam Kepulauan Indonesia.Deklarasi itu juga menyatakan penentuanbatas laut 12 mil yang diukur dari garispenghubung titik terluar pada pulau-pulauNegara Kesatuan Republik Indonesia.Meskipun menuai berbagai reaksi dari duniainternasional, deklarasi tersebut akhirnyaditerima dan ditetapkan dalam KonvensiHukum Laut PBB, United Nation Conventionon Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Tokoh pencetus deklarasi dalam informasi tersebutadalah . . . .a. Ir. Soekarnob. Soehartoc. Mohammad Hattad. Mohammad Roeme. Djuanda KartawijayaJawaban: eDeklarasi yang dimaksud dalam informasi adalahdeklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957.Deklarasi Djuanda dicetuskan oleh DjuandaKartawijaya. Melalui deklarasi tersebut wilayahIndonesia berkembang meliputi laut di sekitar, diantara, dan di dalam Kepulauan Indonesia.Deklarasi itu juga menyatakan penentuan bataslaut 12 mil yang diukur dari garis penghubung titikterluar pada pulau-pulau Negara KesatuanRepublik Indonesia.

2. Di Indonesia presiden memegang fungsi rangkapyaitu sebagai kepala negara dan kepala pe-merintahan. Menurut UUD 1945, presiden dibantuoleh . . . .a. wakil presidenb. sekretaris kabinetc. menterid. ketua partaie. dewan penasihatJawaban: cDalam UUD 1945 pasal 17 ayat (1) ditegaskanbahwa presiden dibantu oleh menteri-menterinegara. Bantuan para menteri ini dimaksudkandalam upaya penyelenggaraan negara. Kabinet ataumenteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,serta bertanggung jawab kepada presiden.

3. Perhatikan karakter sistem pemerintahan berikut!1) Susunan anggota dan program kabinet



parlemen.4) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat.5) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Ciri-ciri pemerintahan menurut Konstitusi RISterdapat pada nomor . . . .a. 1), 2), dan 3) d. 2), 4), dan 5)b. 1), 3), dan 4) e. 3), 4), dan 5)c. 2), 3), dan 4)Jawaban: aCiri-ciri sistem pemerintahan menurut KonstitusiRIS sebagai berikut.1) Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri




parlemen, sebaliknya pemerintah dapatmembubarkan parlemen.

Adapun karakteristik pada nomor 4) dan 5)merupakan ciri-ciri penyelenggaraan negaraberdasarkan UUD 1945 periode 1966–1998.

4 Perhatikan karakteristik berikut!1) Dalam negara terdapat pembagian wilayah

negara (daerah).2) Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang

tertinggi dalam pemerintahan.3) Tiap-tiap daerah memiliki organisasi ke-

negaraan dan pemerintahan sendiri.

Karakteristik tersebut menunjukkan bentuk negara. . . .a. serikatb. republikc. federald. kesatuan sistem sentralisasie. kesatuan sistem desentralisasiJawaban: eNegara kesatuan atau unitaris adalah suatu negarayang mempunyai satu pemerintahan terpusatyang bertanggung jawab atas seluruh wilayahnegara. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuandapat dibedakan dalam dua sistem yaitu sistem


desentralisasi dan sistem desentralisasi.Karakteristik pada soal merupakan karakteristiknegara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

5. Amati perubahan struktur pemerintahan berikut!

Perubahan struktur pemerintahan tersebut terjadikarena . . . .a. Dekret Presiden 5 Juli 1959b. Maklumat Wakil Presiden Nomor Xc. Surat Perintah Sebelas Maretd. Keputusan Dewan Menteri tertanggal

19 Februari 1959e. tuntutan reformasiJawaban: ePerubahan struktur pemerintahan tersebutmerupakan akibat salah satu tuntutan reformasiyaitu amandemen UUD 1945. Latar belakangtuntutan perubahan UUD 1945 karena pe-nyelenggaraan negara tidak sesuai dengan amanatrakyat dalam konstitusi UUD 1945. Berbagaipenyimpangan terjadi antara lain karena padamasa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tanganMPR (dan pada kenyataannya bukan di tanganrakyat), kekuasaan yang sangat besar padapresiden, adanya pasal-pasal yang terlalu ”luwes”(sehingga dapat menimbulkan multitafsir), sertakenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangatpenyelenggara negara yang belum cukup didukungketentuan konstitusi.

6.” Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah negara yang bersusun tunggal”.

Keterangan yang mendukung pernyataan tersebutadalah . . . .a. Indonesia terdiri atas beberapa provinsi yang

berdiri sendirib. di Indonesia terdapat pemerintah federal dan

pemerintah negara bagian

c. tiap daerah memiliki satu kepala negara, satuparlemen, dan satu dewan menteri demikepentingan Indonesia

d. tiap provinsi Indonesia boleh membuatkonstitusi sendiri, tetapi tidak boleh ber-tentangan dengan konstitusi negaraIndonesia

e. Indonesia terdiri atas satu negara, satupemerintahan, satu kepala negara, dan satuundang-undang dasar negara untuk seluruhwilayah Indonesia

Jawaban: eNegara Indonesia adalah negara yang bersusuntunggal. Artinya, negara Indonesia hanya terdiri atassatu negara, satu pemerintah, satu kepala negara,satu undang-undang dasar negara, dan satulembaga legislatif untuk seluruh wilayah negara.Kebalikan dari negara bersusun tunggal adalahnegara bersusun jamak. Negara bersusun jamakdikenal dengan negara federal. Negara fedaraladalah negara yang pemerintahannya dibagi dalampemerintahan federal dan pemerintah negarabagian. Negara federal sering disebut negaraserikat yaitu negara bersusun jamak yang terdiriatas negara bagian yang semula berdiri sendiri.

7. Pada umumnya negara-negara di dunia menganutdua bentuk negara yaitu kesatuan dan federal.Kelompok negara federal terdapat pada kolom. . . .

a. – Amerika Serikat– Australia– Jerman– India

b. – Indonesia– Korea Utara– Tiongkok– Jepang

c. – Jepang– Amerika Serikat– Jerman– Inggris

d. – Inggris– Belanda– Malaysia– Indonesia

e. – Vietnam– Thailand– Indonesia– India

Jawaban: aNegara federal juga disebut negara serikat yaitunegara bersusunan jamak, terdiri atas beberapanegara bagian yang semula berdiri sendiri. Setelahmenggabungkan diri dengan negara serikat,secara otomatis negara tersebut mendelegasikansebagian kekuasaannya dan menyerahkannya


kepada negara serikat. Contoh Negara-negarafederasi antara lain Amerika Serikat, Australia,India, dan Jerman.

8. Cermatilah peristiwa pada gambar berikut!

Peristiwa tersebut mengawali perubahan konstitusiIndonesia dari . . . ke . . . .a. UUD 1945, UUDS 1950b. UUD 1945, Konstitusi RISc. Konstitusi RIS, UUDS 1950d. UUDS 1950, UUD 1945e. UUD 1945, UUD 1945 amandemenJawaban: ePeristiwa tersebut adalah peristiwa pendudukangedung DPR/MPR oleh mahasiswa. Mahasiswadan masyarakat di berbagai daerah menyuarakantuntutan reformasi, salah satunya amandemenUUD 1945. Konstitusi Indonesia UUD 1945mengalami amandemen dengan empat rangkaian.Amandemen UUD 1945 diharapkan mampumenciptakan pemerintahan yang prorakyat bersihdari praktik KKN sehingga tercipta masyarakatadil dan makmur.

9. ”Negara Indonesia adalah negara kesatuan yangberbentuk republik.” Keterangan tentang bentuknegara tersebut terdapat dalam . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.a. pasal 1 ayat (1) d. pasal 2 ayat (1)b. pasal 1 ayat (2) e. pasal 2 ayat (2)c. pasal 1 ayat (1)Jawaban: aBentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Halini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1)yang berbunyi, ”Negara Indonesia adalah negarakesatuan yang berbentuk republik.” Konsep negarakesatuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaselanjutnya dijadikan kerangka dalam menjalan-kan kehidupan bernegaranya sesuai konsepNegara Kesatuan Republik Indonesia pada awalkemerdekaan.

10. UUD 1945 menjadi konstitusi pertama yangberlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalamkonstitusi tersebut tercantum secara tegas bentukkenegaraan yaitu dalam ketentuan . . . .a. pasal 1 ayat (1) d. pasal 2 ayat (1)b. pasal 1 ayat (2) e. pasal 2 ayat (2)c. pasal 1 ayat (3)Jawaban: aBentuk negara Indonesia tercantum secara tegasdalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-UndangDasar Tahun 1945. Ketentuan tersebut berbunyi”Negara Indonesia adalah negara kesatuan yangberbentuk republik.”

11. Perhatikan pokok-pokok penyelenggaraan negaraberikut!1) Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan.2) Bentuk pemerintahan Indonesia adalah

republik.3) Kedaulatan negara Indonesia adalah di

tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya olehMajelis Permusyawaratan Rakyat.

4) Sistem pemerintahan Indonesia adalahsistem parlementer.

5) Indonesia berbentuk negera federal.

Pokok-pokok penyelenggaraan negara periode1945–1949 terdapat pada nomor . . . .a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 4)b. 1), 2), dan 4) e. 3), 4), dan 5)c. 1), 2), dan 5)Jawaban: aPeriode 1945–1949 dikenal dengan masa revolusikarena pada masa itu segenap bangsa Indonesiaberjuang mempertahankan kemerdekaan NKRI.Konstitusi yang digunakan pada periode 1945–1949 adalah UUD 1945 yang disahkan oleh PPKIpada tanggal 18 Agustus 1945. Pokok-pokokpemerintahan negara dalam UUD 1945 terdapatpada nomor 1), 2), dan 3). Nomor 4) dan 5)merupakan pokok-pokok penyelenggaraan negarapada periode 1949–1950.


Lembaga-lembaga negara pada bagan merupakanpenyelenggara negara pada periode . . . .a. 1949–1950 d. 1966–1998b. 1950–1959 e. 1998–sekarangc. 1959–1966

Sumber: http://dtrimbawan.blogspot.com/p/blog-page.html, diunduh15 Februari 2015


Jawaban: eLembaga-lembaga negara pada bagan merupakanpenyelenggara negara pada periode 1998–sekarang. Seluruh lembaga negara memilikikedudukan sejajar tidak saling bertanggung jawabsehingga tidak saling menjatuhkan. MPR tidak lagimenjadi lembaga tertinggi negara. Tiap-tiaplembaga negara memiliki kekuasaan terpisahtetapi dalam penyelenggaraan negara dilakukandengan sistem checks and balances salingmengawasi antarlembaga negara.

13. Konsekuensi dari perpindahan Konstitusi RepublikIndonesia Serikat ke Undang-Undang DasarSementara Tahun 1950 adalah . . . .a. bentuk negara Indonesia kembali ke bentuk

kesatuanb. dewan menteri tidak lagi bertanggung jawab

kepada parlemenc. sistem pemerintahan Indonesia kembali pada

sistem presidensiald. presiden menjabat sebagai kepala negara

sekaligus kepala pemerintahane. negara Indonesia menjadi negara bersusun

jamakJawaban: aPergantian Konstitusi RIS menjadi UUDSementara 1950 memberikan perubahan padasistem pemerintahan Indonesia. UUDS 1950ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 dan mulaiberlaku tanggal 17 Agustus 1950. Sejak saat ituterjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia.Bentuk negara kembali pada bentuk negara ke-satuan dengan sistem pemerintahan parlementer.

14. Dalam praktiknya konsep negara kesatuan pernahbergeser menjadi konsep federal. Pergeserantersebut terjadi pada periode . . . .a. 1945–1949 d. 1959–1966b. 1949–1950 e. 1966–1998c. 1950–1959Jawaban: bKonsep negara kesatuan diterapkan Indonesiapada periode 1945–1949, tetapi pada periode1949–1950 konsep bernegara di Indonesiabergeser menjadi konsep federal. Konsep federalyang diterapkan di Indonesia tidak bertahan lamakarena konsep federal tidak cocok dengankarakteristik Indonesia. Selanjutnya, pada periode1950–sekarang Indonesia kembali menerapkankonsep negara kesatuan dalam kehidupanbernegara.

15. Otonomi daerah merupakan bagian dari sistempenyelenggaraan negara Indonesia. Dalamotonomi daerah, setiap daerah otonom diberikewenangan yang luas dalam hal . . . .

a. yustisib. politik luar negeric. moneter dan fiskald. pertahanan dan keamanane. mengelola daerah sesuai dengan potensiJawaban: eDengan diberlakukannya undang-undang otonomidaerah, pemerintahan daerah menyelenggarakanurusan pemerintahan yang menjadi kewenang-annya, kecuali urusan pemerintahan yang olehundang-undang ditentukan menjadi urusanpemerintah pusat. Urusan pemerintahan yangmenjadi urusan pemerintah pusat meliputi politikluar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,moneter dan fiskal nasional, agama, dan norma.Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalahmengelola daerah sesuai dengan potensi yangdimilikinya.

16. Penyelenggaraan negara Indonesia dijalankanmelalui konsep negara kesatuan dengan tujuanmewujudkan integrasi nasional. Dengan demikian,akan tercipta kehidupan bernegara denganpenyelenggaraan negara yang kukuh. Dalammewujudkan hal tersebut diperlukan perjuangankeras. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencapaiintegrasi nasional dalam bingkai NKRI adalah . . . .a. menghilangkan keragaman suku dan adat

kedaerahanb. mengunggulkan budaya masing-masing

daerahc. mengadakan pertukaran pelajar daerahd. menghilangkan kebudayaan daerahe. memperkukuh semangat kesukuanJawaban: cBanyak cara dapat dilakukan untuk mencapaiintegrasi nasional salah satunya dengan pertukar-an pelajar. Pertukaran pelajar diharapkan dapatdiikuti pengenalan keragaman budaya di Indonesia.Pertukaran pelajar dapat digunakan sebagaisarana untuk mengenalkan budaya daerah kedaerah lain di Indonesia. Dengan demikian, akanterjadi proses kenal budaya yang selanjutnyadiharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta danbangga terhadap tanah air Indonesia. Rasa cintadan bangga terhadap tanah air akan memperkukuhintegrasi nasional.

17. Pada periode ini Indonesia mengalami krisiskabinet, tercatat Indonesia mengalami tujuh kalipergantian kabinet. Periode yang dimaksud . . . .a. periode 1949–1950b. periode 1950–1959c. periode 1959–1966d. periode 1966–1998e. periode 1998–Sekarang


Jawaban: bPada periode 1950–1959 Indonesia menganutsistem multipartai. Sistem multipartai yangditerapkan berimbas pada terganggunya kesta-bilan penyelenggaraan negara. Perubahan kabinetmenjadi indikator terganggunya kestabilanpenyelenggaraan negara. Krisis kabinet terjadiakibat mosi tidak percaya DPR kepada kabinet.Pada periode ini terjadi tujuh kali pergantiankabinet yaitu Kabinet Natsir (1950–1951), KabinetSukiman Suwiryo (1951–1952), Kabinet Wilopo(1952–1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–1956),Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957), danKabinet Djuanda (1957–1959).

18. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sebagai hukum dasar negara republikIndonesia telah mengalami perubahan. Perubahanatau amandemen terhadap konstitusi dilakukandengan empat rangkaian. Amandemen tersebutterjadi pada penyelenggaraan negara periode . . . .a. 1949–1950b. 1950–1959c. 1959–1966d. 1966–1998e. 1998–SekarangJawaban: eKeempat rangkaian amandemen Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945terjadi pada masa reformasi periode 1998–sekarang. Amandemen terhadap konstitusitersebut dilatarbelakangi oleh tuntutan reformasiyang salah satunya berisi tuntutan untukmengamandemen konstitusi agar lebih berpihakpada kepentingan rakyat bukan penguasa.

19. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD1945 tidak menganut sistem pemerintahan darinegara mana pun, tetapi suatu sistem yang khasbagi bangsa Indonesia. UUD 1945 sebagailandasan operasional sistem pemerintahanIndonesia sebelum diamandemen memberikankekuasaan dominan kepada . . . .a. presidenb. DPRc. BPKd. MAe. MKJawaban: aUndang-Undang Dasar 1945 memberikan ke-kuasaan yang sangat besar kepada pemegangkekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yangdianut UUD 1945 adalah executive heavy, yaknikekuasaan dominan berada di tangan presidendilengkapi dengan berbagai hak konstitusionalyang lazim disebut hak prerogatif (antara lain

memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi),serta kekuasaan legislatif karena memilikikekuasaan membentuk undang-undang.

20. Pada periode berlakunya Konstitusi RIS Indonesiamenerapkan sistem pemerintahan parlementersemu. Dalam sistem parlementer semu, kabinetbertanggung jawab kepada . . . .a. DPR c. BPKb. DPD e. presidend. MPRJawaban: aBerdasarkan Konstitusi RIS, bentuk pemerintahanIndonesia adalah republik. Adapun sistempemerintahannya adalah parlementer. Akan tetapi,parlementer yang diterapkan di Indonesia padaperiode berlakunya Konstitusi RIS bukan sistemparlementer murni, melainkan parlementer semu.Dalam sistem parlementer semu, kabinetbertanggung jawab kepada parlemen (DPR)sehingga DPR dapat membubarkan kabinet.

21. Bukti bahwa negara Indonesia berdasarkan sistemkonstitusional adalah . . . .a. setiap pelanggaran mendapat sanksi hukumb. kekuasaan negara dibatasi oleh undang-

undangc. kekuasaan tertinggi negara ada di tangan

rakyatd. adanya pemberantasan KKNe. negara memiliki perangkat perundang-

undanganJawaban: bPemerintah Indonesia berdasarkan sistemkonstitusional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pe-merintahan Indonesia tidak bersifat absolut(kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Pe-merintah dalam melaksanakan tugasnya dibatasioleh ketentuan konstitusi, selain ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokokkonstitusional, seperti ketetapan MPR danundang-undang.

22. Contoh hubungan tata kerja antara BPK dan DPRberdasarkan susunan kekuasaan negara RepublikIndonesia adalah . . . .a. DPR melaporkan keuangan yang telah

digunakan untuk membiayai pembangunankepada BPK

b. BPK memberi laporan kepada DPR tentanghasil pemeriksaannya

c. BPK dan DPR sama-sama sebagai lembagatinggi negara

d. BPK dan DPR bersama-sama menyusunrencana anggaran negara

e. BPK di bawah kekuasaan DPR


Jawaban: bMenurut UUD 1945 sebelum perubahan, hasilpemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR.Setelah perubahan UUD 1945, hasil pemeriksaanBPK disampaikan kepada DPR dan DPD. Hal ituterjadi karena DPD juga memiliki kewenanganuntuk melakukan pengawasan atas APBN. Selainitu, BPK harus menyampaikan hasil pemeriksa-annya kepada DPRD karena BPK juga melakukanpemeriksaan terhadap pengelolaan keuangandaerah dalam APBD.

23. Alasan tidak stabilnya penyelenggaraan negarapada periode pemberlakuan UUDS 1950 karena. . . .a. efek sistem multipartaib. efek sistem parlementerc. perubahan bentuk negarad. perubahan konstitusi negarae. kegagalan konstituante membuat undang-

undangJawaban: aKetika Indonesia menerapkan UUDS 1950 (17Agustus 1950–5 Juli 1959), pemerintahanberlangsung secara tidak stabil. Akibat adanyasistem multipartai menyebabkan tiap-tiap partaimementingkan kepentingan partai dan bukan ke-pentingan bangsa dan negara. Sistem demokrasidi parlemen dan pemerintahan pun berlangsungdengan tidak sehat.

24. Tahun 2014 seluruh rakyat Indonesia menggelarpesta demokrasi memilih presiden dan wakilpresiden secara langsung. Pemilihan presidensecara langsung membuktikan bahwa Indonesiakembali kepada prinsip dasar negara yaitu . . . .a. undang-undang dasar sebagai hukum dasarb. kedaulatan ada di tangan rakyatc. menerapkan demokrasi yang benard. rakyat menentukan segala sesuatunyae. rakyat dapat merasa puas dengan pilihannyaJawaban: bPrinsip dasar negara seperti tertuang dalam pasal1 ayat (2) UUD 1945 yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Hal ini tecermin dalam kegiatanpemilihan umum.

25. Salah satu penyebab kembalinya Indonesia kebentuk negara kesatuan karena . . . .a. bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-

cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia17 Agustus 1945

b. Konstituante tidak berhasil membuat undang-undang dasar untuk menggantikan UUDS1950

c. ketidakpuasan daerah kepada pemerintahanpusat

d. negara-negara bagian hanya dijadikan bonekabagi Belanda

e. keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1950Jawaban: aBerikut sejumlah faktor yang memengaruhi proseskembalinya negara RIS menjadi NKRI.1) Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-

cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus1945.

2) Pembentukan negara RIS tidak sesuaidengan kehendak rakyat.

3) Bentuk RIS pada dasarnya merupakanwarisan dari kolonial Belanda yang tetap inginberkuasa di Indonesia.


1. Mengapa mempelajari penyelenggaraan negaratidak akan lepas dari pembahasan tentangpenyelenggara dan sistem pemerintahan?Jawaban:Mempelajari konsep negara tidak akan lepas daripembahasan tentang penyelenggara negara dansistem pemerintahan karena penyelenggaranegara merupakan organ pelaku atau pelaksanapenyelenggaraan negara. Adapun sistempemerintahan merupakan wujud nyata daripenyelenggaraan negara.

2. Jelaskan pengertian penyelenggaraan negaraberdasarkan konteks Negara Kesatuan RepublikIndonesia!Jawaban:Penyelenggaraan negara dalam konteks NKRImerupakan proses pelaksanaan hal-hal berkaitandengan kehidupan berbangsa dan bernegarasesuai konteks negara kesatuan. Penyelenggara-an negara dilakukan oleh penyelenggara negarayaitu pemerintah. Pemerintah merupakanlembaga, organ, atau badan penyelenggaraannegara dan pemerintahan.

3. Tuliskan dua dasar berlakunya kembali UUD 1945sebagai konstitusi Indonesia!Jawaban:Dasar hukum berlakunya kembali UUD 1945sebagai konstitusi Indonesia sebagai berikut.a. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mem-

berlakukan kembali UUD 1945 sebagaikonstitusi negara Republik Indonesia.

b. Keputusan Dewan Menteri tertanggal19 Februari 1959 mengenai ”Pelaksanaandemokrasi terpimpin dalam rangka kembalipada UUD 1945.”


4. Deskripsikan penyelenggaraan negara berdasar-kan pada periode 1966–1998!Jawaban:Periode ini dikenal dengan zaman Orde Baru.Praktik penyelenggaraan negara dalam sistem pe-merintahan presidensial diterangkan dalampenjelasan UUD 1945, Indonesia ialah negarayang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan ataskekuasaan belaka; pemerintahan berdasarkanatas sistem konstitusi (hukum dasar), tidakbersifat absolutisme (kekuasaan yang tidakterbatas); kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;presiden ialah penyelenggara pemerintah negarayang tertinggi di bawah majelis; presiden tidakbertanggung jawab kepada Dewan PerwakilanRakyat; menteri negara ialah pembantu presiden;serta kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

5. Tuliskan tiga aturan perundang-undangan yangmengukuhkan kedudukan sakral UUD 1945sebagai konstitusi NKRI pada zaman Orde Baru!Jawaban:Pada masa Orde Baru UUD 1945 dijadikankonstitusi yang sangat sakral melalui sejumlahperaturan berikut.a. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang

menyatakan bahwa MPR berketetapanmempertahankan UUD 1945, tidak ber-kehendak akan melakukan perubahanterhadapnya.

b. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentangreferendum yang antara lain menyatakanbahwa bila MPR berkehendak mengubahUUD1945, terlebih dahulu harus memintapendapat rakyat melalui referendum.

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentangReferendum (pelaksanaan dari KetetapanMPR Nomor IV/MPR/1983).


Presiden dan wakil presiden tidak dapatdiganggu gugat. Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah,baik bersama-sama untuk seluruhnya maupunmasing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Jelaskan sistem penyelenggaraan negaraberdasarkan ketentuan tersebut!Jawaban:Ketentuan tersebut merupakan bunyi pasal 83 ayat(1) dan ayat (2) UUDS 1950. Pasal tersebutmenegaskan sistem pemerintahan yang dianutIndonesia pada saat itu adalah parlementer. Sistemkabinet parlementer dengan demokrasi liberalpada periode ini memiliki ciri-ciri antara lain

presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggugugat, menteri bertanggung jawab atas kebijakanpemerintahan, presiden berhak membubarkanDPR, dan Perdana menteri diangkat oleh presiden.

7. Mekanisme pemilihan presiden secara langsungmenguatkan sistem presidensial pada erareformasi. Tuliskan tiga ketentuan sistempemerintahan Indonesia pada masa reformasi!Jawaban:Ketentuan-ketentuan sistem pemerintahanIndonesia pada masa reformasi sebagai berikut.a. Presiden berhak mengajukan rancangan

undang-undang kepada DPR.b. Presiden dan wakil presiden memegang

jabatan selama lima tahun dan dapat dipilihkembali dalam jabatan yang sama untuk satukali masa jabatan.

c. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikanoleh presiden.

8. Jelaskan perubahan-perubahan sistem penyeleng-garaan dan penyelenggara negara Indonesiasetelah amandemen UUD 1945!Jawaban:Perubahan-perubahan dalam sistem penyeleng-garaan dan penyelenggara negara Indonesiasetelah amandemen UUD 1945 antara lain adanyapemilihan presiden secara langsung, sistembikameral, mekanisme checks and balances, danpemberian kekuasaan yang lebih besar kepadaparlemen untuk melakukan pengawasan danfungsi anggaran.

9. Bagaimanakah bentuk pemerintahan dan sistempemerintahan Indonesia pada periode pem-berlakuan Konstitusi RIS?Jawaban:Periode berlakunya Konstitusi RIS berlangsungpada tanggal 27 Desember 1949–17 Agustus1950. Pada periode ini pemerintahan didasarkanpada Konstitusi RIS. Berdasarkan Konstitusi RIS,bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik.Adapun sistem pemerintahan yang diterapkanIndonesia berdasarkan Konstitusi RIS adalahparlementer (parlementer semu).

10. Tuliskan tiga faktor yang melatarbelakangikembalinya Indonesia dari RIS menjadi NKRI!Jawaban:Berikut sejumlah faktor yang memengaruhi proseskembalinya negara RIS menjadi NKRI.a. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-

cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus1945.

b. Pembentukan negara RIS tidak sesuaidengan kehendak rakyat.

c. Bentuk RIS pada dasarnya merupakanwarisan dari kolonial Belanda yang tetap inginberkuasa di Indonesia.



1. Hak yang terdapat dalam sila keempat adalah hak. . . .a. ikut serta dalam pemerintahanb. mendapat kehidupan yang layakc. mendapat rasa aman dan damaid. dihormati dan dihargai sebagai manusiae. menunaikan ajaran agama dengan amanJawaban: aSila keempat Pancasila berisi ’’Kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per-musyawaratan/perwakilan.’’ Sila tersebut mem-berikan dan menjamin setiap warga negaraIndonesia untuk mendapatkan hak-hak dalambidang pemerintahan sesuai demokrasi Pancasila.Warga berhak ikut serta dalam pemerintahanseperti mengikuti pemilu dan menyalurkan ide-ide politik dalam berbagai media masa.

2. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang yangbersifat limitatif sesuai Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasar-kan wewenang tersebut, Mahkamah Konstitusidapat memberikan putusan pada kasus . . . .a. perselisihan dalam menentukan harta warisb. korupsi yang terjadi di setiap lembaga negarac. peredaran narkoba yang tersangkanya ber-

kewarganegaraan asingd. pembunuhan berencana pada tingkat kasasie. perselisihan tentang hasil pemilihan umumJawaban: ePasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenaiwewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.1) Menguji undang-undang terhadap undang-

undang dasar.2) Memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan olehundang-undang dasar.

3) Memutus pembubaran partai politik.4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraannegara. Lembaga yang terlibat dalam pembuatanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah. . . .a. DPR, presiden, dan Mahkamah Agungb. presiden, kepala daerah, dan DPRDc. Mahkamah Agung, MPR, dan DPRd. presiden, DPR, dan MPRe. presiden, DPR, dan DPDJawaban: eAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibuatoleh presiden yang diserahkan kepada DPR. DPDmemberikan pertimbangan terhadap RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara(RAPBN) yang diajukan presiden. Apabila RAPBNdisetujui, pemerintah menjalankan APBN yangbaru. Akan tetapi, apabila DPR tidak menyetujuiRAPBN, pemerintah menggunakan anggaranAPBN tahun sebelumnya untuk membiayainegara satu tahun ke depan.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Pemerintahan di Daerah mem-berikan kekuasaan besar kepada pemerintahpusat. Bentuk pemberian kekuasaan tersebutdalam bentuk . . . .a. pemerintah pusat meminta dana khusus

pendidikan kepada setiap daerahb. pemerintah berwenang menyelesaikan kasus

hukum yang ada di daerahc. daerah diberi otonomi yang nyata dan ber-

tanggung jawabd. semua kepala daerah harus berasal dari partai

penguasae. semua anggota DPRD harus patuh kepada

presidenJawaban: cNyata dalam artian bahwa pemberian otonomikepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan yang secara nyata mampu mengurusrumah tangganya sendiri. Tanggung jawab adalahpemberian otonomi benar-benar sejalan dengantujuan pemerintah. Jadi, segala kebijakan tentangdaerah selalu diputuskan oleh pusat.



Para pengendara sepeda motor selalumendapat akal untuk mempercepat waktutempuh. Mereka sering menggunakan trotoarsebagai jalan alternatif. Mereka berdalih bahwatrotoar membantunya dalam mempersingkatwaktu tempuh.

Berdasarkan wacana di atas terdapat kasus . . . .a. pengingkaran kewajiban pejalan kakib. pelanggaran hak pejalan kaki untuk meng-

gunakan trotoarc. pelanggaran hak pengendara motor untuk

menggunakan jalan rayad. pengingkaran kewajiban pemerintah dalam

mengurangi laju pertumbuhan penduduke. pengingkaran kewajiban pemerintah dalam

mengurangi kendaraan bermotor di kota besarJawaban: bTrotoar merupakan tempat pejalan kaki berjalan.Akan tetapi, terkadang trotoar dialihfungsikansebagai jalan sepeda motor dan tempat jualan.Hal ini jelas telah terjadi pelanggaran hak yangdialami pejalan kaki. Pemerintah sebaiknyamemperhatikan hak-hak pejalan kaki denganmemberikan batas supaya kendaraan bermotortidak bisa melewati trotoar sehingga trotoar bisadigunakan sesuai fungsinya.

6. ASEAN merupakan contoh kerja sama regionalnegara-negara Asia Tenggara. Tujuan dibentukASEAN yaitu . . . .a. membentuk komunitas pertahanan negara-

negara Asia Tenggara sebagai lawan dariNATO

b. meningkatkan stabilitas dan keamananregional dan mematuhi prinsip-prinsip PiagamPBB

c. mencapai pertumbuhan ekonomi untukmeningkatkan taraf hidup warga miskin dunia

d. saling membantu dalam hal dukungan senjatadalam konflik

e. meningkatkan produksi alat-alat berteknologitinggi

Jawaban: bTujuan ASEAN sebagai berikut.1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial,

dan kebudayaan bangsa Asia Tenggara.2) Meningkatkan stabilitas dan keamanan

regional dan mematuhi prinsip-prinsip PiagamPBB.

3) Meningkatkan kerja sama bidang ekonomi,sosial, teknik, ilmu pengetahuan, danadministrasi.


5) Bekerja sama dalam bidang pertanian,industri, perluasan perdagangan, transportasi,dan komunikasi.

6) Memelihara kerja sama dalam bidangorganisasi regional maupun internasionalyang mempunyai tujuan serupa atau samadengan tujuan ASEAN.

Perhatikan contoh klausul dalam perjanjian berikut ini!Perjanjian ini berlaku untuk menjawab soal nomor7–12.

BAB IIAsas-Asas Perjanjian

Pasal 3Para pihak wajib mematuhi asas-asas perjanjiansebagai berikut.a. Teritorialb. Keterbukaanc. Kepentingan umumd. Pacta Sunt Servanda

Pasal 4Para pihak akan melaksanakan isi perjanjianberdasarkan asas-asas sebagaimana yangterdapat dalam pasal 3.

BAB IIIBERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 5(1) Negara yang menyerahkan naskah per-

janjian sebelum negara kelima meratifikasitidak ada kewajiban melaksanakan isiperjanjian.

(2) Negara yang sudah meratifikasi sebelumnegara kelima meratifikasi akan terikatdengan perjanjian bersamaan dengannegara kelima meratifikasi perjanjian.

(3) Negara yang meratifikasi setelah perjanjianberlaku akan terikat dengan perjanjiansetelah lima hari terhitung dari penyerahannaskah ratifikasi.

(4) Pihak yang mengundurkan diri dari perjanji-an tidak menjadikan perjanjian tidak mem-punyai kekuatan hukum tetap.

(5) Ketentuan pada ayat (4) dikecualikanapabila perjanjian disetujui kurang dari limanegara.


BAB IVPAJAKPasal 6

(1) Para pihak wajib membebaskan biaya pajakterhadap barang-barang impor.

(2) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan baginegara-negara yang tidak termasuk dalamperjanjian.

Perjanjian di atas merupakan perjanjian yang di-lakukan oleh negara Indonesia, Yaman,Spanyol, Panama, Argentina, Meksiko, Laos,dan Kanada. Perjanjian tersebut merupakanperjanjian dalam bidang perdagangan. Para pihakbersepakat akan melakukan perdaganganbebas. Indonesia, Yaman, dan Spanyol me-ratifikasi perjanjian pada tanggal 24 Januari2015. Panama meratifikasi pada tanggal19 Februari 2015. Argentina meratifikasiperjanjian pada tanggal 20 Februari 2015.Meksiko dan Laos meratifikasi perjanjian padatanggal 17 Maret 2015. Kanada meratifikasiperjanjian pada tanggal 20 Juni 2015.

7. Perjanjian akan mengikat pertama kali terhitungpada tanggal . . . .a. 21 Januari 2015b. 26 Januari 2015c. 20 Februari 2015d. 25 Februari 2015e. 30 Februari 2015Jawaban: cDalam pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa negarayang sudah meratifikasi sebelum negara kelimameratifikasi akan terikat dengan perjanjianbersamaan dengan negara kelima meratifikasiperjanjian. Negara kelima yang meratifikasi yaituArgentina pada tanggal 20 Februari 2015. Dengandemikian, perjanjian akan mulai berlaku pertamakali kepada empat negara pada tanggal20 Februari 2015

8. Jepang mengekspor 100 unit mesin pemotongrumput ke negara Meksiko. Berkenaan denganobjek barang yang dijadikan transaksi akandikenai pajak karena . . . .a. Meksiko merupakan negara yang dikecuali-

kan dalam perjanjianb. Jepang tidak termasuk dalam subjek per-

janjian perdaganganc. mesin pemotong rumput tidak termasuk objek

perjanjiand. pesanan mesin kurang dari 1.000 unite. Meksiko telah keluar dari perjanjian

Jawaban: bDalam pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa parapihak wajib membebaskan biaya pajak terhadapbarang-barang impor. Ayat (2) menyatakan bahwaketentuan pada ayat (1) dikecualikan bagi negara-negara yang tidak termasuk dalam perjanjian.Berhubung Jepang tidak ikut dalam perjanjian, jadibarang-barang yang dikirim Jepang akan terkenapajak.

9. Meksiko akan terikat perjanjian terhitung padatanggal . . . .a. 20 Februari 2015 d. 22 Maret 2015b. 25 Februari 2015 e. 23 Maret 2015c. 21 Maret 2015Jawaban: cMexico meratifikasi perjanjian pada tanggal17 Maret 2015. Berdasarkan ketentuan dalampasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa negara yangmeratifikasi setelah perjanjian berlaku akan terikatdengan perjanjian setelah lima hari terhitung daripenyerahan naskah ratifikasi. Oleh karena itu,Meksiko akan terkena kewajiban untuk terikatsecara penuh pada perjanjian mulai tanggal21 Maret 2015.

10. Lima negara yang pertama kali terikat kebijakanadalah . . . .a. Kanada, Spanyol, Laos, Yaman, dan Meksikob. Meksiko, Spanyol, Yaman, Panama, dan

Argentinac. Panama, Argentina, Laos, Kanada, dan

Indonesiad. Panama, Argentina, Indonesia, Spanyol, dan

Meksikoe. Yaman, Panama, Argentina, Indonesia, dan

SpanyolJawaban: eNegara yang pertama kali akan terikat pada per-janjian antara lain Yaman, Indonesia, Panama, danSpanyol. Keempat negara tersebut akan terkenahak dan kewajiban mulai tanggal 20 Februari 2015.Setelah keempat negara tersebut kemudiandisusul oleh negara Argentina yang akan terkenahak dan kewajiban mulai tanggal 24 Februari 2015.

11. Keberadaan klausul dalam pasal 4 menunjukkanbahwa . . . .a. para pihak harus melaksanakan perjanjian

dengan iktikad baikb. negara-negara akan mendapatkan hak dan

kewajibanc. para pihak sangat pandai dalam membuat

perjanjiand. setiap pihak dilarang keluar dari perjanjiane. perjanjian yang dibuat sangat sakral


Jawaban: aDalam pasal 4 mengatur tentang para pihak dalammelaksanakan isi perjanjian berdasarkan asas-asas sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3.Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa parapihak harus melaksanakan perjanjian denganiktikad baik.

12. Pemerintah Kanada menyatakan keluar dariperjanjian karena dianggap perjanjian akanmengakibatkan kerugian kepada negaranya.Status hukum dari perjanjian ketika Kanada keluaradalah . . . .a. perjanjian akan tetap berlakub. para pihak harus mengubah isi perjanjianc. perjanjian akan tetap mengikat pemerintah

Kanadad. perjanjian tidak mempunyai kekuasaan

hukum mengikat kepada semua negarae. para pihak harus menghentikan perjanjian ter-

hitung tanggal keluarnya Kanada dari per-janjian

Jawaban: aDalam pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa pihakyang mengundurkan diri dari perjanjian tidakmenjadikan perjanjian tidak berkekuatan hukumtetap. Oleh karena itu, walaupun Kanada keluardari perjanjian, perjanjian akan tetap berlaku baginegara-negara lain.

13. Pelaksanaan politik luar negeri aktif Indonesiadapat terlihat dalam . . . .a. Indonesia mengirimkan pasukan keamanan

PBB untuk membantu para korban konflikb. pemerintah memberikan pernyataan sikap

tentang kondisi di Mesirc. pemerintah melakukan kerja sama dengan

negara Inggrisd. Indonesia melakukan kerja sama dengan

negara Perue. pemerintah Indonesia menjadi anggota Non-

BlokJawaban: aPolitik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.Bebas berarti Indonesia bebas menentukan nasib-nya sendiri. Indonesia bisa melakukan sesuatuyang sesuai keinginannya dengan dilandasikepentingan nasional. Aktif berarti Indonesia aktifdalam berbagai kegiatan internasional sepertimembantu mengirim pasukan keamanan PBB.

14. Tujuan pelaksanaan politik luar negeri Indonesiayang terdapat dalam Pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945adalah . . . .

a. melaksanakan ketertiban duniab. menciptakan kondisi aman dan damaic. menjamin kehidupan masyarakat duniad. mencerdaskan kehidupan anak-anak di duniae. menjaga keamanan seluruh wilayah

NusantaraJawaban: aAlinea keempat Pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945menyatakan bahwa bangsa Indonesia peduliterhadap kondisi dunia. Indonesia berupayamelaksanakan ketertiban dunia melalui politik luarnegeri bebas aktifnya.

15. Indonesia merupakan bagian dari negarapemrakarsa perjanjian regional yang terkenaldengan ASEAN. Selain Indonesia, negara pe-mrakarsa terbentuknya ASEAN adalah . . . .a. Laos d. Kambojab. Vietnam e. Brunei Darussalamc. MalaysiaJawaban: cNegara pemrakarsa ASEAN sebagai berikut.1) Indonesia2) Malaysia3) Singapura4) Thailand5) Filipina

16. Alasan Indonesia bisa ikut campur dalam pergaul-an dunia karena Indonesia . . . .a. mempunyai hak dan kewajiban moral sesuai

politik luar negerinyab. merupakan bagian dari negara-negara terkuat

di duniac. sebagai salah satu anggota NATOd. mempunyai kekuatan militer yang besare. sebagai negara terkuat di Asia TenggaraJawaban: aIndonesia mempunyai politik luar negeri bebasaktif. Oleh karena itu, tidak ada satu pun negarayang bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan luarnegeri Indonesia. Dengan politik luar negerinyaIndonesia mampu melakukan segala sesuatuyang ditujukan pada kepentingan nasional.

17. Konflik sara yang terjadi jika tidak segera di-selesaikan dapat menyebabkan disintegrasibangsa. Konflik tersebut pada dasarnya disebab-kan oleh . . . .a. kebijakan yang prorakyatb. lemahnya penegakan hukumc. kesadaran untuk hidup rukund. adanya perlindungan hak asasi manusiae. adanya pemerataan pembangunan dan hasil-

nya


Jawaban: bKonflik yang terjadi di Indonesia pada dasarnyadisebabkan oleh lemahnya penegakan hukum,adanya ketidakadilan akibat benturan antar-peradaban yang terjadi, kebijakan pemerintahpusat dan daerah yang kurang tepat, serta terjadi-nya perubahan kondisi sosial politik dan ekonomi.

18. Pemerintah Indonesia harus mencari solusi pe-mecahan jika terjadi konflik. Salah satu solusi pe-merintah Indonesia dalam menyelesaikan masalahkonflik adalah . . . .a. menguatkan ideologi Pancasilab. debat dalam lembaga parlemenc. mencari popularitas dari kelompok tertentud. langsung meminta bantuan kepada negara laine. lebih mengutamakan jabatan daripada

kepentingan rakyatJawaban: aPemerintah Indonesia dapat menyelesaikankonflik dengan cara menguatkan ideologiPancasila. Penguatan ideologi bangsa Indonesiayaitu Pancasila harus terus dilakukan karenaPancasila merupakan dasar negara dan pengayomserta arah hidup rakyat Indonesia. Pancasilaberfungsi menyatukan seluruh rakyat Indonesiamenjadi satu kesatuan dalam keberagaman.


Tingkat peredaran narkotika di Indonesiatertinggi di wilayah Asia Tenggara. Bahkan,perputaran uang dalam bisnis haram ini cukuptinggi.

Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/951777/15/peredaran-narkotika-indonesia-tertinggi-di-asean-1421421852, diunduh 16 Februari 2015

Pernyataan yang benar untuk menyikapi faktatersebut adalah . . . .a. pemerintah merasa ragu dalam memberikan

hukuman matib. pemerintah harus menindak tegas para

pengedar narkotikac. masyarakat pesimis terhadap upaya yang

dilakukan pemerintahd. masyarakat yakin upaya pemerintah hanya

untuk membangun citrae. pemerintah dan masyarakat tunduk pada

tekanan yang dilakukan oleh negara lainJawaban: bDari adanya fakta bahwa Indonesia memperolehperingkat tertinggi dalam peredaran narkotika diwilayah Asia Tenggara, pemerintah Indonesia perlumemberikan perhatian serius dalam upaya meng-atasinya. Oleh karena itu, pemerintah harus me-

nindak tegas para pengedar narkotika. Ketegasanpemerintah tersebut contohnya dalam meng-eksekusi terpidana mati kasus narkotika sehinggadapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.

20. Perhatikan contoh-contoh berikut ini!1) Riza seorang pelajar yang menerima hadiah

ulang tahun dari temannya.2) Yana seorang saksi ahli yang memberikan

keterangan dalam suatu persidangan.3) Budi seorang pemborong yang berbuat

curang dalam menjalankan bisnis sehinggamerugikan keuangan negara.

4) Ida seorang bakal calon bupati menyuaphakim agar lolos verifikasi.

5) Mila seorang pegawai negeri yang menolakmenerima hadiah yang berhubungan denganjabatannya.

Contoh yang menunjukkan bentuk tindakankorupsi adalah . . . .a. 1) dan 2)b. 2) dan 3)c. 3) dan 4)d. 3) dan 5)e. 4) dan 5)Jawaban: cKorupsi telah merajalela di Indonesia. Hampirseluruh instansi publik, baik di tingkat pusatmaupun daerah terlibat kasus korupsi. Perbuatan-perbuatan korupsi sangat beragam seperti pem-borong berbuat curang, pengawas proyek mem-biarkan perbuatan curang, menyuap hakim,menyuap pegawai negeri, dan pengacara me-nerima suap. Oleh karena itu, kita harus waspadaterhadap berbagai bentuk perbuatan korupsi danharus menghindari korupsi.


Ribuan buruh mengadakan unjuk rasabesar-besaran menolak upah minimum 2015di jalan raya. Mereka menggunakan sepedamotor dan melakukan orasi di tengah jalan.Akibatnya, terjadi kemacetan panjang disepanjang jalan raya.

Aksi unjuk rasa tersebut menimbulkan keresahansosial karena . . . .a. merugikan pihak pengusahab. mengganggu pengguna jalan rayac. mengakibatkan banyaknya pekerja yang di-

PHKd. menyebabkan naiknya harga kebutuhan

pokoke. menyebabkan terputusnya hubungan

diplomatik dengan negara lain


Jawaban: dAksi unjuk rasa buruh yang dilakukan di jalan rayadimaksudkan untuk menarik perhatian masya-rakat luas. Akan tetapi, seharusnya aksi unjukrasa tidak dilakukan di jalan raya. Jalan rayamerupakan fasilitas dan tempat umum. Berdasar-kan peraturan yang berlaku, unjuk rasa tidak bolehdilakukan di tempat umum. Jadi, aksi unjuk rasadi jalan raya termasuk pelanggaran hukum. Selainitu, unjuk rasa di jalan raya mengganggu penggunajalan raya.

22. Pada bulan Februari 2015 pemerintah Indonesiamengeksekusi mati dua warga negara Australia.Sebelum dua warga Australia dieksekusi mati,pemerintah Australia mengancam akan mem-boikot pariwisata Indonesia termasuk Bali. Ter-hadap ancaman tersebut, sikap pemerintahIndonesia seharusnya . . . .a. tidak perlu khawatir terhadap pemboikotan

pemerintah Australiab. meminta maaf kepada pemerintah Australiac. membalas ancaman terhadap Australiad. menghentikan hubungan kerja samae. menarik duta besarJawaban: aPemerintah Indonesia tidak perlu merasa khawatirterhadap pemboikotan yang dilakukan Australia.Masih banyak warga negara lain yang ingin ber-kunjung ke Indonesia termasuk ke Bali. Indonesiakaya dengan keindahan alamnya sehingga warganegara lain sangat antusias untuk mengunjungiobjek-objek wisata di beberapa daerah di Indonesiatermasuk Bali.


Tim Gakkum Ditpolair Polda KalimantanTimur (Kaltim) menangkap dua kapal trawl asalIndonesia yang menangkap ikan tanpa izin. Di-duga kapal ini dimodali cukong asal Malaysia.

Sumber: http://news.detik.com/read/2015/02/16/212054/2834923/10/2-kapal-trawl-tanpa-izin-ditangkap-ditpolair-kaltim, diunduh 18 Februari 2015

Dari contoh berita tersebut seharusnya pemerintahIndonesia . . . .a. melakukan aksi balasanb. memberikan toleransi kepada para pelakuc. mengelola wilayah perairan negara dengan baikd. mengabaikan karena keterbatasan sarana dan

prasaranae. mencari bantuan negara lain untuk mengelola

wilayah perairanJawaban: cPemerintah Indonesia seharusnya dapat menge-lola wilayah perairan dengan baik terutama untukdaerah perairan perbatasan. Dengan pengelolaan

yang baik, berbagai sumber kekayaan alam yangada di sekitarnya dapat dimanfaatkan untuk pe-menuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraanrakyat.

24. Perhatikan beberapa contoh berikut!1) Penyusupan ideologi.2) Penyerangan antarsuku.3) Penyelundupan barang.4) Penyusupan budaya.

Contoh ancaman fisik yang benar ditunjukkan olehnomor . . . .a. 1) dan 2) d. 2) dan 4)b. 1) dan 3) e. 3) dan 4)c. 2) dan 3)Jawaban: cAncaman fisik merupakan bentuk ancaman yangdapat membahayakan negara karena dilakukansecara fisik. Contohnya, agresi militer, pelanggaranbatas wilayah, spionase, tawuran, penyeranganantarsuku, dan penyelundupan barang.

25. Dahulu Indonesia menghadapi ancaman berupaagresi militer dari negara penjajah. SekarangIndonesia menghadapi ancaman agresi selainmiliter dari negara lain contohnya . . . .a. menerima hibah dari negara asing dalam

rangka restrukturisasi wilayah bencanab. masuknya kebudayaan asing yang tidak

sesuai dengan kebudayaan Indonesiac. Indonesia menjadi negara pelopor berdirinya

Konferensi Asia Afrikad. Indonesia mengirim pasukan Garuda ke

Lebanone. Indonesia mengekspor barang kerajinan ke

EropaJawaban: bSetiap negara mempunyai kebudayaan yangberaneka ragam. Ada kemungkinan kebudayaansetiap negara tidak bisa diterima di negara lain.Kebudayaan asing yang tidak sesuai kebudayaanIndonesia dapat dikategorikan sebagai ancamanbagi bangsa Indonesia. Hal itu dapat mengubahpola kebudayaan yang sudah menjadi ciri khasbangsa Indonesia. Contoh ini merupakan salahsatu bentuk ancaman nonmiliter yang harusdihadapi bangsa Indonesia. Setiap orang harusmempunyai rasa tanggung jawab yang besar untukmenjaga dan melestarikan kebudayaan danmemproteksi semua kebudayaan asing yang akanmasuk Indonesia. Kewaspadaan ini bukanmenunjukkan bahwa bangsa Indonesia tertutupdengan kebudayaan asing, melainkan melindungigenerasi muda dari kebudayaan-kebudayaan asingyang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.


26. Setiap kali Indonesia menyelenggarakan pestademokrasi atau pemilihan umum selalu terjadigejolak politik. Gejolak politik yang tidak menentudapat menjadi ancaman bangsa Indonesia. Salahsatu dampak negatif dari adanya gejolak politiktersebut adalah . . . .a. mengurangi tingkat kemiskinanb. menekan laju pertumbuhan pendudukc. menghambat masuknya budaya asingd. menghambat investor menanamkan modal-

nya di Indonesiae. menghambat para demonstran melakukan

aksi demonstrasiJawaban: dGejolak politik sangat berpengaruh terhadaptingkat investasi. Gejolak politik yang tidak me-nentu dapat menghambat para investor me-nanamkan modalnya di Indonesia, misalnyaterhadap investasi di sektor tambang. Bagi industripertambangan, situasi atau gejolak politik menjadiancaman serius bagi kedaulatan energi nasional.Iklim investasi akan rusak seiring keraguaninvestor terhadap kepastian penanaman modal ditanah air. Akibatnya, pemerintah akan sulit me-wujudkan kedaulatan energi. Oleh karena itu,pemerintah Indonesia harus membenahi kondisipolitik yang sedang bergejolak tersebut.


Dunia sedang diramaikan dengan adanyakasus wabah virus ebola. Wabah virus ebolaberkembang di negara Afrika. Akibatnya, ter-jadi banyak korban jiwa. Virus ebola menularsangat cepat ke beberapa negara sehinggamenjadi ancaman bagi seluruh negara di duniatermasuk Indonesia.

Sikap pemerintah Indonesia terhadap ancamanvirus ebola adalah . . . .a. mengimbau warga negara Indonesia untuk

berwisata ke Afrikab. menolak warga Afrika yang akan berkunjung

ke Indonesiac. memeriksa jika ada pasien terduga terjangkit

ebolad. menghentikan kerja sama di bidang kesehatane. menolak Duta Besar Afrika terkait kasus

ebolaJawaban: cMenyikapi ancaman virus ebola, pemerintahIndonesia telah menyatakan kesiagaannya.Kesiagaan tersebut ditunjukkan dalam bentuktindakan menyiapkan kantor kesehatan pelabuhandi pintu-pintu masuk terutama bandara, menyiaga-kan Laboratorium Badan Penelitian danPengembangan Kesehatan untuk memeriksa jika

ada pasien terduga terjangkit ebola, mengimbaumasyarakat agar menunda rencana bepergian kekawasan Afrika khususnya negara-negara yangterserang wabah virus ebola.

28. Pada tahun 1822 hingga 1889 Brasil memiliki duapuluh enam negara bagian dan sebuah distrik. Ber-dasarkan keterangan tersebut, Brasil termasukdalam bentuk negara . . . .a. unib. kolonic. federald. mandate. kesatuanJawaban: cDalam praktik kenegaraan, negara-negara di duniabanyak menganut dua bentuk negara yaitukesatuan dan federal. Negara kesatuan atauunitaris adalah suatu negara yang mempunyai satupemerintahan terpusat. Pemerintahan tersebutbertanggung jawab atas seluruh wilayah negara.Negara federal adalah bentuk negara yang pe-merintahannya dibagi dalam pemerintahan federaldan pemerintahan negara bagian. Oleh karenaBrasil memiliki negara bagian dan distrik, Brasiltermasuk dalam negara berbentuk federal.

29. Perhatikan karakteristik berikut!1) Negara Indonesia berbentuk kesatuan.2) Negara hukum.3) Indonesia menggunakan UUDS sebagai

konstitusi negara4) Penyelenggaraan negara menggunakan

sistem parlementer.

Keterangan tersebut menunjukkan informasitentang dinamika kehidupan penyelenggaraannegara pada periode . . . .a. 1945–1949b. 1949–1950c. 1950–1959d. 1959–1966e. 1966–1998Jawaban: cKarakteristik tersebut merupakan pokok-pokokpenyelenggaraan negara pada periode 1950–1959.Pada periode 1945–1949 penyelenggaraan negaramenggunakan UUD 1945 sebagai konstitusidengan sistem presidensial, periode 1949–1950Indonesia menggunakan Konstitusi RIS denganpergeseran bentuk negara menjadi negara serikat.Pada periode 1959–1966 Indonesia menggunakanUUD 1945 dengan demokrasi terpimpin danperiode 1966–1998 Indonesia masuk zaman OrdeBaru dengan dominasi kekuasaan lembagakepresidenan. Konstitusi yang digunakan UUD1945 dengan sistem pemerintahan presidensial.


30. Negara bersusun tunggal atau unitaris adalahsuatu negara yang mempunyai satu pemerintahanpusat. Pernyataan tersebut merupakan definisi darikonsep negara. . . .a. federalb. kesatuanc. sentralisasid. desentralisasie. dekonsentrasiJawaban: bKonsep negara kesatuan berarti negara bersusuntunggal atau unitaris. Negara kesatuan adalahsuatu negara yang mempunyai satu pemerintahanpusat. Selain konsep negara kesatuan terdapatkonsep negara serikat atau federal. Negara federaladalah bentuk negara yang pemerintahannyadibagi dalam pemerintahan federal dan pe-merintahan negara bagian.

31. Selama lebih dari enam dekade Indonesiamenyelenggarakan kehidupan bernegara yangpenuh dinamika. Indonesia pernah mengalamipergeseran konsep penyelenggaraan negaramenjadi negara federal pada periode . . . .a. 1966–1998b. 1959–1966c. 1950–1959d. 1949–1950e. 1945–1949Jawaban: dKonsep negara kesatuan diterapkan di Indonesiapada periode 1945–1949, tetapi pada periode1949–1950 konsep bernegara di Indonesiabergeser menjadi konsep negara federal. Olehkarena konsep negara federal tidak sesuai denganjiwa bangsa Indonesia, konsep negara federaltidak bertahan lama. Pada periode 1950–sekarangIndonesia menyelenggarakan kehidupan ber-negara dalam konsep Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

32. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 menjadi konstitusi pertama diIndonesia. Konstitusi ini mencantumkan lembaga-lembaga negara yang terdiri atas . . . .a. MPR, presiden, DPA, DPR, BPK, dan MAb. MPR, presiden, wakil presiden, DPR, BPK,

dan MAc. presiden, wakil presiden, BPK, MA, MK, dan

DPAd. presiden, DPA, BPK, MPR, DPR, MK, dan

MAe. presiden, wakil presiden, DPA, BPK, MA, dan

MK

Jawaban: aKonstitusi pertama Indonesia disahkan oleh PPKIpada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam konstitusitersebut tercantum secara tegas bentuk ke-negaraan dan sistem ketatanegaraan Indonesia,yang salah satunya menyebut bahwa lembaga-lembaga negara terdiri atas MPR, presiden, DPA,DPR, BPK, dan MA.

33. Negara Indonesia pada periode 1959–1966 men-jalani periode demokrasi terpimpin. Periode ter-sebut disebut demokrasi terpimpin karena . . . .a. konsep negara Indonesia adalah kesatuanb. penyelenggaraan pemerintahan Indonesia

menggunakan UUDSc. terdapat penandatanganan piagam Konstitusi

Republik Indonesia Serikatd. demokrasi di Indonesia saat itu mengandal-

kan kepemimpinan Presiden Soekarnoe. kedaulatan negara Indonesia adalah di

tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya olehMPR

Jawaban: dPeriode 1959–1966 dikenal dengan sebutandemokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlakudi Indonesia tahun 1959–1966 dari dikeluarkannyaDekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya ke-kuasaan Soekarno. Disebut demokrasi terpimpinkarena demokrasi di Indonesia saat itu meng-andalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno.

34. Pemilihan umum menjadi bukti bahwa Indonesiamenerapkan sistem pemerintahan . . . .a. parlementer semub. semipresidensialc. presidensiald. parlementere. campuranJawaban: cPemilihan wakil rakyat secara langsung merupa-kan indikasi pelaksanaan sistem presidensial.Sistem presidensial merupakan penyelenggaraankekuasaan negara yang menekankan pentingnyapemilihan presiden secara langsung sehinggapresiden terpilih mendapatkan mandat secaralangsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaaneksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan)sepenuhnya berada di tangan presiden.

35. Pokok-pokok penyelenggaraan negara berdasar-kan periode 1949–1950 terdapat pada kolom . . . .

a. – Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagaikonstitusi

– Indonesia berbentuk negara kesatuan

b. – Indonesia menerapkan sistem presidensial– lembaga kepresidenan mendominasi

penyelenggaraan negara


d. penerapan sistem multipartaie. penerapan sistem pemerintahan presidensialJawaban: dPeristiwa dalam informasi tersebut adalah krisiskabinet pada penerapan UUDS 1950 periode1950–1959. Jatuh bangunnya kabinet pada periodetersebut merupakan imbas dari penerapan sistemmultipartai. Tiap-tiap partai mementingkan ke-pentingan partai, bukan kepentingan bangsa dannegara. Partai politik berlomba-lomba men-dominasi kekuasaan di parlemen. Parlemen akanmenjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percayauntuk memperoleh kekuasaan. Akibatnya, terjadipergantian kabinet sebanyak tujuh kali.

38. Presiden berkedudukan sebagai kepala pe-merintahan, kepala negara, dan pemegangkekuasaan membentuk undang-undang. Dominasipresiden tersebut terjadi pada penyelenggaraannegara masa . . . .a. revolusib. Orde Lamac. demokrasi terpimpind. Orde Barue. reformasiJawaban: dOrde Baru merupakan istilah yang digunakanuntuk memisahkan antara kekuasaan masaSoekarno (Orde Lama) dengan masa Soeharto.Ciri dari sistem pemerintahan presidensial padamasa Orde Baru adalah kekuasaan yang amatbesar pada lembaga kepresidenan. Sebagainegara yang menganut sistem pemerintahanpresidensial, presiden merangkap jabatan sebagaikepala negara dan simbol negara. Presidenmempunyai hak dan kewajiban yang bersifatseremonial. Sebagai kepala pemerintahan,presiden mempunyai hak dan kewajiban dalammenyelenggarakan dan mengatur semuaadministrasi negara mencakup ranah keeksekutif-an. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-UndangDasar Tahun 1945 sebelum amandeman mengaturbahwa presiden memegang kekuasaanmembentuk undang-undang dengan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat. Jadi, presidenmempunyai kekuasaan dalam bidang legislatif. Halini tentu berbeda dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 hasil amandeman yang mengatur bahwapresiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.Berdasarkan konstituante yang sudah di-amandeman dinyatakan bahwa presiden hanyaberhak mengajukan rancangna undang-undang.Pasal 20 ayat (1) Konsituante baru mengatur bahwa

c. – Indonesia menggunakan Konstitusi RIS– Indonesia menerapkan sistem parlementer

d. – Indonesia menggunakan UUDS– Indonesia menjadi negara serikat atau

federasi

e. – Indonesia menggunakan UUD 1945– terjadi krisis kabinet di Indonesia

Jawaban: cPeriode 1949–1950 merupakan masa transisi dariUUD 1945 ke Konstitusi RIS. Bentuk negara danpemerintahan juga ikut bergeser. Bentuk negarayang semula kesatuan menjadi serikat, sedang-kan sistem pemerintahan yang semula presidensialmenjadi parlementer. Pemerintahan berdasarkanKonstitusi RIS tidak berjalan karena negara RISbukanlah cita-cita bangsa Indonesia.

36. Perhatikan alat kelengkapan negara berikut!1) Presiden dan wakil presiden2) Menteri3) DPR4) Mahkamah Agung5) Dewan Pengawas Keuangan

Alat kelengkapan negara tersebut merupakanpenyelenggara negara pada periode . . . .a. 1949–1950b. 1950–1959c. 1959–1966d. 1966–1998e. 1998–sekarangJawaban: bKetentuan tentang alat kelengkapan tersebut ter-dapat dalam Undang-Undang Dasar SementaraTahun1950. Indonesia menggunakan UUDS 1950pada periode 1950–1959. Dengan demikian, alatkelengkapan negara tersebut merupakan pe-nyelenggara negara pada periode 1950–1959.

37. Cermati informasi berikut!

Kabinet yang pertama kali memerintahadalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupa-kan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partaiMasyumi dan PNI sebagai partai oposisi.Selanjutnya, disusul dengan terbentuknyaKabinet Sukiman. Kabinet Sukiman jatuh dandiganti oleh Kabinet Wilopo. Lalu diikuti olehKabinet Ali Sastroamidjojo. Setelah itu, digantilagi oleh Kabinet Burhanuddin Harahap.

Peristiwa dalam informasi tersebut terjadi akibat. . . .a. pergantian konstitusib. amandemen UUD 1945c. pergeseran bentuk negara


Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaanmembentuk undang-undang. Jadi, jelas bahwaterdapat perbedaan kewenangan presiden padamasa Orde Baru dan reformasi dalam halpemegang kekuasaan legislasi.

39. Dalam pasal 7 UUD 1945 diatur bahwa presidendan wakil presiden memegang jabatan selamamasa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilihkembali. Ketentuan ini kemudian diamandemenmenjadi presiden dan wakil presiden memegangjabatannya selama lima tahun dan sesudahnyadapat dipilih kembali dalam jabatan yang samahanya untuk satu kali masa jabatan. Amandementerhadap pasal tersebut dilakukan karena . . . .a. klausul dalam pasal tersebut membatasi

masa jabatan presidenb. menyesuaikan perkembangan penyeleng-

garaan negarac. mengikuti pergantian sistem pemerintahand. klausul dalam pasal tersebut multitafsire. presiden tidak dipilih oleh rakyatJawaban: dSalah satu faktor amandemen UUD 1945 adalahadanya pasal-pasal multitafsir. Contoh pasal yangdianggap multifafsir yaitu pasal 7 UUD 1945sebelum amandemen. Sebelum amandemen tidakdinyatakan berapa kali seseorang dapat menjabatsebagai presiden. Hal ini tentu sangat penting demimendapat kejelasan masa jabatan presiden. Pasaltersebut dapat ditafsirkan bahwa setelah limatahun, mantan presiden dapat menjabat kembalisebagai presiden secara terus-menerus sepanjangdirinya terpilih oleh MPR. Hal ini berbeda denganpasal yang sudah diamandemen. Pasal tersebutmemberikan penjelasan masa jabatan presidenyaitu maksimal dua periode.

40. Perhatikan pokok-pokok sistem penyelenggaraannegara Indonesia berikut!1) Presiden berhak mengajukan rancangan

undang-undang kepada DPR.2) DPR memegang kekuasaan membentuk

undang-undang.3) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan

oleh presiden.4) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat.5) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Pokok-pokok penyelenggaraan negara berdasar-kan UUD 1945 pascaamandemen ditunjukkanoleh nomor . . . .

a. 1), 2), dan 3)b. 1), 2), dan 4)c. 2), 3), dan 5)d. 2), 4), dan 5)e. 3), 4), dan 5)Jawaban: aKetentuan-ketentuan sistem pemerintahanIndonesia pada masa reformasi pascaamandemensebagai berikut.1) Presiden berhak mengajukan rancangan

undang-undang kepada DPR.2) Presiden dan wakil presiden memegang

jabatan selama lima tahun dan dapat dipilihkembali dalam jabatan yang sama untuk satukali masa jabatan.

3) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikanoleh presiden.

4) DPR memegang kekuasaan membentukundang-undang.

Pokok-pokok penyelenggaraan negara padanomor 4) dan 5) merupakan penyelenggaraannegara pada zaman Orde Baru berdasarkan UUD1945 pertama kali yang disahkan oleh PPKI.


1. Bagaimanakah suatu negara dapat menjalinhubungan dengan subjek hukum internasional?Jawaban:Suatu negara dapat menjalin hubungan inter-nasional dengan subjek hukum hubungan inter-nasional. Ada hal yang harus diperhatikan olehnegara yang akan berupaya menjalin hubungandengan subjek hukum internasional. Pemerintahtersebut harus mampu menyelenggarakan negara.Hal ini penting supaya negara lain menganggapbahwa negara tersebut dianggap mampu mem-bangun negara dan mampu menjalin hubungandengan negara lain. Penting bagi negara untukmenjadi bagian dari PBB sebagai organisasinegara-negara di dunia. Negara juga harus bersikapterbuka dengan perkembangan global. Dengancara tersebut, negara tersebut dapat dianggap bisamenjalin hubungan negara subjek hukum inter-nasional.

2. Tuliskan lima tugas perwakilan diplomatik!Jawaban:Lima tugas perwakilan diplomatik sebagai berikut.a. Mewakili pemerintah negara dan melakukan

protes, mengadakan penyelidikan denganpemerintah negara penerima, serta mewakilikebijaksanaan politik pemerintah negaranya.


b. Mengadakan perundingan atau pembicaraan,baik dengan negara tempat ia diakreditasikanmaupun dengan negara-negara lain.

c. Menelaah dengan teliti setiap kejadian atauperistiwa di negara penerima.

d. Melindungi pribadi, har ta benda, dankepentingan-kepentingan warga negaranyayang berada di luar negeri.

e. Meningkatkan hubungan persahabatan antaranegara pengirim dengan negara penerima.

3. Jelaskan bahwa hubungan internasional dapatmembantu dalam penyelesaian konflik antar-negara!Jawaban:Setiap negara akan berupaya menjaga perdamaiandunia. Apabila ada negara yang sedang berkonflik,negara-negara bisa membantu mengupayakanpenyelesaian konflik. Upaya yang dapat dilakukanmelalui kerja sama multilateral di PerserikatanBangsa-Bangsa. Lembaga ini dapat membantudalam menyelesaikan konflik melalui lembagaperadilan internasional. Oleh karena itu, suatunegara akan sangat perlu menjalin hubungandengan negara lain supaya tidak dikucilkan dalampergaulan internasional.

4. Banyak bentuk ancaman terhadap keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia, baik daridalam negeri maupun dari luar negeri. Dalammengatasi berbagai bentuk ancaman, negaraIndonesia memiliki strategi keamanan nasional.Ada dua hal pokok yang diperlukan dalam pe-nerapan strategi tersebut. Sebutkan!Jawaban:Ada dua hal pokok yang diperlukan dalam pe-nerapan strategi keamanan nasional sebagaiberikut.a. Pemahaman yang baik khususnya me-

nyangkut kemampuan untuk mengatasiancaman.

b. Masalah keamanan tidak hanya disandarkanpada kekuatan alutsista (alat utama sistempersenjataan), tetapi yang lebih pentingadalah aspek sumber daya manusianya.Sehebat apa pun alutsista yang dimiliki tidakakan berarti jika tidak diletakkan di atasfondasi rasa kebangsaan yang terwujuddalam sikap cinta tanah air.

5. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama,dan warna kulit merupakan salah satu bentukpartisipasi warga negara yang dapat dilakukan

sebagai cara untuk mengatasi ancaman gunamembangun persatuan dan kesatuan bangsa.Tuliskan empat contoh tindakan yang mencermin-kan sikap menghormati perbedaan-perbedaantersebut!Jawaban:Empat contoh tindakan yang mencerminkan sikapmenghormati perbedaan suku, budaya, agama,dan warna kulit sebagai berikut.a. Belajar bahasa daerah dari suku lain.b. Belajar tarian dari suku lain.c. Berteman tanpa membedakan suku dan ras.d. Menghormati pemeluk agama lain yang

sedang melaksanakan ibadah sesuai ke-yakinannya.

6. Potensi konflik antarkelompok atau antargolonganmerupakan salah satu bentuk ancaman dari dalamnegeri terhadap persatuan bangsa. Sebutkan duahal yang memicu terjadinya konflik antarkelompokatau antargolongan tersebut!Jawaban:Dua hal yang memicu terjadinya konflik antar-kelompok atau antargolongan adalah adanya per-bedaan pendapat antarkelompok dalam masalahpolitik dan munculnya masalah sara.

7. Tuliskan perbedaan antara penyelenggaraannegara dengan sistem presidensial dan parle-menter!Jawaban:Sistem presidensial merupakan penyelenggaraankekuasaan negara yang menekankan pentingnyapemilihan presiden secara langsung sehinggapresiden terpilih mendapatkan mandat secaralangsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaaneksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan)sepenuhnya berada di tangan presiden. Sistemparlementer merupakan sebuah sistem pemerin-tahan yang memungkinkan parlemen memilikiperanan paling penting dalam pemerintahan.Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang meng-angkat perdana menteri dan menjatuhkanpemerintahan. Parlemen dapat menjatuhkanpemerintah dengan cara mengeluarkan mosi tidakpercaya.

8. Identifikasi kedudukan Majelis PermusyawaratanRakyat pada penyelenggaraan negara periode1966–1998 dan periode 1998–sekarang!Jawaban:Terdapat perbedaan kedudukan MPR pada periode1966–1998 dan periode 1998–sekarang. Padaperiode 1966–1998 MPR menjadi pemegang


kekuasaan tertinggi negara, sedangkan padaperiode 1998–sekarang kedudukan MPR sejajardengan lembaga lainnya. Kedudukan MPR terlihatjelas dalam struktur pemerintahan Indonesia ber-dasarkan UUD 1945 dan UUD 1945 pasca-amandemen.

9. Pada masa Orde Baru UUD 1945 dijadikankonstitusi yang sangat sakral. Tuliskan tiga per-aturan yang mengukuhkan kesakralan UUD 1945!Jawaban:Pada masa Orde Baru UUD 1945 dijadikankonstitusi yang sangat sakral melalui sejumlahperaturan berikut.a. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang

menyatakan bahwa MPR berketetapan mem-pertahankan UUD 1945, tidak berkehendakakan melakukan perubahan terhadapnya.

b. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentangReferendum yang antara lain menyatakanbahwa bila MPR berkehendak mengubahUUD 1945, terlebih dahulu harus memintapendapat rakyat melalui referendum.

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentangReferendum (pelaksanaan dari KetetapanMPR Nomor IV/MPR/1983).

10. Mengapa pada akhirnya Indonesia kembali padabentuk negara kesatuan?Jawaban:Indonesia kembali pada bentuk negara kesatuankarena bentuk negara RIS bertentangan dengancita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus1945. Pembentukan negara RIS tidak sesuaidengan kehendak rakyat. Bentuk RIS pada dasar-nya merupakan warisan dari kolonial Belanda yangtetap ingin berkuasa di Indonesia. Belanda men-ciptakan negara bagian sebagai negara boneka.Artinya, negara bagian akan dikendalikan Belandauntuk mengalahkan negara RI. Negara-negarabagian yang tergabung dalam RIS mengajukantuntutan untuk kembali pada negara kesatuan.Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1950 Indonesiakembali pada bentuk negara kesatuan.

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu · Temuan tersebut merupakan penyimpangan terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung jaminan terhadap

Documents